Beda Politikus dan Negarawan

Selama enam tahun lebih berada di dunia maya tidak lelahnya saya meminta orang untuk fokus kepada “messages, not messenger”. Saya ingin percakapan di media sosial menjadi percakapan yang mencerahkan. Harapannya, orang akan saling bertukar perspektif. Jurang perbedaan dijembatani, orang saling kenal, orang saling belajar, satu dengan lainnya.

Sebaliknya kalau anda fokus membahas “messenger”, “orang”, atau “pribadi pembawa pesan”, maka yang terjadi adalah saling hina-menghina. Bullying. Akibatnya, perbedaan menjauh, permusuhan menjenuh.

Salah satu contoh yang populer dari perilaku bullying ini terjadi dalam kasus penistaan oleh Ahok. Kaum muslimin mengangkat persoalan itu ke dalam wacana, membahas topiknya mulai dari sisi diksi, etimologi, sosial dan agama. Pembahasan itu dilakukan di media sosial maupun di dalam lembaga peradilan dengan melibatkan saksi-saksi sangat terpelajar. Ketika elaborasi tersebut berakhir dengan Ahok dinyatakan bersalah, kubu Ahoker dan Jokower justru meledak.

Setelah putusan pengadilan itu, bukannya berefleksi mereka malah melancarkan tuduhan bahwa ada “perang agama”, “perang rasial”, “perang melawan intoleransi”.

Perilaku bullying kemudian merajalela. Konsekuensi perilaku itu adalah membuncahnya sikap diskriminatif. Dimulai dari pembentukan “kami” dan “mereka”. Selanjutnya diskriminasi itu mereka beri justifikasi moral: “kami benar” dan “mereka salah”, “kami Pancasila” dan “mereka anti-Pancasila”, “kami toleran” dan “mereka intoleran”.

Kemudian terjadi kontradiksi. Pihak yang melakukan diskriminasi malah menyatakan bahwa mereka adalah pihak yang toleran. Mereka mengejar-ngejar pihak emak-emak yang mau deklarasi. Polisi dikerahkan dimana-mana untuk menjaring orang-orang dengan tuduhan yang tidak terbukti, dan memudahkan orang-orang mempersekusi para ulama dan para tokoh yang beroposisi kepada petahana.

Adanya kontradiksi tersebut menunjukkan bahwa pembedaan-pembedaan yang dibikin bersifat artifisial. Pembedaan itu dibikin untuk tujuan politik, sehingga argumentasinya dangkal. Tidak bisa menjadi argumen hukum dan jauh dari argumentasi yang bersifat akademis dan filosofis.

Konsekuensi dari pikiran-pikiran dangkal adalah munculnya kontradiksi-kontradiksi baru. Sebagai contoh, “suara azan” dianggap sebagai bentuk intoleransi. Padahal “suara azan” sudah hadir jauh sebelum tamu “anti-azan” datang. Kontradiksi muncul pada problem siapa yang harus menyesuaikan diri: tuan rumah atau tamunya, mayoritas atau minoritas?

Kontradiksi lain, para jokower ini menuntut agar orang Indonesia menanggalkan “agama dan keberagamaannya” ketika berpolitik. Mereka menganggap agama adalah ornamen yang bisa dilepas-pasang seenaknya. Pandangan macam apa itu? Bahkan dalam doktrin sekulerisme pun tidak ada pemikiran seperti itu.

Sekulerisme itu berkenaan dengan penggunaan prinsip dan metoda sains dalam proses pengambilan keputusan publik. Sekulerisme tidak menyuruh orang beragama untuk meninggalkan nilai-nilai dan ritual agama. Di dunia Barat dimana sekulerisme dianggap normal tidak ada larangan memilih pemimpin berdasarkan referensi agama atau warna kulitnya. Di sana partai agama (Kristen) hadir dimana-mana, hadir di hampir semua negara di dunia. Di Indonesia saja ada banyak partai Kristen dan Katolik, antara lain Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Kristen Demokrat, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Demokrasi Kristen Nasional, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Anugerah Demokrat, Partai Kemerdekaan Rakyat dan Partai Kristen Nasional.

Ada banyak kontradiksi lain, misalnya bagaimana minoritas 1,4 persen bisa menguasai ekonomi dan mendominasi kekayaan bangsa? Tetapi di sini bukan tempat untuk mengurai itu semua. Yang jelas kontradiksi-kontradiksi itu mengakibatkan kubu Jokower kehilangan basis intelektualnya. Mereka terus menerus kelabakan terutama ketika pikiran-pikiran mereka diuji oleh pemikir rasional sekelas Rocky Gerung. Saking kesal sebab selalu diterpa oleh pikiran-pikiran dangkal, Rocky Gerung menyebut jokower sebagai kecebong dungu. Sementara itu di media sosial pikiran-pikiran dungu itu diluluh-lantakkan oleh kecerdasan publik. Last but not least, tanpa content yang kokoh strategi media sosial Jokowi, yang didukung ratusan buzzer yang pernah berjaya di 2014, belakangan hancur tidak berdaya.

Keterpurukan Jokower ini tidak menjadi lebih baik setelah dalam debat (17/1/2019) Jokowi gagal menunjukkan dirinya sebagai negarawan.

Negarawan adalah politikus plus moralitas. Sebagaimana layaknya politikus, seorang negarawan memperjuangkan jabatannya. Tetapi berbeda dengan politikus biasa, seorang negarawan menginginkan kemenangan dengan lebih mengedepankan moral. Moralitas politik yang terpenting adalah menempatkan kepentingan negara (rakyat) di atas kepentingan sendiri (partikular). Di dalam konteks ini seorang negarawan tidak mungkin mendahulukan “messenger” ketimbang “messages”-nya. Seorang negarawan niscaya akan mengutamakan untuk menyampaikan pikiran-pikirannya tentang masa depan bangsanya dan bagaimana kepemimpinannya akan memudahkan pencapaiannya.

Namun Jokowi telah menunjukkan bahwa ia sekadar politikus biasa. Jokowi memilih untuk menyerang pribadi Prabowo, bukan membahas persoalan bangsa. Secara moral, Jokowi tidak menunjukkan perbedaan antara dirinya dengan para pengikutnya.

Begitulah, Jokowi sedang menulis di batu nisan kuburannya sendiri.

Radhar Tri Baskoro,
Ketua Forum Aktivis Bandung
Law-Justice.Co, 21 Januari 2019

Karma Sejarah

Dalam debat, Jokowi bilang tidak sepeserpun mengeluarkan duit waktu nyalon Gubernur Jakarta. Prabowo tersenyum sambil menunjuk adiknya, Hashim Djojohadikusumo. Timses Jokowi saat di pilbub membenarkan, Hashim yang menggelontorkan duit ratusan milyar untuk Jokowi. Pada saya, termasuk beberapa pimpinan media massa Jakarta di Mid Plaza, Hashim mengaku dulu sering ditipu karena masih lugu.

Dalam politik, siapa memanfaatkan apa memang sering terjadi. Saya menduga, Hashim berprasangka baik pada Jokowi, karena tahun 2009, ketika Prabowo jadi cawapres Mega, ada perjanjian Istana Batu Tulis, Bogor. Perjanjian itu berisi: PDIP akan mendukung Prabowo untuk nyapres di 2014. Tapi namanya politik, siapa yang lugu akan dilindas. Hashim nampaknya terlalu percaya.

Hashim, Ahok, Jokowi dan Prabowo, mereka semua pernah satu perahu politik.

Dalam pandangan Prabowo, Jokowi tidak akan maju di Pilpres 2014 karena sudah dibiayai Hashim saat nyagub. Sama seperti Ahok, yang ditarik dari anggota DPR Golkar kemudian ditampung di Gerindra. Belakangan Ahok keluar begitu saja dari Gerindra, yang telah mendukungnya mati-matian untuk menduduki kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Banyak kasus serupa terjadi. Emil Dardak didukung PDIP jadi Bupati Trenggalek. Tapi ia memilih keluar dari PDIP dan gabung Demokrat, untuk meraih kursi Wakil Gubernur Jawa Timur. Ridwan Kamil juga disupport Prabowo dan PKS saat akan meraih kursi Wali Kota Bandung. Tapi ia kini mendukung Jokowi, setelah kursi Gubenur Jawa Barat diraihnya.

Prabowo mengusung Anies - Sandi di Pilkada DKI, 2017, seperti yang pernah dia lakukan ketika mengusung Jokowi - Ahok tahun 2012 yang lalu.

Mungkin yang paling menarik adalah Anies Baswedan. Sama seperti Jokowi, Ahok dan Ridwan Kamil, Anies juga mengaku tidak punya dana. Tapi berkat sokongan Prabowo, Anies jadi gubernur. Cuma di sini, Anies menunjukan kelasnya yang berbeda. Ia tidak mau mendukung Jokowi, termasuk enggan dilibatkan dalam kontestasi pilpres saat namanya sering disebut, karena tidak mau mengkhianati Prabowo.

Saya justru salut dengan sikap Prabowo. Dikhianati bolak balik ia tidak pernah marah. Coba bandingkan kasus yang terjadi pada hubungan Mega dan SBY. Tahun 2004, Mega menuduh SBY mencuri start kampanye pilpres, dan lalu mengucilkannya. Mega menganggap SBY mengkhianatinya. SBY kemudian bentuk Partai Demokrat, dan ia mengalahkan Mega dua kali dalam Pilpres. Sampai sekarang, tak ada pintu terbuka dari Mega untuk SBY.

Kebalikan dengan Jokowi, Anies berbalik dari musuh politik Prabowo menjadi pendukung setia yang tak mau berkhianat dalam Pilpres 2019.

Anies dan Prabowo adalah tipikal politisi yang tidak mudah menusuk kawan seiring. Prabowo mungkin ditempa oleh kawah candradimuka pasukan Kopassus, yang punya jiwa korsa setinggi pohon kelapa. Jiwa korsa adalah perasaan setiakawan di lapangan, hingga apapun yang terjadi pada teman, terluka atau mati, harus tetap diselamatkan sekuat daya. Anies barangkali belajar soal fatsoen politik ini dari kakeknya yang pahlawan nasional.

Kita sudah lelah disodori praktik politik Machiavelli, dari zaman orde lama dan orde baru. Lewat politik menghalalkan segala cara itulah, ada produk MPRS yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Di zaman orde baru, sering terjadi operasi kontra intelijen, untuk menghitamkan pihak lain. Maka sikap Anies dan Prabowo, mungkin jadi semacam oase, bahwa berpolitik pun ada etikanya. Karena semua ujung-ujungnya, pasti akan terkena karma.

Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, walau berbeda agama dengan kakaknya yang muslim, namun senantiasa setia mendukung langkah-langkah politik Prabowo.

Soekarno terjungkal. Soeharto terjungkal. Ahok terjungkal. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Hashim Djojohadikusumo kemudian melanjutkan. Setelah pengalaman pahit berkali-kali, sekarang mereka lebih waspada. Apalagi ada kasus Ratna Sarumpaet, yang tidak disangka bisa berbohong. Padahal rekam jejaknya sebagai aktivis begitu sempurna.

“Kalau artis A ngomong kemudian kita tidak percaya, okelah. Ini Bu Ratna. Seorang aktivis yang punya rekam jejak puluhan tahun dan dikenal berintegritas. Tapi itulah. Dulu kita terlalu lugu. Sekarang tidak. Ini pelajaran berharga,” ujar Hashim.

Kematangan dalam berpolitik lahir dari pengalaman dan karakter. Ada yang sedikit-sedikit pamer hasil kerja, sementara ia tidak pernah memamerkan orang yang telah berbaik hati mengangkatnya dari bawah meja. Sebaliknya, ada yang jarang memamerkan hasil kerja, tapi ia tidak pernah lupa memamerkan siapa orang yang telah mengusungnya. Semuanya akan menanggung karma sejarahnya: entah kapan karma itu tiba …. the end.

Ariful Hakim
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2165915773724521&id=100009183578925

Kesantunan Anies Rasyid Baswedan

Kesantunan dinilai menyebabkan absennya perdebatan dalam acara debat tiga calon presiden yang ditayangkan di stasiun televisi swasta. Namun, menurut Anies Rasyid Baswedan PhD (40), pemandu acara itu, Kamis (18/6) malam, yang menyebabkan absennya debat adalah keterusterangan dalam mengekspresikan ide dan gagasan.

”Jangan tidak terus terang dengan alasan kesantunan,” ujar Anies mengenai debat tiga capres bagian pertama, yang bertema tata kelola pemerintahan itu. Acara bersejarah ini masih akan berlangsung empat kali dengan tema-tema berbeda dan pemandu berbeda-beda pula.

Anies menilai, yang tertangkap malam itu dari jawaban para capres sebagian lebih pada to impress (memberi kesan), bukan to express (mengungkapkan pendirian secara terus terang).

Bagi intelektual, pemikir, dan Rektor Universitas Paramadina itu, ”Pemimpin harus bicara secara terus terang dan lugas, tetapi santun. Itu gaya komunikasi politik modern.”

Pertanyaan yang diajukan Anies, yang tampil santun dan bersahaja, mencakup beberapa isu peka yang masih terus menjadi persoalan, seperti penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu karena peristiwa politik, masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri, serta lumpur Lapindo yang menyengsarakan ribuan warga.

”Pertanyaan saya buat setelah mengadakan diskusi tertutup dengan dosen-dosen Paramadina dan beberapa kolega analis serta tokoh-tokoh muda untuk mendapatkan masukan tema-tema tentang tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang layak didiskusikan,” tutur Anies.

Dari masukan-masukan itu, Anies memilih 15 tema, kemudian ia mencari data-data dan menyusun pertanyaan secara serius. ”Tugas ini adalah amanat yang mulia,” ujarnya.

Untuk acara itu, ia mempersiapkan 15 pertanyaan, meski hanya enam yang kemudian dipakai. Kata Anies, ”Pemilihan pertanyaan baru dilakukan saat acara berlangsung.”

Noam Chomsky, Shirin Ebadi, Muhammad Yunus
Al Gore, Vaclav Havel, Amartya Sen

Satu dari 100
Nama Anies Baswedan tercantum sebagai orang Indonesia pertama di antara 100 public intellectuals dunia pilihan majalah yang berwibawa, Foreign Policy, edisi April 2008. Di antara para tokoh lainnya adalah tokoh perdamaian, Noam Chomsky, para penerima penghargaan Nobel, seperti Shirin Ebadi, Al Gore, Muhammad Yunus, dan Amartya Sen, serta Vaclav Havel, filsuf, negarawan, sastrawan, dan ikon demokrasi dari Ceko.

Anies ditemui suatu siang pekan lalu di ruang kerjanya di Universitas Paramadina, Jakarta. Ruang kerja seluas empat kali empat meter persegi itu dulu juga menjadi ruang kerja almarhum Nurcholish Madjid, tokoh demokrasi, pemikir, dan intelektual Muslim, serta pendiri dan rektor pertama Universitas Paramadina. Tak ada yang berubah di ruangan itu, kecuali tambahan rak buku.

Ketika diangkat menjadi rektor, Mei tahun 2007, usianya baru 38 tahun, menjadikannya rektor termuda di Indonesia. Ia merintis Program Paramadina Scholarship dengan mengadopsi konsep yang biasa digunakan di universitas-universitas di Amerika Utara dan Eropa, yakni mencantumkan sponsor kuliah ataupun riset sebagai predikat penerima beasiswa.

Jika mahasiswa A mendapat beasiswa dari The Jakarta Post, yang memang menjadi salah satu sponsor, di belakang nama mahasiswa dicantumkan nama sponsor, menjadi A, Paramadina, The Jakarta Post Fellow. Predikat itu wajib digunakan dalam berbagai publikasi dan tulisan.

Paramadina mengumpulkan sponsor dari berbagai lembaga dan menyiapkan suatu tim, terdiri dari para dosen, untuk menyeleksi siswa terbaik —tak hanya dari segi intelektualitas— langsung ke berbagai kota. Mahasiswa penerima beasiswa tidak lepas hubungan dengan pemberi beasiswa sehingga tercipta jejaring lintas generasi, lintas strata sosial ekonomi, dan lintas geografi. Lewat program beasiswa ini jejak untuk masa depan dibangun bersama.

”Beasiswanya Rp 110 juta per mahasiswa dari luar Jakarta untuk empat tahun kuliah. Kami menyediakan asrama dan membebaskan mereka dari tuition fee,” jelas Anies. Saat ini terjaring 69 mahasiswa dari seluruh Indonesia.

Bagaimana Anda sampai pada gagasan itu?
Saya tak mungkin mendapatkan yang saya dapatkan sekarang tanpa beasiswa. Para deputi saya juga bersekolah dengan beasiswa. Sekarang inilah waktu untuk membayar kembali semua yang pernah kita dapatkan.

Hubungan mahasiswa dan perguruan tinggi tak boleh dipandang sebagai hubungan transaksional komersial. Selama universitas memandang dirinya sebagai ”penjual” jasa pendidikan dan memandang mahasiswa sebagai ”pembeli” jasa pendidikan, komersialisasi pendidikan akan terjadi. Pendidikan tinggi di Indonesia harus memandang dirinya sebagai pendorong kemajuan bangsa dan memandang mahasiswa sebagai agent of change, karena anak-anak muda bangsa ini yang akan meneruskan peran kita. Universitas Paramadina memilih mengambil peran menghasilkan agent of change.

Pengelolaan pendidikan memang mahal. Itu tantangan bagi pimpinan universitas untuk kreatif membuat model-model pendanaan alternatif, baik dari pemerintah maupun swasta. Tantangan seperti ini tidak baru. Di negara-negara kapitalis saja pendidikan tinggi tetap dikelola sebagai pendorong kemajuan masyarakat.

Bagaimana manajemen pembiayaannya?
Dari Rp 110 juta, kita keluarkan Rp 20 juta per tahun, sisanya di deposito. Di ujung tahun terakhir tersisa Rp 30 juta. Itu masuk endowment fund sehingga setelah 10 tahun, program itu tak perlu sponsor lagi. Mahasiswa penerima beasiswa juga bisa menyumbang. Caranya dengan menyelesaikan kuliah lebih cepat.

Menciptakan harapan
Anies terlibat dalam gelombang demokratisasi sejak mahasiswa. Ia menolak otoritarianisme Orde Baru. Meski aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam, temannya berasal dari berbagai kalangan.

Anies yang pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada itu memahami Indonesia sebagai negara dengan keberagaman yang tinggi, ”Baik dari suku, etnis, agama, kelompok, maupun geo-sosial-ekologi,” ujarnya.

Menurut Anda, bagaimana mengelola keberagaman?
Kita buat pameran masjid di Jerman bekerja sama dengan Goethe Institute. Kita ingin menyampaikan pesan, untuk mampu berbuat fair, adil, kita harus mampu melihat dari perspektif minoritas. Warga Muslim di Jerman tak akan bisa membangun masjid kalau tak ada penghargaan akan hak-hak beragama, penghargaan pada keberagaman, dan toleransi.

Dengan mempresentasikan kehidupan warga Muslim sebagai minoritas untuk menyadarkan Muslim mayoritas. Dengan begitu, ketika kita membuat aturan dan kesepakatan, harus digunakan perspektif sebagai mayoritas ataupun minoritas. Agama dan budaya harus dipandang sebagai sumber nilai yang tinggi, tak bisa direduksi dan disederhanakan menjadi hukum teknis.

Bolehkah agama dibawa ke ranah politik?
Begitu agama dibawa ke ranah politik, segera terjadi distorsi. Wilayah politik adalah tempat menegosiasikan perundingan, dan karena itu, akan ada banyak kompromi. Itu wajar. Kalau kita mencampuradukkan antara agama dan politik, dalam arti negara dipaksa menjadi representasi agama, ya bagaimana, karena negara berhadapan dengan kesejahteraan rakyat.

Yang menjadi jembatan antara nilai agama dan realitas adalah manusia. Maka, manusia harus mampu menerjemahkan gagasan-gagasan dari nilai ke dalam realitas, dan bukan sebaliknya. Kalau seseorang menjalankan hidupnya dengan andap asor, rendah hati, santun, dalam Islam namanya tawadu’, tak harus bilang, ”Saya melakukan ini karena agama saya mengajarkan itu”, tetapi just do it. Dengan demikian, nilai-nilai itu menjadi universal dan dapat diterima oleh semua.

Berpolitik dengan etika, dengan nilai, menurut saya, hanya terjadi kalau mampu menerjemahkan nilai-nilai ke dalam bahasa universal yang dapat dinegosiasikan. Sekarang ini agama, etnis, dan apa pun bercampur dalam isu identitas. Politik bukan soal itu, tetapi soal nilai-nilai, yang tak hanya bersumber dari agama, tetapi juga adat dan budaya.

Kita harus mulai berpikir melampaui simbol-simbol, logo. Masyarakat Indonesia ke depan harus mampu mengekspresikan itu. Ini yang diperlukan untuk merawat keberagaman kita.

Anda optimis?
Dalam setiap tantangan, selalu ada jalan keluar. Optimisme. Tuhan mengajarkan untuk memandang dunia dengan optimisme. Sejak kecil, ibu dan bapak saya selalu menekankan soal optimisme ini.

Maria Hartiningsih, KOMPAS, 21 Juni 2009