Ketika Berkuasa Habibie Dihujat, Setelah Tiada Baru Dipuja

Indonesia sejak akhir 1997 didera krisis. Mula-mula krisis moneter, meningkat menjadi krisis ekonomi, sebelum akhirnya berubah menjadi krisis kepercayaan. Belakangan krisis di Indonesia disebut sebagai krisis multidimensi, karena telah berjalin berkelindan di antara krisis politik, krisis hukum, dan krisis ekonomi.

Puncak dari krisis multidimensi itu ialah mundurnya HM Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, padahal jabatan tersebut baru diembannya sejak 11 Maret 1998.

Konsekuensi logis dari mundurnya Presiden Soeharto ialah naiknya Wakil Presiden BJ Habibie ke kursi kepresidenan.

Dalam krisis multidimensi, betapapun naiknya Habibie ke kursi kepresidenan sah secara konstitusional, namun suara yang mempersoalkan posisi Habibie terdengar sangat nyaring.

Habibie yang berterus terang mengaku sebagai murid Soeharto, dianggap sebagai kroni Orde Baru, dan karena itu tidak berhak melanjutkan masa jabatan Soeharto.

Dan hanyalah berkat kegigihan dua guru besar hukum tata negara, Ismail Sunny dan Yusril Ihza Mahendra, di dalam membela keabsahan konstitusional posisi Presiden Habibie, para pengeritik yang umumnya bukan pakar hukum tata negara, akhirnya bungkam.

Dari Teknolog ke Cendekiawan Muslim
Sejatinya Habibie bukanlah seorang politisi. Dia seorang teknolog yang oleh Presiden Soeharto dipanggil pulang dari Jerman untuk mengembangkan teknologi di Indonesia.

Kariernya di pemerintahan sejak 1974 hingga 1998 tidak pernah bergeser dari urusan teknologi: perkapalan, persenjataan, hingga pesawat terbang.

Sebagai satu-satunya teknolog dengan karier mencorong di bidangnya, tidak salah jika Habibie menjadi kesayangan Presiden Soeharto. Semua programnya didukung oleh Presiden.

Puncak prestasinya ialah keberhasilannya membuat pesawat terbang, dan menguji coba penerbangannya pada 10 Agustus 1995. Atas prestasinya itu Habibie dipuji, namun Habibie juga dicibir.

Para pengeritiknya memplesetkan pesawat terbang produk Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), Gatotkaca/Tetuko, menjadi “sing tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku” (yang membeli tidak kunjung datang, yang datang tidak kunjung membeli).

Alhasil, IPTN dikritik sebagai proyek penghamburan uang.

Kritik terhadap Habibie mulai mengeras sejak dia menjadi Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada tahun 1990. Betapapun jauh sebelumnya telah berdiri organisasi cendekiawan atau sarjana berlatar belakang agama tanpa ada sesuatu pihak yang menyatakan keberatan, namun ketika ICMI berdiri, berbagai tuduhan miring kepada organisasi itu berhamburan. Yang paling utama adalah, ICMI dituduh sektarian!

Dalam posisi sebagai Ketua Umum ICMI, Habibie dipercaya oleh Soeharto menjadi Ketua Harian Dewan Pembina Golongan Karya. Maka ketika komposisi anggota MPR periode 1993-1998 dianggap lebih proporsional dari segi pemeluk agama, Habibie dianggap sebagai otak dibalik terbentuknya MPR yang “ijo royo-royo”. Sebuah koran terkemuka, tidak kuasa menahan diri dan memelesetkan “ijo royo-royo” menjadi “ijo loyo-loyo”.

Langkah Kuda Habibie
Habibie sendiri bagai tidak peduli terhadap berbagai kritik dan cemoohan itu. Ia terus bekerja, dan kadang-kadang menyampaikan pikirannya, tidak peduli pikirannya menyentuh bidang kerja koleganya sesama menteri.

Demikianlah misalnya, suatu ketika Menristek BJ Habibie berpolemik secara terbuka dengan Menteri Pendidikan Fuad Hasan. Namun, dibalik sikap yang apa adanya dan penuh percaya diri, Habibie sangat menghormati para senior.

Maka, ketika para senior yang tergabung dalam Petisi 50 ––sebuah kelompok pengeritik Presiden Soeharto yang terdiri dari negarawan senior seperti M Natsir, Manai Sophian, AH Nasution, dan Ali Sadikin–– mengeritik industri strategis yang dikomandani Habibie, respons yang diberikan berbeda.

Habibie justru mengundang seluruh anggota Petisi 50 berkunjung ke IPTN, industri senjata Pindad, dan industri kapal laut PAL. Langkah Habibie itu bukan saja mengejutkan jagat politik, tetapi juga mengubah peta politik nasional.

Para penandatangan Petisi 50 yang sejak 1980 dibunuh hak-hak sipilnya oleh rezim Orde Baru, tiba-tiba hadir dan menjadi tamu kehormatan dari menteri kesayangan Presiden Soeharto.

Di tengah perdebatan apakah langkah Habibie seizin Soeharto atau tidak, publik dikejutkan oleh hadirnya salah seorang penandatangan Petisi 50 yang juga Juru Bicara Partai Masyumi, Anwar Harjono, di Istana. Bersama Ketum MUI kala itu, KH Hasan Basri, Ketum PP Muhammadiyah KH A Azhar Basyir, dan Rois Aam PBNU KH Ilyas Ruhiyat; dalam posisi sebagai Ketua Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Harjono bertemu Presiden Soeharto.

Sesudah itu publik menyaksikan Panglima ABRI Jenderal Feisal Tandjung mengunjungi seniornya yang lama dipenjara oleh rezim Orde Baru, Letnan Jenderal HR Dharsono. Puncaknya, tentu saja pertemuan dua prajurit tua, Jenderal Nasution dan Jenderal Soeharto.

Habibie Dicemooh oleh Kaum Radikal dan Intoleran
Perlahan namun pasti, Habibie telah berubah dari seorang ilmuwan yang seolah tidak peduli dengan dunia sekitar, menjadi pemimpin organisasi yang berani melakukan langkah-langkah berisiko tinggi.

Ketika KPU ragu untuk mengesahkan hasil Pemilu 1999, Presiden Habibie tidak ragu membubuhkan tandatangannya mengesahkan hasil Pemilu 1999 yang dimenangkan oleh PDI Perjuangan.

Presiden yang sempat diragukan kemampuannya itu, dalam masa kurang dari dua tahun telah terbukti mampu menurunkan kurs rupiah dari kisaran Rp 16.000 – Rp 17.000, menjadi Rp 6.500 per-U$ dollar. Dan antrean panjang rakyat untuk memperoleh sembako pun berhasil dihentikannya dalam waktu yang singkat.

Menteri Pangan dan Hortikultura Kabinet Habibie saat itu, AM Saefuddin bercerita dalam masa jabatannya yang singkat itu, dia tidak pernah pulang sebelum tengah malam. “Setiap pukul 23.00 jelang tengah malam, Presiden Habibie selalu menelepon untuk mengecek ketersediaan sembako,” ujar Saefuddin yang kini menjadi Ketua Pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Dalam masa jabatannya yang singkat, Habibie berhasil membentuk berbagai undang-undang yang kelak menjadi landasan bagi pelaksanaan reformasi dan demokrasi Indonesia.

Habibie yang ramah, juga seorang yang tegas. Selama masa kepemimpinannya, dia menegaskan semua pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) hanya boleh dilakukan di gedung DPR. Dan memang, selama Habibie menjadi Presiden, tidak ada satupun panitia khusus atau panitia kerja yang bersidang di hotel mewah. Jangankan di hotel mewah, di hotel kelas melati pun tidak ada. Semuanya diselesaikan di gedung parlemen!

Habibie yang pekerja keras dan berprestasi itulah yang oleh lawan-lawan politiknya dianggap potensial memenangkan pemilihan presiden. Oleh karena itu, berbagai upaya menjegal Habibie dilakukan. Mulai isu Habibie berkewarganegaraan ganda, sampai cara-cara kasar yang tidak terhormat di ruang sidang paripurna MPR.

Pagi itu, 1 Oktober 1999, sebagai kepala negara, Presiden Habibie datang ke MPR untuk menghadiri upacara pelantikan anggota DPR/MPR periode 1999-2004. Di luar dugaan, kedatangan Presiden yang sah itu disambut dengan teriakan mencemooh “Huuu ....,” oleh sebagian anggota DPR/MPR. Sebagian “anggota yang terhormat” itu menolak berdiri saat Presiden Habibie memasuki ruangan sidang.

Merespons sikap radikal dan intoleran sebagian “anggota yang terhormat” itu, Presiden Habibie tersenyum dengan mata bulatnya yang berpendar disertai lambaian tangan persahabatan. Dan dari cerita mantan Pimred Republika, Parni Hadi, dalam talk show mengenang Habibie di sebuah stasiun televisi mengenai apa yang dilakukan Habibie pada saat dicemooh sebagian anggota DPR/MPR dengan teriakan “Huuu ....” itu, Habibie mengatakan, saat mendengar teriakan itu dirinya malah mengucapkan atau mendaraskan doa (dzikir) melalui mulut dan hatinya. Ini sebuah sikap yang luar biasa!

Namun, insiden 1 Oktober 1999 yang dilakukan oleh kaum 'radikal' dan 'intoleran' itu dinilai anggota parlemen AM Fatwa sebagai sikap yang memalukan. Fatwa langsung mengajukan interupsi kepada Pimpinan Sementara Majelis, Suyitno Hardjosudiro.

“Pimpinan Sidang, saya minta anggota Majelis yang berteriak ‘Huuu ....’ agar dikoreksi, karena tidak baik tindakan seperti itu dilakukan terhadap kepala negara. Ini bukan gedung bioskop. Ini sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat,”  kata Fatwa dalam interupsinya.

Pernyataan Fatwa itu kemudian dijawab oleh ketua sidang.

“Memang harus demikian sesuai dengan koreksi Saudara,” kata Suyitno membenarkan sikap Fatwa.

Habibie Kalah, Habibie Menang
Cemooh kepada Habibie tidak berhenti sampai di situ. Dalam pemandangan umum menanggapi laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie, ada anggota parlemen yang menggunakan kata-kata kasar seperti “tidak becus”. Anggota yang lain mengejek Presiden dengan menirukan cara bicara Habibie. Tak tanggung-tanggung, ada anggota MPR dalam sidang paripurna berpidato sembari memarodikan gaya bicara Habibie mirip aktor lawak dari Yogyakarta.

Akhirnya, seperti sudah diduga sebelumnya, laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR. Meski ada penolakan itu, oleh para pendukungnya, betapapun Habibie didesak untuk terus maju. Namun Habibie memilih untuk tidak maju kembali dalam arena pemilihan presiden. Habibie dalam beberapa kesempatan mengaku merasa tidak bermoral jika dia terus maju sementara MPR telah menolak laporan pertanggungjawabannya.

Lalu merajukkah Habibie? Ternyata tidak! Saat KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dilantik menjadi Presiden RI, Habibie hadir tetap dengan mata bulatnya yang berpendar-pendar, senyumnya yang ramah menyapa setiap orang dengan gayanya yang spontan.

Habibie memang dikalahkan, tetapi sejatinya dialah sang pemenang. Dia telah memenangkan pertarungan menjadi demokrat sejati yang bermartabat. Dia tak mau atau tak sudi jadi sosok yang hipokrit.

Selamat jalan Pak Habibie. Teladan kenegarawanmu abadi. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu.

Lukman Hakiem,
Peminat Sejarah, Staf Ahli Fraksi PPP MPR-RI 1999-2004
REPUBLIKA, 14 September 2019

Curahan Hati Orang Asli Papua (OAP), John Kogoya

Saya tidak bisa memaksa siapapun harus sependapat dengan saya, maka silahkan masing-masing berjalan sesuai dengan pendapat dan pikirannya.

Tapi saya hanya mau menyampaikan alasan, kenapa saya sebagai Orang Asli Papua (OAP) memilih setia kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), terserah bila sebagian kecil OAP menganggap saya pengkhianat. Tapi ini beberapa alasan saya yang sangat mendasar:

1. Sejak saya dilahirkan ke bumi tidak pernah merasa terjajah oleh siapapun, kebetulan saya lahir bukan pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Saya bebas kemana saja di seluruh pelosok Indonesia tanpa gangguan apapun.

Papua adalah bagian sah dari NKRI.

2. Saya tidak pernah diperlakukan diskriminasi oleh saudara-saudara saya suku manapun. Bahkan saya melihat banyak saudara OAP yang menikah dengan suku-suku lain selain Papua.

3. Tidak ada satupun hak yang dimiliki oleh WNI lain selain Papua yang tidak dimiliki oleh OAP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya banyak hak khusus yang dimiliki OAP yang tidak dimiliki oleh WNI lain. Saya sudah jalan ke hampir seluruh wilayah NKRI. Di sana orang Papua tidak disebut pendatang, tapi di Papua ada istilah pendatang dan pribumi.

4. Di Papua saya melihat jarang sekali OAP yang punya kios, jarang yang bisa bertani secara moderen atau jadi nelayan besar, jadi tukang seperti saudara-saudara saya WNI yang lain. Artinya, kalau Papua pisah dari NKRI maka Papua akan mundur 2 abad ke belakang. Kelas Papua hanya kelas jual pinang. Karena itu saya mau mendorong saudara-saudara saya Papua agar mau belajar yang baik, bekerja keras, sehingga seluruh OAP dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Papua bagian dari rumpun bangsa Melanesia.

5. Saya sudah pernah jalan-jalan ke beberapa negara tetangga wilayah Melanesia, saya belum pernah menemukan negara manapun di wilayah Melanesia yang lebih maju dan lebih sejahtera daripada Papua. Bahkan hampir seluruh kebutuhan dasar warga PNG dipasok dari Papua. Karena saudara kita di Melanesia sana dikuasai oleh orang Asing.

6. Demikian pula hampir-hampir seluruh kebutuhan dasar Papua di kirim dari provinsi lain. Sehingga kalau Papua pisah dari NKRI maka seluruh kebutuhan pokok Papua akan diimpor dari luar, betapa menderitanya Papua kalau itu terjadi, apalagi kalau kita di embargo.

7. Fakta sejarah membuktikan bahwa Papua tidak pernah berdiri sendiri dalam suatu pemerintahan sendiri. Tidak pernah ada kerajaan di Papua. Tapi hanya kelicikan penjajah Belanda-lah yang telah membayar sekelompok pengkhianat, lalu diberikan bendera Bintang Kejora dan lagu Hai Tanahku Papua yang dianggap sebagai lagu kebangsaan. Semua simbol-simbol Negara boneka tersebut murni buatan dan ciptaan Belanda, bukan karya, buatan atau ciptaan anak Papua sendiri. Jadi dimana kebanggaan dan kehormatan Papua?

Sebagian tokoh-tokoh Papua yang cukup masyhur dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia.

8. NKRI selalu dituduh melakukan pelanggaran HAM dan genosida terhadap orang Papua, tapi kenyataannya sejak dahulu, nenek moyang kita OAP hingga zaman modern sekarang selalu perang suku. Hanya karena persoalan kecil kita bisa saling bunuh dan saling makan sesama saudara, entah sudah berapa ribu jatuh korban karena perang suku. Justru NKRI-lah melalui aparat keamanannya yang telah selalu berusaha mendamaikan kita dan mengajarkan peradaban.

9. Di dalam hukum dan pemerintahan, orang Papua tidak dibedakan dengan suku lain. Banyak OAP yang jadi menteri, banyak yang jadi Jenderal, bahkan seluruh Gubernur dan Bupati / Walikota semuanya OAP. Saya optimis bahwa suatu saat Presiden RI adalah OAP apabila kita mau belajar keras mengisi kemampuan dan meluaskan wawasan kita.

10. Saya sangat cinta dan bangga kepada Papua, tetapi saya lebih bangga sebagai bagian dari NKRI. Karena apabila saya hanya menjadi Papua maka saya sangat kerdil. Tetapi apabila saya NKRI maka saya lebih kaya. Saya bisa memiliki pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Sumatera dan lain-lain. Dan saya punya saudara ribuan suku serta bemacam-macam agama di Indonesia. Karena NKRI dibentuk bukan atas dasar ras, agama, suku bangsa dll. Tapi NKRI dibentuk atas dasar Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu).

Salam Persatuan dari John Kogoya
Free West Papua
freewestpapua-indonesia.com