Wednesday, February 21, 2018

Ketika Segala Berubah


Marilah kita sedikit berimajinasi, membayangkan hal yang sesungguhnya faktual ini: pada awal abad ke-18, seseorang harus mengarungi laut 70 hari untuk pergi dari London ke New York. Di paruh awal abad ke-20, pada 1911 kapal besar Olympic menyeberangi jarak yang sama dalam tujuh hari. Sepuluh kali lebih cepat dalam 200 tahun.

Bahkan kini kita bisa berbisnis di hari yang sama antara London dan New York karena hanya butuh 7,5 jam saja untuk menyeberanginya. Seratus tahun kemudian, teknologi supermodern menciptakan peningkatan kecepatan 50 kali atau 5.000 persen dibandingkan dengan peningkatan sebelumnya.

Hidup kita di zaman yang berlari tidak lagi dengan kecepatan (speed), tetapi percepatan (velocity) seperti dalam fakta di atas, tentu saja menciptakan perubahan yang tak ringan. Tidak hanya secara sosial, ekonomis, politis, tetapi juga personal hingga spiritual. Bisa dibayangkan bagaimana kita mencerap data dari sebuah flashdisk ukuran 2 cm yang memiliki data 256 miliar byte, sementara data yang dikirim sebuah modul pesawat angkasa Apollo 50 tahun lalu seberat 20 ton hanya berasal dari memori sebesar 4 kilobyte.


Apakah perangkat keras dan lunak di kepala kita mengunyah dan mencerna data yang begitu gigantik? Apa yang terjadi pada kesadaran kognitif kita yang berkembang dengan kecepatan rendah, sebagaimana evolusi biologis makhluk hidup dengan lompatan-katak, berhadapan dengan revolusi teknologi-nano dengan lompatan-kuantumnya? Apa yang terjadi dengan kemampuan hitung kita, yang 70 tahun lalu, ENIAC, kalkulator pertama yang tercipta dunia dengan berat 30 ton dan harus memenuhi gedung seluas 1.500 meter persegi, dan saat ini kita dapat melakukannya dari sebuah telepon pintar bahkan jam di lengan kita?

Sahabat, saudaraku, apa yang kita alami saat algoritma yang digunakan dalam teknologi di balik media sosial dapat menentukan bukan hanya konspirasi di balik penembakan massal di Las Vegas, Oktober tahun lalu, menyusup ke kartun kegemaran anak kita, Peppa Pig, yang memakan ayahnya sendiri termasuk bubuk pemutih mesin cuci? Bagaimana Google, Facebook, juga Instagram, lewat algoritmanya bisa menentukan bukan saja mobil favorit kita, melainkan juga warna pakaian dalam kita? Apa yang terjadi jika blockchain dengan cryptocurrency semacam bitcoin satu saat mementahkan peran regulator yang konstitutif macam Bank Indonesia bahkan Otoritas Jasa Keuangan RI?


Dunia sudah berubah, selalu berubah, bahkan sudah sangat berubah. Ia pun tentu mengubah apa saja, mengubah kita semua. Baik secara personal, komunal, nasional, bahkan mengubah secara halus, diam-diam, pemerintah kita, organisasi-organisasi kita, cara dan sikap kita mengoperasikan lembaga-lembaga itu semua? Lalu di mana kita, apa yang kita sadari, kita telah dan harus lakukan, dan seterusnya? Cukupkah kita pasrah dengan hanya mengamini apa yang dinyatakan sang menteri yang mengurusi (teknologi) informasi, bahwa itu semua “tak terhindarkan” (inevitable)?

Tidak. Tentu Anda setuju: tidak! Tidak ada selain ketetapan-Nya yang “tak terhindarkan”. Banyak yang harus kita hindarkan. Setidaknya, bukan cuma untuk menyelamatkan tujuan dan mimpi bangsa ini, tetapi juga menyelamatkan hidup kita sendiri. Frase terakhir inilah sesungguhnya makna paling murni dari apa yang kita sebut dengan “kebudayaan”.


Kebudayaan kita
Lalu di mana kebudayaan itu, kebudayaan kita, alias kebudayaan bangsa (Indonesia) ini? Saya tidak tahu. Maaf, jujur saya harus berkata, tidak tahu. Kalaupun saya tahu, saya tidak akan mengatakannya. Karena kebudayaan (bangsa/nasional Indonesia) kita bukanlah celotehan satu mulut saja, tetapi ia harus menjadi mufakat semua pemangku kepentingan utama negeri ini. Dan, mufakat itu belum ada, belum pernah ada. Maaf, lagi-lagi, para bapak dan ibu bangsa ini belum berhasil —jika tidak bisa dibilang gagal— memufakatkan persoalan esensial di atas.

Mengapa esensial? Karena dalam pengertian apa pun, juga akademis, kebudayaan adalah dimensi atau tepatnya (esen)isi yang semestinya ada dan membentuk apa yang disebut dengan “bangsa”. Bagaimana sebuah bangsa ada, terbentuk dan berkembang tanpa adat, tradisi atau budaya di dalamnya? Konklusi: bagaimana ada bangsa Indonesia jika kebudayaannya saja tak dapat kita jelaskan? Alhasil, bagaimana negara bisa dibentuk dan dijalankan untuk sebuah bangsa yang ia kenal pun tidak, alias tidak ada? Hikmahnya, kita berada dalam situasi yang begitu kritis, bahkan bisa jadi absurd.

Apa yang bisa dilakukan dalam situasi absurd yang demikian ini? Mungkin hanya mengidentifikasi sifat-sifat superkritis yang menjadi bagian dari absurditas. Tidak lain gejala atau fenomena-fenomena kehidupan (sosial) yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita belakangan ini. Semua yang secara kategoris dapat digolongkan sebagai “produk-produk” kebudayaan, entah itu berbentuk artefak, ekofak, sosiofak, dan lainnya. Produk-produk dari satu hal yang sulit ditera, apalagi hanya dari simtom atau gejalanya saja.


Kita semua menjadi saksi, bahkan bisa jadi merupakan pelaku, dari semua gejala atau produk kebudayaan di atas itu. Kita membangun atau membeli rumah, misalnya, akan memilih bentuk minimalis, bergaya mediteranian, klasik baroque european, dan sebagainya. Itulah yang tersedia dalam pasar properti kita. Itulah yang menjadi lanskap kota-kota besar kita. Lanskap yang sama kita dapatkan di kota-kota besar dunia lainnya. Lanskap universal. Identitas lokal, jati diri, bentuk dan arsitektur khas Bugis, Sasak, Batak, Minang, Jawa, dan lainnya? Jangan harap! Tidak laku. Dibuang dan mengambang di got-got kawasan universal itu.

Bangsa ini bukanlah bagian dari kebudayaan yang melahirkan Prambanan, tari kecak, tari saman, wayang kulit, atau pencak silat. Kita adalah bagian dari kebudayaan yang memproduksi remaja yang merakit bom sendiri untuk ia ledakkan di sebuah international franchise bersama tubuhnya sendiri. Kita adalah bagian dari produk macam seorang ibu yang frustrasi secara sosio-ekonomis (juga kultural) lalu menempatkan bayinya di kursi yang ia duduki hingga anaknya mati. Atau seorang remaja SMP yang membuka baju sekolahnya untuk menantang berkelahi kepala sekolah di kantor pimpinan itu sendiri.

Kita adalah bangsa dengan kebudayaan politik yang bertanggung jawab melahirkan seorang Setya Novanto, Akil Mochtar, dan sederet pemimpin publik/negara yang berkhianat pada konstitusinya sendiri. Kita adalah bagian dari publik yang sibuk melahirkan kebenaran-kebenaran (preferensial) kita sendiri —yang super subyektif hingga ke tingkat tidak peduli dan mempersetankan kebenaran lain— via media-media sosial beralgoritma (seperti diterangkan) di atas.


Cukup! Terlalu panjang halaman untuk menjejerkan semua kedegilan alias keterpurukan kebudayaan kita. Semua berkelindan antara sebab-sebab yang datang dari dalam (internal), semacam kelemahan-kelemahan adab yang tereksploitasi karena kekuatan adabnya (ter)lemah(kan), juga karena hebatnya sebab-sebab eksternal yang secara infiltratif dan interventif merasuk ke dalam diri (bangsa) kita.

Ini semua menciptakan —mari kita terbuka hati— kecemasan, kekhawatiran, bahkan hingga di tingkat kengerian: akankah republik atau bangsa ini bertahan? Kecemasan yang seakan begitu cepat terdiseminasi juga ter-amplifying ketika pesta politik (tanpa budaya) seperti pilkada tahun ini atau pemilihan presiden tahun depan berlangsung dengan ancaman segregasi sosial yang tinggi.

Lalu bagaimana —sebagai inti tulisan ini— negeri atau bangsa seperti ini harus menghadapi, mencerna, menjawab persoalan-persoalan yang kian kompleks, atau masa depan yang penuh ketakterdugaan? Apakah semua hal itu benar-benar “tak terhindarkan?”


Di mana kita?
Tentu saja semua kedegilan atau keterpurukan hingga ke titik nadir kebudayaan kita ini, bisa —dan sangat bisa— dihindarkan! Lebih dari itu, sesungguhnya kita memiliki kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas untuk memilin seluruh sebab di atas sehingga justru menjadi kekuatan. Kekuatan yang bangsa mana pun tidak pernah menyangka bahwa ia begitu luar biasa, hingga bukan hanya persoalan-persoalan rumit zaman kiwari dapat dijawab dengan baik, tetapi juga menciptakan tenaga (kreatif) yang memulihkan invaliditas kelebihan-kelebihan (kultural) bangsa ini.

Namun, semua itu tidak akan bakal terjadi jika kita masih saja, hingga detik ini, bersikap sangat konservatif, bahkan ortodoks, dalam soal ide, pemikiran dan gagasan. Lihatlah diri kita saat ini, mulai dari akar rumput yang memenuhi tepi jalan sebagai UKM atau jelata yang memenuhi antrean terminal bus dan kereta api, hingga mereka yang berada di pucuk pimpinan lembaga-lembaga (penyelenggara) negara. Adakah kita temukan ide-ide baru, segar dan genuin tentang bagaimana diri (bangsa) kita ini harus kita atur, kita gerakkan, dan kita ajak berkeringat deras untuk menghadapi realitas global yang sebenarnya sudah cukup khaotik ini?


Di mana-mana kita masih saja mendengar nama-nama serta gagasan lama, jika tidak dibilang usang, seperti Tan Malaka, Hatta, Sjahrir, Supomo, Sukarno —yang notabene founding fathers— direplikasi atau diduplikasi oleh tokoh-tokoh masyarakat atau pejabat publik pengambil kebijakan. Nama-nama atau gagasan yang sudah lampau, lebih dari 70 tahun, bahkan sudah seabad yang lalu.

Lalu di mana dan ke mana kita, para warga republik ini, setelah seabad kemudian? Setelah kemajuan sedemikian rupa dihasilkan: kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur segala bidang? Bahkan ketika sumber data dan informasi keilmuan sangat melimpah luar biasa dan sangat mudah didapatkan? Ke mana kecerdasan bangsa ini? Apakah bangsa ini hanya melahirkan kecerdasan dan kegeniusan di awal abad ke-20, seratus tahun lalu saja? Lalu kini semua layu dan lembek seperti ketela singkong yang diperam oleh ragi? Manis nan lembek?


Sudah tiba saatnya kita semua bangkit. Hampir seabad kita tertidur. Sementara bangsa-bangsa lain sudah sibuk membenahi dirinya sendiri: mempertanyakan hingga mendefinisikan ulang (redefinisi) eksistensinya kembali. Mengubah atau menghitung ulang visi kebangsaannya. Mengamandemen semua konsensus atau mufakat yang telah dibuat para pendahulunya.

Bangsa Amerika Serikat, misalnya, telah 12 kali mengamandemen konstitusinya hanya dalam abad ke-20 saja. Australia sedikitnya delapan kali, bahkan Myanmar yang dianggap sangat ortodoks itu sudah tiga kali mengamendemen konstitusinya, dibandingkan dengan negeri bagian Alabama sudah melakukan hal serupa sebanyak 800 kali. Kita mafhum, bukan saja mereka, tetapi juga Rusia, China, India, bahkan Perancis, Jerman, dan banyak negara terkemuka lainnya melakukan hal yang sama, revisi kebangsaan.

Saya sangat percaya, kita saat ini tidak terlalu idiot dan embisil, setidaknya dibandingkan para pendahulu, bapak dan ibu pendiri bangsa kita dahulu. Kita punya kekuatan itu, kekuatan untuk melahirkan pikiran dan gagasan yang brilian, yang dapat kita gunakan untuk menjadi arsenal dahsyat demi menantang dunia saat ini. Pikiran dan gagasan baru, ketika pikiran lama dirasa sudah tidak lagi fit-in dan fix-in dengan kenyataan mutakhir kini. Tapi maukah kita berkeringat, berair-mata, bahkan berdarah-darah untuk melahirkan “mimpi besar” itu? Maukah kita berhenti melena diri dan keluar dari zona nyaman tempurung sempit yang memenjara pikiran, perasaan, hingga keyakinan tauhid kita saat ini?

Sudah waktunya, saudaraku ….

Radhar Panca Dahana,
Budayawan
KOMPAS, 17 Februari 2018

Wednesday, February 7, 2018

Di Yaman, Perdamaian Makin Jauh


Konflik di Yaman semakin sulit diredakan setelah kelompok yang didukung Arab Saudi dan kelompok yang didukung Uni Emirat Arab terus terlibat dalam pertempuran.

Milisi bersenjata Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung Uni Emirat Arab (UEA) berhasil menguasai ibu kota sementara Yaman, Aden, setelah terlibat pertempuran dengan kelompok yang dipimpin Presiden Abdurabbuh Mansour Hadi. Kelompok terakhir ini didukung penuh Arab Saudi, yang juga memimpin koalisi Arab menyerang milisi Houthi yang menggulingkan Hadi.

Wakil dari Arab Saudi dan UEA sudah bertemu untuk meredakan ketegangan di Aden. Mereka mengajak kedua pihak untuk fokus memerangi Houthi, tetapi belum berhasil. Kubu Hadi terkepung di Aden setelah baku tembak dengan STC.

Perang -di mana pun terjadi- yang jadi korban terbanyak selalu rakyat sipil yang lemah dan tak berdaya, terutama kaum wanita dan anak-anak.

Arab Saudi tetap kukuh mendukung Hadi, sementara UEA tetap mendukung kelompok STC pimpinan Gubernur Aden yang dipecat Hadi, Aidarous al-Zubaidi. Sebagai presiden, Hadi telah memecat banyak pejabat yang didukung UEA, seperti Perdana Menteri Yaman Khaled Mahfoud Bahah dan Komandan Pengamanan Bandara Internasional Aden, Letkol Saleh al-Omairi.

Perpecahan di tubuh pemerintahan Hadi akan menyulitkan koalisi memenangi peperangan melawan kelompok Houthi yang ditengarai mendapatkan dukungan dari Iran. Arab Saudi dan UEA merupakan anggota koalisi Arab yang bertujuan mengusir kelompok Houthi yang merebut San'a, ibu kota Yaman, sejak tahun 2015.

Pertempuran di Aden ini menunjukkan rapuhnya pemerintahan Presiden Hadi serta perbedaan agenda antara Arab Saudi dan UEA. STC berjuang untuk kembali menegakkan negara Yaman Selatan yang terhapus sejak Yaman bersatu di bawah Presiden Ali Abdullah Saleh di tahun 1990.

Perbedaan ini, dan kuatnya kelompok Houthi, juga menunjukkan perang telah menghancurkan negara di selatan jazirah Arab ini. Realitas lokal yang cukup kompleks membuat perdamaian di Yaman sulit diharapkan datang dalam waktu dekat. Bahkan, kemungkinan Yaman kembali terpecah menjadi dua sepertinya hanya tinggal menunggu waktu saja.

Dalam setiap perang, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Arang habis besi binasa.

Konflik antara Houthi yang menguasai wilayah bagian utara, dan STC yang ingin mendirikan negara di wilayah Yaman selatan, agaknya akan sulit terbendung. “Warga di selatan punya hak untuk mendirikan negara jika masyarakat internasional siap untuk mengakuinya,” ujar Zubaidi.

Meski petanya rumit, Arab Saudi dan UEA sama-sama tak mau kehilangan muka dalam mendukung kelompok yang selama ini memerangi Houthi. Arab Saudi terus berupaya agar hanya ada satu Yaman untuk memudahkan kontrol terhadap tetangganya di selatan itu.

Pertempuran di Aden memunculkan keputusasaan dari konflik yang telah memakan lebih dari 10.000 korban tewas akibat serangan pasukan koalisi Arab. Belum lagi jutaan warga Yaman yang menderita kelaparan, kolera, dan hancurnya hampir semua infrastruktur, baik di utara maupun selatan. Penderitaan warga ini seolah terabaikan karena ditutupi oleh kepentingan kekuasaan para elitenya.

Tajuk Rencana Kompas
KOMPAS, 5 Februari 2018

Abdurabbuh Mansour Hadi, Presiden Yaman yang diakui PBB.

Perang Yaman dan Separatisme Selatan

Aden, markas pemerintahan Presiden Abdurabbuh Mansour Hadi yang diakui PBB, dilanda konflik militer. Pada tanggal 29 Januari 2018 yang lalu, kelompok bersenjata dukungan Uni Emirat Arab telah mengudeta pemerintahan Hadi dukungan Arab Saudi.

Kelompok bersenjata yang setia pada Dewan Transisi Selatan (STC), gerakan politik yang ingin memisahkan diri dari Yaman utara yang dikuasai Houthi, memilih jalan militer. Seminggu sebelumnya, STC pimpinan Aidarous al-Zubaidi menuntut Hadi memecat Perdana Menteri Ahmed bin Dagher dan membubarkan kabinet kalau ingin pemerintahan berlanjut. Persis yang dilakukan Houthi tiga tahun lalu.

Perang Yaman pun memasuki babak baru. Kini kubu Hadi bukan hanya berperang melawan Houthi dukungan Iran dan loyalis mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, melainkan juga harus menghadapi STC. Perkembangan ini menyulitkan posisi koalisi Arab pimpinan Arab Saudi untuk melanjutkan perang di Yaman.

Kelompok pasukan Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman utara.

Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) ingin menjadikan perang Yaman ajang legitimasi. Ia mengambil risiko besar membawa Arab Saudi berperang di Yaman demi mengembalikan Hadi ke tampuk kekuasaan sekaligus menyingkirkan pengaruh Iran.

Posisi Yaman memang sangat strategis. Menguasai Yaman sama dengan menguasai Selat Bab el-Mandeb, tempat lalu lalang puluhan tanker internasional. MBS juga ingin dipandang rakyat Saudi sebagai mujahid agar posisinya Putra Mahkota mendapat legitimasi.

Namun, di luar dugaan MBS, kendati perang telah berlangsung hampir tiga tahun, nyaris tidak ada kemajuan yang dicapai oleh koalisi pimpinan Arab Saudi. Houthi masih tetap menguasai sebagian besar wilayah Yaman utara, termasuk ibu kota Sana'a.

Upaya menyelesaikan perang bukan tidak ada. April 2016, dengan dukungan koalisi, pihak-pihak yang bertikai berunding di Kuwait dengan PBB sebagai mediator. Sayang, perundingan selama tiga bulan itu tidak membuahkan hasil.

Sepertinya sejarah akan berulang, namun dengan kompleksitas masalah yang lebih rumit. Dahulu memang ada dua negara, Yaman Utara dan Yaman Selatan.

Terpisah lama
Yaman utara dan Yaman selatan telah terpisah lebih dari satu abad ketika Yaman utara dijajah Turki Usmani dan Yaman selatan di bawah dominasi Inggris. Pada 1967, rakyat di selatan merdeka dari Inggris dan mendirikan Republik Demokratik Rakyat Yaman dengan ibu kota Aden.

Yaman Utara lebih dulu merdeka dari penjajah Turki, tetapi pada 1962 kaum nasionalis memberontak terhadap kaum loyalis. Perang saudara berlangsung enam tahun, dan berujung pada kemenangan kaum nasionalis. Mereka mendirikan Republik Arab Yaman dengan ibu kota Sana'a.

Tahun 1990, kedua Yaman bersatu. Namun, pada 1994 pihak selatan sempat memberontak meski akhirnya berhasil dipadamkan pihak utara.

Dari segi mazhab pun berbeda. Mayoritas penduduk selatan menganut Sunni mazhab Syafi'i, sedangkan mayoritas populasi utara menganut mazhab Syiah Zaidiyah. Kedudukan penting dalam struktur kaum Zaidi adalah imam keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad Rasulullah, dalam keagamaan sekaligus politik.


Rintangan lain yang dihadapi koalisi dalam menaklukkan lawan adalah perselisihan Uni Emirat Arab (UEA) dan Hadi serta ketidak-kompakan koalisi. Pihak UEA marah kepada Hadi yang telah memecat Gubernur Aden Mayor Jenderal Aidarous al-Zubaidi dan Perdana Menteri Khaled Mahfoud Bahah, padahal keduanya loyalis UEA. Keduanya dipecat bukan tanpa alasan, Hadi tahu bahwa mereka berusaha menggerakkan separatisme.

Zubaidi membentuk dan memimpin STC  beranggotakan 303 orang dengan mengabaikan Hadi, termasuk menolak menyerahkan Bandara Internasional Aden.

Zubaidi dipromosikan UEA dengan sokongan uang dan pasukan karena ada dugaan agenda UEA yang ingin mengendalikan Pulau Socotra yang strategis di Samudra Hindia dan serta mengontrol pelabuhan Aden.

Di luar itu, UEA telah menghabiskan 3 miliar dollar AS untuk pembangunan infrastruktur di selatan dan beberapa miliar dollar lagi untuk mempersenjatai kelompok separatis selatan. Ini menunjukkan UEA sedang memperluas pijakan, apalagi UEA memang sangat berkepentingan pada keamanan Selat Bab el-Mandeb.

Al-Qahyra (Cairo) Castle's Garden in Taiz, the capital of Yemen during the Rasulid's era. The Rasulid Dynasty was established in 1229 by Umar ibn Rasul. (wikipedia.org)

Saudi ketinggalan dalam soal ini karena enggan mengirim pasukan darat ke Yaman. Melihat tekanan internasional yang terus meningkat, UEA mengambil prakarsa sendiri. Perselisihan Saudi-UEA kian runcing karena UEA tak mau kompromi dengan partai mana pun yang dekat dengan Hadi dan Partai Islah di lingkaran kekuasaan.

Partai Islah adalah partainya Ikhwanul Muslimin yang mendukung Hadi. Perselisihan Saudi-UEA juga terkait dengan ditolaknya pesawat pengangkut mata uang Yaman yang dicetak di Rusia oleh UEA.

Saudi mengontrol wilayah utara dan timur, sementara UEA mengendalikan wilayah selatan dan Aden. Bank Sentral Yaman (BSY), yang loyal kepada Saudi, menuduh UEA menghambat masuknya mata uang Yaman agar ekonomi Yaman tercekik.

Presiden Ali Abdullah Saleh (kiri) dan Presiden Abdurabbuh Mansour Hadi (kanan), dua-duanya ketika masih muda.

Berubah haluan
Amerika Serikat sebagai sekutu Saudi, juga berubah haluan menghadapi perang ini. Akhir Desember lalu, AS menyatakan perang bukan solusi. Houthi diminta menghentikan serangan rudal ke wilayah Saudi sebagai syarat memulai perundingan damai.

Perkembangan yang tak diharapkan ini, ditambah ketiadaan prospek kemenangan, biaya perang yang cukup besar, dan makin lunturnya dukungan rakyat Yaman kepada Hadi, membuat Saudi ingin mengakhiri perang.

Ini diharapkan bisa dilakukan setelah rekonsiliasi dengan Iran. MBS pun menghubungi Baghdad untuk menjadi perantara perbaikan hubungan Riyadh dan Teheran. Namun, rekonsiliasi gagal karena Iran mensyaratkan Saudi menghentikan serangan ke Houthi dan tak lagi bekerjasama dengan Israel.

Selain jalur Iran, MBS pun mengambil jalur UEA. Ia mengutus Ahmed al-Asiri (mantan juru bicara militer koalisi Arab) ke Abu Dhabi untuk bertemu Ahmed, putra Saleh, dan membicarakan kemungkinan membentuk pemerintahan baru di Yaman dengan putra Saleh itu sebagai presiden.

Ahmed Ali Abdullah Saleh, adalah mantan pemimpin militer yang berkuasa, yang mengasingkan diri di UEA sejak lima tahun silam. Melalui Ahmed ini, Saudi dapat berhubungan dengan Saleh, tokoh yang telah ikut disingkirkan Saudi pada 2012.

Negeri Yaman memang memiliki posisi geografis yang sangat strategis.

Rekonsiliasi Saudi-Saleh dapat dilihat dari sikap Saleh yang berubah terhadap Houthi. Hubungan keduanya kemudian memburuk saat Khalid al-Radhi, anggota senior Partai Kongres Umum pimpinan Saleh, ditembak mati. Desember silam, di tengah konflik bersenjata terbuka antara Houthi dan loyalis Saleh di Sana'a, skenario Saudi mulai berjalan ketika Saleh mengajak koalisi Arab menghentikan serangan. Sayang, dua hari kemudian, 4 Desember 2017, Houthi membunuhnya. Pasukan Saleh pun mengalami demoralisasi. Gagallah upaya Saudi keluar dari Yaman dengan mengadu domba Houthi-Saleh.

Apakah kudeta STC terhadap pemerintahan Hadi bakal jadi peluang MBS untuk mundur dari Yaman? Belum tentu. Kendati STC kini berkonsentrasi pada upaya menundukkan pasukan Hadi di Aden, perang belum berakhir. Houthi masih akan berperang, paling tidak sampai STC mengembalikan sebagian wilayah Yaman utara yang kini masih diduduki pihak selatan sesuai demarkasi perbatasan tahun 1990.

Perang Yaman adalah perang saudara sesama muslim dan sesama bangsa Arab. Bahkan sama-sama meneriakkan takbir: "Allahu Akbar!"

Yang jelas, korban dari konflik panas ini tentu saja adalah rakyat sipil Yaman. Di utara, untuk sementara konflik internal antara Houthi dan loyalis Saleh dapat ditekan. Namun, ke depan, konflik terbuka sepertinya tak akan terhindarkan lagi, mengingat kedua pihak memiliki sejarah permusuhan yang panjang.

Ketegangan hubungan antara keduanya saat ini merupakan cermin dari perang saudara kaum loyalis (diwakili Houthi) dan kaum nasionalis (diwakili loyalis Saleh) tahun 1962-1968.

Isu Yaman pun makin rumit dan koalisi Arab ataupun PBB menghadapi kesulitan besar. Hanya Iran, Saudi, dan UEA yang mampu mengatasi, asal mereka bisa membuang ego masing-masing di meja perundingan.

Smith Alhadar
Penasihat ISMES,
The Indonesian Society for Middle East Studies
(Masyarakat Indonesia Peminat Kajian Timur Tengah)
KOMPAS, 5 Februari 2018

Tuesday, January 23, 2018

Yang Hilang, Telah Pulang ke Rumah


Ibarat ada keluarga yang telah lama merantau dan pulang ke rumah, hal yang sama saya lihat dalam pemikiran Ki Hadjar Dewantara, sang pamong bangsa. Gagasan-gagasan penting pedagog kritis itu telah kembali ke rumah pendidikan nasional kita. Namun, eksekusi terhadapnya ternyata masih setengah hati.

Muhadjir Effendy begitu diangkat sebagai Mendikbud langsung menyadari bahwa roh pendidikan yang ada di Kemdikbud sebenarnya tinggal sepertiga. Bayangkan saja, dari tiga konsep penting pendidikan Ki Hadjar, hanya satu yang secara eksplisit menjadi spirit Kemdikbud, yaitu tut wuri handayani. Lantas, ing ngarso sung tulodo dan ing madya mangun karsa selama ini dikemanakan?

Tak heran jika Muhadjir pernah mengungkap keinginannya untuk mengubah nomenklatur Kemdikbud sehingga logonya lengkap mencerminkan pemikiran Ki Hadjar. Usulan mengubah nomenklatur ini tentu saja memiliki banyak dampak, bukan hanya dari sisi penamaan, melainkan juga dari sisi pembiayaan, seperti penggantian logo, kop surat resmi, dan papan nama di lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah kita. Namun, lebih dari sekadar keinginan mengganti nomenklatur, saya melihat usulan unik Mendikbud ini sebagai pemantik kesadaran publik bahwa ada sesuatu yang hilang dalam kinerja Kemdikbud selama ini.


Kinerja Kemdikbud sebenarnya mulai mengalami proses transisi menjadi lebih baik sejak kepemimpinan Anies Baswedan. Ia menggemakan dua kata kunci penting, yaitu ekosistem pendidikan dan pelibatan publik. Sayangnya, ide cemerlang ini kurang sistematis diimplementasikan. Pelibatan publik akhirnya hanya dipahami sebagai terbentuknya panitia seleksi untuk memilih jabatan penting di kementerian. Atau di tingkat sekolah, bahkan jatuh pada anekdot sekadar kebijakan orangtua mengantar anak ke sekolah pada hari pertama, tetapi lupa menjemput.

Ketika Muhadjir mendapat mandat melanjutkan kepemimpinan Anies, pelibatan publik ini lebih diperkuat lagi secara sistematis melalui penguatan peranan komite sekolah. Munculnya Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat pelibatan publik di tingkat satuan pendidikan, yaitu orangtua, terutama melalui struktur komite sekolah sebagai salah satu mitra penting pendidikan.

Bukan hanya itu, peranan orangtua dalam pendidikan anak juga ingin dikuatkan melalui kebijakan tentang hari sekolah melalui Permendikbud No 23/2017. Sayangnya, niat baik ini tidak ditangkap publik dengan baik, terutama media massa, sehingga yang dipahami publik melalui media adalah konsep full day school (FDS). Padahal, Kemdikbud tidak pernah sama sekali mengeluarkan kebijakan FDS.


Revolusi kopernikan
Keluarnya Peraturan Presiden No 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di satu sisi menghentikan polemik FDS yang menyita waktu, perhatian, dan tenaga, tetapi juga sekaligus merupakan kesungguhan pemerintah dalam rangka memulangkan gagasan-gagasan pendidikan genial Ki Hadjar yang selama ini terabaikan di rumah sendiri.

Pasal-pasal dalam Perpres tentang PPK secara eksplisit menyebutkan kekhasan pedagogi pendidikan yang selama ini menjadi trade mark Ki Hadjar, seperti konsep trisakti jiwa manusia, yaitu pikiran, rasa, dan kemauan (cipta-rasa-karsa) dan kodrat "dasar" (dimensi biologis individu) dan "ajar" (dimensi sosial pembentukan karakter) dalam pendidikan. Pendidikan yang utuh semestinya mengintegrasikan empat dimensi pengolahan hidup manusia, yaitu olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga. PPK juga secara eksplisit menggemakan kembali konsep tripusat pendidikan Ki Hadjar, yaitu sinergi antara keluarga (orangtua), sekolah (alam perguruan), dan masyarakat (alam pergerakan).

Konsep Ki Hadjar secara eksplisit tecermin dalam definisi PPK sebagai "gerakan pendidikan di bawah satuan pendidikan untuk membentuk karakter peserta didik melalui olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dalam kerja sama antara orangtua, sekolah, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)".


Era di mana Ki Hadjar hidup dalam literatur sejarah pedagogi sering disebut sebagai revolusi kopernikan pendidikan. Zaman itu ditandai ditemukannya kesadaran akan pentingnya sang anak. Apabila Copernicus membalik pandangan umum bahwa bukan Matahari yang mengitari Bumi, melainkan sebaliknya, revolusi kopernikan dalam dunia pendidikan ditandai dengan pembalikan pusat pembelajaran: dari sang guru ke sang anak. Sang anaklah yang kini menjadi pusat dalam keseluruhan proses pembelajaran.

Pandangan bahwa pusat pendidikan ini ada dalam diri anak tampil dari para pemikir sezamannya, seperti Maria Montessori, Ovide Decroly, Karl Groos, John Dewey, dan Friedrich FrÖebel. Pusat seluruh proses pendidikan adalah sang anak, bukan guru. Revolusi kopernikan pendidikan ini mengubah struktur filosofi pendidikan sehingga mengakibatkan perubahan dalam konsep pendidikan, peran dan cara mengajar guru, pemilihan materi pembelajaran dan metode evaluasi serta penilaian. Gagasan Ki Hadjar sangat dipengaruhi oleh revolusi kopernikan pendidikan pada zamannya.


Setengah hati
Ironisnya, gagasan Ki Hadjar tampaknya ditanggapi dan diterapkan setengah hati. Ini tecermin dari struktur Kurikulum 2013 dan implementasi dari beberapa kebijakan yang kurang tepat.

Pertama, pendidikan utuh dan menyeluruh. Salah satu gagasan genial Ki Hadjar adalah pendidikan sebagai proses pembentukan watak anak Indonesia yang merdeka, berpusat pada sang anak, membebaskan kreativitas agar diri anak-anak bertumbuh dalam keseluruhan dimensinya, baik secara fisik, psikologis, sosial, estetis, intelektual, etis, maupun spiritual melalui pendekatan kepamongan.

Faktanya, struktur kurikulum kita membebani peserta didik dengan sangat banyak mata pelajaran, padat isi, dan ketat dalam sistem evaluasi. Beratnya materi pelajaran ini membuat proses pendidikan akhirnya hanya fokus pada kemampuan akademis peserta didik, sehingga dimensi pendidikan yang lain terabaikan, terutama pembentukan karakter. Mendikbud pernah menyampaikan usulan untuk menyederhanakan mata pelajaran pada jenjang sekolah dasar. Jumlah mata pelajaran untuk jenjang pendidikan dasar perlu lebih disederhanakan sehingga pendidikan bisa fokus pada pembentukan karakter peserta didik. Namun, gagasan ini berhenti dalam ide.


Kedua, banyaknya isi kurikulum yang harus diajarkan membuat guru sibuk pada persiapan tugas-tugas administrasi. Ini belum ditambah lagi dengan sistem penilaian yang menguras tenaga, pikiran, dan energi; mulai dari penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Apalagi, dalam setiap penilaian ini guru harus membuat penjelasan deskriptif tentangnya. Alih-alih memberi ruang bagi guru untuk menjadi pamong bagi peserta didik, seperti kehendak ideal pemikiran Ki Hadjar, guru bahkan menjadi semacam robot. Ia sibuk mengajarkan pengetahuan yang kering dan tidak menarik.

Ketiga, sistem evaluasi kita masih fokus untuk memotret kemampuan akademis peserta didik melalui berbagai macam ujian, mulai dari penilaian harian, penilaian akhir semester, ujian sekolah berstandar nasional (USBN), dan ujian nasional (UN). Semua ini berfokus hanya pada satu dimensi, yaitu kemampuan akademis-intelektual peserta didik. Alternatif penilaian dan evaluasi untuk memotret otentisitas sikap spiritual dan sosial masih perlu dikembangkan lagi.


Keempat, dari sisi tripusat pendidikan, kolaborasi antara sekolah dan rumah belum terbentuk sebagai tradisi yang melahirkan habitus pendidikan yang baik. Komite sekolah masih sering dicap sebagai tukang stempel kebijakan sekolah untuk menarik dana dari para orangtua murid. Partisipasi orangtua murid dalam pendidikan anak juga masih lemah. Kolaborasi sekolah dan rumah perlu diperkuat lagi karena orangtua tetaplah merupakan pendidik utama dari peserta didik.

Pulangnya gagasan Ki Hadjar di rumah pendidikan nasional perlu kita rayakan sebagaimana kita menemukan anak yang hilang. Namun, hal ini membutuhkan sikap terbuka, reflektif, dan kritis. Caranya adalah dengan mulai mempertanyakan dan mengkritisi berbagai praksis pendidikan yang sudah ada, yang belum atau kurang selaras dengan gagasan genial Ki Hadjar Dewantara, sang pamong bangsa.

Doni Koesoema A
Pemerhati Pendidikan,
Pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Serpong
KOMPAS, 20 Januari 2018