Tuesday, January 10, 2017

Tahun Pergumulan Internal


Banyak orang yang bertanya bagaimana wujud perubahan yang bakal dihadapi bangsa ini di tahun 2017. Apakah kita bakal membaik atau memburuk? Maksudnya, setelah heboh-heboh besar dengan topik-topik sensitif yang telah menimbulkan perselisihan sesama kawan di akhir 2016 yang baru kita lewati, apa konsekuensi yang bakal kita hadapi?

Seperti biasa, tentu saja ada dua pihak: Mereka yang siap menghadapi perubahan dengan standar moral yang tinggi, dan yang cemas atau merasa terancam, bahkan untuk itu rela "membeli" perubahan dengan standar moral yang, maaf, sulit dipertanggungjawabkan.

Tetapi apapun juga, kita tengah menghadapi sebuah suasana yang merata di seluruh dunia, yaitu: kesulitan manusia untuk menguji kebenaran dari hadirnya internet gelombang ke-3. Alih-alih bertengkar keluar, banyak orang yang justru terperangkap dengan “saling berkelahi” di dalam.

Ini membuat banyak orang yang akan menghadapi sebuah pergumulan hebat, pertentangan batin antara pro-kontra, ya atau tidak. Pergumulan, yang dalam Change Management, disebut berselera rendah. Bagai bertarung melawan bangsa sendiri. Saudara berkelahi dengan adik-kakaknya sendiri. Seakan menjadi tumpul keluar.

Namun akibatnya berat bagi perekonomian, berat bagi pembangunan. Dan berat bagi bisnis serta penciptaan lapangan kerja baru.


Abad Kecepatan Super
Saya ajak dulu Anda untuk mengikuti sumber dari segala pergulatan itu, yaitu informasi. Dan ini tak bisa lepas dari teknologi. Seperti kita ketahui, gelombang pertama internet adalah: Connectivity, dan ini sudah kita alami. Ini terjadi tidak lama setelah Alvin Toffler menulis buku “Gelombang Ketiga” dan meramalkan abad informasi seperti yang kita jalani hari ini.

"Gelombang ketiga" yang diulas Toffler itu menginspirasi tokoh-tokoh seperti Bill Gates, Steve Jobs, Steve Case, Andy Grove dan tokoh-tokoh lainnya, untuk bergerak, menciptakan dunia baru.

Saya masih ingat ketika mengambil program doktoral di Amerika Serikat pada tahun 1990-an saat internet baru diperkenalkan, hampir semua host talkshow televisi bertanya: “Ini gunanya apa? Bagaimana memakainya?

Para pioner merayu agar para pembuat komputer mau memasukkan modem dan piranti lunak (software) buatan mereka sehingga makin banyak mesin yang bisa terhubung.


Selanjutnya, gelombang kedua, terjadi di awal abad 21, saat manusia mulai bisa menggunakan jaringan yang terhubung itu untuk digitalisasi perdagangan dan bersosialisasi. Munculnya Alibaba, e-Bay, Facebook, Instagram sampai Airbnb dan Uber adalah indikasi gelombang kedua.

Dan kini, kita telah memasuki gelombang ketiga, setelah telepon pintar (smartphone) menghubungkan hampir seluruh kehidupan. Manusia mulai pindah ke dalamnya. Internet of Things menjelajah kehidupan kita, dari DNA, alat monitor jantung, biochips, home automation, smart city, smart energy, dan smart politics. Kata para ilmuwan, smartphone, dumb people (telepon pintar di genggaman masyarakat yang cekak).

Maka terbentuklah disrupted society, yaitu masyarakat baru yang nyaris terputus dengan dunia lama. Persis seperti sebuah pabrik besar di kota kecil yang memberi hidup banyak orang namun tiba-tiba ditutup. Maka semua orang heboh, sementara pabrik-pabrik yang baru tumbuh masih kecil-kecil.

Andy Grove, Bill Gates, Steve Jobs, dan Steve Case, adalah para pendekar abad digital.

Corporate Disruptive Mindset
Pergumulan internal yang mengakibatkan kita semakin tahu, namun sekaligus semakin rapuh, sebenarnya bukan gejala baru dalam perubahan. Sebab yang pandai itu alatnya, bukan manusianya. Apalagi begitu dunia internet mencapai puncaknya.

Jauh sebelum manusia mengenal smartphone, para eksekutif di Kodak telah mengalami derita terlebih dahulu akibat dari pergumulan ini. Pasalnya, Kodaklah yang pertama kali menemukan cara untuk memindahkan foto ke dunia digital. Dan hal ini tentu tak disukai oleh para eksekutif di Kodak yang produk lamanya terancam. Alih-alih bersatu untuk melawan Fujifilm (Jepang), mereka malah berkelahi di antara mereka melawan saudara sendiri. Yaitu melawan yang inovatif dan brilliant.

Clayton Christensen perumus teori Disruption sampai mengajukan pertanyaan ini: Apa jadinya jika Anda menjadi competitor bagi diri Anda sendiri?


Di situlah pergumulan itu terjadi. Ya batiniah, ya fisik. Dan sekarang saat perekonomian dunia dikepung gejala disruptions, kita menyaksikan pergumulan internal terjadi di hampir semua kategori industri, dari pariwisata sampai ke jasa keuangan. Dari birokrasi sampai ke pangan dan telekomunikasi. Sementara para ahli terlalu asyik dengan peta makro yang tak banyak bercerita tentang realitas.

Alih-alih menghadapi Trump yang akan mengusir TKI di sana, kita justru memilih bertarung melawan putra-putri terbaik dengan begitu kejam dan suara lantang.

Bayangkan seperti apa jadinya bila hal itu dialami Indonesia, ditengah-tengah kancah politik pilkada. Antara perubahan yang dituntut masyarakat dengan permainan para elit yang mengincar “uang” besar anggaran pembangunan, dan orang-orang yang menjajakan kemiskinan sebagai alat kampanye. Itu terjadi di tengah-tengah spirit keberagaman yang tiba-tiba runtuh. Dan akhirnya menjadi pergumulan semua orang.


Disrupsi, Desepsi
Dunia kini tengah bergumul untuk membentuk kembali dirinya. Dari proses digitalisasi, manusia kerap menyangkalnya saat menyaksikan realita baru. Tak ada yang menyangka orang yang dipuja terlibat perselingkuhan uang. Kita hanya bisa kaget saat membaca nama-nama mereka ada di Panama Papers, misalnya.

Karena disangkal, masuklah kita ke tahap desepsi, sehingga terjadilah disruptions. Setelah itu terjadilah dematerialisasi, demonetisasi dan demokratisasi. Putaran perubahan menjadi lebih cepat, tak terwujud, sangat murah dan menjadi guyonan sehari-hari.

Kata kunci dari semua itu adalah respons. Politik memang busuk, tetapi tugas pelayanan sosial masyarakat bukanlah soal rivalitas. Ini soal kewajiban. Indonesia membutuhkan disruptive leader dengan manusia-manusia yang bisa membebaskan diri dari waktu dan tempat.

Seperti yang dituntut Walikota Bandung pada Aparatur Sipil Negara (ASN dulu PNS) jajarannya, yaitu kewajiban menggunakan sosial media untuk berkomunikasi dengan publik, mengatasi masalah dan men-deliver pelayanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Ini tentu berbeda dengan generasi tua yang justru merasa terancam dengan sosial media, yang beranggapan sosial media hanyalah alat entertainment pribadi.


Pergumulan Kehidupan Sosial
Tentu saja tidak sulit untuk menyatakan bahwa Indonesia di tahun 2017 juga akan mengalami “tahun pergumulan” yang kompleks akibat belum tertatanya aturan dan perilaku baru, tata hukum, dan standar moral. Benturan antara demokrasi, politik dan ekonomi, termasuk manipulasi pikiran.

Ini bukan soal ramal-meramal, apalagi mengaitkannya dengan “tahun ayam,” yang bisa kita pelesetkan menjadi ayam aduan yang mengakibatkan jago bertemu jago sampai mati. Bukan itu.

Tetapi intinya adalah Indonesia tengah memasuki peradaban digital yang intensif dalam percaturan ekonomi, bisnis, politik, sosial dan budaya yang sangat intens. Dan inilah tahun pergumulan batin bagi kita semua. Pergumulan disruptions yang akan kita alami di tahun 2017 ini, saat perusahaan-perusahaan besar berguguran, sementara mereka yang kecil, justru mulai mendunia.

Inilah kekuatan disruption yang dicita-citakan kaum muda namun telah disalahgunakan kekuatan-kekuatan baru. Selamat berdamai dengan pikiran masing-masing.

Rhenald Kasali,
Akademisi dan Praktisi Bisnis,
Guru Besar bidang Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
Pendiri Rumah Perubahan
KOMPAS.com, 4 Januari 2017

Wednesday, December 7, 2016

Pulihkan Kedamaian Dan Persatuan Kita


Ada dua nasehat orang bijak yang saya ingat. Pertama, in crucial thing unity. Artinya, kita mesti bersatu jika menghadapi sesuatu yang penting, apalagi genting. Kemudian, yang kedua, there will always be a solution to any problem. Maknanya, setiap persoalan selalu ada solusinya. Ada jalan keluarnya. Saya rasakan kedua ungkapan ini relevan dengan situasi di negara kita saat ini.

Bangsa Indonesia kembali menghadapi ujian sejarah. Bukan hanya di Jakarta, tetapi saya amati juga terjadi di seluruh tanah air. Yang semula isunya cukup sederhana dan bisa dicarikan solusinya, baik secara hukum maupun non hukum, telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi rumit.

Gerakan massa yang mengusung tema mencari keadilan mendapatkan simpati dan dukungan yang luas. Sementara itu, pemerintah memilih cara melakukan gerakan imbangan dengan tema besar menjaga kebhinnekaan dan NKRI. Sungguhpun niat pemerintah ini tentulah baik, langkah ini justru memunculkan permasalahan baru.

Pernyataan penegak hukum bahwa negara akan menindak siapapun yang melakukan tindakan makar, yang disampaikan beberapa hari yang lalu sepertinya tak menyurutkan gerakan pencari keadilan tersebut, bahkan membuat ketegangan sosial semakin meningkat. Apa dengan demikian negara kita menuju ke keadaan krisis?  Menurut saya tidak. Saat ini tidak akan ke sana. Dengan catatan, permasalahan yang ada sekarang ini segera diselesaikan secara cepat, tepat dan tuntas.

Hati-hatilah memimpin rakyat, karena mereka bukan mesin dan bukan robot, tapi manusia.

Dalam situasi seperti ini, secara moral saya wajib menjadi bagian dari solusi. Akan menjadi baik jika saya ikut menyampaikan pandangan dan saran kepada pemimpin kita, Presiden Jokowi, agar beliau bisa segera mengatasi masalah yang ada saat ini. Namun, lebih dari tiga minggu ini memang saya memilih diam. Bahkan untuk sementara saya menutup komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk para sahabat, yang ingin bertemu saya (saya mohon maaf untuk itu), daripada kami semua kena fitnah.

Saya masih ingat ketika saya melakukan klarifikasi atas informasi (baca: fitnah) yang sampai ke pusat kekuasaan bahwa seolah Partai Demokrat terlibat dan SBY dituduh membiayai Aksi Damai 4 November 2016, saya diserang dan "dihabisi" tanpa ampun. Tetapi, mengamati situasi yang berkembang saat ini, saya berpikir, tak baik jika saya berdiam diri. Oleh karena itu, melalui wahana inilah saya ingin menyampaikan harapan dan pandangan sederhana saya tentang solusi dan tindakan apa yang layak dilakukan oleh pemerintah.

Memburuknya situasi sosial dan politik sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini, sebenarnya preventable. Bisa dicegah. Cuma, barangkali penanganan masalah utamanya di waktu lalu kurang terbuka, kurang pasti dan kurang konklusif. Kebetulan sekali (unfortunately) kasus Gubernur Basuki ini berkaitan dengan isu agama yang sangat sensitif, yaitu berkenaan dengan kitab suci.

Ketika akhirnya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjanjikan bahwa kasus Pak Ahok itu akan diselesaikan secara hukum, boleh dikata ucapan kedua pemimpin puncak yang saya nilai tepat dan benar itu terlambat datangnya. Sama saja sebenarnya dengan penanganan kasus Pak Ahok yang dinilai too little and too late. Nampaknya sudah terlanjur terbangun mistrust (rasa tidak percaya) dari kalangan rakyat terhadap negara, pemimpin dan penegak hukum. Sudah terjadi trust deficit. Karenanya, menurut pandangan saya saat ini prioritasnya adalah  mengembalikan  kepercayaan rakyat terhadap negara. Dengan pendekatan yang bijak dan komunikasi yang tulus dan tepat, diharapkan bisa terbangun kembali kepercayaan rakyat terhadap negara dan pemerintahnya.

Selesaikan setiap masalah dengan cermat, cepat, tegas dan tuntas, dan tanpa menimbulkan masalah baru.

Mengalirkan isu Pak Ahok ke wilayah SARA, kebhinnekaan dan NKRI, dengan segala dramatisasinya menurut saya menjadi kontra produktif. Isu Pak Ahok sesungguhnya juga bukan permasalahan minoritas vs mayoritas. Justru dalam kehidupan bangsa yang amat majemuk ini harus dijaga agar jangan sampai ada ketegangan dan konflik yang sifatnya horisontal. Ingat, dulu diperlukan waktu 5 tahun untuk mengatasi konflik komunal yang ada di Poso, Ambon dan Maluku Utara.

Upaya untuk membenturkan pihak-pihak yang berbeda agama dan etnis mesti segera dihentikan. Masyarakat bisa melihat bahwa dalam melakukan aksi-aksi protesnya para pengunjuk rasa tak mengangkat isu agama dan juga isu etnis. Karenanya, jangan justru dipanas-panasi, dimanipulasi dan dibawa ke arah medan konflik baru yang amat berbahaya itu. Mencegah terjadinya konflik horisontal baik di Jakarta maupun di wilayah yang lain juga merupakan prioritas.

Sementara itu, ada juga yang berusaha membawa kasus Pak Ahok ini ke dunia internasional dengan tema pelanggaran HAM. Saya khawatir hal begini justru membuat situasi di dalam negeri makin bergejolak. Di negeri ini banyak yang amat mengerti mana yang merupakan isu HAM dan mana yang bukan. Dulu ketika saya mengemban tugas sebagai Menko Polkam dan kemudian Presiden Republik Indonesia, isu-isu demokrasi, kebebasan serta perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia selalu menjadi perhatian kita. Isu-isu itu juga terus kita kelola dengan cermat, transparan dan senantiasa merujuk kepada hukum nasional dan internasional.

Menurut pendapat saya, proses hukum terhadap Pak Ahok bukanlah isu pelanggaran HAM. Kita serahkan saja kepada penegak hukum di negeri sendiri. Biarlah para penegak hukum bekerja secara profesional, adil dan obyektif. Jangan ada pihak yang mengintervensi dan menekan-nekan. Biarlah hukum bicara, apakah Pak Ahok terbukti bersalah atau tidak. Begitu pemahaman saya terhadap rule of law.

Indonesia adalah Negara Hukum, bukan Negara Kekuasaan.

Tetapi dalam perkembangannya, baik di Jakarta maupun di daerah, gerakan massa sepertinya kini mengarah ke Presiden Jokowi. Saya mengikuti berbagai spekulasi yang menurut saya menyeramkan. Apa itu? Muncul sejumlah skenario tentang penjatuhan Presiden Jokowi. Tak pelak pernyataan Kapolri tentang rencana makar menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Di samping ada pihak di luar kekuasaan yang berniat lakukan makar, menurut rumor yang beredar, katanya juga ada agenda lain dari kalangan kekuasaan sendiri. Skenario yang kedua ini konon digambarkan sebagai akibat dari adanya power struggle di antara mereka. Terus terang saya kurang percaya. Pertama, saat ini tak ada alasan yang kuat untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Yang kedua, apa sebegitu nekad gerakan rakyat yang tidak puas itu sehingga harus menjatuhkan Presiden dengan cara makar?

Demikian juga, jika ada pihak di dalam lingkar kekuasaan yang sangat berambisi dan tidak sabar lagi untuk mendapatkan kekuasaan, apakah saat ini juga sudah gelap mata, sehingga hendak menjatuhkan Presiden, pemimpin yang telah mengangkat mereka menjadi pembantu-pembantunya.

Memang sekarang ini yang namanya fitnah, intrik, adu domba dan pembunuhan karakter luar biasa gencarnya. Termasuk ganasnya "kekuatan media sosial" yang bekerja bak mesin penghancur. Banyak orang sudah menjadi korban, termasuk saya. Banyak bisikan maut, bahkan termasuk spanduk yang mengadu-domba saya dengan Pak Jokowi, misalnya.


Sebagai veteran pejuang politik saya punya intuisi, pengalaman, pengetahuan dan logika bahwa banyak fitnah yang memanas-manasi Presiden agar percaya bahwa SBY hendak menjatuhkan Presiden, tidak selalu berasal dari pihak Pak Jokowi. Luar biasa bukan? Semua harus waspada. Jangan sampai kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Jangan sampai ada maling teriak maling. Jangan sampai ada yang memancing di air keruh.

Mari berwaspada, jangan sampai kita mau diadu-domba. Jangan kita berikan ruang media sosial yang sudah tidak civilized (tidak berkeadaban) hanya untuk menghancurkan peradaban di negeri ini. Banyak yang berpendapat bahwa “mesin penghancur” itu tidak selalu bermotifkan ideologi, tetapi uang (money power).

Saya amat sedih jika menyimak penggunaan bahasa yang amat kasar dan tak sedikitpun menyisakan tata krama dari kelompok Sosmed tertentu. Mereka bukan hanya merusak jiwa kita semua, lebih-lebih lagi anak-anak dan remaja kita, tetapi sesungguhnya mereka juga telah menghancurkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kelompok model ini pulalah yang membuat bangsa kita terpecah dan saling bermusuhan.

Sementara itu, jangan sampai pula kita semua jadi korban dari permainan intelijen bohong dan buatan (false intelligence). Saya jadi ingat dulu sebelum terjadinya kudeta atau makar terhadap Presiden Soekarno di bulan September tahun 1965, juga diisukan adanya Dewan Jenderal yang mau makar. Kemudian, yang menamakan dirinya Dewan Revolusi justru yang melakukan makar, dengan dalih daripada didahului oleh Dewan Jenderal.


Berbicara tentang makar, saya tetap konsisten bahwa saya tak akan pernah setuju dengan upaya menurunkan Presiden di tengah jalan. Akan menjadi preseden yang buruk jika seorang Presiden yang dipilih langsung oleh rakyatnya kemudian dengan mudahnya dijatuhkan oleh sekelompok orang yang amat berambisi dan haus kekuasaan melalui konspirasi politik.

Kalau kita paham konstitusi, seorang Presiden hanya bisa diberhentikan jika melanggar pasal pemakzulan (impeachment article). Memang ada pula pengalaman di banyak negara, seorang penguasa jatuh oleh sebuah revolusi sosial atau people's power. Contoh yang paling baru adalah kejatuhan sejumlah penguasa di Afrika Utara (Arab Spring). Tetapi, ingat sebenarnya people's power dan revolusi sosial itu tak bisa dibuat begitu saja. Tak mungkin seorang elit politik sendirian bisa menciptakan revolusi sosial dengan mudahnya.

Saya jadi ingat dulu ketika ada "Gerakan Cabut Mandat SBY" di era kepresidenan saya. Sebenarnya, hakikat gerakan itu juga sebuah kehendak untuk melakukan makar. Namun saya tetap tenang dan tidak panik. Saya tahu gerakan cabut mandat itu hanyalah keinginan sejumlah elit, bukan rakyat. Saya tetap bekerja, dan terus bekerja. Saya tak berselingkuh dengan merusak nilai-nilai demokrasi dan rule of law, dan kemudian bertindak represif. Saya tahu tokoh-tokoh politik mana yang turun ke lapangan untuk mencabut mandat saya, tapi tak ada niat saya untuk mempidanakan mereka. Gerakan yang namanya seram itu, "cabut mandat dan turunkan SBY" akhirnya cepat berlalu ....

Tentu ada sebuah pesan moral. Bagi yang ingin menjadi Presiden atau Wakil Presiden, tempuhlah jalan yang benar dan halal. Ikuti etika dan aturan main demokrasi. Toh pada saatnya akan ada pemilihan Presiden lagi. Sabar. Jangan nggege mongso.


Kembali kepada situasi nasional saat ini, bagaimanapun permasalahan yang ada, menurut saya sudah menyentuh hubungan antara rakyat dengan penguasa (vertikal sifatnya), sehingga harus diselesaikan dengan baik. Penyelesaian yang dilakukan mestilah damai, adil dan demokratis.

Cegah jangan sampai ada kekerasan yang meluas. Cegah jangan sampai ada martir yang sengaja dijadikan pemicu terjadinya kerusuhan dan kekerasan yang lebih besar. Pemimpin dan pemerintah harus lebih mengutamakan soft power, bukannya hard power. Atau paling tidak paduan yang tepat dari keduanya, yang sering disebut dengan smart power. Persuasi harus lebih diutamakan dan dikedepankan, bukannya represi. Penindakan dari aparat keamanan haruslah menjadi pilihan terakhir, jika harus melindungi keamanan dan keselamatan banyak pihak, utamanya rakyat sendiri.

Musti diketahui pula bahwa pengerahan dan penggunaan kekuatan militer ada aturannya. Pahami konstitusi dan Undang-Undang Pertahanan serta Undang-Undang TNI. Jika harus menetapkan keadaan bahaya, penuhi syarat-syaratnya. Pelajari Peraturan Pemerintah yang mengatur keadaan bahaya dan tindakan seperti apa yang dibenarkan jika negara berada dalam keadaan darurat. Cegah, jangan sampai Presiden dan para pembantunya dinilai melanggar konstitusi dan undang-undang yang berlaku.

Dalam keadaan "krisis", semoga tidak terjadi, Presiden harus benar-benar pegang kendali. Jangan didelegasikan. Tutup rapat-rapat ruang dan peluang bagi siapapun yang ingin menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Namun, dalam era demokrasi seperti sekarang ini, Presiden tidak boleh menempatkan diri sebagai "penguasa absolut". Bangun hubungan yang baik dan sehat dengan parlemen serta lembaga-lembaga negara yang lain. Jangan hadapkan Presiden dengan rakyat.


Jangan sampai Presiden berbuat salah. Ada motto yang berbunyi the president can do no wrong. Artinya, Presiden pantang berbuat salah atau tidak boleh salah. Para pembantu Presiden harus mengawal dan menyelamatkan Presidennya. Sekali lagi, semoga krisis ini tak terjadi. Saya yakin krisis yang banyak dicemaskan banyak orang itu tetap preventable.

Saya berpendapat, sekarang ini Presiden Jokowi dengan para pembantunya haruslah memusatkan pikiran, waktu dan tenaganya untuk menemukan solusi yang terbaik. Bangun dan dapatkan solusi terbaik itu dengan berbagai pihak. Langkah-langkah Presiden Jokowi untuk membangun komunikasi dengan para pemimpin agama, pemimpin sosial dan pemimpin politik perlu dilanjutkan. Jangan hanya mengejar kuantitas, tetapi kualitas. Yang diajak untuk berpikir bersama oleh Pak Jokowi juga jangan hanya pihak-pihak yang nyata-nyata ada di "belakang" Presiden, tetapi seharusnya juga mencakup mereka yang dinilai berseberangan.

Rangkullah rakyat, pemegang kedaulatan yang sejati, dengan penuh kasih sayang. Teduhkan hati mereka, jangan justru dibikin takut dan panas. Himbau mereka untuk tak perlu selalu menurunkan kekuatan massa jika hendak mencari keadilan, dengan jaminan pemerintah benar-benar menyelesaikan masalah yang ada secara serius. Cegah dan batasi para pembantu Presiden untuk membikin panggung politiknya sendiri-sendiri. Jadi lebih rumit nantinya. Ingat, in crucial thing unity....


Dalam situasi seperti ini, sebagai seorang yang pernah mengemban tugas negara di masa silam, termasuk hampir 30 tahun mengabdi sebagai prajurit TNI dan 15 tahun bertugas di jajaran pemerintahan, saya mengajak rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kebersamaan kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Marilah kita menahan diri untuk tidak bertindak salah dan melampaui batas, sehingga justru akan mengancam kedamaian, keamanan dan ketertiban sosial di negeri ini. Marilah kita jaga persaudaraan dan kerukunan kita, seberat apapun tantangan yang kita hadapi. Memang adalah sebuah amanah jika rakyat menjadi gerakan moral yang menjunjung tinggi panji-panji kebenaran dan keadilan. Namun, hendaknya perjuangan suci itu dilaksanakan secara damai dan senantiasa berjalan di atas kebenaran Tuhan.

Akhirnya, menutup tulisan ini, dengan segala kerendahan hati saya ingin menyampaikan bahwa sebagai pemimpin, tidaklah ditabukan jika ingin melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan. Hal begitu juga kerap saya lakukan dulu ketika selama 10 tahun memimpin Indonesia. Tak ada gading yang tak retak ....

Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden RI ke-6
Harian Rakyat Merdeka, 28 November 2016

Wednesday, November 9, 2016

Umat Islam Indonesia Dijadikan Gelandangan di Negerinya Sendiri


Andaikan kalah di satu pertempuran (battle), tidak mengagetkan bagi pasukan yang bersiap menjalani peperangan (war) yang panjang. Raka’at pertama yang umpamanya kurang utuh, pasti mendorong raka’at-raka’at berikutnya akan menjadi lebih utuh dan khusyu. Umat Islam Indonesia tidak memuncakkan perjuangannya pada 4 November 2016, sebab mereka menata nafas untuk Jurus Raka’at Panjang dalam sejarahnya yang penuh tantangan, ancaman dan penderitaan.

Selama ini saya diberi gambaran bahwa sesudah pemecah-belahan Uni Sovyet, Balkanisasi dan Arab Spring, sekarang ada formasi baru persekongkolan internasional yang bekerja keras dan sangat strategis untuk menghancurkan Islam dan Indonesia. Kemudian agak lebih mengarah: merampok kekayaan Negara Indonesia dengan cara memecah belah Bangsa Indonesia dan utamanya Umat Islam. Sekarang tampaknya semakin terlihat penggambaran baru yang lebih spesifik dan akurat.

Yakni bahwa NKRI bukan akan dihancurkan, melainkan akan dimakmurkan, tetapi bukan untuk rakyat Indonesia. Kedaulatan politik, bangunan konstitusi, pasal-pasal hukum, tanah dan modal, alat-alat produksi, serta berbagai perangkat kehidupan dan penghidupan ––tidak lagi berada di tangan kedaulatan Bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia tetap dikasih makan dan bisa ikut kecipratan sedikit kemakmuran, asalkan rela menjadi pembantu rumahtangga, karyawan, kuli, khadam dan jongos yang setia dan patuh kepada Penguasa baru NKRI, yang merupakan kongsi dari Dua Adidaya dunia. Syuraqoh, alias keserakahan, diteknokrasi sedemikian rupa.


Sukar saya hindari penglihatan bahwa yang paling sengsara di antara bangsa dan rakyat Indonesia adalah Umat Islam, karena mereka didera dua penjajahan. Di samping ada paket penguasaan atas NKRI, terdapat juga disain untuk mendevaliditasi Islam di kalangan pemeluknya. Ini berposisi sebagai cara atau strategi penguasaan NKRI, maupun sebagai tujuan itu sendiri untuk memaksimalkan de-Islamisasi kehidupan bangsa Indonesia. NKRI tidak boleh menjadi Negara Islam, artinya boleh menjadi Negara Agama selain Islam.

Hampir selama 40 tahun, intensif 20-an tahun belakangan, saya keliling jumpa rakyat rata-rata 10.000 orang perminggu untuk ikut memelihara ke-Indonesiaan, keutuhan NKRI, persatuan dan kesatuan antar golongan apapun yang dinding-dindingnya mungkin etnik, agama, parpol, madzhab, aliran, muara-muara kepentingan, segmen-segmen dan level. Agenda saya adalah membesarkan hati mereka, merabuki optimisme penghidupan dan keyakinan akan masa depan mereka. Kalau orang bilang pluralisme, mereka saya himpun dan ayomi sebagai semacam keindahan orkestrasi. Kalau disebut toleransi, saya carikan formula, aransemen, modulasi sosial untuk puzzling dan saling paham atas batas-batas di tengah kemerdekaan.

Kalau ada kelompok terlibat bentrok dengan lainnya, saya disuruh menambal dan menyatukan kembali. Kalau ada yang diserbu, saya ditugasi untuk menyiapkan segala sesuatu untuk melindungi dan menampung. Saya minta kepada Tuhan agar dianugerahi ilmu untuk menemani rakyat, agar berada dalam keseimbangan hubungan, meracik skala prioritas dan tata-etika untuk disepakati, dengan menomorsatukan keutuhan kemanusiaan dan kebangsaan. Saya ditarik untuk menemani mereka mencari solusi-solusi dalam rembug pengetahuan atau diskusi ilmu dan kasih sayang, minimal 5 jam, bahkan sering berlangsung hingga dihentikan oleh Subuh.


Akan tetapi saya dan kami semua diam-diam ditikam dari belakang. Kami dimunafiki: bilangnya satu dalam perbedaan, tapi diam-diam di belakang punggung menciptakan pecahan-pecahan, menanam perilaku yang menimbulkan amarah, kebencian, permusuhan dan dendam. Saya mengajak kaum Muslimin untuk “la ikroha fiddin” dan memahami metoda-metoda tasammuh atau toleransi, untuk secara rasional menata ke-Indonesiaan. Tetapi diam-diam Kaum Muslimin digerogoti dari belakang: pergerakan-pergerakan sangat taktis dan strategis dari upaya-upaya de-Islamisasi penduduk kampung-kampung, de-Islamisasi Kraton, hingga de-Islamisasi Pemerintahan Nasional, dengan plan dan timeline yang seksama, sangat kentara, bahkan terang-terangan dengan arogansi dan keculasan.

Bahkan Kaum Muslimin dicuci otaknya secara nasional untuk mempercayai bahwa demokrasi tetap gagal selama pemimpin nasionalnya berasal dari mayoritas. Demokrasi tercapai sempurna kalau pucuk pimpinannya adalah tokoh minoritas. Kalau mayoritas berkuasa itu artinya diktator mayoritas dan intoleransi. Kalau minoritas berkuasa itu maknanya demokrasi dan keadilan. Kalau orang Islam dibunuh, itu perjuangan melawan radikalisme dan fasisme. Kehancuran Islam adalah tegaknya keadilan dunia dan berkibarnya demokrasi. Penguasaan atas Kaum Muslimin dilakukan atas dasar subyektivitisme Ras dan Agama para pelakunya, kalau Kaum Muslimin menolaknya dituduh rasis dan pelaku SARA. Umat Islam dipaksa untuk menerima kehendak kekuasaan, dan kalau menolak mereka disebut memaksakan kehendak. Umat Islam diinjak, kalau bereaksi dituduh tidak toleran, anarkis dan radikal.

Sebenarnya selama puluhan tahun terakhir, proses pengikisan hak milik, penjebolan kedaulatan dan penguasaan harta benda Ibu Pertiwi, juga pencurangan cara berpikir tentang mayoritas-minoritas seperti itu sudah berlangsung. Tetapi kemudian, sukar saya elakkan pandangan, bahwa melalui rekayasa penyelenggaraan kepengurusan yang baru atas institusi Negara, dengan tiga tajaman di ujung Trisula politiknya, serta pendayagunaan seluruh perangkat lembaga pengelolaan itu, termasuk kerjasama proaktif dengan media-media informasi tertentu, pun jangan lupa sebagian tokoh dan institusi atau organisasi Islam tertentu yang dipekerjakan: hal itu dipacu maksimal dan total. Sampai Tanah Air Ibu Pertiwi Indonesia bukan lagi milik pribumi asli Indonesia. Dari kursi nomer satu di puncak kuasa hingga sejengkal tanah di pelosok desa, akan berangsur-angsur menjadi bukan lagi milik rakyat Indonesia.


Logika normalnya, siapa menolak kenyataan itu, akan hanya tersisa tempat untuk menjadi gelandangan di kampung sendiri. Dan kalau memberontak, akan dibunuh dengan berbagai jenis dan kadar pembunuhan. Kalau pemberontakannya sangat merepotkan, maka harus dimusnahkan. Rakyat Indonesia dikelabuhi secara intelektual, dininabobo secara mental, ditipudaya secara politik dan hukum, ditelikung secara ideologi, dikanak-kanakkan melalui tayangan-tayangan, disesatkan pengetahuannya, dikebiri keksatriaannya, serta ditidak-seimbangkan cara pandang kehidupannya.

Para ilmuwan, aktivis atau para tradisionalis penghitung sejarah dipersilahkan menjelaskan bebendu sejarah yang sedang deras dilangsungkan itu melalui tema Perang Asia Pasifik, Perang Asimetris, Kubhilai Khan seri-II, Manifestasi Dajjal yang “mensorgakan neraka dan menerakakan sorga”, kulit dan mata Ya’juj Ma’juj, “wong jawa gari separo cina landa gari sakjodho”, tafsir baru 500 tahun Sabdopalon Noyogenggong, atau apapun. Yang pasti rakyat asli Nusantara Indonesia sedang dikurung oleh perampokan dan penjarahan besar-besaran, di mana mereka belum ada 10% pun menyadarinya.

Kalau para pejuang kebenaran 411 tidak memperoleh goal yang dimaksudkannya pada ‘pertempuran awal’, tidak boleh kaget dan malah perlu introspeksi total. Misalnya, karena medan perang dan sasaran tembaknya dipersempit menjadi hanya Al-Maidah 51, yang di dalam ketersediaan pasal pidana tidak sukar untuk di-syubhat-kan. Tidak ada tonjokan tentang kasus-kasus korupsi, reklamasi, atau penyiapan Jakarta untuk pilot project disain penjajahan nasional. Lebih 90% kejahatan manusia tidak selalu bisa dijangkau oleh hukum: ketidak-berbudayaan dalam memimpin, ‘hawa’ negatif eksistensinya, kejinya ucapan, brutalnya tindakan, aura dan nuansa kebenciannya kepada Islam, dst.


Pejuang 411 terfokus pada setitik hilir dan belum menemukan determinasi terhadap hulunya yang dahsyat. Juga para pejuang 411 tidak tepat untuk meneruskan himbauan atau desakan kepada para pelaku sistem kekuasaan, institusi, pejabat pemerintahan atau atasan-atasan, agar turut menembak sasaran yang mereka tembak. Sebab harus berjaga-jaga siapa tahu mereka semua adalah bagian dari suatu formasi kekuatan yang justru bertugas menjaga jangan sampai sasaran itu kena tembak.

Umat Islam perlu melakukan ke dalam dirinya sendiri (Islam dan Kaum Muslimin) muhasabah komprehensif. Kaum Muslimin tidak bisa menunda waktu lagi untuk lebih meng-Islamkan dirinya, sebab itulah modal paling kuat untuk mempertahankan Indonesia. Kaum Muslimin di setiap titik harus menyelenggarakan tahqiqi ke-Islaman sampai ke anak-anak dan cucu-cucu mereka. Menyusun tradisi budaya kependidikan Ta’limul Islam, Tafhimul Islam, Ta’riful Islam, Tarbiyatul Islam hingga tertradisikan Ta’dibul Islam. Setiap lingkaran Muslimin memastikan perkumpulan yang berlatih bersama untuk tidak ditimpa kemalasan berpikir, berpuasa dari egosentrisme kelompok, melawan tradisi amarah, atau memasrahkan persoalan-persoalan kepada para pemimpin, padahal pada saat yang sama sesungguhnya mereka tidak benar-benar percaya kepada pemimpin.

Umat Islam tidak perlu melemahkan dirinya terus menerus dengan khilafiyah dan ikhtilafiyah, apalagi dengan tema-tema furuíyah. Aliran-aliran (produk tafsir) ke-Islaman tidak bisa mengelak lagi untuk mulai duduk bersama, ber-majlis-fatwa bersama, memandu umat mereka berhimpun dan bersatu di dalam kebijakan sejarah “wa amruhum syuro bainahum”. Mengkonsisteni keseimbangan berpikir, keadilan sikap, cerdas kapan hitam-putih kapan warna-warni, serta memastikan bahwa Umat Islam tidak dipersatukan oleh kebencian bersama kepada pihak yang memusuhi mereka. Melainkan berukhuwah sejati karena iman kepada Allah, cinta kepada Kanjeng Nabi dan penjunjungan kepada Al-Quran yang Allah Sendiripun maha bekerja untuk menjaganya.


Termasuk tidak membiarkan kebiasaan mudah kagum, gampang terhanyut, mentakhayulkan idola, Satrio Piningit, Ratu Adil, atau bahkan Imam Mahdi, tanpa mengelaborasinya dengan akal sehat dan rahasia firman. Syukur akhirnya Allah menghidayahi Umat Islam untuk memiliki keridlaan sebagai “ummatan wahidah”, umat yang satu dan selalu menyatu. Dengan kepemimpinan yang juga satu, yang Allah sendiri Maha Pengangkat dan Pelantiknya. Mohon mafhum ini bukan gagasan tentang Imamah.

Salah satu modal Kaum Muslimin adalah mereka yang memusuhinya beranggapan dan meyakini, bahwa berdasarkan teori peperangan: Kaum Muslimin Indonesia kalah hampir di semua segi. Modalnya, pengorganisasiannya, kohesi keumatannya, mesiunya, penguasaan medan dan cuacanya, soliditas pasukan-pasukannya yang jahr maupun yang sirr. Mereka juga menyangka bahwa hizbullah 4 Nov adalah gambaran maksimal kekuatan Kaum Muslimin.

Ada sejumlah dimensi, kekuatan, aura, energi, probabilitas “min haitsu la yahtasib”, immanensi “inna nahnu nazzalnadzdzikro wa inna lahu lahafidhun”, rahasia “wamakaru wamakarallah wallahu khoirul makirin” dst, dst, yang semua penguasa di dunia sejak zaman Nabi Nuh hingga Abrahah serta para adikuasa abad-abad mutakhir, tidak pernah serius memperhitungkannya. Apalagi untuk konteks Nusantara Penggalan Sorga dengan sejarah tanah liat dan Tapel, dengan Iblis Smarabhumi dan Izroil, yang dianggap klenik dan khoyal, sehingga akan membuat mereka salah sangka di ujung penjajahannya atas tanah berkah ini. Fa’álul-lima Yurid, Allah Maha Bekerja mewujudkan kehendakNya.


Saya sendiri, bersama saudara-saudara yang bersama saya, hanyalah manusia, sehingga lemah dan tak berdaya. Yang Maha Kuat dan Maha Berdaya adalah Allah swt. Dan dengan segala ketidakberdayaan itu saya sudah berkali-kali membisikkan ke telinga para syuraqoh penindas manusia dan penganiaya nilai-nilai hakiki Tuhan yang hari-hari ini sedang berbuat adigang-adigung-adiguna di Tanah Air Indonesia: “Tolong dipikir ulang, agar tidak menyesal kemudian.”

Ke mana-manapun berpuluh tahun saya menghimpun para pecinta Allah, berupaya menambah jumlah hamba-hamba agar dicintai Allah, “mengelola arus positif dan negatif menjadi cahaya”. Saya sedih oleh permusuhan, selalu menikmati persaudaraan dengan semua makhluk Tuhan, dan saya tidak bahagia harus bersiap untuk kemungkinan lainnya.

Yogyakarta, 8 November 2016

Muhammad Ainun Nadjib
alias Emha Ainun Nadjib (Cak Nun)
https://caknun.com/2016/ummat-islam-indonesia-dijadikan-gelandangan-di-negerinya-sendiri/