Thursday, January 7, 2021

Tentang Puzzle Virus China

Dany Shoham dan rekarupa Covid-19.

Setelah tepat setahun sejak Coronavirus Wuhan menginfeksi dunia akhir Desember 2019, aku teringat lagi kesaksian Dany Shoham, mantan intelejen Israel yang mengatakan bahwa Coronavirus 2019 ini adalah senjata biologis China. Shoham melaporkan fasilitas senjata biologi China tahun 2015, jauh sebelum Coronavirus Wuhan dilepaskan ke dunia.

Dr. Dany Shoham sendiri adalah peneliti senior di Pusat Kajian Strategis Begin-Sadat, Universitas Bar Ilan, Israel dan mengkhususkan diri pada perang biologi dan kimia di Timur Tengah dan seluruh dunia.

Dengan sumber daya yang dimiliki oleh Mossad, pelatihannya yang bisa jadi diasah bertahun-tahun, termasuk kemampuan lembaganya untuk memproduksi senjata biologis, apakah pernyataan Dany Shoham tidak layak untuk dipercaya bahwa China memang sengaja menginfeksi dunia dengan Coronavirus (SARS-CoV-2)-nya?

Xi Jinping

Walau China sendiri membantahnya, namun fakta-fakta yang ada dan dipungut satu persatu akan melengkapi puzzle pandemi ini.

Dengan laporan lengkap beberapa fasilitas laboratorium China yang diungkap Shoham sebagai dasar kesaksiannya, program intensif pelatihan kesehatan di banyak kota di China sejak 6 bulan sebelum wabah menyebar, perintah rahasia penimbunan logistik perusahaan-perusahaan yang berkait dengan China untuk kebutuhan China sebelum wabah, beberapa perilaku pengusaha China dalam pasar bursa yang mengindikasikan perilaku tidak biasa sesaat sebelum wabah dimulai dan kebijakan pemerintah China sebelum dan sesudah wabah, apakah jawaban atas puzzle siapa pelakunya tidak mengarah kepada China?

Alangkah anehnya bila fakta yang sedemikian terang menjadi tak terlihat oleh mata telanjang awam sekalipun.


Untuk memperkuat jawaban, mungkin pertanyaan yang paling wajar untuk dinyatakan adalah siapa yang paling diuntungkan dari wabah Coronavirus ini?

Atau minimal yang paling cepat dan paling besar mendapat keuntungan dari pandemi ini?

Senjata biologi ini adalah senjata yang jauh melebihi kemampuan bom atom yang pernah ada dan dibuat saat ini ditinjau dari luasnya dampak sosial, kesehatan, politik , budaya dan hankam yang ditimbulkan maupun jatuhnya korban itu sendiri di seluruh dunia. Praktis hampir semua negara dunia merasakan luka akibat pandemi ini.

Belum pernah ada senjata sedahsyat ini sepanjang sejarah dunia.


Walau data keterlibatan China sebagai “biangnya” berusaha dikaburkan, namun bagi yang jernih pikir dan nuraninya niscaya akan melihat benang merahnya, betapa jahatnya senjata biologi virus China ini.

Bahkan mungkin saja pemerintah China sendiri tidak mengira bahwa dampaknya akan sebesar ini, hanya mereka diam dan hanya dibicarakan dalam lingkungan yang sangat rahasia.

Apakah negara-negara di dunia hanya akan berkutat pada upaya mengatasi pandemi ini tanpa ada upaya untuk menghukum China sama sekali?

Apakah negara dunia sedemikian pemaaf sehingga melupakan kerja sembrono China ini yang bila hanya melihat dampak, maka termasuk kelalaian yang menyebabkan matinya mendekati 2 jutaan orang dan akan terus bertambah?

Kehidupan malam di kota Wuhan.

Sementara dunia masih berkutat pada pandemi, Wuhan sudah bersuka ria, klub-klub dugem sudah dibuka, seakan mentertawakan orang-orang di seluruh dunia yang tengah sekarat.

China berusaha secepat mungkin tarik keuntungan bisnis dari musibah virus oleh China ini. Dan tak pelak China mendapat keuntungan besar dari pandemi ini untuk memajukan berbagai kepentingannya.

Strategi rampok rumah tetanggamu yang tengah kebakaran seperti yang diajarkan Sun Tzu tengah digencarkan China sekarang.

Apakah negara-negara di dunia akan diam saja? Dan tidak membalas perilaku mereka dengan melepaskan senjata biologis di dalam negeri China agar lumpuh dan berhenti memanipulasi dunia? Entahlah ....

Penulis:
Adi Ketu
Catatanadiketu.wordpress.com

Laporan Dany Shoham:
China’s Biological Warfare Programme, An Integrative Study with Special Reference to Biological Weapons Capabilities by Dany Shoham
https://idsa.in/system/files/jds/jds_9_2_2015_DanyShoham.pdf

Bioterrorism
http://www.shalom-magazine.com/Print.php?id=490305


Tim WHO yang Selidiki Asal-usul Virus Corona di China, Tertunda

Tertundanya misi yang telah lama direncanakan oleh para pakar dari WHO ke China untuk menyelidiki asal-usul pandemi Covid-19 "bukan hanya masalah visa", kata Beijing pada Rabu (6/1/2021).

Satu tahun setelah wabah virus corona dimulai, para pakar kesehatan internasional diperkirakan akan tiba di China pekan ini untuk mengeksplorasi awal munculnya virus corona, yang pertama kali muncul di akhir tahun 2019 di kota Wuhan.

Namun, niat tersebut diindikasikan dihalangi maksud yang sangat politis.

Melansir AFP pada Rabu (6/1/2021), misi sensitif tersebut telah diliputi oleh penundaan dan politik, dengan adanya kekhawatiran akan ditutup-tutupi asal-usul virus corona itu oleh Beijing.

Hua Chunying

Juru bicara kementerian luar negeri China, Hua Chunying mengatakan kepada wartawan pada Rabu (6/1/2021) bahwa pembicaraan antara kedua belah pihak terus berlanjut mengenai "tanggal pasti dan detail kunjungan kelompok ahli tersebut".

"Masalah penelusuran asal-usul virus corona sangat rumit. Untuk memastikan kerja tim ahli internasional di China berjalan lancar, kami harus melakukan prosedur yang diperlukan dan membuat pengaturan yang relevan," kata Hua.

Dia mengatakan negara itu "melakukan yang terbaik untuk menciptakan kondisi yang baik bagi kelompok ahli internasional untuk datang ke China".


Pada Selasa kepala Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan kepada wartawan bahwa Beijing belum menyelesaikan izin untuk kedatangan tim tersebut.

Sehingga, ia mengatakan "sangat kecewa dengan berita itu", dalam teguran yang jarang terjadi di Beijing dari badan PBB.

Awal pekan ini pihak berwenang China menolak untuk mengkonfirmasi tanggal pasti dan rincian kunjungan WHO, sebuah tanda dari kepekaan misi yang abadi.

WHO sebelumnya mengatakan China telah memberikan izin untuk kunjungan tim pakar internasional yang beranggotakan 10 orang.

Hua berdalih China "menempatkan kepentingan besar dan secara aktif berkomunikasi dengan WHO".

Penulis dan Editor:
Shintaloka Pradita Sicca
Kompas.com, 6 Januari 2021

Wednesday, December 23, 2020

Pentingnya Membangun Rekonsiliasi “Westphalia Arab”


Meratapi karut-marut situasi di dunia Arab sejak meletupnya Musim Semi Arab 2010-2011 hingga saat ini, beberapa waktu terakhir muncul wacana dari sejumlah cendekiawan Arab tentang pentingnya membangun "Westphalia Arab" dalam upaya mengakhiri situasi karut-marut tersebut.

Perang saudara di banyak negara Arab dan konflik sesama negara, serta keterlibatan negara-negara Arab dalam pertarungan geopolitik selama hampir satu dekade terakhir, telah mengundang intervensi kekuatan regional, seperti Turki dan Iran, hingga kekuatan internasional, seperti Rusia dan Amerika Serikat (AS).

Iran kini sudah mengontrol empat ibu kota Arab, yaitu Baghdad (ibu kota Irak), Damaskus (ibu kota Suriah), Beirut (ibu kota Lebanon), dan Sana'a (ibu kota Yaman). Turki saat ini mengontrol dua ibu kota Arab, yaitu Tripoli (ibu kota Libya) dan Doha (ibu kota Qatar).

Konferensi perdamaian di Westphalia, Jerman, 24 Oktober 1648.

Rusia memiliki pangkalan udara dan laut permanen di Suriah, yaitu pangkalan udara Khmeimim dan pangkalan laut Tartus. Rusia juga sudah memiliki pangkalan udara permanen di Libya, yaitu pangkalan udara Jufra.

AS pun menempatkan pasukannya secara permanen di Suriah bagian timur dan utara. Di Irak, AS punya pangkalan udara Ain Assad (Irak barat), pangkalan udara K1 di Kirkuk, dan pangkalan udara Harir di dekat Erbil.

Maka, kini muncul wacana di dunia Arab bahwa tidak ada pilihan untuk mengakhiri situasi karut-marut yang sudah akut tersebut, kecuali membangun Westphalia Arab. Nama Westphalia merujuk pada tempat digelarnya konferensi perdamaian di Westphalia, Jerman, yang melahirkan kesepakatan politik di Eropa pada 24 Oktober 1648.


Kesepakatan politik yang kemudian populer dengan sebutan rekonsiliasi Westphalia itu adalah mengakhiri perang 30 tahun (1618-1648) antara Katolik dan Protestan di Eropa. Salah satu butir dalam kesepakatan Westphalia itu menegaskan tidak diizinkannya satu kaum atau kelompok ikut campur dalam urusan kaum atau kelompok lain.

Turut campur dalam urusan keyakinan atau kepercayaan antara satu dan lain kaum atau kelompok merupakan faktor yang mengobarkan perang agama di Eropa. Rekonsiliasi Westphalia itu kemudian disepakati menjadi titik tolak lahirnya negara bangsa yang modern di Eropa, dengan kedaulatan sebuah negara dan bangsa menjadi prioritas, di atas segala-galanya.

Rekonsiliasi Wetsphalia tersebut lahir dari kandungan sejarah berdarah di Eropa yang memakan korban ribuan putra-putri benua itu. Ide lahirnya rekonsiliasi Wetsphalia itu berasal dari para pemikir dan cendekiawan Eropa saat itu yang sangat prihatin melihat situasi karut-marut Benua Eropa, saat antara satu dan lain kaum dan negara berperang.

Hugo Grotius (kiri) dan Cardinal Richelieu (kanan).

Di antara cendekiawan Eropa yang dianggap berandil melahirkan rekonsiliasi Wetsphalia adalah cendekiawan asal Belanda, Hugo Grotius (1583-1645), yang dikenal sebagai bapak hukum internasional, dan cendekiawan asal Perancis, Cardinal Richelieu (1585-1642).

Munculnya wacana pentingnya membangun Westphalia Arab di kalangan cendekiawan Arab saat ini didorong oleh berita positif dari kawasan Arab Teluk bahwa Arab Saudi dan Qatar semakin mendekati rekonsiliasi. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) di Manama, Bahrain, akhir Desember ini, diimbau menjadi titik tolak digulirkannya proyek Westphalia Arab dengan misi membangun rekonsiliasi di dunia Arab.

Dijadwalkan, rekonsiliasi Arab Saudi-Qatar akan diumumkan dalam forum KTT GCC di Manama nanti. Di antara isi rekonsiliasi Arab Saudi-Qatar itu adalah Riyadh akan kembali membuka akses wilayah udara, laut, dan darat atas Qatar. Rekonsiliasi Arab Saudi-Qatar itu dicapai berkat mediasi intensif Amerika Serikat (AS) dan Kuwait beberapa waktu terakhir.

Jared Kushner dan Donald Trump.

Penasihat politik Presiden AS Donald Trump yang sekaligus juga menantunya, Jared Kushner, pada awal Desember lalu melakukan kunjungan ke Arab Saudi dan Qatar untuk mendesak kedua negara Arab itu melakukan rekonsiliasi. Arab Saudi dan Qatar kemudian secara prinsip bersedia melakukan rekonsiliasi.

Hampir dipastikan, Bahrain akan segera mengikuti jejak Arab Saudi untuk melakukan rekonsiliasi dengan Qatar. Apalagi, KTT GCC tahun ini akan digelar di Manama, yang akan dihadiri Raja Saudi Salman Bin Abdulaziz dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamd al-Thani.

Adapun Mesir dan Uni Emirat Arab (UEA) diharapkan menyusul mengikuti jejak Arab Saudi untuk melakukan rekonsiliasi dengan Qatar. Trump diberitakan mulai menekan Mesir agar bersedia melakukan rekonsiliasi dengan Qatar. Trump yang kalah dari Joe Biden dalam pemilihan presiden AS berharap rekonsiliasi di kawasan Arab Teluk sudah terwujud sebelum ia meninggalkan Gedung Putih pada 20 Januari 2021.


Seperti diketahui, konflik di kawasan Arab Teluk meletup bermula dari aksi kuartet Arab (Arab Saudi, Mesir, UEA, dan Bahrain) yang melancarkan blokade total terhadap Qatar pada Juni 2017. Kuartet Arab tersebut menuduh Qatar mendukung jaringan teroris di Timur Tengah. Namun, Qatar membantah keras tuduhan itu.

Para cendekiawan Arab mengingatkan, meskipun sejarah bangsa Arab didominasi oleh perpecahan dan peperangan, ada sepenggal sejarah yang meninggalkan kenangan romantisisme kemesraan bangsa Arab dalam menghadapi musuh bersama. Oleh karena itu, tidak mustahil, kebersatuan bangsa Arab bisa terwujud lagi.

Para cendekiawan Arab menyebut, kenangan romantisisme bangsa Arab adalah ketika mereka bersatu mendukung Mesir, saat Terusan Suez mendapat serangan segitiga dari Inggris, Perancis, dan Israel pada 1956. Serangan itu merupakan reaksi atas kebijakan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser yang melakukan nasionalisasi atas Terusan Suez pada 1956.


Saat itu, serikat pekerja di kota Aden, Yaman selatan, menolak mengisikan bahan bakar untuk kapal-kapal perang ataupun komersial Inggris yang berada di pelabuhan kota Aden sebagai solidaritas terhadap rakyat Mesir yang mendapat serangan Inggris, Perancis, dan Israel.

Demikian juga, para pekerja pelabuhan di negara-negara Arab lain yang berada di bawah pemerintah kolonial Inggris saat itu, seperti pelabuhan di Oman, Kuwait, dan Irak, juga menolak mengisikan bahan bakar untuk kapal-kapal perang Inggris yang hendak menuju Terusan Suez.

Para pekerja pelabuhan di negara-negara Arab yang berada di bawah pemerintah kolonial Perancis saat itu, seperti Tunisia, Maroko, dan Aljazair, juga menolak mengisikan bahan bakar untuk kapal perang Perancis yang hendak menuju Terusan Suez sebagai bentuk dukungan terhadap Mesir.

Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser (Foto: Getty Images).

Kebersatuan bangsa Arab itu juga terwujud ketika menghadapi perang Arab-Israel tahun 1967 dan 1973. Arab Saudi bisa melupakan perbedaan pendapat dengan Mesir soal perang saudara di Yaman 1962-1970, ketika memimpin embargo minyak atas negara-negara Barat karena mendukung Israel, sebagai solidaritas terhadap Mesir dan Suriah pada perang Arab-Israel tahun 1973.

Para cendekiawan Arab melihat situasi dunia Arab saat ini mirip dengan situasi Eropa pada tahun 1618-1648 yang dilanda perang berlarut-larut. Mereka terkesima melihat keberhasilan para cendekiawan Eropa melalui forum rekonsiliasi Westphalia yang telah berandil mengakhiri perang 30 tahun di Eropa dan mengantarkan lahirnya negara bangsa modern di benua itu. Maka, para cendekiawan Arab memimpikan rekonsiliasi Wetsphalia juga terwujud di dunia Arab dengan menggulirkan ide Westphalia Arab.

Musthafa Abd Rahman,
Wartawan Senior Kompas
Editor:‎ Prasetyo Eko

KOMPAS, 11 Desember 2020

Sunday, November 1, 2020

Sambung Rasa


Kita memerlukan semacam kekuatan spiritual untuk merekatkan kembali tenunan kewargaan yang robek. Politik harus dikembalikan ke pangkal pengertiannya sebagai seni mulia mengelola republik demi kebajikan kolektif.

Bahkan, di tengah cengkraman wabah, yang memerlukan penguatan empati dan proteksi, elit politik terus bertikai. Sejumlah rancangan undang-undang miskin kapasitas argumentatif dan deliberatif terus diproduksi. Padahal, akar terdalam dari sengkarut demokrasi kita bukanlah problem legal, melainkan problem hati dan pikiran. Perkembangan demokrasi kita dikerdilkan oleh kombinasi mematikan dari residu watak feodalistik yang memuja hierarki serta watak kapitalistik yang memuja egoisme dan kerakusan.

Di tengah cengkraman kuku-kuku feodalistik dan kapitalistik, demokrasi reformasi dirayakan dengan euforia kebebasan (liberty-liberte), tanpa dibarengi semangat kesetaraan (equality-egalite) dan persaudaraan (fraternity-fraternite). Kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan berkembang liar sebatas “kebebasan alamiah” (natural liberty) yang mengedepankan kepentingan sendiri dan golongan (oligarki), mengabaikan “kebebasan kewargaan” (civil liberty) yang memperjuangkan kebaikan hidup bersama (common good).


Kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat kedirian tak memiliki ikatan solidaritas kewargaan, komunalisme tak memiliki pertautan imajinasi kebangsaan. Kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat produk perundang-undangan hanya mengukuhkan kemapanan dan status quo; mengingkari cita rasa keadilan dan keadaban publik. Kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat prosedur-prosedur pemilihan langsung hanya membentangkan karpet merah bagi dominasi oligarki feodalistik dan kapitalistik.

Di atas semua itu, kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat demokrasi kehilangan basis moralnya. Dengan sila Ketuhanan, manusia dipandang setara di depan kasih Tuhan. Namun, dimana rasionalitasnya bahwa manusia dipandang setara di depan Tuhan, tetapi tidak setara di depan sesama manusia? Dengan sila Kemanusiaan, manusia dipandang ada bersama dengan yang lain atas dasar cinta kasih yang mewujud dalam keadilan dan keadaban. Namun, dimana rasionalitas keadilan dan keadaban dalam sutu komunitas politik yang penuh diskriminasi, eksklusi dan permusuhan?


Dengan sila Persatuan, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Namun, dimana rasionalitas persatuan dalam suatu komunitas politik yang berdiri di atas kepentingan perseorangan dan golongan tanpa kesanggupan merajut kekuatan semua buat semua?

Dengan sila kerakyatan, demokrasi hendak dijalankan melalui negara hukum yang memperjuangkan negara persatuan dan keadilan dengan semangat permusyawaratan dan hikmat-kebijaksanaan.  Namun, dimana rasionalitas negara persatuan dan semangat permusyawaratan dalam suatu komunitas politik dengan gurita dominasi partai politik yang menyulitkan proses agregasi aspirasi kekuatan lain serta menepikan proses-proses deliberatif yang inklusif dan bijaksana?

Dengan sila keadilan sosial, manusia sebagai makhluk rohani yang menjasmani dipandang sama-sama memerlukan kesejahteraan yang menuntut keadilan dalam distribusi harta, kesempatan dan privilese sosial. Namun, dimana rasionalitas keadilan sosial dalam suatu komunitas politik dengan ketimpangan sosial yang tajam, ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, permodalan, serta dalam penguasaan privilese politik oleh oligarki keturunan dan pemodal?


Pada akhirnya, kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat kebebasan demokratis kehilangan roh kebajikan bersamanya. Perkembangan demokrasi yang kita alami ini seolah menjelmakan bayangan kekhawatiran Alexis de Tocqueville tentang pasar yang menciptakan kondisi demokrasi dengan “raga yang bebas, tetapi jiwanya telah diperbudak”. Di bawah hegemoni watak feodalistik dan kapitalistik, kebebasan demokratis berpotensi meminggirkan kepentingan umum dan peran warga dalam berdemokrasi.

Dalam kaitan itu, Benjamin Barber mengingatkan bahwa pendalaman dan perluasan penetrasi pasar pada demokrasi bisa memprivatkan warga negara sehingga “aku” ditinggikan di atas “kita”. Ideologi “privatisasi” menempatkan pilihan sebagai sesuatu yang bersifat pribadi; bukan menentukan “kehendak bersama”, tetapi sebatas kumpulan dan rerata dari keinginan pribadi.

Terjadilah peminggiran terhadap segala yang bersifat “civic” dan “publik”. Dengan kata lain, kapitalisme tanpa ketahanan budaya kewargaan yang inklusif bisa menggerus kebajikan publik dan demokrasi di titik terdalamnya, yaitu pada individu. Masyarakat demokratis akhirnya dijajah oleh kepentingan imperatif pasar, kehidupannya diseragamkan, ruang publiknya dirampas dengan privatisasi, dan identitasnya digerus ke dalam merek dan logo.


Dengan tendensi seperti itu, usaha menyehatkan demokrasi Indonesia tidak bisa hanya dengan terus gonta-ganti prosedur dan perundang-undangan, melainkan perlu menyembuhkan sisi kejiwaannya. Kita memerlukan semacam kekuatan spiritual untuk merekatkan kembali tenunan kewargaan yang robek.

Politik harus dikembalikan ke pangkal pengertiannya sebagai seni mulia mengelola republik demi kebajikan kolektif. Dasar mengada dari politik adalah budaya kewargaan (budaya kota). Warga kota (negara) menunjukkan rasa memiliki dan mencintai kota dan republiknya; bukan sekadar penduduk yang menumpang tidur demi mencari makan dan kepentingan sendiri. Aktif terlibat, bergerak dan berbaur dengan segala keragaman di ruang publik.


Keterlibatan dalam ruang publik itu memerlukan penguatan ikatan kewargaaan berbasis kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan, yang menumbuhkan emosi publik. Ikatan kewargaan itu berupa seperangkat keyakinan, nilai, simbol dan ritual bersama yang kerap disebut sebagai “civil religion”.  Bahwa setiap warga, selain sebagai pribadi yang otonom harus juga bisa menyatu dalam spirit kolektif kewargaan, di bawah tuntunan “civil religion” yang dapat membawa bangsa menuju kebaikan dan kebahagiaan hidup bersama.

Dalam spirit Pancasila, usaha menumbuhkan emosi publik itu tidak dikehendaki lewat jalan pemaksaan dan penyeragaman seperti dalam fasisme. Namun, melalui jalan-jalan estetis dan kesukarelaan: dengan memperluas ruang-ruang perjumpaan, merayakan festival keberagaman, permainan dan kerja sama senasib sepenanggungan, yang dapat menumbuhkan emosi simpati dan cinta. Itulah yang harus disemai di jantung pendidikan kita.

Yudi Latif
Pakar Aliansi Kebangsaan
KOMPAS, 17 September 2020