Wednesday, February 8, 2017

Mengajarkan Ilmu dengan Mudah


Tak mudah menjadi guru itu. Kalau mudah, tentu setiap orang adalah guru. Sudah menjadi guru pun, ternyata tak semua guru bisa mengajar dengan baik. Kita semua punya guru favorit, disukai banyak murid, karena ia pandai mengajar, membuat kita mudah paham.

Setiap individu, dalam berbagai kesempatan sebenarnya berada dalam posisi harus menjadi guru, harus mengajarkan sesuatu. Tapi sebagaimana guru-guru di sekolah, ada orang yang sanggup jadi guru yang baik, ada yang tidak. Sering orang berdalih, dia tidak berbakat jadi guru. Tapi sering kali yang terjadi adalah, tidak ada keinginan untuk mengajarkan sesuatu dengan baik.

Bagaimana mengajarkan sesuatu dengan mudah?

Pertama, kita sendiri harus menguasai bahan yang hendak kita ajarkan. Kalau bagian ini terpenuhi, kita mungkin sudah melampaui lebih dari 50% kebutuhan untuk mengajarkan sesuatu dengan mudah. Masalah terbesar para pengajar adalah, mereka tidak menguasai materi. Paham, tapi hanya sebagian. Itulah sebabnya penjelasan dari para ahli biasanya mudah kita cerna.

Ini adalah bagian terbesar dari masalah pendidikan kita. Banyak guru yang tak paham dengan materi yang ia ajarkan. Ia sekedar menjadi tukang hafal. Selebihnya, ia melafalkan materi di depan kelas, dengan hafalan, atau membaca buku teks. Ia berharap murid-muridnya ikut jadi penghafal seperti dirinya.


Syarat kedua adalah adanya keinginan untuk berbagi. Ingat, sekali lagi, mengajar itu berbagi. Kita membagikan apa yang kita tahu. Karena ingin berbagi, ada tujuan yang hendak kita capai, yaitu sampainya pengetahuan ke orang lain. Pengajaran jadi berbeda nuansanya bila yang mengajarkan berniat memamerkan pengetahuannya, atau ingin merendahkan orang lain. Untuk bisa mengajarkan dengan mudah, perasaan seperti itu harus dihilangkan.

Hal berikutnya yang penting dalam pengajaran adalah, berempati pada orang yang kita ajar. Ada ungkapan setengah bercanda yang mengatakan bahwa orang yang sangat cerdas sulit menjadi guru yang baik. Yang bisa jadi guru yang baik adalah orang yang tidak terlalu cerdas. Ia dulu mengalami banyak kesulitan dalam belajar, sehingga tahu bagaimana kesulitan murid-muridnya sekarang. Orang-orang cerdas tidak akan pernah memahami kesulitan itu.

Yang terpenting dalam hal ini bukan soal pintar atau tidak, tapi soal empati. Coba bayangkan bagaimana kita menjelaskan suatu hal kepada anak kecil. Apa yang kita lakukan? Kita akan mulai menjelaskan dari hal yang sudah dia pahami, memakai kosa kata sederhana, sesuai perbendaharaan kata yang sudah dia miliki. Prinsip ini berlaku bagi pengajaran di semua tingkat. Karena itu, ketika kita hendak mengajar, kita perlu mengenali siapa yang hendak kita ajar. Pengenalan latar belakang pendengar adalah salah satu komponen penting dalam analisis kebutuhan training.

Langkah berikutnya adalah menyiapkan berbagai metode untuk membuat orang paham. Sering kali diperlukan penjelasan melalui berbagai pendekatan atau sudut pandang. Di sinilah penguasaan materi berperan. Orang yang paham materi secara utuh, dapat melihat masalah dan menjelaskannya dari berbagai sudut pandang. Ia akan dapat dengan mudah membangun analogi, simulasi, atau pemodelan, yang membuat orang mudah memahami masalah yang dibahas.


Hambatan terbesar dalam pengajaran adalah ketiadaan keinginan untuk mengajarkan. Banyak orang berpengetahuan yang menganggap hanya dia yang bisa menguasai sesuatu, sehingga enggan mengajarkan pada orang lain. Orang lain dia anggap tak akan bisa menguasai pengetahuan itu. Ada pula orang yang takut tersaingi. Takut orang yang dia ajari kelak menjadi lebih ahli.

Mendidik dan mengajari adalah bagian yang sangat penting dalam kepemimpinan. Kepemimpinan yang sukses salah satu ukurannya adalah keberhasilan sang pemimpin mendidik kader-kader, dengan keahlian setara dengan dirinya, atau lebih tinggi. Tidak sedikit pemimpin yang gagal memahami aspek ini. Mereka mengira, menjadi pemimpin hebat itu adalah kalau ia bisa berdiri bak menara tinggi, di tengah orang-orang yang tak mampu menyamainya, sehingga ia menjadi sangat menonjol.

Singkat kata, mengajar itu sebenarnya adalah soal menjadi tunduk merunduk, merendahkan diri di hadapan orang-orang yang menjadi tujuan kita berbagi. Seperti kita duduk bersama anak-anak, menjadikan pandangan mata kita sejajar dengan mereka, lalu mulai berkomunikasi dengan empatik.

Hasanudin Abdurakhman,
Cendekiawan; Penulis;
Kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia
DETIKNEWS, 30 Januari 2017


Teach It Easy

Awal tahun 2007 saya mulai bekerja di industri manufaktur. Dalam keadaan pengalaman nol di bidang industri saya harus mengurus berbagai hal berkenaan dengan persiapan produksi sebuah perusahaan baru.

Salah satu masalah yang saya hadapi adalah mesin-mesin yang diimpor sudah tiba di pelabuhan, dan harus diurus proses kepabeanannya (custom clearance). Tentu saja saya tak tahu apa yang harus dilakukan.

Waktu itu kami masih menumpang di kantor perusahaan grup, menunggu kantor dan pabrik kami selesai dibangun.

Karena karyawan juga masih sedikit, banyak hal yang dimintakan bantuannya kepada karyawan perusahaan grup, dan mereka dibayar ekstra atas bantuan ini. Termasuk juga dalam urusan impor tadi.


Saya minta asisten manajer yang mengurusi ekspor impor untuk mengajari saya, dan dia setuju. Di ruang rapat dia menyodorkan kertas bertuliskan istilah-istilah yang biasa dipakai dalam kegiatan ekspor impor.

Bapak ngerti nggak istilah-istilah ini?” tanya dia.

Nggak.” jawab saya.

Aduh, inilah susahnya kalau harus mengajari orang yang tidak punya latar belakang perdagangan internasional,” kata dia ketus.

Saya melongo. Kalau saya punya latar belakang perdagangan internasional, tentu saya tidak perlu bertanya sama dia. Tapi sudahlah. Saya perlu urusan saya beres, jadi saya dengarkan dia dengan sabar.

Dia menjelaskan ini itu, yang sebenarnya tidak jelas juga. Akhirnya berbekal sedikit informasi saya berurusan dengan perusahaan jasa kepabeanan (forwarder) yang dia tunjuk.

Banyak dokumen kurang ini itu, ribut, sampai akhirnya barang bisa tiba ke pabrik meski terlambat dari jadwal.


Setelah itu kami pindah kantor. Menjelang pindah kantor dia menawarkan. “Nanti kalau mau ekspor hubungi saya, biar saya bantu.” katanya. Saya cuma mengangguk.

Di kantor baru, saat akan impor saya undang forwarder. Saya minta mereka menjelaskan apa yang harus kami siapkan, dan apa yang mereka urus. Juga berapa lama waktu yang diperlukan.

Berdasarkan itu kami mulai melakukan proses custom clearance untuk impor kami selanjutnya. Saya tidak perlu tahu detil soal impor, yang penting cukup untuk keperluan mengeluarkan barang kami dari pelabuhan. Walhasil, impor kami lancar tanpa masalah. Saat mau ekspor pun begitu. Semua berjalan lancar.

Saat ketemu dia lagi beberapa bulan kemudian setelah kami pindah, dia bertanya, “Pak, kapan mau mulai ekspor? Kan saya mau bantu.

Oh, kami sudah jalan beberapa kontainer, kok.” jawab saya.

Eeeee, kenapa nggak bilang-bilang? Emang sudah bisa sendiri?

Saya jawab dengan senyuman saja.


Akhir tahun 2011 di perusahaan tempat saya bekerja, kami membeli alat untuk analisa kimia, namanya gas chromatography. Alat ini dibeli dalam rangka produksi produk baru di tempat kami.

Untuk keperluan ini saya merekrut seorang karyawan yang berlatar belakang ilmu kimia. Perekrutan karyawan ini adalah salah satu syarat yang ditetapkan saat kami berunding soal produksi produk baru ini.

Namun dalam perjalanannya kemampuan karyawan ini selalu dipertanyakan oleh orang QC di pihak pelanggan. “Kalau dia orang yang tidak pernah pakai alat ini dan tidak punya kemampuan analisa dengan alat ini percuma. Mending dia dikirim ke Jepang untuk ditraining.” tulis dia dalam email.

Saya keberatan, karena selain berbiaya tinggi hal itu menurut saya mubazir. Menurut saya alat ini fungsinya adalah alat quality control. Artinya, sekedar alat ukur untuk menguji sesuatu, bukan alat analisis seperti kalau seseorang menggunakannya di bidang riset.

Jadi, usulan itu saya tolak, tapi saya beri jaminan kepada dia bahwa staf yang saya rekrut akan bisa memakai alat tadi saat diperlukan. Dia punya pengalaman banyak di bidang kimia, walau belum pernah memakai alat ini.


Prinsip saya, kalau cuma soal cara memakainya, staf saya bisa belajar dari penjual alat. Dan itulah yang kami lakukan. Selebihnya, sesuai kesepakatan, orang QC dari Jepang ini yang akan mengajarkan.

Karena khawatir soal kemampuan kami, pihak perusahaan induk pergi ke pelanggan ini, melihat proses pelaksanaan pengukuran. Mereka merekam pelaksanaan itu dan mengirimnya ke kami.

Saya saksikan videonya, cuma kegiatan menakar, menimbang, dan membuat larutan. Di bagian tertentu larutan harus dikocok. “Ini salah satu teknik penting, know how yang diperlukan. Kalau tidak biasa melakukan analisa tidak akan bisa melakukan teknik ini.” katanya. Halah, cuma begitu saja.

Beberapa bulan kemudian  orang ini datang. Saya pikir dia akan segera mengajar. Eh, dia malah minta staf saya ditraining di perusahaan grup. Untuk apa?

Harus dicek dulu apakah dia sudah bisa pegang pipet dan bikin larutan dengan benar,” kata dia.

Saya sebenarnya keberatan, tapi malas ribut. Saya suruh saja staf saya ikut training, menggunakan gas chromatography, diajari oleh staf lokal di sana.


Kembali ke perusahaan kami, saya suruh staf tadi mempraktekkan hasil trainingnya. Ia melakukan pengukuran. Tamu saya tadi minta hasil pengukuran. Dia tidak pernah mengajari staf saya, langsung minta saja. Kami serahkan hasilnya, dan hasilnya benar. Lalu, apa kesulitan yang dia khawatirkan selama ini?

Begitulah. Tidak sedikit orang yang menganggap ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang sulit, sehingga sulit pula diajarkan kepada orang lain. Hanya orang hebat macam dia yang bisa menguasainya. Padahal sebenarnya itu hal sederhana yang bisa diajarkan secara sederhana.

Bahkan banyak hal yang sebenarnya cukup sulit, namun bisa diajarkan secara sederhana kalau yang mengajarkan adalah orang yang benar-benar mahir. Orang sering membuat sulit sesuatu agar dirinya tampak hebat.

Anda mau hebat? Ajarkan sesuatu secara mudah. Teach it easy!

Hasanudin Abdurakhman,
Cendekiawan; Penulis; 
Kini menjadi seorang profesional di perusahaan Jepang di Indonesia
KOMPAS, 2 Februari 2017

Tuesday, January 10, 2017

Tahun Pergumulan Internal


Banyak orang yang bertanya bagaimana wujud perubahan yang bakal dihadapi bangsa ini di tahun 2017. Apakah kita bakal membaik atau memburuk? Maksudnya, setelah heboh-heboh besar dengan topik-topik sensitif yang telah menimbulkan perselisihan sesama kawan di akhir 2016 yang baru kita lewati, apa konsekuensi yang bakal kita hadapi?

Seperti biasa, tentu saja ada dua pihak: Mereka yang siap menghadapi perubahan dengan standar moral yang tinggi, dan yang cemas atau merasa terancam, bahkan untuk itu rela "membeli" perubahan dengan standar moral yang, maaf, sulit dipertanggungjawabkan.

Tetapi apapun juga, kita tengah menghadapi sebuah suasana yang merata di seluruh dunia, yaitu: kesulitan manusia untuk menguji kebenaran dari hadirnya internet gelombang ke-3. Alih-alih bertengkar keluar, banyak orang yang justru terperangkap dengan “saling berkelahi” di dalam.

Ini membuat banyak orang yang akan menghadapi sebuah pergumulan hebat, pertentangan batin antara pro-kontra, ya atau tidak. Pergumulan, yang dalam Change Management, disebut berselera rendah. Bagai bertarung melawan bangsa sendiri. Saudara berkelahi dengan adik-kakaknya sendiri. Seakan menjadi tumpul keluar.

Namun akibatnya berat bagi perekonomian, berat bagi pembangunan. Dan berat bagi bisnis serta penciptaan lapangan kerja baru.


Abad Kecepatan Super
Saya ajak dulu Anda untuk mengikuti sumber dari segala pergulatan itu, yaitu informasi. Dan ini tak bisa lepas dari teknologi. Seperti kita ketahui, gelombang pertama internet adalah: Connectivity, dan ini sudah kita alami. Ini terjadi tidak lama setelah Alvin Toffler menulis buku “Gelombang Ketiga” dan meramalkan abad informasi seperti yang kita jalani hari ini.

"Gelombang ketiga" yang diulas Toffler itu menginspirasi tokoh-tokoh seperti Bill Gates, Steve Jobs, Steve Case, Andy Grove dan tokoh-tokoh lainnya, untuk bergerak, menciptakan dunia baru.

Saya masih ingat ketika mengambil program doktoral di Amerika Serikat pada tahun 1990-an saat internet baru diperkenalkan, hampir semua host talkshow televisi bertanya: “Ini gunanya apa? Bagaimana memakainya?

Para pioner merayu agar para pembuat komputer mau memasukkan modem dan piranti lunak (software) buatan mereka sehingga makin banyak mesin yang bisa terhubung.


Selanjutnya, gelombang kedua, terjadi di awal abad 21, saat manusia mulai bisa menggunakan jaringan yang terhubung itu untuk digitalisasi perdagangan dan bersosialisasi. Munculnya Alibaba, e-Bay, Facebook, Instagram sampai Airbnb dan Uber adalah indikasi gelombang kedua.

Dan kini, kita telah memasuki gelombang ketiga, setelah telepon pintar (smartphone) menghubungkan hampir seluruh kehidupan. Manusia mulai pindah ke dalamnya. Internet of Things menjelajah kehidupan kita, dari DNA, alat monitor jantung, biochips, home automation, smart city, smart energy, dan smart politics. Kata para ilmuwan, smartphone, dumb people (telepon pintar di genggaman masyarakat yang cekak).

Maka terbentuklah disrupted society, yaitu masyarakat baru yang nyaris terputus dengan dunia lama. Persis seperti sebuah pabrik besar di kota kecil yang memberi hidup banyak orang namun tiba-tiba ditutup. Maka semua orang heboh, sementara pabrik-pabrik yang baru tumbuh masih kecil-kecil.

Andy Grove, Bill Gates, Steve Jobs, dan Steve Case, adalah para pendekar abad digital.

Corporate Disruptive Mindset
Pergumulan internal yang mengakibatkan kita semakin tahu, namun sekaligus semakin rapuh, sebenarnya bukan gejala baru dalam perubahan. Sebab yang pandai itu alatnya, bukan manusianya. Apalagi begitu dunia internet mencapai puncaknya.

Jauh sebelum manusia mengenal smartphone, para eksekutif di Kodak telah mengalami derita terlebih dahulu akibat dari pergumulan ini. Pasalnya, Kodaklah yang pertama kali menemukan cara untuk memindahkan foto ke dunia digital. Dan hal ini tentu tak disukai oleh para eksekutif di Kodak yang produk lamanya terancam. Alih-alih bersatu untuk melawan Fujifilm (Jepang), mereka malah berkelahi di antara mereka melawan saudara sendiri. Yaitu melawan yang inovatif dan brilliant.

Clayton Christensen perumus teori Disruption sampai mengajukan pertanyaan ini: Apa jadinya jika Anda menjadi competitor bagi diri Anda sendiri?


Di situlah pergumulan itu terjadi. Ya batiniah, ya fisik. Dan sekarang saat perekonomian dunia dikepung gejala disruptions, kita menyaksikan pergumulan internal terjadi di hampir semua kategori industri, dari pariwisata sampai ke jasa keuangan. Dari birokrasi sampai ke pangan dan telekomunikasi. Sementara para ahli terlalu asyik dengan peta makro yang tak banyak bercerita tentang realitas.

Alih-alih menghadapi Trump yang akan mengusir TKI di sana, kita justru memilih bertarung melawan putra-putri terbaik dengan begitu kejam dan suara lantang.

Bayangkan seperti apa jadinya bila hal itu dialami Indonesia, ditengah-tengah kancah politik pilkada. Antara perubahan yang dituntut masyarakat dengan permainan para elit yang mengincar “uang” besar anggaran pembangunan, dan orang-orang yang menjajakan kemiskinan sebagai alat kampanye. Itu terjadi di tengah-tengah spirit keberagaman yang tiba-tiba runtuh. Dan akhirnya menjadi pergumulan semua orang.


Disrupsi, Desepsi
Dunia kini tengah bergumul untuk membentuk kembali dirinya. Dari proses digitalisasi, manusia kerap menyangkalnya saat menyaksikan realita baru. Tak ada yang menyangka orang yang dipuja terlibat perselingkuhan uang. Kita hanya bisa kaget saat membaca nama-nama mereka ada di Panama Papers, misalnya.

Karena disangkal, masuklah kita ke tahap desepsi, sehingga terjadilah disruptions. Setelah itu terjadilah dematerialisasi, demonetisasi dan demokratisasi. Putaran perubahan menjadi lebih cepat, tak terwujud, sangat murah dan menjadi guyonan sehari-hari.

Kata kunci dari semua itu adalah respons. Politik memang busuk, tetapi tugas pelayanan sosial masyarakat bukanlah soal rivalitas. Ini soal kewajiban. Indonesia membutuhkan disruptive leader dengan manusia-manusia yang bisa membebaskan diri dari waktu dan tempat.

Seperti yang dituntut Walikota Bandung pada Aparatur Sipil Negara (ASN dulu PNS) jajarannya, yaitu kewajiban menggunakan sosial media untuk berkomunikasi dengan publik, mengatasi masalah dan men-deliver pelayanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Ini tentu berbeda dengan generasi tua yang justru merasa terancam dengan sosial media, yang beranggapan sosial media hanyalah alat entertainment pribadi.


Pergumulan Kehidupan Sosial
Tentu saja tidak sulit untuk menyatakan bahwa Indonesia di tahun 2017 juga akan mengalami “tahun pergumulan” yang kompleks akibat belum tertatanya aturan dan perilaku baru, tata hukum, dan standar moral. Benturan antara demokrasi, politik dan ekonomi, termasuk manipulasi pikiran.

Ini bukan soal ramal-meramal, apalagi mengaitkannya dengan “tahun ayam,” yang bisa kita pelesetkan menjadi ayam aduan yang mengakibatkan jago bertemu jago sampai mati. Bukan itu.

Tetapi intinya adalah Indonesia tengah memasuki peradaban digital yang intensif dalam percaturan ekonomi, bisnis, politik, sosial dan budaya yang sangat intens. Dan inilah tahun pergumulan batin bagi kita semua. Pergumulan disruptions yang akan kita alami di tahun 2017 ini, saat perusahaan-perusahaan besar berguguran, sementara mereka yang kecil, justru mulai mendunia.

Inilah kekuatan disruption yang dicita-citakan kaum muda namun telah disalahgunakan kekuatan-kekuatan baru. Selamat berdamai dengan pikiran masing-masing.

Rhenald Kasali,
Akademisi dan Praktisi Bisnis,
Guru Besar bidang Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
Pendiri Rumah Perubahan
KOMPAS.com, 4 Januari 2017

Wednesday, December 7, 2016

Pulihkan Kedamaian Dan Persatuan Kita


Ada dua nasehat orang bijak yang saya ingat. Pertama, in crucial thing unity. Artinya, kita mesti bersatu jika menghadapi sesuatu yang penting, apalagi genting. Kemudian, yang kedua, there will always be a solution to any problem. Maknanya, setiap persoalan selalu ada solusinya. Ada jalan keluarnya. Saya rasakan kedua ungkapan ini relevan dengan situasi di negara kita saat ini.

Bangsa Indonesia kembali menghadapi ujian sejarah. Bukan hanya di Jakarta, tetapi saya amati juga terjadi di seluruh tanah air. Yang semula isunya cukup sederhana dan bisa dicarikan solusinya, baik secara hukum maupun non hukum, telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi rumit.

Gerakan massa yang mengusung tema mencari keadilan mendapatkan simpati dan dukungan yang luas. Sementara itu, pemerintah memilih cara melakukan gerakan imbangan dengan tema besar menjaga kebhinnekaan dan NKRI. Sungguhpun niat pemerintah ini tentulah baik, langkah ini justru memunculkan permasalahan baru.

Pernyataan penegak hukum bahwa negara akan menindak siapapun yang melakukan tindakan makar, yang disampaikan beberapa hari yang lalu sepertinya tak menyurutkan gerakan pencari keadilan tersebut, bahkan membuat ketegangan sosial semakin meningkat. Apa dengan demikian negara kita menuju ke keadaan krisis?  Menurut saya tidak. Saat ini tidak akan ke sana. Dengan catatan, permasalahan yang ada sekarang ini segera diselesaikan secara cepat, tepat dan tuntas.

Hati-hatilah memimpin rakyat, karena mereka bukan mesin dan bukan robot, tapi manusia.

Dalam situasi seperti ini, secara moral saya wajib menjadi bagian dari solusi. Akan menjadi baik jika saya ikut menyampaikan pandangan dan saran kepada pemimpin kita, Presiden Jokowi, agar beliau bisa segera mengatasi masalah yang ada saat ini. Namun, lebih dari tiga minggu ini memang saya memilih diam. Bahkan untuk sementara saya menutup komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk para sahabat, yang ingin bertemu saya (saya mohon maaf untuk itu), daripada kami semua kena fitnah.

Saya masih ingat ketika saya melakukan klarifikasi atas informasi (baca: fitnah) yang sampai ke pusat kekuasaan bahwa seolah Partai Demokrat terlibat dan SBY dituduh membiayai Aksi Damai 4 November 2016, saya diserang dan "dihabisi" tanpa ampun. Tetapi, mengamati situasi yang berkembang saat ini, saya berpikir, tak baik jika saya berdiam diri. Oleh karena itu, melalui wahana inilah saya ingin menyampaikan harapan dan pandangan sederhana saya tentang solusi dan tindakan apa yang layak dilakukan oleh pemerintah.

Memburuknya situasi sosial dan politik sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini, sebenarnya preventable. Bisa dicegah. Cuma, barangkali penanganan masalah utamanya di waktu lalu kurang terbuka, kurang pasti dan kurang konklusif. Kebetulan sekali (unfortunately) kasus Gubernur Basuki ini berkaitan dengan isu agama yang sangat sensitif, yaitu berkenaan dengan kitab suci.

Ketika akhirnya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjanjikan bahwa kasus Pak Ahok itu akan diselesaikan secara hukum, boleh dikata ucapan kedua pemimpin puncak yang saya nilai tepat dan benar itu terlambat datangnya. Sama saja sebenarnya dengan penanganan kasus Pak Ahok yang dinilai too little and too late. Nampaknya sudah terlanjur terbangun mistrust (rasa tidak percaya) dari kalangan rakyat terhadap negara, pemimpin dan penegak hukum. Sudah terjadi trust deficit. Karenanya, menurut pandangan saya saat ini prioritasnya adalah  mengembalikan  kepercayaan rakyat terhadap negara. Dengan pendekatan yang bijak dan komunikasi yang tulus dan tepat, diharapkan bisa terbangun kembali kepercayaan rakyat terhadap negara dan pemerintahnya.

Selesaikan setiap masalah dengan cermat, cepat, tegas dan tuntas, dan tanpa menimbulkan masalah baru.

Mengalirkan isu Pak Ahok ke wilayah SARA, kebhinnekaan dan NKRI, dengan segala dramatisasinya menurut saya menjadi kontra produktif. Isu Pak Ahok sesungguhnya juga bukan permasalahan minoritas vs mayoritas. Justru dalam kehidupan bangsa yang amat majemuk ini harus dijaga agar jangan sampai ada ketegangan dan konflik yang sifatnya horisontal. Ingat, dulu diperlukan waktu 5 tahun untuk mengatasi konflik komunal yang ada di Poso, Ambon dan Maluku Utara.

Upaya untuk membenturkan pihak-pihak yang berbeda agama dan etnis mesti segera dihentikan. Masyarakat bisa melihat bahwa dalam melakukan aksi-aksi protesnya para pengunjuk rasa tak mengangkat isu agama dan juga isu etnis. Karenanya, jangan justru dipanas-panasi, dimanipulasi dan dibawa ke arah medan konflik baru yang amat berbahaya itu. Mencegah terjadinya konflik horisontal baik di Jakarta maupun di wilayah yang lain juga merupakan prioritas.

Sementara itu, ada juga yang berusaha membawa kasus Pak Ahok ini ke dunia internasional dengan tema pelanggaran HAM. Saya khawatir hal begini justru membuat situasi di dalam negeri makin bergejolak. Di negeri ini banyak yang amat mengerti mana yang merupakan isu HAM dan mana yang bukan. Dulu ketika saya mengemban tugas sebagai Menko Polkam dan kemudian Presiden Republik Indonesia, isu-isu demokrasi, kebebasan serta perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia selalu menjadi perhatian kita. Isu-isu itu juga terus kita kelola dengan cermat, transparan dan senantiasa merujuk kepada hukum nasional dan internasional.

Menurut pendapat saya, proses hukum terhadap Pak Ahok bukanlah isu pelanggaran HAM. Kita serahkan saja kepada penegak hukum di negeri sendiri. Biarlah para penegak hukum bekerja secara profesional, adil dan obyektif. Jangan ada pihak yang mengintervensi dan menekan-nekan. Biarlah hukum bicara, apakah Pak Ahok terbukti bersalah atau tidak. Begitu pemahaman saya terhadap rule of law.

Indonesia adalah Negara Hukum, bukan Negara Kekuasaan.

Tetapi dalam perkembangannya, baik di Jakarta maupun di daerah, gerakan massa sepertinya kini mengarah ke Presiden Jokowi. Saya mengikuti berbagai spekulasi yang menurut saya menyeramkan. Apa itu? Muncul sejumlah skenario tentang penjatuhan Presiden Jokowi. Tak pelak pernyataan Kapolri tentang rencana makar menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Di samping ada pihak di luar kekuasaan yang berniat lakukan makar, menurut rumor yang beredar, katanya juga ada agenda lain dari kalangan kekuasaan sendiri. Skenario yang kedua ini konon digambarkan sebagai akibat dari adanya power struggle di antara mereka. Terus terang saya kurang percaya. Pertama, saat ini tak ada alasan yang kuat untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Yang kedua, apa sebegitu nekad gerakan rakyat yang tidak puas itu sehingga harus menjatuhkan Presiden dengan cara makar?

Demikian juga, jika ada pihak di dalam lingkar kekuasaan yang sangat berambisi dan tidak sabar lagi untuk mendapatkan kekuasaan, apakah saat ini juga sudah gelap mata, sehingga hendak menjatuhkan Presiden, pemimpin yang telah mengangkat mereka menjadi pembantu-pembantunya.

Memang sekarang ini yang namanya fitnah, intrik, adu domba dan pembunuhan karakter luar biasa gencarnya. Termasuk ganasnya "kekuatan media sosial" yang bekerja bak mesin penghancur. Banyak orang sudah menjadi korban, termasuk saya. Banyak bisikan maut, bahkan termasuk spanduk yang mengadu-domba saya dengan Pak Jokowi, misalnya.


Sebagai veteran pejuang politik saya punya intuisi, pengalaman, pengetahuan dan logika bahwa banyak fitnah yang memanas-manasi Presiden agar percaya bahwa SBY hendak menjatuhkan Presiden, tidak selalu berasal dari pihak Pak Jokowi. Luar biasa bukan? Semua harus waspada. Jangan sampai kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Jangan sampai ada maling teriak maling. Jangan sampai ada yang memancing di air keruh.

Mari berwaspada, jangan sampai kita mau diadu-domba. Jangan kita berikan ruang media sosial yang sudah tidak civilized (tidak berkeadaban) hanya untuk menghancurkan peradaban di negeri ini. Banyak yang berpendapat bahwa “mesin penghancur” itu tidak selalu bermotifkan ideologi, tetapi uang (money power).

Saya amat sedih jika menyimak penggunaan bahasa yang amat kasar dan tak sedikitpun menyisakan tata krama dari kelompok Sosmed tertentu. Mereka bukan hanya merusak jiwa kita semua, lebih-lebih lagi anak-anak dan remaja kita, tetapi sesungguhnya mereka juga telah menghancurkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kelompok model ini pulalah yang membuat bangsa kita terpecah dan saling bermusuhan.

Sementara itu, jangan sampai pula kita semua jadi korban dari permainan intelijen bohong dan buatan (false intelligence). Saya jadi ingat dulu sebelum terjadinya kudeta atau makar terhadap Presiden Soekarno di bulan September tahun 1965, juga diisukan adanya Dewan Jenderal yang mau makar. Kemudian, yang menamakan dirinya Dewan Revolusi justru yang melakukan makar, dengan dalih daripada didahului oleh Dewan Jenderal.


Berbicara tentang makar, saya tetap konsisten bahwa saya tak akan pernah setuju dengan upaya menurunkan Presiden di tengah jalan. Akan menjadi preseden yang buruk jika seorang Presiden yang dipilih langsung oleh rakyatnya kemudian dengan mudahnya dijatuhkan oleh sekelompok orang yang amat berambisi dan haus kekuasaan melalui konspirasi politik.

Kalau kita paham konstitusi, seorang Presiden hanya bisa diberhentikan jika melanggar pasal pemakzulan (impeachment article). Memang ada pula pengalaman di banyak negara, seorang penguasa jatuh oleh sebuah revolusi sosial atau people's power. Contoh yang paling baru adalah kejatuhan sejumlah penguasa di Afrika Utara (Arab Spring). Tetapi, ingat sebenarnya people's power dan revolusi sosial itu tak bisa dibuat begitu saja. Tak mungkin seorang elit politik sendirian bisa menciptakan revolusi sosial dengan mudahnya.

Saya jadi ingat dulu ketika ada "Gerakan Cabut Mandat SBY" di era kepresidenan saya. Sebenarnya, hakikat gerakan itu juga sebuah kehendak untuk melakukan makar. Namun saya tetap tenang dan tidak panik. Saya tahu gerakan cabut mandat itu hanyalah keinginan sejumlah elit, bukan rakyat. Saya tetap bekerja, dan terus bekerja. Saya tak berselingkuh dengan merusak nilai-nilai demokrasi dan rule of law, dan kemudian bertindak represif. Saya tahu tokoh-tokoh politik mana yang turun ke lapangan untuk mencabut mandat saya, tapi tak ada niat saya untuk mempidanakan mereka. Gerakan yang namanya seram itu, "cabut mandat dan turunkan SBY" akhirnya cepat berlalu ....

Tentu ada sebuah pesan moral. Bagi yang ingin menjadi Presiden atau Wakil Presiden, tempuhlah jalan yang benar dan halal. Ikuti etika dan aturan main demokrasi. Toh pada saatnya akan ada pemilihan Presiden lagi. Sabar. Jangan nggege mongso.


Kembali kepada situasi nasional saat ini, bagaimanapun permasalahan yang ada, menurut saya sudah menyentuh hubungan antara rakyat dengan penguasa (vertikal sifatnya), sehingga harus diselesaikan dengan baik. Penyelesaian yang dilakukan mestilah damai, adil dan demokratis.

Cegah jangan sampai ada kekerasan yang meluas. Cegah jangan sampai ada martir yang sengaja dijadikan pemicu terjadinya kerusuhan dan kekerasan yang lebih besar. Pemimpin dan pemerintah harus lebih mengutamakan soft power, bukannya hard power. Atau paling tidak paduan yang tepat dari keduanya, yang sering disebut dengan smart power. Persuasi harus lebih diutamakan dan dikedepankan, bukannya represi. Penindakan dari aparat keamanan haruslah menjadi pilihan terakhir, jika harus melindungi keamanan dan keselamatan banyak pihak, utamanya rakyat sendiri.

Musti diketahui pula bahwa pengerahan dan penggunaan kekuatan militer ada aturannya. Pahami konstitusi dan Undang-Undang Pertahanan serta Undang-Undang TNI. Jika harus menetapkan keadaan bahaya, penuhi syarat-syaratnya. Pelajari Peraturan Pemerintah yang mengatur keadaan bahaya dan tindakan seperti apa yang dibenarkan jika negara berada dalam keadaan darurat. Cegah, jangan sampai Presiden dan para pembantunya dinilai melanggar konstitusi dan undang-undang yang berlaku.

Dalam keadaan "krisis", semoga tidak terjadi, Presiden harus benar-benar pegang kendali. Jangan didelegasikan. Tutup rapat-rapat ruang dan peluang bagi siapapun yang ingin menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Namun, dalam era demokrasi seperti sekarang ini, Presiden tidak boleh menempatkan diri sebagai "penguasa absolut". Bangun hubungan yang baik dan sehat dengan parlemen serta lembaga-lembaga negara yang lain. Jangan hadapkan Presiden dengan rakyat.


Jangan sampai Presiden berbuat salah. Ada motto yang berbunyi the president can do no wrong. Artinya, Presiden pantang berbuat salah atau tidak boleh salah. Para pembantu Presiden harus mengawal dan menyelamatkan Presidennya. Sekali lagi, semoga krisis ini tak terjadi. Saya yakin krisis yang banyak dicemaskan banyak orang itu tetap preventable.

Saya berpendapat, sekarang ini Presiden Jokowi dengan para pembantunya haruslah memusatkan pikiran, waktu dan tenaganya untuk menemukan solusi yang terbaik. Bangun dan dapatkan solusi terbaik itu dengan berbagai pihak. Langkah-langkah Presiden Jokowi untuk membangun komunikasi dengan para pemimpin agama, pemimpin sosial dan pemimpin politik perlu dilanjutkan. Jangan hanya mengejar kuantitas, tetapi kualitas. Yang diajak untuk berpikir bersama oleh Pak Jokowi juga jangan hanya pihak-pihak yang nyata-nyata ada di "belakang" Presiden, tetapi seharusnya juga mencakup mereka yang dinilai berseberangan.

Rangkullah rakyat, pemegang kedaulatan yang sejati, dengan penuh kasih sayang. Teduhkan hati mereka, jangan justru dibikin takut dan panas. Himbau mereka untuk tak perlu selalu menurunkan kekuatan massa jika hendak mencari keadilan, dengan jaminan pemerintah benar-benar menyelesaikan masalah yang ada secara serius. Cegah dan batasi para pembantu Presiden untuk membikin panggung politiknya sendiri-sendiri. Jadi lebih rumit nantinya. Ingat, in crucial thing unity....


Dalam situasi seperti ini, sebagai seorang yang pernah mengemban tugas negara di masa silam, termasuk hampir 30 tahun mengabdi sebagai prajurit TNI dan 15 tahun bertugas di jajaran pemerintahan, saya mengajak rakyat Indonesia untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kebersamaan kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Marilah kita menahan diri untuk tidak bertindak salah dan melampaui batas, sehingga justru akan mengancam kedamaian, keamanan dan ketertiban sosial di negeri ini. Marilah kita jaga persaudaraan dan kerukunan kita, seberat apapun tantangan yang kita hadapi. Memang adalah sebuah amanah jika rakyat menjadi gerakan moral yang menjunjung tinggi panji-panji kebenaran dan keadilan. Namun, hendaknya perjuangan suci itu dilaksanakan secara damai dan senantiasa berjalan di atas kebenaran Tuhan.

Akhirnya, menutup tulisan ini, dengan segala kerendahan hati saya ingin menyampaikan bahwa sebagai pemimpin, tidaklah ditabukan jika ingin melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan. Hal begitu juga kerap saya lakukan dulu ketika selama 10 tahun memimpin Indonesia. Tak ada gading yang tak retak ....

Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden RI ke-6
Harian Rakyat Merdeka, 28 November 2016