Disonansi Politik

“Saya akan melihat setiap bukti tambahan yang ada untuk mendukung opini yang saya miliki”

(Lord Mason, 1903-1991)

Pada tahun 2003, publik Amerika tahu bahwa tidak ada senjata pembunuh massal di Irak. Namun, banyak orang dari kubu Republik tetap percaya bahwa senjata seperti itu telah ditemukan. Kubu Demokrat yang tadinya mendukung kebijakan invasi Irak berbalik menyalahkan kubu Republik sebagai telah salah hitung, salah informasi, atau Presiden berdusta. Ketidakcocokan pengetahuan yang dimiliki masing-masing kubu tidak disikapi dengan pengakuan salah atau permintaan maaf kepada publik, tetapi dengan pembenaran diri. Sebuah solusi mudah untuk disonansi kognitif.

Kesalahan memang terjadi, tetapi saya sama sekali tidak terlibat di dalamnya, seperti dikatakan Carol Tavris and Elliot Aronson dalam Mistakes Were Made (But Not by Me): Why We Justify Foolish Beliefs, Bad Decisions, and Hurtful Act (2007). Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century tampaknya akan terbelah karena fokus selama ini lebih pada siapa yang bertanggung jawab untuk kebijakan yang salah benarnya dapat diperdebatkan.

Jika publik dan media menyikapi kasus cicak-buaya dengan suara bulat, tidak demikian dengan kasus Century. Sejauh ini, substansi polemik jauh dari persoalan dugaan korupsi yang memicu upaya mengungkap kasus itu. Opini publik digiring ke wilayah lain.

Jika kultur korupsi (politik) tak tersentuh, kesepakatan-kesepakatan di balik panggung teater politik akan lebih menentukan. Itu karena kontrol dan pengawasan atas penyelenggara negara belum berlangsung semestinya. Praktik yang sering terjadi adalah upaya terselubung untuk saling menyejahterakan. Padahal, rakyat menitipkan kesejahteraannya kepada penyelenggara negara.

Kesejahteraan rakyat adalah tujuan tertinggi bernegara. Dalam negara demokratis, rakyat memiliki legitimasi untuk mengingatkan dan mengoreksi penyelenggara negara yang menyeleweng dari tujuan itu. Dari perspektif itulah kritik dan tuntutan para pengunjuk rasa dapat dibaca. Realistis tidaknya isi tuntutan adalah soal lain, substansi unjuk rasa itu adalah kontrol atas kekuasaan.

Tujuan kontrol bukan merongrong negara, tetapi agar negara sungguh-sungguh kuat. Negara kuat dibutuhkan untuk melindungi warga dari keterpurukan karena bencana alam dan karena kompetisi dengan warga yang lebih kuat. Negara kuat dibutuhkan untuk melindungi industri rakyat dari keruntuhan akibat banjir produk impor. Negara kuat dibutuhkan untuk menguasai sumber daya alam negeri bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Utang politik
Kritik kepada pengemban amanat rakyat dipicu oleh dua sisi kepemimpinannya, yang (tidak) dilakukannya sebagai pemimpin. Pemimpin belum melakukan yang seharusnya. Pemimpin melakukan hal-hal yang mungkin menjadi haknya, tetapi tidak cocok dengan realitas negeri yang masih memprihatinkan.

Saat kesejahteraan puluhan juta rakyat kecil belum membaik, maka sulit diterima logika akal sehat atas pemberian berbagai fasilitas mewah dan kenaikan gaji pejabat hingga 20 persen. Jika benar keuangan negara berlebih, tidakkah lebih elok untuk mendahulukan kesejahteraan jutaan prajurit, penyuluh, guru, pegawai honorer, dan pegawai golongan rendah? Tidakkah lebih baik kelebihan itu disalurkan untuk hal-hal produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja?

Watak penguasa yang menjabat kembali adalah mabuk kemenangan. Lupa dengan sekian banyak program dan kewajiban yang belum lunas pada periode kekuasaan lalu. Sebut saja, di antaranya adalah soal pelanggaran HAM berat, pemberantasan korupsi, pembangunan sektor riil, reformasi birokrasi, penegakan hukum, pemberantasan mafia hukum serta diskriminasi ruang tahanan, hukum yang memihak rakyat kecil, dan penghambatan sistematis bagi kaum minoritas untuk beribadah.

Pemimpin kita tak pernah menyatakan di depan publik tentang apa saja kekurangan dan kesalahan dalam kepemimpinan lalu. Tak terlihat semangat untuk membayar utang kepemimpinan yang belum lunas. Suasana kepemimpinan bangsa seperti itulah yang hari-hari ini menghilang dari ruang publik. Yang tampak adalah merayakan kemenangan dengan membagi-bagi kue kekuasaan. Penguasa sibuk memusatkan kekuasaan di sekitar istana. Kekuatan parlemen yang notabene wakil rakyat pun ingin diserap sebagai perluasan jejaring Istana. Yang tergambar dalam imajinasi rakyat, penguasa adalah raja dalam kemegahan dan kebesaran, dikelilingi hulubalang yang berjalan membusungkan dada. Rakyat dibuat terkesima dengan kemegahan tahta.

Keberhasilan perjalanan lima tahun ke depan memang tidak ditentukan oleh 100 hari pertama. Namun, alangkah memprihatinkan jika 100 hari itu tak terlihat gejala-gejala pemerintah membayar utang kesejahteraan kepada rakyat. Rakyat tak butuh imbauan dan janji, tetapi tindakan kongkret. Kebutuhan pokok terjangkau. Kebutuhan dasar terpenuhi. Rakyat benar-benar hidup dari tanah dan air negerinya, bukan menonton negerinya dieksploitasi.

Betapa malangnya rakyat Indonesia yang elite politiknya silau dengan kekuasaan. Politisinya menutup mata terhadap kepentingan bangsa yang lebih besar. Laku politiknya minus keutamaan. Lalu, warisan (legacy) macam apa yang akan ditinggalkan oleh kepemimpinan politik macam ini?

Yonky Karman, Pengajar di Sekolah Tinggi Theologi Jakarta
KOMPAS, 2 Februari 2010

China Anggap Penjualan Senjata AS ke Taiwan Pelanggaran

Menlu China Yang Jiechi mengatakan, Jumat (5/2/2010), penjualan senjata AS ke Taiwan merupakan pelanggaran atas standar hubungan internasional. Kebijakan "Abang Sam" itu akan memicu reaksi Beijing. "Ini tentu saja pelanggaran atas tata cara hubungan di antara negara-negara," kata Yang dalam pidato pembukaan Konferensi Keamanan Muenchen di kota Jerman selatan itu dengan menyatakan bahwa Taiwan "bagian dari China".

"Tentu saja pemerintah dan rakyat China harus bereaksi. Tak lebih dari hak kedaulatan kami untuk melakukan apa yang perlu ... saya kira rakyat dan pemerintah China di setiap wilayah akan merasa marah mengenai hal ini," ujar menteri itu menambahkan.

"Kami telah mendekati pihak AS dan membuat gambaran dengan sangat serius pada banyak kesempatan, tetapi AS masih meneruskan penjualan itu," katanya.

Menurut perjanjian yang menderakkan hubungan China-AS tersebut, Pentagon bulan lalu mengungkapkan paket senjata senilai 6,4 miliar dollar AS bagi Taiwan yang mencakup rudal Patriot, helikopter Black Hawk, dan kapal pencari ranjau.

Beijing telah dibuat marah oleh perjanjian itu dan oleh prospek kunjungan Dalai Lama ke Gedung Putih, akhir bulan ini.

Menlu Yang menyatakan bahwa dalam perjanjian yang ditandatangani antara Washington dan Beijing, 1982, AS berjanji untuk mengurangi penjualan senjatanya ke Taiwan. "Saya sangat mengharapkan AS akan mengubah kelakuannya dalam penjualan senjata dan akan mematuhi komunike 17 Agutsus serta menghentikan penjualan senjata ke Taiwan," tegas menteri itu.

Konferensi Keamanan Muenchen selama tiga hari, yang akan berlangsung hingga Minggu (7/2/2010), itu melibatkan sekitar 300 tokoh militer, diplomatik, dan politik. Untuk pertama kalinya bahwa seorang menteri luar negeri China hadir.

KOMPAS.com, 6 Februari 2010
http://internasional.kompas.com/read/2010/02/06/10111396/China.Anggap.Penjualan.Senjata.AS.ke.Taiwan.Pelanggaran.

Hubungan China-AS Memanas

Penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan yang bernilai miliaran dollar AS menimbulkan ketegangan baru dalam hubungan AS dengan China.

Media massa China mengecam paket penjualan senjata senilai 6,4 miliar dollar AS itu. Penjualan senjata ke Taiwan dinilai dapat membahayakan keamanan nasional China. Bagaimanapun Taiwan di mata China Daratan merupakan salah satu provinsinya yang membangkang.

Sebaliknya AS melihat Taiwan terlepas dari China. AS berargumen, penjualan senjata itu untuk kepentingan pertahanan diri Taiwan, sekaligus memperkuat daya tawar menghadapi ancaman China Daratan.

Dampak paket penjualan senjata itu tidak hanya menimbulkan ketegangan AS-China, tetapi juga ketegangan China Daratan dengan Taiwan. Hubungan kedua China yang relatif tenang belakangan ini kembali memanas.

Ketegangan AS-China akibat penjualan senjata ke Taiwan menggambarkan lagi pasang surut hubungan kedua negara raksasa itu. Sesungguhnya tidak terlalu gampang menggambarkan kompleksitas hubungan kedua negara.

Pada permukaan, hubungan AS-China terkesan cenderung membaik. Kerja sama dalam bidang perdagangan dan ekonomi terlihat semakin erat. Namun, pada level yang lebih dalam, hubungan kedua negara raksasa itu sebenarnya penuh pertarungan keras, yang digerakkan oleh perbedaan kepentingan ekonomi dan politik di panggung regional ataupun global.

Kasus penjualan senjata ke Taiwan hanya menambah rangkaian ketegangan bilateral meski baru pertama di bawah pemerintahan Presiden AS Barack Obama. Ketegangan sudah lama berlangsung terkait keluhan AS menyangkut nilai tukar mata uang China yang terlalu rendah, proteksionisme perdagangan, kebebasan internet, dan kasus Tibet.

Di sisi lain, tak terelakkan, China tampil sebagai raksasa baru dalam bidang ekonomi yang terus membayangi kekuatan AS pada tingkat kawasan ataupun global. Sudah disebut-sebut, China paling lama tahun 2050 akan mengambil posisi AS sebagai kekuatan ekonomi nomor satu dunia. Tanda-tandanya mulai kelihatan jelas.

China terus menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi mengesankan, sementara banyak negara di dunia, termasuk AS, terseok-seok oleh krisis keuangan global yang berawal di AS. Sejak akhir tahun lalu, China mengambil posisi Jerman sebagai eksportir nomor satu dunia. Tidak lama lagi China akan mengambil alih posisi Jepang sebagai kekuatan ekonomi nomor dua dunia.

Kemajuan dan pengaruh China yang melesat tinggi sudah pasti mengganggu posisi AS sebagai negara adidaya. Ketegangan hubungan kedua negara dikhawatirkan pula akan memengaruhi stabilitas kerja sama ekonomi dan keamanan pada tingkat kawasan ataupun global.

Tajuk Rencana KOMPAS, 2 Februari 2010

Penjualan Senjata AS Kepada Taiwan Rugikan Hubungan Antara Tiongkok dan AS

Pemerintah AS baru-baru ini mengumumkan rencana untuk menjual senjata kepada Taiwan senilai 6,4 miliar dolar AS, tindakan tersebut tidak saja dengan kasar mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok, dengan serius mengancam keamanan negara Tiongkok, merugikan usaha penyatuan damai tanah air Tiongkok, tetapi juga akan dengan serius merugikan hubungan antara Tiongkok dan AS.

Sebagaimana diketahui, di dunia ini hanya ada satu Tiongkok, Taiwan adalah bagian dari wilayah Tiongkok. Masalah Taiwan menyangkut kepentingan inti Tiongkok, sementara juga merupakan masalah inti yang paling penting dan paling sensitif dalam hubungan antara Tiongkok dan AS. "Pernyataan Bersama Tiongkok-AS" yang diumumkan tahun lalu dengan tegas menunjukkan, "kedua pihak sependapat, menghormati kepentingan antara satu sama lain amat penting dalam menjamin sepenuhnya perkembangan mantap hubungan antara kedua negara." Tak lama lagi, pihak AS bahkan berencana menjual senjata kepada Taiwan dengan alasan apa yang disebut "Undang-Undang Hubungan Dengan Taiwan".

Pada kenyataannya, tindakan itu tak lain adalah versi terbaru strategi AS untuk "mengekang Tiongkok dengan masalah Taiwan". Sejak lama, AS menganggap dengan menggunakan masalah penjualan senjata dapat menyulut hubungan lintas Selat Taiwan, sementara membawa manfaat kepada pedagang senjata AS, khususnya di bawah latar belakang kekuatan nasional terpadu Tiongkok terus meningkat, daya pengaruh internasional semakin kuat, maka penjualan senjata kepada Taiwan menjadi "sebuah kartu kuat" AS untuk mengekang perkembangan Tiongkok.

Namun, kecenderungan umum hubungan antara Tiongkok dan AS dewasa ini adalah kerja sama, bukan konfrontasi, penjualan senjata kepada Taiwan telah membelakangi kecenderungan umum tersebut. Bagi pihak Tiongkok, keputusan salah pihak Amerika itu telah merusak arus perkembangan damai hubungan lintas Selat Taiwan, merugikan kepentingan keamanan nasional Tiongkok dan usaha penyatuan damai tanah air dan juga merugikan perasaan nasional rakyat Tiongkok.

Pada hari kedua setelah AS mengumumkan penjualan senjata kepada Taiwan, Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Kementerian Pertahanan Tiongkok dan badan lainnya berturut-turut menyatakan kemarahan dan protes keras, sementara mengumumkan empat langkah anti pengekangan, termasuk untuk sementara menghentikan kunjungan timbal balik terkait yang direncanakan antara tentara kedua negara, menunda sebagian program pertukaran antara tentara kedua negara, menunda konsultasi tingkat wakil menteri yang diadakan dalam waktu dekat mengenai keamanan strategis, pengontrolan persenjataan dan non proliferasi dan mengenakan sanksi terhadap perusahaan AS yang menjual senjata kepada Taiwan.

Langkah pihak Tiongkok itu justru dengan tindakan nyata menyatakan pendirian tegas pihak Tiongkok untuk memelihara kedaulatan, kemerdekaan dan keamanan negara. Perbuatan AS untuk menjual senjata kepada Taiwan membawa dampak serius bagi pertukaraan militer antara kedua negara yang baru saja dipulihkan, sehingga merugikan kerja sama antara kedua pihak di berbagai bidang dan merugikan situasi perkembangan hubungan antara kedua negara.

Sementara itu, penjualan senjata AS kepada Taiwan juga dengan serius merugikan citra dan kepentingannya diri sendiri. Sebagai negara berkembang, Tiongkok untuk pertama kali mengenakan sanksi terhadap perusahaan Amerika karena masalah penjualan senjata. Diberitakan, yang mendapat daftar pesanan penjualan senjata kepada Taiwan adalah sejumlah konglomerat persenjataan dan industri, sebagian besar di antaranya memiliki kepentingan bisnis di Tiongkok, apabila dicantumkan dalam daftar sanksi, mereka tidak saja akan mengalami kerugian besar dalam ekonomi, tetapi juga akan kehilangan kepercayaan Tiongkok.

Sebagai hubungan yang paling penting dalam konfigurasi dunia, kemajuan hubungan antara Tiongkok dan AS akan membawa manfaat kepada rakyat kedua negara bahkan kepada seluruh dunia, sebaliknya akan merugikan kepentingan rakyat kedua negara bahkan melibatkan seluruh dunia. Ditinjau dari arti itu, penjualan senjata AS kepada Taiwan tidak sesuai dengan arus perkembangan damai masyarakat umat manusia.

Tiongkok selalu menjalankan kebijakan diplomatik yang damai, tidak ingin menyaksikan hubungan antara kedua negara mengalami kerusakan, akan tetapi, Tiongkok sekali-kali tak akan berkompromi dalam masalah pemiliharaan kedaulatan dan keutuhan wilayah yang menyangkut kepentingan inti. Untuk mendorong hubungan Tiongkok-AS berkembang dengan sehat, pihak Amerika harus segera menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan.

CRI.cn, 2 Februari 2010
http://indonesian.cri.cn/201/2010/02/02/1s107570.htm

Mantan Menteri Sosial jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit pada 2004 dan impor sapi pada 2006. Total kerugian negara akibat dua kasus itu ditaksir mencapai Rp 27,6 miliar.

”KPK sudah menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan dan sudah menetapkan BC (Bachtiar Chamsyah) sebagai tersangka. BC adalah Menteri Sosial waktu itu. Tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, dan Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi di Jakarta, Senin (1/2).

Menurut Johan, kedua proyek Departemen Sosial itu merupakan bantuan bagi masyarakat miskin. Modus operandinya adalah dengan penggelembungan nilai proyek dan ada pihak yang diperkaya. Pengadaan barang untuk kedua proyek itu juga dengan penunjukan langsung.

Nilai proyek untuk pengadaan mesin jahit senilai Rp 51 miliar dengan kerugian negara sekitar Rp 24 miliar, sedangkan nilai proyek impor sapi Rp 19 miliar dengan kerugian negara sekitar Rp 3,6 miliar. Selain mantan Mensos, menurut Johan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. ”Untuk pemeriksaan saat ini, KPK sudah memeriksa saksi-saksi,” katanya.

Sebelumnya, mantan Mensos Bachtiar Chamsyah menyatakan siap bertanggung jawab dalam perkara dugaan korupsi pengadaan sapi dan mesin jahit di Departemen Sosial. ”Saya siap bertanggung jawab. Saya dan staf sudah pernah diperiksa sebelumnya. Kalau mau diperiksa lagi, saya siap,” kata Bachtiar (Kompas, 22/1).

Kasus yang ditangani KPK ini bermula dari audit BPK Semester II Tahun Anggaran 2005 yang menemukan inefisiensi anggaran pada pengadaan mesin jahit dan sapi potong. Proyek pengadaan sapi potong itu merupakan bagian dari Program Bantuan Sosial Fakir Miskin yang menggunakan APBN 2004.

Pada proyek itu diduga ada mekanisme penunjukan langsung melalui surat dari Pemimpin Bagian Proyek Bansos Fakir Miskin (Dir Bansos Fakir Miskin Nomor 48 D/BP-BSFM/IX/2004 tanggal 9 September 2004).

KOMPAS, 2 Februari 2010