Saturday, May 5, 2018

Peran Ilmuwan Sosial di Era Mahadata


Di era data melimpah atau mahadata (big data) dewasa ini, dalam banyak hal peran ilmuwan sosial tergusur oleh siapa saja yang mampu menganalisis data melimpah untuk keperluan praktis tertentu.

Kecenderungan elektabilitas tokoh atau partai politik menjelang pemilu yang ditimba dari analisis mahadata, misalnya, dewasa ini tengah menjadi kecenderungan. Mahadata sebagai himpunan data (data set) yang luar biasa besar jumlahnya, sedemikian rumit dan tak terstruktur dipakai sebagai basis analisis yang dengan aplikasi rumus algoritma tertentu mampu menghasilkan data baru yang bahkan realtime. Penggunaannya tak sekadar sebatas bidang ekonomi dan bisnis, tetapi juga politik.

Mark Zuckerberg, founder dan owner Facebook.

Hingga kini masih hangat perbincangan kasus kontroversial yang menyebabkan Mark Zuckerberg dimintai kesaksiannya oleh Kongres Amerika Serikat terkait kebocoran data pengguna Facebook. Data tersebut berikut jutaan data pengguna media sosial lainnya telah dimanfaatkan Cambridge Analytica, perusahaan yang didirikan Steve Bannon, mantan ketua tim strategi Gedung Putih, untuk kampanye Pilpres AS 2016 dalam rangka memenangkan Trump.

Sebagai pemilik Facebook, Zuckerberg mengaku tak dapat mengemban tanggung jawabnya dengan baik, melakukan kesalahan besar, dan meminta maaf. Fenomena menghebohkan publik internasional ini segera memicu kesadaran bersama tentang rentannya data pribadi di media sosial untuk disalahgunakan dan aspek perlindungannya atas data pribadi tersebut.


Fenomena ilmu-ilmu sosial di era mahadata telah menarik perhatian Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam uraian orasinya pada pelantikan pengurus Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS), di Jakarta, 17 April 2018.

Pratikno mengingatkan ragam konsekuensi baru yang menyertai revolusi industri 4.0, terutama terkait banyaknya jenis pekerjaan yang diambil alih oleh mesin atau perangkat kecerdasan artifisial. Namun demikian, dia melihat ilmuwan sosial masih tetap memiliki peran penting dalam mempertahankan tradisi berpikir mendalam (deep thinking) dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan guna membangkitkan kreativitas manusia. Mereka berperan membingkai makna, menganalisis secara mendalam potensi keuntungan dan risiko hal-hal baru di tengah era mahadata yang berkecenderungan mengondisikan cara berpikir instan, artifisial, serba cepat, praktis, dan pragmatis.

Masalah berpegang pada nilai, digarisbawahi pula oleh Ketua HIPIIS Muhadjir Effendy, bahwa kendatipun arah perkembangan ilmu sosial sangat lekat dengan teknologi, tetapi imajinasi, kreativitas, empati, kemampuan berjejaring, negosiasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan norma, tetap tak tergantikan (KOMPAS, 18/4/2018). Penegasan ini mengingatkan bahwa pada hakikatnya ilmu sosial merupakan roh dari segala ilmu karena terdapat dimensi norma dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijadikan pegangan.

"Big Data, got it. Now, what?"

Berpikir mendalam
Tradisi berpikir mendalam itulah yang membuat ilmuwan sosial tetap penting dan diperlukan, walaupun terkesan terpinggirkan. Banyak kajian tentang hakikat berpikir mendalam, tetapi yang cukup populer bisa merujuk Garry Kasparov, Deep Thinking: Where Machine Intelligence Ends and Human Creativity Begins (2017).

Buku Kasparov, pemain catur terbesar sepanjang masa yang pensiun pada 2005 ini, mengisahkan pengalamannya kalah tipis dari superkomputer IBM Deep Blue pada 1997. Fenomena manusia melawan mesin itu bagaimanapun mengingatkan bahwa kecerdasan buatan (artificial intelligence) semakin menjadi lawan tanding kecerdasan alamiah manusia yang tak dapat diremehkan.

Revolusi industri 4.0 merefleksikan pengalaman Kasparov itu ke konteks lebih luas. Keberlimpahan data, kecerdasan buatan, dan hal-hal penting lainnya pasca-internet, semakin menantang. Kendatipun demikian, Presiden Joko Widodo dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam konteks ini mengingatkan untuk juga melihat sisi peluang. Di ranah ilmu-ilmu sosial merujuk Mensesneg Pratikno, peluangnya mengerucut pada penguatan tradisi berpikir dan pemberi makna mendalam serta penumbuh kreativitas (human creativity).


Peran ilmuwan sosial
Masalahnya, bagaimana ilmuwan sosial mampu berkonsentrasi mempertahankan tradisi berpikir mendalam dan kreatif, justru di tengah kompleksitas tantangan zaman now? Dalam konteks ini, ilmuwan sosial harus tetap berikhtiar dengan berpikir kritis dan bersikap obyektif dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan, terlepas dari posisinya apakah di lingkaran kekuasaan atau tidak.

Sebagai ilmuwan sosial yang tersohor pada masanya, Soedjatmoko pernah mengingatkan pentingnya "dimensi manusia" dalam pembangunan. Ini artinya, ilmuwan sosial harus tetap berdiri di barisan paling depan sebagai juru ingat, agar proses-proses pembangunan tidak melupakan "dimensi manusia".

Ilmuwan sosial harus tetap bekerja berbasis riset disertai kemampuan reflektif yang bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan. Ilmuwan sosial tetap menjadikan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset akademis sebagai basis pengembangan keilmuan. Ilmuwan sosial bukan entitas bebas nilai. Mereka bekerja dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban.


Mereka punya tanggung jawab sosial dan kemanusiaan kendatipun tetap bekerja secara obyektif dan akademis. Kontribusi pemikirannya sangat diperlukan dalam merespons masalah-masalah bangsa yang beragam, dari soal demokrasi hingga masa depan integrasi bangsa. Ilmuwan sosial dapat mengedepankan pendekatan optimistis dalam memaknai pembangunan di tengah ragam realitas obyektif permasalahan bangsa.

Peran ilmuwan sosial membentang dari pemikiran dan perencanaan pembangunan, pembingkai makna berbagai fenomena sosial kebangsaan, hingga sikap kritis dalam mengingatkan peran dan tanggung jawab kelembagaan negara dan politik dalam tradisi demokrasi. Ilmuwan sosial juga jembatan perkembangan teknologi dan realitas sosial ke dalam pertimbangan cermat dan mendalam dalam proses pengambilan kebijakan, pun pemberi alternatif solusi masalah krusial kebangsaan dan perawat akal sehat kolektif. Yang terakhir ini penting tatkala dinamika komunikasi media sosial sarat dengan propaganda kebohongan (hoaks).

M Alfan Alfian
Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional
dan Pengurus Pusat HIPIIS
KOMPAS, 30 April 2018

Sunday, April 1, 2018

Kehilangan Indonesia


Menjadi pemerintah itu memang harus bisa meramalkan (to govern is to foresee). Karena tak seorang pun tahu pasti apa yang akan terjadi di masa depan, cara terbaik untuk menghadapi masa depan adalah dengan mengendalikannya. Dengan berlandaskan basis data yang sahih, berbagai kecenderungan positif ataupun negatif bisa diantisipasi untuk memastikan agar gerak sejarah masa depan tetap berjalan pada jalur keselamatan.

Bagaimana kalau seseorang yang berpotensi mencalonkan diri dalam bursa pemilihan presiden “membeli” skenario negatif yang meramalkan bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030? Ya, tentu sah-sah saja. Namun, pernyataan seorang pemimpin untuk hal-hal seserius masa depan negaranya tentu harus diperhitungkan masak-masak.

Pertama, apakah prakiraan itu berlandaskan basis data dan argumen memadai. Kedua, seburuk apa pun skenario masa depan yang mungkin terjadi, tugas pemimpin menumbuhkan optimisme. Mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew berkata, “Tugasku adalah untuk memberikan harapan kepada rakyat, bukan untuk membuatnya mengalami demoralisasi.


Dengan kepelikan yang menghadang Indonesia di masa depan, yang diperlukan memang bukanlah suatu optimisme yang buta, melainkan suatu optimisme dengan mata terbuka. Kita harus bisa menggunakan pesimisme untuk menumbuhkan rasa keterpautan dengan realitas karena kesanggupannya untuk melihat situasi secara lebih akurat. Meskipun demikian, kita tidak perlu hanyut dalam bayang-bayang kegelapan yang akan membelenggu kita dalam penjara pesimisme. Pemikiran konvensional beranggapan bahwa, kesuksesan akan menciptakan optimisme. Padahal, bukti menunjukkan sebaliknya. Seperti diungkap oleh psikolog Martin Seligman, optimisme cenderung mendorong pada kesuksesan.

Namun, optimisme harus berjejak pada visi dan komitmen. Optimisme tanpa visi dan komitmen hanyalah lamunan kosong. Upaya menyemai optimisme harus memperkuat kembali visi yang mempertimbangkan warisan baik masa lalu, peluang masa kini, dan keampuhannya mengantisipasi masa depan. Visi ini harus menjadi kenyataan dengan memperkuat kapasitas transformatif kekuasaan.

Pertama-tama, hendaklah disadari bahwa, Indonesia adalah negeri para pejuang, bukan negeri para begundal. Dalam ungkapan Bung Hatta, “Bagi kami, Indonesia menyatakan suatu tujuan politik karena dia melambangkan dan mencita-citakan suatu Tanah Air pada masa depan dan untuk mewujudkannya, setiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.


Berjuang, “berusaha dengan segala tenaga dan kemampuan” itulah urat nadi keindonesiaan, yang membuat ia ada dan melangsungkan keberadaannya. Tekad perjuangan ini harusnya bukanlah sekedar retorika kosong dari suatu politik pencitraan, melainkan didarahi oleh pengalaman keterjajahan, ketertindasan, dan penderitaan yang membuat para pendiri bangsa memiliki penghayatan dalam tentang arti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan.

Jika eksistensi Indonesia adalah karena etos kejuangan menegakkan cita-cita kemanusiaan, persatuan, dan keadilan, maka dengan sendirinya Indonesia terancam akan karam seiring dengan pemudaran nilai-nilai dasar tersebut. Dan Indonesia telah dan akan lolos dari berbagai macam ujian kemelaratan dan penderitaan, sejauh masih ada semangat perjuangan dan solidaritas kemanusiaan dari segenap warganya. Namun, daya hidup dan karakter keindonesiaan justru terancam dan goyah saat ketamakan dan pertikaian para elitenya menari dan berpesta di atas penderitaan rakyatnya.

Dengan keserakahan dan pertikaian para elite, kita terancam “kehilangan Indonesia”. Hal ini mengingatkan pada pernyataan PM Belanda Hendrik Colijn pada 1938. Ketika menanggapi Petisi Soetardjo, anggota Parlemen Hindia Belanda yang menuntut kemerdekaan Indonesia, Colijn mengatakan, “Indie verloren, rampspoed geboren” (Kehilangan Indonesia, timbul bencana). Kehilangan Indonesia merupakan bencana besar atas rontoknya cita-cita besar mewujudkan bangsa merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.


Untuk menghindari hal itu, para elite di Ibu Kota harus banyak belajar dan berempati kepada rakyatnya. Pergilah ke seluruh pelosok Tanah Air. Di mana pun titik bumi negeri ini dipijak akan dijumpai keragaman manusia yang menanti pengharapan dengan kegigihan daya juang.

Melihat Indonesia dari pinggir seperti melihat pendaran cahaya yang lebih terlihat indah dari lingkar terluar. Apa yang terlihat muram di Ibu Kota tampak lebih cerah di tepian. Bukan karena kehidupan di tepian lebih makmur, melainkan karena kesederhanaan mereka yang membuat harapan hidup menjadi lebih mudah didekati dengan kebersahajaan. Di kesuburan tanah di pinggiran Indonesia masih tertanam kesuburan jiwa. Kepolosan wajah perdesaan bak cermin bening yang bisa memantulkan ketulusan pengabdian secara setimpal.

Ada dua sisi waktu yang tak bisa kita perbuat: masa lalu dan masa depan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan hanyalah berbuat di masa kini. Kita mesti merebut hari ini dengan menanam benih kebaikan meski tampak sebagai misi ketidakmungkinan. Tidak perlu putus asa sebab tugas hidup bukanlah meraih keberhasilan, melainkan memperjuangkan keberhasilan. Dengan ketulusan pengabdian, setiap amal tidaklah sia-sia.

Di sinilah Tanah Air pengabdian kita. Di sepanjang untaian zamrud khatulistiwa, anak-anak negeri hidup damai saling mengasihi, tiada kebinatangan saling menginjak dan mengusir sesama. Syukur pada Ilahi dengan turut merawat dan memakmurkan ibu pertiwi. Di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung

Yudi Latif
Kepala Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP),
Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Indonesia,
dan Direktur Eksekutif Reform Institute
KOMPAS, 29 Kompas 2018

Sunday, March 11, 2018

Akhirnya Freeport Pecundangi Indonesia


Resmi sudah PT Freeport Indonesia mempecundangi Indonesia dengan kemenangan sempurna. Negara akhirnya kalah dalam segala hal. Freeport tetap bebas ekspor mineral mentah, Kontrak Karya (KK) tetap berlaku untuk kepastian investasi, namun Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) diterbitkan untuk mengakali dan mensiasati UU MINERBA No 4 Tahun 2009 agar Freeport bisa bebas ekspor mineral.

Inikah bangsa yang dipuja-puji oleh sebagian orang yang buta mata dan buta hati, bahwa katanya dipimpin orang hebat, sederhana dengan nasionalisme yang tinggi?

Beberapa waktu lalu kami Energy Watch Indonesia, sudah mengingatkan agar mewaspadai siapapun yang pura-pura nasionalis, saya sebut nasionalis abal-abal, yang seolah berpihak dan membela negara atas Freeport. Fakta sekarang kemudian terjawab, Freeport memenangkan pertarungan dan kita tetap menjadi bangsa yang bodoh, dimana aturan dan perundangan yang ada, disiasati dan diakali oleh pemerintahnya sendiri.


Padahal Sumpah Presiden ketika dilantik, menyatakan akan “... memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya ....” Kenyataannya, apa yang terjadi yang diberikan kepada Freeport adalah bukan melaksanakan undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, tapi telah mengakali, mensiasati dan bahkan melanggar undang-undang.

Jelas bahwa ketidakadilan telah ditunjukkan pemerintah dalam mengurus negara. Disamping ketidakadilan, pemerintah juga terlihat nyata hanya ber-retorika dengan kata-kata terkait dengan masalah Freeport. Pemerintah telah gagal fokus mengurus masalah Freeport.

Kami tidak mengerti maunya pemerintah ini apa, tidak jelas arahnya mau bagaimana terkait dengan masa depan Freeport. Padahal jelas terlihat adanya agenda kepentingan luar biasa besar dalam kepastian masa depan Freeport ini. Berulang kali pemerintah bicara tentang divestasi saham hingga 51%, yang terdengar heroik dan nasionalis.


Padahal masalah ini sungguh luar biasa besar. Kita tidak punya kemampuan financial untuk membeli divestasi saham 51%, lantas dari mana sumber dana penerintah untuk membelinya? Masalah divestasi ini sungguh tidak jelas. Mungkinkah pemerintah sudah mengantongi para calon pembeli? Bila ya, di sini letak masalahnya. Para broker, pialang dan mafia niscaya akan gentayangan. (Ingat kasus “Papa minta saham!”)

Mengandalkan BUMN kita untuk divestasi? Sepertinya tidak ada BUMN kita yang mampu. Divestasi 51% setelah sekarang baru hampir 10% yang kita kuasai, artinya masih ada 41% yang harus dibayar dengan perkiraan nilai yang akan ditawarkan Freeport setidaknya sebesar 7 hingga 8 milyar dollar.

Divestasi tahap kedua yang ditawarkan Freeport tahun lalu yang sebesar 10% saja hingga kini tidak jelas, apakah bangsa ini akan membeli divestai tersebut atau tidak. Negara yang aneh.


Entah untuk apa pemerintah selalu mengampanyekan divestasi 51%, padahal bukan itu fokus masalah yang harus diurus berkaitan dengan Freeport. Karena jika Freeport tidak kita perpanjang pasca habisnya masa Kontrak Karya (KK) tahun 2021, bukankah Freeport itu otomatis kembali kepada kita dan kita dapat 100% tanpa perlu divestasi? Lantas mengapa harus mengeluarkan uang besar untuk membeli saham 51% jika kita bisa dapat 100% dengan gratis? Dan kita, tinggal mengelola secara utuh, penuh dan mandiri.

Pemerintah telah salah dan berpura-pura nasionalis. Pemberian Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) dan sekaligus Kontrak Karya (KK) yang masih berjalan (akan habis 2021) adalah bentuk pelanggaran serius. Maksud IUPK diberikan pemerintah adalah agar ekspor mineral bisa bebas dilakukan Freeport, sementara itu Kontrak Karya (KK) masih berlaku maksudnya demi kepastian investasi. Masalahnya, aturan mana yang membenarkan berlakunya dua aturan tersebut (KK dan IUPK) secara sekaligus dan bersama-sama? Padahal PP No. 1 tahun 2017 itu adalah produk pemerintah, UU No. 4 tahun 2009 adalah produk negara, tapi semua itu dilecehkan oleh pemerintah tanpa merasa bersalah.


Oleh karena itu, pemerintah kami minta untuk kembali kepada aturan yang ada. Kembalikan Freeport kepada rejim Kontrak Karya (KK) hingga tahun 2021, lakukan negosiasi tentang peningkatan royalti dan pajak-pajak serta penerimaan negara lainnya, negosiasi pembangunan smelter harus selesai dalam tempo 3 tahun, baru kemudian kita bicara divestasi saham.

Skala prioritas harus jelas, jangan serampangan mengurus isu-isu Freeport. Jika Freeport tidak bersedia meningkatkan royalti dan pemasukan lainnya bagi negara, maka sebaiknya segera diputuskan bahwa pada tahun 2021, Kontrak Karya (KK) Freeport berakhir. Kita kelola tambang Grasberg itu secara mandiri demi kemakmuran bangsa.

Sekali lagi kita minta agar pemerintah jangan menjadi pecundang terhadap Freeport. Tegakkan harga diri dan martabat bangsa yang tidak tunduk dan tidak menjadi budak pelayan bagi asing. Kembalikan Freeport ke Kontrak Karya dan cabut IUPK segera. Negosiasikan secara baik dan tepat terkait isu pasca tahun 2021. Berhentilah berpura-pura nasionalis padahal sesungguhnya adalah budak asing.

Ferdinand Hutahaean
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia
RMOL (Rakyat Merdeka Online), 5 APRIL 2017
http://ekbis.rmol.co/read/2017/04/05/286528/Akhirnya-Freeport-Pecundangi-Indonesia-