Tuesday, January 1, 2019

Kisah Pondok Ban Tan dan Surin Pitsuwan


Ya Nabi salam ‘alaika .…
Ya Rasul salam ‘alaika ….
Ya habibie salam ‘alaika ….
Shalawatullah ‘alaika ….

Sekitar 1.000 anak-anak menghampar di lapangan rumput depan pondok. Lautan kerudung dan peci putih, melafalkan shalawat, khusuk dan menggema.

Suasana Pondok Pesantren Ban Tan malam itu terasa unik. Pondok kecil ini dibangun di pedalaman Thailand Selatan. Untuk mencapainya harus terbang dari Bangkok, jaraknya sekitar 750 km ke kota kecil Nakhon Si Thammarat lalu dari airport yang mungil itu, naik mobil kira-kira satu jam ke pedalaman.

Masuk di tengah-tengah desa dan perkampungan umat Budha, disitu berdiri Pondok Ban Tan. Dibangun di awal abad lalu, sekitar tahun 1900-an, dengan beberapa orang murid. Niatnya sederhana, menjaga aqidah umat Islam yang tersebar di kampung-kampung yang mayoritas penduduknya beragama Budha.

Malam itu, melihat wajah anak-anak pondok, seperti kita sedang menatap masa depan. Anak-anak yang dititipkan orang tuanya untuk sekolah ke Pondok, untuk menjaga Ke-Islaman, untuk menjaga sejarah kehadiran Islam di kerajaan Budha ini. Di propinsi ini kehadirannya penuh nuansa damai. Sebuah tradisi yang harus dijaga terus.


Malam itu, setelah berliku perjalanannya, seakan jadi salah satu event puncak untuk keluarga pengasuh pondok ini. Di awal tahun 1967 terjadi perdebatan panjang diantara para guru di pondok ini. Anak tertua Haji Ismail, pemimpin pondok ini, jadi bahan perdebatan. Anak usia 17 tahun itu memenangkan beasiswa AFS untuk sekolah SMA selama setahun di Amerika Serikat.

Pondok Ban Tan seakan goyah. Tak terbayangkan bagi mereka, dari perkampungan Muslim yang kecil, jauh dari keramaian, dan di pedalaman Thailand di tahun 1960-an, cucu tertua pendiri pondok akan dikirimkan ke Amerika.

Umumnya santri-santri cerdas dikirim melanjutkan sekolah ke Jawa atau Kedah atau Kelantan; jika ada dana mereka akan dikirim ke Makkah atau Mesir. Tapi Amerika ?!? Tidak pernah terlintas di benak mereka akan mengirim santri belajar ke Amerika. Saat itu para guru di pondok terpecah pandangannya: separuh, takut anak ini akan berubah bila dikirim ke negeri kufar (istilah yang digunakan dalam perdebatan itu), mereka tidak ingin kehilangan anak cerdas itu.

Setelah perdebatan panjang, Si Kakek, pendiri pondok itu, mengatakan, “saya sudah didik cucu saya ini, saya percaya dia istiqomah dan saya ikhlas jika dia berangkat”. Ruang musyawarah di pondok yang tanpa listrik itu jadi senyap. Tidak ada yang berani melawan fatwa Sang Guru. Haji Ismail, sang ayah, mengangguk setuju. Tidak lama kemudian berangkatlah anak muda tadi ke Amerika.


Tahun demi tahun lewat. Dan dugaan guru-guru pondok itu terjadi benar: anak itu tidak pernah kembali jadi guru atau jadi pengelola pondok. Dia tidak meneruskan mengelola warisan kakek dan ayahnya itu. Dia pergi jauh. Anak muda itu terlempar ke orbit lain.

Malam ini anak yang dulu diperdebatkan itu pulang. Dia pulang bukan sebagai orang asing, dia pulang membawa kebanggaan untuk seluruh keluarga, seluruh pondok dan seluruh rakyat di propinsi kecil ini.

Dia pulang sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN. Pondok Ban Tan jadi terkenal, kampung halamannya itu jadi perhatian dunia. Sebelumnya dia adalah Menteri Luar Negeri Thailand, muslim pertama yang jadi Menlu di Negara berpenduduk mayoritas beragama Budha.

Namanya dikenal oleh dunia sebagai Surin Pitsuwan; dikampungnya dia dikenal sebagai Abdul Halim bin Ismail.

Malam ini Surin pulang kampung membawa teman dan koleganya. Sekarang seluruh bangunan pondok ini nampak megah. Setiap bangunan merupakan wujud bantuan dan dukungan dari berbagai negara. Anak ini pulang dengan membawa dukungan dunia untuk pondok mungil di pedalaman ini. 10 orang adiknya (dari satu ayah-ibu) menjadi guru, meneruskan tradisi dakwah di kampung halamannya.


Saya menyaksikan bahwa sesungguhnya, Surin selalu “hadir” di sini, dia membawa dunia. Dia menjadi jembatan lintas peradaban, dia jadi duta Muslim Thailand di panggung dunia.

Dia tidak pernah hilang seperti diduga oleh guru-gurunya. Dia masih persis seperti kata Kakeknya. Sejak pertama kali saya ngobrol dengan Surin Pitsuwan, tahun 2006 yang lalu di Hanoi, tutur kata dan pikirannya seakan mengatakan: isyhadū bi annā muslimūn.

Ramadhan kemarin, saat kami makan malam –Ifthar bersama– di Bangkok, Surin cerita tentang ASEAN Muslim Research Organization Network (AMRON) conference di Walailak University dan ingin mengundang saya ke pondoknya awal Oktober. Saya jawab tidak bisa karena ada rencana acara di Bandung. Sesudah itu, dia kirim beberapa SMS meyakinkan saya, bahwa ke “Ban-Tan” lebih utama daripada ke “Ban-Dung”.

Ketika duduk di Masjid Al-Khalid, bersama ratusan santri, bersyukur rasanya. Merubah jadwal, dari ke Bandung jadi berangkat ke Ban Tan. Saya duduk shalat berjamaah di samping Surin, selesai shalat ratusan tangan mengulur, semua berebut salaman dengannya. Wajah takjub santri-santri itu tidak bisa disembunyikan, mereka semua seakan ingin bisa seperti Surin. Dia seakan jadi visualisasi nyata dari mimpi-mimpi para santri di kampung kecil di pedalaman Thailand.


Malam itu, di pelataran Pondok Ban Tan dibuatkan panggung untuk menyambut. Santri-santri bergantian naik panggung. Mereka peragakan kemahiran bercakap Melayu, Inggris dan Arab. Sebagai puncak acara mereka tampilkan Leke Hulu (Dzikir Hulu). Tradisi tarikat yang sudah dijadikan seni panggung. Seluruh santri ikut berdzikir, gemuruhnya menggetarkan dada.

Besok paginya Syaikhul Islam Thailand, pemimpin muslim tertinggi di Thailand khusus datang dari Songkhla, kota di sisi selatan, untuk sarapan pagi bersama di pondoknya. Kita ngobrol panjang dan saya tanya asal keturunannya, karena garis wajahnya unik; dia jawab kakeknya dari Sumatera, tapi dia keturunan Hadramaut. Mendengar itu, Surin tertawa dan minta kita bersalaman sekali lagi.

Hari itu saya bersyukur dan bersyukur. Saya katakan itu pada Surin bahwa ini perjalanan luar biasa. Tapi dia masih belum puas, Surin panggil salah satu alumni pondoknya (seorang doktor ilmu management) untuk antarkan saya ke Masjid di kampung-kampung pesisir pantai. Surin ingin kenalkan saya dengan ulama yang berasal dari Minangkabau.

Setelah melewati kampung-kampung dan pasar yang sangat-sangat sederhana, saya sampai di rumahnya yang juga sangat sederhana, di belakang Madrasah yang dipimpinnya. Kami berdiskusi tentang suasana di sini, tentang Minang, dan tentang kemajuan. Lalu dia ambil bingkai-bingkai dari lemari, dia tunjukkan beberapa foto orangtuanya, ayahnya dipaksa hijrah dari Maninjau di Ranah Minang karena perlawanan pada Belanda. Kira-kira 90 tahun yang lalu, dia sampai di Thailand Selatan dan jadi guru agama. Mengagumkan, anak-anak muda pemberani memang selalu jadi pilar kokohnya Dinul Islam. Mereka hadir dan hidup berdampingan penuh kedamaian.


Lengkap sudah perjalanan kali ini. Dalam satu rotasi ditemukan dengan komunitas yang kontras. Di Kuala Lumpur, berdialog dengan kalangan bisnis dan politik dalam ASEAN 100 Leadership Forum dengan suasana megah, di Thailand Selatan berdialog dengan kaum Muslim minoritas dengan suasana sederhana, sangat bersahaja.

Sekali lagi kita ditunjukkan betapa hebatnya efek pendidikan. Beri fondasi aqidah, bekali dengan modal akhlaqul karimah, lalu biarkan anak muda terbang mencari ilmu, membangun jaringan (network), merajut masa depan. Anak muda tidak takut menyongsong masa depan. Kelak ia akan pulang, menjawab doa ibunya, menjawab doa ayahnya dengan membawa ilmu, membawa manfaat bagi kampung halamannya, bagi negerinya dan bagi umatnya.

Di airport kita berpisah. Saya pulang  kampung ke Jakarta dan Surin berangkat ke Brussel, memimpin delegasi para kepala pemerintahan ASEAN dalam ASEAN-European Summit.

Hari ini anak yang dulu ditakutkan hilang itu akan memimpin delegasi pemimpin se-Asia Tenggara. Dan, pada hari ini juga Ibunya masih tetap tinggal di Pondok Ban Tan, usia beliau sekitar 90-an tahun, tetap mendoakan anaknya seperti saat melepasnya berangkat sekolah SMA ke Amerika dulu.

Barakallahu lakum . . . .

Just landed in Jakarta; Oct 4, 2010; 00.30 am.
(Sekadar catatan pendek, sebuah perjalanan singkat. Ditulis di pesawat dalam perjalanan pulang ke Jakarta)

Anies Rasyid Baswedan Ph.D
Rektor Universitas Paramadina


Riwayat Singkat Surin Pitsuwan

Surin Pitsuwan lahir di Nakhon Si Thammarat pada 28 October 1949, dan sejak lama menjadi politisi Thai yang disegani. Lulusan Thammasat University, Thailand, ini kemudian berhasil meraih cum laude dari Claremont McKenna College, California, dalam bidang political science pada 1972. Salah seorang fellow pada The Rockefeller Foundation ini meraih MA dari Harvard University dan melakukan riset pada the American University in Cairo sejak 1975 hingga 1977, sebelum ia kembali ke Harvard untuk menerima gelar Ph.D pada 1982.

Karir politiknya dimulai sejak ia duduk sebagai anggota DPR mewakili wilayah Nakhon Si Thammarat dan menjadi Sekretaris DPR pada 1986. Pada 1988 dia ditunjuk sebagai Sekretaris Menteri Dalam Negeri. Kemudian, sejak 1992 hingga 1995 Surin menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, sebelum akhirnya ia menjadi Menlu Thailand pada 1997 hingga 2001.

Surin rajin menulis di dua surat kabar berbahasa Inggris di Bangkok sejak 1980 hingga 1992. Pada periode antara 1983 hingga 1984, Surin bekerja di Konggres AS sebagai Congressional Fellow, Congressional Fellowship Program, the Asia Foundation di American Political Science Association (APSA). Disamping itu, ia juga mengajar di Fakultas Hubungan Internasional di American University di Washington, D.C.


Surin Pitsuwan menjadi Chairman pada Forum Regional Association of South East Asian Nations (ASEAN) sejak 1999 hingga 2000. Pada pertemuan tahunan Menlu ASEAN ke-40 di Manila, Juli 2007, secara aklamasi Surin terpilih sebagai Sekjen ASEAN, dan pada 1 Januari 2008 Surin resmi menggantikan Ong Keng Yong dari Singapura.

Surin pernah dianggap sebagai kandidat utama menggantikan Sekjen PBB Kofi Annan, namun sehubungan dengan kondisi politik dalam negeri Thailand, pemerintah Thailand pada saat itu di bawah Thaksin Shinawatra menunjuk mantan Menlunya, Surakiat Sathianthai, untuk maju berkompetisi di PBB. Tapi Surakiat kalah oleh Ban Ki-moon. Banyak akademisi dan analis politik mengatakan, seandainya ketika itu Thailand mengajukan Surin, maka diduga kuat ia akan mengalahkan Ban Ki-moon sebagai pemimpin di PBB.

Catatan Syafiq Basri
https://syafiqb.com/2013/05/05/pondok-ban-tan-anies-baswedan/


Mantan Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan Tutup Usia

Mantan Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, meninggal dunia di usia 68 tahun akibat serangan jantung pada Kamis (30/11/17).

Sebagaimana diberitakan Bangkok Post, Surin terkena serangan jantung saat sedang bersiap berbicara di acara Thailand Halal Assembly 2017 Bangkok International Trade and Exhibition Centre.

Surin kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Ramkhamhaeng, di mana dia kemudian dinyatakan meninggal dunia.

Semasa hidupnya, Surin dikenal dunia internasional sebagai Menteri Luar Negeri Thailand sebelum menjadi Sekjen ASEAN yang berdedikasi tinggi.

Lahir pada 28 Oktober 1949, Surin tumbuh menjadi seorang pelajar cemerlang hingga lulus dengan predikat cumlaude dari fakultas ilmu politik Claremont McKenna College, California.

Para pelayat mengusung keranda mantan menteri luar negeri dan sekretaris jenderal ASEAN Surin Pitsuwan dari rumahnya di distrik Muang ke Masjid Tha It di distrik Pak Kret di provinsi Nonthaburi, Thailand pada hari Jumat (1 Desember 2017) untuk pemakaman.
(Foto oleh: Bangkok Post-Tawatchai Kemgumnerd)

Dia lantas melanjutkan studinya di Harvard University, kampus bergengsi yang memberikannya gelar Ph.D pada 1982.

Surin mulai meniti karier politiknya ketika terpilih sebagai Anggota Parlemen yang mewakili Nakhon Si Thammarat sebelum didaulat menjadi Sekretaris Ketua Dewan Perwakilan pada 1986.

Sempat menduduki kursi Asisten Sekretaris Menteri Dalam Negeri Thailand, Surin kemudian ditunjuk menjadi Wamenlu sebelum dilantik sebagai Menlu pada 1997.

Selama menjadi Sekjen ASEAN pada 1999 - 2000, Surin memimpin asosiasi tersebut melalui sejumlah masa berat, seperti upaya membuka Myanmar hingga meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan.

Di bawah komando Surin, ASEAN pun mulai menjadi pemain penting di dunia hubungan internasional. Sebuah editorial Jakarta Post bahkan menyebut Surin sebagai Sekjen ASEAN paling produktif sepanjang sejarah asosiasi tersebut.

Hanna Azarya Samosir,
CNN Indonesia, 30 November 2017
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171130163127-106-259278/mantan-sekjen-asean-surin-pitsuwan-tutup-usia


Tanggapan Anies di Facebook

Surin Pitsuwan meninggal dunia, begitu isi pesan singkat yang masuk kemarin sore. Kabar amat mengejutkan. Beberapa waktu kemudian muncul berita, Surin Pitsuwan wafat karena serangan jantung saat akan berbicara dalam Musyawarah Halal Thailand, di Bangkok. Benar-benar berita yang amat mengejutkan.

Usia kami berbeda 20 tahun, tapi persahabatan terasa sangat erat. Secara berkala kami berjumpa dan diskusi panjang setiap bersama-sama hadir di berbagai konperensi.

Saat Almarhum menjabat Sekjen ASEAN, Intensitas pertemuan jadi makin sering. Bahkan anaknya yang kuliah di Amerika dititipkan untuk magang di Kegiatan Indonesia Mengajar. Seselesainya sebagai Sekjen ASEAN di tahun 2013 dan kembali ke Bangkok, Surin menghibahkan mobilnya untuk kegiatan Indonesia Mengajar.

Jika saya ke Bangkok, maka saya temui beliau. Demikin pula sebaliknya, setiap beliau datang ke Jakarta beliau selalu berkabar. Perjumpaan kami terakhir di Jakarta bulan Mei yang lalu. Saat itu kami duduk ngobrol saling bertukar pikiran.


Ini semua mengingatkan saya saat mengunjungi beliau dan keluarganya di Pondok Ban Tan, di Nakhon Si Thammarat, sepulang dari sana saya menulis sebuah catatan tentang kisah perjalanan hidupnya.

https://indonesiana.tempo.co/…/dilepas-ke-orbit-dunia-kisah…

Kisah perjalanan hidupnya adalah inspirasi bagi anak-anak muda di Thailand dan bagi kita semua.

Dari Jakarta kita doakan semoga Almarhum dimuliakan, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Swt dan diampuni semua salah dan dosanya. Al-Fatihah ....

Anies Baswedan
1 Desember 2017
https://www.facebook.com/aniesbaswedan/posts/surin-pitsuwan-meninggal-dunia-begitu-isi-pesan-singkat-yang-masuk-kemarin-sore-/1487225437981104/

Saturday, December 29, 2018

“Jurus Mabuk” Yusril


Soal keringat dan perjuangan, Yusril Ihza Mahendra tak diragukan. Daya tahannya cukup tangguh. Terutama jika dikaitkan dengan PBB (Partai Bulan Bintang). Partai yang sekarang dinakhodainya sudah lama dalam kondisi Laa yamuut walaa yahyaa. Terancam bubar.

Yusril istiqamah. Tetap menjaga dan mempertahankannya. Apapun kata dunia, PBB harus hidup. Meski tak ada satupun anggotanya di DPR-RI (Pusat).

Pileg 2014, PBB hanya memperoleh suara 1.825.750 (1,46%). Sehingga tak berhak punya wakil di DPR. Inilah yang menyebabkan positioning Yusril rendah. Dan cenderung tak dihitung oleh koalisi manapun.

Tokoh sekelas Yusril sebenarnya punya kapasitas untuk nyapres. Masuk kategori eksepsional person. Prestasi akademik dan pengalamannya di pemerintahan tak diragukan. Berulangkali jadi menteri. Tapi, untuk nyalon gubernur di DKI saja, Yusril tak dapat tiket. Padahal, elektabilitas Yusril paling tinggi diantara calon keumatan yang muncul saat itu. Delapan persen. Jauh melampaui tujuh bakal calon yang diusung Majelis Pelayan Jakarta (MPJ). Apa sebab? Karena PBB tak punya anggota di DPRD DKI. Apa kata dunia? Kata salah seorang ketua partai.


Ibarat pakaian, sebagian pengamat melihat PBB terlalu kecil bajunya buat tokoh sehebat Yusril. Kenapa tak pindah dan bergabung dengan partai lain? Memang, tak mudah bagi tokoh sebesar Yusril untuk bersedia menjadi orang level kedua atau ketiga, jika pindah ke partai lain. Mirip Sri Bintang Pamungkas dengan PUDI-nya (Partai Uni Demokrasi Indonesia). Terbiasa menjadi top leader. Beban psikologi-sosialnya terlampau berat kalau tidak menjadi pemimpin.

Bagi Yusril, satu-satunya jalan untuk tetap eksis di dunia politik adalah dengan mempertahankan dan dengan sekuat tenaga berusaha untuk bangkitkan PBB. Meski tertatih-tatih. Bahkan terseok-seok. Karena memang tidak mudah!

Kalkulasi rasional, PBB cukup berat untuk bangkit dan bersaing dengan partai-partai lain. Apalagi electoral threeshold di Pemilu 2019 makin tinggi, yaitu empat persen. Hasil survei dari sejumlah lembaga, untuk mencapai target dua persen saja, PBB mesti kerja super keras. Apalagi empat persen.


Sadar keadaan, Yusril harus melakukan langkah “setengah gila”. Bila perlu menggunakan “jurus mabuk”. Mesti lebih bernyali membuat terobosan. Persetan jika dianggap tak populer. Ini darurat! Emergency!

Apa langkah Yusril? Pertama, memperkuat modal sosial. Ketika HTI dicabut izin ormasnya, ini peluang. Yusril maju dan jadi lawyer HTI. Barternya? HTI akan dukung PBB. Ini langkah taktis yang cerdas. Peluang untuk menambah suara PBB. Di sisi lain, ini juga jadi ikhtiar menginsyafkan dosa politik HTI yang selama ini selalu golput.

Kedua, tak cukup dengan HTI, Yusril memanfaatkan momen pilpres. Caranya? Merapat ke Paslon (Pasangan Calon). Jajaki negosiasi. Apa untungnya? Pertama, logistik. PBB, dan semua partai perlu logistik yang cukup untuk Pileg. Mendukung capres-cawapres, peluang logistik terbuka. Kedua, Coat-tail effect. Numpang branding capres-cawapres.

Karena Yusril ditinggal Prabowo, maka Prabowo ditinggalkan Yusril.

Saat ini, yang dianggap tepat oleh banyak pengamat, sebagai tempat berlabuh bagi PBB adalah Prabowo-Sandi. Kenapa? Sama-sama memiliki background keumatan. Prabowo-Sandi didukung oleh koalisi keumatan. Dan PBB adalah partai eks Masyumi yang juga berbasis keumatan.

Komunikasi politik dijalin. Yusril mendekati Prabowo-Sandi. Lewat MS Kaban, proses negosiasi dimulai. Draft aliansi ditawarkan. Rupanya, gayung belum bersambut. Masih butuh proses dan waktu. Yusril hilang kesabaran. Satu-satunya jalan, buat manuver. Yusril merapat ke kubu Jokowi-Maruf. Jadi lawyer. Dan gayungpun bersambut.

Kata Yusril, ini murni sebagai lawyer. Urusan profesionalitas. Gratis pula. Publik bertanya, kalau profesional, mana ada yang gratis? Kalau gratis, itu tidak profesional. Ada-ada saja Pak Yusril.


Yusril dikenal sebagai lawyer kelas atas. Atasnya atas. Kelas elit. Elitnya elit. Termasuk paling mahal. Konon tarifnya bisa sampai tiga juta U$D. Kira-kira berapa kalau dirupiahkan? Hitung saja sendiri. Apalagi dengan harga dolar yang cenderung makin tinggi. Hanya Partai Golkar dan orang-orang sekelas Abu Rizal Bakrie yang mampu membayar. Mana mungkin gratis? Apalagi negonya sama pihak istana. Gudangnya duit. Bagi istana, satu triliun untuk mendapatkan Yusril tak rugi. Karena pertama, dapat lawyer. Kedua, dapat peluru untuk menyerang koalisi keumatan. Lalu, apa untungnya bagi PBB?

Pertama, Menaikkan daya tawar kepada Prabowo-Sandi. Seolah Yusril ingin mengatakan: kami bisa membahayakan kalian jika kalian mengabaikan kami. Sejumlah pernyataan dan kritik Yusril yang “pedas” kepada Prabowo-Sandi bisa berarti bagian dari ancaman itu. Sekaligus meyakinkan kubu Jokowi-Maruf bahwa keberadaan Yusril memberi manfaat untuk kubu ini. Mirip Ngabalin. Meski sebelumnya, Yusril adalah salah satu tokoh yang sangat kritis kepada pemerintahan Jokowi. Bahkan pernah menilainya amatiran. Yusril pun pernah bilang presiden “goblok”. Presiden manapun, kata Yusril berkelit. Tentu publik paham siapa yang dituju Yusril.

Kedua, untuk menaikkan popularitas. PBB masih ada, hidup dan siap bangkit. Siap berselancar di Pileg dan Pilpres 2019. Ini efek lain dari manuver Yusril.


Manuver politik Yusril yang dikemas dalam bahasa lawyer pasti sudah dihitung. Tidak hanya oleh Yusril sebagai personal lawyer, tapi hampir pasti sudah dibicarakan dengan elit partai di internal PBB.

Manuver Yusril ini lebih merupakan ekspresi kekecewaan terhadap Prabowo-Sandi, karena komunikasi politik yang belum tuntas untuk menghasilkan formulasi “double winner” di Pilpres dan Pileg.

Jika komunikasi Yusril dengan koalisi Prabowo-Sandi terajut, dan formulasi “koalisi keumatan” disepakati bersama, maka akan berpotensi menggagalkan kontrak lawyer Yusril dengan Jokowi-Maruf. Istana pasti akan kecewa.

Tapi sebaliknya, jika komunikasi Yusril dengan kubu Prabowo-Sandi buntu, alias gagal, maka upaya istana untuk mengganggu koalisi keumatan nampaknya akan berhasil. Yusril bisa dijadikan peluru untuk menyerang.


Lalu, bagaimana nasib PBB jika akhirnya merapat ke Jokowi-Maruf? Apakah langkah ini akan dapat Coat-tail effect dari Jokowi-Maruf? Belum terukur. “Tunggu survei Denny JA,” kata Yusril.

Boleh jadi sebaliknya. Suara PBB akan jeblok. Sebab, ceruk PBB ada di basis pemilih keumatan. Mengingat PBB berbasis Masyumi. Dan belum pernah ada dalam sejarah, Masyumi satu perahu dengan PNI. PDIP adalah PNI modern.

Publik akan menunggu, apa yang akan terjadi dengan PBB kedepan. Yang jelas, manuver Yusril lahir dari kepanikan karena keadaan yang menghawatirkan bagi PBB di masa depan. Jika Anda jadi Yusril, mungkin Anda akan melakukan hal yang sama. Hanya saja, langkah Yusril merapat ke istana lalu serta merta rajin menyerang Prabowo-Sandi dianggap publik sebagai “jurus mabuk”. Satu sisi menguntungkan Jokowi-Maruf, di sisi lain bisa membahayakan PBB itu sendiri. Di sinilah nama dan moralitas Yusril sedang dipertaruhkan.

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
http://www.swamedium.com/2018/11/10/jurus-mabuk-yusril/

Wednesday, December 5, 2018

Jokowi Tidak Boleh Kalah?


Seperti orang yang tidur berselimutkan kain sarung yang kependekan (cupet -bhs Jawa). Bila terlalu ditarik ke atas, tubuh bagian bawah akan kedinginan. Sementara bila ditarik ke bawah, tubuh bagian atas yang akan kedinginan. Tamsil itu sangat pas untuk menggambarkan dilema Presiden Jokowi saat ini.

Persiapan Presiden Jokowi menghadapi Pilpres 2019 sempurna sudah. Seluruh desa, kota dan orang miskin, sudah berada dalam genggamannya. Pemerintah akan segera mengucurkan dana kelurahan. “1 Januari,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai Rapat Terbatas, Jumat (2/11/2018) di Istana Bogor.

Rencana pengucuran dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun inilah yang sempat memicu umpatan Jokowi, “Politikus Sontoloyo.” Jokowi mengaku tak mampu menahan kekesalannya karena politisi oposisi menentang usulan pemerintah untuk pemberian dana tersebut.

Bagi kalangan oposisi, bukan masalah dananya yang dipersoalkan. Tapi masalah timingnya. Waktunya pengucuran dana yang dilakukan berdekatan dengan pelaksanaan Pilpres 2019, pada 17 April, rawan disalahgunakan. Mereka menghendaki, pelaksanaannya dilakukan setelah Pilpres. Toh dari sisi waktu tidak terlalu lama, dan dana tersebut tidak terlalu mendesak.


Sebaliknya bagi Jokowi, pengucuran dana sebelum Pilpres tentu sangat penting. Program ini akan melengkapi berbagai program populis lain yang telah ditebar. Sebelumnya pemerintah telah memiliki program dana desa. Alokasi dana desa dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp 832,3 triliun. Jumlah itu meningkat 9 persen dari tahun sebelumnya, atau meningkat 45,1 persen dari realisasinya di tahun 2014 sebesar Rp 573,7 triliun. Dana ini disalurkan melalui Kementrian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Di luar dana tersebut, melalui Kementrian Sosial, pemerintah juga telah memiliki Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan dana untuk para keluarga miskin, semacam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa Presiden SBY.

Pada tahun ini anggaran untuk PKH meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2018. Dari sebelumnya hanya Rp 17 triliun, pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 32 triliun. Dana PKH ini diberikan kepada 10 juta keluarga miskin di seluruh Indonesia. Dengan asumsi setiap KK terdiri empat jiwa, maka program ini telah menjangkau 40 juta jiwa.

Sistem pemberiannya juga diubah. Dari sistem flat, masing-masing KK menerima Rp 1.890.000,-, menjadi non flat. Untuk keluarga yang memiliki lansia, wanita hamil, dan anak-anak usia sekolah bisa menerima bantuan hingga sebesar Rp 3.5 juta/KK, minimal Rp 2 juta/KK.


Program-program semacam ini berkaca pada apa yang dilakukan oleh Presiden SBY, sangat efektif untuk menjaring dukungan dari masyarakat. Kalangan masyarakat kelas bawah pasti tidak bisa membedakan, antara anggaran negara dengan anggaran milik pribadi. Yang mereka tahu, pada masa pemerintahan Jokowi mereka menikmati bantuan yang melimpah.

Berdasarkan sejumlah survei, elektabilitas Jokowi di kalangan pemilih pedesaan, pendidikan rendah, dan miskin, sangat kuat. Sebaliknya di kalangan pemilih perkotaan, terdidik, dan ekonomi menengah, dukungan terhadap Jokowi masih lemah. Dalam konteks inilah dana kelurahan yang menjangkau masyarakat perkotaan menjadi sangat penting. Sangat wajar bila Jokowi amat geram, hingga mengeluarkan umpatan, karena merasa dihalang-halangi rencananya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa berbagai bantuan tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah sebagai program pencitraan. Dan akan sangat efektif untuk dikapitalisasi menjadi alat kampanye. Hal ini memang menjadi keuntungan tersendiri bagi seorang petahana seperti Jokowi.


Ironi di tengah bencana
Gelontoran berbagai dana yang dengan mudah dikeluarkan oleh Jokowi, di tengah keterbatasan anggaran pemerintah ini, memang menjadi sebuah ironi. Apalagi bila dikaitkan dengan amburadulnya penanganan berbagai bencana yang terjadi, utamanya di Lombok, Palu dan Donggala.

Di Lombok para korban bencana sampai harus berunjukrasa menuntut pencairan bantuan yang dijanjikan pemerintah.

Secara simbolis ketika mengunjungi lokasi gempa, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan untuk para korban. Untuk rumah warga yang rusak berat diberikan bantuan sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan untuk rumah rusak ringan diberikan bantuan Rp 10 juta. Kendati sudah tertera di dalam rekening buku tabungan yang diberikan oleh Jokowi, ternyata dananya tidak bisa dicairkan.

Untuk mengatasi masalah tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mempersilakan warga berhutang ke bank. “Sangat boleh utang ke bank. Nanti kalau dana sudah cair dari pemerintah, bisa untuk membayar utang,” kata Kepala BPBD NTB Muhammad Rum.


Kapan dana bantuan dari pemerintah itu akan turun? Soal ini sampai sekarang belum ada kejelasannya. Namun sesuai komitmen dengan Bank Dunia, pemerintah akan mendapat dana pinjaman sebesar USD 1 miliar, atau sekitar Rp 15 triliun untuk bantuan dana rekonstruksi di Lombok dan Sulawesi Tengah. Tenor pembayarannya bisa sampai 35 tahun, jadi cukup aman bagi Jokowi, dan tidak terlalu mengganggu APBN.

Mengapa pemerintah memilih berhutang untuk membantu para korban bencana, namun di sisi lain masih terus mengucurkan anggaran program populis? Agak sulit menepis kecurigaan bahwa hal itu erat kaitannya dengan kepentingan Pilpres 2019. Dana-dana tersebut sangat penting untuk menguatkan dukungan kepada pemilih Jokowi. Jadi ini semacam “money politics” halus dengan menggunakan anggaran negara.

Pemerintah sesungguhnya punya pintu darurat untuk membantu para korban bencana, yakni melalui pemanfaatan sisa anggaran di sejumlah departemen. Dari tahun ke tahun penyerapan anggaran pemerintah di sejumlah departemen dan kementrian masih rendah, sehingga pasti ada sisa anggaran.

Berdasarkan catatan Departemen Keuangan, sampai bulan Agustus 2018, penyerapan anggaran baru mencapai 58.70% dari pagu APBN. Sebagai contoh, hingga 6 Agustus 2018, penyerapan anggaran di Kementrian PUPR baru 38,1 persen dari total Rp 113,71 triliun. Sementara, realisasi fisik baru 41,78 persen.


Seharusnya pemerintah bisa mengusulkan perubahan anggaran (APBNP) ke DPR. Namun bila itu dilakukan, dipastikan program pemerintah yang dikaitkan dengan pencitraan akan sangat terganggu. Kementrian PUPR yang menangani berbagai proyek infrastruktur pasti tidak mungkin dipangkas anggarannya. Infrastruktur adalah jualan utama Jokowi pada Pilpres 2019. Karena itu kementrian PUPR merupakan departemen yang paling besar anggarannya.

Benturan kepentingan (conflict of interest) antara pencitraan dan kebutuhan untuk penanganan bencana, serta anggaran-anggaran lainnya yang mendesak, membuat pemerintah kalang kabut dalam menentukan prioritas.

Belum lagi berbagai program pencitraan pemerintah yang sangat berat diongkos seperti Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui program BPJS Kesehatan. Seperti kata Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris, utang mereka yang jatuh tempo pada akhir pekan ini sebesar Rp 7,2 triliun. Darimana pemerintah akan menambal kebocoran anggaran tersebut? Bila tidak dibayar, dampaknya akan sangat serius bagi kelangsungan program andalan Jokowi itu.


Seperti orang yang tidur berselimutkan kain sarung yang kependekan. Bila terlalu ditarik ke atas, tubuh bagian bawah akan kedinginan. Sementara bila ditarik ke bawah, tubuh bagian atas yang akan kedinginan. Tamsil itu sangat pas untuk menggambarkan dilema Presiden Jokowi saat ini. Dalam bahasa Jawa diistilahkan dengan “cupet” alias “gegedhen empyak kurang cagak”.

Dengan target harus menang pada Pilpres 2019, maka wajar bila Jokowi dan para pejabatnya sering menunjukkan perilaku yang tidak terkontrol. Gejala stress karena menghadapi tekanan berat, mulai tampak. Muncullah berbagai umpatan, “kebangetan, kampungan, sontoloyo, genderuwo,” dan entah apalagi?

Seorang penulis feminis kelahiran Lithuania Emma Goldman pernah mengingatkan, politicians promise you heaven before election, and give you hell after. Politisi akan menjanjikan surga sebelum pemilu, dan memberimu neraka setelahnya. End.

Hersubeno Arief
Wartawan Senior
https://www.hersubenoarief.com/artikel/sontoloyo-jokowi-tidak-boleh-kalah/