Thursday, October 12, 2017

Taruhan yang Sungguh Sangat Mengerikan


Skandal Bank Bali menegaskan, money politics ternyata kian meruyak. Sangat berbahaya mempertahankan cara-cara kotor ini untuk melestarikan rezim yang bobrok dan korup. Rakyat pasti akan marah dan berontak.

Wajah Pradjoto sore itu tampak letih, pucat dan seperti orang tertekan. Biasanya, pakar hukum perbankan ini tampak hidup, bersuara lantang dan suka blakblakan –termasuk, ketika beberapa waktu lalu menolak keras rayuan bergabung dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan bayaran menggiurkan. Bahkan, di kantor PDI Perjuangan Pradjoto sempat melepas kacamata dan mengusap air mata yang hampir jatuh dari kelopak matanya ketika Kwik Kian Gie membacakan salah satu pernyataan sikap partainya yang berbunyi: “Kami tegaskan, supaya para teroris yang meneror Bapak Pradjoto menghentikan kegiatan terornya, dan menghentikan niatnya, kalau memang ada, untuk menyakiti Bapak Pradjoto maupun keluarganya.”

Topik pembicaraan sore itu adalah skandal yang pertama kali dicuatkan Pradjoto dan kini menjadi pergunjingan publik. Yakni, pencairan piutang Bank Bali (BB) di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) melalui BPPN sebesar Rp 904,6 miliar. Dari jumlah ini, Rp 546,5 miliar masuk ke PT Era Giat Prima (EGP) yang bertindak sebagai penagih. Untuk menyegarkan ingatan Anda, berikut kronologi lengkapnya.


Ketika BDNI dan Bank Umum Nasional (BUN) dilikuidasi bulan Agustus 1998, BB punya tagihan interbank ke BDNI sebesar Rp 598 miliar dan ke BUN Rp 200 miliar. BB dan BDNI juga punya transaksi swap, yakni BB punya tagihan ke BDNI senilai US$ 45 juta, sedangkan BDNI punya tagihan ke BB Rp 185 miliar.

Sebelum menggunakan jasa EGP, selama Agustus-Desember 1998 BB pernah mencoba menagih sendiri ke BPPN, tapi gagal melulu. Akhirnya, 11 Januari 1999, BB menandatangani perjanjian pengalihan tagihan (cessie), yang isinya mengalihkan tagihan BB atas BDNI dan BUN kepada EGP. Disepakati pula, EGP akan menyerahkan surat utang yang diterbitkan BB, bank pemerintah dan BUMN senilai Rp 798,1 miliar.

Anehnya, Maret 1999 EGP malah balik memberikan kuasa kepada BB untuk menagih sendiri piutangnya di BDNI senilai Rp 1,28 triliun dan di BUN sebesar Rp 342,9 miliar –ini sudah termasuk bunga selama Maret-Juni 1999. Kemudian, diadakan rapat segi tiga antara BPPN, Bank Indonesia dan BB membicarakan kemungkinan pembayaran tagihan BB. Bulan ini pula, Ketua BPPN Glenn M.S. Jusuf mengirim nota dinas kepada Menteri Keuangan Bambang Subianto, disertai draf surat Menkeu kepada Gubernur BI Syahril Sabirin.

Dalam nota ini tertera jumlah yang harus dibayar BPPN kepada BB, yakni Rp 435,6 miliar (pokok), Rp 288,8 miliar (bunga) dan Rp 181,2 miliar (swap).


Pada 1 Juni 1999 BPPN mencairkan piutang BB senilai Rp 904,6 miliar. Hari berikutnya, 2 Juni, BB menyerahkan cek Rp 120 miliar kepada Grup Mulia milik Joko Soegiarto Tjandra (sobat Setya Novanto dalam urusan tagih-menagih ini). Uang ini langsung ditransfer ke rekening EGP di BNI Rasuna Said. Esoknya, 3 Juni, BB menyerahkan dua cek Rp 184,6 miliar kepada EGP, yang langsung ditransfer ke rekening EGP di BNI Rasuna Said.

Selanjutnya, 9 Juni, BB dan EGP menandatangani surat perjanjian penyelesaian I, isinya: BB harus menambah pembayaran kepada EGP sebesar Rp 141,8 miliar. Pada hari yang sama, BB juga menandatangani surat perjanjian penyelesaian II yang isinya: sisa pembayaran piutang BB menjadi hak EGP. Esoknya lagi, 10 Juni, BB mengeluarkan cek Rp 141,8 miliar kepada EGP.

Bulan berikutnya, tepatnya 20 Juli 1999, skandal BB terbongkar. Standard Chartered Bank langsung membatalkan niatnya masuk BB setelah ditemukan adanya penjualan aset oleh pemilik lama serta dana keluar senilai Rp 546,7 miliar. Tiga hari kemudian, 23 Juli, BB dinyatakan sebagai bank takeover.


Kembali ke kunjungan Pradjoto ke Litbang PDI-P di atas. Pada kesempatan sore itu, Pradjoto memang tak banyak bicara. Dia hanya mengatakan, tidak ingin skandal BB ditutup-tutupi. Tidak ingin keanehan-keanehan yang ada disembunyikan. Dia siap mendukung tiap usaha apapun dan dari manapun yang berniat mengungkap skandal ini. Dia berharap gangguan-gangguan di wilayah perbankan seperti itu, yang mengakibatkan distorsi ekonomi yang luar biasa besar, harus segera dienyahkan. Distorsi inilah yang akhirnya harus dipikul masyarakat luas. Dan, kalau distorsi-distorsi itu berlanjut, sama artinya membiarkan proses pengukuhan kemelaratan masal. “Dan saya akan melawan. Saya tidak akan berhenti berjuang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini,” kata Pradjoto. “Kalau memang benar ada 15-20 bank yang diperlakukan seperti Bank Bali, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan kepada saya atau pihak manapun yang peduli dengan masalah ini.”

Kwik, sementara itu, mengatakan bahwa semua data yang dikemukakan Pradjoto benar adanya. Bahkan, Kwik mengaku memiliki data yang lebih lengkap daripada Pradjoto. Data tersebut mengalir dari orang-orang yang tak dikenalnya berupa dokumen “Laporan KPMG kepada BPPN” tertanggal 8 Februari 1999. Isinya audit dari konsultan internasional itu atas kinerja BB per 31 Desember 1998.

Dari laporan tersebut tertera, total tagihan BB ke BPPN per 31 Desember 1998 sebesar Rp 2.448.855.000. Adapun yang diketahui oleh umum adalah Rp 3 triliun. Penjelasan ini, menurut Kwik, sangat penting karena selisihnya sangat dekat dengan angka pembulatan Rp 550 miliar sebagai fee yang diberikan kepada EGP. Itu sebabnya, Kwik menduga, mungkin saja fee yang diterima EGP diambil dari penggelembungan piutang BB. Namun, dia mengakui, ini masih butuh penyelidikan lebih lanjut. “Bahkan, Deputi Gubernur BI Subarjo Joyosumarto sendiri pernah mengatakan bahwa kasus-kasus seperti ini sudah terjadi 10-12 kali,” ungkap Kwik.


Soal fee yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 550 miliar, Kwik mengatakan ada dua kemungkinan. Pertama, Rudy Ramli sangat tolol sehingga mau memberikan fee sebesar itu. Padahal, piutangnya di BDNI dan BUN sepenuhnya dijamin Pemerintah, dan sebetulnya dia tak perlu mengeluarkan dana serupiah pun untuk mencairkannya. Namun, kemungkinan kedua adalah yang paling masuk akal. Yakni, Rudy mendapat tekanan luar biasa, mungkin mengancam jiwanya, atau dapat membuat hidupnya tidak wajar dan tidak bisa bebas dari ketakutan. Sebab, tambah Kwik, BB termasuk bank yang tersehat saat ini. Tak ada kesulitan likuiditas sama sekali. Ia mencurigai, ada pihak tertentu yang menekan Rudy, sehingga bos BB ini mau menggunakan uang masyarakat (para deposan dan penabung).

Skandal tersebut tak berakhir di situ. Beberapa sumber menyebut, uang yang ditransfer ke EGP itu sebagian besar kemudian ditransfer ke sejumlah rekening lain yang konon berhubungan dengan Presiden Habibie. Konon, gunanya untuk dana penggalangan kekuatan agar Habibie terpilih kembali.

Tim ini katanya diketuai oleh Ketua DPA Ahmad Arnold Baramuli dan beranggotakan antara lain Nova –panggilan akrab Setya Novanto– dan Joko S. Tjandra. Mereka tengah gigih menggalang dana. Antara lain, yang paling cepat adalah dengan “menodong” konglomerat yang kesulitan. Misalnya, dengan “membantu” menagihkan piutang mereka.


Berkaitan dengan hal ini, Majalah Gatra membeberkan rekaman pembicaraan antara Baramuli dan Nova. Dalam rekaman itu, suara yang mirip Baramuli mengatakan kepada suara yang mirip Nova seperti berikut: “Kan orang serang kau, kenapa kau ambil terlalu banyak. Tidak banyak, 60%, eh, cuma 40% kau punya cessie. Orang bank ada yang 80%.” Di sini Baramuli tak memberikan contoh kasus bank-bank mana saja yang pernah memberikan komisi sebesar itu.

Yang lebih menggelikan lagi, kalau rekaman itu benar, adalah alur berpikir orang-orang yang seharusnya menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini. Dalam pembicaraan itu suara yang mirip suara Nova mengatakan: “Uang Bank Bali adalah bukan uang pemerintah, yang dari hasil rekapitalisasi ....” Yang mirip suara Baramuli segera menyahut: “Sebab, rekapitalisasi belum dijalankan di Bank Bali. Sekarang baru pada tahap due diligence kan? Belum selesai pada waktu itu, Juni. Kalau membela diri itu harus betul-betul datanya kuat ....”

Itu jelas pijakan berpikir yang sangat keliru. Sebab, sebagian besar uang dari hasil tagihan ke BPPN yang masuk ke brankas EGP (diduga kuat sebagian besar mengalir ke kas Golkar), sebetulnya bisa digunakan untuk menyehatkan struktur keuangan BB. Sehingga, kondisi BB sebetulnya tak perlu seporak-poranda sekarang. Ujung-ujungnya? Rakyat lagi yang harus menanggung beban rekapitalisasi yang sangat berat, karena Standard Chartered yang semula sangat antusias masuk langsung ngeloyor.

Kasus BB betul-betul seperti kisah dalam film-film mafia. Ada perburuan uang luar biasa besar, ada tokoh-tokoh super penting yang terlibat di dalamnya, ada teror, tapi ada juga pahlawan dan air mata. Sebetulnya, kalau itu tak terjadi di Indonesia (apalagi saat sedang amburadul begini), tak ada yang terlalu luar biasa. Di Amerika Serikat, yang selalu menjadi kiblat negara manapun yang ingin membangun masyarakat demokratis, praktek seperti itu memang sudah jamak dan berlangsung sejak lama. Bahkan, cara kerja mereka jauh lebih dahsyat ketimbang Nova. Kalau Nova hanya menggarap kalangan pejabat, para pelobi AS menggarap semuanya: para pejabat Gedung Putih (juga presidennya), wakil rakyat, asosiasi industri, cendekiawan, pers, sampai penulis kolom di surat kabar.


Kalau Anda membaca buku Lobbyists karangan Jeffrey Birnbaum, misalnya, akan Anda saksikan betapa lihainya para pelobi AS memanipulasi dan menyetir proses politik demi kepentingan perusahaan-perusahaan yang menjadi klien mereka. Kendati penduduk Washington sehari-hari menyebut pekerjaan mereka sebagai pelobi, tapi mereka paling alergi dengan predikat itu. Seorang pelobi, misalnya, melukiskan sebagai berikut: “Ibuku tak pernah memperkenalkanku kepada teman-temannya dengan mengucapkan ‘Ini anak saya, seorang pelobi’. Anak saya, wakil rakyat di Washington, mungkin. Atau konsultan legislatif. Atau penasihat hubungan pemerintah. Namun tak pernah sebagai pelobi.” Dengan fee supermahal dari para raksasa perusahaan AS, mereka menyewa kantor-kantor mewah berdinding marmer dan menyebut diri mereka sebagai konsultan, pengacara, akuntan lepas atau apapun namanya, asal bukan pelobi. Mereka juga gemar menggunakan eufimisme seperti “Ketika saya meninggalkan Capitol Hill ...,” untuk menggambarkan saat mereka baru saja menyogok pejabat pemerintah untuk urusan lobi mereka. Di AS, bisnis lobi memang sudah menjadi industri jasa.

Yang membuat skandal BB menjadi luar biasa, sekali lagi, karena kejadian itu di Indonesia, yang bangunan politiknya sedang hancur lebur dan puluhan juta rakyatnya dilanda kelaparan. Karena itu, meski Nova berkali-kali membela diri bahwa apa yang dia lakukan itu murni bisnis, sulit khalayak mempercayainya. Kalaupun pembelaan diri itu akan terus dipertahankan, justru bisa memancing emosi rakyat tambah menggelegak. Nova memang telah mengambil langkah yang salah di tempat dan waktu yang salah pula. Bayaran super tinggi yang diterimanya dari bank yang kini diambilalih Pemerintah itu jelas punya dampak berantai bagi kondisi perekonomian secara luas.

Yakni, biaya rekapitalisasi untuk BB jadi membengkak, dan itu harus ditanggung oleh rakyat. Dan untuk urusan tagih-menagih, Nova agaknya memang jagonya. Sebelum ini, dia juga dikabarkan sukses menjadi pelobi untuk membereskan piutang Hotel Mulia di BRI, dengan jurus mirip yang dilakukannya sewaktu menyelesaikan tagihan BB di BDNI. Atas keberhasilannya ini, ia mendapatkan imbalan jatah saham di hotel tersebut. Namun, ini dibantahnya. “Tidak benar itu. Saya memang pemilik saham mayoritas, di atas 50%. Memang ada pembelian dan negosiasi. Semuanya dengan suatu mekanisme. Ada perhitungan-perhitungann ya,” katanya tanpa bersedia merinci ihwal kepemilikan tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa keterlibatannya di Hotel Mulia sudah sejak tahun lalu.


Namun, semakin lama borok-borok kolusi itu berusaha ditutup-tutupi, semakin menyebar baunya ke mana-mana. Serangan kali ini bukan saja datang dari mereka yang tahu soal perbankan, tapi telah menjadi bahan caci-maki di jalanan. Dan, seperti biasa, setelah diserang bertubi-tubi, dan kehabisan argumentasi, Pemerintah –dalam hal ini Ketua BPPN– akhirnya berjanji akan membatalkan cessie BB dan EGP. Janji-janji model begini, kendatipun nanti dilaksanakan, sungguh tak ada gunanya. Sebab, yang terkandung di dalamnya, bukan lagi masalah uang rakyat (yang jumlahnya memang besar), tapi juga menyangkut betapa tumpulnya nurani para petinggi yang dipercaya menyelamatkan negeri ini dari krisis dan ancaman kemiskinan yang berkepanjangan. Betapa mereka menganggap remeh persoalan yang menyangkut masa depan bangsa.

Maka, beralasan jika Pradjoto menilai, penyelesaian skandal BB dengan membatalkan cessie antara BB dan EGP tidak menyelesaikan masalah. “Itu bukan win-win solution tetapi win-win collution. Jika solusi itu yang dipakai, sama saja artinya tak ada solusi,” ungkapnya kepada Kompas, 10 Agustus 1999.

Pembatalan perjanjian, lanjut Pradjoto, memang dimungkinkan dari segi yuridis. Namun, untuk skandal BB dan kasus-kasus lain yang jelas-jelas menggerogoti keuangan negara dan merusak sistem, penyelesaiannya tidak sesederhana itu. “Jangan menjadikan skenario pembatalan sebagai senjata untuk tidak mengusut masalah. Masalah itu harus diusut tuntas sesuai hukum,” tandasnya.

Memang, mengadili dan memenjarakan Nova adalah persoalan kecil dan gampang sekali dilakukan. Sebelum namanya mencuat seperti sekarang, pengusaha ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia besar karena “menempel” nama-nama besar di zaman Orde Baru seperti Sudwikatmono, Tutut Soeharto, Hayono Isman, dan sebangsanya. Orang sekaliber Dicky yang anak pahlawan besar Otto Iskandar Dinata saja bisa dijebloskan ke penjara untuk menyelamatkan banyak wajah di Bank Duta. Artinya, orang-orang macam Nova paling gampang dikorbankan demi kepentingan yang “lebih besar”. Ini bukan hal yang mustahil, karena cara-cara Orde Baru justru makin menampakkan sosoknya belakangan ini. Namun, kalau lagi-lagi cara ini yang ditempuh, dan para dedengkot kejahatan dibiarkan bergentayangan, tak bisa dibayangkan akan seperti apa Indonesia ini nantinya.


Karena itu, yang dibutuhkan kini adalah sikap jantan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Minimal, sekali lagi minimal, mereka bersedia mengundurkan diri: Bambang Subianto, Syahril, Glenn, Baramuli (kalau benar suara di kaset itu suara sang Ketua DPA), bahkan juga Habibie.

Apalagi, track record mereka pun belakangan mulai ramai dipertanyakan. Diungkapkan ekonom Rizal Ramli, dua orang yang terkait dengan skandal BB, Menkeu Bambang dan Wakil Ketua BPPN Pande Lubis, memiliki “hubungan historis” dengan kasus Eddy Tansil. Sebab keduanya adalah pejabat di Bank Pembangungan Indonesia (Bapindo) sewaktu dibobol sang maling yang kini entah di mana rimbanya. Waktu skandal Bapindo terbongkar pada 1992, Bambang sebagai salah seorang komisarisnya, sementara Pande sebagai Kepala Cabang Utama Bapindo.

Melihat sepak-terjangnya, sikap Glenn juga dinilai terlalu lemah untuk dipercaya mengelola aset yang luar biasa besarnya (sekitar Rp 600 triliun). Dari skandal BB saja langsung kelihatan, betapa mudahnya dia disetir oleh “tangan-tangan tak kelihatan” yang punya kepentingan politik yang sempit.

Sayangnya, budaya malu kini raib entah ke mana. Yang meruyak sekarang justru sikap konsisten yang tidak pada tempatnya. Konsisten dengan keras kepalanya, dengan tidak tahu malunya, dengan sikap mau menang sendirinya.

Akan tetapi, kalaupun mereka bersikeras tak mau mengundurkan diri –dan rezim yang korup ini tetap dipertahankan– harapan tinggal pada para anggota MPR hasil Pemilu yang akan bersidang November nanti. Dan, kalau pada SU MPR nanti, ternyata politik uang yang dilancarkan rezim yang korup ini berhasil mempengaruhi para wakil rakyat, Indonesia tinggal menunggu saat paling mengerikan. Sejarah di belahan bumi manapun telah membuktikan, rakyat, apalagi yang terus menderita dan ditindas, selalu punya cara untuk menyelesaikan masalahnya.

Sumber:
Harmanto Edy Djatmiko 
Reportase: Firdanianty, Sudarmadi dan Albert Weldison.
Riset: Tantri Riyanthi.
Sajian Khusus Majalah SWA (Setya Novanto),
Majalah SWA Edisi 16 Tahun 1999

Monday, September 18, 2017

Suu Kyi dan Megawati


Sulit untuk tidak ikut geram dengan mantan peraih Nobel Perdamaian (1991), Aung San Suu Kyi atas apa yang terjadi pada warga Rohingya. Mantan tahanan politik 15 tahun di masa junta militer itu dianggap tak cukup bersikap untuk mencegah pembantaian warga Rohingya yang dilakukan tentara Myanmar dan kelompok garis keras Budha.

Padahal Suu Kyi dianggap punya kekuasaan dan pengaruh setelah partainya (NLD) memenangi pemilu pada November 2015. Selain pemimpin partai pemenang pemilu, ia adalah Penasihat Negara (State Counselor) dan Menteri Luar Negeri. Penasihat Negara adalah jabatan setara Perdana Menteri yang berlaku lima tahun.

Tentu dalam negara yang memiliki barisan para jenderal, kajian politik tak boleh naif. Tak jarang anasir-anasir militer memiliki agenda sendiri yang tak selalu sejalan bahkan menjebak pemerintahan sipil yang berkuasa.

Presiden John F Kennedy merasa kewalahan dengan agenda para jenderalnya di Pentagon dan CIA dalam krisis misil Kuba dan invasi Teluk Babi (1961) yang seakan segera menyuruhnya memulai perang nuklir dengan Uni Soviet. Atau bagaimana Soeharto dan kawan-kawan jenderalnya membangun kontak secara diam-diam dengan pihak Sekutu di Kuala Lumpur dan Singapura, saat Presiden Sukarno justru sedang berkampanye "ganyang Malaysia" tahun 1963.


Kekecewaan pada Suu Kyi dalam kasus Rohingya harus selalu membuka kemungkinan hal-hal semacam ini. Terutama karena secara historis, Myanmar dikuasai rezim militer selama 53 tahun dan punya catatan pernah menewaskan 3.000 orang dalam peristiwa demonstrasi berdarah 8888. ("Angka cantik" ini diambil dari tanggal 8 Agustus 1988. Gerakan perlawanan juga punya "angka cantik" lain 7777 di mana rangkaian unjukrasa dimulai pada 7 Juli 1977).

Tapi tampaknya Suu Kyi tidak mengirim sinyal seperti Kennedy yang merasa sedang dikerjai para jenderal garis kerasnya. Sebaliknya, Suu Kyi terkesan menjadi bagian dari itu. Ia selalu menyebut kasus Rohingya adalah kekerasan antar-etnis yang juga terjadi pada etnis-etnis lain seperti Karen.

Kekecewaan pada Suu Kyi makin jelas ketika Mei 2017 lalu pemerintah Myanmar menolak dan membantah laporan PBB tentang apa yang terjadi terhadap warga Rohingya di Rakhine. Bahkan pada Juni 2017 pemerintah Myanmar menutup akses investigator PBB.

Aung San Suu Kyi saat diwawancarai reporter BBC, Mishal Husain.

Suu Kyi bahkan pernah membuat komentar yang dianggap bernada rasis usai diwawancarai reporter BBC, Mishal Husain tahun 2013 yang mencecarnya dengan pertanyaan seputar kasus Rohingya:

"Tidak ada yang bilang saya akan diwawancarai oleh seorang muslim," kata Suu Kyi dalam sebuah buku biografi yang ditulis Peter Popham.

Apalagi ada kutipan pidato Suu Kyi yang menunjukkan tekadnya untuk mengakumulasi kekuasaan setelah ia memenangi pemilu: “Aku yang akan membuat semua keputusan, karena akulah pemimpin partai yang memenangi pemilu”. (Suu Kyi, dikutip The Independent, 11 Oktober 2015).

Semua orang tahu, konteks pidato itu adalah penegasan dari Suu Kyi, meski kelompok militer menghadangnya dengan konstitusi yang membuatnya tak bisa jadi presiden (karena dua anaknya memegang paspor Inggris), ia akan lebih berkuasa dari presiden.

Lalu apa hubungannya dengan Megawati?


Dalam konteks dan detail yang berbeda, kita juga pernah punya pengalaman di mana ikon pejuang demokrasi yang pernah direpresi Orde Baru (dan puncaknya pada peristiwa 27 Juli 1996) tak selalu dapat diandalkan atau menjadi tumpuan harapan untuk menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan.

Meski telah memenangi pemilu Juni 1999 dengan 33 persen suara, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sadar ia belum tentu bisa menjadi presiden karena saat itu presiden masih dipilih MPR.

Maka dalam pidato kemenangannya di Lenteng Agung, 29 Juli 1999, ia masih melanjutkan kampanye sambil berurai air mata: "Untuk rakyat Aceh, jika saya dipercaya untuk memimpin negeri ini, percayalah, Cut Nyak tidak akan membiarkan setetes pun darah tumpah menyentuh Tanah Rencong yang begitu besar jasanya dalam menjadikan Indonesia merdeka. Pada kalian, saya akan berikan cinta saya. Saya akan berikan hasil Arun-mu agar rakyat dapat menikmati betapa indahnya Serambi Mekkah jika dibangun dengan cinta dan tanggung jawab atas sesama warga bangsa Indonesia."

Megawati muda bersama ayahanda, Presiden Soekarno.

Tak hanya terhadap rakyat Aceh yang mengalami Operasi Jaring Merah yang berdarah-darah antara 1988-1998, calon presiden Megawati juga mengatakan sesuatu tentang Papua: "Begitu pula yang akan saya lakukan terhadap saudara-saudaraku di Irian Jaya dan Ambon tercinta. Datangnya hari kemenangan itu tidak akan lama lagi, Saudara-saudara!"

Tapi jalannya sejarah sudah sama-sama kita ketahui. Setelah menggantikan Gus Dur yang justru mengambil jalan damai dan diplomasi budaya dengan Aceh, pada 19 Mei 2003, Presiden Megawati mengirim 40.000 tentara dan mengumumkan status Darurat Militer di Aceh yang berdarah-darah.

Ia mengikuti irama gendang para jenderal dan diplomatnya yang mengkondisikan perang di Aceh dengan membuat rangkaian perundingan internasional menemui jalan buntu, bahkan menangkapi para juru runding GAM, persis Jenderal De Kock menangkap Diponegoro saat berunding.

Aung San Suu Kyi saat remaja dan kanak-kanak bersama ayah-bundanya dan saudara-saudaranya.

Sebagai produser di Liputan6 SCTV saat itu, rekaman pidato Megawati di Lenteng Agung, 29 Juli 1999 inilah yang pertama saya cari di video library saat membuat ulasan tentang Darurat Militer di Aceh.

Dalam katalog digital, rekaman ini ada dalam sebuah kaset Betacam, namun saat dicari di rak kaset, nomor tersebut tidak ada. Kawan-kawan petugas library bingung karena juga tidak ada di dalam daftar peminjaman. Saya berkeras agar barang itu segera ditemukan.

Para senior membisiki saya, berdasarkan pengalaman, rekaman-rekaman berisi materi sensitif selalu bernasib seperti itu di library-library televisi Indonesia. Apalagi ini rekaman pidato politisi yang kini menjadi presiden. Mendengar itu, saya dan kawan-kawan library makin giat mencarinya. Pencarian dilakukan secara fisik di setiap sudut library dan ruang editing dengan keyakinan, tidak mungkin barang itu diselundupkan keluar karena Darurat Militer baru diumumkan dini hari, dan saya baru menyinggung tentang rekaman itu di rapat siang harinya.

Setelah berjam-jam mencari, akhirnya kaset itu ditemukan di atas rak yang hanya bisa dilihat setelah petugas library naik kursi. Tak ada kaset lain di sana, dan hanya kaset itu dan ketika di-playback persis di bagian pidato Megawati. (Satu kaset berdurasi hingga 90 menit biasanya terdiri dari berbagai rekaman peristiwa).

Beruntung, di Youtube ada yang mengunggah pidato bersejarah itu meski tidak lengkap. Bagian pidato tentang Aceh ada di menit 03:00.

Salah satu lukisan versi Belanda ketika Jenderal De Kock menangkap Pangeran Diponegoro.

Bagi hasil lapangan gas Arun yang ia sebut-sebut, baru termaktub dalam UU Pemerintahan Aceh setelah perundingan damai Helsinki, Agustus 2005. Perundingan yang dipaksa oleh tsunami, bukan atas peristiwa politik.

Untuk Papua, Gus Dur yang tak pernah berkampanye menjadi presiden dan tak pernah menangis di depan kamera, justru yang menerapkan diplomasi kemanusiaan di Papua. Bendera Bintang Kejora boleh dikibarkan sebagai simbol budaya, dan ia mengizinkan digelarnya Kongres Rakyat Papua.

Namun ketika digantikan Megawati, pendekatan terhadap Papua sontak berubah. Jenderal-jenderal yang menggerutu di masa Gus Dur, kembali mendapat angin untuk mengekspresikan syahwat “nasionalisme dan patriotismenya”.

November 2001, di masa Megawati menjadi presiden, justru terjadi pembunuhan politik terhadap Theys Hiyo Eluay yang sebenarnya sedang memimpin transformasi di Papua, dari perlawanan fisik ke diplomasi politik.

Theys Hiyo Eluay saat bertemu Gus Dur (Abdurrahman Wahid).

Maka hingga kini, apa yang disebut “datangnya hari kemenangan yang tak akan lama lagi” itu, berwujud menjadi penangkapan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah.

Tepat setelah Megawati kembali berkuasa lewat kemenangan PDIP dan terpilihnya Presiden Joko Widodo yang disebutnya sebagai “petugas partai” (sebagaimana Suu Kyi menegaskan kekuasaannya), jumlah penangkapan warga di Papua tembus 1.083 orang, mengalahkan statistik tertinggi di era Presiden SBY (2013) yang berjumlah 548 orang.

Bahkan menurut catatan LBH Jakarta dan Tapol, antara April hingga Juni 2016 saja, ada 4.198 warga Papua yang ditangkap di berbagai tempat di Indonesia karena mengekspresikan aspirasi politiknya.

Dandhy Dwi Laksono,
Wartawan senior,
Pendiri ACEHKITA.COM
https://www.facebook.com/dandhy.laksono/posts/10155614774863618
http://www.acehkita.com/suu-kyi-dan-megawati/


Surat Buat Dandhy Dwi Laksono

Selamat sore, Cuk!

Kamu memang dancukan. Masa orang hebat seperti Ibu Megawati Soekarnoputri kamu kritik. Bagaimana mungkin putri Bung Karno, Sang Proklamator, punya salah?

Di mana logikanya, coba, mantan presiden dan pemimpin partai “wong cilik” kok katamu tidak peduli wong cilik. Kurang jaminan apa coba? Darah nasionalisme dan marhaenisme Bung Karno mengalir dalam darah Bu Mega!

Bagaimana pula bisa Ibu Mega lupa diri; dulu ditindas di bawah Rezim Orde Baru tapi belakangan, ketika berkuasa, membiarkan rakyat sendiri di Aceh dan Papua ditindas pemerintahannya. Itu mustahil!

Dandhy, Dandhy, mbok kira-kira kalau mengkritik, apalagi mengkritik tokoh yang punya banyak pengikut dan pemuja.


Tuh, bener ‘kan? Sekarang para pemuja melaporkan kamu ke polisi dengan tuduhan menghina junjungan mereka. Rasain, tuh, bayangan dingin jeruji besi penjara yang mungkin menunggumu!

Kamu emang kurang kerjaan, Dandhy. Ngapain juga mengkritik orang berkuasa kalau diem saja jauh lebih aman dan nyaman. Bukankah lebih enak pulang ke Lumajang, kampungmu, membantu ibumu bikin dan jualan keripik?

Kamu emang usil sejak dulu. Ngapain juga kamu dulu membela orang Aceh di masa darurat militer. Dasar Jawa murtad!

Kenapa nggak kamu tiru banyak orang Jawa lain yang mendukung Pemerintahan Megawati menumpas separatis Aceh dengan dalih “NKRI harga mati!”. Eh, kamu malah jadi pemimpin redaksi Majalah “Aceh Kita”, menyediakan diri jadi bumper wartawan-wartawan Aceh yang namanya harus disembunyikan hanya untuk menyampaikan fakta.

Ngapain kamu mengorbankan karir dan gaji empuk di stasiun televisi swasta nasional hanya karena risau membela orang Aceh? Usil dan kurang kerjaan!


Dandhy, jurnalisme investigasi, salah satu buku yang kamu tulis, hanya indah dalam teori! Ngapain juga coba kamu praktekkan?

Kamu mempersulit hidupmu sendiri. WatchdoC (watchdoc.co.id), perusahaanmu, akan jauh lebih banyak duit kalau bikin video iklan komersial dan dokumenter proyek pemerintah. Tapi, kamu malah bikin video-video dokumenter provokatif. Apa maumu, sih ?!

Apa sih keuntunganmu bikin video dokumenter tentang Munir? Gak ada! Dan kamu jelas mengada-ada! Mana mungkin aparat Negara Pancasilais membunuh anak negerinya sendiri dengan racun arsenik!

Konyol ….


Saya senang kamu mengikuti jejakku keliling Indonesia naik sepeda motor setahun penuh. Gambar foto dan video yang kamu ambil bersama Ucok Suparta (orang Aceh lagi!) kuakui jauh lebih bagus dari yang kami bikin. Tapi, ngapain sih kamu nggak berhenti hanya memotret keindahan alam Indonesia? Tentang pantai, laut biru, gunung dan taman laut yang bikin orang Indonesia bangga?

Eh, konyol, kamu malah bikin video-video dokumenter memilukan. Apa maksudmu bikin “Samin vs Semen”, video perjuangan petani Kendeng yang terdesak pabrik semen? “Kala Benoa” dan “Rayuan Pulau Palsu” tentang dampak proyek mengurug laut di Bali dan Jakarta?

Apa maksudmu, coba, bikin “Mahuze”, tentang suku Papua yang hidup dan adatnya terancam proyek lumbung pangan dan energi pemerintah? “Menggenang Kenangan” tentang petani yang tergusur proyek Bendungan Jatigede?

Dandhy, Dandhy…. Dasar gatel dan kurang kerjaan!


Sebagai teman, saya cuma mau mengingatkan: berhentilah untuk risau. Indonesia sudah ada di jalan yang benar. Apalagi kini Indonesia ada di bawah kendali seorang presiden yang berasal dari orang kebanyakan dan merakyat. Tidakkah itu jaminan Indonesia bakal gemah ripah loh jinawi dan berkeadilan?

Tidak ada gunanya kritik. Kamu, dan banyak pejuang reformasi, telah keliru melawan rezim Soeharto dulu. Indonesia tidak membutuhkan “kebebasan bersuara dan berekspresi”. Yang penting ekonomi, ekonomi dan ekonomi. Investasi, investasi dan investasi.

Kalaupun mengkritik, kritikmu bakal masuk tong sampah. Atau malah justru akan mempersulit hidupmu sendiri, seperti kini kritikmu terhadap mantan presiden Megawati mengancam kamu masuk penjara.

Saranku, hiduplah tenang, pikirkan diri dan kepentinganmu sendiri. Ngapain mikirin nasib orang lain. Ngapain ngebela petani, nelayan, suku Papua dan orang yang sudah mati seperti Munir?

Dandhy, belajarlah untuk tidak bicara! Pertimbangkan kembali untuk pulang kampung ke Lumajang, menyepi, dan beternak bebek! Sekalian menikmati dan menghayati hidup membebek!

Tabik, Cuk!

Farid Gaban,
Catatan Bawah Tanah
GEOTIMES.CO.ID, 11 September 2017
https://geotimes.co.id/catatan-bawah-tanah/surat-buat-dandhy-dwi-laksono/

Wednesday, September 6, 2017

Bunuh Diri Massal Perguruan Tinggi, Menuju Pendidikan Asembling


Akhir-akhir ini di media sosial sedang hangat didiskusikan dan diperdebatkan perihal universities disruption yang dipicu artikel Jim Clifton, “Universities: Disruption is Coming”. Isinya secara garis besar mempertanyakan dan mengkhawatirkan peran masa depan pendidikan tinggi dalam menyuplai tenaga kerja industri di dunia.

Pemicu ditulisnya artikel tersebut adalah iklan Google dan Ernst & Young yang akan menggaji siapa pun yang bisa bekerja dengannya tanpa harus memiliki ijazah apa pun, termasuk ijazah dari perguruan tinggi (PT).

Iklan dari Google dan Ernst & Young tersebut seperti halilintar di siang bolong.

Ia mengejutkan dan menyambar kemapanan yang telah dinikmati oleh PT di seluruh dunia dalam perannya sebagai penyuplai tenaga ahli, hasil riset, dan pemikiran-pemikiran yang dibutuhkan dunia industri.

Namun, peran penting PT saat ini seakan telah dinihilkan oleh Google dan Ernst & Young, yang sebentar lagi barangkali diikuti oleh perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang lain. Lonceng kematian PT seakan telah didentangkan oleh kedua perusahaan raksasa tersebut, menyusul artikel yang ditulis oleh Terry Eagleton, berjudul “The Slow Death of the University” (2015).


Artikel Eagleton memberikan gambaran bahwa PT sedang melakukan bunuh diri massal melalui pengabaian pada tugas utamanya, yakni “pendidikan”, karena telah bergeser lebih mengutamakan “riset dan publikasi”. Lebih menyedihkan lagi, tradisi hubungan dosen dan mahasiswa yang seharusnya berbasis “guru dan siswa” telah bergeser menjadi “manager dan pelanggan”.

Khusus di Indonesia, fenomena bunuh diri massal ini ditambahkan oleh keluhan bahwa para dosen saat ini lebih mementingkan meng-update LKD (laporan kinerja dosen) karena berkaitan dengan tunjangan kinerja dosen daripada meng-update materi kuliah yang diampunya.

Pertanyaan menarik untuk diajukan adalah apakah eksistensi pendidikan tinggi akan segera berakhir ataukah tetap akan ada tetapi arahnya akan berbelok tajam tidak mengikuti garis linier lagi?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kiranya perlu:
(1) melihat lagi ke belakang sejarah kaitan antara pengetahuan, sains, dan teknologi;
(2) tahap-tahap perkembangannya;
(3) esensi dan sifat dasar kaitan ketiganya dalam perspektif kekinian; dan
(4) pengaruhnya pada arah pendidikan tinggi kita di masa depan.


Sejak kelahirannya pada abad ke-17, sains modern telah melahirkan tradisi berpikir yang mengikuti garis linier hubungan antara pengetahuan, sains, dan teknologi. Pengetahuan adalah basis dibangunnya premis-premis atau dalil-dalil umum sains, yang untuk selanjutnya sains akan berperan sebagai ibu kandung dari kelahiran teknologi.

Pengetahuan tentang benda-benda di langit yang didasarkan pada pengamatan yang berulang, pada akhirnya telah melahirkan prinsip-prinsip serta dalil-dalil di bidang sains. Kemudian disusul oleh terciptanya peralatan-peralatan yang mampu digunakan untuk membuktikan dengan akurat hipotesis yang dibangun oleh abstraksi sains.

Pendek kata, keberadaan dan perilaku-perilaku alam merupakan sumber berpikir atau guru bagi terbangunnya pengetahuan manusia. Kelak di kemudian hari, pengetahuan tersebut dapat digeneralisasi dalam formula-formula yang dapat menuntun manusia untuk menciptakan alat-alat bantu yang dapat memudahkannya melakukan kegiatan-kegiatan yang sulit dan rumit.

Puncak dari tradisi berpikir yang mengikuti garis linier ini adalah masa yang disebut dalam sejarah sebagai revolusi industri, yang usianya sampai saat ini baru sekitar 200 tahun, tetapi pengaruhnya pada perubahan alam dan perubahan perilaku manusia sungguh sangat luar biasa.


Perkembangan selanjutnya
Revolusi industri ternyata bukan saja hasil puncak dari perkembangan sains modern, melainkan juga awal terciptanya alam (buatan) baru. Tradisi cara berpikir manusia kemudian berubah dari linier jadi siklikal karena produk-produk teknologi yang dihasilkan manusia tidak saja hanya dilihat sebagai “hilir” dari pengetahuan dan sains, tetapi juga sebagai “hulu” pengetahuan untuk melahirkan sains dan produk-produk teknologi baru.

Pergeseran cara berpikir ini dapat kita kenali dari berubahnya cara berpikir yang semula disebut sebagai discovery menjadi innovation.

Cara berpikir “inovasi” telah meremas pengetahuan, sains, dan teknologi ke dalam satu genggaman tangan untuk kemudian dibentuk jadi bentukan-bentukan baru yang lebih mudah dipahami, lebih canggih, serta lebih memudahkan hidup manusia, dan tentu saja lebih mempesona.


Namun, yang sangat mengejutkan, ternyata dalam waktu hanya sekitar 15 tahun terakhir ini cara berpikir manusia modern sudah bergeser dari “inovasi” menjadi “hiper-inovasi” atau tepatnya “hiper-siklikal”. Artinya, inovasi tidak lagi sekadar dijalankan di atas “produk tunggal” untuk menambah nilai kebaruan dari produk tersebut, tetapi inovasi dilakukan di atas “banyak produk” (multiproduk) untuk dilipat jadi satu produk. Alhasil, ia bukan saja melahirkan nilai kebaruan atas produk lama, melainkan sekaligus melahirkan produk-produk baru atau benda-benda baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Cara berpikir seperti ini kemudian melahirkan panggung-panggung perlagaan di dunia industri untuk berkompetisi saling bunuh dan saling mengalahkan.

Akhirnya, kita banyak menyaksikan perusahaan-perusahaan raksasa dunia terjungkal tanpa membuat kesalahan manajemen maupun produksi namun “hanya” karena munculnya benda-benda industri baru yang mengambil teritori pasarnya lantaran para pelanggannya dengan sukarela meninggalkan produk-produknya karena dianggap kuno alias tidak gaul lagi. Dalam payung berpikir seperti itu (hiper-inovatif), baik produsen maupun konsumen hidup dalam perlagaan-perlagaan yang sangat ketat, sibuk, dan cepat karena “kegaulan” (maksudnya kebaruan yang diterima pasar) produk-produk teknologi saat ini jadi berusia amat pendek.


Cara berpikir asembling
Untuk melahirkan benda-benda baru serta jasa-jasa baru tersebut di atas dalam payung berpikir “hiper-inovasi”, sesungguhnya kita telah mereduksi cara berpikir kita dari discovery ke innovation lalu ke asembling. Cara berpikir yang terakhir ini adalah cara berpikir yang menggunakan ilmu gathuk (Jawa). Meng-gathuk-kan orang yang punya sepeda motor atau mobil dengan orang yang memerlukan jasa transportasi melalui IT. Meng-gathuk-kan orang yang perutnya lapar dengan pemilik produk makanan dengan pemilik sepeda motor yang mau disuruh dengan upah melalui IT.

Dengan “ilmu gathuk”, saat ini banyak orang bisa mendapatkan rezeki tanpa harus bekerja di kantor atau di pasar, dan juga banyak orang malas tetapi punya duit yang dimudahkan.

Saat ini, cara-cara berpikir dengan “ilmu gathuk” telah tumbuh dengan pesat dan subur serta telah melahirkan karya-karya jasa ataupun produk benda-benda yang sangat nyata dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ilmu semacam ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa harus memiliki ijazah apa pun, termasuk ijazah dari PT.

Cara berpikir seperti inilah barangkali salah satu yang dibaca dan ditangkap Google dan Ernst & Young untuk berani merekrut siapa pun tanpa ijazah apa pun untuk bekerja dengannya.


Sistem pendidikan asembling
Atas dasar kondisi seperti itulah barangkali Jim Clifton merasa gelisah dan khawatir akan masa depan eksistensi PT dalam perannya sebagai penyedia tenaga kerja industri. Keahlian ilmu gathuk seperti itu ternyata “tak pernah” dan “tak perlu” diajarkan PT. Ilmu seperti itu dapat dipelajari siapa pun, di mana pun, dan kapan pun.

Kekhawatiran Jim Clifton barangkali “sangat berguna” untuk mendefinisikan ulang peran pendidikan tinggi dalam perubahan-perubahan alam dan kehidupan manusia di masa depan. Paling tidak, ada dua arus utama pendidikan tinggi yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.

Pertama, pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar semangat discovery. Artinya, pendidikan tinggi semacam ini mengorientasikan kegiatannya untuk dapat meraih “penemuan-penemuan” besar yang berguna bagi perubahan-perubahan kehidupan manusia di masa depan. Riset-risetnya dilakukan atas dasar “kerja kolektif” untuk diarahkan pada “penyelesaian masalah-masalah besar” dan “penemuan-penemuan besar”. Sehingga PT semacam ini jumlahnya memang harus dibatasi, termasuk jumlah mahasiswanya juga dibatasi pada mereka yang memang memiliki kemampuan dasar luar biasa (melalui seleksi yang ketat).

Untuk perguruan tinggi semacam ini, idealnya diselenggarakan atas basis subsidi, dalam arti mahasiswa tidak dipungut biaya alias gratis karena mereka kelak akan jadi pemandu perubahan kehidupan manusia. Setelah lulus mereka tidak dibiarkan mencari pekerjaannya sendiri, tetapi sudah dikaitkan dengan tugas-tugas besar yang harus dilakukan (semacam ikatan dinas).


Kedua, pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas semangat berpikir asembling, atau pendidikan yang diselenggarakan untuk melembagakan cara berpikir “perakit”, sehingga tugas utamanya melahirkan sebanyak-banyaknya tenaga ahli perakit yang sangat dibutuhkan oleh industri (dunia kerja).

Pendidikan seperti ini mungkin mirip pendidikan vokasi, tetapi bedanya terletak pada “cara berpikir” yang luas, lintas disiplin, dan kompetensi yang dihasilkannya mampu melahirkan produk-produk baru, baik berupa barang maupun jasa. Mungkin pendidikan semacam ini tepat disebut “pendidikan vokasi plus”.

Taiwan, Korea, dan China tampaknya telah memberi perhatian besar terhadap pengembangan pendidikan asembling semacam ini.

Dengan menyelenggarakan dua arus utama pendidikan tinggi semacam itu (discovery dan asembling), kekhawatiran atas kemungkinan bangkrutnya pendidikan tinggi tidak beralasan lagi. Selain eksistensi pendidikan tinggi tetap dapat dipertahankan, maka pendidikan tinggi dikembalikan lagi perannya sebagai pemandu atau penuntun peradaban manusia, bukannya sebagai pembebek (pengekor) apa saja yang telah dilakukan oleh dunia industri.

Sudaryono,
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
KOMPAS, 29 Agustus 2017