Tuesday, May 9, 2017

Kampus dan Radikalisme


KOMPAS edisi Minggu 7 Mei 2017 menyajikan headline "Rektor diminta Cegah Radikalisme". Ini permintaan Menristekdikti pada para rektor dalam acara Deklarasi Semangat Bela Negara dari Semarang untuk Indonesia di UNNES, Sabtu (6/5/2017) kemarin.

Hemat saya, seruan semacam ini baik, tapi tidak akan efektif. Mengapa? Karena seruan ini tidak berpijak pada analisis sosiologi yang sahih atas kemunculan radikalisme.

Pertama, kampus adalah pasar gagasan yang di era digital ini semakin menjadi market place of ideas. Kampus bertugas membangun kemampuan berpikir kritis bagi mahasiswa. Di kampus mereka belajar mengunyah berbagai gagasan untuk membangun gagasan baru mereka sendiri ––dalam lingkungan yang lebih terkendali.


Kedua, kebangkitan radikalisme adalah gejala yang bersifat global. Di Indonesia, radikalisme hampir selalu dikaitkan langsung dengan Islam, walau ini tidak dinyatakan secara terus terang. Dan cara ini justru berbahaya!

Kesalahan terbesar media utama (mainstream) bukan saja pada penyebaran hoax tapi pada penyembunyian fakta. Kesalahan media tidak hanya pencampuradukan kebenaran dengan kebathilan, tapi juga penyembunyian atas fakta kebenaran.

Radikalisme terjadi di mana-mana, termasuk di negara-negara yang mayoritas beragama Katolik, Kristen atau Budha dan Hindu. Ini juga sekaligus sering dikaitkan dengan rasisme. Di AS ras kulit putih Kristen menganggap kelompoknyalah yang paling patriotik.


Ketiga, penyebab kemunculan paham radikal itu hanya satu yaitu ketidakadilan alias ketimpangan, baik sosial, ekonomi, politik maupun hukum. Jadi sikap radikal itu bukan sebab, tapi akibat dari ketidakadilan dan ketimpangan yang dibiarkan terus terjadi oleh para penguasa yang seharusnya justru menegakkan keadilan.

Keempat, sekularisme ––sebagai paham yang memisahkan agama dengan politik–– yang dianut banyak negara-bangsa di dunia adalah paham radikal. Pancasilaisme sebenarnya juga merupakan paham yang radikal. Karena setiap isme apapun yang mampu menggelorakan dan inspiratif bagi para pendukungnya niscaya selalu bersifat radikal.


Kelima, yang menganut paham, sesungguhnya bukan hanya negara, manusia dan kelompok tapi juga lembaga. Bahkan Ivan Illich menyebut persekolahan ––sebagai lembaga–– telah dan sedang melakukan monopoli radikal atas sistem pendidikan. Inilah yang saya namakan sekolahisme. Hal yang terakhir ini adalah paham yang memperjuangkan persekolahan sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara pendidikan yang sah. Sama seperti paham radikal lain yang memposisikan diri sebagai paham yang paling benar dan penganutnya adalah paling patriotik.

Jadi, daripada sibuk dengan pencegahan munculnya paham radikal di kampus-kampus, lalu membubarkan organisasi yang dituding radikal, lebih baik Pemerintah memastikan penegakan keadilan tanpa pandang bulu. Termasuk meninggalkan paham sekolahisme yang memandang keluarga dan masyarakat bukan merupakan satuan pendidikan yang sah. Karena satu-satunya yang dianggap sah dan paling benar hanyalah sekolahisme.

Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid Ph.D
Guru Besar ITS, Surabaya
www.portal-islam.id, 8 Mei 2017

Friday, April 7, 2017

Pemisahan Agama dan Negara


Hubungan antara agama dan negara itu bukan permasalahan sederhana yang bisa diungkapkan dalam satu-dua kalimat sebagaimana isi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Barus, Sibolga, Sumatera Utara, Jumat pekan lalu (24/3). Sebab, hal itu dengan mudah dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Dalam sejarah pemikiran politik di tanah air, debat intelektual tentang hubungan agama dengan negara pernah dilakukan antara Soekarno dan Mohammad Natsir sebelum kita merdeka. Debat mereka berkisar sekularisme di Turki dan kitab Al-Islam wa Ushulul Hukm karya Ali Abdurraziq, seorang pemikir Islam dari Mesir pada zaman itu.

Debat hubungan agama dengan negara menjadi topik hangat dalam sidang-sidang BPUPKI ketika the founding fathers merumuskan falsafah bernegara kita, yang berujung dengan kompromi. Baik melalui Piagam Jakarta 22 Juni maupun kompromi pada 18 Agustus 1945 yang melahirkan kesepakatan Pancasila sebagai landasan falsafah bernegara kita.

M Natsir (kiri) dan Bung Karno (kanan).

Debat berulang dalam sidang konstituante yang berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang sekali lagi berupaya mencari jalan tengah, jalan kompromi yang dapat diterima semua golongan. Dekrit kembali ke UUD 1945 akhirnya diterima secara aklamasi oleh DPR hasil Pemilu 1955. Termasuk oleh Fraksi Partai Masyumi yang menerimanya sebagai “sebuah kenyataan” meski di konstituante partai itu memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.

Dengan diterimanya Pancasila sebagai landasan falsafah bernegara kita, negara Republik Indonesia (RI) adalah jalan tengah antara negara Islam dan negara sekuler. Indonesia tidak merdeka menjadi sebuah negara berdasar Islam dan juga tidak berdasar sekularisme yang seperti dikatakan Prof Soepomo dalam sidang BPUPKI, yakni “negara yang memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan”. Negara berasas falsafah Pancasila adalah kompromi yang dapat menyatukan pendukung Islam dengan pendukung sekularisme.

Jalan tengah yang bersifat kompromistis itu tidak perlu diutak-atik lagi dengan ajakan “pemisahan politik dengan agama” oleh Presiden Jokowi. Apalagi, ajakan tersebut diungkapkan tanpa memahami dengan sungguh-sungguh latar belakang historisnya dan implikasi-implikasi politiknya yang bisa mendorong kembalinya debat filosofis tentang landasan bernegara kita. Dalam konteks kita membangun bangsa dan negara dewasa ini, ajakan seperti itu lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat.

Prof Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Prof Zainal Abidin Ahmad (kanan).

Dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, ketuhanan ditempatkan dalam urutan kelima sesudah empat sila yang lain. Sila ketuhanan itu malah dapat diperas menjadi ekasila, yakni gotong royong. Dalam kompromi pada 22 Juni dan 18 Agustus 1945, sila ketuhanan ditempatkan pada urutan pertama, yang menandakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah fondasi utama kita dalam membangun bangsa dan negara.

Dalam konteks historis seperti itu, secara filosofis mustahil kita akan memisahkan agama dengan negara dan memisahkan agama dengan politik. Karena itu, saya dapat mengatakan bahwa ajakan Presiden Jokowi itu bersifat ahistoris atau tidak punya pijakan sejarah sama sekali. Para pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, H Agus Salim, KH Wahid Hasyim, dan Ki Bagus Hadikusumo semua berpendapat seperti itu.

Di Eropa pada zaman renaisans memang ada polemik pemisahan antara gereja dan negara (scheiding van kerk en staat/separation of church and state), tapi bukan pemisahan agama dengan negara. Institusi dan kepemimpinan gereja Katolik dengan institusi dan kepemimpinan negara memang sangat mungkin dipisahkan. Tetapi, pemisahan agama dengan politik adalah sesuatu yang sukar untuk dilakukan.

Bung Karno, Masyumi, M Natsir, Pancasila dan Bung Hatta.

Dr Notohamidjojo, seorang pemimpin Partai Kristen Indonesia di masa lalu, menulis dalam bukunya, Iman Kristen dan Politik, bahwa tidaklah mungkin agama Kristen dipisahkan dengan politik. Prof Zainal Abidin Ahmad, seorang tokoh Masyumi, menulis pula dalam bukunya, Membentuk Negara Islam. Dalam bukunya itu Zainal menyatakan, barang siapa bisa memisahkan gula dari manisnya, maka bisalah dia memisahkan Islam dari politik.

Ajaran Kristen, kata Notohamidjojo, ada di dalam otak dan hati pemeluk Kristen dan keyakinan itu sedikit banyaknya akan mempengaruhi sikap serta perilaku politik tiap pemeluk Kristen. Begitu juga agama Islam. Hanya orang yang otak dan hatinya sekuler (menganggap agama itu perkara sampingan) yang bisa memisahkan agama dengan politik. Selama seseorang itu sungguh-sungguh beriman dengan ajaran agamanya, mustahil baginya dapat memisahkan agama dengan politik.

Dalam membangun bangsa dan negara kita yang masih banyak ditandai perilaku korup para pemimpin dan politikusnya, memperkuat etik keagamaan dalam berpolitik justru menjadi sangat penting. Saya ingat ucapan filsuf Jerman Immanuel Kant: barang siapa mencari sistem moral yang paling kukuh, maka dia tidak akan mendapatkannya melainkan dalam ajaran agama. Saya berkeyakinan bahwa pandangan Kant itu sejalan dengan falsafah negara kita, Pancasila.

Yusril Ihza Mahendra,
Ketua Umum Partai Bulan Bintang
JAWA POS, 1 April 2017

Saturday, March 11, 2017

Konteks Kunjungan Raja Salman


Kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017 menjadi topik tren (trending topic), baik di media arus utama maupun media sosial selama beberapa minggu terakhir. Ini adalah babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi setelah kunjungan terakhir Raja Arab Saudi 47 tahun lalu.

Kunjungan ini memang fenomenal. Ini kunjungan kenegaraan oleh kepala negara sahabat yang terbesar sejak Indonesia merdeka. Jauh lebih besar daripada kunjungan Presiden Barack Obama pada 2010. Bagi Arab Saudi, kunjungan kenegaraan ke Indonesia kali ini juga kunjungan ke luar negeri terbesar dan terlama. Dengan jumlah anggota rombongan mencapai 1.500 orang, kunjungan ini jauh lebih besar daripada kunjungan ke Malaysia pada 26-28 Februari 2016 yang "hanya" diikuti sekitar 600 anggota rombongan.

Kunjungan fenomenal ini bukanlah sebuah kebetulan. Konstelasi politik global dan regional di Timteng (Timur Tengah) serta faktor-faktor ideosinkretik ikut melatarbelakangi kunjungan ini.


Perubahan konstelasi regional
Perbaikan hubungan antara AS (Amerika Serikat) dan negara-negara Barat pada umumnya dengan Iran seputar isu nuklir Iran mengubah total peta politik dan perimbangan kekuatan di Timteng. Puncaknya adalah ditandatanganinya Comprehensive Agreement on the Iranian Nuclear Program di Lausanne, 2 April 2015 oleh Iran dengan tujuh pihak (AS, Rusia, Perancis, Jerman, China, Inggris, dan Uni Eropa). Hubungan Arab Saudi (bersama lima negara Teluk lainnya) dengan  Iran dan AS (bersama negara Barat lainnya) adalah segitiga hubungan yang sangat unik. Segitiga hubungan ini menjadi pilar konstelasi politik dan perimbangan kekuasaan di Timteng.

Arab Saudi adalah negara terbesar di Timteng dan praktis menjadi sekutu utama AS di Timteng sejak Revolusi Iran 1979. Intensitas saling ketergantungan kedua negara sangat tinggi. Bagi Saudi, AS adalah penyuplai senjata dan sistem pertahanan utama. Pada periode 2011-2015, Saudi adalah pembeli terbesar alutsista dari AS. Selain itu, AS adalah penyedia payung politik dan keamanan utama yang menjadikan Saudi negara teraman di Timteng selama ini.

Sementara itu, bagi AS, Saudi adalah penyuplai minyak utama dan salah satu dari pemegang terbesar surat utang Pemerintah AS. Menurut data resmi Pemerintah AS, Saudi memiliki surat utang Pemerintah AS senilai 116,8 miliar dollar AS dengan total kepemilikan dana dan aset di AS mencapai sekitar 750 miliar dollar AS. Diyakini bahwa langkah apa pun yang akan dilakukan Saudi untuk menggerakkan aset sebesar itu di AS, akan memiliki dampak luas terhadap perekonomian AS secara keseluruhan.


Sementara itu, AS dan Iran tak pernah memiliki hubungan diplomatik resmi sejak Revolusi Iran. Selama beberapa dekade AS melihat Iran sebagai salah satu ancaman utama. AS menganggap Iran, melalui proksi-proksinya, sebagai sponsor utama terorisme di Timteng. Presiden Bush bahkan menyebut Iran bagian dari "persekutuan iblis" (axis of evil). Manifestasi paling nyata dari perseteruan AS-Iran adalah isu program nuklir Iran yang berangkat dari dugaan bahwa Iran memiliki aspirasi membangun persenjataan nuklir.

Di lain pihak, hubungan Saudi-Iran selalu kental dengan persaingan pengaruh di kawasan Timteng. Persaingan itu menjadi semakin kental karena bernuansa rasial (Arab-Persia) dan sektarian (Sunni-Syiah). Saudi menganggap Iran sebagai bahaya nyata, bahkan mungkin lebih nyata ketimbang Israel. Faktor keislaman (baca: Organisasi Kerja Sama Islam) faktanya adalah satu-satunya faktor yang menjadikan kedua negara tetap memiliki komunikasi resmi selama ini.

Dengan konstelasi yang demikian, perbaikan hubungan AS-Iran pasca April 2015 jelas seperti mimpi di siang bolong bagi Saudi. Ini menjadikan Saudi sadar bahwa mereka tidak dapat lagi bergantung sepenuhnya kepada sekutu Barat, khususnya AS. Ini menyadarkan Saudi untuk membangun kembali silaturahmi dan persekutuan dengan kekuatan-kekuatan dunia lainnya yang selama ini terabaikan. Dalam hal ini, negara-negara besar di dunia Islam adalah pilihan paling realistis.

Arah baru ini terekam jelas saat Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi melakukan kunjungan kehormatan  pertama kali kepada Raja Salman di Jeddah, Mei 2015. Dalam pertemuan itu, Raja Salman menegaskan keinginannya memperkuat kembali hubungan bilateral dengan negara-negara Islam. "On the top of the list is Indonesia (nomor satu dalam daftar itu adalah Indonesia)," ucap Raja Salman ketika itu.


Babak baru hubungan bilateral
Melihat konstelasi politik yang berkembang di kawasan Timteng itu pastilah bukan suatu kebetulan jika Presiden Joko Widodo memerintahkan Menlu Retno Marsudi melakukan kunjungan ke Arab Saudi pada Mei 2015, hanya empat bulan sejak Raja Salman naik takhta. Dalam kunjungan tersebut, Menlu Retno diterima oleh Raja Salman dan menjadikannya pejabat tinggi perempuan pertama dari negara sahabat yang diterima langsung oleh Raja Salman.

Kunjungan Menlu Retno itu disusul dengan kunjungan yang lebih tinggi dengan kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi kepada Raja Salman pada September 2015. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi menjadi kepala negara pertama yang disambut langsung Raja Salman di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi dianugerahi penghargaan Star of the Order of King Abdulazis Al-Saud, penghargaan yang sama dengan yang pernah diberikan Raja Arab Saudi kepada Presiden Obama sebelumnya.


Kunjungan yang merupakan babak baru dalam hubungan bilateral ini muncul seperti gayung bersambut bagi kedua negara. Bagi Indonesia, kunjungan itu sejalan dengan strategi Presiden Jokowi memperluas pasar perdagangan dan sumber investasi bagi Indonesia. Kunjungan itu sekaligus membuka jalan bagi Indonesia, sebagaimana diharapkan umat Islam di Indonesia, agar Indonesia dapat memainkan peran lebih besar di dunia Islam.

Mengingat jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi mendekati angka 500.000, tidak terhindarkan, isu perlindungan TKI di Saudi tetap menjadi salah satu isu penting dalam peningkatan hubungan bilateral ini. Namun, Presiden Jokowi dan Menlu Retno jelas ingin membawa hubungan kedua negara ke babak baru "beyond migrant workers issue". Hubungan bilateral yang selama ini banyak "tersandera" oleh isu-isu perlindungan TKI, harus mulai merambah ke isu-isu lebih strategis seperti isu ekonomi, keamanan internasional, kerja sama pertahanan dan penguatan OKI.

Bagi Arab Saudi, tidak terelakkan, kunjungan Presiden Jokowi dan Menlu Retno pada 2015 mengirimkan pesan bahwa Indonesia adalah "friend indeed, friend in need (sahabat sejati yang hadir saat dibutuhkan)" bagi Arab Saudi. Sebagai respons atas kunjungan tersebut, jumlah pertukaran kunjungan tingkat tinggi di antara kedua negara dalam dua tahun terakhir mencapai intensitas tertinggi dalam beberapa dekade.

Demi menghormati tamu dari Kerajaan Arab Saudi, Bu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan pun "terpaksa" memakai kerudung.

Faktor Raja Salman
Indonesia memiliki tempat khusus di hati Raja Salman. Saat menjadi Gubernur Riyadh selama 48 tahun, beliau selalu hadir dalam resepsi diplomatik dalam rangka HUT RI yang diselenggarakan oleh KBRI Riyadh. Hal ini selalu membuat negara lain "cemburu". Dalam kehidupan dan tata krama diplomatik, kehadiran tingkat tinggi dalam resepsi diplomatik suatu negara adalah simbol pentingnya negara itu bagi pemerintah setempat.

Raja Salman, saat itu masih berstatus pangeran, adalah inisiator pembentukan rumah sosial khusus wanita di Riyadh untuk menampung dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi tenaga kerja wanita asing. Hal ini membuat penyelesaian masalah tenaga kerja wanita (TKW) di Riyadh dan sekitarnya jauh lebih mudah dibandingkan di wilayah Jeddah dan sekitarnya. Pada masa beliau menjadi menteri pertahanan tahun 2014, untuk kali pertama Indonesia-Arab Saudi menandatangani perjanjian kerja sama di bidang pertahanan.

Alasan Raja Salman memiliki perhatian khusus kepada Indonesia ini mendapatkan jawabannya saat beliau menerima Menlu Retno pada Mei 2015. Beliau memulai percakapannya dengan kalimat, "Bangsamu adalah bangsa orang-orang baik." Beliau menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi beliau saat masih kecil. Pengalaman-pengalaman itu berbekas mendalam pada diri beliau.

Raja Salman bin Abdulaziz dicium keningnya oleh Sheikh Hussain Yee Abdullah, Kepala Mubaligh PERKIM, Kuala Lumpur, Malaysia.

Sejarah menunjukkan bahwa jauh sebelum Arab Saudi mengalami oil boom dan menjadikannya salah satu negara terkaya di dunia, bahkan jauh sebelum negara Arab Saudi terbentuk, masyarakat Indonesia sudah ada yang bermigrasi ke dua Tanah Suci, Makkah dan Madinah. Mereka bermukim di kedua Tanah Suci sebagai santri, ulama, dan syeikh di berbagai madrasah di Tanah Suci. Merekalah orang-orang yang memakmurkan dan merawat kedua tempat suci saat Arab Saudi belum memiliki kemampuan merawatnya.

Setidaknya terdapat tiga ulama Indonesia yang pernah menjadi imam Masjidil Haram, yaitu Syeikh Junaid al-Betawi, Syeikh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, dan Syeikh Ahmad Khatib al-Minagkabawi. Bahkan, pendiri dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, keduanya belajar ilmu keislaman di Makkah.

Dengan gambaran yang demikian, kunjungan fenomenal Raja Salman ke Indonesia bukanlah suatu kebetulan. Selain karena faktor Raja Salman pribadi, faktor politik internasional dan kepiawaian Presiden Jokowi memanfaatkan momentum pun ikut melatarbelakanginya. Masalahnya kemudian, bagaimana kita bisa memanfaatkan kunjungan ini bagi keuntungan kedua negara.

Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud bersama Presiden Joko Widodo.

Keberhasilan pelaksanaan kunjungan ini, termasuk kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangani, adalah satu hal. Namun, ukuran yang lebih penting bagi keberhasilan kunjungan ini baru bisa dilihat jika terdapat peningkatan secara konsisten dalam beberapa tahun ke depan.

Seberapa banyak saling kunjungan tingkat tinggi, seberapa banyak terjadi kenaikan volume perdagangan bilateral, seberapa banyak investasi Arab Saudi di Indonesia, seberapa banyak kedua negara bisa mengambil peran bersama di forum OKI (Organisasi Konferensi Islam), seberapa banyak kedua negara dapat mengambil inisiatif bersama untuk kebaikan dunia Islam, dan lain-lain.

Momentum sudah diciptakan. Saatnya semua komponen bangsa di kedua negara mengambil peran untuk mengisinya. Bukan hanya pemerintah (first tract diplomacy), melainkan juga masyarakat luas (second track diplomacy). Selamat datang Raja Salman!

Lalu Muhamad Iqbal
Pengamat Isu-isu Strategis,
Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri RI
KOMPAS, 1 Maret 2017


Signifikansi Kunjungan Raja Salman

Sejak kedatangan Raja Faisal bin Abdul Aziz pada Juni 1970, 47 tahun yang lalu, sampai kemarin belum ada Raja Saudi yang berkunjung ke Indonesia. Hal itu berbeda dengan Indonesia yang semua presidennya sejak Soekarno sampai Joko Widodo pernah berkunjung ke Arab Saudi. Arab Saudi cenderung mengabaikan Indonesia. Yang menarik peran diplomasi Saudi di Indonesia lebih didominasi atase agama.

Sampai hari ini, Kedutaan Arab Saudi di Jakarta tidak menempatkan seorang atase perdagangan. Indonesia cenderung dipersepsikan imajiner oleh negara tersebut. Hubungan bilateral kedua negara lebih kepada isu primordialisme. Hal itu sah-sah saja. Bukankah kemerdekaan Indonesia pertama-tama diakui oleh bangsa-bangsa Timur Tengah, di antaranya Arab Saudi, di saat Barat hanya bisa diam?

Tidak ada alasan kuat bagi Arab Saudi untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis. Lihat saja 29% kebutuhan minyak dalam negeri Indonesia diimpor dari Arab Saudi dan jumlah itu diyakini akan terus meningkat. Kedatangan Raja Salman diharapkan bukan hanya spektakuler dalam jumlah rombongan yang dibawa, sekitar 1.500 orang, di antaranya 25 pangeran, dan 10 menteri, juga spektakuler dalam nilai investasi. Mudah-mudahan US$25 miliar investasi yang direncanakan hingga 5 tahun ke depan dapat terealisasi.

Raja Salman bin Abdulaziz bersama Ketua DPR-RI, Setya Novanto.

Pertimbangan Saudi
Saat ini sangat sulit bagi Arab Saudi menjadikan Amerika Serikat sebagai main reference. Bukan hanya Trump effects yang 'fasis' dengan negara-negara Timur Tengah dan Islam lainnya, walaupun Arab Saudi bukan bagian dari tujuh negara yang dilarang masuk AS. Namun, geliat ekonomi Asia yang perlahan tapi pasti telah mengagetkan bukan hanya Amerika, melainkan juga Eropa secara keseluruhan. Jadi, masalah kawasan juga menjadi pertimbangan yang penting bagi Saudi.

Konflik Suriah yang tidak jelas muaranya membuat posisi Saudi agak sulit. Amerika dalam kasus Suriah sulit untuk diandalkan. Padahal, ketika terjadi konflik-konflik di Timur Tengah, negara-negara Islam, dan negara-negara dunia ketiga lainnya, biasanya Amerika vs Rusia yang menjadi pemutus dan pengadilnya. Khusus untuk kasus Suriah berbeda. Amerika hari ini sangat sibuk dengan masalahnya sendiri.

Sebanyak 34 aliansi militer di bawah komando Riyadh tampaknya belum ampuh menggoyahkan pemerintahan Basyar Assad yang dibekingi Iran dan promotornya, Rusia. Indonesia bermain cukup cantik dengan tidak bergabung dalam aliansi militer tersebut dan tidak pula bermakmum kepada Iran. Saya melihat, Arab Saudi mencoba 'meminang' Indonesia dengan 'mahar' primordialisme yang progresif seperti kuota haji, kerja sama pendidikan, dan sosial budaya serta kemitraan strategis seperti investasi ekonomi dan keamanan.


Dalam hal ini pemerintahan Jokowi bisa memainkan dua peran sekaligus. Peran pertama kepentingan politik pemerintahannya dan peran kedua tentunya kepentingan nasional Indonesia. Untuk kepentingan politik, Presiden Jokowi harus betul-betul memanfaatkan kunjungan Raja Salman sebaik mungkin. Saat ini ada persepsi masif bahwa pemerintahan sekarang diduga kurang mesra dengan umat Islam. Seolah-olah dipersepsikan ada perseteruan istana versus umat Islam. Belum lagi ditambah isu Tiongkokisasi. Kunjungan Raja Salman dengan jumlah rombongan yang fantastis diangkut dengan tujuh pesawat Boeing berbadan besar bisa 'dibungkus' untuk menepis isu tersebut.

Untuk kepentingan nasional Indonesia, banyak sekali yang harus diperoleh dari kunjungan ini. Selain masalah kuota haji, juga harus dibahas ketenagakerjaan, pendidikan, dan budaya. Terkait dengan masalah pendidikan, tak sebanding jumlah mahasiswa Arab Saudi di Indonesia dengan yang ada di Malaysia. Apalagi jumlah mahasiswa mereka di Indonesia tak sebanding dengan jumlah pelajar Indonesia di Arab Saudi yang mencapai ribuan. Padahal Indonesia punya kampus-kampus hebat seperti UI, ITB, dan UGM.


Dialektika global
Selain itu, pemerintah harus meyakinkan Arab Saudi untuk membuka ruang investasi ekonomi yang besar di negeri ini. Nilai investasi Arab Saudi di Indonesia berada pada urutan ke-57 di bawah Afrika Selatan. Saya yakin, jika hal itu bisa dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi, bukan tidak mustahil sekali mendayung dua-tiga pulau terlampaui, baik kepentingan politik maupun kepentingan nasional.

Sebetulnya Saudi pun sangat berkepentingan datang ke Indonesia. Mungkin ada yang bertanya, "Kenapa Raja Salman, raja dari sebuah kerajaan dengan hukum Islam yang sangat ketat, malah berlibur ke Bali?" Menurut analisis saya, Raja Salman sangat cerdas dan piawai membangun dialektika logika global. Saat ini ada kecenderungan penelitian ––belum tentu benar juga adanya–– bahwa gerakan terorisme dan radikalisme di dunia internasional, akar genealoginya berasal dari paham Wahabisme yang literal dan puritan.

Pendapat itu sangat menyudutkan dan merugikan pemahaman keagamaan yang hidup di Arab Saudi. Dengan berkunjungnya Raja Salman ke Bali, destinasi wisata kelas wahid di dunia, hemat saya, Saudi ingin mengatakan kepada dunia, "Kami bangsa yang sangat human. Buktinya kami berlibur ke Bali." Investasi Saudi di Indonesia tidak berada pada angka yang membanggakan. Sangat jauh di bawah Tiongkok dan Jepang. Meminang Indonesia harus dimulai dari pintu investasi yang besar. Di era seperti ini, teori hubungan internasional mengatakan national security sebuah bangsa dan aliansinya dibangun berdasarkan ketahanan ekonomi.

Terakhir, primordialisme kunjungan Raja Salman ke Indonesia serasa hambar. Tak ada kerja sama atau pertemuan khusus antara pihak kerajaan dan pimpinan ormas Islam serta para ulama. Atau bisa jadi, ini justru merupakan bagian dari strategi humannya Arab Saudi seperti layaknya Bali dijadikan destinasi liburan.

Abdul Muta’ali,
Direktur Pusat Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia
MEDIA INDONESIA, 1 Maret 2017