Demokrasi di Persimpangan: Prabowo, Jokowi, dan Masa Depan Politik Indonesia

Peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam dinamika politik Indonesia. Berbagai peristiwa terkini memberikan petunjuk mengenai arah politik yang mungkin ditempuh pemerintahan baru.

Artikel ini menganalisis tiga peristiwa utama: pertemuan antara Prabowo dan Megawati, kunjungan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke rumah Jokowi, dan intimidasi terhadap penulis esai yang mengkritik Prabowo.

Melalui lensa teori politik dan referensi akademik terkini, kita dapat memproyeksikan kemungkinan arah politik Indonesia ke depan.

Politik Simbol dan Gestur Kekuasaan
Peristiwa menarik yang berhasil dipotret dan direkam para jurnalis kita dalam pekan kemarin menjadi data dan informasi yang penting untuk dikaji, bahkan dalam kajian ilmiah akademik.

Tentu saja tujuannya adalah memahami dan memprediksi bagaimana perpolitikan negara ini ke depan. Satu dari tiga sorotan media di pekan lalu adalah pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Pertemuan Prabowo dan Megawati pada 7 April 2025 di kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta, memiliki makna simbolis yang dalam. Dalam teori politik, pertemuan semacam itu dapat dilihat sebagai upaya elite settlement, yaitu kesepakatan antara elite politik, untuk mencapai stabilitas politik (Burton & Higley, 1987).

Pertemuan empat mata selama 1,5 jam tersebut tidak hanya membahas hubungan pribadi, tetapi juga strategi politik ke depan.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, meski berada di luar pemerintahan, PDIP mendukung jalannya pemerintahan Prabowo. Hal itu menunjukkan adanya hubungan kooperatif antara kedua partai besar tersebut.

Sowan Para Menteri: Loyalitas Ganda dan Bayang-Bayang Jokowi
Media kita juga menyoroti fenomena menarik, yaitu beberapa menteri Presiden Prabowo sowan ke kediaman Joko Widodo di Solo, bersamaan dengan kepergian Presiden Prabowo menjalankan tugas negara ke luar negeri.

Artinya, sowan beberapa menteri itu pada saat Prabowo tidak di tanah air. Maka, pasti menjadi menarik untuk dicermati.

Fenomena sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang mengunjungi Jokowi di Solo selama kunjungan kenegaraan Prabowo pada 9 hingga 15 April 2025 menimbulkan pertanyaan mengenai loyalitas politik. Para menteri menyebut Jokowi sebagai “bos” mereka, menunjukkan adanya hubungan yang lebih dari sekadar hubungan kerja.

Dalam konteks teori shadow power, yang mana individu atau kelompok memiliki pengaruh meskipun tidak memegang jabatan resmi, kunjungan itu mencerminkan bahwa Jokowi tetap memiliki pengaruh signifikan dalam politik Indonesia (Higley & Burton, 2006). Hal itu dapat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah dan dinamika koalisi politik.

Intimidasi Terhadap Penulis Esai: Awal Represi atau Anomali?
Sorotan media yang ketiga adalah adanya insiden intimidasi terhadap Hara Nirankara, penulis esai yang mengkritik Prabowo. Itu menimbulkan kekhawatiran mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, represi terhadap kritik dapat menjadi indikator awal menuju otoritarianisme (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Meski identitas pelaku belum terkonfirmasi, tindakan itu menciptakan suasana ketakutan dan dapat menghambat partisipasi publik dalam diskursus politik. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi citra pemerintah di mata masyarakat dan komunitas internasional.

Prediksi Politik Indonesia ke Depan
Berdasar analisis di atas, terdapat beberapa prediksi mengenai arah politik Indonesia. Tentu prediksi ini bisa menjadi bahan diskusi panjang berikutnya, terutama jika kita berada pada posisi yang berbeda. Namun, artikel ini ditulis dalam posisi netral. Hanya, analisis dilakukan secara kritis. Berikut catatan kecilnya.

Pertama, transisi kekuasaan yang tidak sempurna. Loyalitas ganda para menteri dan hubungan kooperatif antara PDIP dan Gerindra menunjukkan bahwa transisi kekuasaan mungkin tidak sepenuhnya mulus. Hal itu dapat menyebabkan ketidakstabilan politik jika tidak ditangani dengan bijaksana.

Kedua, dominasi elite dan potensi populisme. Keterlibatan aktif elite politik seperti Jokowi dalam urusan pemerintahan dapat memperkuat dominasi elite dan membuka peluang bagi munculnya politik populis. Hal itu dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan hubungan dengan masyarakat.

Ketiga, ancaman terhadap kebebasan sipil. Insiden intimidasi terhadap penulis esai kritis menunjukkan bahwa kebebasan sipil mungkin terancam. Jika tidak ada langkah konkret untuk melindungi kebebasan berpendapat, Indonesia berpotensi mengalami kemunduran demokratis.

Penutup: Menjaga Keseimbangan Demokrasi
Perkembangan politik saat ini menuntut kewaspadaan dari semua elemen masyarakat. Penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan kebebasan sipil. Peran aktif masyarakat sipil, media independen, dan akademisi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya.

Hanya dengan demikian, Indonesia dapat menghindari jebakan otoritarianisme dan memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Ulul Albab
Ketua ICMI Orwil Jawa Timur,
Akademisi Unitomo
Harian Disway, 17 April 2025

Penguasa Indonesia Hanyalah Budak Oligarki

Taipan etnis China, saat ini sudah bisa mengendalikan pemerintah, menguasai Indonesia dalam faktor teknis dan strategis, kepentingan publik di semua lini, dari sektor hulu hingga ke sektor hilir.

Taipan etnis China pada era Orde Lama dan Orde Baru hanya fokus pada bidang ekonomi yang terbatas dan elitis, kini sudah merambah ke semua sektor dan menguasai hajat hidup rakyat banyak.

Bisnisnya pun sudah diamankan dengan menggunakan aparat yang ditopang dengan undang-undang untuk mengembangkan gurita bisnisnya. Mereka semakin digdaya baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam hal penyelenggaraan negara.

Kekuatan kapitalistiknya sudah mampu mengatur konstitusi dan demokrasi. Dunia usaha yang mewujud menjadi oligarki, terus terstruktur, sistematik dan masif mengendalikan pemerintah dan negara.

Sumber daya manusia baik pejabat maupun rakyat serta sistem yang menghasilkan produk politik dan hukum, hampir sempurna telah dikuasai etnis China dalam tataran individu, kelompok dan sebagai representasi negara yang menjadikan kekuatan kapitalnya sebagai dasar, cara untuk menguasai Indonesia.

Tak puas dengan menguasai sumber daya alam meliputi minyak, emas, batubara hingga nikel. Mereka sudah merambah retail bisnis kecil seperti Alfamart, Indomaret, dan lain-lain, telah masuk hingga di pelosok pedesaan.

Bisnis bukan hanya terpusat pada industri perkotaan, namun merambah sampai ke pelosok-pelosok desa. Dari laut hingga ke pegunungan, dari sawah hingga ke perkebunan, tak lagi menyisakan kekayaan bagi rakyat Indonesia.

Sangat tragis hampir 80% lahan di Indonesia dikuasai oleh hanya 1% dari seluruh rakyat Indonesia, tak lebih dari 25 orang pengusaha.

Hanya dalam 2 (dua) periode kepemimpinan rezim Jokowi, oligarki korporasi yang dipimpin etnis China seperti 9 (sembilan) Naga telah hampir sempurna menguasai hajat hidup orang banyak.

Ekonomi nasional terkapar dengan beban utang yang menggunung, sementara institusi negara seperti Partai Politik, DPR-MPR, MA, Kejagung, MK, TNI-POLRI hingga KPU, tak lepas dari pengaruh oligarki, sang pemilik modal besar yang sudah terjun ke ranah politik.

Bahkan Pemilu dan Pilpres 2024 sudah direkayasa sedemikian rupa hingga hasilnya sudah santer terdengar meski pesta demokrasi belum dilaksanakan. Bahkan Pemilu, Pilpres 2029 dan 2034 sudah dalam skenario yang sistematis terorganisir untuk bisa menentukan siapa presiden dan pemerintahannya yang akan datang, yang digadang-gadang bisa menjadi boneka dan ternak- ternak oligarki.

Konstitusi dan demokrasi bisa dibeli, bahkan semua politisi, birokrat hingga presiden tak bisa lepas dari keinginan etnis China yang bertransformasi sebagai mafia oligarki. Dan pada akhirnya mereka akan melakukan kolonialisasi dan aneksasi terhadap NKRI.

Serbuan TKA yang disambut karpet merah, jerat utang dan penguasaan ekonomi politik China, memberi tanda SOS bagi keberadaan dan keberlangsungan NKRI. Hal ini jelas menjadi tanda-tanda akan adanya upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negeri jajahan China. Dalam bahasa yang getir, mereka akan mentransformasi dari Indonesia menjadi Indo-China.

Taipan etnis China yang tidak ada kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan RI, bahkan sebagian besar sebagai pengkhianat telah menjadi penguasa yang seolah-olah menjadi pemilik yang sah negeri ini.

Dominasi dan hegemoni etnis China dalam ekonomi politik nasional menjadi cermin bobroknya mentalitas pemimpin dan pejabat di negeri ini.

Perilaku menyimpang berupa korupsi, tradisi suap, dan upaya menghalalkan segala cara demi memenuhi ambisi dan tujuan meraih jabatan serta kekayaan telah menjadi konspirasi jahat antara taipan oligarki China yang meluas ke semua lini pejabat birokrasi.

Oligarki hitam yang eksploitatif berselingkuh dengan para pejabat bermental bejat. Kekuasaan para pelacur dan pengkhianat-pengkhianat bangsa Indonesia ini, perlahan tapi pasti telah mengancam kedaulatan NKRI yang akan membawa Indonesia ke dalam jurang kehancuran.

Rakyat pribumi dipinggirkan dalam selimut kemiskinan dan hidup menderita, sementara segelintir orang dan kelompok mereka berpesta pora menikmati kekayaan dan fasilitas negara.

Sepatutnya bangsa Indonesia sadar bahwa negerinya diambang kehancuran dalam genggaman negeri tirani China Komunis.

Rakyat harus berani, bangkit dan bersatu untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan revolusioner. Akankah rakyat Indonesia memahami dan menyadari substansi realitas penguasa saat ini ?! Bahwa sejatinya penguasa Indonesia saat ini hanyalah budak kapitalis Taipan Oligarki.

Sutoyo Abadi
Koordinator Kajian Politik Merah Putih
FNN, 03 November 2024

Mengapa Prabowo Ingin Menjadi Presiden?

Analisa Geopolitik untuk Indonesia

Buat kawan-kawan Nasionalis yang masih belum bosan membela NKRI, silahkan simak benang merah konspirasi politik di bawah ini.

Apa yang nampak di permukaan hanya sebagian hal saja, namun kepingan "puzzle" yang disatukan dari berbagai sumber, bisa menjadi bahan perenungan untuk perjalanan ke depan bangsa ini.

Sengkarut Politik semenjak hadirnya Jokowi hingga hari ini bukan tiba-tiba datang dari langit. Namun dari "langitlah" Jokowi dilindungi dan dijaga hingga hari ini dan kelak.

Silahkan disimak, dibaca pelan-pelan sampai akhir bagian serinya. Meski panjang tetapi inilah kenyataan di bawah permukaan yang sebagian kita tidak mengetahuinya. Bukan sebagai pembenaran, namun sebagai referensi agar kita paham ada hal besar saat kita sibuk memperdebatkan hal kecil.

Dirangkum dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri. Dari info yang jarang mau dimuat oleh media mainstream.

Selamat membaca:

Mengapa Prabowo ingin jadi Presiden? Bukan hanya ingin tapi berambisi. Tahu kan, apa itu ambisi? Sesuatu yang sangat diharapkan dan untuk itu akan diperjuangkan dengan at all cost.

Lalu apa motivasinya? Apakah benar karena ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara? Dengan berbagai sudut pandang akhirnya bisa disimpulkan lebih mengarah pada dendam masa lalu.

Yang harus diketahui bahwa Prabowo lahir dari keluarga elite dan intelek. Ayahnya Soemitro Djojohadikusumo, dikenal sebagai Begawan Ekonomi dan kakeknya, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, anggota BPUPKI, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua DPA pertama. Jadi baik kakeknya maupun ayahnya adalah bangsawan dan cendekiawan.

Walau masa remajanya banyak di luar negeri karena harus mengikuti ayahnya yang buronan politik Orla rezim Soekarno namun ketika berangkat dewasa Prabowo berada di Ring-1 kekuasaan Soeharto. Karena ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo sebagai arsitek pembangunan ekonomi Orde Baru, tentu sangat dipercaya oleh Soeharto.

Soemitro Djojohadikusumo (kiri) dan Raden Mas Margono Djojohadikusumo.

Alasan rasa hormat Soeharto kepada Soemitro lah yang meminta agar putranya, Prabowo menjadi menantunya. Sejak itu Prabowo menjadi menantu dari orang nomor 1 di negeri ini yang berkuasa dengan sangat otoriter. Karier Prabowo di militer sudah dapat ditebak. Ia menjadi rising star. Pangkatnya naik cepat dan mendapat kedudukan terhormat di Militer.

Sebagai anak bangsawan dan cendekiawan, dan tumbuh berkembang sebagai menantu Presiden, secara psikologis telah membuat Prabowo menjadi orang yang sangat tinggi pride-nya. Rasa bangga dirinya sangat tinggi. Dia tidak pernah siap untuk dilecehkan atau dikecilkan oleh orang lain.

Chaos Mei 1998 yang membuat Soeharto harus lengser dan sampai kini masih menjadi mendung gelap siapa dibalik chaos itu. Siapa yang paling bertanggung jawab atas chaos Mei 1998?

Prabowo Subianto sebagai perwira Kopassus bersama teman-temannya.

Yang pasti setelah itu Prabowo diberhentikan oleh Panglima ABRI. Mungkin seumur negeri ini hanya Prabowo satu-satunya Perwira Tinggi TNI yang diberhentikan oleh TNI. Namun kebijakan TNI tetap berlaku umum bahwa masalah internal hanya TNI yang tahu. TNI tidak pernah membocorkan alasan pemberhentian Prabowo. Ini sudah menjadi tradisi militer, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain.

Namun yang pasti pemberhentian itu berkaitan dengan doktrin TNI patuh kepada pemimpin Nasional yang juga menjadi kehormatan bagi seluruh prajurit TNI. Justru karena pemberhentian sebagai Pati TNI itu membuat Prabowo sakit hati kepada atasannya. Namun dia tidak berdaya untuk melawan karena memang tidak punya nyali seperti Qaddafi sang Kolonel yang mengkudeta Raja Idris di Libya.

Prabowo memilih untuk menerima dan menjauh dari hiruk pikuk politik. Dia pergi ke Yordania membantu usaha adiknya (Hashim Djojohadikusumo). Kebetulan Raja Yordania, Abdullah II adalah sahabat Prabowo dulu waktu ikut training di Fort Benning yang dikenal sebagai lembaga pendidikan militer paling bergengsi di Amerika Serikat yang khusus mencetak pasukan ahli teror kota dan perang kota.

Prabowo sebagai Cawapresnya Megawati saat Pilpres 2009.

Bahwa kemudian Hashim lah yang memotivasi Prabowo untuk mendirikan partai dan mencalonkan diri sebagai Presiden. Ini diajukan oleh Hashim setelah dia dijebak Sandiaga Uno dan Edwin Suryajaya (adik dari Edward Suryajaya, Bendahara Golkar) lewat skema Hostile Takeover dan akhirnya kalah dengan terpaksa melepas bisnis Tambang Batubaranya di PT Adaro.

Kasus ini sempat digelar di Pengadilan Singapore dan akhirnya Hashim kalah. Hashim dendam dengan kekalahan ini. Prabowo juga dendam karena dia tersingkir sebagai Pati TNI, dan karenanya setuju dengan ide Hashim. Disinilah faktor dendam menjadi lebih dominan.

Sejak partai Gerindra didirikan, Hashim bertindak sebagai financial resource bagi Prabowo. Tahun 2009 pasangan Mega-Prabowo tidak berdaya menghadapi SBY yang didukung oleh Aburizal Bakrie (ARB). Hashim tahu bahwa kekalahan Paslon Mega-Prabowo sama dengan kekalahannya atas Adaro. Semua karena ada harimau besar dibalik ARB yaitu Nathaniel Philip Rothschild (Nat).

Nathaniel Philip Rothschild (Nat) bersama salah seorang partnernya.

Mr Nat adalah anggota dari keluarga terkaya Yahudi. Buyutnya bernama Mayer Amschel Bauer Rothschild merupakan penggerak utama Zionist dan pendana terjadinya migrasi besar-besaran bangsa Yahudi dari seluruh dunia kembali ke Tanah Palestina, dan akhirnya terbentuklah Negara Israel.

Mr Nat sendiri dikenal sebagai konglomerat tambang terbesar di dunia. Buyutnya juga adalah pendiri bursa emas di London dan pendiri The Fed (Bank Central Amerika). Nat didukung oleh sumber pendanaan Yahudi dari hasil menguras SDA di seluruh dunia, seperti Abu Dhabi Investment Council, Schroders Investment Management Limited, Standard Life Investments, Taube Hodson Stonex LLP, Artemis Investment Management LLP, dan Robert Friedland.

Menurut cerita kalangan Fund Manager dunia, sumber pendanaan Nat itu assetnya lebih besar dari GNP Amerika. Jadi benar-benar the real power.

Nathaniel Philip Rothschild (Nat), Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie (ARB).

Pada September 2012 Hashim kali pertama bertemu dengan Mr Nat di Restaurant Belvedere yang berada di Holland Park, London. Pertemuan keduanya ‘dicomblangi’ oleh teman Hashim yaitu Robert Friedland seorang konglomerat tambang AS dan pemegang saham terbesar di beberapa lembaga keuangan di Eropa dan Amerika.

Setelah itu Hashim bergabung dengan Mr Nat. Penyebabnya karena Mr Nat bertikai dengan sohibnya ARB di Bumi Resource PLC yang listed di Bursa London. Mr Nat menguasai saham Bumi Resource PLC melalui anak perusahaannya bernama Vallar. Awalnya ARB dimanfaatkan oleh Nat untuk menguasai tambang batu bara di Indonesia dan karenanya Nat mendukung SBY sebagai Capres tahun 2004, dimana ARB di belakang SBY.

Kelihatannya awal pertikaian antara ARB dan Mr Nat terjadi ketika ARB telah menjadi Ketua Umum Golkar dan bermitra dengan China Investment Corporation (CIC). ARB tidak lagi sebagai loyalis Mr Nat karena sudah di back up oleh CIC. Dia ingin bersama CIC menguasai tambang batu bara di Indonesia dan mendepak Mr Nat di Bumi Resource PLC, dan tentu ingin menguasai Freeport karena PT Bumi Resource juga adalah pemegang saham Freeport. Itu sebabnya ARB menggunakan Golkar sebagai kendaraan untuk menjadi Presiden RI.

Nat tidak bisa menerima sikap ARB tersebut. Maka perang tidak bisa dielakkan. Awalnya ARB tersingkir dari Bumi Resource PLC namun ARB melawan. Setelah 13 bulan peperangan berlangsung, berakhir dengan ARB berhak menguasai kembali PT Bumi Resource namun harus membayar sebesar U$ 501 juta. Karena inilah ARB harus rela mendukung Prabowo sebagai Capres sebagai syarat penundaan pembayaran.

The Actual Winner is Rothschild Family. Ya bagi ARB dan Hashim, kekuasaan formal tidaklah penting, yang penting adalah UANG. Dengan uang maka kekuasaan bisa diperalat. Ingat apa kata Mayer Amschel Bauer Rothschild “Give me control of a nation’s money and I care not who makes it’s laws”.

Jelas sekali ambisi Hashim Djojohadikusumo: "Saya ingin kaya dan menjadi Penguasa."

Kini Hashim menjadi settler dari Rothschild untuk mendukung Prabowo jadi RI-1. Bersamanya juga ada barisan Partai berbendera Islam yang ikut bergabung untuk menjadi icon melawan kekuatan ideologi kaum Marhaen (sosialis nasionalis) yang ada di gerbong Nasionalis.

PDIP dengan kekuatan akar rumput selama 1 dasawarsa sedang berhadapan dengan raksasa elite global yang berada di belakang capres pesaing dari PDIP.

Dari referensi di atas menjadi awal menguak puzle-puzle berikutnya. Kelompok Rothschild dengan proxy-nya yang berada di Indonesia membeli jiwa mereka semua dengan uang dan mereka loyal karena itu. Tentu untuk kepentingan Rothschild, bukan kepentingan nasional apalagi kepentingan agama.

Rothschild Family.

Kita tidak pernah tahu Rothschild itu berbentuk seperti apa. Dimana markasnya dan bagaimana mereka bergerak. Mereka antara ada dan tiada, itulah strategi mereka yang kontroversi. Menjadi invisible power yang tak teridentifikasi.

“You don’t think that having control of the money is more power than making laws? If you control all the money do you not have the maker of laws at your disposal? The only thing you would fear is a socialist in power”.

Makanya PDIP sebagai penjaga Nasionalis bersama ideologi Marhaenisme yang dicetuskan Bung Karno, bagi mereka tidak boleh berkuasa. Kemenangan Jokowi adalah nightmare bagi capitalism. 2 periode mereka "kecolongan" secara dramatis.

Mari kita analisa lagi lebih jauh terkait substansi dari rekam jejak tiap kasusnya: Semua analisis terkait aksi 411, 212 dan Pilkada DKI hanya menekankan soal revitalis gerakan Islam radikal.

Sangat sedikit analisis yang mengarah pada penjelasan modus ekonomi politik dibalik berbagai aksi yang menyerang legitimasi Jokowi. Semuanya dimulai dari keseimbangan baru dari kemenangan Jokowi dalam pilpres 2014 lalu.

Siapapun tak menyangka Jokowi akan sanggup menandingi Prabowo yang didukung kekuatan oligarki bisnis besar di Indonesia plus kapitalis Amerika. Dukungan oligarki bisnis ke Prabowo tidak bisa terlepas dari patron-patron politik mereka yang merapat ke kubu Prabowo.

Ini sinyal bahwa oligarki bisnis yang berpatron 10 tahun masa SBY akan berada di kubu Prabowo. Selain itu ada ARB, ada Hashim Djojohadikusumo, Harry Tanoe, dan dinasti Cendana. Jaringan bisnis yang berpatron pada para Jenderal juga banyak berada di kubu Prabowo. Cek nama-nama Jenderal purnawirawan TNI dan Polri yang masuk di TKN (Tim Kampanye Nasional).

Praktis, sebagian besar konglomerat kelas kakap merapat ke Prabowo. Prabowo jadi jagoan oligarki bisnis besar. Dengan kekuatan modal besar, Prabowo yang disokong oleh sebagian besar konglomerat kelas kakap berada di atas angin.

Dana kampanye Prabowo tiap ikut Pilpres tidak terbatas. Ditambah dengan sokongan diam-diam dari Cikeas. Kekalahan Prabowo dalam 2 Pilpres membuyarkan harapan mereka.

Ganjar, Prabowo dan Jokowi.

Kini untuk ketiga kalinya mereka reuni. Mereka mulai bermanuver. Segala cara dilakukan untuk merapat ke Jokowi. Pintu untuk masuk dicari, tapi Jokowi tetap lempeng.

Kepentingan kroni-kroni lama dibabat habis oleh Jokowi, mulai dari Mafia Migas sampai Mafia impor. Dari Freeport, batubara, CPO, Nikel hingga yang terakhir hilirisasi membuat negara Eropa Amerika merasa "dikerjain" oleh seorang Jokowi. Selain itu kaki-kaki para patron juga dipotong, sehingga patron politik juga kelimpungan.

Bakrie kelimpungan dengan bisnisnya Lapindo-Brantas harus bayar dana talangan. TV One jadi lebih banyak siaran sinetron. Pasang surut kuasa politik dan Bisnis Bakrie dengan Golkar mengalami masa paling buruk. Partai sebesar Golkar pernah pecah 2 kubu, bentrok antar elite terjadi karena berebut ceruk bisnis di era Jokowi yang semakin dibatasi.

Ingat kasus "papa minta saham" dan E-KTP yang semua dilakukan oleh jaringan Partai Golkar.

Jokowi diantara Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Jusuf Kalla (JK).

Gerindra dan Hasyim ikut terkena imbasnya, sehingga jaringan kroni Prabowo juga berupaya mengais dari jatah impor daging dan gula. Artinya aktivitas bisnis kroni sangat tergantung pada patron politiknya. Ketika patron tersungkur, bisnispun ikut tersungkur.

Dalam kondisi seperti itu, strategi yang digunakan adalah mundur selangkah untuk terus mencari cara menurunkan Jokowi. PDIP sepanjang 2 periode Jokowi masih kompak "melindungi" Jokowi dari upaya pemakzulan. ARB cs akhirnya nyerah sebagai veto player di Golkar.

Konstelasi di Golkar akhirnya diserahkan ke elite Golkar di rezim Jokowi: JK dan LBP. Prabowo pun kemudian otomatis lebih dekat dengan LBP. Sehingga beberapa kepentingan Prabowo bisa tetap diakomodasi. Dengan cara merapat ke pilar-pilar kekuasaan, mereka berharap tetap mendapatkan sumber ekonomi untuk biayai aktivitas politik selanjutnya.

Menjadi Menteri Pertahanan adalah bargaining politiknya dengan pihak pemenang Pilpres. Pemerintahan Jokowi dijamin Prabowo tidak "diganggu" stabilitas politiknya. Sebaliknya Pemerintah juga tidak "mengganggu" kerja Kemenhan dengan segala manuver anggarannya.

Belanja Alutsista, Food estate hingga kapal patroli mangkrak nyaris tak satupun aparat penegak hukum yang berani menyentuhnya. Kemenhan seakan menjadi negara dalam negara.

Apa yang terjadi di 2023 ini menjadi upaya last time menggoyang Jokowi meski tidak lagi ikut Pilpres. Namun uniknya mereka justru semakin fokus ke Jokowi dan keluarganya. Upaya adu domba antara keluarga Jokowi dengan PDIP menjadi perang terbuka yang melibatkan para elitenya.

Konglomerat hitam dan oligarki bisnis itu masih tetap ingin berkuasa dengan memanfaatkan patron-patron politik dengan berburu rente.

Hati-hati dibalik serigala berjenggot ada kekuatan hitam yang tetap ingin berkuasa. Mereka tidak peduli dengan jualan NKRI ber-syariah atau apalah itu, karena yang penting bagi mereka pundi-pundi uang mereka tetap terisi.

Ada 9 Naga, membayar 9 Unta untuk membodohi 9 juta Keledai. Jika kita diam, Indonesia habis !!!

Saat Jenderal Wiranto mencopot pangkat Prabowo Subianto.

Perjalanan politik Prabowo diawali dengan kabar dirinya terlantar di Swiss. Saat itu Prabowo dalam rangka mengasingkan dirinya ke Yordania usai dipecat dari militer atas vonis pelanggaran HAM berat di era reformasi 98.

Mantan Danjen Kopassus itu sedang mengurus bisnis dan uangnya di negara bebas pajak, Swiss. Di negara itulah Prabowo dianggap berstatus tanpa kewarganegaraan alias stateless. Warga negara Yordania bukan, Indonesia juga tidak diakui.

Kabar Prabowo stateless sampai ke tanah air. Suami Megawati, Taufik Kiemas-lah yang berinisiatif menyelamatkan Prabowo dari Swiss dengan mengirim private jet. Prabowo dibuatkan paspor di Singapore yang saat itu Dubesnya Luhut Binsar Panjaitan.

Setiba di Indonesia pada bulan Januari 2000, Prabowo dirangkul oleh Partai Golkar yang saat itu Akbar Tanjung masih menjadi sosok yang disegani di partai yang identik dengan Soeharto dan Orba. Menjadi ketua HKTI sekaligus sebagai anggota dewan penasihat partai Golkar hingga tahun 2008.

Hanura, Gerindra, Golkar, dan Nasdem, berasal dari akar yang sama.

Jadi rumor Prabowo melarikan diri ke Yordania sebenarnya kurang tepat. Dari tahun 1998 hingga 2000 tidak sampai 2 tahun, lebih tepatnya disebut plesiran longstay.

Panglima TNI Wiranto yang memecat Prabowo berkumpul juga di satu kubangan partai Golkar. Cek faktanya, di tahun 2004 Golkar menyelenggarakan konvensi untuk memilih calon presiden yang akan diusung. Ada nama Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Prabowo Subianto, dan Wiranto.

Usai konvensi partai yang dimenangkan Wiranto namun gagal dalam Pilpres 2004 yang direbut “the rising stars” SBY sebagai Presiden ke 6. Kemudian 3 nama terakhir membelah diri dari partai Golkar dengan mendirikan partai baru. Surya Paloh dengan Nasdem, Prabowo mendirikan Gerindra dan Wiranto di Hanura.

Sebagai partai baru, Prabowo dan Gerindra memilih berkoalisi dengan PDIP yang notabene ada Taufik Kiemas sang penyelamat plesiran hingga stateless Prabowo. Pasangan Mega-Prabowo terbentuk di 2009 setelah sebelumnya menandatangani perjanjian politik yang dikenal dengan nama Perjanjian Batu Tulis.

Dalam perjanjian tersebut Prabowo mendukung Megawati sebagai capres dan dia sebagai wakilnya. Konsekwensinya pada Pilpres berikutnya, Megawati akan mendukung Prabowo sebagai Capres. Semacam giliran jaga istana negara tiap 5 tahun sekali.

Paslon Mega-Prabowo kalah dalam Pilpres 2009, SBY berkuasa 2 periode. Megawati dan PDIP memilih menjadi oposisi dan Prabowo bersama Gerindra mendukung pemerintahan SBY hingga 2014.

Pertanyaan mengapa Prabowo ingin menjadi Presiden mulai diwujudkan di tahun 2014. Kalah dalam audisi (konvensi) Capres Partai Golar berlanjut kalah berpasangan dengan Megawati membuat Prabowo memutuskan maju sendiri sebagai capres dengan Gerindra di tahun 2014.

Antara Ketua Partai (Gerindra) dan Petugas Partai (PDI-P).

Ternyata situasi berubah, Megawati tidak maju lagi dalam Pilpres 2014, tetapi menugaskan Jokowi melawan seorang Prabowo. Segala kalkulasi politik, logistik hingga analisa para pakar mengarah Prabowo akan menang mudah melawan Jokowi si tukang kayu dari Solo. Ketua Partai bukan hanya sekelas Petugas Partai.

Prabowo yang didukung koalisi gemuk partai pendukung ternyata harus kalah dramatis dari Jokowi. Kesalahan fatal Prabowo saat melawan Jokowi adalah meneruskan persekutuan pemerintah SBY dengan Amerika. Rakyat sudah paham 10 tahun periode SBY yang memanja rakyat dengan subsidi hasil hutang ke IMF.

Bukan hanya melanjutkan program memanjakan rakyat, Prabowo dalam pandangan jurnalis Amerika menjadi anak kesayangan Amerika. Jalur kedekatan militer Amerika dengan Prabowo tertuang dalam dokumen Pentagon.

Berawal dari Joined Combined Exchange Training (JCET) antara pasukan khusus AS dengan pasukan khusus Indonesia. JCET adalah sebuah program latihan gabungan tentara Amerika Serikat di sebuah negara dengan tentara negara setempat saat Prabowo menjadi Danjen Kopassus.

Bertemu dan berpisah karena kepentingan. Itulah politik.

Program ini sempat menimbulkan kontroversi karena justru dianggap menghasilkan tentara yang terlibat kasus pelanggaran HAM. Prabowo berhubungan dengan Defense Intelligence Agency (DIA) milik Amerika Serikat. Dialah sosok kunci utama masuk special forces AS di Indonesia sejak tahun 2000. Sementara sang Adik, Hashim Djoyohadikusumo dalam sebuah acara diskusi berpidato di Washington DC, di depan US-Indo, sebuah kelompok yang ada anggota dari usaha-usaha terbesar di Amerika. Dalam pidato tahun 2013 itu, Hashim berkata bahwa kalau Prabowo naik sebagai Presiden Indonesia, AS akan terima posisi spesial, privilege dari pemerintah Prabowo.

Hegemoni Amerika di era SBY akan diteruskan Prabowo jika dia menjadi Presiden 2014. Namun masyarakat sudah terlanjur kecewa dengan banjir kasus korupsi di era SBY yang menjerat puluhan tokoh Partai Demokrat berikut jaringan oligarkinya. Suara Partai Demokrat terjun bebas di 2014, namun lebih tepatnya beralih ke Gerindra yang bersepakat meneruskan program 10 tahun SBY.

Keinginan Prabowo menjadi Presiden pada 2014 pupus saat menghadapi perlawanan rakyat pada sistem korup melalui sosok Jokowi. Gagal dalam Pilpres 2014 dengan skema pro Amerika membuat Prabowo memutar haluan. Merangkul kelompok Islam militan menjadi strategi Prabowo menggoyang pemerintah Jokowi.

Pasang surut Jokowi - JK.

Inilah yang menghidupkan mereka untuk selanjutnya mulai bermanuver untuk goyang-goyang rezim Jokowi. Banyak orang SBY dan Prabowo diantaranya masih bersembunyi jadi komisaris-komisaris di BUMN. Dan dengan tantiem (pembagian bonus ke manajemen) komisaris-komisaris itu digunakan untuk membiayai aksi-aksi oposisi.

Artinya berbagai aksi itu dibiayai dengan rente ekonomi dari para elite. Dan mereka menunggu durian runtuh apabila aksi mereka itu berhasil. Jadi aksi-aksi itu punya basis material di elite yang tidak puas pada kepemimpinan Jokowi. Elite politik yang tidak puas pada kepemimpinan Jokowi menggalang pengusaha kroni mereka untuk biayai aktivitas politiknya.

Mereka merancang rapat di atas sebuah kapal pesiar, merancang turunnya Jokowi paling lambat 2 tahun setelah dilantik sebagai Presiden 2014. Transisi kekuasaan diatur, Jokowi akan dilengserkan diganti dengan JK. Rancangan awalnya melalui jalur konstitusional lewat Parlemen (DPR). Setelah 2 tahun, Jokowi tidak jatuh juga. Dicari cara baru untuk jatuhkan Jokowi.

Timbul tenggelam Prabowo - JK.

Momentumnya tersedia menjelang pilkada DKI. Politisasi agama dilakukan secara masif. Aksi massa digerakkan untuk menekan Jokowi. Pada saat yang bersamaan tentara didorong-dorong mengambil alih kekuasaan. Jokowi bergerak cepat, garis batas ditarik dengan tegas sehingga momentum pengambilalihan kekuasaan bisa menyurut. Ahok menjadi tumbal.

Gagal dengan skenario pengambil-alihan kekuasaan dengan menggunakan massa disokong tentara gagal, skenario bergeser lagi. Jokowi praktis punya waktu 1,5 tahun sebelum proses pemilu 2019 mulai digelar.

Mereka mulai merancang skenario baru untuk mengalahkan Jokowi, mengulang skenario mengalahkan Ahok. Dalam hal prestasi Ahok sangat populer dan disukai. Sebagian besar warga puas dengan kinerja Ahok. Walaupun tingkat kepuasannya tinggi tapi Ahok bisa ditumbangkan dengan gunakan politisasi agama. Skenario Jakarta inilah yang digunakan untuk melawan Jokowi mulai saat itu.

Politisasi agama mulai digulirkan di masjid-masjid untuk menyerang Jokowi. Disebut sebagai antek China dan keturunan PKI, ini akan gencar dilakukan sampai 2024.

Pilpres 2019 yang berdarah-darah ....

Prabowo yang pada Pilpres 2019 menggandeng Sandiaga Uno kembali gagal mengalahkan dominasi kekuatan akar rumput Jokowi. Kesalahan terbesar Prabowo adalah merangkul kelompok garis keras, namun gagal mengendalikannya. Mereka yang terprovokasi membenci Jokowi ternyata tidak serta merta mengidolakan Prabowo yang jauh dari religius dalam ukuran mereka.

Pilpres 2019 usai dan menyisakan residu politik terkait mayoritas dan minoritas. Polarisasi terjadi sebagai “kecelakaan politik” hingga hari ini. Apakah kemudian Prabowo akan memanfaatkan situasi tersebut untuk kembali bertarung dalam pilpres 2024?

Situasi telah berubah konstelasinya. Sosok Anies Baswedan lebih dipercaya mewakili kelompok perubahan Indonesia dibanding Prabowo. Anies yang super PD dengan situasi tersebut memilih pisah dengan Prabowo yang sebelumnya santer beredar akan disandingkan bersama Ganjar oleh Jokowi.

Di sudut lain Golkar ingin mengambil peran strategis pada Pilpres 2024. Partai yang selama ini mencari aman berdiri di posisi siapapun yang berkuasa sudah saatnya kembali memegang kuasa. Pengalaman 10 tahun Prabowo gagal menjatuhkan Jokowi secata konstitusional menjadi pelajaran berharga.

Jokowi harus dijauhkan dari rakyat dan partainya.

Nama kader Golkar Bahlil Lahadalia muncul sebagai inisiator jabatan Presiden 3 periode. Sosok yang dikabarkan merupakan anak emas Luhut Binsar Panjaitan tersebut sedikit banyak mengabarkan sinyal Jokowi sedang haus kekuasaan di masyarakat. PDIP menolak dengan alasan hal tersebut inkonstitusional. Penolakan PDIP kemudian dihembuskan kabar bahwa Jokowi kecewa dengan keinginannya tidak dituruti. Retak halus Jokowi dan Megawati setiap hari dipupuk.

Di sisi lain Prabowo melihat ada peluang memenangkan Pilpres 2024 dengan memanfaatkan keretakan hubungan Jokowi dengan PDIP. Prabowo merangsak ke ketiak Jokowi berikut anak dan menantunya.

Ingat, Jokowi bukan murni kader PDIP. Tahun 2004 Jokowi masih jadi pengusaha mebel sukses di Solo. Keinginannya menjadi walikota mengharuskannya keliling dari satu partai ke partai yang lain untuk mendapatkan kendaraan politik. Semua partai menutup pintu karena menganggap Jokowi bukan siapa-siapa. Hingga akhirnya FX Rudyatmo ketua DPC PDIP Solo yang berjasa membawanya masuk mempertemukan dengan Megawati dan mendapatkan restu menggunakan PDIP maju sebagai walikota Solo.

Begitu pula dengan Gibran yang masuk PDIP saat akan maju sebagai Walikota Solo. Gibran sebelumnya berada dalam circle pengusaha muda bersama anak-anak petinggi partai Golkar dalam organisasi HIPMI. Gibran sudah “berdarah” Golkar sebelum masuk ke PDIP.

Perseteruan PDIP dengan keluarga Jokowi memuncak pada kasus putusan MK. Karpet merah Gibran lolos persyaratan usia capres dan cawapres dikonotasikan sebagai ulah Jokowi. Namun hingga saat ini belum ada bukti bahwa Jokowi lah yang merancang skenario di MK, kecuali rumor politik Anwar Usman sang adik ipar yang berjibaku mempertaruhkan jabatan untuk sang keponakan.

Hujatan publik sebagai perusak konstitusi tertuju pada 3 orang: Jokowi, Anwar Usman dan Gibran. Prabowo mendapat durian runtuh bernama Gibran, Golkar menyalip di tikungan dengan lebih dulu mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres Prabowo.

Strategi Prabowo bersama Golkar adalah dengan menarik paksa Jokowi dan keluarga untuk Pilpres 2024 bersama Prabowo. Suara loyalis Jokower dan PDIP pecah atas indikasi Jokowi dukung Prabowo yang dititipi Gibran.

Yang warnanya kuning belum tentu emas. Di jalan raya warna kuning adalah tanda "Hati-hati!" dan "Waspada!"

Pertanyaan berikutnya untuk Prabowo. Sukseskah strategi unik kali ini untuk menjadikannya sebagai Presiden? Masyarakat pemilih kali ini lebih cerdas melihat rekam jejak sekaligus rekam medis Prabowo.

Ingat, Prabowo sendiri pernah mengatakan bahwa assetnya selama ini macet karena dia gagal berkuasa. Jadi mengapa Prabowo ingin jadi Presiden? Bukan untuk jadi pemimpin tapi agar dia menjadi penguasa. Dendam menjadi penguasa selama puluhan tahun, ketika jebol di 2024 maka kemungkinan apa yang akan terjadi?

Hutang investasi politik puluhan tahun harus dibayar lunas, gerbong kapitalis di belakangnya akan berhamburan berpesta, buka puasa puluhan tahun para neo orba berkumpul dalam satu meja makan. Kita cukup jadi penonton yang terperdaya, kaum marhaen kalah lagi dengan kaum kapitalis.

Demos (rakyat) kratos (kekuasaan) benar-benar nyata berubah menjadi Demon (setan) kratos (kekuasaan). Pilihannya hanya satu: lawan dan menang !!!

Salam NKRI Tanpa Koma !!!

Ki Panji Nuswantoro
https://suluhnusantaranews.id/2023/11/07/mengapa-prabowo-ingin-jadi-presiden-bagian-1/#
https://suluhnusantaranews.id/2023/11/08/mengapa-prabowo-ingin-jadi-presiden-bagian-2/
https://suluhnusantaranews.id/2023/11/10/mengapa-prabowo-ingin-jadi-presiden-bagian-3/

Ketika Dinasti Jokowi Meninggalkan Megawati

Tahun 2004, untuk kali awal kita menyelenggarakan pemiliham umum presiden/wakil presiden. Saya masih menjadi anggota KPU yang kala itu ditunjuk menjadi pokja kampanye.

Di situ saya mengenal karakter seorang yang bernama Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ketika itu.

Beberapa kali saya membunyikan sempritan, pertanda ada hal yang harus tidak dilakukan. Misalnya, tidak melakukan kampanye karena jatahnya sudah habis.

Megawati sangat patuh. Tidak menggunakan jabatannya untuk melarang saya dan KPU meniup sempritan terhadap diri dan partainya.

Ilustrasi: Megawati, Jokowi dan Hamid Awaludin (insert).

Ia tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindih demi kemenangan. Ia paham betul bahwa negeri yang dipimpinnya itu, harus diawali dengan disiplin tinggi.

Caranya, patuh pada aturan main. Ia memaklumi bahwa pemimpin itu harus memberi contoh yang baik. Bukan pemimpin berpura-pura disiplin dan taat azas, tetapi penuh intrik yang melecehkan hukum dan akal sehat.

Bukan pemimpin yang lain ucapan, lain kelakuan. Akhlak politik Megawati adalah mumpuni. Bukan tabiat pat gulipat. Ia tidak menggunakan tangan orang lain untuk membungkam. Ia kesatria.

Kini, hari-hari Megawati dijejali dengan persoalan pelik. Betapa tidak, anak dan orangtua anak yang dibesarkannya, bisa dipersepsikan meninggalkan dirinya dalam keadaan terluka parah.

Megawati memberi mereka kehormatan melalui karpet merah yang digelarnya, dan mengorbankan diri, anak dan kader-kadernya sendiri.

Gibran, putra Presiden Jokowi, kini dicalonkan sebagai Wakil Presiden RI dari partai politik lain. Langkah politik yang dilakukan oleh dinasti Presiden Jokowi, yang menurut ukuran manusia normal, sangat bisa menyakitkan hati.

Tentu saja Megawati, anak-anak dan para kadernya, terluka dengan langkah ini. Betapa tidak, Gibran naik menjadi Wali Kota Solo atas dukungan Megawati, dengan cara mengorbankan hasrat dan keinginan kadernya sendiri.

Langkah Gibran ini, berbanding lurus dengan jalan yang ditempuh sang ayah, Jokowi. Megawati bersama partainya, PDI-P mengorbankan kadernya yang lain untuk jalan mulus Jokowi menjadi Wali Kota Solo dua periode.

Belum cukup dengan ini. Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, membujuk Megawati agar Jokowi diberi peluang dan kepercayaan menjadi Gubernur DKI.

Megawati menyetujui usulan Jusuf Kalla tersebut, kendati harus menempuh jalan berbeda dengan suaminya, karena almarhum Taufik Kiemas mendukung orang lain.

Waktu berjalan. Ambisi kian menaik. Jokowi berhasrat jadi Presiden RI. Megawati mengurungkan niatnya untuk maju dan memberi jalan mulus untuk mewujudkan ambisi Jokowi.

Megawati melepaskan segala ambisi dan hasrat diri, keluarga, dan kader-kadernya yang lain, untuk Jokowi. Ia tidak mengumbar tuntutan karena ia membayangkan orang lain sama dengan dirinya, “tahu diri.”

Megawati tidak mengayun kapak amuk marah. Ia hanya mengelus dada, menahan rasa sakit yang kian mendera badan dan pikirannya. Semua ongkos politik dengan segala tentakel yang ada, telah ia bayar.

Untuk urusan ini, saya pernah mendengar metafora yang menyentuh batin. Ketika Jokowi maju sebagai calon Wali Kota Solo, gelas berisi seperempat air yang hendak diminum kadernya di Solo, tetapi Jokowi haus tak kepalang, maka air itu batal diminum oleh kader PDI-P, tetapi diberikan ke Jokowi.

Beberapa tahun kemudian, Jokowi haus lagi, ingin menjadi Gubernur DKI. Air minum yang berisi setengah gelas, hendak diminum oleh orang lain, tetapi demi Jokowi, Megawati menyerahkan segelas air tersebut ke dirinya. Bukan ke orang lain.

Kini, gelas berisi penuh air, hendak diminum sendiri oleh Megawati dan ia pun mendekatkan gelas tersebut ke bibirnya, tetapi Jokowi haus lagi, Megawati mengurungkan niat meminum air tersebut. Ia ikhlas menyerahkan lagi segelas air itu kepada Jokowi. No problem.

Air minum yang telah Mega berikan itu, ternyata menjadi pembangkit energi politik tersendiri bagi Jokowi dan keluarganya.

Karena itu, ada yang beranggapan bahwa kehadiran Jokowi sangat menguntungkan PDI-P dan Megawati karena Jokowilah sehingga perolehan suara PDI-P menanjak terus hingga hari ini.

Bila jalan pikiran ini kita ikuti, maka sebenarnya skor antara keluarga Jokowi dengan Megawati, seimbang: satu sama.

Namun, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa sebelum Jokowi memasuki arena Jakarta, perolehan suara PDI-P sejak era reformasi, sudah tidak tergoyahkan. Selalu menduduki peringkat atas.

Lagi pula, urusan budi baik dan keikhlasan itu, sebaiknya tidak dihitung dengan pendekatan matematika. Budi baik dan keikhlasan, ukurannya adalah moral dan etika. Bukan yang lain-lain.

Gibran Rakabuming (Wali Kota Surakarta), Bobby Nasution (Wali Kota Medan), Kaesang Pangarep (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia).

Itulah sebabnya, kita acapkali menemukan bahwa orang yang mempraktikkan: “Air susu dibalas air tuba,” selalu berakhir dengan mengenaskan. Berakhir dengan cara porak poranda, nihil nilai. All are gone. No chance for regaining honor and dignity.

Belum selesai di sini. Menantu Jokowi pun, Bobby Nasution, melewati karpet merah untuk menjadi wali kota Medan. Lagi-lagi, kader PDI-P disisihkan demi Bobby Nasution.

Megawati, tentu hanya mengurut dada sekarang. Namun, ia figur politik yang memiliki daya tahan yang luar biasa selama puluhan tahun.

Ia, karena itu, juga memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa. Baginya, dignity jauh lebih penting daripada berkasak kusuk, tanpa pertimbangan moral dan etika, untuk kekuasaan.

Setidaknya, Megawati tidak sendirian merasa ditinggalkan. Jusuf Kalla, orang yang dipercaya Megawati menjadi pendamping Jokowi pada periode pertamanya, mungkin juga sudah merasa ditinggalkan.

Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16.

Abraham Lincoln, idola saya, sangat benar ketika ia mengatakan: “Semua orang bisa mengatasi persoalan yang dihadapinya. Namun, jika hendak mengukur kualitas seseorang, berilah ia kekuasaan.”

Bagaimana ke depan? Is the game over bagi Megawati? Sama sekali tidak!

Masa pemerintahan Jokowi masih tersisa setahun. Banyak ikhwal yang bisa terjadi selama setahun ke depan.

Pemerintahan Jokowi tidak bakal berjalan efektif tanpa partai jangkar yang menahan ombak agar perahu tak oleng, atau karam dan tenggelam. Partai jangkar Jokowi adalah PDI-P.

Anis Matta (Ketum Partai Gelora), Airlangga Hartarto (Ketum Partai Golkar), Prabowo Subianto (Ketum Gerindra), Zulkifli Hasan (Ketum PAN), dan Yusril Ihza Mahendra (Ketum PBB).

Bagaimana partai politik yang mendukung pencalonan Gibran sebagai Wapres RI? Agak pelik untuk mengatakan mereka adalah partai politik yang setia kepada Jokowi.

Kesetiaan mereka hanya bersifat temporer belaka, sesuai kepentingan sesaat yang memberi kenikmatan seketika.

Kalau toh mereka setia, hitungan matematika masih berada di bawah jumlah partai yang mendukung Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin.

Saya membayangkan bahwa setahun ke depan, bisa jadi para parpol pendukung Ganjar dan Anies menyatu padu dalam hal menyiasati sisa masa pemerintahan Jokowi tersebut. Ini yang perlu dihitung matang oleh pemerintahan Jokowi. Jangan dianggap remeh.

Perlu kita hitung-hitungan dengan asumsi yang kuat: Sebagian partai pendukung yang berada di barisan pencalonan Gibran, adalah juga partai politik yang terluka.

Dari awal mereka memiliki calon yang lain, bukan Gibran. Mereka hanya memaksakan diri untuk ikut irama gendang politik yang ditabuh oleh tahta dan titah kekuasaan. Bukan karena kemauan politik mereka dan kader-kader mereka. Wallahu a’lam bishawab.

Dan akhirnya memang, Mas Gibran benar: “Mari kita serahkan kepada warga”. Putusan terhadap akhlak atau tabiat politik, ditentukan di tempat pemungutan suara, oleh rakyat yang berdaulat.

Kedaulatan itu harus dijaga bersama, bukan kedaulatan yang digiring dengan intimidasi kuasa.

Hamid Awaludin, LL.M, Ph.D
Anggota Komisi Pemilihan Umum Indonesia (2001 – 2004)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004 – 2007)
Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia (2008 – 2011)
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Delta Dunia Makmur Tbk (2001 – sekarang)
Presiden Komisaris (Independen) PT ESSA Industries Indonesia Tbk (2012 – sekarang)
Presiden Direktur PT Adimitra Baratama Nusantara (2014 – sekarang)
Presiden Direktur PT Kutai Energi (2017 – sekarang)
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Pelita Samudera Shipping Tbk (2017 – sekarang)
Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Archi Indonesia Tbk (2021 – sekarang)
KOMPAS, 23 Oktober 2023

Kotak Pandora Itu Bernama Gibran

Setelah Golkar mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo, maka deklarasi Koalisi Indonesia Maju untuk pasangan Prabowo Gibran akan segera dilakukan yang berlanjut pada pendaftaran ke KPU. Majunya Gibran membenarkan sinyalemen bahwa Putusan MK adalah pembuka pintu. Sulit membantah peran besar dari Mahkamah Keluarga tersebut. MK adalah pendosa besar.

Gibran sebenarnya bukan solusi bagi Prabowo. Semua sudah faham pilihan pada Gibran hanya bertumpu pada faktor Jokowi, bukan karena kapasitas atau elektabilitas. Gibran tidak memiliki basis dukungan partai maupun organisasi kemasyarakatan. Tingkat kematangan berpolitik juga rendah. Prabowo yang sudah “jatuh hati habis” pada Jokowi merasa perlu menarik Gibran sebagai pasangannya.

Menjadi fenomena politik menarik bahwa figur politik berpengalaman seperti Airlangga, Zulhas, Yusril atau SBY dengan mudah menyepakati kontroversi ini. AHY yang dahulu ngotot ingin menjadi Cawapres, kini begitu sunyi. Begitu juga dengan Yusril yang percaya diri akan terpilih seperti hanya bisa menunduk terdiam. Semua bertekuk lutut pada sang Raja dan Putera Mahkota.

Prabowo jumawa pada sukses merebut Gibran seolah berhasil mendapatkan Jokowi. Sementara Jokowi merasa bahagia karena sang pangeran dapat menjadi Cawapres dengan menyingkirkan tokoh yang lebih pantas seperti Airlangga, Erick Thohir, Yusril ataupun AHY sendiri. Nampaknya tidak sia-sia kerja adik ipar sebagai Ketua Mahkamah Keluarga.

Sesungguhnya di tengah kebahagiaan atau mungkin harapan dari Partai Gerindra, Golkar, PAN dan lainnya, kehadiran dan penetapan Gibran sebagai Cawapres Prabowo adalah bencana. Gibran bagai kotak pandora yang terbuka. Masalah besar yang tidak diinginkan sedang mengancam. Seperti berharga tetapi sebenarnya musibah.

Pertama, bagi Prabowo sendiri ini adalah “kutukan” dari pendukung dahulu yang merasa tersakiti atau terkhianati. Tanpa diduga ternyata ada kiriman “Gibran” anak kecil yang diorbit paksa oleh sang bapak. Gibran bukan penguat atau akselerator tetapi beban berat bagi Prabowo. Citra “Singa” Prabowo semakin terkikis. Bualan survey berfakta hanya sekelas Gibran.

Kedua, bagi partai-partai politik yang sepakat Gibran sebagai Cawapres adalah bukti adanya sihir atau jampi-jampi yang membuat pimpinan partai kehilangan akal sehat, berfikir pendek, pragmatis dan kehilangan idealisme. Di depan konstituen partai-partai politik tersebut akan ambruk. Mungkin terjadi perpecahan.

Ketiga, Gibran menjadi suntikan perseteruan tajam Megawati dengan Jokowi. Balas dendam Jokowi menyakitkan hati. Bukan hanya ia tidak loyal tetapi sama saja Jokowi telah mengumumkan perang. Perang dengan memanfaatkan Prabowo bertameng Gibran. Wajah culun yang mampu memerahkan muka Mega.

Keempat, Gibran menjadi penyakit bangsa dan pencemar politik etik. Nepotisme atau politik dinasti terbukti. Jokowi membuta babi. Berjuang untuk melindungi diri pasca lengser nanti. Sesungguhnya publik menilai bahwa Jokowi salah kalkulasi dikira Gibran adalah penyelamat padahal bom bunuh diri.

Kelima, menciptakan negara bagai istana boneka. Mengurus bangsa dengan bermain-main. Rakyat hanya diposisikan sebagai penonton yang disuruh bertepuk tangan, bersedih atau berteriak. Panggung hanya milik pemain atau boneka-boneka itu. Gibran mengisi ruang “negara cemen” dan “negara fantasi”.

Kotak pandora Gibran adalah menyebarkan khayalan untuk menjadikan Indonesia seperti negara Korea Utara. Dinasti Kim yang berkuasa dari sejak Kim Il Sung kepada Kim Jong Il dan kini Kim Jong Un. Nah mungkin Jokowi kini sedang menyiapkan Jan Ethes untuk pemimpin berikutnya, he he heee ....

M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 24 Oktober 2023