Thursday, August 28, 2008

Imperium Amerika


IMPERIUM Amerika adalah istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan salah satu ciri penting konstelasi ekonomi politik internasional dewasa ini. Beberapa tahun lalu, ahli ekonomi politik terkenal Chalmers Johnson menggunakan istilah ini dalam sebuah buku yang mengkhawatirkan dampak upaya Amerika Serikat mempertahankan "imperium" nya yang luas lewat kekuatan militer maupun melalui kekuatan modal dan pasarnya yang dahsyat. Tujuannya: memaksakan model pengintegrasian ekonomi dunia menurut kehendaknya sendiri.
Istilah ini jadi lebih populer sejak pemerintahan George W Bush mengumandangkan perang melawan "teror". Para pengkritiknya, di dalam dan luar negeri, menanyakan logika penggunaan teror dan kekerasan oleh AS sendiri konon juga untuk membasmi teror. Beberapa cendekiawan Amerika mempertanyakan alasan mengaitkan pemerintahan Saddam Hussein dengan jaringan Al Qaidah. Rezim Saddam memang bengis, tapi amat sekuler banyak ulama dan tokoh Islam sudah menjadi korbannya.
Sebagian cendekiawan menuduh aparat keamanan AS menggunakan penyiksaan dalam menginterogasi orang-orang yang diduga berkait dengan aktivitas terorisme sehingga melanggar prinsip hak asasi manusia yang konon dijunjung tinggi dalam nilai nilai Amerika. Sebagian lagi menggugat retorika Bush, Cheney, Rumsfeld, dkk., yang menyatakan Saddam harus didongkel demi membuat Irak negeri yang demokratis sambil menanyakan mengapa AS mendukung rezim rezim pro Amerika di Timur Tengah dan kawasan lain yang sama otoriternya. Ada pula yang menuduh kebijakan keimigrasian Amerika yang baru (bersifat diskriminatoris terhadap orang yang berasal dari Timur Tengah dan negeri lain seperti Indonesia) sebagai pengejewantahan dari sikap rasisme yang bodoh dan melanggar nilai nilai Amerika.
Agaknya korban utama dari "Imperium Amerika" ini adalah demokrasi dan hak asasi itu sendiri. Memang, sepanjang sejarah, AS tak pernah bisa konsekuen dengan retorikanya tengok sejarah perbudakannya dan nasib "orang aslinya". Belum lagi sejarah intervensinya kepada negeri negeri kecil di Amerika Tengah sejak awal abad ke-20, "penahanan" terhadap warga keturunan Jepang di masa Perang Dunia II, serta kekejian yang menyertai Perang Vietnam yang sempat meluas menjadi pengeboman "rahasia" di Kamboja. Dan masih banyak lagi contohnya.
Tapi dalam hal ini Amerika juga tidak unik. Indonesia di bawah Orde Baru, misalnya, tak pernah bisa konsekuen dengan retorikanya tentang masyarakat Pancasila yang adil dan makmur. Namun, salah atau benar, AS masih dianggap sebagai simbol nilai nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang universal. Mungkin ini hasil kedigdayaan industri fantasi Hollywood serta kehebatan media massa seperti CNN dalam menyajikan berita dari sudut pandang tertentu. Bisa jadi untuk sebagian ini juga hasil kebijakan pemerintahnya sendiri yang secara periodik mengeluarkan laporan tentang kondisi hak asasi di mancanegara. Namun kemunduran demokrasi dan hak asasi di AS yang belakangan terjadi, sudah pasti adalah kemunduran buat perjuangan di mana mana.
Di Indonesia, dan negeri lainnya, kekuatan anti-demokrasi (entah yang menggunakan slogan nasionalis, keagamaan, atau yang lainnya) akan panen. Lihat saja, di Indonesia sudah muncul nostalgia pada rezim Soeharto yang tamak serta kerinduan terhadap tangan besi militer. Ini pun dipupuk oleh pejabat Amerika dan Australia yang dalam pidatonya menganggap TNI sebagai satu satunya institusi yang berjalan dengan baik di negeri ini. Tidak ingatkah mereka dengan nasib para aktivis korban penculikan yang sampai kini masih hilang? Dengan mereka yang pernah merasakan kerasnya sepatu lars di Aceh, Papua, Timor Timur -dan juga di tempat seperti Tangerang, yang menjadi salah satu ajang unjuk rasa buruh beberapa tahun terakhir?
Sebetulnya kita tak usah terlalu heran dengan kemunduran ini. Amerika adalah negeri yang begitu besar, luas, dan kompleks. Ciri ciri demografis, sosial, ekonomi, dan budayanya begitu bervariasi. Ia adalah satu tapi sekaligus majemuk. Ia penuh kontradiksi internal. Orang yang baru pertama kali mengunjungi Washington, DC, akan terperanjat. Tak terlalu jauh dari Gedung Putih, terletaklah daerah daerah kumuh, miskin, dan penuh kekerasan. Tidak jauh dari pusat pemerintahan yang menganggap diri sebagai "jagonya" demokrasi itu terletak permukiman orang orang terkucil, merana, dan secara sosial ekonomi mempunyai posisi yang amat lemah.
Amerika yang penuh kontradiksi ini berisikan kekuatan yang pro maupun anti demokrasi dan hak asasi manusia. Seperti juga di banyak negeri lain, ia berisikan pejuang persamaan hak dan lingkungan hidup, tapi juga berisikan orang orang yang mempunyai pandangan dunia yang picik. Karena kepentingan mereka sendiri misalnya dalam industri senjata atau industri minyak mereka dengan senang hati memobilisasi sentimen rasis serta ketakutan dan kebingungan dalam masyarakat. Kebingungan ini sudah dilandasi jurang sosial seperti kaya miskin yang makin luas, tapi kini ditambah dengan ketakutan hebat yang menyertai peristiwa 11 September. Peristiwa torsebut sebetulnya membawa berkah pada mereka seperti juga kekuatan anti-demokrasi di seluruh dunia.
Kini terjadi banyak demonstrasi di AS menentang solusi militer yang kelihatannya digandrungi pemerintahan Bush. Demonstrasi ini melibatkan ribuan rakyat biasa. Tinggal merekalah yang menjadi tanda bahwa nilai nilai demokrasi dan kemanusiaan universal masih hidup di sebagian masyarakat Amerika. Mungkin dalam jangka panjang, hanya merekalah lawan yang setimpal terhadap Imperium Amerika.

Vedi R. Hadiz, Staf pengajar Jurusan Sosiologi Universitas Nasional Singapura
TEMPO, 2 Februari 2003

Monday, August 18, 2008

Globalisasi Pemiskinan


Setelah beberapa anak balita meninggal karena gizi buruk di Kabupaten Rote Ndao, tragedi kemiskinan kembali terulang di NTT. Ibu muda di Kabupaten Timor Tengah Selatan tewas menggantung diri setelah meracuni putri semata wayangnya, Kamis (3/7).

Magdalena terimpit biaya hidup yang melambung dan utang yang belum terbayar, sementara suaminya hanya penganggur. Ia tidak tega melihat buah hatinya menderita. Gagal hidup seperti itu pertanda kelalaian dan ketidakberdayaan pemerintah yang terjebak globalisasi pemiskinan. Tiada arti kedaulatan teritorial tanpa kedaulatan pangan dan energi.

Warga miskin terjepit di antara pasar (global) dan negara. Pemerintah bertanggung jawab melindungi warga miskin dari mekanisme harga pasar dan pada saat yang sama memperkuat basis ekonomi warga. Berhadapan dengan pasar, posisi tawar negara harus kuat untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan dasar warga. Ketika negara gagal merepresentasikan kepentingan warga lemah, rasionalitas bernegara digugat.

Keterbukaan gradual

Globalisasi bukan kambing hitam. Kini pihak pro-kontra kian merapat dalam tolok ukur keberhasilan globalisasi. Pengentasan rakyat dari kemiskinan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Meski demikian, penganjur liberalisasi perdagangan masih menggiring opini negara miskin dan berkembang bahwa indikator pertumbuhan adalah tingginya volume perdagangan, yang diyakini berdampak langsung pada pemerataan distribusi pendapatan dan pengurangan tingkat kemiskinan. Berdasarkan itu juga, Bank Dunia membagi negara menjadi globalizers dan nonglobalizers.

Benar, selama 50 tahun terakhir tak ada negara dengan kebijakan ekonomi tertutup tumbuh lebih cepat dari yang terbuka. Namun, sama benarnya, tidak ada negara yang tumbuh hanya karena membuka diri kepada perdagangan luar negeri dan investasi asing. Pokok masalah bukan proteksi atau liberalisasi.

Fakta yang diabaikan, China baru belakangan serius meliberalisasi perdagangan dan menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tahun 2001. Sebelum itu, China menerapkan banyak kebijakan yang bertentangan dengan liberalisasi perdagangan. Pasar keuangan tertutup bagi investor asing. Tiada privatisasi BUMN. Namun, China memanfaatkan peran pasar, insentif swasta, dan inovasi kelembagaan yang disesuaikan kondisi lokal.

Selama periode pertumbuhan tinggi di China tahun 1980-an, rata-rata tarif lebih tinggi daripada periode pertumbuhan rendah tahun 1970. Reformasi perdagangan baru dilakukan satu dekade sesudah ekonomi tumbuh lebih tinggi. Secara parsial dan gradual membuka diri kepada produk impor dan investasi asing. Demikian juga India. Hingga pertengahan 1990-an, restriksi perdagangan kedua negara itu tertinggi di dunia.

Kisah serupa juga terjadi dengan Vietnam (bukan anggota WTO) yang perdagangan luar negerinya dimonopoli negara. Tarif tinggi dikenakan untuk impor produk pertanian dan industri (30-50 persen). Meski demikian, Vietnam cepat terintegrasi dengan ekonomi global. Ekspansi perdagangan mencapai dua digit. Angka pertumbuhan PDB lebih dari delapan persen. Tingkat kemiskinan menurun tajam.

Sebaliknya, Haiti (anggota WTO) drastis menurunkan tarif impor hingga 15 persen dan meniadakan semua restriksi kuantitatif. Namun, ekonomi stagnan. Tingkat investasi asing rendah. Integrasi dengan ekonomi global hanya maju sedikit. Bahkan, indikator sosial memburuk.

Dengan demikian, tiada resep tunggal untuk pertumbuhan ekonomi (Dani Rodrik, One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth, 2007). Tiap negara harus menentukan prioritas kebijakan ekonominya dengan tepat, sesuai keunggulan komparatif dan kompetitifnya. Kejelian memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan pasar global dikombinasikan dengan investasi dan pelembagaan kewirausahaan di dalam negeri.


Negara lemah

Negara-negara termiskin di Afrika gagal tumbuh. Mereka tak terisolasi dari proses globalisasi, tetapi terglobalisasi secara negatif (Paul Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It, 2007). Semua sumber daya terkuras ke luar. Eksploitasi sumber daya alam. Investasi warga kaya di luar negeri. Migrasi kaum terpelajar ke negara-negara lain (brain drain).

Negara-negara gagal itu ada di posisi terbawah sistem ekonomi global. Mereka tak hanya terbelakang (falling behind), tetapi juga di ambang kehancuran (falling apart). Maka, dampak terintegrasi dengan ekonomi global bagai pedang bermata dua. Mengurangi tingkat kemiskinan atau mempercepat proses pemiskinan.

Indonesia boleh bernapas lega, meski harus dicatat, Sierra Leone dulu pernah lebih baik dari India dan China. Namun, ada sebuah indikator yang memprihatinkan sejak zaman kolonial, yaitu sumber daya alam kita terus terkuras. Daya tawar republik merdeka lemah berhadapan dengan kepentingan asing.

Rasa kurang percaya diri kita merupakan warisan mentalitas terjajah. Pejabat membiarkan kontrak karya jangka panjang yang merugikan bangsa. Tak terhindar kesan menghamba kepentingan asing. Lemah mental itu diperparah dengan lemahnya kemauan pejabat untuk pasang badan demi kepentingan bangsa. Birokrasi kita dipenuhi orang yang kekuatan integritasnya digerogoti mentalitas korupsi.

Efek negara lemah, pemerintah diam saja melihat rupiah tidak laku di lokasi resor yang disewakan kepada pihak asing. Bahkan, ada resor yang tertutup bagi WNI. Pemerintah diam saja atas insiden pembakaran puluhan kapal nelayan tradisional kita yang dituduh melanggar batas teritorial Australia. Nasib seperti itu belum pernah menimpa kapal asing modern yang jelas menjarah hasil laut di perairan kita.

Dalam indeks pembatasan tarif perdagangan di kawasan Asia Timur dan Pasifik, Indonesia menduduki peringkat ke-50 dari 125 negara. Namun, tingkat tarif yang kompetitif di kawasan regional itu tidak membawa hasil optimal karena buruknya layanan birokrasi, inefisiensi pelabuhan, dan fasilitas perdagangan lain. Dengan ketidaksiapan internal seperti itu, sebenarnya keterbukaan Indonesia mengundang neokolonialisme ekonomi.

Maka, saatnya pemerintah mengkaji ulang keterbukaannya dan mundur selangkah (untuk maju) dalam jangka pendek. Reposisi kebijakan pasar demi keadilan dan pertumbuhan berkelanjutan. Proteksi dan restriksi demi kemandirian bangsa. Sementara itu, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi dilakukan radikal guna memperkuat daya saing bangsa. Langkah mundur seperti itu tentu bisa diterima pasar (market-friendly).


Yonky Karman, Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta.

KOMPAS, 8 Agustus 2008

Wednesday, August 13, 2008

Membesarkan Jiwa Bangsa

Apa yang menentukan besar-kecilnya suatu bangsa? Sejarawan HG Wells menyimpulkan, "Anasir terpenting yang menentukan nasib suatu bangsa adalah kualitas dan kuantitas tekadnya." Tekad sebagai sikap mental (state of mind) yang mencerminkan kuat-lemahnya jiwa bangsa.
Soekarno menandaskan hal ini dalam peringatan Isra Mi'raj 7 Februari 1959. "Tidak ada suatu bangsa dapat berhebat, jikalau batinnya tidak terbuat dari nur iman yang sekuat-kuatnya. Jikalau kita bangsa Indonesia ingin kekal, kuat, nomor satu jiwa kita harus selalu jiwa yang ingin Mi'raj -kenaikan ke atas- agar kebudayaan kita naik ke atas, supaya negara kita naik ke atas. Bangsa yang tidak mempunyai adreng, adreng untuk naik ke atas, bangsa yang demikian itu, dengan sendirinya akan gugur pelan-pelan dari muka Bumi (sirna ilang kertaning bumi)."

Membesarkan jiwa
Maka, Bung Karno berkali-kali menekankan perlunya membesarkan jiwa. "Tiap-tiap bangsa mempunyai orang-orang besar, tiap-tiap periode sejarah mempunyai orang-orang yang besar, tetapi lebih besar daripada Mahatma Gandhi adalah jiwa Mahatma Gandhi, lebih besar dari Stalin adalah jiwa Stalin, lebih besar daripada Roosevelet adalah jiwa Roosevelt,... lebih besar daripada tiap-tiap orang besar adalah jiwa daripada orang besar itu. Jiwa yang besar yang tidak tampak itu ada dalam dada tiap manusia, bahkan kita mempunyai jiwa sebagai bangsa. Maka kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk membesarkan kita punya jiwa sendiri dan membesarkan jiwa bangsa yang kita menjadi anggota daripadanya."
Dalam hal ini, Mohammad Hatta gundah tentang masa depan kemerdekaan Indonesia yang mungkin dilumpuhkan oleh kekerdilan jiwa bangsa sendiri. Dengan mengutip puisi Schiller, ia bernubuat, "Sebuah abad besar telah lahir/tetapi ia menemukan generasi yang kerdil."
Dalam pandangan Bung Hatta, sebuah bangsa tidak eksis dengan sendirinya, tetapi tumbuh atas landasan keyakinan dan sikap batin yang perlu terus dibina dan dipupuk. Terlebih kebangsaan Indonesia, sebagai konstruksi politik yang meleburkan aneka (suku) bangsa ke dalam unit kebangsaan baru, "Untuk mempertahankannya tiap orang harus berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya."
Peran kepemimpinan amat penting sebagai jangkar solidaritas kebangsaan. Para pemimpin mengemban amanat penderitaan rakyat, yang tanpa pertanggungjawabannya kemajemukan kebangsaan Indonesia sulit menemukan kehendak bersama. "Indonesia luas tanahnya, besar daerahnya dan tersebar letaknya. Pemerintahan negara yang semacam itu hanya dapat diselenggarakan oleh mereka yang mempunyai tanggung jawab yang sebesar-besarnya, dan mempunyai pandangan yang amat luas. Rasa tanggung jawab itu akan hidup dalam dada kita jika kita sanggup hidup dengan memikirkan lebih dahulu kepentingan masyarakat, keselamatan nusa, dan kehormatan bangsa. Untuk mendapatkan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya, kita harus mendidik diri kita sendiri dengan rasa cinta akan kebenaran dan keadilan yang abadi. Hati kita harus penuh dengan cita-cita besar, lebih besar dan lebih lama umurnya dari kita sendiri." (Pidato Radio, 8 November 1944).

Kesempatan merenung
Harapan dan peringatan kedua bapak bangsa itu perlu direnungkan di sela peringatan kemerdekaan Indonesia. Perlu refleksi diri, mengapa karunia kekayaan dan keindahan negeri ini tak sebanding dengan martabat bangsanya, kekayaan alam tak membawa kemakmuran, kelimpahan penduduk tak memperkuat daya saing, kemajemukan kebangsaan tak memperkuat ketahanan budaya, keberagamaan tak mendorong keinsafan berbudi.
Berdiri di awal milenium baru, menyaksikan perubahan yang luas cakupannya, instan kecepatannya, dan dalam penetrasinya, menyentuh rasa hirau kita tentang masa depan bangsa. Adakah kelebihan yang bisa dibanggakan selain karunia yang terberikan? Adakah sebutan yang bisa diukir di gelanggang internasional selain gelar-gelar buruk?

Manusia, sang pengubah
Dalam rasa keadilan Ilahi, tak ada ketentuan bahwa jalan hidup suatu bangsa harus tetap di pinggiran. Dari hari ke hari, firman Tuhan kian membuktikan kebenaran dirinya. Dalam sejarah kejatuhan dan kejayaan suatu kaum, manusia sendirilah pusat pengubahnya.
Kita perlu "senjata" baru, cara pengucapan baru, dan karisma pengubah sejarah baru. Ilmu dan teknologi, semangat inovasi dan daya etos dan etis yang mewujud ke dalam kualitas manusia unggul adalah senjata, bahasa, dan karisma baru kita untuk memenangi masa depan.
Seharusnya kita bisa. Kita mewarisi kebesaran jiwa para pendiri bangsa, yang menorehkan nama Indonesia sebagai pelopor gerakan kemerdekaan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dengan kebesaran jiwa dan pengikatan kekuatan nasional, kita masih cukup memiliki sumber daya untuk bangkit dari keterpurukan.
Untuk itu, bangsa kita harus keluar dari kekerdilan mentalitas budak -yang mudah dilamun ombak dan bersilang sengkarut- dengan memberi isi dan arah hidup kebangsaan. Seperti kata Bung Karno dalam Amanat Proklamasi 1956, "Bangsa Indonesia harus mempunyai isi hidup dan arah hidup. Kita harus mempunyai levensinhoud dan levensrichting. Bangsa yang tidak mempunyai isi hidup dan arah hidup adalah bangsa yang hidupnya tidak dalam, bangsa yang dangkal, bangsa yang cetek, bangsa yang yang tidak mempunyai levensdiepte sama sekali. Ia adalah bangsa penggemar emas sepuhan, dan bukan emasnya batin. Ia mengagumkan kekuasaan pentung, bukan kekuasaan moril. Ia cinta kepada gebyarnya lahir, bukan kepada nurnya kebenaran dan keadilan. Ia kadang-kadang kuat, tetapi kuatnya adalah kuatnya kulit, padahal ia kosong melompong di bagian dalamnya."

Yudi Latif, Pemikir Kenegaraan dan Keagamaan. KOMPAS, 16 Agustus 2007

Tuesday, August 12, 2008

Arah Demokrasi Harus Diubah

Demokratisasi yang berlangsung selama sepuluh tahun terakhir ini harus diubah arahnya. Jika tidak, proses demokrasi yang memakan banyak biaya seperti saat ini semakin membebani rakyat.
”Kita menyaksikan betapa penyelenggaraan pilkada memakan banyak biaya. Seperti pilkada di Jawa Timur, berapa besar anggaran yang dikeluarkan oleh anggaran negara. Belum lagi dana yang disediakan oleh masyarakat dan peserta pilkada,” ujar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali, Kamis (8/8).
Menurut dia, dana politik yang menghabiskan miliaran bahkan bisa mencapai triliunan rupiah itu akan sangat bermanfaat jika langsung dipergunakan untuk usaha yang langsung bisa memberikan kesejahteraan rakyat.
”Problem lain dari demokrasi yang sudah dijalankan adalah betapa bangsa Indonesia seperti kehilangan nilai budayanya. Seolah-olah tak ada lagi rasa saling menghormati, yang tersisa hanya mau menang sendiri,” ujarnya.
Yang lebih menyedihkan, menurut Suryadharma, hilangnya nilai ini sudah merambah di kalangan calon intelektual.
”Kalangan mahasiswa seperti tidak lagi memegang norma kesopanan, mereka memaki dan mencaci semaunya. Yang lebih buruk lagi sering kali proses demokrasi menghasilkan tindakan destruktif,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal PPP Irgan Chairul Mahfiz menilai, proses demokratisasi yang baru menekankan kelembagaan demokrasi ini memang harus disempurnakan. “Masih banyak kelemahan, namun itu semua proses. Artinya, bangsa Indonesia, jika serius, pasti akan bisa membangun Indonesia dengan sistem demokrasi yang lebih baik,” ujarnya.

KOMPAS, 9 Agustus 2008

Menangkap PELANGI


Ulya Maharani Siraj

Thursday, August 7, 2008

Bencana Peradaban


KITA biasanya sibuk dan riuh tentang bencana alam yang datang silih berganti, bertubi-tubi dan kadang-kadang serentak di berbagai daerah. Kita biasanya ribut oleh bencana-bencana yang jarang terjadi, seperti tsunami, erupsi gunung api dan gempa bumi di atas 6 SR. Juga kita masih terkejut oleh air bah di atas 1 meter, meskipun bermusim dan dapat diharapkan dengan pelenyapan hutan di berbagai pulau. Tinggal di sabuk seismik di perbatasan 3 lemping tektonik besar (Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik) dan 2 lemping kecil (Myanmar atau Asia Tenggara dan Filipina) kita sudah tahu, bahwa kita selalu dikunjungi gempa-gempa kecil (di bawah 2 SR) dan lebih jarang gempa sedang, seperti di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sangat jarang gempa sangat besar seperti di pantai Barat Sumatera bagian Utara (di atas 8 SR). Terletak pada sabuk api Pasifik (la ceinture de feu du Pascifique), tidak heran kalau banyak sekali erupsi gunung; sejak tahun 2000 saja ada erupsi Talang, Kaba, Krakatau, Papandayan, Karangetang, Merapi, Kelud, Semeru, Bromo, Ijen, Lokon, Dukono, Egoni, Lamboleng, Lewolobi, Soputan, Gamalama dan lain-lain.
Akan tetapi kita lupa ada marabahaya satu lagi yang bukan alamiah, yang menelan korban sedikit-sedikit yang dalam setahun menjadi cukup banyak dan sebetulnya dapat dicegah, paling kurang direduksi, yaitu bencana peradaban (civilization disaster). Dalam katagori ini termasuk kebakaran kota, biasanya di daerah perumahan padat, pasar tradisional, supermarket dan galeri serba ada (department store), perkantoran, pertokoan, pabrik, hotel, restoran, klub malam, dan lain-lain. Sebab kebakaran yang biasa diberitakan adalah hubungan pendek listrik dan akan diusut tuntas.
Dan biasanya pula tidak pernah tuntas dan tidak ada beritanya lagi, padahal PLN bersedia membantu dalam penyelidikan. Korban dapat mencapai jumlah yang besar, oleh karena keracunan CO, HCN dan bahan kimia lain, ataupun terpanggang karena tidak dapat keluar, mati karena meloncat dari tingkat atas, atau terkurung di kamar terkunci. Menyedihkan kalau mobil pemadam tak dapat masuk karena terhalang oleh penonton, jalan sempit atau hidran tidak berfungsi. Kebakaran gedung tinggi membawa persoalan baru, yaitu tangga mobil pemadam tidak dapat mencapai tingkat atas, atau tangga lari (fire escape) tidak ada, begitu pula sistem alarm dan sistem pemadam automatis.
Bencana peradaban yang lain adalah kecelakaan lalu-lintas di jalan raya, kereta api atau listrik, di laut dan udara. Di masa depan harus diperhitungkan pula monorel dan kereta bawah tanah (subway, metro, tube, UBahn). Yang banyak makan korban adalah tabrakan karambol (carambolage), yaitu benturan beruntun antara banyak mobil, lebih-lebih ada tanki minyak. Kereta api terguling, apalagi ke jurang dan sungai, tabrakan dengan bus, karena tak ada palang pintu persimpangan, juga banyak meminta korban. Kapal karam karena gelombang besar, angin ribut, tiris, penumpang atau muatan lebih dan pelampung kurang adalah biasa untuk negeri kita. Pesawat terbang jatuh biasanya hanya meninggalkan kira-kira 5% penumpang yang selamat. Sebab-sebab jatuh biasanya diselidiki, tetapi hasilnya jarang diumumkan.
Disiplin yang lunak menurunkan keandalan supir, yang tidak mendapat SIM dengan benar, menyalahgunakan bahan-bahan adiktif dan bekerja lebih 4 jam tanpa istirahat. Banyak palang lintas kereta api tidak ada atau dioperasi manual, pemeriksaan kendaraan tidak teratur dan sebagainya. Demikian pula dengan kapal laut dan pesawat terbang. Pengemudi, jurumudi dan pilot menggenggam nasib penumpang dalam tangannya. Kecanduan sebenarnya adalah penyakit perilaku dan harus disembuhkan dahulu, sebelum diberi tanggung jawab yang besar.
Jangan dilupakan bencana kimia beracun (gas, pelarut, pupuk, insektisida) dan nuklear, seperti yang terjadi di Bhopal, Three Mile Island, Chernobyl, Galania, Mihama dan lain-lain. Kesalahan teknis kecil dapat menimbulkan bencana besar. Semburan gas beracun pada pengeboran untuk pertambangan dapat menimbulkan katastrofi yang merugikan korban, mata pencaharian dan nyawa. Bencana peradaban terakhir adalah perang dengan senjata dan strategi modern, baik senjata konvensional, senjata (A-B-C = atom, biologi dan kimia) dengan dekapitasi komando, pengeboman pusat populasi, sumber energi dan sumber makanan, yang lebih banyak menjatuhkan korban sipil daripada militer.
Ada pula bencana campuran antara yang alamiah dan peradaban, karena intervensi manusia terhadap iklim, perairan, selubung tetumbuhan pada muka bumi dan man-made earthquakes (gempa bumi buatan) dalam usahanya mencari kebahagiaan melalui kekayaan dengan sia-sia.

Esai Prof Dr T Jacob di Harian Kedaulatan Rakyat, 6 JULI 2006