Monday, September 18, 2017

Suu Kyi dan Megawati


Sulit untuk tidak ikut geram dengan mantan peraih Nobel Perdamaian (1991), Aung San Suu Kyi atas apa yang terjadi pada warga Rohingya. Mantan tahanan politik 15 tahun di masa junta militer itu dianggap tak cukup bersikap untuk mencegah pembantaian warga Rohingya yang dilakukan tentara Myanmar dan kelompok garis keras Budha.

Padahal Suu Kyi dianggap punya kekuasaan dan pengaruh setelah partainya (NLD) memenangi pemilu pada November 2015. Selain pemimpin partai pemenang pemilu, ia adalah Penasihat Negara (State Counselor) dan Menteri Luar Negeri. Penasihat Negara adalah jabatan setara Perdana Menteri yang berlaku lima tahun.

Tentu dalam negara yang memiliki barisan para jenderal, kajian politik tak boleh naif. Tak jarang anasir-anasir militer memiliki agenda sendiri yang tak selalu sejalan bahkan menjebak pemerintahan sipil yang berkuasa.

Presiden John F Kennedy merasa kewalahan dengan agenda para jenderalnya di Pentagon dan CIA dalam krisis misil Kuba dan invasi Teluk Babi (1961) yang seakan segera menyuruhnya memulai perang nuklir dengan Uni Soviet. Atau bagaimana Soeharto dan kawan-kawan jenderalnya membangun kontak secara diam-diam dengan pihak Sekutu di Kuala Lumpur dan Singapura, saat Presiden Sukarno justru sedang berkampanye "ganyang Malaysia" tahun 1963.


Kekecewaan pada Suu Kyi dalam kasus Rohingya harus selalu membuka kemungkinan hal-hal semacam ini. Terutama karena secara historis, Myanmar dikuasai rezim militer selama 53 tahun dan punya catatan pernah menewaskan 3.000 orang dalam peristiwa demonstrasi berdarah 8888. ("Angka cantik" ini diambil dari tanggal 8 Agustus 1988. Gerakan perlawanan juga punya "angka cantik" lain 7777 di mana rangkaian unjukrasa dimulai pada 7 Juli 1977).

Tapi tampaknya Suu Kyi tidak mengirim sinyal seperti Kennedy yang merasa sedang dikerjai para jenderal garis kerasnya. Sebaliknya, Suu Kyi terkesan menjadi bagian dari itu. Ia selalu menyebut kasus Rohingya adalah kekerasan antar-etnis yang juga terjadi pada etnis-etnis lain seperti Karen.

Kekecewaan pada Suu Kyi makin jelas ketika Mei 2017 lalu pemerintah Myanmar menolak dan membantah laporan PBB tentang apa yang terjadi terhadap warga Rohingya di Rakhine. Bahkan pada Juni 2017 pemerintah Myanmar menutup akses investigator PBB.

Aung San Suu Kyi saat diwawancarai reporter BBC, Mishal Husain.

Suu Kyi bahkan pernah membuat komentar yang dianggap bernada rasis usai diwawancarai reporter BBC, Mishal Husain tahun 2013 yang mencecarnya dengan pertanyaan seputar kasus Rohingya:

"Tidak ada yang bilang saya akan diwawancarai oleh seorang muslim," kata Suu Kyi dalam sebuah buku biografi yang ditulis Peter Popham.

Apalagi ada kutipan pidato Suu Kyi yang menunjukkan tekadnya untuk mengakumulasi kekuasaan setelah ia memenangi pemilu: “Aku yang akan membuat semua keputusan, karena akulah pemimpin partai yang memenangi pemilu”. (Suu Kyi, dikutip The Independent, 11 Oktober 2015).

Semua orang tahu, konteks pidato itu adalah penegasan dari Suu Kyi, meski kelompok militer menghadangnya dengan konstitusi yang membuatnya tak bisa jadi presiden (karena dua anaknya memegang paspor Inggris), ia akan lebih berkuasa dari presiden.

Lalu apa hubungannya dengan Megawati?


Dalam konteks dan detail yang berbeda, kita juga pernah punya pengalaman di mana ikon pejuang demokrasi yang pernah direpresi Orde Baru (dan puncaknya pada peristiwa 27 Juli 1996) tak selalu dapat diandalkan atau menjadi tumpuan harapan untuk menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan.

Meski telah memenangi pemilu Juni 1999 dengan 33 persen suara, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sadar ia belum tentu bisa menjadi presiden karena saat itu presiden masih dipilih MPR.

Maka dalam pidato kemenangannya di Lenteng Agung, 29 Juli 1999, ia masih melanjutkan kampanye sambil berurai air mata: "Untuk rakyat Aceh, jika saya dipercaya untuk memimpin negeri ini, percayalah, Cut Nyak tidak akan membiarkan setetes pun darah tumpah menyentuh Tanah Rencong yang begitu besar jasanya dalam menjadikan Indonesia merdeka. Pada kalian, saya akan berikan cinta saya. Saya akan berikan hasil Arun-mu agar rakyat dapat menikmati betapa indahnya Serambi Mekkah jika dibangun dengan cinta dan tanggung jawab atas sesama warga bangsa Indonesia."

Megawati muda bersama ayahanda, Presiden Soekarno.

Tak hanya terhadap rakyat Aceh yang mengalami Operasi Jaring Merah yang berdarah-darah antara 1988-1998, calon presiden Megawati juga mengatakan sesuatu tentang Papua: "Begitu pula yang akan saya lakukan terhadap saudara-saudaraku di Irian Jaya dan Ambon tercinta. Datangnya hari kemenangan itu tidak akan lama lagi, Saudara-saudara!"

Tapi jalannya sejarah sudah sama-sama kita ketahui. Setelah menggantikan Gus Dur yang justru mengambil jalan damai dan diplomasi budaya dengan Aceh, pada 19 Mei 2003, Presiden Megawati mengirim 40.000 tentara dan mengumumkan status Darurat Militer di Aceh yang berdarah-darah.

Ia mengikuti irama gendang para jenderal dan diplomatnya yang mengkondisikan perang di Aceh dengan membuat rangkaian perundingan internasional menemui jalan buntu, bahkan menangkapi para juru runding GAM, persis Jenderal De Kock menangkap Diponegoro saat berunding.

Aung San Suu Kyi saat remaja dan kanak-kanak bersama ayah-bundanya dan saudara-saudaranya.

Sebagai produser di Liputan6 SCTV saat itu, rekaman pidato Megawati di Lenteng Agung, 29 Juli 1999 inilah yang pertama saya cari di video library saat membuat ulasan tentang Darurat Militer di Aceh.

Dalam katalog digital, rekaman ini ada dalam sebuah kaset Betacam, namun saat dicari di rak kaset, nomor tersebut tidak ada. Kawan-kawan petugas library bingung karena juga tidak ada di dalam daftar peminjaman. Saya berkeras agar barang itu segera ditemukan.

Para senior membisiki saya, berdasarkan pengalaman, rekaman-rekaman berisi materi sensitif selalu bernasib seperti itu di library-library televisi Indonesia. Apalagi ini rekaman pidato politisi yang kini menjadi presiden. Mendengar itu, saya dan kawan-kawan library makin giat mencarinya. Pencarian dilakukan secara fisik di setiap sudut library dan ruang editing dengan keyakinan, tidak mungkin barang itu diselundupkan keluar karena Darurat Militer baru diumumkan dini hari, dan saya baru menyinggung tentang rekaman itu di rapat siang harinya.

Setelah berjam-jam mencari, akhirnya kaset itu ditemukan di atas rak yang hanya bisa dilihat setelah petugas library naik kursi. Tak ada kaset lain di sana, dan hanya kaset itu dan ketika di-playback persis di bagian pidato Megawati. (Satu kaset berdurasi hingga 90 menit biasanya terdiri dari berbagai rekaman peristiwa).

Beruntung, di Youtube ada yang mengunggah pidato bersejarah itu meski tidak lengkap. Bagian pidato tentang Aceh ada di menit 03:00.

Salah satu lukisan versi Belanda ketika Jenderal De Kock menangkap Pangeran Diponegoro.

Bagi hasil lapangan gas Arun yang ia sebut-sebut, baru termaktub dalam UU Pemerintahan Aceh setelah perundingan damai Helsinki, Agustus 2005. Perundingan yang dipaksa oleh tsunami, bukan atas peristiwa politik.

Untuk Papua, Gus Dur yang tak pernah berkampanye menjadi presiden dan tak pernah menangis di depan kamera, justru yang menerapkan diplomasi kemanusiaan di Papua. Bendera Bintang Kejora boleh dikibarkan sebagai simbol budaya, dan ia mengizinkan digelarnya Kongres Rakyat Papua.

Namun ketika digantikan Megawati, pendekatan terhadap Papua sontak berubah. Jenderal-jenderal yang menggerutu di masa Gus Dur, kembali mendapat angin untuk mengekspresikan syahwat “nasionalisme dan patriotismenya”.

November 2001, di masa Megawati menjadi presiden, justru terjadi pembunuhan politik terhadap Theys Hiyo Eluay yang sebenarnya sedang memimpin transformasi di Papua, dari perlawanan fisik ke diplomasi politik.

Theys Hiyo Eluay saat bertemu Gus Dur (Abdurrahman Wahid).

Maka hingga kini, apa yang disebut “datangnya hari kemenangan yang tak akan lama lagi” itu, berwujud menjadi penangkapan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah.

Tepat setelah Megawati kembali berkuasa lewat kemenangan PDIP dan terpilihnya Presiden Joko Widodo yang disebutnya sebagai “petugas partai” (sebagaimana Suu Kyi menegaskan kekuasaannya), jumlah penangkapan warga di Papua tembus 1.083 orang, mengalahkan statistik tertinggi di era Presiden SBY (2013) yang berjumlah 548 orang.

Bahkan menurut catatan LBH Jakarta dan Tapol, antara April hingga Juni 2016 saja, ada 4.198 warga Papua yang ditangkap di berbagai tempat di Indonesia karena mengekspresikan aspirasi politiknya.

Dandhy Dwi Laksono,
Wartawan senior,
Pendiri ACEHKITA.COM
https://www.facebook.com/dandhy.laksono/posts/10155614774863618
http://www.acehkita.com/suu-kyi-dan-megawati/


Surat Buat Dandhy Dwi Laksono

Selamat sore, Cuk!

Kamu memang dancukan. Masa orang hebat seperti Ibu Megawati Soekarnoputri kamu kritik. Bagaimana mungkin putri Bung Karno, Sang Proklamator, punya salah?

Di mana logikanya, coba, mantan presiden dan pemimpin partai “wong cilik” kok katamu tidak peduli wong cilik. Kurang jaminan apa coba? Darah nasionalisme dan marhaenisme Bung Karno mengalir dalam darah Bu Mega!

Bagaimana pula bisa Ibu Mega lupa diri; dulu ditindas di bawah Rezim Orde Baru tapi belakangan, ketika berkuasa, membiarkan rakyat sendiri di Aceh dan Papua ditindas pemerintahannya. Itu mustahil!

Dandhy, Dandhy, mbok kira-kira kalau mengkritik, apalagi mengkritik tokoh yang punya banyak pengikut dan pemuja.


Tuh, bener ‘kan? Sekarang para pemuja melaporkan kamu ke polisi dengan tuduhan menghina junjungan mereka. Rasain, tuh, bayangan dingin jeruji besi penjara yang mungkin menunggumu!

Kamu emang kurang kerjaan, Dandhy. Ngapain juga mengkritik orang berkuasa kalau diem saja jauh lebih aman dan nyaman. Bukankah lebih enak pulang ke Lumajang, kampungmu, membantu ibumu bikin dan jualan keripik?

Kamu emang usil sejak dulu. Ngapain juga kamu dulu membela orang Aceh di masa darurat militer. Dasar Jawa murtad!

Kenapa nggak kamu tiru banyak orang Jawa lain yang mendukung Pemerintahan Megawati menumpas separatis Aceh dengan dalih “NKRI harga mati!”. Eh, kamu malah jadi pemimpin redaksi Majalah “Aceh Kita”, menyediakan diri jadi bumper wartawan-wartawan Aceh yang namanya harus disembunyikan hanya untuk menyampaikan fakta.

Ngapain kamu mengorbankan karir dan gaji empuk di stasiun televisi swasta nasional hanya karena risau membela orang Aceh? Usil dan kurang kerjaan!


Dandhy, jurnalisme investigasi, salah satu buku yang kamu tulis, hanya indah dalam teori! Ngapain juga coba kamu praktekkan?

Kamu mempersulit hidupmu sendiri. WatchdoC (watchdoc.co.id), perusahaanmu, akan jauh lebih banyak duit kalau bikin video iklan komersial dan dokumenter proyek pemerintah. Tapi, kamu malah bikin video-video dokumenter provokatif. Apa maumu, sih ?!

Apa sih keuntunganmu bikin video dokumenter tentang Munir? Gak ada! Dan kamu jelas mengada-ada! Mana mungkin aparat Negara Pancasilais membunuh anak negerinya sendiri dengan racun arsenik!

Konyol ….


Saya senang kamu mengikuti jejakku keliling Indonesia naik sepeda motor setahun penuh. Gambar foto dan video yang kamu ambil bersama Ucok Suparta (orang Aceh lagi!) kuakui jauh lebih bagus dari yang kami bikin. Tapi, ngapain sih kamu nggak berhenti hanya memotret keindahan alam Indonesia? Tentang pantai, laut biru, gunung dan taman laut yang bikin orang Indonesia bangga?

Eh, konyol, kamu malah bikin video-video dokumenter memilukan. Apa maksudmu bikin “Samin vs Semen”, video perjuangan petani Kendeng yang terdesak pabrik semen? “Kala Benoa” dan “Rayuan Pulau Palsu” tentang dampak proyek mengurug laut di Bali dan Jakarta?

Apa maksudmu, coba, bikin “Mahuze”, tentang suku Papua yang hidup dan adatnya terancam proyek lumbung pangan dan energi pemerintah? “Menggenang Kenangan” tentang petani yang tergusur proyek Bendungan Jatigede?

Dandhy, Dandhy…. Dasar gatel dan kurang kerjaan!


Sebagai teman, saya cuma mau mengingatkan: berhentilah untuk risau. Indonesia sudah ada di jalan yang benar. Apalagi kini Indonesia ada di bawah kendali seorang presiden yang berasal dari orang kebanyakan dan merakyat. Tidakkah itu jaminan Indonesia bakal gemah ripah loh jinawi dan berkeadilan?

Tidak ada gunanya kritik. Kamu, dan banyak pejuang reformasi, telah keliru melawan rezim Soeharto dulu. Indonesia tidak membutuhkan “kebebasan bersuara dan berekspresi”. Yang penting ekonomi, ekonomi dan ekonomi. Investasi, investasi dan investasi.

Kalaupun mengkritik, kritikmu bakal masuk tong sampah. Atau malah justru akan mempersulit hidupmu sendiri, seperti kini kritikmu terhadap mantan presiden Megawati mengancam kamu masuk penjara.

Saranku, hiduplah tenang, pikirkan diri dan kepentinganmu sendiri. Ngapain mikirin nasib orang lain. Ngapain ngebela petani, nelayan, suku Papua dan orang yang sudah mati seperti Munir?

Dandhy, belajarlah untuk tidak bicara! Pertimbangkan kembali untuk pulang kampung ke Lumajang, menyepi, dan beternak bebek! Sekalian menikmati dan menghayati hidup membebek!

Tabik, Cuk!

Farid Gaban,
Catatan Bawah Tanah
GEOTIMES.CO.ID, 11 September 2017
https://geotimes.co.id/catatan-bawah-tanah/surat-buat-dandhy-dwi-laksono/

Wednesday, September 6, 2017

Bunuh Diri Massal Perguruan Tinggi, Menuju Pendidikan Asembling


Akhir-akhir ini di media sosial sedang hangat didiskusikan dan diperdebatkan perihal universities disruption yang dipicu artikel Jim Clifton, “Universities: Disruption is Coming”. Isinya secara garis besar mempertanyakan dan mengkhawatirkan peran masa depan pendidikan tinggi dalam menyuplai tenaga kerja industri di dunia.

Pemicu ditulisnya artikel tersebut adalah iklan Google dan Ernst & Young yang akan menggaji siapa pun yang bisa bekerja dengannya tanpa harus memiliki ijazah apa pun, termasuk ijazah dari perguruan tinggi (PT).

Iklan dari Google dan Ernst & Young tersebut seperti halilintar di siang bolong.

Ia mengejutkan dan menyambar kemapanan yang telah dinikmati oleh PT di seluruh dunia dalam perannya sebagai penyuplai tenaga ahli, hasil riset, dan pemikiran-pemikiran yang dibutuhkan dunia industri.

Namun, peran penting PT saat ini seakan telah dinihilkan oleh Google dan Ernst & Young, yang sebentar lagi barangkali diikuti oleh perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang lain. Lonceng kematian PT seakan telah didentangkan oleh kedua perusahaan raksasa tersebut, menyusul artikel yang ditulis oleh Terry Eagleton, berjudul “The Slow Death of the University” (2015).


Artikel Eagleton memberikan gambaran bahwa PT sedang melakukan bunuh diri massal melalui pengabaian pada tugas utamanya, yakni “pendidikan”, karena telah bergeser lebih mengutamakan “riset dan publikasi”. Lebih menyedihkan lagi, tradisi hubungan dosen dan mahasiswa yang seharusnya berbasis “guru dan siswa” telah bergeser menjadi “manager dan pelanggan”.

Khusus di Indonesia, fenomena bunuh diri massal ini ditambahkan oleh keluhan bahwa para dosen saat ini lebih mementingkan meng-update LKD (laporan kinerja dosen) karena berkaitan dengan tunjangan kinerja dosen daripada meng-update materi kuliah yang diampunya.

Pertanyaan menarik untuk diajukan adalah apakah eksistensi pendidikan tinggi akan segera berakhir ataukah tetap akan ada tetapi arahnya akan berbelok tajam tidak mengikuti garis linier lagi?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kiranya perlu:
(1) melihat lagi ke belakang sejarah kaitan antara pengetahuan, sains, dan teknologi;
(2) tahap-tahap perkembangannya;
(3) esensi dan sifat dasar kaitan ketiganya dalam perspektif kekinian; dan
(4) pengaruhnya pada arah pendidikan tinggi kita di masa depan.


Sejak kelahirannya pada abad ke-17, sains modern telah melahirkan tradisi berpikir yang mengikuti garis linier hubungan antara pengetahuan, sains, dan teknologi. Pengetahuan adalah basis dibangunnya premis-premis atau dalil-dalil umum sains, yang untuk selanjutnya sains akan berperan sebagai ibu kandung dari kelahiran teknologi.

Pengetahuan tentang benda-benda di langit yang didasarkan pada pengamatan yang berulang, pada akhirnya telah melahirkan prinsip-prinsip serta dalil-dalil di bidang sains. Kemudian disusul oleh terciptanya peralatan-peralatan yang mampu digunakan untuk membuktikan dengan akurat hipotesis yang dibangun oleh abstraksi sains.

Pendek kata, keberadaan dan perilaku-perilaku alam merupakan sumber berpikir atau guru bagi terbangunnya pengetahuan manusia. Kelak di kemudian hari, pengetahuan tersebut dapat digeneralisasi dalam formula-formula yang dapat menuntun manusia untuk menciptakan alat-alat bantu yang dapat memudahkannya melakukan kegiatan-kegiatan yang sulit dan rumit.

Puncak dari tradisi berpikir yang mengikuti garis linier ini adalah masa yang disebut dalam sejarah sebagai revolusi industri, yang usianya sampai saat ini baru sekitar 200 tahun, tetapi pengaruhnya pada perubahan alam dan perubahan perilaku manusia sungguh sangat luar biasa.


Perkembangan selanjutnya
Revolusi industri ternyata bukan saja hasil puncak dari perkembangan sains modern, melainkan juga awal terciptanya alam (buatan) baru. Tradisi cara berpikir manusia kemudian berubah dari linier jadi siklikal karena produk-produk teknologi yang dihasilkan manusia tidak saja hanya dilihat sebagai “hilir” dari pengetahuan dan sains, tetapi juga sebagai “hulu” pengetahuan untuk melahirkan sains dan produk-produk teknologi baru.

Pergeseran cara berpikir ini dapat kita kenali dari berubahnya cara berpikir yang semula disebut sebagai discovery menjadi innovation.

Cara berpikir “inovasi” telah meremas pengetahuan, sains, dan teknologi ke dalam satu genggaman tangan untuk kemudian dibentuk jadi bentukan-bentukan baru yang lebih mudah dipahami, lebih canggih, serta lebih memudahkan hidup manusia, dan tentu saja lebih mempesona.


Namun, yang sangat mengejutkan, ternyata dalam waktu hanya sekitar 15 tahun terakhir ini cara berpikir manusia modern sudah bergeser dari “inovasi” menjadi “hiper-inovasi” atau tepatnya “hiper-siklikal”. Artinya, inovasi tidak lagi sekadar dijalankan di atas “produk tunggal” untuk menambah nilai kebaruan dari produk tersebut, tetapi inovasi dilakukan di atas “banyak produk” (multiproduk) untuk dilipat jadi satu produk. Alhasil, ia bukan saja melahirkan nilai kebaruan atas produk lama, melainkan sekaligus melahirkan produk-produk baru atau benda-benda baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Cara berpikir seperti ini kemudian melahirkan panggung-panggung perlagaan di dunia industri untuk berkompetisi saling bunuh dan saling mengalahkan.

Akhirnya, kita banyak menyaksikan perusahaan-perusahaan raksasa dunia terjungkal tanpa membuat kesalahan manajemen maupun produksi namun “hanya” karena munculnya benda-benda industri baru yang mengambil teritori pasarnya lantaran para pelanggannya dengan sukarela meninggalkan produk-produknya karena dianggap kuno alias tidak gaul lagi. Dalam payung berpikir seperti itu (hiper-inovatif), baik produsen maupun konsumen hidup dalam perlagaan-perlagaan yang sangat ketat, sibuk, dan cepat karena “kegaulan” (maksudnya kebaruan yang diterima pasar) produk-produk teknologi saat ini jadi berusia amat pendek.


Cara berpikir asembling
Untuk melahirkan benda-benda baru serta jasa-jasa baru tersebut di atas dalam payung berpikir “hiper-inovasi”, sesungguhnya kita telah mereduksi cara berpikir kita dari discovery ke innovation lalu ke asembling. Cara berpikir yang terakhir ini adalah cara berpikir yang menggunakan ilmu gathuk (Jawa). Meng-gathuk-kan orang yang punya sepeda motor atau mobil dengan orang yang memerlukan jasa transportasi melalui IT. Meng-gathuk-kan orang yang perutnya lapar dengan pemilik produk makanan dengan pemilik sepeda motor yang mau disuruh dengan upah melalui IT.

Dengan “ilmu gathuk”, saat ini banyak orang bisa mendapatkan rezeki tanpa harus bekerja di kantor atau di pasar, dan juga banyak orang malas tetapi punya duit yang dimudahkan.

Saat ini, cara-cara berpikir dengan “ilmu gathuk” telah tumbuh dengan pesat dan subur serta telah melahirkan karya-karya jasa ataupun produk benda-benda yang sangat nyata dan dibutuhkan oleh masyarakat. Ilmu semacam ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa harus memiliki ijazah apa pun, termasuk ijazah dari PT.

Cara berpikir seperti inilah barangkali salah satu yang dibaca dan ditangkap Google dan Ernst & Young untuk berani merekrut siapa pun tanpa ijazah apa pun untuk bekerja dengannya.


Sistem pendidikan asembling
Atas dasar kondisi seperti itulah barangkali Jim Clifton merasa gelisah dan khawatir akan masa depan eksistensi PT dalam perannya sebagai penyedia tenaga kerja industri. Keahlian ilmu gathuk seperti itu ternyata “tak pernah” dan “tak perlu” diajarkan PT. Ilmu seperti itu dapat dipelajari siapa pun, di mana pun, dan kapan pun.

Kekhawatiran Jim Clifton barangkali “sangat berguna” untuk mendefinisikan ulang peran pendidikan tinggi dalam perubahan-perubahan alam dan kehidupan manusia di masa depan. Paling tidak, ada dua arus utama pendidikan tinggi yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.

Pertama, pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar semangat discovery. Artinya, pendidikan tinggi semacam ini mengorientasikan kegiatannya untuk dapat meraih “penemuan-penemuan” besar yang berguna bagi perubahan-perubahan kehidupan manusia di masa depan. Riset-risetnya dilakukan atas dasar “kerja kolektif” untuk diarahkan pada “penyelesaian masalah-masalah besar” dan “penemuan-penemuan besar”. Sehingga PT semacam ini jumlahnya memang harus dibatasi, termasuk jumlah mahasiswanya juga dibatasi pada mereka yang memang memiliki kemampuan dasar luar biasa (melalui seleksi yang ketat).

Untuk perguruan tinggi semacam ini, idealnya diselenggarakan atas basis subsidi, dalam arti mahasiswa tidak dipungut biaya alias gratis karena mereka kelak akan jadi pemandu perubahan kehidupan manusia. Setelah lulus mereka tidak dibiarkan mencari pekerjaannya sendiri, tetapi sudah dikaitkan dengan tugas-tugas besar yang harus dilakukan (semacam ikatan dinas).


Kedua, pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas semangat berpikir asembling, atau pendidikan yang diselenggarakan untuk melembagakan cara berpikir “perakit”, sehingga tugas utamanya melahirkan sebanyak-banyaknya tenaga ahli perakit yang sangat dibutuhkan oleh industri (dunia kerja).

Pendidikan seperti ini mungkin mirip pendidikan vokasi, tetapi bedanya terletak pada “cara berpikir” yang luas, lintas disiplin, dan kompetensi yang dihasilkannya mampu melahirkan produk-produk baru, baik berupa barang maupun jasa. Mungkin pendidikan semacam ini tepat disebut “pendidikan vokasi plus”.

Taiwan, Korea, dan China tampaknya telah memberi perhatian besar terhadap pengembangan pendidikan asembling semacam ini.

Dengan menyelenggarakan dua arus utama pendidikan tinggi semacam itu (discovery dan asembling), kekhawatiran atas kemungkinan bangkrutnya pendidikan tinggi tidak beralasan lagi. Selain eksistensi pendidikan tinggi tetap dapat dipertahankan, maka pendidikan tinggi dikembalikan lagi perannya sebagai pemandu atau penuntun peradaban manusia, bukannya sebagai pembebek (pengekor) apa saja yang telah dilakukan oleh dunia industri.

Sudaryono,
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
KOMPAS, 29 Agustus 2017

Sunday, August 13, 2017

Nasionalisme Ekonomi dan Kemerdekaan Bangsa


Jauh sebelum Indonesia merdeka hampir 72 tahun yang lalu, para pendiri bangsa sudah berbicara tentang dua kekuatan nasional kembar yang tidak bisa dipisahkan: nasionalisme politik dan nasionalisme ekonomi. Nasionalisme politik bertujuan untuk mengubah status bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka, dan cita-cita mulia itu telah tercapai dengan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tonggak 17 Agustus adalah deklarasi lahirnya sebuah negara baru di gugusan kepulauan Nusantara: negara Indonesia merdeka yang berdaulat penuh.

Sekalipun harus bertempur selama empat tahun antara 1945-1949 dalam kancah revolusi nasional, karena penjajah Belanda masih tidak mau hengkang dari negeri ini, akhirnya dengan korban yang tidak sedikit, kita menang. Baru pada Desember 1949, Belanda bersedia mengakui Indonesia sebagai negara baru, karena memang tidak punya pilihan lain lagi. Konstelasi politik global telah berubah secara drastis, sistem penjajahan harus diakhiri. Atau dalam ungkapan Pembukaan UUD 1945: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”


Dengan kemerdekaan bangsa ini, nasionalisme politik tidak berarti telah rampung dengan tugasnya. Sama sekali belum, karena untuk mengisi kemerdekaan bangsa nasionalisme politik harus bergandengan tangan dengan saudara kembarnya berupa nasionalisme ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 (sebelum amendemen) dengan tepat memberi dasar konstitusional untuk nasionalisme ekonomi ini. Di bawah Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 itu memerintahkan: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ironisnya, sila kelima Pancasila berupa: “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang antara lain dijabarkan dengan rinci dalam Pasal 33 itu tidak berjalan mulus setelah batang usia republik ini hampir mendekati 72 tahun. Ini sebuah kelalaian konstitusional yang harus dikoreksi secara berani dan tegas, jika kita memang ingin melihat bangsa ini benar-benar merdeka 100%, sebuah ungkapan yang selalu diteriakkan Tan Malaka di masa revolusi kemerdekaan.

Nasionalisme ekonomi telah lama dibungkam oleh perusahaan-perusahaan asing dengan modal hampir tanpa batas atas penguasaan mereka di ranah perbankan, pertambangan, telekomunikasi, perkebunan, dan jangan lupa di industri asuransi jiwa terutama.


Kita tengok selintas perusahaan asuransi. Tulisan Wan Ulfa Nur Zuhra dalam medsos di bawah judul “Asing Mencengkeram Industri Asuransi Jiwa” (26 Juli 2016) membeberkan betapa dahsyatnya gurita asuransi asing itu menguasai industri perasuransian Indonesia. Dikatakan bahwa dari total aset asuransi jiwa senilai Rp. 368,5 triliun, sebesar 74,37% adalah milik asing, seperti PT Prudential Life Assurance (barasal dari Inggris), PT AIA Financial (Hong Kong), PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Kanada), PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Jerman), dan berapa lagi milik bangsa-bangsa Timur Jauh lainnya seperti PT Great Eastern Life Indonesia, PT Hanwha Life Insurance Indonesia, dan PT Tokio Marine Life Insurance.

Di sisi lain, ada dua perusahaan asuransi milik orang Indonesia: PT Asuransi Jiwa Bumiasih dan PT Asuransi Jiwa Nusantara telah dinyatakan pailit oleh pengadilan atas permintaan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Akibatnya, yang menjadi korban adalah para pemegang polis yang telah membayarkan premi sebelumnya, sehingga menjadi hangus begitu saja. Kasus ini telah semakin memperburuk citra perusahaan asuransi lokal, padahal beberapa asuransi milik nasional masih ada yang bagus, seperti PT Asuransi Wahana Tata dengan 70 kantor dan 1.200 karyawannya di seluruh Indonesia. PT Asuransi Jiwasraya, PT Jasa Raharja, dll.

Akan tetapi PT Asuransi Bumi Putera 1912, industri asuransi tertua di Indonesia, kini nafasnya sedang Senin-Kamis. Semoga pembenahan total yang sedang berjalan sekarang terhadap asuransi ini akan bisa menyelamatkan perusahaan ini yang dulu pernah menjadi ikon di dunia asuransi nasional.


Tidak berbeda dengan nasib asuransi nasional, dunia perbankan, perkebunan, pertambangan, telekomunikasi, dan lain-lain juga telah “tergadai” kepada pihak asing. Data dalam medsos dari tulisan Suardi dengan judul “Aset Ekonomi Indonesia Dikuasai Asing” (15 Feb. 2016) memberikan angka-angka di bawah ini sebagai bukti telanjang betapa imperialisme ekonomi itu telah mencekik leher bangsa ini. Penguasaan asing atas industri perbankan sudah berada pada angka 70%, pertambangan 85%, otomotif 99%, perkebunan 60%, telekomunikasi 70%, jasa 70%, tanah 93% (konglomerat Indonesia plus asing), minyak dan gas 88%.

Angka penguasaan tanah 93% itu adalah sebuah lampu merah tanda bahaya yang serius. Dari 93% itu dibagi antara konglomerat Indonesia dan asing berbanding menjadi 80% : 13%. Lalu yang tersisa untuk rakyat Indonesia lain yang jumlahnya lebih dari 250 juta hanya tinggal 7%. Saya tidak tahu persis apakah angka-angka ini cukup valid, tetapi andaikan berbeda, selisihnya saya kira tidak akan terlalu banyak.

Jika demikian realitas getirnya yang diawali sejak Orde Baru (1966-1998) dan berlanjut hingga sekarang, maka pertanyaan panasnya adalah: di mana Pancasila, di mana Pasal 33 UUD? Pertanyaan ini harus dijawab segera oleh pemerintahan Jokowi-Kalla dan elite Indonesia secara keseluruhan. Atau kita harus siap-siap untuk menjadi bangsa kuli yang hina-dina di muka bumi, tetapi sering dihibur dengan demo itu?

Ahmad Syafii Maarif,
Penulis Kolom RESONANSI Republika
REPUBLIKA, 20 Juni 2017

Sunday, July 9, 2017

Dunia Digital vs Dunia Nyata


Dalam banyak kesempatan, saya mendengar kuatnya anggapan bahwa dunia maya (digital) berbeda dengan dunia nyata. Dunia digital dianggap sebagai “alam halus”, yang belum (atau bahkan sulit) disentuh. Kalaupun dipakai, hanya sebatas sebagai alat pendukung. Sedangkan dunia nyata adalah dunia kita sehari-hari.

Bahkan, ada yang beranggapan bahwa itu adalah dunia para milenial, anak-anak mereka. Juga tak dapat dihindari yang berpikir, bisnisnya (core-nya) sama sekali tak perlu bersentuhan dengan dunia digital.

Misalnya saja, ada yang mengatakan, “Kami ini bisnisnya semen, bukan ritel.” Dan kalau diteruskan lagi “kami”-nya bisa panjang: kami jual mobil, bukan hiburan; kami pupuk, bukan hotel; kami tekstil, bukan oleh-oleh; dan seterusnya. Seakan-akan dunia maya itu hanya berlaku bagi ritel, hiburan, dan sejenisnya.

Mungkin anggapan semacam itu menguat lantaran sering melihat anak-anak bermain game. Jadi, dunia digital hanya ada dalam game, bukan kehidupan nyata.


Anggapan seperti itu, kalau dibiarkan, tentu bakal menyesatkan dan menyulitkan banyak perusahaan yang sudah bagus. Itu akan membuat kita “gagal paham”. Ya, gagal memahami perubahan-perubahan besar yang tengah bergulir di sekitar kita.

Kini, sejak manusia melewati tahapan connectivity melalui internet, digital dan dunia nyata menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini buktinya.

Masih ingat dengan seorang perwira TNI yang memecahkan kaca bus di jalan tol Cikunir Mei 2017 lalu? Kasus yang ada di dunia nyata itu mungkin tak akan terungkap kalau tidak ada sebuah akun Facebook yang meng-upload kejadian tersebut.

Menurut akun itu, sang perwira tadi mengendarai mobil di ruas jalan tol yang macet. Mungkin jengkel dengan kemacetan, juga merasa jalannya terhalang bus, perwira tersebut dengan tongkatnya memukul pecah kaca samping bus.


Semula perwira itu berdalih mobilnya diserempet bus. Namun, tak ada bukti soal serempetan tersebut. Akun itu menulis, “Ngaku spionnya kesenggol sampai lecet, tetapi di rekaman tidak ada lecet sama sekali. Diminta pertanggungjawaban malah kabur.” Unggahan tersebut kemudian ramai dibicarakan netizen.

Puspen TNI merespons terlebih dahulu. Melalui akun Instagram, Puspen TNI meminta maaf kepada PO bus tersebut. Lalu, menyusul sang perwira juga mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dia siap bertanggung jawab untuk mengganti kerugian bus.

Itu bukti betapa dunia digital kita sudah menyatu dengan dunia nyata.

Mau bukti lainnya?

Beberapa contoh kasus yang viral di medsos (media sosial).

Masih ingat kasus seorang pegawai perempuan yang bekerja di Mahkamah Agung (MA) yang marah-marah dan mencakar Aiptu Sutisna saat petugas kepolisian itu hendak menilangnya? Sutisna tidak melawan. Dia hanya menghindar. Itu peristiwa yang terjadi di dunia nyata.

Adegan amukan pegawai MA tersebut kemudian muncul di dunia maya. Seorang netizen merekamnya dan meng-upload videonya ke akun Facebook. Kejadian itu pun menjadi viral.

Berkat sikapnya yang tidak melawan, Aiptu Sutisna mendapatkan apresiasi. Bukan hanya dari masyarakat, tapi juga Kepolisian Negara RI (Polri). Sebaliknya, si pegawai MA tadi dimutasi dari jabatannya di eselon IV menjadi staf di PTUN Pekanbaru.


Pengalaman Sandvik
Saya tadi menyinggung soal betapa repotnya kalau gagal paham menyatunya dunia maya dengan dunia nyata sampai berlarut-larut. Sebab, di belahan dunia sana, masyarakatnya –terutama kalangan korporasi– sudah menikmati hasil dari penyatuan dua dunia tersebut.

Salah satu contohnya Sandvik Coromant (SC), perusahaan asal Swedia yang menjadi produsen utama cemented carbide dunia. Cemented carbide adalah material yang biasa dipakai pada mesin pemotong material logam nonbaja dan banyak dipakai industri manufaktur. Bisnis SC sempat terpuruk lantaran hadirnya produk Tiongkok yang lebih murah.

Lalu, apa yang dilakukan SC?

SC lalu melengkapi mesin pemotongnya dengan sensor. Sensor tersebut berfungsi memantau kinerja cemented carbide. Kapan alat itu terlalu stres, sudah aus, dan tiba waktunya untuk diganti. Data dari sensor tersebut kemudian dikirim ke server dan oleh server didistribusikan ke pihak-pihak yang mesti tahu soal itu. Di antaranya general manager, manajer, atau supervisor di pabrik.


Bagi banyak pabrik, informasi semacam itu sangat penting. Jangan sampai pabrik berhenti beroperasi gara-gara mesin pemotong logamnya rusak. Biaya untuk shutdown dan menghidupkan kembali pabrik, bisa sangat mahal.

Informasi semacam itulah yang kemudian menjadi nilai lebih bagi SC ketimbang produk sejenis dari Tiongkok. Pelanggan pun beralih dari produk buatan Tiongkok ke buatan SC.

Itu contoh kasus di dunia korporasi yang memakai teknologi untuk menggabungkan dunia digital (informasi dari sensor) dengan dunia nyata (pekerjaan di pabrik). Kasus lainnya masih banyak.

Misalnya, ada Rolls-Royce yang memasang sensor di mesin pesawat terbang. Ketika pesawat masih berada di udara, kondisi mesin sudah terpantau. Saat mendarat, kalau ada komponen mesin yang perlu diganti, itu bisa langsung dilakukan tanpa pesawat perlu masuk hanggar. Jadi, pesawat bisa langsung terbang lagi. Itu tentu meningkatkan kinerja operasional pesawat.


Dunia 4.0
Dalam lingkungan masyarakat, para petugas layanan publik bisa memantau sejumlah kejadian dengan adanya CCTV. Ingat dengan pembalap MotoGP Nicky Hayden yang meninggal dunia karena tertabrak mobil? Melalui CCTV, pihak kepolisian mendapati bahwa Nicky Hayden lalai.

Hayden bersepeda sambil mendengarkan musik melalui iPod. Akibatnya, dia tak mendengar suara-suara yang ada di sekitarnya, termasuk mobil-mobil yang lalu-lalang di perempatan jalan. Salah satu mobil itulah yang kemudian menabrak Hayden.

Belajar dari kejadian tersebut, kita mungkin bisa memprakarsai gerakan no gadget saat melakukan aktivitas di area-area publik. Kini kita sudah memasuki dunia versi 4.0. Dunia maya atau digital dan dunia nyata sudah menyatu. Namun, banyak musibah terjadi gara-gara masyarakat kita masih merasa seolah-olah berada di dua dunia yang berbeda.

Misalnya masih terus memakai smartphone saat menyetir mobil atau mengendarai sepeda motor –sesuatu yang banyak kita jumpai di masyarakat kita. Juga terus memakai smartphone saat tengah berjalan di trotoar atau area publik lainnya. Itu fenomena yang ada di mana-mana. Mereka berjalan seenaknya sambil matanya tak henti menatap layar smartphone dan tangannya terus menyentuh-nyentuh layar atau papan ketik.


Padahal, sudah banyak video yang menayangkan orang-orang yang tersandung atau terperosok lubang karena terlalu asyik dengan smartphone-nya. Atau menabrak orang lain yang melintas di hadapannya; menabrak tiang atau pintu; bahkan tertabrak sepeda, sepeda motor, hingga mobil lantaran menyeberang jalan secara sembarangan.

Di Jerman, seorang petugas pengatur sinyal dituding bertanggung jawab atas kecelakaan kereta yang mengakibatkan 150 orang mengalami luka-luka dan 11 orang meninggal dunia. Menurut jaksa, sesaat sebelum kecelakaan terjadi, petugas itu asyik bermain game online via ponselnya. Akibatnya, dia menekan tombol yang salah. Informasi yang salah itulah yang diterima dua masinis dari dua kereta berbeda. Dan kecelakaan pun tak terelakkan.

Di dunia 4.0, era di mana semua serba terkoneksi, kita tak mau ada masyarakat yang gagal paham bahwa dunia digital sudah menyatu dengan dunia nyata. Sebab, risikonya bisa sangat fatal.

Rhenald Kasali,
Akademisi dan Praktisi Bisnis yang juga Guru Besar bidang Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; Pendiri Rumah Perubahan
JAWA POS, 19 Juni 2017

Monday, June 12, 2017

Tembakau dalam Tradisi


Namaku tembakau. Aku hidup dalam tradisi yang penuh warna rohani, gotong royong, rukun dan damai di kalangan orang-orang yang hidup bersaudara.

Tak semua memiliki hubungan darah dari leluhur yang sama. Juga tak semua diikat oleh tali perkawinan. Namun, ada semangat kebersamaan yang kuat yang menunjukkan bahwa kami bersaudara. Tiap orang di sini saudara bagi yang lain. Satu bermasalah, yang lain datang membantu dan menolong. Bila yang satu sakit, maka yang lain turut merasakan derita itu.

Petani merupakan saudara bagi petani lainnya. Ini sejarah hidup petani di sini. Rupanya, saudara tak harus berasal dari ikatan darah. Tak mutlak harus dari perkawinan. Nasib bisa menjadi ikatan persaudaraan yang lebih kuat, juga tradisi. Nasib dan tradisi mengikat para petani menjadi saudara, tak kalah dari ikatan darah dan perkawinan. Itulah hidup petani. Lebih spesifik lagi, mereka adalah petani tembakau.

Segenap kebutuhan hidup mereka bergantung pada tembakau. Masa lalu mereka tembakau. Masa kini mereka tembakau. Masa depan mereka pun tembakau. Aku tembakau. Petani itu pun semua tembakau. Petani bersatu karena tembakau. Petani bergotong royong karena tembakau. Petani bersaudara pun karena satu alasan, tembakau. Aku —tembakau— dan mereka —petani— hidup di sini. Susah atau senang, di sini. Duka cita ditempuh bersama di sini. Petani hidup di sini. Kelak, pada umumnya, mereka mati di sini. Aku —tembakau— menjadi saksi. Kematian demi kematian, dalam abad-abad yang lewat, terjadi di depan mataku. Namun, aku juga saksi kejayaan mereka. Aku saksi yang melihat dari dekat bagaimana hidup mereka.


Dari dekat? Kata itu boleh jadi tidak begitu tepat. Kata dekat dipakai kalau ada jarak. Aku dan petani tak pernah berjarak. Tembakau dan petani itu satu. Kami bagaikan makhluk yang datang dari sejarah yang sama, memanggul misi hidup yang sama. Kami bertolak dari sini, tapi kami pun berlabuh di sini. Ibarat kapal, kami bertolak dan berlabuh di sini karena kami bersaudara. Sekali lagi, petani saudara bagi petani yang lain. Tak pernah ada orang yang mau membuang waktu memikirkan siapa sebenarnya mereka. Semua orang sibuk bekerja, bekerja dan bekerja. Tidak ada yang bersedia membuang waktu menelusuri asal-usul mereka. Tiap orang lahir di sini, besar di sini dan mati di sini.

Sekali lagi, itulah hidup petani. Kelihatannya semua sudah merasa begitu berbahagia dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mereka begitu tenteram, senang, dan rela menerima apa adanya hidup ini. Hidup untuk dinikmati dan disyukuri, tak perlu risau tentang sejarah, siapa leluhur mereka. Para petani itu sudah puas memiliki seorang leluhur mitologis, Ki Ageng Makukuhan, yang bergelar Ki Ageng Kedu, Sunan Kedu, Prabu Kedu, dan Wali Kedu, yang dikenal juga sebagai Wali Agung Makukuhan, murid Sunan Kudus. Apa lagi yang harus dicari, bila kita sudah memiliki sendiri ikatan emosional dengan seorang tokoh besar seperti itu?

Apa yang kurang pada seorang yang bisa disebut ciri identitasnya sebagai seorang Wali Agung? Aku, tembakau, hanya sejenis tumbuhan di Gunung Sumbing yang anggun, gagah, dan mempesona. Dari jauh warnanya biru, sebiru laut atau langit. Dari dekat sikapnya lembut. Aku, tembakau, dan para petani, semua dipeluknya erat-erat, dengan embusan energi hidup yang membuat kami merasa begitu nyaman dalam napas keibuannya. Wali Agung Makukuhan dan Gunung Sumbing, dua entitas yang terpisah itu, bagi kami satu. Wali Agung membuat kami bersaudara. Gunung Sumbing mengikat kami dalam persaudaraan yang sama. Semua menjadi petani. Semua rukun.


Semua saling membantu. Hidup menjadi begitu romantis, seperti kisah di dalam sebuah dongeng? Tunggu, tunggu. Bukan begitu maksudnya. Ketegangan, salah paham, dan konflik juga terjadi dalam hidup mereka. Kemarahan ada kalanya meledak karena suatu persoalan kecil. Ada pula persaingan dalam hidup mereka sehari-hari, mungkin karena urusan tembakau, mungkin karena hal yang lain. Namun, konflik itu berhenti pada konflik.

Salah paham berakhir dengan saling pengertian yang mendalam, dan tak ada kekuatan yang bisa membuat mereka lupa akan persaudaraan. Dalil bahwa petani merupakan saudara bagi petani yang lain, sampai sekarang tak berubah. Mungkin, bagi petani, tak ada urusan lebih penting, atau lebih besar dibanding persaudaraan. Para petani bersaudara secara alami. Mereka bersaudara tanpa dibuat-buat. Namun, Gunung Sumbing bukan Gunung Mahameru, tempat para dewa bersemayam.

Orang Jawa, melalui tradisi sastra lisan yang dimainkan di panggung dunia wayang, percaya Gunung Mahameru tempat para dewa, tapi Gunung Sumbing bukan. Di sana hanya ada sebuah petilasan yang ditinggalkan Ki Ageng Makukuhan, yang bukan dewa, melainkan wali. Para petani yang hidup dalam pelukan Gunung Sumbing itu pun bukan keturunan dewa-dewa. Mereka hanya petani. Mereka hidup pada zaman ini, zaman modern, di dunia yang sangat kapitalistik. Sementara aku, tembakau, di zaman ini bagaikan gadis cantik yang menawan hati para pedagang. Juga —atau terutama— para pedagang asing yang terkenal dalam hal segi keserakahannya.

Contoh beberapa kain batik motif daun tembakau.

Mereka tak mau berdagang kecil-kecilan. Tembakau di seluruh dunia hendak dikuasainya sendiri. Perdagangan tembakau harus berlangsung hanya oleh beberapa tangan pedagang saja, dengan semangat monopolistik yang disembunyikan. Monopoli tanda watak serakah tanpa batas. Mereka bisa menguasai negara-negara di dunia agar tunduk pada keserakahan mereka itu. Agar cita-citanya menguasai dunia tercapai, mereka bikin suatu dongeng fantastis yang belum pernah ada di dunia dongeng anak-anak. Mereka bicara kepedulian untuk menjaga kesehatan penduduk dunia. Mereka bicara rokok sebagai bencana.

Mula-mula ada penjelasan yang disebut ilmiah bahwa rokok merusak kesehatan ini, kesehatan itu. Misalnya mengganggu janin, menimbulkan impotensi, banyak urusan yang dirusak rokok. Lalu tanpa ba tanpa bu, muncul dalil baru, merokok membunuhmu. Petani pun melawan, merokok matek (mati), tidak merokok matek (mati) maka merokoklah sampai matek (mati). Ini wujud kemarahan mereka. Karena demi dalil kesehatan tadi, pemerintah mengeluarkan aturan yang membatasi konsumsi rokok dan mengancam nasib hari depan petani. Maka mereka —para petani— berorganisasi dan bersatu padu melawan kebijakan tadi.

Bertahun-tahun petani berjuang untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Namun, pemerintah yang lebih suka mendengar suaranya sendiri dan suara para pedagang asing, tak mempedulikan mereka. Petani meradang. Teriakan mereka bukan lagi tentang persaudaraan, tapi tentang perlawanan! Mereka melawan kebijakan asing yang diterap-paksakan dalam kebijakan negaranya sendiri, oleh pemerintah yang didukung oleh wakil-wakil rakyatnya sendiri. Dan hingga kini, perang belum berakhir.

Rokok kretek racikan daun tembakau dan cengkih adalah asli produk budaya Indonesia.

Persaudaraan pun tak tergoyahkan. Sambil tetap waspada melawan apa yang wajib dilawan dalam hidup mereka, sekarang petani sedang gigih berjuang menuntut dikeluarkannya undang-undang pertembakauan yang runyam. Bukan undang-undang yang muncul, tapi politik memperdagangkan konsep undang-undang. Politisi bermain di sini. Petani menanti dalam penantian tak berujung. Aku —tembakau— hidup dalam tradisi yang begitu dinamis. Tradisi leluhur penuh bisikan rohaniah, sehingga dalam setiap sajen, kembang yang “duniawi” sekaligus menjadi yang “surgawi”, kemenyan yang “profan” sekaligus menjadi yang “kudus”, dan para aktor yang “manusiawi” menjadi sekaligus yang “ilahi”.

Dalam tradisi dunia bisnis, kebalikannya. Di sini tak disebut kata “manusiawi” atau “ilahi”. Paksaan, ancaman, dan tekanan begitu dominan. Namun, paksaan dan tekanan itu sering ditampilkan dalam bahasa duit, duit dan duit. Uang, uang dan uang. Mereka —para kapitalis— tak bicara hitungan kecil. Satuan hitungan mereka, miliar atau triliun. Aku —tembakau— cemas. Tapi petani, yang juga cemas, kulihat masih sibuk untuk melawan dan melawan.

Jadi, tembakau dalam tradisi itu cermin kecemasan yang dalam, dan juga dinamika perlawanan yang gigih dan pantang menyerah.

Mohamad Sobary,
Esais,
Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi
KORAN SINDO, 27 Mei 2017

Tuesday, May 9, 2017

Kampus dan Radikalisme


KOMPAS edisi Minggu 7 Mei 2017 menyajikan headline "Rektor diminta Cegah Radikalisme". Ini permintaan Menristekdikti pada para rektor dalam acara Deklarasi Semangat Bela Negara dari Semarang untuk Indonesia di UNNES, Sabtu (6/5/2017) kemarin.

Hemat saya, seruan semacam ini baik, tapi tidak akan efektif. Mengapa? Karena seruan ini tidak berpijak pada analisis sosiologi yang sahih atas kemunculan radikalisme.

Pertama, kampus adalah pasar gagasan yang di era digital ini semakin menjadi market place of ideas. Kampus bertugas membangun kemampuan berpikir kritis bagi mahasiswa. Di kampus mereka belajar mengunyah berbagai gagasan untuk membangun gagasan baru mereka sendiri ––dalam lingkungan yang lebih terkendali.


Kedua, kebangkitan radikalisme adalah gejala yang bersifat global. Di Indonesia, radikalisme hampir selalu dikaitkan langsung dengan Islam, walau ini tidak dinyatakan secara terus terang. Dan cara ini justru berbahaya!

Kesalahan terbesar media utama (mainstream) bukan saja pada penyebaran hoax tapi pada penyembunyian fakta. Kesalahan media tidak hanya pencampuradukan kebenaran dengan kebathilan, tapi juga penyembunyian atas fakta kebenaran.

Radikalisme terjadi di mana-mana, termasuk di negara-negara yang mayoritas beragama Katolik, Kristen atau Budha dan Hindu. Ini juga sekaligus sering dikaitkan dengan rasisme. Di AS ras kulit putih Kristen menganggap kelompoknyalah yang paling patriotik.


Ketiga, penyebab kemunculan paham radikal itu hanya satu yaitu ketidakadilan alias ketimpangan, baik sosial, ekonomi, politik maupun hukum. Jadi sikap radikal itu bukan sebab, tapi akibat dari ketidakadilan dan ketimpangan yang dibiarkan terus terjadi oleh para penguasa yang seharusnya justru menegakkan keadilan.

Keempat, sekularisme ––sebagai paham yang memisahkan agama dengan politik–– yang dianut banyak negara-bangsa di dunia adalah paham radikal. Pancasilaisme sebenarnya juga merupakan paham yang radikal. Karena setiap isme apapun yang mampu menggelorakan dan inspiratif bagi para pendukungnya niscaya selalu bersifat radikal.


Kelima, yang menganut paham, sesungguhnya bukan hanya negara, manusia dan kelompok tapi juga lembaga. Bahkan Ivan Illich menyebut persekolahan ––sebagai lembaga–– telah dan sedang melakukan monopoli radikal atas sistem pendidikan. Inilah yang saya namakan sekolahisme. Hal yang terakhir ini adalah paham yang memperjuangkan persekolahan sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara pendidikan yang sah. Sama seperti paham radikal lain yang memposisikan diri sebagai paham yang paling benar dan penganutnya adalah paling patriotik.

Jadi, daripada sibuk dengan pencegahan munculnya paham radikal di kampus-kampus, lalu membubarkan organisasi yang dituding radikal, lebih baik Pemerintah memastikan penegakan keadilan tanpa pandang bulu. Termasuk meninggalkan paham sekolahisme yang memandang keluarga dan masyarakat bukan merupakan satuan pendidikan yang sah. Karena satu-satunya yang dianggap sah dan paling benar hanyalah sekolahisme.

Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid Ph.D
Guru Besar ITS, Surabaya
www.portal-islam.id, 8 Mei 2017

Friday, April 7, 2017

Pemisahan Agama dan Negara


Hubungan antara agama dan negara itu bukan permasalahan sederhana yang bisa diungkapkan dalam satu-dua kalimat sebagaimana isi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Barus, Sibolga, Sumatera Utara, Jumat pekan lalu (24/3). Sebab, hal itu dengan mudah dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Dalam sejarah pemikiran politik di tanah air, debat intelektual tentang hubungan agama dengan negara pernah dilakukan antara Soekarno dan Mohammad Natsir sebelum kita merdeka. Debat mereka berkisar sekularisme di Turki dan kitab Al-Islam wa Ushulul Hukm karya Ali Abdurraziq, seorang pemikir Islam dari Mesir pada zaman itu.

Debat hubungan agama dengan negara menjadi topik hangat dalam sidang-sidang BPUPKI ketika the founding fathers merumuskan falsafah bernegara kita, yang berujung dengan kompromi. Baik melalui Piagam Jakarta 22 Juni maupun kompromi pada 18 Agustus 1945 yang melahirkan kesepakatan Pancasila sebagai landasan falsafah bernegara kita.

M Natsir (kiri) dan Bung Karno (kanan).

Debat berulang dalam sidang konstituante yang berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang sekali lagi berupaya mencari jalan tengah, jalan kompromi yang dapat diterima semua golongan. Dekrit kembali ke UUD 1945 akhirnya diterima secara aklamasi oleh DPR hasil Pemilu 1955. Termasuk oleh Fraksi Partai Masyumi yang menerimanya sebagai “sebuah kenyataan” meski di konstituante partai itu memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.

Dengan diterimanya Pancasila sebagai landasan falsafah bernegara kita, negara Republik Indonesia (RI) adalah jalan tengah antara negara Islam dan negara sekuler. Indonesia tidak merdeka menjadi sebuah negara berdasar Islam dan juga tidak berdasar sekularisme yang seperti dikatakan Prof Soepomo dalam sidang BPUPKI, yakni “negara yang memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan”. Negara berasas falsafah Pancasila adalah kompromi yang dapat menyatukan pendukung Islam dengan pendukung sekularisme.

Jalan tengah yang bersifat kompromistis itu tidak perlu diutak-atik lagi dengan ajakan “pemisahan politik dengan agama” oleh Presiden Jokowi. Apalagi, ajakan tersebut diungkapkan tanpa memahami dengan sungguh-sungguh latar belakang historisnya dan implikasi-implikasi politiknya yang bisa mendorong kembalinya debat filosofis tentang landasan bernegara kita. Dalam konteks kita membangun bangsa dan negara dewasa ini, ajakan seperti itu lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat.

Prof Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Prof Zainal Abidin Ahmad (kanan).

Dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, ketuhanan ditempatkan dalam urutan kelima sesudah empat sila yang lain. Sila ketuhanan itu malah dapat diperas menjadi ekasila, yakni gotong royong. Dalam kompromi pada 22 Juni dan 18 Agustus 1945, sila ketuhanan ditempatkan pada urutan pertama, yang menandakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah fondasi utama kita dalam membangun bangsa dan negara.

Dalam konteks historis seperti itu, secara filosofis mustahil kita akan memisahkan agama dengan negara dan memisahkan agama dengan politik. Karena itu, saya dapat mengatakan bahwa ajakan Presiden Jokowi itu bersifat ahistoris atau tidak punya pijakan sejarah sama sekali. Para pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, H Agus Salim, KH Wahid Hasyim, dan Ki Bagus Hadikusumo semua berpendapat seperti itu.

Di Eropa pada zaman renaisans memang ada polemik pemisahan antara gereja dan negara (scheiding van kerk en staat/separation of church and state), tapi bukan pemisahan agama dengan negara. Institusi dan kepemimpinan gereja Katolik dengan institusi dan kepemimpinan negara memang sangat mungkin dipisahkan. Tetapi, pemisahan agama dengan politik adalah sesuatu yang sukar untuk dilakukan.

Bung Karno, Masyumi, M Natsir, Pancasila dan Bung Hatta.

Dr Notohamidjojo, seorang pemimpin Partai Kristen Indonesia di masa lalu, menulis dalam bukunya, Iman Kristen dan Politik, bahwa tidaklah mungkin agama Kristen dipisahkan dengan politik. Prof Zainal Abidin Ahmad, seorang tokoh Masyumi, menulis pula dalam bukunya, Membentuk Negara Islam. Dalam bukunya itu Zainal menyatakan, barang siapa bisa memisahkan gula dari manisnya, maka bisalah dia memisahkan Islam dari politik.

Ajaran Kristen, kata Notohamidjojo, ada di dalam otak dan hati pemeluk Kristen dan keyakinan itu sedikit banyaknya akan mempengaruhi sikap serta perilaku politik tiap pemeluk Kristen. Begitu juga agama Islam. Hanya orang yang otak dan hatinya sekuler (menganggap agama itu perkara sampingan) yang bisa memisahkan agama dengan politik. Selama seseorang itu sungguh-sungguh beriman dengan ajaran agamanya, mustahil baginya dapat memisahkan agama dengan politik.

Dalam membangun bangsa dan negara kita yang masih banyak ditandai perilaku korup para pemimpin dan politikusnya, memperkuat etik keagamaan dalam berpolitik justru menjadi sangat penting. Saya ingat ucapan filsuf Jerman Immanuel Kant: barang siapa mencari sistem moral yang paling kukuh, maka dia tidak akan mendapatkannya melainkan dalam ajaran agama. Saya berkeyakinan bahwa pandangan Kant itu sejalan dengan falsafah negara kita, Pancasila.

Yusril Ihza Mahendra,
Ketua Umum Partai Bulan Bintang
JAWA POS, 1 April 2017

Saturday, March 11, 2017

Konteks Kunjungan Raja Salman


Kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017 menjadi topik tren (trending topic), baik di media arus utama maupun media sosial selama beberapa minggu terakhir. Ini adalah babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Arab Saudi setelah kunjungan terakhir Raja Arab Saudi 47 tahun lalu.

Kunjungan ini memang fenomenal. Ini kunjungan kenegaraan oleh kepala negara sahabat yang terbesar sejak Indonesia merdeka. Jauh lebih besar daripada kunjungan Presiden Barack Obama pada 2010. Bagi Arab Saudi, kunjungan kenegaraan ke Indonesia kali ini juga kunjungan ke luar negeri terbesar dan terlama. Dengan jumlah anggota rombongan mencapai 1.500 orang, kunjungan ini jauh lebih besar daripada kunjungan ke Malaysia pada 26-28 Februari 2016 yang "hanya" diikuti sekitar 600 anggota rombongan.

Kunjungan fenomenal ini bukanlah sebuah kebetulan. Konstelasi politik global dan regional di Timteng (Timur Tengah) serta faktor-faktor ideosinkretik ikut melatarbelakangi kunjungan ini.


Perubahan konstelasi regional
Perbaikan hubungan antara AS (Amerika Serikat) dan negara-negara Barat pada umumnya dengan Iran seputar isu nuklir Iran mengubah total peta politik dan perimbangan kekuatan di Timteng. Puncaknya adalah ditandatanganinya Comprehensive Agreement on the Iranian Nuclear Program di Lausanne, 2 April 2015 oleh Iran dengan tujuh pihak (AS, Rusia, Perancis, Jerman, China, Inggris, dan Uni Eropa). Hubungan Arab Saudi (bersama lima negara Teluk lainnya) dengan  Iran dan AS (bersama negara Barat lainnya) adalah segitiga hubungan yang sangat unik. Segitiga hubungan ini menjadi pilar konstelasi politik dan perimbangan kekuasaan di Timteng.

Arab Saudi adalah negara terbesar di Timteng dan praktis menjadi sekutu utama AS di Timteng sejak Revolusi Iran 1979. Intensitas saling ketergantungan kedua negara sangat tinggi. Bagi Saudi, AS adalah penyuplai senjata dan sistem pertahanan utama. Pada periode 2011-2015, Saudi adalah pembeli terbesar alutsista dari AS. Selain itu, AS adalah penyedia payung politik dan keamanan utama yang menjadikan Saudi negara teraman di Timteng selama ini.

Sementara itu, bagi AS, Saudi adalah penyuplai minyak utama dan salah satu dari pemegang terbesar surat utang Pemerintah AS. Menurut data resmi Pemerintah AS, Saudi memiliki surat utang Pemerintah AS senilai 116,8 miliar dollar AS dengan total kepemilikan dana dan aset di AS mencapai sekitar 750 miliar dollar AS. Diyakini bahwa langkah apa pun yang akan dilakukan Saudi untuk menggerakkan aset sebesar itu di AS, akan memiliki dampak luas terhadap perekonomian AS secara keseluruhan.


Sementara itu, AS dan Iran tak pernah memiliki hubungan diplomatik resmi sejak Revolusi Iran. Selama beberapa dekade AS melihat Iran sebagai salah satu ancaman utama. AS menganggap Iran, melalui proksi-proksinya, sebagai sponsor utama terorisme di Timteng. Presiden Bush bahkan menyebut Iran bagian dari "persekutuan iblis" (axis of evil). Manifestasi paling nyata dari perseteruan AS-Iran adalah isu program nuklir Iran yang berangkat dari dugaan bahwa Iran memiliki aspirasi membangun persenjataan nuklir.

Di lain pihak, hubungan Saudi-Iran selalu kental dengan persaingan pengaruh di kawasan Timteng. Persaingan itu menjadi semakin kental karena bernuansa rasial (Arab-Persia) dan sektarian (Sunni-Syiah). Saudi menganggap Iran sebagai bahaya nyata, bahkan mungkin lebih nyata ketimbang Israel. Faktor keislaman (baca: Organisasi Kerja Sama Islam) faktanya adalah satu-satunya faktor yang menjadikan kedua negara tetap memiliki komunikasi resmi selama ini.

Dengan konstelasi yang demikian, perbaikan hubungan AS-Iran pasca April 2015 jelas seperti mimpi di siang bolong bagi Saudi. Ini menjadikan Saudi sadar bahwa mereka tidak dapat lagi bergantung sepenuhnya kepada sekutu Barat, khususnya AS. Ini menyadarkan Saudi untuk membangun kembali silaturahmi dan persekutuan dengan kekuatan-kekuatan dunia lainnya yang selama ini terabaikan. Dalam hal ini, negara-negara besar di dunia Islam adalah pilihan paling realistis.

Arah baru ini terekam jelas saat Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi melakukan kunjungan kehormatan  pertama kali kepada Raja Salman di Jeddah, Mei 2015. Dalam pertemuan itu, Raja Salman menegaskan keinginannya memperkuat kembali hubungan bilateral dengan negara-negara Islam. "On the top of the list is Indonesia (nomor satu dalam daftar itu adalah Indonesia)," ucap Raja Salman ketika itu.


Babak baru hubungan bilateral
Melihat konstelasi politik yang berkembang di kawasan Timteng itu pastilah bukan suatu kebetulan jika Presiden Joko Widodo memerintahkan Menlu Retno Marsudi melakukan kunjungan ke Arab Saudi pada Mei 2015, hanya empat bulan sejak Raja Salman naik takhta. Dalam kunjungan tersebut, Menlu Retno diterima oleh Raja Salman dan menjadikannya pejabat tinggi perempuan pertama dari negara sahabat yang diterima langsung oleh Raja Salman.

Kunjungan Menlu Retno itu disusul dengan kunjungan yang lebih tinggi dengan kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi kepada Raja Salman pada September 2015. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi menjadi kepala negara pertama yang disambut langsung Raja Salman di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi dianugerahi penghargaan Star of the Order of King Abdulazis Al-Saud, penghargaan yang sama dengan yang pernah diberikan Raja Arab Saudi kepada Presiden Obama sebelumnya.


Kunjungan yang merupakan babak baru dalam hubungan bilateral ini muncul seperti gayung bersambut bagi kedua negara. Bagi Indonesia, kunjungan itu sejalan dengan strategi Presiden Jokowi memperluas pasar perdagangan dan sumber investasi bagi Indonesia. Kunjungan itu sekaligus membuka jalan bagi Indonesia, sebagaimana diharapkan umat Islam di Indonesia, agar Indonesia dapat memainkan peran lebih besar di dunia Islam.

Mengingat jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi mendekati angka 500.000, tidak terhindarkan, isu perlindungan TKI di Saudi tetap menjadi salah satu isu penting dalam peningkatan hubungan bilateral ini. Namun, Presiden Jokowi dan Menlu Retno jelas ingin membawa hubungan kedua negara ke babak baru "beyond migrant workers issue". Hubungan bilateral yang selama ini banyak "tersandera" oleh isu-isu perlindungan TKI, harus mulai merambah ke isu-isu lebih strategis seperti isu ekonomi, keamanan internasional, kerja sama pertahanan dan penguatan OKI.

Bagi Arab Saudi, tidak terelakkan, kunjungan Presiden Jokowi dan Menlu Retno pada 2015 mengirimkan pesan bahwa Indonesia adalah "friend indeed, friend in need (sahabat sejati yang hadir saat dibutuhkan)" bagi Arab Saudi. Sebagai respons atas kunjungan tersebut, jumlah pertukaran kunjungan tingkat tinggi di antara kedua negara dalam dua tahun terakhir mencapai intensitas tertinggi dalam beberapa dekade.

Demi menghormati tamu dari Kerajaan Arab Saudi, Bu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan pun "terpaksa" memakai kerudung.

Faktor Raja Salman
Indonesia memiliki tempat khusus di hati Raja Salman. Saat menjadi Gubernur Riyadh selama 48 tahun, beliau selalu hadir dalam resepsi diplomatik dalam rangka HUT RI yang diselenggarakan oleh KBRI Riyadh. Hal ini selalu membuat negara lain "cemburu". Dalam kehidupan dan tata krama diplomatik, kehadiran tingkat tinggi dalam resepsi diplomatik suatu negara adalah simbol pentingnya negara itu bagi pemerintah setempat.

Raja Salman, saat itu masih berstatus pangeran, adalah inisiator pembentukan rumah sosial khusus wanita di Riyadh untuk menampung dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi tenaga kerja wanita asing. Hal ini membuat penyelesaian masalah tenaga kerja wanita (TKW) di Riyadh dan sekitarnya jauh lebih mudah dibandingkan di wilayah Jeddah dan sekitarnya. Pada masa beliau menjadi menteri pertahanan tahun 2014, untuk kali pertama Indonesia-Arab Saudi menandatangani perjanjian kerja sama di bidang pertahanan.

Alasan Raja Salman memiliki perhatian khusus kepada Indonesia ini mendapatkan jawabannya saat beliau menerima Menlu Retno pada Mei 2015. Beliau memulai percakapannya dengan kalimat, "Bangsamu adalah bangsa orang-orang baik." Beliau menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi beliau saat masih kecil. Pengalaman-pengalaman itu berbekas mendalam pada diri beliau.

Raja Salman bin Abdulaziz dicium keningnya oleh Sheikh Hussain Yee Abdullah, Kepala Mubaligh PERKIM, Kuala Lumpur, Malaysia.

Sejarah menunjukkan bahwa jauh sebelum Arab Saudi mengalami oil boom dan menjadikannya salah satu negara terkaya di dunia, bahkan jauh sebelum negara Arab Saudi terbentuk, masyarakat Indonesia sudah ada yang bermigrasi ke dua Tanah Suci, Makkah dan Madinah. Mereka bermukim di kedua Tanah Suci sebagai santri, ulama, dan syeikh di berbagai madrasah di Tanah Suci. Merekalah orang-orang yang memakmurkan dan merawat kedua tempat suci saat Arab Saudi belum memiliki kemampuan merawatnya.

Setidaknya terdapat tiga ulama Indonesia yang pernah menjadi imam Masjidil Haram, yaitu Syeikh Junaid al-Betawi, Syeikh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, dan Syeikh Ahmad Khatib al-Minagkabawi. Bahkan, pendiri dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, keduanya belajar ilmu keislaman di Makkah.

Dengan gambaran yang demikian, kunjungan fenomenal Raja Salman ke Indonesia bukanlah suatu kebetulan. Selain karena faktor Raja Salman pribadi, faktor politik internasional dan kepiawaian Presiden Jokowi memanfaatkan momentum pun ikut melatarbelakanginya. Masalahnya kemudian, bagaimana kita bisa memanfaatkan kunjungan ini bagi keuntungan kedua negara.

Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud bersama Presiden Joko Widodo.

Keberhasilan pelaksanaan kunjungan ini, termasuk kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangani, adalah satu hal. Namun, ukuran yang lebih penting bagi keberhasilan kunjungan ini baru bisa dilihat jika terdapat peningkatan secara konsisten dalam beberapa tahun ke depan.

Seberapa banyak saling kunjungan tingkat tinggi, seberapa banyak terjadi kenaikan volume perdagangan bilateral, seberapa banyak investasi Arab Saudi di Indonesia, seberapa banyak kedua negara bisa mengambil peran bersama di forum OKI (Organisasi Konferensi Islam), seberapa banyak kedua negara dapat mengambil inisiatif bersama untuk kebaikan dunia Islam, dan lain-lain.

Momentum sudah diciptakan. Saatnya semua komponen bangsa di kedua negara mengambil peran untuk mengisinya. Bukan hanya pemerintah (first tract diplomacy), melainkan juga masyarakat luas (second track diplomacy). Selamat datang Raja Salman!

Lalu Muhamad Iqbal
Pengamat Isu-isu Strategis,
Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri RI
KOMPAS, 1 Maret 2017


Signifikansi Kunjungan Raja Salman

Sejak kedatangan Raja Faisal bin Abdul Aziz pada Juni 1970, 47 tahun yang lalu, sampai kemarin belum ada Raja Saudi yang berkunjung ke Indonesia. Hal itu berbeda dengan Indonesia yang semua presidennya sejak Soekarno sampai Joko Widodo pernah berkunjung ke Arab Saudi. Arab Saudi cenderung mengabaikan Indonesia. Yang menarik peran diplomasi Saudi di Indonesia lebih didominasi atase agama.

Sampai hari ini, Kedutaan Arab Saudi di Jakarta tidak menempatkan seorang atase perdagangan. Indonesia cenderung dipersepsikan imajiner oleh negara tersebut. Hubungan bilateral kedua negara lebih kepada isu primordialisme. Hal itu sah-sah saja. Bukankah kemerdekaan Indonesia pertama-tama diakui oleh bangsa-bangsa Timur Tengah, di antaranya Arab Saudi, di saat Barat hanya bisa diam?

Tidak ada alasan kuat bagi Arab Saudi untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis. Lihat saja 29% kebutuhan minyak dalam negeri Indonesia diimpor dari Arab Saudi dan jumlah itu diyakini akan terus meningkat. Kedatangan Raja Salman diharapkan bukan hanya spektakuler dalam jumlah rombongan yang dibawa, sekitar 1.500 orang, di antaranya 25 pangeran, dan 10 menteri, juga spektakuler dalam nilai investasi. Mudah-mudahan US$25 miliar investasi yang direncanakan hingga 5 tahun ke depan dapat terealisasi.

Raja Salman bin Abdulaziz bersama Ketua DPR-RI, Setya Novanto.

Pertimbangan Saudi
Saat ini sangat sulit bagi Arab Saudi menjadikan Amerika Serikat sebagai main reference. Bukan hanya Trump effects yang 'fasis' dengan negara-negara Timur Tengah dan Islam lainnya, walaupun Arab Saudi bukan bagian dari tujuh negara yang dilarang masuk AS. Namun, geliat ekonomi Asia yang perlahan tapi pasti telah mengagetkan bukan hanya Amerika, melainkan juga Eropa secara keseluruhan. Jadi, masalah kawasan juga menjadi pertimbangan yang penting bagi Saudi.

Konflik Suriah yang tidak jelas muaranya membuat posisi Saudi agak sulit. Amerika dalam kasus Suriah sulit untuk diandalkan. Padahal, ketika terjadi konflik-konflik di Timur Tengah, negara-negara Islam, dan negara-negara dunia ketiga lainnya, biasanya Amerika vs Rusia yang menjadi pemutus dan pengadilnya. Khusus untuk kasus Suriah berbeda. Amerika hari ini sangat sibuk dengan masalahnya sendiri.

Sebanyak 34 aliansi militer di bawah komando Riyadh tampaknya belum ampuh menggoyahkan pemerintahan Basyar Assad yang dibekingi Iran dan promotornya, Rusia. Indonesia bermain cukup cantik dengan tidak bergabung dalam aliansi militer tersebut dan tidak pula bermakmum kepada Iran. Saya melihat, Arab Saudi mencoba 'meminang' Indonesia dengan 'mahar' primordialisme yang progresif seperti kuota haji, kerja sama pendidikan, dan sosial budaya serta kemitraan strategis seperti investasi ekonomi dan keamanan.


Dalam hal ini pemerintahan Jokowi bisa memainkan dua peran sekaligus. Peran pertama kepentingan politik pemerintahannya dan peran kedua tentunya kepentingan nasional Indonesia. Untuk kepentingan politik, Presiden Jokowi harus betul-betul memanfaatkan kunjungan Raja Salman sebaik mungkin. Saat ini ada persepsi masif bahwa pemerintahan sekarang diduga kurang mesra dengan umat Islam. Seolah-olah dipersepsikan ada perseteruan istana versus umat Islam. Belum lagi ditambah isu Tiongkokisasi. Kunjungan Raja Salman dengan jumlah rombongan yang fantastis diangkut dengan tujuh pesawat Boeing berbadan besar bisa 'dibungkus' untuk menepis isu tersebut.

Untuk kepentingan nasional Indonesia, banyak sekali yang harus diperoleh dari kunjungan ini. Selain masalah kuota haji, juga harus dibahas ketenagakerjaan, pendidikan, dan budaya. Terkait dengan masalah pendidikan, tak sebanding jumlah mahasiswa Arab Saudi di Indonesia dengan yang ada di Malaysia. Apalagi jumlah mahasiswa mereka di Indonesia tak sebanding dengan jumlah pelajar Indonesia di Arab Saudi yang mencapai ribuan. Padahal Indonesia punya kampus-kampus hebat seperti UI, ITB, dan UGM.


Dialektika global
Selain itu, pemerintah harus meyakinkan Arab Saudi untuk membuka ruang investasi ekonomi yang besar di negeri ini. Nilai investasi Arab Saudi di Indonesia berada pada urutan ke-57 di bawah Afrika Selatan. Saya yakin, jika hal itu bisa dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi, bukan tidak mustahil sekali mendayung dua-tiga pulau terlampaui, baik kepentingan politik maupun kepentingan nasional.

Sebetulnya Saudi pun sangat berkepentingan datang ke Indonesia. Mungkin ada yang bertanya, "Kenapa Raja Salman, raja dari sebuah kerajaan dengan hukum Islam yang sangat ketat, malah berlibur ke Bali?" Menurut analisis saya, Raja Salman sangat cerdas dan piawai membangun dialektika logika global. Saat ini ada kecenderungan penelitian ––belum tentu benar juga adanya–– bahwa gerakan terorisme dan radikalisme di dunia internasional, akar genealoginya berasal dari paham Wahabisme yang literal dan puritan.

Pendapat itu sangat menyudutkan dan merugikan pemahaman keagamaan yang hidup di Arab Saudi. Dengan berkunjungnya Raja Salman ke Bali, destinasi wisata kelas wahid di dunia, hemat saya, Saudi ingin mengatakan kepada dunia, "Kami bangsa yang sangat human. Buktinya kami berlibur ke Bali." Investasi Saudi di Indonesia tidak berada pada angka yang membanggakan. Sangat jauh di bawah Tiongkok dan Jepang. Meminang Indonesia harus dimulai dari pintu investasi yang besar. Di era seperti ini, teori hubungan internasional mengatakan national security sebuah bangsa dan aliansinya dibangun berdasarkan ketahanan ekonomi.

Terakhir, primordialisme kunjungan Raja Salman ke Indonesia serasa hambar. Tak ada kerja sama atau pertemuan khusus antara pihak kerajaan dan pimpinan ormas Islam serta para ulama. Atau bisa jadi, ini justru merupakan bagian dari strategi humannya Arab Saudi seperti layaknya Bali dijadikan destinasi liburan.

Abdul Muta’ali,
Direktur Pusat Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia
MEDIA INDONESIA, 1 Maret 2017