Demokrasi di Persimpangan: Prabowo, Jokowi, dan Masa Depan Politik Indonesia

Peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam dinamika politik Indonesia. Berbagai peristiwa terkini memberikan petunjuk mengenai arah politik yang mungkin ditempuh pemerintahan baru.

Artikel ini menganalisis tiga peristiwa utama: pertemuan antara Prabowo dan Megawati, kunjungan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke rumah Jokowi, dan intimidasi terhadap penulis esai yang mengkritik Prabowo.

Melalui lensa teori politik dan referensi akademik terkini, kita dapat memproyeksikan kemungkinan arah politik Indonesia ke depan.

Politik Simbol dan Gestur Kekuasaan
Peristiwa menarik yang berhasil dipotret dan direkam para jurnalis kita dalam pekan kemarin menjadi data dan informasi yang penting untuk dikaji, bahkan dalam kajian ilmiah akademik.

Tentu saja tujuannya adalah memahami dan memprediksi bagaimana perpolitikan negara ini ke depan. Satu dari tiga sorotan media di pekan lalu adalah pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Pertemuan Prabowo dan Megawati pada 7 April 2025 di kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta, memiliki makna simbolis yang dalam. Dalam teori politik, pertemuan semacam itu dapat dilihat sebagai upaya elite settlement, yaitu kesepakatan antara elite politik, untuk mencapai stabilitas politik (Burton & Higley, 1987).

Pertemuan empat mata selama 1,5 jam tersebut tidak hanya membahas hubungan pribadi, tetapi juga strategi politik ke depan.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, meski berada di luar pemerintahan, PDIP mendukung jalannya pemerintahan Prabowo. Hal itu menunjukkan adanya hubungan kooperatif antara kedua partai besar tersebut.

Sowan Para Menteri: Loyalitas Ganda dan Bayang-Bayang Jokowi
Media kita juga menyoroti fenomena menarik, yaitu beberapa menteri Presiden Prabowo sowan ke kediaman Joko Widodo di Solo, bersamaan dengan kepergian Presiden Prabowo menjalankan tugas negara ke luar negeri.

Artinya, sowan beberapa menteri itu pada saat Prabowo tidak di tanah air. Maka, pasti menjadi menarik untuk dicermati.

Fenomena sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang mengunjungi Jokowi di Solo selama kunjungan kenegaraan Prabowo pada 9 hingga 15 April 2025 menimbulkan pertanyaan mengenai loyalitas politik. Para menteri menyebut Jokowi sebagai “bos” mereka, menunjukkan adanya hubungan yang lebih dari sekadar hubungan kerja.

Dalam konteks teori shadow power, yang mana individu atau kelompok memiliki pengaruh meskipun tidak memegang jabatan resmi, kunjungan itu mencerminkan bahwa Jokowi tetap memiliki pengaruh signifikan dalam politik Indonesia (Higley & Burton, 2006). Hal itu dapat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah dan dinamika koalisi politik.

Intimidasi Terhadap Penulis Esai: Awal Represi atau Anomali?
Sorotan media yang ketiga adalah adanya insiden intimidasi terhadap Hara Nirankara, penulis esai yang mengkritik Prabowo. Itu menimbulkan kekhawatiran mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, represi terhadap kritik dapat menjadi indikator awal menuju otoritarianisme (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Meski identitas pelaku belum terkonfirmasi, tindakan itu menciptakan suasana ketakutan dan dapat menghambat partisipasi publik dalam diskursus politik. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi citra pemerintah di mata masyarakat dan komunitas internasional.

Prediksi Politik Indonesia ke Depan
Berdasar analisis di atas, terdapat beberapa prediksi mengenai arah politik Indonesia. Tentu prediksi ini bisa menjadi bahan diskusi panjang berikutnya, terutama jika kita berada pada posisi yang berbeda. Namun, artikel ini ditulis dalam posisi netral. Hanya, analisis dilakukan secara kritis. Berikut catatan kecilnya.

Pertama, transisi kekuasaan yang tidak sempurna. Loyalitas ganda para menteri dan hubungan kooperatif antara PDIP dan Gerindra menunjukkan bahwa transisi kekuasaan mungkin tidak sepenuhnya mulus. Hal itu dapat menyebabkan ketidakstabilan politik jika tidak ditangani dengan bijaksana.

Kedua, dominasi elite dan potensi populisme. Keterlibatan aktif elite politik seperti Jokowi dalam urusan pemerintahan dapat memperkuat dominasi elite dan membuka peluang bagi munculnya politik populis. Hal itu dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan hubungan dengan masyarakat.

Ketiga, ancaman terhadap kebebasan sipil. Insiden intimidasi terhadap penulis esai kritis menunjukkan bahwa kebebasan sipil mungkin terancam. Jika tidak ada langkah konkret untuk melindungi kebebasan berpendapat, Indonesia berpotensi mengalami kemunduran demokratis.

Penutup: Menjaga Keseimbangan Demokrasi
Perkembangan politik saat ini menuntut kewaspadaan dari semua elemen masyarakat. Penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan kebebasan sipil. Peran aktif masyarakat sipil, media independen, dan akademisi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya.

Hanya dengan demikian, Indonesia dapat menghindari jebakan otoritarianisme dan memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Ulul Albab
Ketua ICMI Orwil Jawa Timur,
Akademisi Unitomo
Harian Disway, 17 April 2025

Ketika Dinasti Jokowi Meninggalkan Megawati

Tahun 2004, untuk kali awal kita menyelenggarakan pemiliham umum presiden/wakil presiden. Saya masih menjadi anggota KPU yang kala itu ditunjuk menjadi pokja kampanye.

Di situ saya mengenal karakter seorang yang bernama Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ketika itu.

Beberapa kali saya membunyikan sempritan, pertanda ada hal yang harus tidak dilakukan. Misalnya, tidak melakukan kampanye karena jatahnya sudah habis.

Megawati sangat patuh. Tidak menggunakan jabatannya untuk melarang saya dan KPU meniup sempritan terhadap diri dan partainya.

Ilustrasi: Megawati, Jokowi dan Hamid Awaludin (insert).

Ia tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindih demi kemenangan. Ia paham betul bahwa negeri yang dipimpinnya itu, harus diawali dengan disiplin tinggi.

Caranya, patuh pada aturan main. Ia memaklumi bahwa pemimpin itu harus memberi contoh yang baik. Bukan pemimpin berpura-pura disiplin dan taat azas, tetapi penuh intrik yang melecehkan hukum dan akal sehat.

Bukan pemimpin yang lain ucapan, lain kelakuan. Akhlak politik Megawati adalah mumpuni. Bukan tabiat pat gulipat. Ia tidak menggunakan tangan orang lain untuk membungkam. Ia kesatria.

Kini, hari-hari Megawati dijejali dengan persoalan pelik. Betapa tidak, anak dan orangtua anak yang dibesarkannya, bisa dipersepsikan meninggalkan dirinya dalam keadaan terluka parah.

Megawati memberi mereka kehormatan melalui karpet merah yang digelarnya, dan mengorbankan diri, anak dan kader-kadernya sendiri.

Gibran, putra Presiden Jokowi, kini dicalonkan sebagai Wakil Presiden RI dari partai politik lain. Langkah politik yang dilakukan oleh dinasti Presiden Jokowi, yang menurut ukuran manusia normal, sangat bisa menyakitkan hati.

Tentu saja Megawati, anak-anak dan para kadernya, terluka dengan langkah ini. Betapa tidak, Gibran naik menjadi Wali Kota Solo atas dukungan Megawati, dengan cara mengorbankan hasrat dan keinginan kadernya sendiri.

Langkah Gibran ini, berbanding lurus dengan jalan yang ditempuh sang ayah, Jokowi. Megawati bersama partainya, PDI-P mengorbankan kadernya yang lain untuk jalan mulus Jokowi menjadi Wali Kota Solo dua periode.

Belum cukup dengan ini. Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, membujuk Megawati agar Jokowi diberi peluang dan kepercayaan menjadi Gubernur DKI.

Megawati menyetujui usulan Jusuf Kalla tersebut, kendati harus menempuh jalan berbeda dengan suaminya, karena almarhum Taufik Kiemas mendukung orang lain.

Waktu berjalan. Ambisi kian menaik. Jokowi berhasrat jadi Presiden RI. Megawati mengurungkan niatnya untuk maju dan memberi jalan mulus untuk mewujudkan ambisi Jokowi.

Megawati melepaskan segala ambisi dan hasrat diri, keluarga, dan kader-kadernya yang lain, untuk Jokowi. Ia tidak mengumbar tuntutan karena ia membayangkan orang lain sama dengan dirinya, “tahu diri.”

Megawati tidak mengayun kapak amuk marah. Ia hanya mengelus dada, menahan rasa sakit yang kian mendera badan dan pikirannya. Semua ongkos politik dengan segala tentakel yang ada, telah ia bayar.

Untuk urusan ini, saya pernah mendengar metafora yang menyentuh batin. Ketika Jokowi maju sebagai calon Wali Kota Solo, gelas berisi seperempat air yang hendak diminum kadernya di Solo, tetapi Jokowi haus tak kepalang, maka air itu batal diminum oleh kader PDI-P, tetapi diberikan ke Jokowi.

Beberapa tahun kemudian, Jokowi haus lagi, ingin menjadi Gubernur DKI. Air minum yang berisi setengah gelas, hendak diminum oleh orang lain, tetapi demi Jokowi, Megawati menyerahkan segelas air tersebut ke dirinya. Bukan ke orang lain.

Kini, gelas berisi penuh air, hendak diminum sendiri oleh Megawati dan ia pun mendekatkan gelas tersebut ke bibirnya, tetapi Jokowi haus lagi, Megawati mengurungkan niat meminum air tersebut. Ia ikhlas menyerahkan lagi segelas air itu kepada Jokowi. No problem.

Air minum yang telah Mega berikan itu, ternyata menjadi pembangkit energi politik tersendiri bagi Jokowi dan keluarganya.

Karena itu, ada yang beranggapan bahwa kehadiran Jokowi sangat menguntungkan PDI-P dan Megawati karena Jokowilah sehingga perolehan suara PDI-P menanjak terus hingga hari ini.

Bila jalan pikiran ini kita ikuti, maka sebenarnya skor antara keluarga Jokowi dengan Megawati, seimbang: satu sama.

Namun, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa sebelum Jokowi memasuki arena Jakarta, perolehan suara PDI-P sejak era reformasi, sudah tidak tergoyahkan. Selalu menduduki peringkat atas.

Lagi pula, urusan budi baik dan keikhlasan itu, sebaiknya tidak dihitung dengan pendekatan matematika. Budi baik dan keikhlasan, ukurannya adalah moral dan etika. Bukan yang lain-lain.

Gibran Rakabuming (Wali Kota Surakarta), Bobby Nasution (Wali Kota Medan), Kaesang Pangarep (Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia).

Itulah sebabnya, kita acapkali menemukan bahwa orang yang mempraktikkan: “Air susu dibalas air tuba,” selalu berakhir dengan mengenaskan. Berakhir dengan cara porak poranda, nihil nilai. All are gone. No chance for regaining honor and dignity.

Belum selesai di sini. Menantu Jokowi pun, Bobby Nasution, melewati karpet merah untuk menjadi wali kota Medan. Lagi-lagi, kader PDI-P disisihkan demi Bobby Nasution.

Megawati, tentu hanya mengurut dada sekarang. Namun, ia figur politik yang memiliki daya tahan yang luar biasa selama puluhan tahun.

Ia, karena itu, juga memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa. Baginya, dignity jauh lebih penting daripada berkasak kusuk, tanpa pertimbangan moral dan etika, untuk kekuasaan.

Setidaknya, Megawati tidak sendirian merasa ditinggalkan. Jusuf Kalla, orang yang dipercaya Megawati menjadi pendamping Jokowi pada periode pertamanya, mungkin juga sudah merasa ditinggalkan.

Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16.

Abraham Lincoln, idola saya, sangat benar ketika ia mengatakan: “Semua orang bisa mengatasi persoalan yang dihadapinya. Namun, jika hendak mengukur kualitas seseorang, berilah ia kekuasaan.”

Bagaimana ke depan? Is the game over bagi Megawati? Sama sekali tidak!

Masa pemerintahan Jokowi masih tersisa setahun. Banyak ikhwal yang bisa terjadi selama setahun ke depan.

Pemerintahan Jokowi tidak bakal berjalan efektif tanpa partai jangkar yang menahan ombak agar perahu tak oleng, atau karam dan tenggelam. Partai jangkar Jokowi adalah PDI-P.

Anis Matta (Ketum Partai Gelora), Airlangga Hartarto (Ketum Partai Golkar), Prabowo Subianto (Ketum Gerindra), Zulkifli Hasan (Ketum PAN), dan Yusril Ihza Mahendra (Ketum PBB).

Bagaimana partai politik yang mendukung pencalonan Gibran sebagai Wapres RI? Agak pelik untuk mengatakan mereka adalah partai politik yang setia kepada Jokowi.

Kesetiaan mereka hanya bersifat temporer belaka, sesuai kepentingan sesaat yang memberi kenikmatan seketika.

Kalau toh mereka setia, hitungan matematika masih berada di bawah jumlah partai yang mendukung Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin.

Saya membayangkan bahwa setahun ke depan, bisa jadi para parpol pendukung Ganjar dan Anies menyatu padu dalam hal menyiasati sisa masa pemerintahan Jokowi tersebut. Ini yang perlu dihitung matang oleh pemerintahan Jokowi. Jangan dianggap remeh.

Perlu kita hitung-hitungan dengan asumsi yang kuat: Sebagian partai pendukung yang berada di barisan pencalonan Gibran, adalah juga partai politik yang terluka.

Dari awal mereka memiliki calon yang lain, bukan Gibran. Mereka hanya memaksakan diri untuk ikut irama gendang politik yang ditabuh oleh tahta dan titah kekuasaan. Bukan karena kemauan politik mereka dan kader-kader mereka. Wallahu a’lam bishawab.

Dan akhirnya memang, Mas Gibran benar: “Mari kita serahkan kepada warga”. Putusan terhadap akhlak atau tabiat politik, ditentukan di tempat pemungutan suara, oleh rakyat yang berdaulat.

Kedaulatan itu harus dijaga bersama, bukan kedaulatan yang digiring dengan intimidasi kuasa.

Hamid Awaludin, LL.M, Ph.D
Anggota Komisi Pemilihan Umum Indonesia (2001 – 2004)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004 – 2007)
Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia (2008 – 2011)
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Delta Dunia Makmur Tbk (2001 – sekarang)
Presiden Komisaris (Independen) PT ESSA Industries Indonesia Tbk (2012 – sekarang)
Presiden Direktur PT Adimitra Baratama Nusantara (2014 – sekarang)
Presiden Direktur PT Kutai Energi (2017 – sekarang)
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Pelita Samudera Shipping Tbk (2017 – sekarang)
Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Archi Indonesia Tbk (2021 – sekarang)
KOMPAS, 23 Oktober 2023

Mitos Kepuasan Publik

Tak bisa dimungkiri bahwa tingkat kepuasan yang tinggi terhadap Jokowi pada tahun politik menaikkan daya tawar sang petahana sebagai the sitting president, pemimpin koalisi, ataupun junjungan para pendukungnya.

Hasilnya, para calon presiden (capres) merapat sedekat mungkin atau harus hati-hati jika melempar kritik. Terlepas dari presidential toolbox yang digunakan Jokowi dalam mengonsolidasikan elite partai di seputar Istana, tingkat kepuasan yang tinggi dan efek elektoralnya terhadap dua capres penerus, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, menggiring banyak pihak untuk pada kesimpulan bahwa siapa pun pemenang pemilihan presiden (pilpres) adalah hasil “arahan” Jokowi pada pendukungnya.

“Economic voting”
Para ilmuwan politik, seperti Fiorina dan Kramer, sejak lebih dari setengah abad lalu telah mengajukan dan menguji tesis penting dalam teori economic voting: Pemilih akan menghadiahi petahana dengan memilihnya kembali atau memilih penerusnya jika performa dianggap baik atau memuaskan.

Sebaliknya, publik akan menghukum petahana (implisit para calon penerusnya) jika performa petahana dianggap buruk atau tak memuaskan.

Pertanyaannya, apakah tingkat kepuasan publik atau jamak dikenal sebagai job approval rating mempunyai kekuatan prediktif elektoral sedemikian besar? Jawabnya, belum tentu.

Setidaknya terdapat tiga argumen penting yang menyebabkan kepuasan publik bisa saja berakhir sebagai mitos, sebuah kisah yang diglorifikasi, tetapi tak terlihat bukti dan jejaknya di kemudian hari, hingga hanya menyisakan desas-desus.

Pertama, publik —yang juga terdiri atas berbagai simpatisan partai— bisa saja menilai kinerja Presiden Jokowi sebagai kinerja kolektif para pembantunya, seperti para menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Gerindra, PKB, Golkar, PAN, Nasdem, PPP, PSI, atau Perindo.

Dalam pemerintahan koalisi, beberapa ilmuwan politik, seperti Whitten dan Paul, menganggap bahwa clarity of responsibility ini penting untuk dicek. Semakin tinggi tingkat kejelasan bahwa Presiden Jokowi-lah yang berjasa atas performa pemerintah, dan bukan para pembantunya, semakin tinggi kredit untuk Jokowi. Begitu juga sebaliknya.

Kekalahan Megawati Soekarnoputri sebagai sang petahana dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang adalah bekas pembantunya pada pemilihan presiden (pilpres) bulan Juli 2004 menjadi contoh bekerjanya teori ini secara terbalik.

Meskipun tak ada data survei yang secara sistematis menguji relasi kausal kepuasan publik terhadap dinamika dan output pemilu jelang Pilpres 2004, pada isu keamanan bisa jadi tingkat clarity of responsibility cukup rendah bagi Megawati sebagai the sitting president dan justru cukup tinggi bagi SBY sebagai pembantu di bidangnya.

Di sisi lain, terlepas dari model underdog campaign dan playing victim dalam komunikasi publik SBY menjelang dan pasca-pengunduran dirinya sebagai menteri koordinator (menko) pada Maret 2004, performa dan kinerja pemerintahan Megawati dengan pertumbuhan ekonomi stabil dan bahkan cenderung meningkat bisa jadi dianggap publik sebagai jasa para pembantunya.

Hal ini akibat begitu iritnya sang presiden muncul di publik dan menjelaskan program ekonominya. Kontras dengan Presiden Jokowi yang sangat dominan menyampaikan agenda ekonomi dan pembangunan hingga berhasil menempatkan dirinya sebagai titik pusat gravitasi pembangunan sepanjang hampir sepuluh tahun kepemimpinannya.

Meski demikian, Jokowi dan para capres “penerus” belum tentu aman dari mitos kepuasan publik meskipun clarity of responsibility yang dimiliki Jokowi cukup tinggi.

Rabun jauh pemilih
Argumen lain yang diajukan para kritikus-revisionis teori economic voting (seperti Christopher Andersons, Matthew Singer, atau Larry Bartels) adalah bahwa pemilih tidak memiliki cukup kemampuan untuk menilai kinerja pejabat publik dari lamanya durasi administrasi pemerintahan, apalagi dari total durasi jabatan (misalnya, lima tahun seperti di Indonesia).

Pemilih hanya sanggup mengukur kinerja pejabat maksimal dalam beberapa bulan terakhir pemerintahan. Achen dan Bartels (2016), misalnya, menggagalkan teori perilaku rasional pemilih di AS yang sebenarnya menderita myopic judgement. Para pemilih menderita rabun jauh dalam menentukan kandidat berdasarkan performanya hanya pada beberapa bulan menjelang pemilu.

Keterbatasan memori, rendahnya pengetahuan politik soal tugas dan kinerja pejabat publik, dan kurangnya perhatian pada isu-isu publik menyebabkan mayoritas pemilih mengevaluasi performa pemerintah pada satu hingga tiga bulan terakhir sebelum hari pemungutan suara atau ketika jadi responden survei.

Dalam konteks Indonesia, publik akan lupa dan tak hirau atas pengalaman tingginya harga minyak goreng dan BBM yang berimplikasi pada biaya hidup hampir seluruh populasi pemilih ketika pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi dianggap berhasil dalam beberapa bulan sebelum hari pemungutan suara.

Sebaliknya, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi saat ini tak menyisakan implikasi elektoral berarti baik bagi Jokowi maupun “penerusnya” jika kepuasan publik anjlok pada awal tahun depan. Nasib buruk ini pernah terjadi pada SBY ketika tingkat kepuasan publik terhadapnya terus berada pada angka 50-an persen hingga pemilu legislatif pada April 2014.

Terlepas dari klaim SBY bahwa dirinya tak cawe-cawe, pengaruhnya sebagai the sitting president tak mampu menahan anjloknya suara Demokrat hingga dua kali lipat menjadi 10 persen pada 2014, dari 21 persen pada 2009 ketika beberapa sigi merekam job approval rating di angka 70-80 persen beberapa bulan jelang Pemilu Legislatif 2009.

Faktor lain
Ketiga, publik pada dasarnya tidak mempunyai kemampuan dan kapasitas dalam membangun nexus antara kinerja petahana dan pilihan politik mereka. Achen dan Bartels menyebutnya sebagai blind retrospection.

Meski demikian, saya lebih sepakat untuk memahaminya sebagai “kebutaan” publik terhadap performa petahana akibat hadirnya faktor lain yang berdampak besar pada kehidupan pemilih. “Faktor lain” ini sering disebut sebagai random forces (atau juga random shocks), di mana bencana alam atau kejadian mendadak yang terjadi menjelang pemilu bisa saja merusak efek kepuasan publik terhadap preferensi mereka.

Contoh klasik yang sering diperdebatkan ilmuwan politik adalah serangan hiu beruntun yang terjadi di New Jersey sekitar dua bulan menjelang pemilu presiden Amerika Serikat pada 1916. Kejutan acak tersebut telah merusak suara Woodrow Wilson di daerah pemilihan sepanjang pantai New Jersey meskipun sang petahana sangat populer pada masanya, sementara kondisi ekonomi nasional, termasuk New Jersey, juga pada titik terbaik.

Basuki Tjahaya Purnama alias BTP alias Ahok.

Di Indonesia, blind retrospection akibat kejadian mengejutkan juga pernah menyisakan kepuasan publik sebagai mitos. Bedanya, kebutaan atas evaluasi kinerja petahana ini terjadi karena random shocks yang justru dibuat oleh sang petahana.

Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 adalah contoh paling dekat dengan ingatan kita bahwa efek elektoral atas tingkat kepuasan yang tinggi berakhir sebagai mitos.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur petahana dengan tingkat kepuasan antara 75 persen dan 80 persen berakhir dengan cerita sedih bagi pendukungnya. Sang petahana yang menyandang dual-minority menciptakan random shock-nya sendiri dengan satu-dua kalimat sensitif.

Ahok versus Anies

Mayoritas warga DKI puas terhadap kinerja Ahok, tetapi pilihan jatuh kepada kandidat lain yang bahkan belum pernah duduk sebagai kepala daerah. Sebagian pihak menganggap dinamika Pilgub DKI 2017 adalah anomali, seperti terjadinya semacam psychological dissonance di level mikro (individu); atau sebuah gradual causation atas mobilisasi politik identitas yang mereduksi efek kepuasan publik terhadap pilihan rasional.

Namun, yang pasti, pemilih pada dasarnya “buta” dalam mengevaluasi kinerja petahana ketika kejutan destruktif membutakan penglihatan rasional mereka. Dalam hal ini, komunikasi publik kandidat yang telah mengaktivasi sentimen identitas agama yang telah lama mengendap sebagai kompas moral pilihan politik adalah ceruk pemilih yang cukup besar hingga “membutakan” preferensi rasional mereka.

Gary Hart kandidat presiden AS dari Partai Demokrat yang kandas karena diguncang isu perselingkuhan.

Kisah candidate-made random shocks lain yang cukup populer adalah jatuhnya suara Gary Hart dalam nominasi capres Demokrat di AS pada 1987 akibat skandal perselingkuhannya pada periode kampanye meskipun kisah ini tak berbicara langsung dengan kepuasan publik terhadap petahana.

Pada dasarnya ada cukup banyak preskripsi bagi para calon penerus “Pak Lurah” yang bisa saja melakukan mitigasi atas rabun jauh (myopic judgment) dan kebutaan (blind retrospection) yang diderita publik dan dapat terjadi kapan saja.

Namun, yang pasti, kepuasan publik tak akan berakhir sebagai mitos jika sang presiden terus menjaga performa dan mengantisipasi terjadinya random shocks yang berdampak pada hajat hidup orang banyak ataupun yang berakibat pada tatanan kohesi sosial.

Arya Budi,
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM;
Direktur Riset Poltracking Indonesia
KOMPAS, 30 Agustus 2023

2020 Tahun Keruntuhan?

Presiden Soeharto dulu diangkat kembali menjadi Presiden oleh MPR pada tahun 1997 setelah Pemilu di tahun tersebut. Banyak suara yang menganjurkan agar Pak Harto tidak melanjutkan kepemimpinannya. Dirasakan sudah cukup menjabat dan agar dapat mengakhiri dengan baik.

Akan tetapi beberapa pembisik mendorong agar Soeharto terus lanjut memimpin. Bisikan maut “rakyat masih membutuhkan Pak Harto” menyebabkan “racun kekuasaan” tersebut akhirnya diminum.

Pada 1998 terjadi lah gelombang aksi yang tak terprediksi. Ketidakpuasan rakyat memuncak dan Pak Harto tak mampu mengendalikan kondisi ekonomi.

Akhirnya semangat reformasi berhasil menjatuhkan Bapak Jenderal dari singgasananya. Kekuasaan telah menemukan momen untuk akhir ajalnya. Turun dengan tragis dalam proses tuntutan hukum. Karena pertimbangan kesehatan maka penuntutan terhenti. SKP3 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara) dikeluarkan.

Presiden Jokowi terpilih untuk kali kedua pada tahun 2019 yang lalu dengan berbagai upaya. Indikasi curang yang melibatkan KPU berproses hingga sidang MK. Namun MK membuldozer gugatan pasangan Prabowo-Sandi. Dikalahkan dengan telak. Prabowo menyerah dan siap mengabdi sebagai Menteri.

Setelah Jokowi dilantik, KPK dilemahkan dengan Revisi UU KPK. Nyatanya memang KPK lumpuh. Menghadapi kasus suap PDIP saja tampaknya KPK belepotan. Upaya menangkap Harun Masiku berputar-putar. Ceritanya jadi membosankan. Lebih tepatnya menjengkelkan, karena jadi kisah ajaib banyolan konyol yang sangat jauh dari akal sehat.

Jadilah kini tahun 2020 penuh dengan misteri. Misteri untuk berapa lama lagi beliau mampu bertahan. Orang dekat Presiden sudah mulai goyah. Moeldoko, Ketua KSP, ditarget Jiwasraya. Erick Thohir Menteri BUMN meramal dirinya tidak akan lama menjadi menteri.

Sri Mulyani bongkar rahasia soal sakit perut dan janji palsu Jokowi. Yasonna siap-siap mundur terbentur kasus Sompie. Denny Siregar sang pemuja Jokowi membuat sensasi dengan bernyanyi mengecam para menteri. Menyebut kinerja Jokowi di periode ini lebih buruk.

Peristiwa masa Pak Harto mungkinkah akan terulang? Yakni ketika para menteri satu persatu berlepas diri? Balik badan menyelamatkan diri. Megawati tersinggung dengan langkah KPK yang mengejar kader dan melawan dengan menusukkan pedang Jiwasraya ke Istana. Jokowi adalah figur lemah, kekuatannya ada di lingkaran orang-orang yang berebut menjadi penentu.

Ketika pembantu tak mampu diarahkan, para menteri berjalan sendiri-sendiri, pendukung rakus menikmati kue di berbagai posisi, maka sinyal akhir kekuasaan semakin mendekat. Jika andalan rezim Jokowi di periode kedua adalah China, maka kini China sedang bermasalah. Virus corona menjadi lawan prioritas. Jokowi coba melompat ke sana-sini hingga ke Timur Tengah. Tapi itu bisa tak berarti. Ia sudah terkepung dari semua sisi.

China bisa marah karena terkhianati. Ia coba menggertak dengan manuver coast guard di kepulauan Natuna. Namun sang virus terlalu cepat datang hingga konsentrasi menjadi hilang. Situasi domestik rawan dan perlu penanganan. Xi Jinping mulai seperti orang sinting. Panik warganya diusir-usir. Etnis China dibenci dan "ditakuti" karena menjadi sumber dan penyebar penyakit.

Tahun 2020 adalah tahun rawan bagi rezim. Analis moderat sudah sampai pada pernyataan “tidak akan kuat hingga 2024”. Sementara angin bertiup tak terduga. Jiwasraya menjadi pembuka malapetaka bagi “istana”. Kasus semakin banyak terbuka. Rakyat gelisah tak jelas akan dibawa ke mana oleh sang pemimpin. Bisa-bisa 2020 menjadi tahun Jokowi “hands up” dan tak mampu berdiri lagi.

Rakyat tentu berfikir mencari opsi yang terbaik. Negeri tak bisa dibiarkan tenggelam bersama kerakusan para penikmat kekuasaan.

M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik
Gelora News, 5 Februari 2020

Karma Sejarah

Dalam debat, Jokowi bilang tidak sepeserpun mengeluarkan duit waktu nyalon Gubernur Jakarta. Prabowo tersenyum sambil menunjuk adiknya, Hashim Djojohadikusumo. Timses Jokowi saat di pilbub membenarkan, Hashim yang menggelontorkan duit ratusan milyar untuk Jokowi. Pada saya, termasuk beberapa pimpinan media massa Jakarta di Mid Plaza, Hashim mengaku dulu sering ditipu karena masih lugu.

Dalam politik, siapa memanfaatkan apa memang sering terjadi. Saya menduga, Hashim berprasangka baik pada Jokowi, karena tahun 2009, ketika Prabowo jadi cawapres Mega, ada perjanjian Istana Batu Tulis, Bogor. Perjanjian itu berisi: PDIP akan mendukung Prabowo untuk nyapres di 2014. Tapi namanya politik, siapa yang lugu akan dilindas. Hashim nampaknya terlalu percaya.

Hashim, Ahok, Jokowi dan Prabowo, mereka semua pernah satu perahu politik.

Dalam pandangan Prabowo, Jokowi tidak akan maju di Pilpres 2014 karena sudah dibiayai Hashim saat nyagub. Sama seperti Ahok, yang ditarik dari anggota DPR Golkar kemudian ditampung di Gerindra. Belakangan Ahok keluar begitu saja dari Gerindra, yang telah mendukungnya mati-matian untuk menduduki kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Banyak kasus serupa terjadi. Emil Dardak didukung PDIP jadi Bupati Trenggalek. Tapi ia memilih keluar dari PDIP dan gabung Demokrat, untuk meraih kursi Wakil Gubernur Jawa Timur. Ridwan Kamil juga disupport Prabowo dan PKS saat akan meraih kursi Wali Kota Bandung. Tapi ia kini mendukung Jokowi, setelah kursi Gubenur Jawa Barat diraihnya.

Prabowo mengusung Anies - Sandi di Pilkada DKI, 2017, seperti yang pernah dia lakukan ketika mengusung Jokowi - Ahok tahun 2012 yang lalu.

Mungkin yang paling menarik adalah Anies Baswedan. Sama seperti Jokowi, Ahok dan Ridwan Kamil, Anies juga mengaku tidak punya dana. Tapi berkat sokongan Prabowo, Anies jadi gubernur. Cuma di sini, Anies menunjukan kelasnya yang berbeda. Ia tidak mau mendukung Jokowi, termasuk enggan dilibatkan dalam kontestasi pilpres saat namanya sering disebut, karena tidak mau mengkhianati Prabowo.

Saya justru salut dengan sikap Prabowo. Dikhianati bolak balik ia tidak pernah marah. Coba bandingkan kasus yang terjadi pada hubungan Mega dan SBY. Tahun 2004, Mega menuduh SBY mencuri start kampanye pilpres, dan lalu mengucilkannya. Mega menganggap SBY mengkhianatinya. SBY kemudian bentuk Partai Demokrat, dan ia mengalahkan Mega dua kali dalam Pilpres. Sampai sekarang, tak ada pintu terbuka dari Mega untuk SBY.

Kebalikan dengan Jokowi, Anies berbalik dari musuh politik Prabowo menjadi pendukung setia yang tak mau berkhianat dalam Pilpres 2019.

Anies dan Prabowo adalah tipikal politisi yang tidak mudah menusuk kawan seiring. Prabowo mungkin ditempa oleh kawah candradimuka pasukan Kopassus, yang punya jiwa korsa setinggi pohon kelapa. Jiwa korsa adalah perasaan setiakawan di lapangan, hingga apapun yang terjadi pada teman, terluka atau mati, harus tetap diselamatkan sekuat daya. Anies barangkali belajar soal fatsoen politik ini dari kakeknya yang pahlawan nasional.

Kita sudah lelah disodori praktik politik Machiavelli, dari zaman orde lama dan orde baru. Lewat politik menghalalkan segala cara itulah, ada produk MPRS yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Di zaman orde baru, sering terjadi operasi kontra intelijen, untuk menghitamkan pihak lain. Maka sikap Anies dan Prabowo, mungkin jadi semacam oase, bahwa berpolitik pun ada etikanya. Karena semua ujung-ujungnya, pasti akan terkena karma.

Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, walau berbeda agama dengan kakaknya yang muslim, namun senantiasa setia mendukung langkah-langkah politik Prabowo.

Soekarno terjungkal. Soeharto terjungkal. Ahok terjungkal. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Hashim Djojohadikusumo kemudian melanjutkan. Setelah pengalaman pahit berkali-kali, sekarang mereka lebih waspada. Apalagi ada kasus Ratna Sarumpaet, yang tidak disangka bisa berbohong. Padahal rekam jejaknya sebagai aktivis begitu sempurna.

“Kalau artis A ngomong kemudian kita tidak percaya, okelah. Ini Bu Ratna. Seorang aktivis yang punya rekam jejak puluhan tahun dan dikenal berintegritas. Tapi itulah. Dulu kita terlalu lugu. Sekarang tidak. Ini pelajaran berharga,” ujar Hashim.

Kematangan dalam berpolitik lahir dari pengalaman dan karakter. Ada yang sedikit-sedikit pamer hasil kerja, sementara ia tidak pernah memamerkan orang yang telah berbaik hati mengangkatnya dari bawah meja. Sebaliknya, ada yang jarang memamerkan hasil kerja, tapi ia tidak pernah lupa memamerkan siapa orang yang telah mengusungnya. Semuanya akan menanggung karma sejarahnya: entah kapan karma itu tiba …. the end.

Ariful Hakim
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2165915773724521&id=100009183578925

Kutatap Tulus Cinta Di Matanya

Reaksi jenderal yang dahulu kusangka agresif dan kejam, sungguh diluar dugaan. Tak sekalipun dia menyerang dan memojokkan lawannya. Tak pula dia menyindir atau menatap sinis lawan debatnya. Bahkan tak segan dia memuji, menghormati pendapat rivalnya.

Saat dipojokkan kembali dengan isu HAM yang menderanya dan membunuh karirnya 16 tahun yang lalu, dia bisa saja memojokkan kembali dengan menjawab: “tanya kepada bu Megawati, mantan presiden yang pernah mengangkat saya sebagai Cawapres 2009.” Atau bertanya kembali, “kenapa Pak JK sendiri tidak adili saya waktu Bapak menjabat Wakil Presiden?”

Tapi tidak! Memojokkan bukan sifatnya, tidak ada dalam jernih pikirannya. Mungkin karena begitulah sifat ksatria. Sifat seorang negarawan. Maka dia hanya berkata: “tanyalah kepada atasan saya.” Atasan yang kita semua tahu persis berada justru di kubu Pak JK sendiri. Usai debat, beliau bukan hanya hangat menyambut memeluk rivalnya. Juga saat ditanya wartawan, dengan ringan dia menjawab: “saya harus mau diserang.”

Dia juga tidak keberatan pesaingnya berbangga hati menunjukkan prestasi terpilih menjadi kepala daerah. Padahal kita semua tahu bahwa dialah orang yang pertama mengusungnya.

Sejujurnya, tak banyak saya melihat pribadi dengan karakter yang seikhlas dirinya, saat ini. Batin saya seolah menangkap kilau kepribadiannya. Kepribadian yang akan mampu menyatukan elemen-elemen yang terserak di negeri ini.

Sejarah telah mencatat pengorbanannya untuk bangsanya. Mempertahankan keutuhan NKRI dengan darah dan nyawanya. Dan itu terjadi berulang kali. Di pertempuran di Timor-Timur, dalam mission impossible pembebasan sandera sipil di Mapenduma, penangkapan 2 agen berkulit putih tahun 1984, yang menyulut disintegrasi Papua, dan dalam berbagai operasi tempur berat lainnya. Dia tak tonjolkan semua bakti yang telah ditorehkan untuk ibu pertiwi yang dicintainya dengan sepenuh jiwa raganya itu.

Karena itulah, keteguhan kata-katanya memberi makna yang dalam bagi yang memahami bersih nuraninya. “Saya sekian tahun adalah abdi negara, yang membela HAM. Mencegah kelompok radikal mengancam hidup orang-orang yang tidak bersalah.”

Lalu dimana kita? Dimana nurani?

Kenapa kita rakyat sipil, yang katanya lebih beradab, dan yang telah dijaga hak hidup dan keleluasaan menjalankan berbagai jenis usaha, masih tetap terdorong ikut memojokkannya. Tidak cukupkah kita menyaksikan betapa para jenderal-jenderal senior yang semestinya berjiwa korsa itu terus menuduhnya sebagai psikopat, gila, pelaku bom natal dan membebankan dosa satu institusi TNI tahun 1998, hanya dipundaknya sendiri, seorang diri.

Tidakkah hati kita tergerak, untuk sekedar menghargai lelaki yang teguh ini?

Mudah-mudahan nurani kita pada akhirnya bisa memaknai semua ini.

Prayudhi Azwar
Perth, 10 Juni 2014
Ditulis dikeheningan winter, 1:27 AM dinihari

Ketika Bahasa Agama Rontok

Kemenangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 tanpa dukungan partai agama mungkin dapat juga diartikan sebagai semakin rontoknya bahasa agama untuk merebut simpati pemilih, baik pada putaran pertama maupun putaran kedua.

Apa yang disebut Pawai Ikada sehari sebelum pemilihan yang diikuti oleh tokoh-tokoh partai pendukung Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli tidak ada pengaruhnya dalam raihan suara. Namun, itulah demokrasi dalam masa peralihan yang sedang berada dalam tahap kritikal. Rakyat Ibu Kota khususnya ingin bukti ketimbang janji sekalipun pembuktian itu masih harus ditunggu pada waktu-waktu yang akan datang.

Fenomenal dan Mengejutkan
Kemenangan di atas cukup fenomenal dan mengejutkan banyak pihak. Saya sendiri tidak terkejut karena Jakarta telah lama terpasung dalam suasana sumpek —sesak napas dan sunyi dari kegairahan— yang memang merindukan suasana baru yang lebih segar.

Ada empat masalah utama penyebab mengapa warga Jakarta sesak napas: macet, banjir, tajamnya kesenjangan sosial, dan kumuh. Itu sebabnya orang selalu mengenang Ali Sadikin karena banyak sekali terobosan dan perubahan positif yang telah dilakukan dengan penuh keberanian sebagai Gubernur DKI selama dua periode pada tahun 1970-an. Apakah Jokowi akan menjelma menjadi Ali Sadikin kedua, mari sama-sama kita tunggu kiprah selanjutnya. Jika pasangan tersebut berhasil, kepercayaan kepada kepemimpinan sipil bisa meningkat.

Karena sudah diatur sebelumnya, pada hari pemilihan gubernur DKI tersebut saya berkunjung ke Jakarta untuk menemui Jusuf Kalla (JK) di kediamannya. Kami berbincang-bincang tentang masalah-masalah bangsa dan negara, sesuatu yang biasa saya lakukan pada saat-saat tertentu. Tentang Jokowi, sekalipun hanya disinggung sambil lalu, ternyata JK-lah yang meyakinkan Megawati Soekarnoputri agar mengusung kader PDI-P itu untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI.

Pertanyaan Mega kepada JK adalah: “Apakah Pak JK bisa menjamin Jokowi akan menang?” Dijawab: “Tidak bisa menjamin, tetapi saya yakin dia akan menang.” Dengan jawaban ini, maka muluslah jalan bagi Jokowi-Basuki untuk bertanding dalam pilkada yang mendapat sorotan publik dari dalam dan dari luar negeri itu.

Pada saat parpol-parpol Islam sedang banyak disoroti publik karena nyaris kehilangan pamor, beberapa parpol besar nasional lainnya yang sebenarnya tidak bebas dari aroma korupsi, toh menurut berbagai survei masih punya pendukung yang signifikan. Inilah di antara dilema sistem demokrasi Indonesia, yang tingkat peradabannya masih di bawah standar, karena sebagian besar politisi kita mengidap virus tuna-idealisme. Namun, kita percaya kondisi pengap semacam itu pasti pada saatnya akan menemukan jalan keluar untuk perbaikan.

Sulit kita temukan sekarang politisi yang bisa diajak berbicara dari hati ke hati tentang keindonesiaan yang masih labil, dan sangat merindukan munculnya para negarawan visioner yang mencintai bangsa ini secara tulus dan mendalam. Transaksi politik untuk menggarong APBN/APBD dan BUMN/BUMD sudah menjadi perilaku harian sebagian politisi kita. Tak terkecuali mereka yang berasal dari parpol Islam. Dalam kondisi semacam ini, tuan dan puan tak perlu kaget mengapa parpol Islam itu semakin tak diminati. Di atas itu semua, belum ada bayangan dari rahim parpol Islam akan muncul calon negarawan yang memberi harapan bagi masa depan bangsa ini.

Namun, orang jangan salah raba bahwa rakyat Indonesia benci agama. Sama sekali tidak. Secara diam-diam, di kalangan terbatas tengah berjalan proses Islamisasi kualitatif yang membesarkan hati.

Pengalaman saya baru-baru ini pada sebuah kampus yang biasa dicap sekuler, justru di sana telah muncul para doktor dan sarjana yang berhasil menangkap api Islam; ungkapan yang dulu dipopulerkan Bung Karno. Mereka sangat risau dan geram menyaksikan kultur kumuh yang terpampang jelas di panggung politik dan ekonomi. Mereka umumnya tak berasal dari kultur santri, tetapi telah menangkap dengan cerdas substansi ajaran Islam yang pro-keadilan dan kebersamaan, sesuatu yang langka terlihat dalam perilaku parpol Islam. Fenomena positif itu dapat ditemukan di berbagai institusi, kampus, dan pusat-pusat industri.

Demokrasi yang semestinya bertujuan menyejahterakan rakyat banyak, pada kenyataannya yang berlaku justru kebalikannya. Para elite yang menguasai panggung demokrasi sekarang ini terlihat lebih terpasung oleh tarikan pragmatisme sesaat. Politik dijadikan lahan pengais rezeki. Alangkah hinanya! Namun, itulah fakta keras yang sedang berlaku.

Bahasa agama yang sering digunakan parpol Islam seperti telah kehabisan tenaga untuk meyakinkan rakyat agar tetap mendukung partai itu. Akan halnya sekitar 49 persen rakyat Indonesia, jika parameter penghasilan 2 dollar AS per hari per kepala digunakan yang masih berada dalam kategori miskin, tidak dapat perhatian para politisi. Dengan demikian, tak kurang 120 juta dari hampir 250 juta total rakyat Indonesia masih miskin. Angka 49 persen ini saya dapatkan dari HS Dillon, Staf Khusus Presiden untuk Pengentasan Kemiskinan, pada 16 Oktober 2012.

Keberagamaan yang Otentik
Dalam bacaan saya, hampir tidak ada parpol mana pun yang secara sungguh-sungguh mencari solusi untuk menghalau kemiskinan. Semestinya parpol Islam memahami Islam adalah agama pro-orang miskin, tetapi pada waktu yang sama anti-kemiskinan. Sekiranya mereka memahami doktrin ini dan berupaya untuk mewujudkannya dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, maka ada harapan bahasa agama akan berwibawa kembali dan parpol Islam itu tidak perlu bernasib seperti sekarang ini.

Pendekatan spiritual inilah yang sepi dari kiprah mereka. Godaan kekuasaan dan kesenangan duniawi telah menutup mata batin mereka untuk beragama secara otentik. Akhirnya, siapa tahu Jokowi-Basuki yang tak mahir memakai bahasa agama —tetapi langsung melaksanakan pesan inti agama untuk membela mereka yang telantar dan tergusur— akan jadi fenomena baru perpolitikan Indonesia. Selamat bertugas Bung Jokowi-Bung Basuki. Harapan rakyat kepada Anda berdua sangatlah besar. Jangan kecewakan mereka!

Ahmad Syafii Maarif
Pendiri Maarif Institute
KOMPAS, 14 November 2012

Megawati Kritik Kelambanan Pemerintah

Setelah satu tahun tidak melancarkan kritik kepada pemerintah, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali bersuara keras atas berbagai persoalan.

Mega menilai, banyaknya persoalan seperti ledakan tabung gas elpiji, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga gesekan antarlembaga, telah menandakan bahwa pengelolaan pemerintahan tidak berjalan sesuai koridor dan aturan yang ada. “Kalau saya ditanya apakah republik ini kacau balau, dan media akan menulis. Saya katakan memang kacau balau. Ngurusi gas aja kok susah,” kata Mega dalam pidato pembukaan Rakornas PDIP di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat kemarin.

Mega lalu mengulas bagaimana persoalan yang terjadi dan bagaimana pemerintah lamban mengatasinya. Bahkan, Mega menuding pemerintah terkadang mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif. Dia mencontohkan, kebijakan konversi minyak tanah ke gas adalah kebijakan yang dipaksakan. Padahal, jika suatu kebijakan menyangkut budaya dan perekonomian masyarakat, seharusnya pemerintah memberikan masa transisi sedikitnya dua tahun sambil terus melakukan sosialisasi.

“Persoalan tabung gas terus merenggut korban tanpa kejelasan otoritas yang bertanggung jawab. Terpaksa saya ngomong ini, sudah lama diam mulut saya tapi lama-lama enggak tahan karena setiap hari ada yang meledak. Ini kok sudah bledag-bledug baru sosialisasi,” sindirnya. Tidak hanya itu, Mega juga mengkritik pemerintah yang tidak sensitif terhadap keadaan rakyat. Di saat kondisi banyak rakyat susah, harga kebutuhan pokok malah naik dan susah dijangkau mayoritas masyarakat.

“Harga cabai satu biji Rp 1.000, kalau mau nyambel saja minimal harus mengeluarkan uang Rp 5.000 untuk lima cabe. Lalu banyak yang tanya ke saya, ‘kok mahal banget sih, Bu?’ Ya saya jawab saja, kok tanya ke saya, ke Presiden dong. Kan saya bukan presiden lagi,” ungkapnya.

Pakar politik dari Universitas Indonesia (UI), Amir Santoso, menyatakan setuju dengan kritik Megawati terkait dengan kinerja pemerintahan saat ini. Menurut dia, pemerintah memang kurang memperhatikan implementasi dari program-program yang ada.

Ada pun manuver politik yang dilakukan pemerintah saat ini, lebih pada pencitraan. Dia mencontohkan, banyaknya tim khusus yang dibentuk untuk menangani permasalahan tak kunjung memberi imbas nyata. “Saya setuju dengan pandangan Ibu Mega. Pemerintahan sekarang memang cukup lemah dalam hal kepemimpinan. Saya lihat itu adalah titik lemah yang paling utama,” ujarnya. Dia menilai bahwa permasalahan ledakan tabung gas yang tengah hangat menjadi polemik di masyarakat hanya permasalahan kecil dari segenap pekerjaan rumah yang belum tergarap.

Untuk keluar dari situasi yang memprihatinkan ini, pemerintah harus mempercepat penanganannya. “Poin kunci dari solusinya adalah kecepatan. Jika pemerintah mampu bergerak cepat, semua permasalahan dapat diminimalkan. Yang penting tegas dan kebijakannya matang,” katanya.

Rahmat Sahid / Fajar Pratama
www.seputar-indonesia.com

Jembatan Suramadu, Warisan Megawati yang Meresmikan SBY

Digagas oleh Soekarno, disikapi oleh Soeharto dan dibangun oleh Megawati. Begitulah sejarah panjang dibangunnya Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) yang pada 10 Juni 2009 ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pembangunan Suramadu memang baru terwujud sejak pemerintahan Megawati. Peresmian tiang pancangnya dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri pada Rabu, 20 Agustus 2003. Bahkan, saat peresmian, dalam sambutannya tanpa teks, Megawati berpesan kepada para bupati di Madura agar memperhatikan dan mewaspadai dampak yang mungkin akan timbul akibat pembangunan jembatan Suramadu ini.

Dampak yang disoroti Megawati terutama akan meningkatnya industrialisasi di Pulau Madura yang bisa memicu migrasi penduduk dari Jawa ke Madura. "Saya tidak ingin setelah jembatan ini dibangun masyarakat Madura malah terpinggirkan," kata Megawati.

Apalagi, lanjut Megawati, saat itu dirinya kerap menerima laporan tentang banyaknya orang-orang di luar Madura yang mengincar lahan pulau itu. "Karena itu saya minta para bupati memperhatikan hal ini dengan seksama. Awasi betul, jangan sampai tanah masyarakat Madura lepas begitu saja," Megawati mengingatkan.

Selain meresmikan tiang pancang di Surabaya, saat itu Megawati juga meresmikan bentang tengah Jembatan Suramadu di desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, pada, Jumat, 2 Juli 2004. Kala itu Megawati sebagai Presiden, memerintahkan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Sunarno untuk mempercepat pembangunan jembatan Suramadu.

Jembatan Suramadu sepanjang 5.438 meter itu, di era Megawati, biaya pembangunannya dianggarkan Rp 2,82 triliun. Namun berdasarkan informasi berbagai sumber, ternyata biaya pembangunan Suramadu menjelang diresmikan penggunaannya oleh Presiden SBY membengkak hingga sekitar Rp 4,5 triliun. Waktu pengerjaannya pun molor hingga 6 tahun.

detikNews, 10 Juni 2009

Prabowo Serius Jadwal Ulang Utang Luar Negeri

Prabowo akan mengalokasikan dananya untuk pendidikan, kesehatan, pangan, dan energi.
Langkah pasangan calon presiden Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto untuk menjadwalkan kembali utang luar negeri benar-benar program serius bagi pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya.

Jika selama ini retorika, Megawati-Prabowo kali ini memasukkan program itu dalam iklan mereka berdua yang dimuat salah satu koran nasional terbitan Jakarta, akhir pekan lalu.

Dalam iklannya, Prabowo yang mengaku telah diberi mandat menggawangi bidang ekonomi oleh Megawati, menyatakan akan mengalihkan dana alokasi pembayaran utang luar negeri untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, pangan, dan energi yang murah serta ramah lingkungan.

Data 31 Agustus 2008, total utang luar negeri pemerintah mencapai US$ 63,17 miliar. Sebanyak US$ 43,37 miliar di antaranya merupakan pinjaman kepada Paris Club. 

Rincian utang itu adalah utang ke Australia senilai US$ 911 juta, Austria US$ 1,793 miliar, Belgia US$ 319 juta, Kanada US$ 388 juta, Denmark US$ 86 juta, dan Finlandia US$ 16 juta. 

Sedangkan utang ke Prancis mencapai US$ 2,756 miliar, Jerman US$ 3,952 miliar, Italia US$ 125 juta, Jepang US$ 25,527 miliar, Belanda US$ 2,229 miliar, Norwegia US$ 104 juta, Spanyol US$ 553 juta, dan Swedia US$ 39 juta. Utang ke Swiss mencapai US$ 400 juta, Inggris US$ 1,563 miliar, dan Amerika Serikat sebesar US$ 2,608 miliar.

Selain menjadwalkan kembali utang negara, Prabowo juga akan menyelamatkan kekayaan negara dengan melakukan negosiasi ulang kontrak-kontrak di bidang energi dan pertambangan yang merugikan kepentingan nasional.

Dari program ini, salah satunya kontrak gas yang bermasalah adalah kontrak di Lapangan Tangguh, Papua. Gas dari lapagan inii dijual ke China dengan harga US$ 2,4 per MMBTU. Harga itu sesuai kesepakatan dalam kontrak yang ditandatangani pada 2002, saat Megawati menjabat presiden.

Sebagai perbandingan, pemerintah menjual ke Jepang untuk perpanjangan kontrak dengan harga US$ 16 per MMBTU dari kilang Bontang, Kalimantan Timur. Formula harga disepakati dengan pembelian di tempat.

Kemudian, harga itu dinegosiasikan kembali pada 2006, dan diperoleh harga US$ 3,8 per MMBTU. Tak heran jika Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan negara dirugikan hingga US$ 75 miliar selama 25 tahun dari kontrak itu.

Hadi Suprapto, VIVAnews, 1 Juni 2009

Rendra Dukung Mega Prabowo, Ajak Lawan Kekuasaan Asing

Puisi karya Chairil Anwar, Karawang-Bekasi dibacakan WS Rendra dalam deklarasi pasangan Mega-Prabowo. Tidak lupa penyair yang dijuluki 'Si Burung Merak' ini juga menyampaikan dukungannya.

"Saya tidak masuk parpol manapun, tapi saya mendukung Mega-Prabowo. Sebab Mega-Prabowo tidak melanjutkan pemerintah yang didominasi asing," kata Rendra sebelum membacakan puisi di Bantar Gebang, Minggu (24/5/2009).

Menurut Rendra, alasan dia mendukung pasangan ini karena duet ini membuat pemerintahan mandiri yang berbasis ekonomi kerakyatan.

"Sesuai amanat pendiri negara. Karena itu saya akan bacakan sajak Chairil Anwar, Karawang-Bekasi," jelas Rendra.

Kami yang kini terbaring antara Krawang-Bekasi,
tidak bisa teriak “Merdeka” dan angkat senjata lagi.
Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami,
terbayang kami maju dan mendegap hati?

Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi.
Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak.
Kami mati muda. Yang tinggal tulang diliputi debu.
Kenang, kenanglah kami.

Kami sudah coba apa yang kami bisa.
Tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa.

Kami cuma tulang-tulang berserakan,
tapi adalah kepunyaanmu.
Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan.

Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa.

Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata.
Kaulah sekarang yang berkata.

Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi.
Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak.

Kenang, kenanglah kami.
Teruskan, teruskan jiwa kami.
Menjaga Bung Karno,
menjaga Bung Hatta,
menjaga Bung Sjahrir.

Kami sekarang mayat.
Berikan kami arti.
Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian.

Kenang, kenanglah kami,
yang tinggal tulang-tulang diliputi debu.
Beribu kami terbaring antara Krawang-Bekasi.

Selama beberapa menit dia membacakan puisi itu dengan penuh semangat. Di akhir puisi dia mengajak ribuan pendukung Mega-Prabowo melawan intervensi dari negara lain.

"Lawan kekuasaan asing!!!" Tutupnya.

Ramadhian Fadillah, detikPemilu, 24 Mei 2009