Jokowi Dapat Semuanya, Prabowo Berikan Seluruhnya

Dari pertemuan Lebak Bulus (13 Juli 2019), ada pertanyaan penting: Jokowi dapat apa, dan Prabowo dapat apa? Siapa yang untung, siapa yang rugi?

Kalau mau dijawab singkat, itulah judul tulisan kali ini. Yaitu, Jokowi dapat semuanya, sedangkan Prabowo memberikan seluruhnya. Jokowi dapat ‘full package’ dan Prabowo menyerahkan segalanya.

Yang diperoleh Jokowi dan yang diberi Prabowo barangkali tidak ternilai secara material. Maksudnya, saya tidak tahu berapa yang pantas dibayar untuk legitimasi jabatan presiden. Mau Anda sebut Rp 25 Triliun? Atau Rp 50 Triliun? Wallahu A’lam.

Tapi jangan salah paham. Saya hanya mencoba menggambarkan betapa mahalnya legitimasi jabatan presiden 2019 yang diperlukan oleh Jokowi dari Prabowo. Jangan sampai ditafsirkan ada deal Rp 25 T atau Rp 50 T. Nanti bisa menjadi fitnah. Sekali lagi, saya hanya mencoba untuk memberikan ‘price tag’ andaikata jabatan presiden itu layak diuangkan.

Sekarang, legitimasi itu telah dikantongi Jokowi dengan senyuman lepas dan penuh makna. Senyuman yang menunjukkan kepuasan yang utuh. Tidak sompel. Ini bisa terjadi karena Prabowo juga menyerahkan legitimasi itu dengan ‘sepenuh hati’. Betul-betul tulus. Itu terlihat dari suasana gembira ria. Ada puja-puji yang menyenangkan bagi semua hadirin. Termasuklah para broker yang mencarikan legitimasi itu.

Prabowo tampak ikhlas sekali menyerahkan legitimasi yang diperlukan Jokowi tersebut. Begitulah saya membaca ekspresi wajah dari jenderal ini. Tulus ikhlas bagaikan Anda menjual sesuatu dengan harga yang Anda harapkan dari pembeli. Nah, sekali lagi, jangan sampai salah tafsir. Kata ‘harga’ di sini bukan transaksional sifatnya. Ini hanya untuk membantu kita dalam melihat krusialnya legitimasi itu.

Itu isu yang pertama. Isu lainnya adalah pendapat banyak orang bahwa Prabowo pintar memilih tempat (stasiun MRT). Pendapat itu menyebutkan, Prabowo secara halus, merendahkan Jokowi. Direndahkan karena bertemu di stasiun. Bukan di tempat yang mulia seperti Istana, hotel, rumah Prabowo dan seterusnya.

Mohon maaf, logika ini perlu ditinjau ulang. Mengapa? Karena nilai legitimasi dari Prabowo itu tidak tergantung pada tempat penyerahannya. Kita ambil satu contoh yang mirip dengan legitimasi jabatan presiden itu. Katakanlah Anda baru saja lulus study S3 di Harvard University, Oxford atau Cambridge. Kemudian rektornya, entah karena alasan apa, menyerahkan ijazah S3 Anda di toilet kampus. Apakah tempat penyerahan itu akan membatalkan gelar anda? Tentu saja tidak!

Begitu pula dengan legitimasi dari Prabowo. Tidak berkurang nilainya sedikit pun bagi Jokowi ketika itu diberikan Prabowo di stasiun kereta. Bahkan sekiranya Prabowo mengajak Jokowi ke toilet untuk menyalami dia dan mengucapkan selamat, juga tidak cacat sedikit pun asalkan disiarkan langsung oleh televisi dan ditonton jutaan orang.

Tidak terhormatkah di toilet? Sangat keliru. Itu tadi, kalau ijazah S3 Anda diserahkan oleh rektor di toilet, apakah gelar Anda tak berlaku?

Menurut saya, Jokowi tidak memerlukan penyerahan legitimasi dari Prabowo di tempat yang terhormat. Yang dia perlukan adalah ucapan selamat yang disaksikan oleh publik, baik itu rekaman video apalagi siaran langsung. Singkirkanlah perasaan Anda bahwa pemberian legitimasi di stasiun MRT merupakan penghinaan terhadap Jokowi. It doesn’t work that way, guys.

Persoalan lainnya adalah logika lucu yang perlu diluruskan tentang pertemuan Jokowi-Prabowo. Bahwa kesediaan Prabowo bertemu merupakan strategi mantan Danjen Kopassus itu untuk satu tujuan besar yang tidak bisa dipahami oleh publik. Banyak yang yakin bahwa Prabowo memenuhi undangan naik MRT plus makan siang di Senayan itu adalah taktik untuk memenangkan sesuatu.

Bapak-ibu sekalian. Tidak ada yang salah untuk tetap menaruh harapan bahwa ‘strategi’ Prabowo itu akan berakhir dengan kemenangan. Inilah harapan yang sangat patut dikagumi. Karena, harapan itu mencerminkan suasana batin yang cukup kuat. Menunjukkan bahwa para pendukung Prabowo tidak mudah menyerah. Tidak gampang putus asa. Ini hebat luar biasa!

Hanya saja, harapan itu tak punya referensi yang memadai untuk disebut realistis. Harapan itu bergantung sepenuhnya pada ‘divine intervention’ (kehendak Tuhan). Tak salah kalau disebut mukjizat.

Orang yakin akan ada kejutan besar dalam waktu dekat ini. Dasarnya adalah pengajuan gugatan PAP (pelanggaran administrasi pemilu) ke Mahkamah Agung (MA). Sebagian orang percaya Prabowo akan menang dan otomatis menjadi presiden yang syah. Jokowi akan dilucuti. Prabowo-Sandi yang akan dilantik.

Semudah itukah? Rasanya tak mungkin. Memang tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Tetapi, sebatas perkiraan realistis manusia, sangat tidak mungkin. Banyak pertanyaan yang harus dijawab. Misalnya, apakah masuk akal dengan satu ketukan palu MA semuanya berbalik untuk Prabowo? Apakah para hakim MA akan berani tampil beda dibanding para hakim MK?

Dengan peta kekuatan institusional yang ada saat ini, apakah Anda yakin ‘kemenangan’ Jokowi bisa dianulir? Apakah orang-orang kuat Jokowi rela presiden mereka disingkirkan lewat selembar keputusan MA? Wallahu A’lam. Bagi saya, skenario ini jauh panggang dari api!

Terus, strategi apa lagi?

Kawan, semua sudah selesai. Jokowi sudah berhasil mendapatkan semua yang dia perlukan. Dan Prabowo sudah memberikan seluruh yang dia miliki.

Asyari Usman
Penulis adalah wartawan senior
Eramuslim.com, 16 Juli 2019

Makna dari Terjengkangnya Ibu Negara

Hari ini media sosial heboh oleh beredarnya video Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang jatuh terjengkang. Kejadian di depan publik Banjarmasin itu, kontan menyentak kesadaran rakyat tentang bagaimana watak Presiden mereka sesungguhnya.

Bayangkan. Di era serba digital ini, video yang berisi adegan tragis itu akan tersimpan abadi hingga akhir zaman. Tidak hanya ditonton oleh masyarakat luas, tapi akan menjadi warisan penting bagi anak dan cucu keluarga Jokowi. Sebuah Heritage tentang bagaimana tubuh leluhur mereka sampai harus terguling, demi melakukan adegan selfie yang teramat penting. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh semua Presiden Republik Indonesia selama 73 tahun merdeka.

Jika diputar dengan lambat, rekaman golden moments di sela kampanye Capres Jokowi itu memperlihatkan adegan dengan gamblang. Terpapar jelas detik demi detik dimana sang capres sekaligus berstatus seorang suami, menoleh ke arah kanan dirinya dan ia terkejut melihat istrinya terjengkang tanpa kendali. Lelaki yang juga berstatus kakek itu, jelas tahu punggung wanita berusia senja itu tergelepar sejajar lantai panggung.

Dan apa reaksi spontan yang diperlihatkan Jokowi saat menyadari wanita pemilik “separuh napasnya” itu terjengkang ...? Lelaki pecinta kerja, kerja, kerja itu tampak spontan menoleh ke arah kanan belakang, tapi hanya sekilas ia menyaksikan musibah yang menimpa belahan jiwanya itu. Karena sekilat itu pula ia memalingkan wajah lagi ke depan dan melanjutkan aksi selfienya.

Tidak ada usaha dari Sang Capres Petahana untuk membalikkan badan 180 derajat dan segera berteriak memanggil para pengawal di belakangnya. Memang pengawal pasti seratus persen akan datang, tapi reaksi empati yang umumnya dimiliki seorang manusia normal tampak hilang pada peristiwa itu.

Ketika 2 pengawal datang menolong, posisi punggung dan sepasang kaki Jokowi masih seperti semula. Hingga rekaman usai, lelaki “sholeh” itu tidak juga berbalik menghadap ke belakang, ke arah posisi tubuh ibu dari anak-anaknya itu.

Dan sebagaimana adegan peragawati yang terpeleset di atas catwalk, kamera yang mengambil gambar dari arah panggung bagian belakang itupun merekam ibu Iriana yang berusaha cepat-cepat untuk bangun kembali. Hal yang sangat manusiawi, jika gestur dari Ibu Negara itu berusaha agar tampak dirinya baik-baik saja. Reaksi yang wajar. Demi menyelamatkan wajah dan harga dirinya. Hampir semua wanita akan melakukan hal serupa.

Tapi entah apakah karena ia amat sangat terkejut akibat sekonyong-konyong jatuh, atau shock karena sang ksatria belahan jiwanya tak tertarik menolongnya –padahal kejadian itu disaksikan oleh ribuan pasang mata– akhirnya selama beberapa detik Ibu Negara itu hanya bisa terduduk di tempat. Tak jua ia sanggup bangun sendiri. Hingga kemudian 2 orang Paspampres tergopoh-gopoh lari menolongnya.

Watak seorang manusia akan terbaca amat jelas, saat ia bereaksi spontan menghadapi peristiwa tak terduga yang tragis. Atau berakibat memalukan.

Bagai kita menerawang batu kristal yang jernih, dari reaksi spontan manusia itulah maka orang lain di sekitarnya akan dapat langsung menilai apakah jiwa dan karakter manusia tersebut berkualitas tinggi atau tidak.

Apakah ia memiliki sifat tulus, ikhlas, berjiwa ksatria, rela berkorban, berempati tinggi, sanggup memindahkan beban orang lain ke pundaknya, dan berani menanggung tiap resiko tanpa menyalahkan orang lain, atau sebaliknya?

Tak heran jika rakyat kemudian bertanya-tanya: Apakah kita sedang menyaksikan watak manusia berjiwa emas asli yang kilau cahayanya berpendaran? Ataukah rakyat selama ini hanya disuguhi karakter pemimpin berjenis kaleng-kaleng, yang riuh berbunyi klonthang-klonthang karena orang-orang di sekelilingnya tak henti terus menabuhinya ...??

Bandingkan. Jika kejadian pedih itu menimpa seorang Ani Yudhoyono, kira-kira apa yang akan dilakukan SBY? Tidak perlu beralasan bahwa Ibu Ani tidak akan mengalami keterjengkangan yang sama, karena ia adalah fotografer profesional. Memang ibu Ani tak akan mengerjakan adegan yang hanya bisa dipikirkan dan diperbuat oleh selfier profesional. Tapi cukup bayangkan saja, kira-kira apa reaksi spontan High Quality Man macam SBY, jika kejadian sama menimpa istrinya.

Reaksi spontan seorang Prabowo untuk menilai watak dirinyapun, sangat “cetho welo-welo”. Crystal clear. Seperti ketika di Cianjur, Prabowo menegur keras aparat yang mengawalnya; "Jangan dorong rakyat!", gara-gara pengawal tersebut mendorong jatuh emak-emak yang ingin bersalaman dengannya.

Pun tak terhitung bagaimana pengalaman sopir Prabowo tiba-tiba dipaksa memutar arah kembali, hanya gara-gara sang bos melihat ada pedagang tua di pinggir jalan duduk tercenung di depan jualannya yang masih menumpuk banyak. Sopir dan ajudanpun harus cerdik menyiasati lalu lintas atau mencari tempat parkir, karena Prabowo tak mau mobilnya berbalik hanya untuk melempar segenggam uang sedekah. Walau dipaksapun, Prabowo tidak akan pernah mau mengecilkan harga diri manusia lain. Watak empati yang melekat membuat ia merasa harus menyerahkan sedekah dengan penghormatan, sebagaimana perlakuan seorang manusia bermartabat kepada manusia bermartabat lainnya.

Walaupun istri terjengkang, selfie sendiri tetap terus berlanjut ....

Bagi yang kerap berada di sekitar Prabowo, mereka bercerita acap menyaksikan bagaimana air mata jatuh di pipi sang jendral yang warnanya kecoklatan akibat sering terbakar sinar matahari itu. Reaksi spontan yang emosional itu biasanya diikuti perintah kepada anak buahnya untuk mencari alamat orang yang hendak ditolong, sembari berpesan agar dilakukan diam-diam. Biasanya orang yang ditolonglah yang justru menyebarkan kisah itu.

Seorang saudara kandung dari mantan orang terpenting di negeri ini misalnya, dibantu biaya operasinya di rumah sakit olehnya, bukan oleh saudaranya. Padahal paham politik si orang penting itu berlawanan dengan dirinya. Tak terhitung pula para purnawirawan dan janda pensiunan dari perwira yang seharusnya hidup mapan tapi ternyata tak memiliki rumah, akhirnya memiliki atap kediamannya sendiri karena pertolongan Prabowo.

Bahkan seorang istri pahlawan nasional dan mantan petinggi negeri yang tak memiliki rumah sendiri, wafat dalam keadaan terhormat karena meninggal di rumahnya sendiri, setelah Prabowo terkejut dan menangis mendapati seseorang yang namanya tertulis dalam buku sejarah tak memiliki sejengkal pun tanah di negerinya sendiri. Sayang semua itu tak dapat dituliskan dengan gamblang, karena watak pribadi Prabowo yang senantiasa mencegah tersiarnya kisah-kisah tersebut, agar ia tak membuat malu orang lain. Menurutnya, harga diri orang yang dibantu tetap harus sama tinggi dengan orang yang membantu.

"Aku Rapopo ...."

Pekan lalu, seorang ulama yang disegani di Purwakarta mengungkap ia tidak kenal pribadi dengan Prabowo, tapi ia jatuh hati kepada perilakunya. Menurut pak kyai, lelaki tak harus menjadi Imam Sholat lebih dulu untuk mengetahui bahwa martabat orang yang menerima sedekahpun harus tetap diletakkan di tempat terhormat. Dan ia tahu Prabowo mengenggam erat sifat itu.

Sosok pemimpin wajib memiliki spontanitas orisinal yang keluar dari hati yang bersih. Pun seorang pemimpin harus bewatak layaknya hujan, yang selalu akan datang meski ia tahu bagaimana rasanya jatuh berkali-kali. Karena sang hujan tahu, bumi dan manusia yang ia cintai akan kotor, kering, dan rusak, jika ia tidak istiqamah untuk selalu melakukan hal yang semestinya memang harus ia kerjakan.

THE END.

By Agi Betha
Pemerhati Media Sosial
Strategic Assessment,
www.centerofrisk-sia.com

Prabowo Istimewa Di Mata K.H. Maimoen Zubair

Prabowo sowan ke KH Maimoen Zubair. Tokoh dan ulama kharismatik Jawa Tengah. Kehadiran Prabowo disambut istimewa oleh KH Maimoen Zubair. Bahkan teramat istimewa.

Sebelumnya, Ma’ruf Amin juga diantar Romahurmuziy, ketum PPP, silaturahmi ke pengasuh salah satu pesantren di Sarang, Rembang ini. Tapi tak sesyahdu dan sesakral sambutannya kepada Prabowo. Lima hari sebelumnya, (24/9/2018) menristek Muhammad Nasir juga sowan ke pesantren Al-Anwar Sarang ini. Tapi tampak biasa.

Apa yang membedakan sambutan KH Maimoen Zubair ke Prabowo dari yang lainnya? Pertama, KH Maimoen Zubair meminta khusus kepada putra keduanya, KH Najih Maimoen Zubair untuk menyambut kedatangan Prabowo di jalan raya.

Biasanya, KH Maimoen Zubair menunggu tamu di dalam rumah. Jika tamunya khusus, kyai sepuh ini mengajak sejumlah putranya menjamu tamu di dalam rumah. Hanya kadang-kadang beliau minta kepada salah satu putranya yang lebih muda untuk menyambut tamu di depan rumah.

Kali ini, ada perintah khusus kepada KH Najih Maimoen Zubair, untuk menyambut Prabowo di jalan raya. Sementara KH Kamil Maimoen Zubair, putra ketiganya, menyambutnya di depan panggung yang telah disiapkan untuk Prabowo. Ini tentu istimewa. Jarang-jarang tamu mendapat sambutan seistimewa ini.

Kedua, KH Maimoen Zubair mendoakan Prabowo jadi presiden. Doa ini dibacakan dengan bahasa Arab oleh Sang Kyai di hadapan Prabowo dan ribuan santri serta tamu undangan. “yakuuna imaaman Indonesia”. Semua yang hadir mengaminkan. Doa itu eksplisit, “sharih” dan semua yang mendengarkan mengaminkan.

Bagi santri Sarang, ketika dalam konstelasi politik, Mbah Yai, panggilan akrab KH Maimoen Zubair, berkenan mendoakan calon itu jadi, itu istimewa. Dalam urusan politik, KH Maimoen Zubair sangat jarang berkenan mendoakan seseorang secara terang-terangan di depan publik. Ini semata-mata dalam rangka menjaga agar tak ada ketersinggungan dari pihak yang berbeda pandangan politiknya.

Ketiga, saat Prabowo dalam sambutannya mengatakan bahwa ia sowan ke Sarang tidak dalam rangka minta dukungan, karena ulama dan kyai itu posisinya di atas. Saya diterima saja oleh Romo Kyai Haji Maimoen Zubair di sini sudah sangat senang. KH Maimoen Zubair spontan tepuk tangan, lalu diikuti oleh para santri dan semua yang hadir.

Seorang santri pun, meski sudah tahunan nyantri, belum tentu pernah menyaksikan KH Maimoen Zubair tepuk tangan. Kali ini Sang Kyai mengawali tepuk tangan yang sontak diikuti tepuk tangan para santri dan semua tamu yang hadir. Pemandangan istimewa yang hampir tak pernah disaksikan oleh santri sebelumnya. Kalau KH Maimoen Zubair sudah mau tepuk tangan, itu pastilah sesuatu yang di luar kebiasaan. “khariqul-‘ādah”.

Keempat, usai acara, KH Maimoen Zubair menggandeng erat tangan Prabowo masuk ke dalam rumah. Lalu menggandengnya lagi ke ruang makan. Yang istimewa, setelah makan, Prabowo digandeng KH Maimoen masuk ke kamar khusus. Kamar yang tidak ada seorang pun boleh masuk kecuali diminta khusus oleh Sang Kyai.

Di dalam kamar, hanya ada KH Maimoen Zubair dan Prabowo. Entah pesan dan wasiat apa yang disampaikan Sang Kyai kepada Prabowo, tak ada yang tahu. Keluarga, para tokoh dan sejumlah kyai hanya menunggu di depan pintu kamar.

Hal yang sama pernah KH Maimoen Zubair lakukan untuk Jokowi lima tahun lalu, saat jelang Pilpres 2014. Sebuah perlakuan istimewa. Kali ini giliran yang diistimewakan oleh KH Maimoen Zubair adalah Prabowo. Ada apa? Allahu a’lam, kata para santri.

Tidak hanya bagi para santri, putra-putri KH Maimoen Zubair pun menganggap bahwa sikap Mbah Yai Maimoen mengajak tamunya masuk ke kamar khusus itu teramat istimewa. Apa keistimewaan Prabowo di mata Mbah Moen? Hanya Mbah Moen yang tahu. Sang Kyai punya standar sendiri. Bukan hanya standar rasional (intelektual) tentu saja, tapi terutama standar moral dan spiritual. Terkait dengan pilpres, setidaknya standar moral dan spiritualnya itu erat kaitannya dengan nasib bangsa ke depan.

Kelima, usai sowan ke KH Maimoen Zubair, Prabowo pamit. Cium tangan Sang Kyai, mohon doa restu dan minta izin mau sowan ke kediaman KH Najih Maimoen Zubair. Jarak rumahnya kira-kira 200 meter. KH Maimoen Zubair meminta santri untuk menyiapkan mobil putih buat antar Prabowo. Prabowo bilang: biar kami jalan kaki saja. Tidak, itu jauh, kata KH Maimoen Zubair. Biar kami jalan kaki saja Mbah, jawab Prabowo.

Bukan menolak, tapi kesantunan, adab dan tata Krama. Prabowo tidak ingin merepotkan Sang Kyai. Tapi, KH Maimoen Zubair kekeuh. Minta ajudannya menyiapkan mobil putih untuk Prabowo. Sang Kyai bilang, ini mobil saya seperti mobil presiden.

Prabowo “sami’na wa atha’na”. Mobil pun disiapkan di depan pintu rumah kediaman Kyai kharismatik ini. Prabowo diantar KH Maimoen Zubair sampai di depan pintu. Sebelum naik mobil, Prabowo menyalami kembali KH Maimoen Zubair dan mencium tangan Kyai sepuh ini. Lalu naik mobil putih mirip mobil istana menuju kediaman KH Najih Maimoen Zubair. Semua tamu undangan dan ribuan santri mengiringi dari belakang. Mereka menggemakan shalawat badar. Pesantren mendadak bergemuruh dengan shalawat badar. Sesekali terdengar teriakan para santri: Prabowo presiden. Wis wayahe (sudah saatnya Prabowo Presiden).

Apakah sikap istimewa KH Maimoen Zubair ada pengaruhnya buat Prabowo di 2019? Tentu! Sangat berpengaruh! KH Maimoen Zubair bukan sekedar pengasuh pesantren dan ketua MPP PPP. Kyai kharismatik ini selain tajam pengamatan dan analisis politik kebangsaannya, juga punya pengaruh massa luar biasa besar. Terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apapun yang Sang Kyai putuskan, kendati hanya berupa isyarat, akan diikuti secara militan oleh para santri dan seluruh keluarga santri. Mesin politik santri akan bergerak massif dan sistematis.

Di Jawa Tengah, alumni pesantren Sarang ada di 31 kabupaten dari 35 kabupaten yang ada. Dan umumnya mereka menjadi ulama dan tokoh yang sangat berpengaruh di daerah masing-masing. Belum lagi di Jawa Timur, Jawa Barat dan luar Jawa.

Komunikasi kyai-santri seringkali dengan bahasa isyarat. Inilah yang dalam teorinya George Mead disebut dengan istilah “percakapan isyarat”. Terkadang, percakapan isyarat diperlukan untuk menjaga kesantunan, etika dan hubungan baik dengan pihak lain agar tak tersinggung.

Sungguh sangat beruntung Let.Jen (purn) Prabowo ini. Sangat istimewa di mata KH Maimoen Zubair, ulama kharismatik dari pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang.

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Swamedium, 30 September 2018
http://www.swamedium.com/2019/02/03/prabowo-istimewa-di-mata-k-h-maemun-zubair/

Saat Kiai Maimoen Zubair Doakan Jokowi, tapi Sebut Nama Prabowo

Video ulama karismatik KH Maimoen Zubair saat membaca doa di akhir acara “Sarang Berdzikir untuk Indonesia Maju” pada Jumat, 1 Februari 2019 viral di media sosial. Pemantiknya, Mbah Maimoen saat berdoa salah sebut nama Joko Widodo menjadi Prabowo Subianto.

Peristiwa ini terjadi ketika Presiden Jokowi menghadiri acara “Sarang Berzikir untuk Indonesia Maju”, di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, Jumat kemarin. Dalam video itu, Jokowi yang duduk di samping Mbah Maimoen tetap menundukkan kepala sambil mengangkat kedua tanganya.

“Ya Allah, hadza ar rois, hadza rois, Pak Prabowo ij'al ya ilahana,” demikian potongan doa pengasuh pesantren Al-Anwar Sarang itu yang viral di media sosial.

Potongan video doa Mbah Maimoen yang viral itu bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih memiliki arti “ya Allah, inilah pemimpin, inilah pemimpin, Pak Prabowo, jadikan ya Tuhan kami.”

Romy, Jokowi dan Mbah Moen.

Sontak, video tersebut ramai di media sosial. Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais bahkan mengaitkan peristiwa ini sebagai tanda keberpihakan Tuhan kepada pasangan calon nomor urut 02 itu.

Saat menyapa relawan yang mengikuti jalan sehat, di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2019), Amien cerita; ada seorang presiden petahana yang datang ke sebuah pesantren, lalu meminta seorang kiai alim untuk mendoakannya agar terpilih lagi menjadi presiden untuk periode kedua.

“Oleh malaikat dimasukkan ke lisan kiai yang sangat alim tadi, sehingga menyebut nama lain. Ini pertanda dari langit, insyallah," kata Amien Rais.

Politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini memang tidak menyebut secara spesifik nama presiden, negara, kiai, dan pesantren yang ia maksud. Namun, pernyataan Amien diucapkan hanya berselang sehari dari pertemuan Jokowi dengan Mbah Maimoen.

Bayu Septianto
Tirto.id, 2 Februari 2019
https://tirto.id/saat-kiai-Maimoen-zubair-doakan-jokowi-tapi-sebut-nama-prabowo-dfLX

Beda Politikus dan Negarawan

Selama enam tahun lebih berada di dunia maya tidak lelahnya saya meminta orang untuk fokus kepada “messages, not messenger”. Saya ingin percakapan di media sosial menjadi percakapan yang mencerahkan. Harapannya, orang akan saling bertukar perspektif. Jurang perbedaan dijembatani, orang saling kenal, orang saling belajar, satu dengan lainnya.

Sebaliknya kalau anda fokus membahas “messenger”, “orang”, atau “pribadi pembawa pesan”, maka yang terjadi adalah saling hina-menghina. Bullying. Akibatnya, perbedaan menjauh, permusuhan menjenuh.

Salah satu contoh yang populer dari perilaku bullying ini terjadi dalam kasus penistaan oleh Ahok. Kaum muslimin mengangkat persoalan itu ke dalam wacana, membahas topiknya mulai dari sisi diksi, etimologi, sosial dan agama. Pembahasan itu dilakukan di media sosial maupun di dalam lembaga peradilan dengan melibatkan saksi-saksi sangat terpelajar. Ketika elaborasi tersebut berakhir dengan Ahok dinyatakan bersalah, kubu Ahoker dan Jokower justru meledak.

Setelah putusan pengadilan itu, bukannya berefleksi mereka malah melancarkan tuduhan bahwa ada “perang agama”, “perang rasial”, “perang melawan intoleransi”.

Perilaku bullying kemudian merajalela. Konsekuensi perilaku itu adalah membuncahnya sikap diskriminatif. Dimulai dari pembentukan “kami” dan “mereka”. Selanjutnya diskriminasi itu mereka beri justifikasi moral: “kami benar” dan “mereka salah”, “kami Pancasila” dan “mereka anti-Pancasila”, “kami toleran” dan “mereka intoleran”.

Kemudian terjadi kontradiksi. Pihak yang melakukan diskriminasi malah menyatakan bahwa mereka adalah pihak yang toleran. Mereka mengejar-ngejar pihak emak-emak yang mau deklarasi. Polisi dikerahkan dimana-mana untuk menjaring orang-orang dengan tuduhan yang tidak terbukti, dan memudahkan orang-orang mempersekusi para ulama dan para tokoh yang beroposisi kepada petahana.

Adanya kontradiksi tersebut menunjukkan bahwa pembedaan-pembedaan yang dibikin bersifat artifisial. Pembedaan itu dibikin untuk tujuan politik, sehingga argumentasinya dangkal. Tidak bisa menjadi argumen hukum dan jauh dari argumentasi yang bersifat akademis dan filosofis.

Konsekuensi dari pikiran-pikiran dangkal adalah munculnya kontradiksi-kontradiksi baru. Sebagai contoh, “suara azan” dianggap sebagai bentuk intoleransi. Padahal “suara azan” sudah hadir jauh sebelum tamu “anti-azan” datang. Kontradiksi muncul pada problem siapa yang harus menyesuaikan diri: tuan rumah atau tamunya, mayoritas atau minoritas?

Kontradiksi lain, para jokower ini menuntut agar orang Indonesia menanggalkan “agama dan keberagamaannya” ketika berpolitik. Mereka menganggap agama adalah ornamen yang bisa dilepas-pasang seenaknya. Pandangan macam apa itu? Bahkan dalam doktrin sekulerisme pun tidak ada pemikiran seperti itu.

Sekulerisme itu berkenaan dengan penggunaan prinsip dan metoda sains dalam proses pengambilan keputusan publik. Sekulerisme tidak menyuruh orang beragama untuk meninggalkan nilai-nilai dan ritual agama. Di dunia Barat dimana sekulerisme dianggap normal tidak ada larangan memilih pemimpin berdasarkan referensi agama atau warna kulitnya. Di sana partai agama (Kristen) hadir dimana-mana, hadir di hampir semua negara di dunia. Di Indonesia saja ada banyak partai Kristen dan Katolik, antara lain Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Kristen Demokrat, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Demokrasi Kristen Nasional, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Anugerah Demokrat, Partai Kemerdekaan Rakyat dan Partai Kristen Nasional.

Ada banyak kontradiksi lain, misalnya bagaimana minoritas 1,4 persen bisa menguasai ekonomi dan mendominasi kekayaan bangsa? Tetapi di sini bukan tempat untuk mengurai itu semua. Yang jelas kontradiksi-kontradiksi itu mengakibatkan kubu Jokower kehilangan basis intelektualnya. Mereka terus menerus kelabakan terutama ketika pikiran-pikiran mereka diuji oleh pemikir rasional sekelas Rocky Gerung. Saking kesal sebab selalu diterpa oleh pikiran-pikiran dangkal, Rocky Gerung menyebut jokower sebagai kecebong dungu. Sementara itu di media sosial pikiran-pikiran dungu itu diluluh-lantakkan oleh kecerdasan publik. Last but not least, tanpa content yang kokoh strategi media sosial Jokowi, yang didukung ratusan buzzer yang pernah berjaya di 2014, belakangan hancur tidak berdaya.

Keterpurukan Jokower ini tidak menjadi lebih baik setelah dalam debat (17/1/2019) Jokowi gagal menunjukkan dirinya sebagai negarawan.

Negarawan adalah politikus plus moralitas. Sebagaimana layaknya politikus, seorang negarawan memperjuangkan jabatannya. Tetapi berbeda dengan politikus biasa, seorang negarawan menginginkan kemenangan dengan lebih mengedepankan moral. Moralitas politik yang terpenting adalah menempatkan kepentingan negara (rakyat) di atas kepentingan sendiri (partikular). Di dalam konteks ini seorang negarawan tidak mungkin mendahulukan “messenger” ketimbang “messages”-nya. Seorang negarawan niscaya akan mengutamakan untuk menyampaikan pikiran-pikirannya tentang masa depan bangsanya dan bagaimana kepemimpinannya akan memudahkan pencapaiannya.

Namun Jokowi telah menunjukkan bahwa ia sekadar politikus biasa. Jokowi memilih untuk menyerang pribadi Prabowo, bukan membahas persoalan bangsa. Secara moral, Jokowi tidak menunjukkan perbedaan antara dirinya dengan para pengikutnya.

Begitulah, Jokowi sedang menulis di batu nisan kuburannya sendiri.

Radhar Tri Baskoro,
Ketua Forum Aktivis Bandung
Law-Justice.Co, 21 Januari 2019

“Jurus Mabuk” Yusril

Soal keringat dan perjuangan, Yusril Ihza Mahendra tak diragukan. Daya tahannya cukup tangguh. Terutama jika dikaitkan dengan PBB (Partai Bulan Bintang). Partai yang sekarang dinakhodainya sudah lama dalam kondisi Laa yamuut walaa yahyaa. Terancam bubar.

Yusril istiqamah. Tetap menjaga dan mempertahankannya. Apapun kata dunia, PBB harus hidup. Meski tak ada satupun anggotanya di DPR-RI (Pusat).

Pileg 2014, PBB hanya memperoleh suara 1.825.750 (1,46%). Sehingga tak berhak punya wakil di DPR. Inilah yang menyebabkan positioning Yusril rendah. Dan cenderung tak dihitung oleh koalisi manapun.

Tokoh sekelas Yusril sebenarnya punya kapasitas untuk nyapres. Masuk kategori eksepsional person. Prestasi akademik dan pengalamannya di pemerintahan tak diragukan. Berulangkali jadi menteri. Tapi, untuk nyalon gubernur di DKI saja, Yusril tak dapat tiket. Padahal, elektabilitas Yusril paling tinggi diantara calon keumatan yang muncul saat itu. Delapan persen. Jauh melampaui tujuh bakal calon yang diusung Majelis Pelayan Jakarta (MPJ). Apa sebab? Karena PBB tak punya anggota di DPRD DKI. Apa kata dunia? Kata salah seorang ketua partai.

Ibarat pakaian, sebagian pengamat melihat PBB terlalu kecil bajunya buat tokoh sehebat Yusril. Kenapa tak pindah dan bergabung dengan partai lain? Memang, tak mudah bagi tokoh sebesar Yusril untuk bersedia menjadi orang level kedua atau ketiga, jika pindah ke partai lain. Mirip Sri Bintang Pamungkas dengan PUDI-nya (Partai Uni Demokrasi Indonesia). Terbiasa menjadi top leader. Beban psikologi-sosialnya terlampau berat kalau tidak menjadi pemimpin.

Bagi Yusril, satu-satunya jalan untuk tetap eksis di dunia politik adalah dengan mempertahankan dan dengan sekuat tenaga berusaha untuk bangkitkan PBB. Meski tertatih-tatih. Bahkan terseok-seok. Karena memang tidak mudah!

Kalkulasi rasional, PBB cukup berat untuk bangkit dan bersaing dengan partai-partai lain. Apalagi electoral threeshold di Pemilu 2019 makin tinggi, yaitu empat persen. Hasil survei dari sejumlah lembaga, untuk mencapai target dua persen saja, PBB mesti kerja super keras. Apalagi empat persen.

Sadar keadaan, Yusril harus melakukan langkah “setengah gila”. Bila perlu menggunakan “jurus mabuk”. Mesti lebih bernyali membuat terobosan. Persetan jika dianggap tak populer. Ini darurat! Emergency!

Apa langkah Yusril? Pertama, memperkuat modal sosial. Ketika HTI dicabut izin ormasnya, ini peluang. Yusril maju dan jadi lawyer HTI. Barternya? HTI akan dukung PBB. Ini langkah taktis yang cerdas. Peluang untuk menambah suara PBB. Di sisi lain, ini juga jadi ikhtiar menginsyafkan dosa politik HTI yang selama ini selalu golput.

Kedua, tak cukup dengan HTI, Yusril memanfaatkan momen pilpres. Caranya? Merapat ke Paslon (Pasangan Calon). Jajaki negosiasi. Apa untungnya? Pertama, logistik. PBB, dan semua partai perlu logistik yang cukup untuk Pileg. Mendukung capres-cawapres, peluang logistik terbuka. Kedua, Coat-tail effect. Numpang branding capres-cawapres.

Karena Yusril ditinggal Prabowo, maka Prabowo ditinggalkan Yusril.

Saat ini, yang dianggap tepat oleh banyak pengamat, sebagai tempat berlabuh bagi PBB adalah Prabowo-Sandi. Kenapa? Sama-sama memiliki background keumatan. Prabowo-Sandi didukung oleh koalisi keumatan. Dan PBB adalah partai eks Masyumi yang juga berbasis keumatan.

Komunikasi politik dijalin. Yusril mendekati Prabowo-Sandi. Lewat MS Kaban, proses negosiasi dimulai. Draft aliansi ditawarkan. Rupanya, gayung belum bersambut. Masih butuh proses dan waktu. Yusril hilang kesabaran. Satu-satunya jalan, buat manuver. Yusril merapat ke kubu Jokowi-Maruf. Jadi lawyer. Dan gayungpun bersambut.

Kata Yusril, ini murni sebagai lawyer. Urusan profesionalitas. Gratis pula. Publik bertanya, kalau profesional, mana ada yang gratis? Kalau gratis, itu tidak profesional. Ada-ada saja Pak Yusril.

Yusril dikenal sebagai lawyer kelas atas. Atasnya atas. Kelas elit. Elitnya elit. Termasuk paling mahal. Konon tarifnya bisa sampai tiga juta U$D. Kira-kira berapa kalau dirupiahkan? Hitung saja sendiri. Apalagi dengan harga dolar yang cenderung makin tinggi. Hanya Partai Golkar dan orang-orang sekelas Abu Rizal Bakrie yang mampu membayar. Mana mungkin gratis? Apalagi negonya sama pihak istana. Gudangnya duit. Bagi istana, satu triliun untuk mendapatkan Yusril tak rugi. Karena pertama, dapat lawyer. Kedua, dapat peluru untuk menyerang koalisi keumatan. Lalu, apa untungnya bagi PBB?

Pertama, Menaikkan daya tawar kepada Prabowo-Sandi. Seolah Yusril ingin mengatakan: kami bisa membahayakan kalian jika kalian mengabaikan kami. Sejumlah pernyataan dan kritik Yusril yang “pedas” kepada Prabowo-Sandi bisa berarti bagian dari ancaman itu. Sekaligus meyakinkan kubu Jokowi-Maruf bahwa keberadaan Yusril memberi manfaat untuk kubu ini. Mirip Ngabalin. Meski sebelumnya, Yusril adalah salah satu tokoh yang sangat kritis kepada pemerintahan Jokowi. Bahkan pernah menilainya amatiran. Yusril pun pernah bilang presiden “goblok”. Presiden manapun, kata Yusril berkelit. Tentu publik paham siapa yang dituju Yusril.

Kedua, untuk menaikkan popularitas. PBB masih ada, hidup dan siap bangkit. Siap berselancar di Pileg dan Pilpres 2019. Ini efek lain dari manuver Yusril.

Manuver politik Yusril yang dikemas dalam bahasa lawyer pasti sudah dihitung. Tidak hanya oleh Yusril sebagai personal lawyer, tapi hampir pasti sudah dibicarakan dengan elit partai di internal PBB.

Manuver Yusril ini lebih merupakan ekspresi kekecewaan terhadap Prabowo-Sandi, karena komunikasi politik yang belum tuntas untuk menghasilkan formulasi “double winner” di Pilpres dan Pileg.

Jika komunikasi Yusril dengan koalisi Prabowo-Sandi terajut, dan formulasi “koalisi keumatan” disepakati bersama, maka akan berpotensi menggagalkan kontrak lawyer Yusril dengan Jokowi-Maruf. Istana pasti akan kecewa.

Tapi sebaliknya, jika komunikasi Yusril dengan kubu Prabowo-Sandi buntu, alias gagal, maka upaya istana untuk mengganggu koalisi keumatan nampaknya akan berhasil. Yusril bisa dijadikan peluru untuk menyerang.

Lalu, bagaimana nasib PBB jika akhirnya merapat ke Jokowi-Maruf? Apakah langkah ini akan dapat Coat-tail effect dari Jokowi-Maruf? Belum terukur. “Tunggu survei Denny JA,” kata Yusril.

Boleh jadi sebaliknya. Suara PBB akan jeblok. Sebab, ceruk PBB ada di basis pemilih keumatan. Mengingat PBB berbasis Masyumi. Dan belum pernah ada dalam sejarah, Masyumi satu perahu dengan PNI. PDIP adalah PNI modern.

Publik akan menunggu, apa yang akan terjadi dengan PBB kedepan. Yang jelas, manuver Yusril lahir dari kepanikan karena keadaan yang menghawatirkan bagi PBB di masa depan. Jika Anda jadi Yusril, mungkin Anda akan melakukan hal yang sama. Hanya saja, langkah Yusril merapat ke istana lalu serta merta rajin menyerang Prabowo-Sandi dianggap publik sebagai “jurus mabuk”. Satu sisi menguntungkan Jokowi-Maruf, di sisi lain bisa membahayakan PBB itu sendiri. Di sinilah nama dan moralitas Yusril sedang dipertaruhkan.

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
http://www.swamedium.com/2018/11/10/jurus-mabuk-yusril/

Jokowi Tidak Boleh Kalah?

Seperti orang yang tidur berselimutkan kain sarung yang kependekan (cupet -bhs Jawa). Bila terlalu ditarik ke atas, tubuh bagian bawah akan kedinginan. Sementara bila ditarik ke bawah, tubuh bagian atas yang akan kedinginan. Tamsil itu sangat pas untuk menggambarkan dilema Presiden Jokowi saat ini.

Persiapan Presiden Jokowi menghadapi Pilpres 2019 sempurna sudah. Seluruh desa, kota dan orang miskin, sudah berada dalam genggamannya. Pemerintah akan segera mengucurkan dana kelurahan. “1 Januari,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai Rapat Terbatas, Jumat (2/11/2018) di Istana Bogor.

Rencana pengucuran dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun inilah yang sempat memicu umpatan Jokowi, “Politikus Sontoloyo.” Jokowi mengaku tak mampu menahan kekesalannya karena politisi oposisi menentang usulan pemerintah untuk pemberian dana tersebut.

Bagi kalangan oposisi, bukan masalah dananya yang dipersoalkan. Tapi masalah timingnya. Waktunya pengucuran dana yang dilakukan berdekatan dengan pelaksanaan Pilpres 2019, pada 17 April, rawan disalahgunakan. Mereka menghendaki, pelaksanaannya dilakukan setelah Pilpres. Toh dari sisi waktu tidak terlalu lama, dan dana tersebut tidak terlalu mendesak.

Sebaliknya bagi Jokowi, pengucuran dana sebelum Pilpres tentu sangat penting. Program ini akan melengkapi berbagai program populis lain yang telah ditebar. Sebelumnya pemerintah telah memiliki program dana desa. Alokasi dana desa dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp 832,3 triliun. Jumlah itu meningkat 9 persen dari tahun sebelumnya, atau meningkat 45,1 persen dari realisasinya di tahun 2014 sebesar Rp 573,7 triliun. Dana ini disalurkan melalui Kementrian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Di luar dana tersebut, melalui Kementrian Sosial, pemerintah juga telah memiliki Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan dana untuk para keluarga miskin, semacam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa Presiden SBY.

Pada tahun ini anggaran untuk PKH meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2018. Dari sebelumnya hanya Rp 17 triliun, pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 32 triliun. Dana PKH ini diberikan kepada 10 juta keluarga miskin di seluruh Indonesia. Dengan asumsi setiap KK terdiri empat jiwa, maka program ini telah menjangkau 40 juta jiwa.

Sistem pemberiannya juga diubah. Dari sistem flat, masing-masing KK menerima Rp 1.890.000,-, menjadi non flat. Untuk keluarga yang memiliki lansia, wanita hamil, dan anak-anak usia sekolah bisa menerima bantuan hingga sebesar Rp 3.5 juta/KK, minimal Rp 2 juta/KK.

Program-program semacam ini berkaca pada apa yang dilakukan oleh Presiden SBY, sangat efektif untuk menjaring dukungan dari masyarakat. Kalangan masyarakat kelas bawah pasti tidak bisa membedakan, antara anggaran negara dengan anggaran milik pribadi. Yang mereka tahu, pada masa pemerintahan Jokowi mereka menikmati bantuan yang melimpah.

Berdasarkan sejumlah survei, elektabilitas Jokowi di kalangan pemilih pedesaan, pendidikan rendah, dan miskin, sangat kuat. Sebaliknya di kalangan pemilih perkotaan, terdidik, dan ekonomi menengah, dukungan terhadap Jokowi masih lemah. Dalam konteks inilah dana kelurahan yang menjangkau masyarakat perkotaan menjadi sangat penting. Sangat wajar bila Jokowi amat geram, hingga mengeluarkan umpatan, karena merasa dihalang-halangi rencananya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa berbagai bantuan tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah sebagai program pencitraan. Dan akan sangat efektif untuk dikapitalisasi menjadi alat kampanye. Hal ini memang menjadi keuntungan tersendiri bagi seorang petahana seperti Jokowi.

Ironi di tengah bencana
Gelontoran berbagai dana yang dengan mudah dikeluarkan oleh Jokowi, di tengah keterbatasan anggaran pemerintah ini, memang menjadi sebuah ironi. Apalagi bila dikaitkan dengan amburadulnya penanganan berbagai bencana yang terjadi, utamanya di Lombok, Palu dan Donggala.

Di Lombok para korban bencana sampai harus berunjukrasa menuntut pencairan bantuan yang dijanjikan pemerintah.

Secara simbolis ketika mengunjungi lokasi gempa, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan untuk para korban. Untuk rumah warga yang rusak berat diberikan bantuan sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan untuk rumah rusak ringan diberikan bantuan Rp 10 juta. Kendati sudah tertera di dalam rekening buku tabungan yang diberikan oleh Jokowi, ternyata dananya tidak bisa dicairkan.

Untuk mengatasi masalah tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mempersilakan warga berhutang ke bank. “Sangat boleh utang ke bank. Nanti kalau dana sudah cair dari pemerintah, bisa untuk membayar utang,” kata Kepala BPBD NTB Muhammad Rum.

Kapan dana bantuan dari pemerintah itu akan turun? Soal ini sampai sekarang belum ada kejelasannya. Namun sesuai komitmen dengan Bank Dunia, pemerintah akan mendapat dana pinjaman sebesar USD 1 miliar, atau sekitar Rp 15 triliun untuk bantuan dana rekonstruksi di Lombok dan Sulawesi Tengah. Tenor pembayarannya bisa sampai 35 tahun, jadi cukup aman bagi Jokowi, dan tidak terlalu mengganggu APBN.

Mengapa pemerintah memilih berhutang untuk membantu para korban bencana, namun di sisi lain masih terus mengucurkan anggaran program populis? Agak sulit menepis kecurigaan bahwa hal itu erat kaitannya dengan kepentingan Pilpres 2019. Dana-dana tersebut sangat penting untuk menguatkan dukungan kepada pemilih Jokowi. Jadi ini semacam “money politics” halus dengan menggunakan anggaran negara.

Pemerintah sesungguhnya punya pintu darurat untuk membantu para korban bencana, yakni melalui pemanfaatan sisa anggaran di sejumlah departemen. Dari tahun ke tahun penyerapan anggaran pemerintah di sejumlah departemen dan kementrian masih rendah, sehingga pasti ada sisa anggaran.

Berdasarkan catatan Departemen Keuangan, sampai bulan Agustus 2018, penyerapan anggaran baru mencapai 58.70% dari pagu APBN. Sebagai contoh, hingga 6 Agustus 2018, penyerapan anggaran di Kementrian PUPR baru 38,1 persen dari total Rp 113,71 triliun. Sementara, realisasi fisik baru 41,78 persen.

Seharusnya pemerintah bisa mengusulkan perubahan anggaran (APBNP) ke DPR. Namun bila itu dilakukan, dipastikan program pemerintah yang dikaitkan dengan pencitraan akan sangat terganggu. Kementrian PUPR yang menangani berbagai proyek infrastruktur pasti tidak mungkin dipangkas anggarannya. Infrastruktur adalah jualan utama Jokowi pada Pilpres 2019. Karena itu kementrian PUPR merupakan departemen yang paling besar anggarannya.

Benturan kepentingan (conflict of interest) antara pencitraan dan kebutuhan untuk penanganan bencana, serta anggaran-anggaran lainnya yang mendesak, membuat pemerintah kalang kabut dalam menentukan prioritas.

Belum lagi berbagai program pencitraan pemerintah yang sangat berat diongkos seperti Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui program BPJS Kesehatan. Seperti kata Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris, utang mereka yang jatuh tempo pada akhir pekan ini sebesar Rp 7,2 triliun. Darimana pemerintah akan menambal kebocoran anggaran tersebut? Bila tidak dibayar, dampaknya akan sangat serius bagi kelangsungan program andalan Jokowi itu.

Seperti orang yang tidur berselimutkan kain sarung yang kependekan. Bila terlalu ditarik ke atas, tubuh bagian bawah akan kedinginan. Sementara bila ditarik ke bawah, tubuh bagian atas yang akan kedinginan. Tamsil itu sangat pas untuk menggambarkan dilema Presiden Jokowi saat ini. Dalam bahasa Jawa diistilahkan dengan “cupet” alias “gegedhen empyak kurang cagak”.

Dengan target harus menang pada Pilpres 2019, maka wajar bila Jokowi dan para pejabatnya sering menunjukkan perilaku yang tidak terkontrol. Gejala stress karena menghadapi tekanan berat, mulai tampak. Muncullah berbagai umpatan, “kebangetan, kampungan, sontoloyo, genderuwo,” dan entah apalagi?

Seorang penulis feminis kelahiran Lithuania Emma Goldman pernah mengingatkan, politicians promise you heaven before election, and give you hell after. Politisi akan menjanjikan surga sebelum pemilu, dan memberimu neraka setelahnya. End.

Hersubeno Arief
Wartawan Senior
https://www.hersubenoarief.com/artikel/sontoloyo-jokowi-tidak-boleh-kalah/

Kontestasi Politik Baju Putih

Baju “kebesaran” Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto sama-sama putih. Keduanya kini bersaing dalam Pemilu Presiden 2019. Mereka sama-sama nasionalis dan bercita-cita membesarkan Indonesia. Sama-sama ingin memberikan hasil kerja yang manis bagi rakyat pemilih. Mereka pun siap memperebutkan 196,5 juta suara pemilih (berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum).

Diharapkan, mereka mampu menggelar kampanye berbasis budaya yang menekankan logika (kebenaran), etika (keadaban), dan estetika (keindahan). Kebenaran diproduksi berdasarkan data dan fakta secara obyektif atau mengungkapkan realitas sosiologis, bukan hoaks. Keadaban berporos pada moralitas yang dijunjung tinggi dan diaktualisasi untuk menciptakan berbagai kebaikan publik; bukan jatuh pada pengadilan personal berupa fitnah. Keindahan bersumbu pada nilai-nilai kepantasan dan keanggunan, menjauhi kekerasan verbal maupun fisik. Muara dari kebenaran, keadaban, dan keindahan adalah peradaban bangsa yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Semiotik-semantik
Kontestasi Jokowi dan Prabowo secara semiotik dan semantik (baca: keduanya sama-sama menggunakan baju berwarna putih) adalah kontestasi yang berasal dari satu “rahim kesucian niat dan jiwa yang bersih”, layaknya makna warna putih. Warna bukan hanya jadi tanda, melainkan juga mencerminkan kejiwaan sekaligus pesan yang disampaikan penggunanya.

Dengan memilih warna putih, Jokowi dan Prabowo ingin menyampaikan pesan tentang “jiwa bersih dan suci”. Dalam bahasa sosial pesan itu bisa diterjemahkan “perjuangan tanpa pamrih, dedikatif, dan bisa dipercaya”. Begitulah semestinya pemimpin, selalu meletakkan kepercayaan di atas segalanya. Adapun di dalam praktik kepemimpinan, semua makna kebaikan itu menuntut integritas, komitmen dan kapabilitas serta konsistensi.

Untuk celana panjang, Jokowi memilih hitam dan Prabowo memilih coklat muda. Warna hitam pada celana yang dikenakan Jokowi memiliki filosofi: “keberanian, pusat perhatian, ketenangan, kekuatan/keteguhan hati, dan lebih menyukai yang alami daripada yang palsu”. Warna coklat muda pada celana yang dikenakan Prabowo memiliki makna: “mengandung unsur bumi, hangat, nyaman, dan aman”. Secara psikologis warna coklat akan memberi kesan kuat dapat diandalkan. Warna ini melambangkan sebuah fondasi dan kekuatan hidup. Kelebihan lain, warna coklat dapat menimbulkan kesan modern, canggih, dan mahal karena kedekatannya dengan warna emas (goodmind.id).

Jika Jokowi melipat lengan baju, Prabowo memilih mengancingkan lengan baju di pergelangan tangan. Dengan lengan baju dilipat, Jokowi ingin tampil laiknya anak muda tipe pekerja yang tak terikat formalitas. Ekspresif. Sementara Prabowo ingin menunjukkan kesan resmi dan serius. Pada tataran semiotika, kedua capres menunjukkan hal-hal yang ideal dan memberi pesan, “keduanya sama-sama berpotensi untuk dipilih”. Persuasi simbolik ini diharapkan mampu menambah keyakinan pemilih dalam memberikan dukungan suara kepada kedua capres.

Dulu ada yang berjanji untuk setia. Akan tetapi realita membuktikan, bahwa "bla... bla... bla..."

Kesederhanaan dan ide besar
Menilik sejarah kepresidenan republik ini, persoalan karakter dan penampilan merupakan dua hal yang disukai publik. Soekarno selain dikenal sebagai pemimpin cerdas, visioner, dan berani juga selalu tampil dandy. Gagah. Tampan. Berwibawa. Peci hitam, kacamata hitam, baju putih, celana putih, dan tongkat komando merupakan ikon yang selalu melekat pada Putra Sang Fajar itu.

Soeharto yang berlatar belakang militer cenderung tampil ala priayi Jawa. Baju safari, setelan jas, baju batik, dan peci selalu menyertainya. Citra kebapakan yang mengayomi pun tecermin. Penampilan yang tidak terlalu berbeda juga tampak pada BJ Habibie. Citra teknokrat melekat cukup kuat.

Abdurrahman Wahid, di luar setelan jas, cenderung mengenakan baju batik dan peci. Citra kesantrian sangat kuat. Megawati Soekarnoputri tampil dengan citra kuat seorang ibu, dengan mengenakan kebaya. Rapi dan elegan. Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang berlatar belakang militer selalu tampil elegan dan berwibawa, baik ketika mengenakan jas maupun baju batik. Citra kesantunan, kecerdasan, ketenangan, dan kehati-hatian terpantul dari SBY. Bagaimana dengan Jokowi? Berlatar belakang orang biasa, rakyat jelata, Jokowi tampil sederhana dengan baju putih dan celana hitam, kadang-kadang baju batik. Ia berpenampilan ala anak muda.

Kontestasi Jokowi dan Prabowo berlangsung secara politik dan simbolik. Gaya dan kostum Prabowo mendekati gaya presiden-presiden RI yang resmi dan serius. Adapun gaya dan penampilan Jokowi cenderung sederhana dan tidak formal.

Pilihan pada kostum dan gaya penampilan sejatinya tidak jauh dari cara berpikir dan karakter seseorang. Kesederhanaan Jokowi mencerminkan cara pandang dan karakter dirinya yang lebih memilih nilai-nilai berbasis tindakan (praksis) daripada teori muluk-muluk. Hal ini dia terjemahkan dalam slogan “kerja, kerja, dan kerja”. Jokowi adalah seorang praktisi. Nilai atas peran sosial ditentukan secara empiris.

Adapun Prabowo cenderung menyukai gagasan-gagasan besar seperti isu nasionalisme, kejayaan Indonesia, antidominasi dan hegemoni asing, pentingnya harkat-martabat bangsa, dan lainnya. Ia selalu menggunakan gaya retorika ketika berpidato. Baginya, berpidato selain memaparkan ide juga menggembleng rakyat. Citra yang dibangun Prabowo adalah pentingnya ketegasan bagi seorang pemimpin.

Dua-duanya menarik. Tentu masing-masing memiliki pendukung, baik secara ideologis, rasional, maupun emosional. Kontestasi niscaya akan berlangsung sangat ketat. Jumlah suara yang diperebutkan Jokowi dan Prabowo, menurut KPU, sekitar 196,5 juta. Sekitar 40 persen dari jumlah pemilih adalah generasi milenial. Mereka berkomitmen pada pemilu damai.

Masyarakat menunggu penubuhan (perwujudan) pemilu damai ini sehingga Pilpres 2019 lebih mengutamakan nilai, gagasan, serta produk-produk politik yang bermakna bagi penguatan kebangsaan dan peningkatan kesejahteraan publik. Ini jumbuh atau menyatu dengan niat suci mereka yang disimbolkan dengan baju putih yang dikenakan.

Indra Tranggono,
Pemerhati Kebudayaan
KOMPAS, 29 September 2018