Terkikisnya Kesadaran

Hujan kini menjadi monster. Setiap hujan turun, perasaan pun menjadi was-was akan munculnya banjir. Padahal banjir tidak datang tiba-tiba. Banjir datang melalui proses panjang. Para pegiat lingkungan menyebut: banjir itu akibat ulah manusia. Tapi, tetap saja kita hanya memikirkan banjir ketika banjir tiba. Kesadaran kita terhadap “sesuatu” yang menghadang di depan menjadi sangat tipis. Kita baru benar-benar sadar ketika sudah terbentur “sesuatu” itu.

Kalahnya kesadaran, tentu saja, tidak hanya dalam konteks banjir atau bencana. Dalam segala hal, kesadaran kita makin terkikis. Justru yang makin menguat adalah kesadaran terhadap “ke-aku-an” (ego). “Aku” sadar harus berbuat sesuatu demi keuntungan atau kepentingan “aku” sendiri. Kita makin jarang berpikir “aku” sadar harus berbuat sesuatu untuk “mereka” atau “kita” bersama.

Tak sulit untuk mendapat contoh bagaimana orang makin tenggelam dalam dirinya sendiri. Datanglah ke mall (tempat belanja), perhatikanlah orang-orang yang berada di mall itu, baik yang sedang menunggu maupun yang duduk di kafe. Perhatikanlah berapa banyak orang yang sedang berinteraksi dengan orang lain, dan berapa banyak pula yang sedang sibuk dengan kegiatannya sendiri, entah tenggelam dalam telepon pintar (smartphone), tablet, atau laptop.

Terlepas dari itu, memang ada kenyataan lain yang tak dapat dibantah. Hidup yang padat agenda dan kota yang makin macet mungkin menjadi salah satu penyebab interaksi langsung itu makin menipis. Namun, masalahnya, saat bertatap muka pun, orang lebih suka sibuk sendiri-sendiri. Akibatnya, interaksi yang ada menjadi begitu dingin dan tak mampu membangkitkan emosi tertentu.

Padahal, interaksi sosial semacam itu justru bisa membangunkan kesadaran yang tertidur. Misalnya, ketika seseorang sahabat menceritakan banjir, ada kemungkinan besar kesadaran kita akan terlonjak bahwa banjir itu benar-benar nyata, bukan sekadar peristiwa yang kita tonton di televisi. Sebab, sering kali, apa yang ditayangkan di televisi adalah hiperealitas, yakni sebuah dunia yang melampaui apa yang sesungguhnya terjadi.

Tapi, mengapa kesadaran komunal makin menipis? Barangkali pendapat Ken Wilber, seorang eksponen gerakan psikologi transpersonal di Amerika Serikat, bisa menjadi salah satu jawabannya. Ia mengatakan bahwa kesadaran adalah sesuatu yang tertanam dalam jaringan makna kultural tertentu. Kesadaran tidak hanya berada dalam kepala “aku” (personal) saja, melainkan juga dibentuk oleh kultur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Jadi ketika sebuah kelompok atau entitas makin menjauh dari kesadaran terhadap sesuatu, maka hal itu pun menjadi sikap (pikiran) “aku”.

Dalam konteks bencana, banjir misalnya, ketika secara kultural sedikit sekali atau tidak ada yang peduli secara serius terhadap hal tersebut, maka “aku” pun merasa tidak perlu memikirkannya. Pikiran bawah sadar dengan gampang berbicara: sistem yang seharusnya bekerja saja tidak berjalan dengan baik, buat apa “aku” sibuk memikirkannya?

Lalu, ketika sesuatu terjadi, kita pun ramai-ramai mencari kambing hitam. Bahkan, tak jarang, kita buru-buru melempar tanggung jawab kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan gemar menimpakan bencana kepada manusia.

Dianing Widya,
Novelis
TEMPO.CO, 4 Maret 2014

Bencana: Drama yang Menguntungkan

“Drama kehidupan di daerah bencana ternyata menjadi keuntungan tersendiri bagi sejumlah pihak.”

Awal tahun 2014, Indonesia terus dirundung bencana. Berminggu-minggu sudah korban Gunung Sinabung, Karo, Sumatera Utara mengungsi. Masyarakat Kabupaten Karo itu terpaksa mengungsi akibat letusan Gunung Sinabung. Hingga pertengahan Januari, Gunung Sinabung telah meletus sebanyak 254 kali.

Bencana Sinabung ini bahkan kian bertambah pilu, tatkala seorang korban Sinabung menuliskan kegelisahan hatinya di dunia virtual. Kegundahan hati seorang ibu korban Sinabung tersebut pecah dan muncul di dunia virtual, akibat terpancing foto-foto yang diunggah Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Dalam surat yang beredar di dunia virtual tersebut, sang ibu “berterima kasih” atas hiburan yang diberikan Ibu Ani melalui foto-foto hasil karyanya. Dalam suasana duka di pengungsian, seorang ibu negara justru mengirimkan foto-foto berlibur ke pantai bersama putranya dan juga kebahagiaan rumah tangga istana.

Namun, drama pilu akibat bencana, ternyata tak hanya milik korban Sinabung. Hingga pertengahan Januari, sejumlah daerah di Indonesia masih dilanda banjir, tak terkecuali Ibu Kota. Walaupun penanganan dari Pemda DKI Jakarta terbilang cukup cepat, hujan masih terus mengguyur sejumlah titik di Indonesia.

Mengeruk Untung
Indonesia boleh saja masih menangis. Sejumlah pengungsi masih terus dihantui dinginnya malam di tenda-tenda pengungsian. Kekurangan pasokan air bersih, makanan, dan selimut masih menjadi doa yang tak putus-putusnya dipanjatkan sejumlah pengungsi.

Namun, drama kehidupan di daerah bencana ternyata menjadi keuntungan tersendiri bagi sejumlah pihak. Salah satu yang mengeruk keuntungan cukup besar tentu saja media massa. Terutama media televisi. Sajian berita tiap hari yang disuguhkan televisi tak lepas dari daerah banjir dan kegetiran hati para pengungsi.

Tangisan ibu-ibu dan bayi di pengungsian, ricuhnya pembagian bantuan, atau kegelisahan hati para pengungsi yang “terhibur” dengan foto-foto ibu negara, menjadi suguhan yang menarik bagi media massa, tak terkecuali layar kaca. Tangisan dan harapan pilu tersebut, ternyata berbuah manis bagi televisi.

Tangisan dan harapan pilu tersebut, telah menjadi komoditas yang menarik untuk ditampilkan televisi. Drama yang umumnya muncul di layar kaca dalam bentuk sinema elektronik atau sinetron, kini dapat ditemukan dalam tenda pengungsian. Komoditias tersebut ditangkap, diolah dan dijual televisi kepada khalayak.

Budaya mengasihani melalui layar kaca menjadi hal yang lumrah terjadi dan bahkan dikonsumsi sejumlah pihak.

Televisi sebagai media massa memang memiliki tanggung jawab mengabarkan informasi terkini dari berbagai penjuru. Namun, saat dihadapkan kepada informasi, televisi telah menunjukkan dua sisi mata uang sekaligus kepada pemirsanya. Informasi yang disuguhkan media sekaligus merupakan upaya media untuk “menjual” informasi.

Televisi telah menjadi alat bagi kaum kapitalis untuk mengeruk keuntungan. Dalam ekonomi politik media, Vincent Mosco menawarkan tiga konsep dasar. Salah satu konsep dasar dirumuskan sebagai sebuah proses transformasi barang dan jasa beserta nilai gunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar. Konsep ini disebut komodifikasi. Secara sederhana komodifikasi merupakan upaya media massa untuk mengolah apa pun menjadi tayangan atau produk yang dapat menghasilkan keuntungan.

Vincent Mosco membagi komodifikasi dalam tiga bentuk. Bentuk pertama adalah komodifikasi isi atau content media komunikasi. Proses komodifikasi ini dimulai ketika pelaku media mengubah pesan melalui teknologi yang ada menuju sistem interpretasi yang penuh makna hingga menjadi pesan yang marketable.

Bencana kini telah menjadi konten yang menarik untuk “dijual” media massa. Content yang muncul di ruang-ruang redaksi adalah content yang dapat “dijual” kepada khalayaknya. Oleh sebab itu tiap content yang dihasilkan haruslah menghasilkan keuntungan.

Melalui apa keuntungan tersebut didapatkan televisi? Sebuah tayangan dikatakan memiliki tayangan yang baik, dewasa ini, tak lebih adalah tayangan yang dapat mempersembahkan rating dan sharing yang tinggi. Karena rating dan sharing tinggi itulah, parameter bagi pemasang iklan.

Inilah yang perlu direnungkan? Dalam berita yang mengumbar bencana, content berita seperti apakah yang menarik bagi khalayak? Ternyata content berita menarik dalam bencana dikategorikan sejumlah televisi sebagai isak tangis balita, hawa dingin yang menggigit para pengungsi, kisruhnya koordinasi bantuan, hingga hiburan foto-foto sang ibu negara bagi korban Sinabung.

Kedua, komodifikasi audience atau khalayak. Salah satu prinsip dimensi komodifikasi media massa menurut Gamham dalam buku yang ditulis Mosco menyebutkan, pengguna periklanan merupakan penyempurnaan dalam proses komodifikasi media secara ekonomi.

Khalayak merupakan komoditas penting untuk media massa dalam mendapatkan iklan dan pemasukan. Media dapat menciptakan khalayaknya sendiri dengan membuat program menarik, khalayak yang tertarik tersebut dikirimkan kepada pengiklan. Perih rasanya, saat melihat para pengiklan memasang iklan saat laporan langsung reporter dari medan bencana. Belum lagi, saat sejumlah breaking news bencana tersebut, ternyata disponsori sejumlah brand ternama.

Rasanya program peduli atau kasih yang memberikan bantuan kepada para korban menjadi sekadar keharusan belaka. Namun, program tersebut tak jarang justru kembali dijual kepada publik sebagai sebuah acara televisi. Apalagi, tak sedikit artis atau publik figur yang ikut mendompleng tayangan bencana tersebut. Namun, saat sorotan kamera padam, secepat itu pula kepedulian mereka terhadap para korban surut.

Ketiga, komodifikasi pekerja (labour). Pekerja merupakan penggerak kegiatan produksi sampai distribusi. Pemanfaatan tenaga dan pikiran mereka secara optimal dengan cara mengonstruksi pikiran mereka tentang bagaimana menyenangkannya jika bekerja dalam sebuah institusi media massa, walaupun dengan upah yang seringkali “belum layak” seperti yang seharusnya.

Hati bertambah perih, tatkala melihat reporter muda yang begitu menggebu, ternyata hanya boneka belaka bagi kaum kapitalis untuk mengeruk keuntungan. Semangat idealisme mereka sebagai pewarta, dimanfaatkan kaum kapitalis dengan mengomodifikasi liputan langsung di lokasi bencana.

Bencana, tak lagi hanya sebuah informasi bagi kotak ajaib bernama televisi. Tiap tangis balita maupun ibu-ibu, hawa dingin di tenda pengungsian, menjadi komoditas yang punya nilai jual tinggi. Televisi telah menjadi sarana empuk untuk memperkaya diri kaum kapitalis. Lalu di mana suara hati nurani? Masihkah ia bersenandung pilu bagi mereka?

Altobeli Lobodally,
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Mercu Buana
SINAR HARAPAN, 5 Februari 2014

Banjir Bukan Bencana

Harian Kompas (23/1/2014) menilai pemerintah gagap menghadapi bencana, khususnya banjir. Banjir yang selalu melanda sebagian wilayah negeri ini setiap musim hujan rupanya selalu ditanggapi dengan semangat rutin.

Saban banjir datang, mengalirlah litani panjang tentang apa dan siapa penyebabnya, dilanjutkan dengan desakan pentingnya koordinasi antarwilayah. Untuk banjir Jakarta, entah sudah berapa kali alur kisah yang serupa disuguhkan dari tahun ke tahun.

Apabila direnungkan, bencana rutin sejatinya sebuah paradoks. Bagaimana mungkin bencana dibiarkan berlangsung rutin? Bukankah itu bak membiarkan seekor keledai terperosok lubang yang sama berulang-ulang? Karena itu, penanganan banjir memerlukan pendekatan baru, lepas dari belenggu kelaziman. Perlu terobosan cara pandang.

Dalam Pasal 1 UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang dimaksud sebagai bencana adalah “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Dalam UU yang sama juga ditetapkan tiga jenis bencana: bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Banjir masuk dalam ranah bencana alam.

Menganggap semua kejadian banjir sebagai bencana alam adalah keliru. Penetapan semua banjir, tanpa terkecuali, sebagai bencana sangat boleh jadi biang keladi berulangnya kejadian banjir tanpa solusi permanen.

Manusia sang penentu
Seharusnya tidak semua banjir dianggap sebagai bencana alam. Pada kasus banjir Jakarta, misalnya, manusia merupakan unsur penentu yang sangat dominan. Dengan kata lain, banjir adalah akibat ulah manusia (anthropogenic), oleh sebab itu tidak seharusnya masuk ranah bencana. Jika banjir disebut sebagai bencana alam, per-definisi maka ia merdeka dari tanggung jawab manusia. Padahal banjir yang berulang melanda Jakarta jelas dipicu ulah manusia, mulai dari pembalakan hutan, konversi lahan terbuka hijau, hingga pembuangan sampah yang sewenang-wenang.

Tanpa menafikan peran perubahan iklim, kajian FKS Chan dan kawan-kawan dari Universitas Leeds (2012) menemukan bahwa risiko banjir di kawasan mega-delta Asia sangat ditentukan beberapa faktor anthropogenic, seperti pertumbuhan populasi, penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah, serta peningkatan timbunan sedimen akibat erosi dan pembuangan sampah di kawasan hulu.

Tim peneliti yang sama juga mengamati bahwa tidak dilaksanakannya prinsip pembangunan yang peka banjir di kota-kota delta Asia. Penanggulangan banjir umumnya lebih mengandalkan pendekatan proyek yang sifatnya ad hoc dan bukan sebagai bagian dari strategi penataan kawasan yang memberi ruang bagi air, seperti restorasi danau, situ dan rawa, sistem drainase kota yang berkelanjutan, serta fasilitas penampungan hujan buatan.

Merujuk pada hasil kajian FKS Chan, banjir sebenarnya dapat dikategorikan sebagai kerusakan lingkungan. Dengan begitu, tanggung jawab ataupun hak masyarakat dan pemerintah atas persoalan banjir seharusnya dapat dirumuskan secara jelas. Maka ketika warga negara memiliki hak mendapat perlindungan atas banjir, berarti pemerintah wajib menanggulanginya. Hal ini diatur dalam UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan “kerusakan lingkungan” sebagai akibat “perusakan lingkungan” oleh ulah manusia.

Hak mengadukan
Dalam UU itu perusakan lingkungan hidup diartikan sebagai “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Mendefinisikan banjir sebagai kerusakan lingkungan memang menuntut penetapan kriteria baku banjir yang berbasis pada kerusakan fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan. Tantangan teknis ini tentu dapat dipecahkan. Metode ilmiah untuk menetapkan kriteria baku itupun dapat diupayakan.

Ketika banjir telah ditetapkan sebagai kerusakan lingkungan, UU No 32/2009 menetapkan setiap orang yang merusak lingkungan hidup wajib menanggulangi, memulihkan, dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup. Setiap orang juga dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

UU ini juga menjamin hak setiap orang untuk mengadukan akibat dugaan perusakan lingkungan hidup. Mereka yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata.

Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Masyarakat juga berhak menggugat perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk kepentingan masyarakat jika mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan.

UU ini juga memuat sanksi bagi pemerintah yang tidak melaksanakan kewajibannya. Bagi pejabat berwenang yang dengan sengaja tak mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang merusak lingkungan dan mengakibatkan hilang nyawa manusia dapat dipidana penjara dan denda.

Pemaknaan banjir sebagai kerusakan lingkungan memang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab, selain para pelaku kerusakan lingkungan itu sendiri. Pejabat pemerintah pusat dan daerah yang berwenang dituntut untuk melakukan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap para pelaku kegiatan yang berisiko memicu banjir.

Terobosan pemaknaan terhadap banjir ini layak dipertimbangkan jika memang pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan banjir secara tuntas. Jika tidak, kisah banjir akan terus berulang diiringi suara gemuruh kemarahan dan keprihatinan yang lantas senyap kembali hingga banjir berikutnya tiba.

Budi Widianarko,
Pengajar di Program Magister Lingkungan dan Perkotaan,
Unika Soegijapranata
KOMPAS,  5 Februari 2014

Bangsa Jepang, Bangsa Pembelajar

Sekalipun dalam kondisi krisis akibat gempa bumi dan tsunami, disusul radiasi nuklir akibat bocornya PLTN Fukushima Daiichi, masyarakat Jepang menunjukkan kebersamaan dan kekuatan karakter untuk bangkit kembali. Sikap itu berangkat dari kemauan melakukan otokritik atas apa yang sudah dipersiapkan dan apa yang seharusnya dilakukan pada masa depan.

Berbeda dengan Jepang, saat bencana mendera Indonesia, seperti gempa, tsunami, dan letusan gunung berapi yang susul-menyusul dalam enam tahun terakhir, terlihat betul kelemahan bangsa ini, dari ketidaksiapan infrastruktur, kacaunya manajemen bencana, hingga penjarahan oleh masyarakat.

Kekeliruan itu terus berulang hingga gempa dan tsunami terakhir melanda Mentawai serta Gunung Merapi meletus, akhir tahun 2010 lalu.

Bahkan, negara maju lain, seperti Amerika Serikat, terbukti tidak sekuat Jepang saat menangani badai Katrina. Penjarahan terjadi di wilayah Louisiana setelah badai terjadi.

Pakar bencana dan gempa Jepang yang ditemui wartawan Kompas Ahmad Arif setelah gempa dan tsunami mengakui, bencana kali ini melampaui perkiraan dan antisipasi yang telah dilakukan. Namun, mereka yakin mampu belajar dari bencana ini untuk bersiap diri lebih baik mengantisipasi bencana berikutnya.

Teruyuki Kato, profesor gempa dari Earthquake Research Institute The University of Tokyo, mengatakan, banyaknya korban yang jatuh dalam gempa bumi dan tsunami terjadi karena pemerintah dan ilmuwan gagal mengantisipasinya.

”Kami sudah menerapkan sistem pencegahan tsunami, juga pendidikan kepada masyarakat agar waspada bencana. Ternyata bencananya lebih besar dari perhitungan,” katanya.

Kato mengatakan, para ilmuwan di Jepang sudah memperkirakan terjadi gempa bumi di sekitar Miyagi. ”Perkiraannya terjadi dalam 30 tahun ini dengan kemungkinan 99,9 persen. Kekuatan gempanya diperkirakan hanya 7,4 skala Richter dengan tsunami maksimal 6 meter,” ujarnya.

Karena itu, Pemerintah Jepang telah membangun tanggul di sepanjang pantai dengan ketinggian 10 meter. Ia menambahkan, ”Namun, tsunaminya ternyata lebih besar. Kami harus belajar lebih banyak lagi ke depan.”

Semangat untuk mengoreksi kesalahan dan membangun lebih baik disampaikan Yozo Goto, ahli gempa di universitas yang sama. Gempa Kobe tahun 1981 membuat Pemerintah Jepang menetapkan standar bangunan tahan gempa hingga skala 6 MMI.

Dari pengalaman itu, gempa pekan lalu hampir tidak merusak bangunan dan infrastruktur jembatan, bahkan rel kereta api. ”Yang jadi masalah sekarang, tsunami. Sekuat apa pun bangunannya, kalau kena tsunami, akan terlewati dan bisa roboh. Ini tantangan ke depan,” kata Goto.

Yamamoto Nobuto, profesor di Departemen Politik Keio University, Tokyo, mengatakan, Pemerintah Jepang sebenarnya tak siap dan terlambat mengatasi bencana ini. Penyaluran bantuan kurang baik. Sepekan setelah bencana, distribusi bantuan masih tersendat. Namun, warga Jepang di pengungsian sangat kuat dan tidak mengeluh.

”Masyarakat di pedesaan, khususnya di utara, seperti Tohoku, punya rasa memiliki komunitas yang kuat. Saya lihat tayangan di televisi, ada kakek-kakek di pengungsian yang membuat sumpit karena ingin berbuat sesuatu untuk kepentingan bersama. Intinya, masyarakat tidak akan menuntut banyak,” paparnya.

Di beberapa titik pengungsian di Kesennuma, Miyagi, nyaris tak ada keluhan dari para pengungsi sekalipun mereka dalam kondisi sulit, misalnya tak ada pemanas di tengah suhu di bawah nol derajat celsius. Mereka bersikap tenang dan antre dengan tertib.

Nobuto menambahkan, media massa di Jepang memiliki peran penting membangun karakter bangsa. Saat ada bencana besar, seluruh jam tayang iklan di televisi dibeli pemerintah untuk menyiarkan layanan masyarakat perihal bagaimana seharusnya berbagi dan berbuat baik.

Pendidikan karakter
Bambang Rudyanto, profesor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Wako University, mengungkapkan, karakter masyarakat Jepang terbentuk dari kebiasaan sehari-hari yang dipelajari dari komunitasnya. Untuk pendidikan dasar, mereka lebih mementingkan pembentukan karakter dibandingkan dengan kognisi.

Nilai tradisional juga dipegang teguh, misalnya ajaran bushido. Mereka diajari untuk bersifat kesatria.

”Ada juga istilah gaman zuyoi, artinya kita harus tabah, yang diungkapkan saat menghadapi masalah,” kata pria yang telah 22 tahun tinggal di Jepang ini.

http://cetak.kompas.com/read/2011/03/22/0323595/bangsa.jepang.bangsa.pembelajar

Foto-foto Bencana Gempa dan Tsunami di Jepang

Episentrum gempa yang membentuk pusaran raksasa di tengah samudera.


Terpaan gelombang tsunami menggelontor apa saja, termasuk beberapa rumah utuh pun hanyut.


Puluhan atau bahkan ratusan mobil dalam sekejap menjadi onggokan bangkai besi tua.


Dilihat dari atas seakan menjadi lautan puing dan sampah yang memenuhi sepenjuru kota.


Kapal boat penumpang pun bisa terlempar dan 'nangkring' di atas rumah 2 lantai.


Suasana pantai yang porak poranda dilihat dari satelit.


Mobil-mobil baru di sebuah pabrik nampak kecil-kecil berserakan seperti mobil mainan anak-anak.


Selain hancur karena gempa dan tsunami, si jago merah pun tak ketinggalan ikut berperan menghanguskan puing-puing yang ada.


Ini bukan mobil yang sengaja dipajang di atas rumah, tapi karena terhempas oleh dahsyatnya tsunami.


Puing-puing dan sampah bercampur-baur di mana-mana.


Kontainer yang biasanya diangkut truk tronton nampak kecil-kecil seperti balok mainan anak.


Kapal-kapal berserakan di laut yang tercemar oleh tumpahan minyak.

Rel kereta api yang terlepas dari jalurnya dan jadi melengkung.


Rangkaian gerbong kereta api pun tidak hanya anjlok, tapi terlempar jauh keluar dari jalurnya.


Kebakaran di berbagai tempat ikut melengkapi derita akibat gempa dan tsunami.


Setelah semua usai yang tersisa tinggal pondasi bekas rumah-rumah yang hancur rata dengan tanah.

Sumber Foto:
Reuters, AFP, AP, Getty Image dll.

Port-au-Prince Diluluh-Lantakkan Gempa Bumi

Haiti, negeri kepulauan di Karibia, Selasa sore 12 Januari 2010 dilanda gempa bumi berkekuatan 7,3 skala Richter, sejumlah besar rumah di Ibukota Port-au-Prince mengalami kerusakan berat atau rubuh, lalu lintas dan telekomunikasi putus, jumlah korban tewas dan luka-luka sampai sekarang masih sulit diketahui. Menurut pemimpin pemerintah Haiti, jumlah korban tewas kemungianan mencapai puluhan ribu orang.

Presiden Haiti Rene Garcia Preval mengatakan kepada CNN Amerika bahwa kerusakan akibat gempa bumi sulit dibayangkan, dan sekarang masih belum dapat memberikan angka konkret jumlah korban tewas dan luka-luka. Perdana Menteri Haiti Jean Max Bellerive mengatakan kepada media massa bahwa jumlah korban tewas akibat gempa bumi kemungkinan akan melampaui 100.000 orang.

Lembaga PBB untuk Haiti menyatakan, kerusakan di Port-au-Prince besar dan luas. Istana presiden, rumah sakit, penjara utama, hotel dan super market rubuh diguncang gempa bumi. Gedung kantor pusat misi stabilitas PBB untuk Haiti juga rubuh, dan sekurang-kurangnya 16 staf PBB dikonfirmasi tewas dalam gempa bumi.

Fasilitas komunikasi di Haiti kini sudah putus sama sekali, komunikasi telepon, telepon genggam dan internet lumpuh, hubungan dengan dunia luar dapat dilakukan hanya dengan menggunakan satelit maritim. Sebagian besar jalan di Port-au-Prince tertutup reruntuhan dan pohon tumbang.

Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon dalam laporannya kepada Majelis Umum PBB tentang keadaan bencana di Haiti menyatakan, sekitar sepertiga dari 9 juta penduduk Haiti mengalami bencana, sebagian besar daerah di Port-au-Prince hancur, layanan pokok seperti suplai air dan aliran listrik lumpuh sama sekali.

Seorang juru bicara Palang Merah Haiti menyatakan, pihaknya kini sedang bekerja ekstra keras, namun persediaan obat dan alat kedokteran serta kantung jenazah sangat kurang.

Berhubung gempa susulan terus menerus terjadi, banyak orang terpaksa bermalam di ruang terbuka dan menjauhi tembok, dan sejumlah besar lainnya mengungsi ke daerah pedesaan yang relatif ringan keadaan bencananya. Port-au-Prince di waktu malam gelap gulita karena fasilitas listrik masih belum diperbaiki.

Sumber: China Radio International (CRI)

Trauma Bencana yang Tidak Boleh Diabaikan

"Ma, tadi ada gempa, ya...?” Fanny masih ingat betul bagaimana Nawang Wulan bertanya di pelukannya. Seraya menahan isak dan berusaha menyembunyikan kegalauan hati, Nawang bertutur kepada sang ibu, ”Ma, tadi ada gempa, ya?”

Pertanyaan itu bukan untuk memastikan, tetapi lebih menunjukkan ketakutan yang menghantui setelah gempa. Saat gempa, Nawang sedang mandi. Tanpa dibilas, sang ayah langsung melilitkan handuk dan membopong Nawang keluar dari rumah.

Dinding rumah keluarga itu yang terletak di Kompleks Rajawali, Tunggul Hitam, Padang, retak. Secara fisik tidak ada luka, tetapi dari situlah trauma melanda.

Tidak hanya itu, Fanny juga mengamati betapa gempa telah membuat anak-anak hidup dalam kosakata tentang gempa. Saat bermain, mereka membuat permainan yang berkisah tentang gempa.

”Anak-anak menyusun payung-payung yang terbuka sehingga membentuk tumpukan. Nawang lalu bersembunyi di balik tumpukan payung itu sembari meminta temannya menggoyangkan tumpukan payung seolah adalah gempa,” ucap Fanny yang juga bekerja di salah satu lembaga swadaya masyarakat di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana.

Tindakan anak-anak ini dianggap Fanny sebagai sisa trauma pascagempa. Apalagi, mereka baru pertama kali merasakan gempa besar, 7,6 skala Richter, seperti yang terjadi pada Rabu (30/9).

Serupa dengan Nawang, Oyong (37) juga masih membawa trauma setelah bencana hebat tersebut. Di rumah yang terletak di kawasan Air Tawar, Padang, dia menyaksikan tutup sumur yang terbuat dari beton terangkat karena semburan air dari dalam sungai sesaat setelah gempa. ”Semburan air itu mengagetkan saya. Air yang menyembur bercampur lumpur sehingga tampak kecoklatan. Saya khawatir saja betapa tekanan air begitu besar sehingga ketakutan akan tsunami semakin kuat,” kata Oyong.

Istri dan mertuanya yang sakit saat gempa terjadi juga ada di dalam rumah. Satu hal yang melintas dalam pikirannya adalah kemungkinan tsunami. Segera, istri dan mertuanya dibawa ke lantai dua rumah tetangga. ”Saya minta mereka tenang di sana karena saya masih harus menyelamatkan yang lain,” ucap Oyong.

Oyong kembali ke rumah. Ternyata pamannya masih terjebak di dalam rumah. Pamannya juga luka kakinya sehingga harus dibopong keluar rumah dan ditempatkan di tangga menuju lantai dua rumah tetangga.

Beberapa jam
Beberapa jam setelah gempa berlalu, baru Oyong tenang dan bisa memaksa istri dan keluarga istrinya itu untuk mengungsi ke rumah orangtua Oyong di Siteba, Padang.

Rentetan peristiwa ini membuat Oyong trauma jika mengingat gempa. Apalagi, sampai empat hari setelah gempa, masih ada sanak saudara di Pariaman yang belum memberikan kabar. ”Saya masih mau mencari mereka,” ujarnya.

Trauma juga masih melingkupi Farida (38). Rumah-bengkel yang terletak di Siteba hancur. ”Bangunan runtuh dari belakang sampai ke depan. Cepat sekali kejadiannya,” kata Farida.

Tidak hanya bangunan yang roboh yang menyisakan ketakutan pada Farida. Ketika rumah roboh, Puput, mahasiswi yang menyewa kamar di lantai tiga rumahnya itu, terimpit reruntuhan tembok rumah. Jaraknya tidak sampai 1 meter dari pintu keluar.

”Cepat-cepat kami usahakan reruntuhan bangunan diangkat dan Puput bisa diselamatkan. Setelah itu, dia dilarikan ke rumah sakit. Sampai sekarang, Puput masih dirawat,” ucap Farida menahan isak.

Saat gempat, tinggal satu sepeda motor yang tersisa dan sudah selesai diservis. Kalau masih banyak orang, tentu korban akan lebih banyak.

Barangkali tidak banyak pihak yang tahu kalau sejumlah bangunan di Siteba hancur total. Itu sebabnya hingga Sabtu siang kemarin, bantuan logistik atau tenaga apa pun belum singgah ke kawasan itu. Jika bantuan untuk masa darurat saja terlupakan, barangkali trauma yang dialami para korban gempa semakin terabaikan.

Trauma ini merupakan peninggalan pascagempa yang perlu dipikirkan pemulihannya seusai tanggap darurat mendatang. Bila tidak, trauma ini mungkin terbawa dan mengganggu para korban gempa ini.

Agnes Rita S
KOMPAS, 4 Oktober 2009

Melenggang Pulang

Hotel Ambacang, Padang, sebelum diterjang gempa

Mari pulang,
marilah pulang,
Pulanglah kita bersama-sama.

Ketika bencana menerjang Indonesia dengan jumlah korban ratusan ribu manusia, ada yang menulis Indonesia, Natural disaster or mass murder.

Dengan cara pandang ini, bencana tidak punya wajah lain terkecuali buruk.

Namun, ia yang merenung di tengah bentangan sejarah, bercakap-cakap dengan alam, melihat tidak ada satu pun putaran waktu di mana kehidupan hanya berisi kebahagiaan. Amerika Serikat sebagai contoh, sebelum menjadi kekuatan ekonomi nomor satu, dunia sempat mengalami sejarah yang berdarah-darah. Jepang sebagai kekuatan ekonomi nomor dua dunia bangkit justru setelah dua kotanya hangus oleh bom atom. China yang kini duduk sebagai kekuatan ekonomi nomor tiga juga serupa. Beberapa puluh tahun lalu, bahkan memakan nasi pun sudah terhitung mewah.

Becermin dari sini, mendengar ada korban manusia akibat gempa tentu mengundang keprihatinan sekaligus doa semoga semua berbahagia. Berbuat untuk meringankan beban korban tentu lebih mulia. Namun yang layak direnungkan, alam sebagai guru sedang berbicara apa?

Di Timur dikenal beberapa jenis guru. Dari guru hidup, guru buku suci, guru simbolik, sampai dengan guru rahasia di dalam diri. Menyangkut guru hidup dan guru buku suci, lebih mudah mencapai kesepakatan. Namun menyangkut guru simbolik, apa lagi guru rahasia di dalam diri, hanya mereka yang dibekali kepekaan yang bisa merasakan.

Bila boleh lari, semua mau lari dari bencana. Karena tidak bisa lari, para suci kemudian merenung dalam-dalam dan menemukan cahaya. Yesus bercahaya ribuan tahun karena disakiti. Mahatma Gandhi menerangi banyak jiwa karena ditembak mati. Jalaludin Rumi rangkaian katanya menggetarkan sukma juga karena mengalami kesedihan kehilangan guru.

Hotel Ambacang setelah runtuh ....

Pelajarannya, bencana tidak saja hulunya air mata. Ia juga awal kehidupan yang bercahaya. Kehilangan orang dekat akibat bencana tentu menyedihkan. Cacat tubuh karena terkena reruntuhan bangunan, sungguh kejadian yang menyentuh hati.

Namun, kehidupan penuh guru simbolik. Di antara demikian banyak simbolik, kematian adalah yang teragung. Di tengah kebahagiaan, sedikit yang mau merenung dalam-dalam. Namun di depan kematian, kita terpaksa menggali dalam-dalam.

Wajah dukacita
Siapa saja yang pernah ”bercakap-cakap” dengan kematian akan dibukakan makna, dukacita memiliki dua wajah.

Pertama, ia membuat manusia menjadi semakin terhubung ke atas, samping, bawah. Terutama karena melalui dukacita, kita sadar ternyata manusia hanya makhluk tidak berdaya. Dalam ketidakberdayaan, kita hanya saling menyayangi yang menyembuhkan.

Kedua, dukacita berfungsi seperti mesin turbo yang mendorong manusia keluar dari alam derita ini. Andaikan kehidupan hanya berisi kebahagiaan, maka manusia akan terus berputar dalam lingkaran kelahiran, penderitaan, kematian.

Bila begini cara memandangnya, Indonesia bukanlah neraka yang hanya berisi hukuman dan kesalahan. Indonesia adalah lahan subur pertumbuhan jiwa. Perhatikan apa yang terjadi ketika Aceh diterjang tsunami, tidak saja sahabat Islam yang menyediakan tangan untuk membantu. Orang Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu ikut bersama-sama berdoa sekaligus mengulurkan bantuan. Dalam bahasa seorang guru, saat manusia membantu, sesungguhnya tidak saja sedang meringankan beban pihak lain, tetapi juga membangkitkan energi kasih sayang yang ada dalam dirinya.

Di Peru pernah ditulis oleh para tetua ribuan tahun lalu, tidak ada yang kebetulan, semuanya hanya rangkaian pesan. Di tempat di mana alam kerap menggoda manusia dengan dukacita, mungkin layak bertanya, seberapa banyak manusia yang sudah menemukan cahaya di balik dukacita kemudian mengizinkan cahaya itu membimbing dirinya?

Serupa rumah
Kehidupan serupa rumah. Bila rumahnya kotor penuh sampah, ia mengundang lalat dan nyamuk berdatangan. Jika taman penuh bunga bermekaran, ia mengundang kupu-kupu warna-warni berdatangan dari segala penjuru.

Di hadapan alam yang kerap berbicara dengan bahasa dukacita, memaki dan mencaci mungkin hanya akan menambah tumpukan sampah. Mencari cara bertumbuh di tengah lumpur dukacita mungkin lebih membuat Indonesia menjadi taman jiwa yang menawan.

Dalam perspektif ini, bisa dimaklumi bila Ezra Bayda memberi judul karyanya At Home In The Muddy Water. Di Timur, puncak perjalanan ke dalam kerap disimbolkan dengan bunga padma yang bertumbuh dan mekar di lumpur, tetapi tidak kotor oleh lumpur.

Ibarat lumpur
Bencana ibarat lumpur. Hanya mereka yang penuh cinta dan keikhlasan yang bisa mekar seperti bunga padma. Dikatakan demikian, karena kekuatan suci dari atas sedang memancing manusia dengan kasih sayang, dan siapa yang mengisi hidupnya dengan cinta dan keikhlasan, sedang mencoba memakan kail yang datang dari atas.

Bila ini terjadi, bencana bukan hukuman, ia hanya bimbingan untuk segera pulang. Persis seperti lirik lagu anak-anak yang dikutip di awal. Senang-sedih dan dualitas lainnya ada dalam pikiran. Belajar melampauinya dengan memeluk semua apa adanya. Inilah yang dilakukan para guru tercerahkan di Timur.

Gede Prama Penulis Buku Sadness, Happiness, Blissfulness: Transforming Suffering Into The Ultimate Healing
KOMPAS, 3 Oktober 2009

Bersiap Menghadapi Bencana

Gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung api adalah fenomena alam yang terus terjadi secara periodik di muka Bumi sepanjang masa. Dinamika kebumian ini dapat berdampak bencana manakala manusia tidak arif menghadapinya.

Kearifan manusia menghadapi bencana ini sesungguhnya telah ada sejak dulu sehingga muncullah rumah-rumah kayu dan berpanggung yang relatif aman dari guncangan gempa serta terjangan tsunami dan banjir.

Namun, dari waktu ke waktu kearifan nenek moyang itu luntur dimakan zaman. Rumah beton sebagai produk kemajuan bangsa asing dicontek dan menjadi simbol modernisasi dan kemapanan. Padahal untuk itu, ada seperangkat aturan dan persyaratan yang harus diikuti agar aman bermukim di dalamnya.

Ada sederet lagi kearifan tradisional lain yang juga tidak diindahkan, seperti mempertahankan hutan di perbukitan dan lereng serta memelihara rawa sebagai daerah resapan.

Pertambahan penduduk yang mau tidak mau ”memakan” daerah hijau semakin memperbesar potensi bencana dan jatuhnya korban jiwa apabila tetap bermodalkan sikap yang tidak arif dan tidak ramah lingkungan tersebut.

Sejak dulu ada sederet pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga kini, menyangkut upaya penanganan bencana, terutama bencana gempa. Bahkan persoalan kebencanaan dari waktu ke waktu menjadi kian sulit antara lain karena desakan populasi penduduk yang tidak terkendali.

Kesiapan hadapi bencana
Dalam penanganan bencana dan membangun kesiapan masyarakat menghadapi bencana, menurut Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sugeng Triutomo, ada beberapa parameter yang harus dilihat, yaitu pembuatan undang-undang dan peraturan, pembentukan kelembagaan di pusat dan daerah, pendidikan dan pelatihan masyarakat, penyiapan infrastruktur dan sarana tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

Diakui Sugeng, yang juga menjadi Direktur Eksekutif Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, tingkat kesiapan tersebut secara umum masih rendah. Dari segi materi pelatihan pembelajaran menghadapi bencana, misalnya, telah tersusun baik dan melibatkan kalangan peneliti, akademisi, dan organisasi massa nonpemerintah. Namun, sosialisasi dan diseminasinya masih sangat kurang.

Dari sisi kelembagaan BNPB sendiri masih dalam proses reorganisasi dan berbenah sejak menyandang nama baru. Perubahan Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) di daerah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baru terlaksana di 18 provinsi dan 33 kabupaten.

Sementara itu, peta kerentanan bencana pun belum selesai disusun. Peta rawan bencana, seperti gempa, tsunami, tanah longsor, dan banjir, ujar Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional RW Matindas, sebenarnya telah ada, tetapi masih dalam skala yang kecil sekitar 1:50.000 hingga 1:25.000.

Menurutnya, peta tersebut harus diperdetail oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada tingkat kegempaan di tiap lokasi. Langkah selanjutnya adalah menurunkannya pada penetapan building code atau kekuatan konstruksi bangunan dan peta tanggap darurat serta penataan ruang wilayah daerah. ”Saat ini belum ada daerah yang melakukan hal tersebut secara komprehensif dan terkoordinasi,” ujarnya.

Simulasi
Sejak tsunami Aceh, 26 Desember 2004, perhatian semua orang lebih besar pada upaya peringatan dini pada munculnya ancaman gelombang pasang yang menyertai gempa besar itu. Dengan demikian, kemudian dibangun jejaring peringatan dini tsunami yang dilengkapi sarana pemantau dan penyampai informasi ancamannya.

Pemerintah dan masyarakat Kota Padang termasuk yang siap menghadapi datangnya tsunami, dengan membuat peta evakuasi, menetapkan lokasi shelter, hingga melakukan simulasi bencana.

Namun, kenyataannya, ketika gempa besar itu benar-benar datang, meski hanya berlangsung beberapa menit, sudah menelan banyak korban jiwa. ”Masyarakat Kota Padang yang telah melakukan persiapan dan simulasi menghadapi bencana menanggung dampak yang demikian besar, bagaimana dengan daerah yang sama sekali tak melakukan kesiapsiagaan,” tutur Sugeng.

Faktor kekuatan struktur dan bahan bangunan tampaknya kurang mendapat perhatian tidak hanya ditemui di Padang, tetapi hampir di setiap daerah yang dilanda gempa tektonik.

Padahal di daerah-daerah yang rawan gempa besar, terbentang dari Aceh hingga Papua, bertumbuh kawasan permukiman hingga menjadi perkotaan. Gempa Padang hendaknya menjadi momentum bagi daerah lain untuk segera membangun kesadaran dan kesiapsiagaannya menghadapi bencana.

Yuni Ikawati
KOMPAS, 3 Oktober 2009