Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (7)

Prabowo, terjepit di antara Soeharto dan Habibie.

Keterlibatan Prabowo dalam penculikan dan dukungannya yang terang-terangan kepada Habibie boleh jadi menghukumnya di mata publik dan Soeharto. Tetapi loyalitasnya, baik kepada presiden maupun wakil presiden merupakan bukti terkuat untuk menentang tuduhan bahwa ia melancarkan kerusuhan atau kudeta, yang akan membahayakan kedua orang itu. Pertanyaannya barangkali bukanlah mengapa Prabowo berbalik menentang mertuanya dan sahabatnya, melainkan mengapa kedua mereka (Soeharto dan Habibie) berbalik arah menentang dia?

Sebagian sebabnya adalah posisi Prabowo itu sendiri. “Ia mengira dirinya orang dalam, padahal ia adalah seorang outsider sejati,” kata Daniel Lev, ahli sejarah asal Amerika. Pendidikannya di luar negeri memberinya pandangan Barat, yang menyebabkan masalah baginya dalam politik Angkatan Darat dan keluarga Soeharto. Bahkan kredensial Islamnya dianggap kurang oleh para radikalis yang digabunginya. Untuk memuaskan pihak konservatif, ia menginginkan terlalu banyak perubahan, padahal ia sendiri adalah bagian kental dari rezim lama untuk bisa diterima sebagai seorang reformis. Andaikata ia benar-benar merebut kekuasaan, ia mengakui, sebagai menantu Soeharto, ia akan terlibat sebagai pendukung kepentingan-kepentingan suatu rezim. Pendeknya, ia dianggap sangat di luar tempatnya, dan pada akhirnya, tidak sesuai dengan masanya.

Setelah Mei 1998, Wiranto adalah jenderal "pro-reformasi" dan seorang yang "profesional" yang akan "melindungi negerinya dalam melangkah menuju demokrasi."

Faktor lainnya tidak bisa tidak adalah reputasinya, antara yang sebenarnya, yang dibayangkan, atau yang diciptakan orang. Reputasi itu boleh jadi telah membuat beberapa anggota TGPF percaya pada teori tertentu tentang kerusuhan-kerusuhan itu. Reputasi itu bisa jadi telah mengekalkan suatu salah pengertian yang mungkin terjadi di seputar keamanan yang mengelilingi Habibie. Reputasi itu pula yang membuat ia masih dihubungkan dengan kekerasan yang terjadi di Indonesia, seperti misalnya kerusuhan yang terjadi di Maluku.

Ini semua adalah penjelasan-penjelasan yang gampang. Pertanyaan-pertanyaan lain tentu saja lebih sulit lagi dicari penjelasannya. Setelah bulan Mei, Wiranto diberi label “pro-reformasi”, “profesional”, seorang yang akan “melindungi negerinya dalam melangkah menuju demokrasi.” Pada suatu waktu ia bahkan lebih populer daripada Habibie, dan masih ada harapan untuk dipilih menjadi presiden, meskipun masih mempertunjukkan loyalitasnya kepada Soeharto. Bagaimana mungkin ia bisa menyatukan kedua pertentangan itu?

Pertanyaan-pertanyaan lain: Mengapa Wiranto bersikeras membawa perwira-perwira senior ke Jawa Timur pada tanggal 14 Mei? Siapa yang bertanggung jawab atas “pernyataan” mengenai lengsernya Soeharto? Mengapa ia mengizinkan mahasiswa memasuki gedung MPR/DPR dan membiarkan mereka tinggal di sana sampai Soeharto mengundurkan diri?

Wiranto, Megawati, dan Prabowo.

Prabowo mengakui bahwa versinya tiada lain adalah versinya sendiri. Peristiwa-peristiwa yang sama mungkin saja dilihat berbeda oleh orang lain: Soeharto, Habibie, anak-anak Soeharto, Wiranto. “Saya harus fair,” kata Prabowo mengenai Wiranto. “Ia ingin mengadakan reformasi tetapi ia juga punya ambisi-ambisi politik.” Di matanya sendiri, Prabowo menganggap dirinya adalah orang yang loyal. Namun bagi orang lain, tindakan-tindakannya bisa saja kelihatan sebagai tindakan-tindakan seorang rival yang berbahaya, seorang pengkhianat, dan seorang konspirator.

Saling curiga, kebingungan dan salah pengertian pasti punya peran dalam drama bulan Mei. Masing-masing pemain kunci boleh jadi berpikir bahwa pihak-pihak lain bermaksud mencelakakan dirinya. Jika politik di Indonesia adalah permainan wayang, maka mungkin pemain-pemain itu takut pada bayangannya satu sama lain.

Orang masih bisa mencari alur dan kontra-alur cerita. Tetapi melihat bahwa yang berperan di sini lebih daripada suatu konspirasi, itu sama dengan melepaskan kebenaran yang rumit dari sangkar fiksi yang cocok. Apa pun kenyataan di belakang kerusuhan-kerusuhan itu, cerita-cerita yang muncul terbukti sangat berguna.

Jaksa Agung Marzuki Darusman: "Seharusnya jangan hanya dia seorang (Prabowo) yang disalahkan atas semuanya."

“Setelah TGPF,” kata Munir dari Kontras, menjelaskan, “siapa yang muncul adalah Wiranto. Bahwa Wiranto adalah seseorang yang tak bisa dinyatakan bertanggung jawab.” Inilah kemenangan politik Wiranto: memperoleh tiket memasuki suatu rezim baru padahal sebenarnya ia adalah bagian dari rezim lama yang digulingkan. Namun, apakah konsolidasi militer dan keberhasilan politik Wiranto mungkin terjadi tanpa mengakhiri karier Prabowo (sebagai tumbal)?

Bayang-bayang Prabowo telah digambarkan seperti sehelai selimut yang meliputi kerusuhan-kerusuhan, penculikan, perlakuan kejam di berbagai daerah. Orang tidak perlu repot-repot lagi mencari penjelasan-penjelasan. “Seharusnya jangan hanya dia seorang (Prabowo) yang disalahkan atas semuanya,” kata Jaksa Agung Marzuki Darusman kepada Asiaweek. “Itu jalan keluar yang gampang.”

Tetapi itulah rute yang telah diambil. Dengan adanya kambing hitam, tidak ada orang yang perlu menjelaskan mengapa seseorang dianiaya, dan bagaimana karier seseorang menjadi terhambat. Tidak ada orang yang perlu mengungkapkan nasib dari orang-orang yang masih hilang. Tidak ada orang yang perlu mengaku bertanggung jawab. Selama cukup banyak orang yang percaya bahwa kesusahan semua orang ini akan sirna jika ada orang lain –seseorang, atau suatu komunitas– yang dapat disalahkan dan kemudian dilenyapkan.

(Bersambung)

Sumber:
Majalah Asiaweek, No. 8/Vol. 26, 3 Maret 2000

Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (6)

Pada tanggal 30 Juni 1998, dalam suatu pertemuan dengan pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Habibie bercerita bagaimana Prabowo telah mengancamnya. Menurut anggota DDII, Hartono Mardjono, Habibie mengatakan telah mendapat laporan dari asisten militernya, Sintong Panjaitan bahwa kediaman Habibie telah dikepung oleh pasukan-pasukan Kostrad dan Kopassus. Sintong, kata presiden telah menyelamatkan keluarga presiden dengan menerbangkan mereka ke Istana. Kata Hartono Mardjono, pada saat itu juga ia membantah cerita Habibie. Katanya, tak mungkin Prabowo mengancam Habibie, sebab, pada hari menjelang mundurnya Soeharto, Prabowo mendesak semua orang yang dikenalnya supaya mendukung Habibie. Tetapi pendapatnya itu, kata Hartono, “dilewatkan begitu saja oleh Habibie.”

Habibie mengisahkan cerita yang sama kepada Sunday Times London. “Rumah saya dikepung oleh dua kelompok pasukan,” katanya dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 8 November 1998. “Satu kelompok adalah pasukan biasa, yang bertanggung jawab kepada Wiranto, yang memerintahkan diadakannya lingkaran penjagaan untuk melindungi saya, dan kelompok yang satu lagi adalah pasukan Kostrad, yang bertanggung jawab kepada Prabowo.” Pada tanggal 15 Februari 1999, Habibie mengatakan di depan suatu pertemuan wartawan-wartawan Asia dan Jerman di Jakarta. “Pasukan-pasukan di bawah komando seseorang yang namanya tidak akan saya sembunyikan, Jenderal Prabowo, dipusatkan di berbagai tempat, termasuk tempat saya.” Pada waktu itu, katanya Wiranto telah melaporkan situasi kepadanya dan telah melindunginya.

Masalah utama dari semua versi cerita Habibie tersebut ialah bahwa sebenarnya, pasukan-pasukan yang mengawal rumahnya adalah atas perintah Wiranto, bukan Prabowo. Pada briefing komando tanggal 14 Mei, panglima ABRI itu, telah mengarahkan Kopassus mengawal rumah-rumah presiden dan wakil presiden. Perintah-perintah ini diperkuat secara tertulis pada tanggal 17 Mei kepada komandan-komandan senior, termasuk Sjafrie, Pangdam Jaya pada waktu itu.

Dalam kesaksiannya di depan DPR pada tanggal 23 Februari 1999, Wiranto dengan terus terang mengatakan: “Tidak ada percobaan kudeta.” Ketika minta tanggapan Habibie terhadap pernyataan-pernyataan Prabowo, asistennya, Dewi Fortuna Anwar menjawab untuk Habibie, “bahwa, Pak Habibie tidak perlu membuat bantahan langsung terhadap tuntutan-tuntutan Prabowo.” Dewi Fortuna Anwar menganjurkan agar saya bicara kepada beberapa orang, termasuk Sintong Panjaitan, yang kesemuanya hadir di istana pada tanggal 22 Mei.

Prabowo yakin ia bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan di bulan Mei itu. Tetapi yang penting baginya ia tidak melakukannya. “Keputusan memecat saya adalah sah,” katanya. “Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada republik.”

Letjen Prabowo Subianto dengan salah seorang karibnya, Mayjen Muchdi Purwoprandjono.

Penculikan-penculikan
ABRI selalu menganggap bahwa Prabowo telah menyalahtafsirkan perintah mengenai penculikan para aktivis di bulan-bulan awal reformasi tahun 1998. Di depan DKP (Dewan Kehormatan Perwira), Prabowo mengakui “kesalahannya”, tetapi sekarang ia juga bersikeras bahwa ia mengikuti perintah-perintah yang juga diketahui rekan-rekannya. Namun atasan-atasan Prabowo, mantan Pangab Feisal Tanjung dan penggantinya Wiranto, terus-menerus menyangkal bahwa perintah itu berasal dari mereka atau dari panglima tertinggi, Soeharto.

Berkata Prabowo, bahwa ia tidak pernah diberitahu secara langsung keputusan DKP. “Saya mendengarnya lewat radio,” katanya. “Orang-orang ini tidak punya nyali menghadapi saya.” Ia masih tetap keberatan. “Saya ingin mengatakan begini,” kata Prabowo tegas. “Semua yang saya lakukan, saya melakukannya atas sepengetahuan atasan-atasan saya, dengan persetujuan mereka dan berdasarkan perintah mereka. Mungkin saja tidak semua perintah itu menurut garis rantai komando, sebab atasan-atasan saya suka bekerja melompat melalui beberapa tingkat. Tetapi saya mengatakan ini tanpa ragu-ragu.”

Tujuan operasi itu, katanya, adalah untuk menghentikan pengeboman. “Kami ingin mencegah kampanye teror,” katanya. Sebagian besar yang ditahan, katanya, sudah ada namanya dalam daftar orang-orang yang dicari polisi (DPO). Tetapi, katanya “melihat ke belakang, saya memang berlaku kurang hati-hati.” Ia tidak pernah mengunjungi sel-sel para aktivis yang diculik itu, dan percaya saja pada laporan-laporan dari orang-orang yang ditugaskan untuk operasi itu. Namun dikatakannya, ia tidak pernah memerintahkan penyiksaan.

Mahasiswa dan massa rakyat yang turun ke jalan-jalan sepanjang bulan Mei 1998, nampak sangat akrab dengan para anggota militer (ABRI).

Aktivis Pius Lustrilanang mengatakan, bahwa ketika berada dalam kurungan, dua orang tahanan lain mengatakan kepadanya bahwa mereka memang berencana memasang bom. Anggota PRD, Feisol Reza, salah seorang yang diculik, membantah keterlibatan partainya. “Isu bom itu dibuat-buat oleh militer,” katanya. “Kami hanya korban.” Akan tetapi, Pius Lustrilanang mengemukakan bahwa tujuan penculikan bukan hanya pencegahan bom. Menurutnya, ia dan yang lain-lain ditahan untuk mencegah demonstrasi-demonstrasi yang dikhawatirkan dapat melumpuhkan sidang MPR pada bulan Maret 1998.

Prabowo mengatakan, bahwa operasi itu adalah operasi tunggal. “Saya punya kecurigaan,” katanya, “tetapi pada akhirnya itu tetap tanggung jawab saya.” Menurut Kontras, setidak-tidaknya masih ada 12 orang aktivis yang hilang. Kata Pius Lustrilanang, setidak-tidaknya ada tiga orang yang ditahan bersamanya. Prabowo menunjukkan keterkejutannya atas pengungkapan itu dan mengatakan ia tidak tahu mengenai nasib mereka yang masih hilang. Dan hingga kini, ia tetap tidak mau membukakan identitas sumber perintah yang diterimanya.

(Bersambung)

Sumber:
Majalah Asiaweek, No. 8/Vol. 26, 3 Maret 2000

Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (5)

Prabowo: "Saya dekat kepada Habibie."

Sekarang Habibie sudah menjadi Presiden. Pukul 16.00 (4 sore) tanggal 21 Mei, Prabowo menjumpai sahabatnya itu untuk menyampaikan ucapan selamat. “Ia mencium kedua belah pipi saya,” kata Prabowo, yang minta diberi kesempatan bertemu pada malam harinya.

Larut malam, Prabowo tiba di kediaman Habibie, ditemani oleh komandan Kopassus, Muchdi. Oleh karena Wiranto mungkin akan tetap menjadi Menhan, Prabowo menganjurkan agar Kasad Subagyo dijadikan Panglima ABRI guna mencegah agar tak terlalu banyak kekuasaan di satu tangan. Langkah itu juga akan membuat Prabowo menjadi calon terbaik menggantikan Subagyo. “Ya, saya mencoba mempengaruhi Habibie,” kata Prabowo mengakui. “Saya dekat kepadanya!” Kapan pun, kata Prabowo, ia tidak pernah mengancam presiden yang baru itu. Setelah itu ia kembali ke Makostrad.

Keesokan harinya, 22 Mei, setelah shalat Jumat, telepon Prabowo berdering. Mabes Angkatan Darat meminta bendera Kostrad. Prabowo mengenang, “Mereka minta bendera saya. Itu berarti mereka mau mengganti saya.” Ia bergegas kembali ke Makostrad. “Saya ingat Habibie pernah mengatakan: ‘Prabowo, bilamana saja Anda dalam keraguan, datanglah kepada saya kapan saja dan jangan pikirkan soal protokol.’ Saya telah mengenal orang ini selama bertahun-tahun. Saya merasa, baiklah, saya akan mencari Habibie. Ia ada di Istana. Jadi, saya pergi ke sana.”

"Mereka minta bendera saya. Itu berarti mereka mau mengganti saya," kata Prabowo.

Ia tiba siang menjelang sore, dengan sebuah iring-iringan terdiri dari tiga mobil Land Rover yang mengangkut staf dan pengawal. “Kami masuk,” kata Prabowo. “Keadaannya sangat tegang. Pengawal kepresidenan menengok kepada saya dengan wajah-wajah aneh. Saya kira waktu itu saya dilaporkan mau menyerang atau apa. Saya menjumpai perwira ajudan dan mengatakan: ‘Saya perlu bertemu dengan Pak Habibie. Saya hanya perlu 10 menit.’ Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Ini sangat penting buat saya.”

Sebelum memasuki kantor Habibie, kata Prabowo, ia melepaskan pistolnya; “Sebab ini adalah prosedur. Bilamana datang menjumpai perwira senior, kita harus melepas semua senjata. Saya tidak dilucuti!” Kemudian ia melangkah masuk ke kantor presiden. “Ia mencium kedua belah pipi saya,” kata Prabowo. “Saya katakan: Pak, apa Bapak tahu bahwa saya akan diganti hari ini? Ya ... ya ... ya ..., katanya. Mertuamu minta pada saya untuk menggantimu. Itu yang terbaik. Kalau mau berhenti dari Angkatan Darat, saya akan mengangkatmu sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat. Itulah yang dikatakannya,” kata Prabowo, ia terpaku. “Ya Tuhanku, apa ini?”

Ia mengenang pikirannya waktu itu. “Dalam pikiran saya, Habibie pada waktu itu masih suka pada saya, tetapi rupanya ia sedang dikelabui orang. Saya pergi ke Subagyo, ketika saya masuk, saya berpapasan dengan beberapa jenderal pendukung saya. Pesan mereka: Ayo, kita bikin konfrontasi. Kata saya: Tenang saja. Saya berjumpa dengan Muchdi di sana. Kata kami: Kami rela minggir, tetapi berilah sedikit waktu, supaya pertukaran komando ini kelihatan sebagai sesuatu yang normal. Saya kira Subagyo kemudian pergi menjumpai Wiranto. Dan Wiranto berkata: Tidak, harus hari ini!”

Panglima ABRI, Jenderal Wiranto dan Letnan Jenderal Prabowo Subianto.

Sang ‘Mastermind’
Sudah dihalau oleh para iparnya, dicampakkan oleh sekutunya dan dipecat oleh rivalnya, namun yang terburuk belum menimpa Prabowo. Dalam bulan-bulan berikutnya, perwira-perwira yang dianggap dekat dengan dia, kemudian dipindahkan atau dicopot dari tugas aktif. Pada tanggal 25 Juni, Wiranto melepaskan Sjafrie dari jabatannya sebagai Pangdam Jaya, yang merupakan awal dari pergantian yang mencakup luas. Berdasarkan temuan dari DKP (Dewan Kehormatan Perwira), komandan Kopassus Muchdi dan seorang kolonel dibebastugaskan.

Tambahan pula desas-desus yang tak kunjung bisa dihentikan bahwa Prabowo dan sekutu-sekutunya telah memicu kerusahan-kerusuhan pada bulan Mei. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli, Habibie membentuk TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) yang beranggotakan 18 orang untuk menemukan “otak perencana” (mastermind) di belakang kerusuhan-kerusuhan di enam kota besar, termasuk Jakarta. Dan setelah tiga bulan bekerja, TGPF menyimpulkan bahwa penculikan-penculikan, krisis ekonomi, sidang MPR, demonstrasi-demonstrasi dan penembakan di Trisakti semuanya bertalian erat satu sama lain dengan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi.

Yang pertama dari sembilan rekomendasinya adalah agar pemerintah menyelidiki pertemuan tanggal 14 Mei di Makostrad, “untuk mengetahui peranan Letjen Prabowo dan pihak-pihak lain dalam proses yang menuju terjadinya kerusuhan.” Laporan itu tidak menyebut Prabowo sebagai dalang kerusuhan dalam ringkasan yang diumumkan kepada media. Tetapi laporan itu mengacu kepadanya, yakni mengacu kepada pertemuan 14 Mei dan penculikan-penculikan, sejumlah 11 kali acuan. Itu lebih banyak daripada kepada Sjafrie, yang mendapat 4 acuan, atau Wiranto yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Menhan dan Panglima ABRI. Nama Wiranto hanya disebut satu kali dalam konteks turut menandatangani dekrit dan melahirkan TGPF.

Reuni para jenderal: Prabowo, Subagyo, Agum Gumelar, Hendro Priyono, dan Sintong Panjaitan.

Prabowo mengecam insinuasi-insinuasi laporan itu. “Apa motivasi yang mendorong kami untuk menghasut kerusuhan-kerusuhan?” tanyanya. “Kepentingan kami adalah pemerintah selamat. Saya adalah bagian dari rezim Soeharto. Andaikata Pak Harto terus memerintah tiga tahun lagi, mungkin saya menjadi jenderal bintang empat. Mengapa saya harus membakar ibukota? Itu bertentangan dengan kepentingan pribadi saya, apalagi prinsip-prinsip saya.” Ia menyalahkan logika laporan itu. “Bagaimana saya bisa mengadakan pertemuan pada tanggal 14?” katanya. “Kerusuhan-kerusuhan dimulai pada tanggal 13. Dan mereka yang menemui saya itu adalah orang-orang yang disebut sebagai lawan-lawan Orde Baru.”

Ia membantah kesan bahwa ia anti-Cina. Dikatakannya, bahwa seperti halnya banyak orang Indonesia, ia berpendapat bahwa tidaklah sehat bila suatu minoritas menguasai sebagian besar ekonomi. “Para usahawan Cina mengira saya ingin menggusur mereka. Padahal model saya adalah New Economic Policy-nya Malaysia.” Bukankah itu berarti bahwa ia tidak akan mengobarkan kerusuhan untuk memberikan pelajaran kepada etnis Cina? “Katakanlah bahwa Anda tidak percaya bahwa saya punya rasa kemanusiaan,” katanya membantah. “Kalau kami memusnahkan orang Cina, ekonomi kami pun akan turut musnah. Sama saja dengan bunuh diri sendiri …. Kalaulah saya yang mengobarkan kerusuhan-kerusuhan tersebut, mengapa saya tidak dituntut? Beban pembuktian kan ada di pihak penuduh?!”

Kalaulah saya yang mengobarkan kerusuhan-kerusuhan tersebut, mengapa saya tidak dituntut? (Prabowo Subianto)

Untuk mencari bukti itu, koresponden Asiaweek di Jakarta, Jose Manuel Tessoro, kembali ke hasil kerja TGPF. Ia menelaah copy laporan lengkap yang terdiri dari enam jilid, karena hanya jilid satu, yang merupakan ringkasan eksekutif yang diberikan kepada pers. Empat dari kelima jilid selebihnya berisikan laporan korban dan kerusakan, keterangan-keterangan saksi mata mengenai kerusuhan dan perkosaan, serta usaha mendeteksi adanya pola-pola. Satu jilid lainnya berisi transkrip wawancara kepada perwira-perwira militer yang bertugas ketika terjadi kerusuhan. Sebagai tambahan, saya bicara dengan sembilan dari 18 anggota TGPF, demikian juga dengan pengamat Politik Hermawan Sulistyo yang mengepalai tim terpisah yang terdiri dari 12 orang yang melakukan banyak kerja mondar-mandir untuk mengumpulkan data.

Apakah kerusuhan-kerusuhan itu diorganisir? Banyak diantara yang melapor kepada tim berpendapat demikian, akan tetapi dalam keenam jilid laporan itu tidak ada bukti yang mendukung keterangan para saksi mata, apalagi yang menunjuk kepada seseorang yang berada di belakang kerusuhan itu. Sifat kerusuhan itu masih perlu dipertanyakan. Tinggallah sekarang pertemuan tanggal 14 Mei. Namun ketika saya bicara dengan tiga dari mereka yang hadir dalam pertemuan itu, termasuk anggota TGPF Bambang Widjojanto, semua membantah adanya hubungan antara mereka dengan kerusuhan, sebagaimana halnya juga dikatakan oleh sejumlah peserta pertemuan dalam sebuah konferensi pers sehari setelah laporan TGPF diumumkan. Gambaran yang mereka lukiskan ternyata cocok dengan keterangan Prabowo.

Kalau begitu apakah Pangkostrad membiarkan kerusuhan-kerusuhan merebak sehingga tidak dapat dikendalikan? Ini tentu sulit untuk dilakukan, karena ia sama sekali tidak punya wewenang. Berdasarkan prosedur baku, polisi ibukota-lah yang menangani keamanan. Komando akan beralih kepada Pangdam Jaya bila polisi tidak mampu menjaga hukum dan ketertiban, sebagaimana fakta yang ditunjukkan oleh Kapolda Metro Jaya, Mayjen Polisi Hamami Nata kepada TGPF pada tanggal 28 Agustus 1998 dan diperkuat oleh Sjafrie. Mantan Pangdam Jaya itu memastikan waktu peralihan komando: sekitar tengah hari tanggal 14 Mei 1998. Kaum perusuh sudah mulai menyerang pos-pos polisi, maka polisi ditarik mundur demi keselamatan mereka. Dari tanggal 14 dan seterusnya, Sjafrie memegang kendali: dan menjelang tanggal 15, sebagian besar kerusuhan sudah dipadamkan. Sjafrie membantah keras bahwa Prabowo punya kendali atas dirinya. “Prabowo tidak pernah mempengaruhi saya,” kata Sjafrie. “Dia adalah sahabat saya, tetapi saya punya prinsip-prinsip tugas saya.” Pada waktu itu, sesungguhnya, perwira atasan Sjafrie adalah Wiranto.

Pengumuman laporan TGPF diundurkan ke tanggal 3 November karena adanya pertikaian mendalam di kalangan tim. “Situasinya sangat politis,” kata anggota TGPF Nursyahbani Katjasungkana mengakui. “Pendapat-pendapat (opini) sudah lebih dulu terbentuk. Maka dalam proses pengumpulan fakta, sulit membedakan dengan tajam antara fakta dan pendapat.” Debat-debat jadi macet dalam perpecahan antara anggota sipil dan militer, antara mereka yang ingin membatasi temuan-temuan pada bukti-bukti yang dapat diterima berdasarkan hukum dan mereka yang ingin melukiskan apa yang mereka sebut “fakta sosial”. Suatu hal yang menjadi pertentangan yang eksplosif adalah: jumlah korban perkosaan.

Hermawan Sulistyo mengatakan dari 109 kasus yang dilaporkan, timnya hanya mampu mengecek kebenaran dari 14 kasus. Tetapi beberapa orang yang duduk dalam tim gabungan itu –yang telah menjumpai sendiri perkosaan yang dilaporkan– merasa bahwa angka itu harusnya lebih tinggi. Angka hitungan yang muncul dalam laporan terakhir adalah 66 perkosaan yang sudah dicek kebenarannya, plus 19 korban pelecehan seksual dan kekerasan.

Hermawan Sulistyo, Munir (Alm.), Nursyahbani Katjasungkana, dan Bambang Widjojanto.

Transkrip kesaksian yang disampaikan oleh Prabowo dan Sjafrie ke TGPF mengenai kegiatan-kegiatan mereka antara tanggal 12 dan 14 Mei tidak berisi informasi yang berbeda dari apa yang mereka katakan kepada saya hampir 20 bulan kemudian. Hampir semua anggota TGPF yang saya temui menyangkal adanya usaha pihak luar untuk mempengaruhi penyelidikan itu. Beberapa di antara mereka mengatakan tidak dipengaruhi prasangka mereka sendiri atau rumor yang menghubungkan Prabowo dengan kerusuhan-kerusuhan itu.

Kendati demikian pada tanggal 12 Oktober 1998, TGPF memanggil Kasad Subagyo semata-mata dalam kapasitas sebagai ketua DKP yang menyelidiki Prabowo. Dalam transkrip, para anggota yang menanyai Subagyo pada waktu itu mencari hubungan antara hilangnya empat pemuda dalam puncak kerusuhan dan penculikan para aktivis yang terjadi sebelumnya. Tetapi Subagyo, setidak-tidaknya dalam catatan itu, tidak dapat memberikan hubungan itu. Dalam laporan terakhir, masih saja ditarik garis pemisah antara penculikan-penculikan pra bulan Mei yang dilakukan Prabowo dan terjadinya kerusuhan.

Bahkan Munir dari Kontras tidak melihat hubungan itu. “Di bulan Mei, saya melihat gerakan di kalangan elite untuk mendorong situasi politik ke arah perubahan,” katanya. “Ini beda dengan penculikan, yang merupakan suatu konspirasi mempertahankan sistem yang ada.” Seorang anggota TGPF, I Made Gelgel, sekarang mengakui adanya masalah penafsiran ini. “Tidak masuk akal,” katanya, “bahwa di satu pihak Prabowo akan membentengi kekuasaan mertuanya, dan di pihak lain menggerakkan kerusuhan-kerusuhan.”

(Bersambung)

Sumber:
Majalah Asiaweek, No. 8/Vol. 26, 3 Maret 2000

Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (4)

Demonstrasi besar masyarakat Yogyakarta di alun-alun kraton yang menuntut reformasi Indonesia dan agar Presiden Soeharto segera turun.

Gejolak seruan yang menuntut perubahan dengan cepat menjadi arus yang deras. Fraksi-fraksi partai yang berkuasa, para mantan jenderal, semua mulai menuntut pengunduran diri presiden. Pada tanggal 15, pimpinan NU menyampaikan pernyataan yang terdiri dari lima pokok. Salah satu pokoknya menggaris bawahi rasa hormat mereka terhadap sikap Soeharto di Mesir, di mana ia telah mengatakan; “Kalau saya tidak dipercaya lagi, saya akan menjadi pandito.” Tanggapan NU itu adalah suatu cara diplomatis untuk mengatakan bahwa mereka pun berpendapat masa kekuasaannya sudah habis.

Prabowo melewatkan sebagian besar akhir pekan dari tanggal 15 hingga 17 Mei dengan menangani pasukan-pasukannya di Makostrad. Pada Sabtu malam, tanggal 16, ada sebuah pernyataan pers dari Mabes ABRI yang mendukung pendirian NU. Prabowo langsung menemui Presiden. “Pak, ini berarti militer minta Bapak turun!” Katanya kepada Soeharto.

Presiden menyuruh menantunya itu untuk mengecek ke Subagyo (Kasad). Prabowo mengatakan, bahwa Kasad belum tahu mengenai pendirian ini. Kedua jenderal tersebut kemudian melapor kepada Soeharto. Pagi-pagi tanggal 17 Mei, Mabes ABRI menarik pernyataan itu sebelum telanjur dimuat oleh sebagian besar surat kabar. Menurut Prabowo, pagi itu juga, kemudian Wiranto tiba di Cendana untuk menegaskan bahwa ia pun tidak tahu mengenai pernyataan itu.

Presiden Soeharto yang terjepit diantara Letjen Prabowo Subianto dan Jenderal Wiranto.

Jose Manuel Tessoro (koreponden Asiaweek di Jakarta) memperoleh copy pengumuman pernyataan itu, yang bertanggal 16 Mei. Pengumuman itu tidak memuat tanda tangan, juga tidak menggunakan kop surat ABRI. Untuk menelusuri keberadaannya, Jose Manuel Tessoro menemui Brigjen A. Wahab Mokodongan, Kapuspen ABRI di bulan Mei 1998. Ia membenarkan bahwa pihak militer harus menariknya kembali, tetapi ia menegaskan tidak tahu dari mana asalnya. Sehabis sebuah konferensi pers larut malam, katanya, ia terkejut menemukannya dalam berkas fotokopinya. Ketika ia melaporkannya kepada Wiranto, Pangab itu memerintahkan diadakan penyelidikan. Mokodongan mengatakan pihak intelijen mengecek komputer-komputer yang ada di seluruh kompleks Mabes ABRI yang luas itu. “Tidak ada yang seperti ini,” katanya.

Di lain kesempatan, Jose Manuel Tessoro berbicara dengan tiga orang wartawan Indonesia yang meliput peristiwa-peristiwa 1998. Ada dua orang yang masih ingat bahwa mereka telah menerima pernyataan itu waktu berlangsungnya konferensi pers Mokodongan. Salah seorang bahkan ingat Mokodongan membacakannya. Wartawan lain, seorang wanita, mengatakan bahwa majalahnya menerima fax-nya dari kantor Mokodongan. Dengan demikian sumber asalnya masih tetap tersembunyi. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin sebuah pernyataan yang begitu sensitif bisa muncul tanpa sepengetahuan Mokodongan atau Panglima ABRI?

Amien Rais, lokomotif reformasi yang menuntut diadakannya suksesi kepemimpinan nasional.

Pada tanggal 18 Mei, Prabowo bertemu dengan Amien Rais. Tokoh oposisi itu seingat Prabowo mengatakan kepadanya: “Saya pikir keadaan sekarang ini tidak bisa dipertahankan. Saya kira Anda harus meyakinkan Pak Harto supaya mengundurkan diri.” Tetapi Prabowo sama sekali tidak punya wewenang untuk melakukan itu. Di Cendana, malam itu, katanya, ia berjumpa dengan Wiranto, yang menyampaikan kepadanya bahwa anak-anak Soeharto ingin melawan. “Bagaimana kita bisa?!,” seru Prabowo. Hari itu juga, Amien Rais telah mengeluarkan seruan untuk mengadakan demonstrasi pada tanggal 20 Mei di Monas. Prabowo berupaya keras mencegah protes itu, yang diperkirakan akan menarik ribuan orang, dan bisa mengakibatkan jatuhnya banyak korban.

Berikutnya Prabowo bertemu putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut). Kata Prabowo, Tutut bertanya kepadanya, apa yang harus mereka lakukan berikutnya. “Saran saya,” katanya, “Anda harus mengganti Wiranto, atau buatlah dekrit darurat.” Soeharto tidak mau melakukan satu pun dari kedua saran itu. Maka saya katakan: “Jalan lain yang mana lagi?” Tutut bertanya kepada Prabowo, “Apa yang akan terjadi kalau ayahnya turun?” Prabowo menjawab: “Berdasarkan konstitusi, Habibie naik jadi Presiden.”

Ketua DPR/MPR Harmoko, meminta Presiden Soeharto segera mengundurkan diri.

Seruan langsung agar Soeharto mengundurkan diri datang pada hari yang sama. Pada pukul 15.00 tanggal 18 Mei, sementara gedung MPR/DPR dipenuhi oleh para mahasiswa yang berdemonstrasi, Ketua MPR Harmoko meminta agar Soeharto mengundurkan diri. Malam harinya, Wiranto, di depan konferensi pers yang dipenuhi wartawan, langsung menyatakan bahwa pernyataan Harmoko adalah “pendapat pribadi”.

Mengenai kehadiran para mahasiswa di gedung MPR/DPR, pada malam sebelumnya, Wiranto telah bertemu dengan suatu kelompok termasuk pimpinan alumni Universitas Indonesia, Hariadi Darmawan. Kelompok ini menegaskan bahwa para mahasiswa berencana bergerak ke MPR dan membahas bagaimana cara terbaik mencegah kemungkinan terjadinya kerusuhan. Ada orang yang menyarankan agar para mahasiswa itu dikawal oleh militer atau diangkut dengan kendaraan. Keesokan paginya, kata Panglima Kodam Jaya, Sjafrie, diinstruksikan oleh dua orang ajudan Wiranto untuk menyiapkan transportasi. Kira-kira pukul 10.00 pagi, katanya, ia juga diberi tahu bahwa pimpinan MPR telah memberikan izin masuk. Mahasiswa menolak sebagian besar kendaraan militer, tetapi selama mereka datang dengan kendaraan, Sjafrie menjamin perjalanan mereka ke gedung MPR tidak akan dihalangi.

Keesokan harinya, tanggal 19 Mei, Prabowo berpartisipasi sepenuhnya dalam usaha mengamankan Monas dari demonstrasi protes yang direncanakan Amien Rais. Malam itu Wiranto bertemu dengan para perwira senior untuk membahas demonstrasi tersebut. “Pertemuan yang dipimpin oleh Wiranto itu mengatakan bahwa perintahnya ialah bagaimana pun demonstrasi itu harus dicegah.” Seingat Prabowo, “Saya bertanya berkali-kali apa maksudnya? Apakah kami menggunakan peluru tajam? Ia tidak mau memberikan jawaban tegas.”

Sepanjang malam itu, Amien Rais menerima utusan-utusan untuk membujuknya agar membatalkan demonstrasi. Ia akhirnya mengalah dan demonstrasi yang dikhawatirkan itu dibatalkan. Tetapi pada tanggal 20 Mei, Soeharto dapat dua pukulan. Empat belas dari menteri-menterinya mengundurkan diri dari kabinet. Dan secara berturut-turut orang-orang yang diajaknya membentuk sebuah “Komite Reformasi”, menolak.

Prabowo adalah pendukung Habibie yang paling bersemangat.

Setelah matahari terbenam, Prabowo mengunjungi Habibie. “Saya katakan kepadanya: Pak, kemungkinan besar, Pak Tua akan turun. Apa Bapak sudah siap? Ia sudah siap. Ya ... ya ... ya. Kata saya: Bapak harus mempersiapkan diri.” Dari rumah Habibie, Prabowo kembali ke Cendana. “Setelah semua aman, saya masuk, masih mengenakan pakaian kamuflase,” katanya. “Saya mengira akan memperoleh pujian, karena telah berhasil mencegah demonstrasi. Tidak ada pembunuhan. Tidak ada korban. Prajurit memegang teguh disiplin. Sjafrie telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan kemudian, bam!”

Di ruang dalam, kata Prabowo, keluarga Soeharto sedang duduk bersama Wiranto. Yang pertama keluar adalah Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek), putri bungsu Soeharto. Prabowo ingat: “Mamiek melihat saya dan menudingkan telunjuknya kira-kira beberapa sentimeter dari hidung saya, sambil berkata: Pengkhianat! Dan kemudian: Jangan injakkan kakimu di rumah saya lagi. Jadi, saya keluar. Saya menunggu. Saya ingin masuk. Saya katakan saya perlu penjelasan. Istri saya menangis pula.” Prabowo pulang ke rumahnya. Keesokan paginya, tanggal 21 Mei, pukul 09.05 setelah MPR/DPR dan Kabinet berpaling dari Soeharto, Presiden yang telah 32 tahun berkuasa itu, mengundurkan diri. Pidato pengunduran dirinya yang singkat itu disiarkan ke seluruh Indonesia.

Pidato singkat pengunduran diri Presiden Soeharto, 21 Mei 1998.

Sekalipun mendapat hinaan malam sebelumnya di Cendana, Prabowo tetap saja menghadiri upacara 21 Mei itu, untuk memberikan dukungan moril kepada pengganti Soeharto, yaitu Habibie. Setelah Habibie mengucapkan sumpah, Wiranto melangkah ke depan mengucapkan janjinya, akan melindungai Soeharto dan keluarganya.

Ketika keluarga presiden pulang kembali ke Cendana, Prabowo ikut serta. “Saya ikut sekadar menghibur Pak Harto,” katanya. “Tetapi saya sudah dituduh sebagai pengkhianat.” Situasinya sangat tegang antara saya dan anak-anak Pak Harto lainnya. Kemudian istri saya mengatakan kepada saya bahwa ada laporan-laporan yang mengatakan saya mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Habibie setiap malam. Saya juga bertemu dengan Gus Dur, Amien Rais, Buyung Nasution. “Tetapi kami tidak mengkoordinir kejatuhan Soeharto. Kami membicarakan cara terbaik untuk meredakan kekerasan.”

Dalam masalah ini, Soeharto tidak menjawab permintaan Asiaweek untuk memberi tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan Prabowo.

(Bersambung)

Sumber:
Majalah Asiaweek, No. 8/Vol. 26, 3 Maret 2000

Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (2)

Banyak cerita yang beredar di Jakarta mengenai Prabowo. Dalam narasi populer mengenai kejatuhan Soeharto, bekas perwira pasukan khusus itu sering digambarkan sebagai perancangnya: seorang jenius jahat yang, kalau ia mau menjelaskannya, dapat menunjukkan bagaimana seluruh busur lingkaran peristiwa-peristiwa yang dirancangnya terdiri dari suatu konspirasi yang cerdik, namun memiliki cacat yang mematikan. Tetapi hingga akhir kekuasaan Soeharto, ia bukan satu-satunya tokoh. Ada banyak pelaku, dengan demikian banyak motif dan manuver.

Di tengah-tengah kerusuhan sosial dan keruntuhan ekonomi, bagi para elite di Jakarta sudah jelas jauh sebelum Mei 1998, bahwa persoalannya bukanlah apakah presiden akan melangkah turun, melainkan kapan. Buat mereka, yang paling penting adalah bagaimana supaya survive atau bahkan memperoleh keuntungan. Itu berarti memainkan suatu permainan yang sulit: tetap di tempat atau setidak-tidaknya kelihatan tetap di tempat –tanpa ragu-ragu setia kepada Soeharto– namun pada saat yang sama bergerak ke posisi yang terbaik demi masa depan tanpa Soeharto.

Para Mahasiswa dan rakyat yang beroposisi, walaupun mendapat sorotan yang menonjol, adalah para pemain yang paling tidak berkekuatan. Keputusan-keputusan yang sesungguhnya, diambil di sekitar presiden yang sudah uzur itu. Ada anak-anak Soeharto. Ada Wapres Habibie. Ada menteri-menteri dan pimpinan MPR/DPR. Dan ada angkatan bersenjata, dengan kedua jenderal utama, Wiranto dan Prabowo.

Prabowo dan Wiranto; "Tak ada lawan yang abadi".

Dalam masa menjelang bulan Mei, Prabowo berada nyaman di tengah. Di bulan Maret 1998, ia dipromosikan dari komandan Kopassus, untuk memimpin Kostrad. Jabatan baru ini menjadikannya jenderal berbintang tiga. Teman sekelasnya dari Kopassus, Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin telah menjadi komandan garnisun Jakarta sejak September 1997 (Pangdam Jaya). Bekas atasan Prabowo di Kopassus, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, berkedudukan sebagai Kasad. Teman-teman lain, termasuk bos Kopassus, Mayjen Muchdi Purwopranjono.

Satu-satunya jenderal yang tidak sejalan dengan Prabowo adalah atasannya, Wiranto. “Antara kami berdua tidak ada kesesuaian yang serasi,” kata Prabowo. “Kami tidak pernah bertugas dalam kesatuan yang sama. Kami berasal dari latar belakang yang beda.” Wiranto dibesarkan di Jawa Tengah yang tradisional. Prabowo dibesarkan di luar negeri, di kota-kota besar Eropa dan Asia. Sementara penempatan-penempatan Prabowo adalah tugas-tugas lapangan dan tempur, sedangkan Wiranto bertugas di jabatan-jabatan staf dan komando teritorial. Setelah empat tahun sebagai ajudan Soeharto, Wiranto melesat cepat dari Panglima Kodam Jaya menjadi Panglima Kostrad. Di tahun 1997, ia menjadi Kasad. Bulan Mei 1998, Soeharto menjadikannya Panglima ABRI sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam dan Pangab).

(Asiaweek telah mengirim pernyataan-pernyataan dan komentar Prabowo, maupun pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam artikel ini kepada Wiranto. Ajudan Wiranto menjawab, bahwa sang jenderal memutuskan untuk memberikan tanggapannya kepada Asiaweek dalam terbitan kemudian).

Habibie dan Prabowo; "Tak ada kawan yang abadi".

Wiranto dan Prabowo seimbang. Tetapi dalam bulan Maret, ketika MPR kembali memilih Soeharto dan menunjuk Habibie sebagai Wapres, Prabowo tampaknya melangkah lebih tinggi. Ia adalah sahabat lama Habibie. Mereka sama-sama memiliki temperamen Barat dan idealisme yang optimistis. “Saya suka pada visi teknologi tingginya,” kata Prabowo. “Itu menawan hati saya. Selalu saja ada ucapan: Kita akan tunjukkan bahwa Indonesia bisa jadi besar.” Mereka sering bertemu. Bagi rekan-rekannya sesama jenderal, Prabowo adalah pembela Habibie yang paling bersemangat.

Melihat keadaan kesehatan Soeharto yang menurun –ia terkena stroke ringan pada bulan Desember 1997– kesempatan Habibie untuk menggantikannya menjadi lebih baik dibandingkan para wapres sebelumnya. Bagi Prabowo, kenaikan Habibie berarti kesempatan menjadi bos militer: “Beberapa kali dikatakannya: Jika saya menjadi presiden. Anda menjadi panglima ABRI. Anda akan menjadi bintang empat.” Artinya, andaikata terjadi suksesi yang teratur rapi.

Keruntuhan rupiah yang dimulai pada bulan Oktober 1997, telah mendatangkan gelombang-gelombang keresahan sosial di seluruh Nusantara. Januari berikutnya, sebuah bom meledak di sebuah apartemen di Jakarta (Bom Tanah Tinggi) yang dihuni oleh anggota-anggota partai terlarang, PRD (Partai Rakyat Demokratik). Pihak militer berusaha keras menghadapi demonstrasi-demonstrasi mahasiswa yang vokal. Beberapa aktivis pun menghilang secara misterius.

Prabowo Subianto dan Pius Lustrilanang; "Tak ada kawan dan lawan yang abadi".

Pada tanggal 27 April, Pius Lustrilanang mengungkapkan di depan umum –yang pertama diungkapkan oleh para aktivis yang diculik– mengenai penculikan dan pengurungan dirinya selama dua bulan. Ketika diinterograsi, kata Lustrilanang, ia disetrum dan dibenamkan dalam air. Sekalipun Wiranto membantah dengan mengatakan bahwa penculikan itu bukan kebijakan militer, namun kecurigaan rakyat ditujukan kepada militer, dan terutama Kopassus yang pada waktu itu masih diidentikkan dengan Prabowo.

Walaupun ia punya reputasi setia kepada Soeharto. Prabowo juga terus berteman dengan para pengecam rezim “Orde Baru”. Mereka ini merupakan tokoh-tokoh yang sudah dikenal luas, mulai dari Jenderal Nasution yang dikecewakan, yang sezaman dengan Soeharto hingga kepada Adnan Buyung Nasution yang turut mendirikan Lembaga Bantuan Hukum, sebuah LSM yang membela dan membantu para aktivis anti-Soeharto.

Prabowo membina hubungan pula dengan tokoh-tokoh Islam yang merasa sebagai korban ketidakadilan militer yang dipengaruhi Kristen, maupun merasa dikucilkan dalam perekonomian yang didominasi etnis Cina. Di antara mereka adalah: Amien Rais, seorang profesor dari UGM (Universitas Gajah Mada), Yogyakarta yang serangan-serangannya terhadap kekuatan Kristen dan modal Cina berubah jadi kecaman terbuka terhadap Soeharto. Hubungan-hubungan Prabowo yang tidak konvensional dan keakrabannya dengan Habibie, membuatnya unik bila dibandingkan dengan orang-orang lain yang mengelilingi Soeharto.

(Bersambung)

Sumber:
Majalah Asiaweek edisi 3 Maret 2000

Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (1)

Inilah sosok Prabowo: Seorang pebisnis Indonesia yang sedang kelelahan pada usianya yang mendekati 50 (saat tulisan ini dirilis Asiaweek tahun 2000, sedangkan kini usianya sudah hampir 63 tahun). Prabowo lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951, (saat itu tahun 2000), jauh dari keluarga, terus menerus dalam perjalanan. Ada lagi sisi Prabowo yang lain; penyiksa orang-orang tak bersalah di Timor Timur, penculik para aktivis pro-demokrasi, otak kerusuhan dan perkosaan di Jakarta bulan Mei 1998, konspirator kudeta yang gagal yang mencoba menyandera seorang presiden Indonesia.

Prabowo yang disebut pertama adalah Prabowo sebagai daging dan darah atau tubuh seorang manusia, sedang sisi Prabowo lainnya adalah ciptaan guntingan berita dan rumor. Prabowo yang disebut pertama kini hidup di luar Indonesia (saat itu tepatnya di Jordania), terutama karena sisi reputasinya itu telah menggantikannya. Prabowo si perancang jahat merupakan cerita yang lebih menarik bagi para wartawan, dan merupakan bahan baku bagi seteru yang lebih mudah ditempa jadi berbagai bentuk peluru untuk para aktivis dan –tentu saja– kambing hitam yang lebih gampang bagi para politisi. Sekali-sekali, ada saja orang yang berteriak agar Prabowo dipanggil pulang untuk diadili. Namun demikian, orang jadi bertanya-tanya, apa gerangan rintangan yang lebih menghalangi jalan menuju keadilan di Indonesia: realitas atau mitos?

Michael Camdesus menunggui Pak Harto menandatangani LOI (Letter of Intent).

Agar sampai pada realitas itu, staf koresponden Asiaweek untuk Indonesia, Jose Manuel Tessoro, bukan hanya mengadakan wawancara mendalam dengan Prabowo, yakni wawancara pertama dengan sebuah publikasi internasional sejak Mei 1998, Tessoro juga melakukan investigasi. Hasilnya adalah uraian bernuansa tinggi tentang peristiwa-peristiwa dramatis, yang di dalamnya sejumlah perorangan mengemukakan pendapat atau argumentasi yang didasarkan pada ambisi, kepentingan sendiri, loyalitas dan ketakutan.

Apakah Prabowo bersalah atas peristiwa 1998? Menurut dia sendiri, tidak! Tetapi ia tidak menyebutkan siapa, meskipun berdasarkan persepsi mengenai pertarungan Presiden Wahid dan Jenderal Wiranto baru-baru ini (tahun 2000), adalah sesuatu yang senantiasa dilupakan.

Kini muncul tuntutan-tuntutan, agar membuka kembali kasus-kasus lama: serangan-serangan, kekejaman dan inisiden lain di waktu lampau. Barangkali saja, setelah beberapa dasawarsa tidak ada pertanggungjawaban dari para pemimpin, rakyat Indonesia ingin mengetahui yang sebenarnya dan ingin lebih mengendalikan lagi urusan politik. Dengan memaparkan ceritanya, Prabowo sendiri –disadari atau tidak– malahan membantu memulai proses itu.

Kambing Hitam?
Arkian malam hari, pada tanggal 21 Mei 1998, lusinan prajurit mengambil posisi sekitar Istana Merdeka dan rumah kediaman Habibie, yang kurang dari 24 jam sebelumnya telah menjadi presiden ketiga Indonesia. Komandan dari pasukan ini adalah Letnan Jenderal Prabowo Subianto yang ganas.

Seminggu sebelumnya, ia telah mengatur pasukan-pasukan gelap ini dalam keadaan siap menunggu perintah –pasukan khusus rahasia, penjahat-penjahat pusat kota, muslim radikal, untuk membunuh, membakar, memperkosa, menjarah, dan menyebarkan kebencian etnis ke dalam hati penduduk Jakarta. Tujuannya adalah untuk merongrong rivalnya, Panglima ABRI, Jenderal Wiranto dan untuk memaksa mertuanya, Soeharto, mengangkatnya sebagai pimpinan Angkatan Darat –suatu langkah yang dalam waktu huru-hara akan lebih mendekatkan Prabowo menjadi presiden.

Pengunduran diri Soeharto yang prematur dari kedudukan presiden menggagalkan ambisi Prabowo. Maka ia mengerahkan amarahnya kepada Habibie. Bencana buat Indonesia –dan mimpi buruk bagi Asia Tenggara– boleh jadi akan segera menyusul, jika tidak karena datangnya perintah dari Wiranto untuk membebas-tugaskan Jenderal yang tak terkendali itu dari posisi komando. Diamuk amarah, Prabowo membawa pasukannya ke halaman istana dan mencoba mendobrak masuk dengan senjata lengkap ke dalam kamar-kamar Habibie. Tetapi akhirnya ia diperdayakan. Percobaan kudetanya merupakan klimaks dari drama 10 hari yang mengitari kejatuhan Soeharto, pemimpin Indonesia selama tiga dekade.

Masalahnya adalah tidak semua itu benar. Bahkan mungkin tidak satu pun di antaranya ada yang benar.

Yang pertama mengatakan demikian adalah Prabowo. “Saya tidak pernah mengancam Habibie,” katanya. Apakah Prabowo merencanakan kerusuhan bulan Mei terhadap etnis Cina Indonesia untuk menjatuhkan Wiranto atau Soeharto? “Saya tidak berada di belakang kerusuhan-kerusuhan itu. Itu adalah bohong besar,” jawabnya tegas. “Saya tidak pernah mengkhianati Pak Harto. Saya tidak pernah mengkhianati Habibie. Saya tidak pernah mengkhianati tanah air saya.”

Prabowo, bukanlah seorang yang suci. Selama 24 tahun, ia menjadi anggota militer Indonesia, yang dengan setia mematuhi perintah-perintah presiden. Ia membina Kopassus untuk memerangi pemberontakan dan terorisme dalam negeri. Prabowo juga menikah dengan putri kedua Soeharto dan ia menikmati kekayaan, kekuasaan, dan kebebasan juga tanggung jawab yang dimiliki oleh keluarga presiden. Ia mengakui penculikan sembilan aktivis pada permulaan tahun 1998, yang beberapa di antaranya mengalami penyiksaan. Kira-kira 12 orang lainnya yang diduga diculik dalam operasi yang sama masih belum diketahui keberadaannya.

Tetapi, apakah Prabowo itu iblis? Di bulan Agustus 1998, DKP (Dewan Kehormatan Perwira) menyatakannya bersalah dalam menafsirkan perintah dan direkomendasikan untuk dikenakan sanksi atau dihadapkan ke pengadilan militer, Prabowo kemudian dipecat.

Dalam laporannya di bulan Oktober 1998, mengenai kerusuhan bulan Mei, TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) meminta agar Prabowo diperiksa mengenai ketersangkutannya dalam kerusuhan-kerusuhan itu. Sejak itu media massa Indonesia dan luar negeri mengaitkan namanya dengan kata-kata seperti “rencana jahat”, kejam dan sembrono, “seorang fanatik yang haus kekuasaan”. Sebuah surat kabar Asia menulis: “Ia disebut benci pada orang Cina.” Keyakinan bahwa dialah yang mencetuskan kerusuhan-kerusuhan dan gagal mengekangnya telah masuk ke dalam buku-buku sejarah. “Sayalah monster di belakang segala-galanya,” kata Prabowo dengan ironi yang tidak disembunyikannya.

Kendati begitu, hampir dua tahun setelah Soeharto mengundurkan diri, belum juga ada bukti yang mengemuka yang menghubungkannya dengan kerusuhan-kerusuhan yang memicu pengunduran diri itu. Gambaran lengkap dari hari-hari itu masih saja kabur oleh cerita-cerita yang saling bertentangan dan dari narasumber-narasumber yang tidak bisa disebut namanya.

Di bulan September 1998, Marzuki Darusman, yang pada waktu itu Ketua TGPF dan sekarang (tahun 2000) Jaksa Agung, mengungkapkan renungannya kepada wartawan: “Saya kira masalahnya bukan hanya sekedar Prabowo. Saya akui ia adalah pemegang rahasia yang ketat. Dan mungkin ia cenderung mengungkapkan sedikit kalau terpaksa.”

Prabowo telah diadili oleh opini publik dan dinyatakan bersalah. Tetapi ia tidak pernah mendapat kesempatan untuk memberikan kesaksiannya. Ia kini menghabiskan seluruh waktunya di luar negeri, walaupun surat kabar-surat kabar setempat mengatakan bahwa ia mengadakan kunjungan singkat, yang tidak banyak diketahui orang di bulan Januari lalu, yang merupakan kunjungan pertamanya dalam rentang waktu 15 bulan (istrinya menetap di Indonesia, putra mereka belajar di Amerika Serikat).

Apa yang muncul dari uraian Prabowo sendiri, dirangkaikan dengan penyelidikan independen yang dilakukan Asiaweek, adalah kisah yang jauh berbeda, lebih bernuansa daripada penilaian yang sejauh ini diterima di kalangan luas bahwa kejatuhan Soeharto bermula pada pertarungan antara yang baik dan yang jahat, dan bahwa Prabowo adalah sang penjahat.

Kisah ini adalah laporan dari dan tentang elite politik Indonesia, suatu pengungkapan mengenai sifat perubahannya yang berbahaya dan kompleksitas para pelakunya. Laporan ini menentang apa yang selama ini diterima oleh banyak pihak mengenai negeri ini: militernya, keluarga penguasa yang lalu, dan sejarahnya. Keputusan apapun yang Anda simpulkan, Anda tidak akan mungkin lagi melihat kejatuhan Soeharto di masa lampau –atau kecaman-kecaman pedas dan konflik-konflik yang berkecamuk sekarang ini– dengan cara yang sama.

(Bersambung)

Sumber:
Majalah Asiaweek edisi 3 Maret 2000