Jusuf Wanandi Menyibak Tabir CSIS

Dalam buku Jusuf Wanandi, ‘Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998’ (Penerbit Buku Kompas, 2014), banyak fakta yang terungkap tentang hubungan CSIS dengan 20 tahun pemerintahan Soeharto. Meski buku ini banyak memuji Benny Moerdani, tapi peristiwa-peristiwa monumental yang diungkap Jusuf menarik disimak.

Jusuf menceritakan dalam bukunya bahwa setelah meninggalkan Benny dan CSIS, pada 1998, setelah lengser dari kepresidenan, Soeharto bertemu lagi dengan Benny. Pertemuan itu terjadi atas jasa Tutut, pada 15 Desember 1998 di rumah Sigit, belakang jalan Cendana, Jakarta. Di dalam pertemuan itu Soeharto bertanya kepada Benny tentang apa yang terjadi sebenarnya pada dirinya. Mengapa ia dilengserkan dan seterusnya.

Benny menceritakan semuanya. Ia bercerita selama satu setengah jam —semua hal yang Benny simpan sejak pertemuan terbuka terakhir mereka, lebih dari 10 tahun yang lalu.

“Bapak sekarang tahu, karena Bapak tidak percaya pada kami,” jawab Benny maksudnya ABRI. “Kami adalah dasar dari kekuasaan Bapak, tetapi kemudian Bapak tidak lagi percaya pada kami, dan malah lebih percaya kepada Habibie dan ICMI. Dan semua pembantu yang Bapak percayai —Harmoko, Ginanjar Kartasasmita, Akbar Tanjung— ternyata pengkhianat. Ini salah besar. Lihat apa yang terjadi. Militer pun sekarang sudah semakin ‘hijau’ (dalam arti perwira non-muslim atau yang kurang ‘saleh’ tidak lagi mendapat kesempatan) di bawah Feisal Tanjung. Karena Bapak tidak percaya kepada saya, Bapak juga tidak percaya kepada ABRI, walaupun kami selalu mendukung Bapak. Dan setia,” tulis Jusuf.

Jusuf melanjutkan kisahnya: “Soeharto terdiam. Namun ketika Benny menyebut nama jenderal ‘dicurigai’, ia mengambil pena dan kertas dan membuat catatan.” Benny mengatakan bahwa “lima dari sepuluh Pangdam adalah hijau. Bapak tidak bisa mengandalkan mereka.”

Mereka berdua berdamai. Soeharto menyempatkan melayat ke rumah Benny dan membaca doa di depan jenazahnya ketika Benny mendahuluinya. "Daftar itu, Benny menceritakan kepada kami kemudian, diberikan kepada Wiranto yang ketika itu menjabat sebagai Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan di bawah kepemimpinan Habibie. Ketika daftar itu sampai ke tangan Wiranto, ia tidak perlu didorong lagi. Dalam waktu satu bulan, kelima nama yang terdapat dalam daftar milik Benny akhirnya diganti.” (halaman 388)

Jusuf Wanandi, kakak kandung Sofjan Wanandi, adalah pendiri koran The Jakarta Post. Ia mengakui kedekatan hubungannya dengan Daoed Joesoef, Benny Moerdani, Jacob Oetama dan Fikri Jufri.

Tentang Daoed Joesoef, diceritakan: “Daoed Joesoef, Ketua Dewan Direktur selama lebih dari 30 tahun, adalah pemikir strategis utama kami. Setelah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Soeharto, ia kembali dengan lebih yakin mengenai pentingnya peran yang dimainkan CSIS sebagai think tank bagi bangsa dan masyarakat. Ia masih terus menulis dan berceramah mengenai masalah-masalah strategis.”

Jusuf mengakui bahwa di awal pemerintahannya Soeharto tidak dekat dengan Islam.

“Selama 20 tahun pertama pada masa kekuasaannya, Soeharto sangat hati-hati untuk tidak membiarkan Islam menjadi kekuatan politik. Di akhir tahun 1980-an, Presiden Soeharto membuang pendirian ini dalam rangka menggalang dukungan untuk menyingkirkan ABRI sebagai penopang utama kekuasannya. Perubahan inilah yang kelak membawa kejatuhan Soeharto.”

Jusuf Wanandi bersama Presiden Soeharto dan Liem Sioe Liong pada acara pertemuan dengan tokoh-tokoh pengusaha nasional di Tapos, Bogor, 1986. (Foto: Sekretariat Negara.)

Kelompok CSIS (Centre for Strategic and International Studies) yang diakui Jusuf Wanandi sebagai kelompok China dan Katolik, memang sejak 1988 sangat kecewa kepada Soeharto yang meninggalkan CSIS.

Tokoh pendiri CSIS ini menyatakan: “Pada Maret 1988, tidak lama setelah kabinet baru terbentuk, Presiden Soeharto memutuskan segala hubungan dengan CSIS yang sudah terjalin begitu lama. Memo yang saya tulis yang mengusulkan agar ia mendelegasikan wewenang eksekutif menjadi korban dari perebutan kekuasaan yang lebih luas. Presiden Soeharto memang sudah tidak peduli kepada kami, tetapi kejatuhan Benny Moerdani setelah Sidang MPR 1988 telah menentukan nasib kami.” (halaman 340)

Lebih lanjut Jusuf menyatakan: “Dari sebuah lembaga yang dianggap ‘dekat’ dengan Soeharto dan think tank yang memberi legitimasi pada kekuasaannya, yang dikelola oleh ‘keturunan Tionghoa dan Katolik’, kini menjadi lembaga yang menentang Soeharto. Setelah 20 tahun, saya sadar bahwa saya tidak lagi dalam posisi menasihati Soeharto mengenai apa yang terbaik bagi kepentingan negara. Awalnya kami terkejut ketika mendengar bahwa para menteri diperintahkan untuk tidak lagi berhubungan dengan kami. Beberapa jenderal yang dekat dengan kami juga mulai menjaga jarak. Mereka juga dilarang memberikan proyek bisnis kepada adik saya Sofjan. Jenderal Tjokropranolo juga pernah diperingatkan oleh Soeharto mengenai hal ini ketika ia menjabat sebagai Panglima Kostrad. Kami juga dilarang untuk diundang pada pembukaan KTT APEC pada tahun 1994 dan KTT Non Blok pada tahun 1992.”

Presiden Soeharto dan Ibu Tien bersama Jenderal Benny Moerdani beserta istri.

Benny Moerdani yang dianggap oleh tokoh-tokoh Islam sebagai musuh utama tahun 1980-1990an, selain CSIS, kecewa besar terhadap Presiden Soeharto yang mencopotnya sebagai Panglima ABRI dan Panglima Kopkamtib. Pak Harto memindahkan posisi Benny menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ‘sedikit kekuasaannya’ pada Maret 1988. Presiden mengangkat Feisal Tanjung sebagai Panglima ABRI.

Jusuf Wanandi memberi catatan tentang Benny yang ingin terus memegang kekuasaan di negeri ini:

“Selain itu, ada beberapa kendala yang harus diatasi Benny. Salah satunya adalah agama yang dianutnya: memang pencalonan itu bisa terjadi, tetapi sebagai umat Katolik, tidak mungkin ia menjadi presiden. Benny tak akan mengubah kepercayaannya. Benny sangat jelas pendiriannya mengenai keimanannya. Saya ingat, dalam suatu acara makan malam bersama Benny, hadir Harry Tjan, saya, dan sejumlah redaktur senior yang berkawan dekat dengan Benny, seperti Jacob Oetama dari Kompas dan Fikri Jufri dari Tempo. Fikri mungkin sudah terpengaruh oleh anggur merah sambil menangis berkata kepada Benny, ‘Mengapa Pak Benny tidak menjadi muslim? Kami akan memilih Bapak menjadi presiden republik ini.’ Yang lain terdiam mendengar ucapan Fikri. Kami sudah mengenal Benny dengan baik, tetapi dia temperamental dan tidak dapat ditebak. Benny memandang Fikri dan berkata, ‘Memangnya saya semurah itu melepas kepercayaan saya hanya untuk mengejar jabatan? Tidak akan pernah’.”

Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi dan Jusuf Wanandi.

CSIS sebagai think tank Soeharto sejak akhir tahun 1960 sampai 1988, sebagaimana sering diungkap para tokoh Islam, bukanlah ungkapan yang mengada-ada. Jusuf Wanandi dalam bukunya ini mengakuinya. Ia mengatakan terus terang: “Meski demikian, sampai akhir tahun 1980-an kami di CSIS cukup nyaman dalam hubungan kami dengan Soeharto. Kami adalah sebuah think tank yang memberikan masukan kepada presiden. Kami bukan bagian dari pemerintah, tetapi kami mempunyai hubungan khusus yang memberikan kami akses dan perlindungan. Ketika Benny Moerdani menjadi Panglima ABRI, ia menjadi orang terkuat nomor dua di negeri ini. Ia menjadi pelindung kami setelah Ali Moertopo meninggal. Peran saya dan kawan-kawan senior di CSIS antara lain adalah menulis memo kepada Presiden Soeharto, pekerjaan yang saya dan kolega saya telah lakukan sejak tahun 1971.” (halaman 313)

Ketika Benny digeser menjadi Menhankam, di saat yang bersamaan Soeharto menyatakan kepada kabinetnya: “Saya tidak mau ada hubungan apapun lagi dengan CSIS dan saya perintahkan kalian juga demikian.”

Menanggapi pemutusan hubungan Soeharto dengan CSIS (dan beralih ke Habibie dan ICMI) ini Jusuf Wanandi menyatakan: “Bagi saya ini menandakan awal dari berakhirnya Orde Baru. Bukan karena ia mencampakkan kami, melainkan karena Presiden Soeharto tampaknya sudah kehilangan arah.” (lihat halaman 295-296)

CSIS yang merupakan lembaga pemikir yang pro-Barat, mengakui bahwa mereka punya kerja sama dengan RAND Corporation, lembaga think tank berbasis di California, Amerika Serikat, yang dikenal anti Islam militan.

“RAND Corporation sangat membantu CSIS,” terang Jusuf. Meski ia tidak mungkin meniru sepenuhnya RAND, Jusuf menyatakan, “Namun, kekuatan intelektual, proses penelitian dan pengawasan, pendekatan dan kerja sama kolektif dan studi interdisiplin yang diterapkan RAND Corporation sangat mengesankan dan saya ingin menerapkannya di CSIS.”

Jusuf dan kawan-kawannya di CSIS, memainkan partai Golkar untuk menguasai politik di Indonesia. “Satu-satunya cara kami mendukung Golkar, kami tegaskan, adalah kalau kami yang mengelola panitia pemilu Golkar sehingga kami dapat memilih calon yang ditampilkan dalam pemilihan dan tidak mengandalkan kader yang ada yang umumnya lemah. Soeharto setuju. Ali Moertopo memberikan kepada saya untuk melaksanakannya. Ia memberi saya sebuah gedung di sebelah gedung lain yang kelak menjadi kantor CSIS untuk mengelola Badan Pengendalian Pemilu (Bappilu) Golkar. Saya menyeleksi 50 orang dari kelompok aktivis sebagai penghubung Golkar di daerah. Pada Maret 1971, Pak Ali memberi kami modal untuk menerbitkan harian Suara Karya untuk menyebarluaskan pesan-pesan Golkar. Penerbitan perdana terjadi tiga hari kemudian, persis pada hari Supersemar. Tidak tahu bagaimana caranya, dengan Sumiskum sebagai penerbit dan Rahman Tolleng, sebelumnya redaktur Mingguan Mahasiswa di Bandung, sebagai pemimpin redaksi, kami berhasil meluncurkannya.”

Kedekatan Ali Moertopo dengan kelompok Katolik CSIS, karena sejak awal ia tidak suka kepada Islam atau syariat Islam. Pada Sidang MPRS 1968, Ali Moertopo menyarankan kepada Soeharto agar menolak GBHN yang dirumuskan MPRS yang dipimpin oleh Jenderal Nasution dan Subchan. Ali dkk. berhasil melobi Soeharto yang ‘baru mengenal politik’ saat itu.

“Pak,” demikian kata Ali Moertopo, “Bapak tidak bisa menerima usulan Badan Pekerja karena semuanya dibuat oleh Nasution dan oknum ABRI berhaluan kanan. Bapak tidak bisa menerima ini karena dalam konsep-konsep tersebut diselipkan perumusan penerapan syariat Islam.” Ali mengutip contoh pasal mengenai hak asasi manusia yang melarang orang beralih agama. Jika ini dimasukkan ke dalam GBHN, berarti UUD kita berlawanan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang salah satu pasalnya menjamin kebebasan untuk beralih agama.” (lihat halaman 113)

Nuim Hidayat,
Anggota MIUMI dan MUI Depok
Sumber: suaraislam.id

Sisi Lain Prabowo

Prabowo Subianto, Menhankam Pangab Jenderal LB Moerdani, Titiek Soeharto.

Kisah tentang Jokowi sudah banyak kita published, sekarang kita share sisi lain Prabowo Subianto yang tidak pernah terungkap (untold story).

Eng ing eeeng ... Sedikit orang yang tahu bahwa perkawinan Prabowo Subianto dengan Titiek Soeharto di TMII pada tanggal 8 Mei 1983, adalah berkat jasa Jenderal LB Moerdani (LBM). Prabowo, yang pada tahun 1982-1985 berpangkat Mayor adalah staf khusus Menhankam/Pangab LB Moerdani. Moerdani sudah lama mengamati Prabowo. Sejak lulus Akmil berpangkat Letda, Moerdani serius mencermati dan menilai perilaku, karakter dan kinerja Prabowo. Kesimpulannya: Luar Biasa.

Disamping memiliki kejeniusan (IQ 152), Prabowo sangat berani, patriotik, dan sangat cinta tanah air. Dalam cerita-cerita Jawa, disebut sebagai Senopati Wirang. Saat itu, Menhankam/Pangab LB Moerdani tahu persis bahwa Prabowo sudah dijodohkan dengan putri seorang jenderal yang juga seorang dokter, namun Moerdani diam-diam tidak setuju.

Pada tahun 1982-1985 itu, LB Moerdani adalah tokoh yang sangat dipercayai oleh Presiden Soeharto. Saran-sarannya didengar dan sering diterima oleh Pak Harto. Besarnya Kepercayaan Soeharto kepada Moerdani adalah karena dia selalu menunjukkan loyalitasnya terhadap Soeharto. Jadi LBM adalah pengaman bagi kekuasaan Soeharto dan Orba.

LB Moerdani kebetulan adalah penganut Katolik, agama yang sama dengan Ibu Tien saat itu. Sedangkan Pak Harto adalah penganut Islam Abangan, lebih ke Kejawen (Bhirawa). Moerdani melobi Ibu Tien agar setuju mengambil Mayor Prabowo menjadi menantu, dan menjodohkannya dengan Titiek (Siti Hediati Harijadi) Soeharto. Bu Tien akhirnya setuju dan Pak Harto pun menyetujuinya. Mereka (Pak Harto dan Bu Tien) tidak tahu bahwa Prabowo sebenarnya sudah bertunangan. Akhirnya tunangan dibatalkan, dan Prabowo menikahi Titiek.

Semula LB Moerdani berharap Prabowo akan menjadi mata dan telinganya di Cendana. Menjadi tangan kanan Moerdani dalam menggapai cita-citanya. LB Moerdani tidak menyangka Mayor Prabowo setelah jadi menantu Soeharto ternyata malah mengkhianati Moerdani, karena Prabowo lebih berpihak kepada Pak Harto dan keluarga Cendana.

Siti Hediati Harijadi (Titiek) dan Letjen Prabowo Subianto.

Moerdani salah menganalisa dan menilai Prabowo sebagai penganut Islam Abangan, karena berayahkan sosialis sekuler, ibu dan saudara-saudaranya banyak yang Kristen atau non muslim. Moerdani merasa tidak berisiko ketika dia memaparkan rencananya selaku Menhankam/Pangab untuk menghancurkan Islam di Indonesia secara sistematis. Termasuk rencana Moerdani untuk merekayasa stigma negatip pada umat Islam Indonesia sebagai “ancaman” terhadap NKRI dan kekuasaan Soeharto.

Contohnya adalah ketika ABRI membantai ratusan umat Islam pada peristiwa Tanjung Priok. Moerdani melakukan pengkondisian agar Islam menjadi "musuh" Negara! Sehingga Islam sama dengan "musuh" Negara!

Moerdani memaparkan bagaimana caranya ABRI menciptakan “terorisme Islam”, “pembangkangan Islam”, atau “Islamophobia” dan seterusnya. Lalu menumpasnya secara keji. Moerdani menapaki karier di ABRI dengan cara menciptakan Islam sebagai “musuh” Negara dan kemudian ditumpasnya. Penghargaan dan pujian Soeharto didapatkannya karena prestasinya itu.

Ketika Prabowo tahu rencana besar dan rekayasa-rekayasa yang dilakukan Moerdani dalam rangka membenturkan Islam dengan Pak Harto, dia lalu membocorkannya. Prabowo melaporkan rencana keji Moerdani terhadap umat Islam Indonesia kepada Soeharto, mertuanya. Pak Harto kaget, marah dan menyesalkan.

Sebelumnya, Pak Harto sudah lama mendengar adanya rekayasa petinggi ABRI terhadap sejumlah peristiwa terkait “makar” kelompok Islam, tapi Pak Harto abaikan. Ia nilai itu hanyalah ekses rivalitas di internal ABRI. Namun kali ini informasi itu datang dari Prabowo, menantunya sendiri.

Prabowo menilai Moerdani punya agenda lebih besar dengan merekayasa benturan antara umat Islam dengan Soeharto karena Moerdani ingin menjadi Presiden. Cita-cita Moerdani menjadi Presiden setelah Pak Harto lengser sangat besar, namun hanya bisa terwujud jika Islam dan Pak Harto bermusuhan.

Karena jika hubungan umat Islam dan Pak Harto baik dan normal, maka akan sulit bagi Moerdani yang beragama Katolik menjadi wapres pada tahun 1988. Pak Harto pasti lebih memperhatikan aspirasi umat Islam saat penetapan wapresnya pada 1988. Oleh sebab itu hubungan Soeharto dengan Islam harus dirusak. Selanjutnya, Moerdani berharap, setelah menjabat wapres pada 1988, kemungkinan besar Pak Harto akan mundur pada 1993. Saat itulah otomatis Moerdani akan menjadi RI-1.

Rencana keji Moerdani terhadap umat Islam Indonesia ini dinilai Prabowo sangat membahayakan posisi Pak Harto. Karena Islam adalah agama mayoritas di Republik Indonesia. Akan lebih kecil risikonya bagi Soeharto bila membina hubungan baik dengan umat Islam yang mayoritas daripada menjadikan Islam sebagai musuh negara.

Mbak Titiek dan Pak Harto (kiri), Jenderal LB Moerdani (kanan).

Setelah mendapat laporan dari Prabowo mengenai rencana keji ABRI yang diotaki Menhankam/Pangab LB Moerdani, Soeharto tidak langsung bertindak. Dia mengamati secara diam-diam.

Pak Harto diam-diam mencegah rencana keji LB Moerdani dengan menempatkan dan mempromosikan sejumlah perwira tinggi ABRI yang kuat keislamannya. Selain mempromosikan perwira-perwira ABRI yang Islam, Pak Harto juga mempromosikan perwira-perwira dari kesatuan lain yang tidak berhubungan dengan jaringan Moerdani. Akibatnya Menhankam/Pangab Moerdani tidak lagi bisa bergerak bebas karena dikelilingi oleh jenderal-jenderal Islam (TNI Hijau). Dia akhirnya terjepit, tak bisa berkutik.

Puncak kekesalan Moerdani terjadi ketika Pak Harto mencopot LB Moerdani dari jabatan Panglima ABRI pada tahun 1988 dan menunjuk Jenderal Try Soetrisno menjadi penggantinya. Try Soetrisno tidak berasal dari Akmil tapi dari Atekad (Akademi Teknik Angkatan Darat). Bukan pula perwira intelijen, sehingga tidak ada sentuhan dari Moerdani sama sekali.

Moerdani yang marah dan kecewa terhadap Soeharto kemudian merencanakan balas dendam besar-besaran dengan rencana untuk menjatuhkan Soeharto. Sebelum itu, pada tahun 1984, Moerdani berhasil mengompori umat Islam agar marah kepada Soeharto dengan cara mendorong Soeharto agar menerapkan kewajiban Azas Tunggal kepada seluruh organisasi politik maupun ormas.

Seluruh ormas dan partai di Indonesia harus mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya azas. Tidak boleh ada azas Islam atau azas-azas yang lain. Semua harus berazas Pancasila. Tidak boleh ada yang lain!

Munculnya reaksi keras umat Islam terhadap penerapan Azas Tunggal Pancasila memang diharapkan sekali oleh Moerdani. Bahkan Moerdani berupaya mengkondisikan agar umat Islam mau berontak. Jaringan intelijen Moerdani disusupkan ke ormas-ormas Islam dan ditugaskan untuk mengipas-ngipasi tokoh-tokoh Islam agar memberontak terhadap Soeharto. Tujuannya agar Soeharto marah kepada umat Islam dan Islam dinilai sebagai ancaman terhadap Negara dan Soeharto, dengan demikian ABRI lalu diperintahkan untuk membantai “musuh” Negara tersebut.

Rencana Benny Moerdani itu kandas, bahkan gagal total, karena ormas-ormas Islam juga didekati orang-orang Soeharto dan diberi pengertian perihal kondisi sebenarnya. Moerdani kemudian tahu bahwa penyebab kegagalan rencana besarnya men-stigmatisasi Islam sebagai “musuh” Negara dikarenakan laporan Prabowo.

Prabowo sempat “dibuang” oleh Moerdani dengan memutasikannya menjadi Kasdim (Kepala Staf Kodim), namun beberapa waktu kemudian oleh Kasad Jenderal Rudini, Prabowo akhirnya dipulihkan. Sejak itu, dalam otak Moerdani hanya ada 2 musuh besar yang harus dihancurkan yakni Prabowo Subianto dan Soeharto.

Jenderal LB Moerdani (kiri). Kenangan saat wisuda Mbak Titiek dan Mas Bowo (kanan).

Moerdani menyusun rencana strategis
Karena puluhan tahun menjadi “dewa” di kalangan ABRI dan di lingkungan intelijen, antek-antek Moerdani masih banyak tersebar. Dua orang yang menonjol adalah Luhut Panjaitan dan AM Hendropriyono. Meski LB Moerdani sudah tidak jadi Panglima ABRI dan Menhankam, namun dia masih bisa memerintahkan Hendropriyono untuk mem-back up PDI Megawati atau yang sekarang populer sebagai PDI Perjuangan alias PDI-P.

Saat itu Megawati adalah simbol perlawanan terhadap Presiden Soeharto, khususnya melalui PDI. Kongres PDI terpecah menghasilkan PDI kembar. Keberadaan PDI kembar, yang satu diketuai Soerjadi dan satu lagi dipimpin Megawati, bisa terjadi karena ada dukungan jenderal-jenderal yang pro-Moerdani.

Keberhasilan Prabowo meyakinkan Pak Harto dan Ibu Tien terhadap bahaya besar yang sedang direncanakan Moerdani, menyebabkan Pak Harto dapat menerima dan mempercayai Prabowo sepenuhnya, termasuk saran Prabowo agar Pak Harto membina hubungan lebih mesra lagi dengan umat Islam.

Penerapan Azas Tunggal Pancasila yang menimbulkan reaksi keras umat Islam, akhirnya tidak meletus menjadi bencana nasional karena perubahan sikap Pak Harto ini. Pak Harto mulai mendekati Islam. Akhirnya Ibu Tien pun memeluk agama Islam dan menjadi mualaf, disusul kemudian dengan Pak Harto sekeluarga menunaikan Ibadah Haji di Mekah. Pak Harto akhirnya berhasil membangun hubungan yang harmonis dengan umat Islam. Suatu hubungan baik yang belum pernah terjalin selama 24 tahun Soeharto berkuasa.

Tahun 1990 merupakan tahun kemerdekaan umat Islam Indonesia setelah “dijajah” dan “ditindas” selama 24 tahun oleh Orde Baru, Soeharto. Puncaknya, pada tanggal 7 Desember 1990, organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) didirikan di Universitas Brawijaya, Malang. Dan dari hasil Pemilu tahun 1993, menteri-menteri kabinet dan petinggi-petinggi ABRI mulai dijabat para tokoh dan perwira Muslim.

Namun Benny Moerdani dan kelompoknya masih terus mencari jalan bagaimana menghancurkan Soeharto dan Prabowo. Akhirnya ditemukan cara, yakni penculikan! Maka terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah warga pada tahun 1997 menjelang Pemilu dan kemudian diikuti dengan penculikan dan pembunuhan setelah Sidang Umum MPR 1998.

Tragedi reformasi Mei 1998, yang selalu dikenang karena terjadinya penculikan dan pembunuhan beberapa aktivis dan mahasiswa.

Saat terjadi penculikan dan pembunuhan menjelang Pemilu 1997, sama sekali belum ada tuduhan kepada Kopassus sebagai terduga pelakunya. Namun ketika Tim Mawar melakukan penculikan aktivis pada tanggal 2-4 Februari 1998 dan 12-13 Maret 1998 terjadi kebocoran operasi.

Kebocoran informasi mengenai operasi Tim Mawar dalam rangka pengamanan Sidang Umum MPR terjadi karena ada 1 target, yakni Andi Arief, belum bisa diringkus. Andi Arief sempat kabur, dicari kemana-mana, akhirnya ditemukan di persembunyiannya di Lampung, Pulau Sumatera. Lalu dibawa ke Jakarta lewat jalur darat via Bakauheni.

Saat Tim Mawar menaiki kapal feri di Bakauheni, petugas polisi menghentikan Tim Mawar yang membawa Andi Arief dalam keadaan mata tertutup kain. Meski Tim Mawar kemudian diizinkan masuk feri setelah menunjukkan kartu pengenal Kopassus, kejadian ini tetap dilaporkan polisi ke Den Pom Lampung.

Komandan Den Pom Lampung meneruskan info ini ke Dan Puspom TNI di Jakarta. Saat itulah info bocor, lalu ditunggangilah kasus ini oleh oknum-oknum TNI binaan Moerdani. Peristiwa penangkapan Andi Arief di Lampung yang kemudian dibawa ke Jakarta pada tgl 28 Maret 1998 ini akhirnya ditunggangi dengan terjadinya kasus penculikan lain.

Penculikan lain atau susulan terjadi pada tanggal 30 Maret 1998 dengan korban Petrus Bima Anugrah, yang dilakukan oleh tim lain yang bukan Tim Mawar. Sebelumnya tim lain juga sudah menunggangi penculikan Herman Hendrawan pada tanggal 12 Maret 1998. Para korban ini hilang atau mati dibunuh.

Korban penculikan dari tim lain semuanya mati dibunuh, mayoritas non-Muslim, agar menimbulkan kesan bahwa penculikan dan pembunuhan itu dilakukan oleh Kopassus pimpinan Prabowo, jenderal pembela umat Islam Indonesia.

Fitnah terhadap Prabowo dan Kopassus melalui penculikan dan pembunuhan warga dan aktifis adalah untuk tujuan akhir melemahkan Soeharto. Kenapa? Karena untuk menghancurkan Soeharto harus dihancurkan terlebih dahulu penopang utama kekuasaan Soeharto yakni TNI. Dan kekuatan inti TNI berada di Kopassus sebagai kesatuan elit yang paling dibanggakan oleh TNI.

Moerdani cs hancurkan Soeharto dengan cara hancurkan TNI
Pemilihan target korban yang umumnya non-Muslim atau Katolik dimaksudkan untuk “menghilangkan jejak pelaku” sekaligus memancing perhatian Dunia. Seolah-olah di Indonesia sedang berkuasa rezim Soeharto yang anti Katolik dan anti Kristen. Media-media yang dimiliki umat Katolik dan Kristen pun bersuara sangat keras.

Akibatnya, Prabowo, Kopassus, TNI, dan Soeharto babak belur dihajar dan difitnah oleh Moerdani cs melalui penunggangan operasi Tim Mawar ini. Namun Pak Harto masih tetap bertahan. Sampai akhirnya terjadi peristiwa kerusuhan Mei 1998, yang diawali dengan penembakan terhadap Mahasiswa Trisakti. Peristiwa Trisakti ini, jelas ditunggangi oleh kelompok Benny Moerdani dengan memfitnah Polres Jakarta Barat, Brimob dan Kopassus sebagai pelakunya.

Sementara itu, krisis Moneter yang sedang terjadi saat itu, diperburuk dengan perampokan fasilitas dana BLBI oleh para bankir China melalui rekayasa kredit dan tagihan pihak ketiga yang macet dll. Sampai hari ini, Negara kita masih terbebani utang BLBI sebesar lebih dari Rp 600 triliun, dan baru akan lunas dibayar melalui APBN hingga tahun 2032 yang akan datang.

Krisis moneter, rekayasa opini, fitnah, dan kerusuhan Mei 1998 menjadi penyebab utama kejatuhan Soeharto pada tanggal 20 Mei 1998. Pada saat terjadinya kerusuhan Mei 1998, kembali TNI, Kopassus dan Prabowo dijadikan kambing hitam oleh kelompok Moerdani cs yang berkolaborasi dengan konspirasi global (KG).

Situasi kacau dan tak terkendali tersebut dimanfaatkan para perusuh yang patut diduga merupakan kesatuan dari loyalis Moerdani cs untuk membakar kota dan mengeruhkan situasi. Kehadiran sekelompok orang tidak dikenal yang membuat rusuh dan terkordinir inilah yang dibaca Prabowo sebagai faktor dominan yang membahayakan negara.

Paska kerusuhan, dikembangkan opini sampai ke seluruh dunia, seolah-olah telah terjadi pemerkosaan terhadap wanita-wanita China. Tuduhan itu tidak terbukti sama sekali. Secara teori pun mustahil ada orang yang sempat dan masih berhasrat melakukan pemerkosaan di tengah-tengah kerusuhan. Bahkan katanya dalam melampiaskan nafsu bejat itu mereka sambil meneriakkan takbir. Sungguh fitnah keji yang tak masuk akal!

Tuduhan itu memang ditargetkan untuk mengebiri TNI, menjatuhkan Soeharto dan menghancurkan Prabowo. Fitnah itu sukses besar. Soeharto pun termakan fitnah tersebut. Laporan beberapa jenderal yang langsung kepada Pak Harto menghasilkan pengusiran Prabowo oleh keluarga Cendana karena dianggap sebagai pengkhianat. Prabowo tidak diberi kesempatan menjelaskan fakta sebenarnya kepada Soeharto. Operasi intelijen, penyesatan fakta dan informasi Moerdani cs, terbukti sukses. Operasi itu sangat rapi, cermat dan dibantu oleh media-media kolaborator Moerdani seperti harian Kompas Grup dll. Prabowo dicap pengkhianat Soeharto.

Peran KG (konspirasi global) sangat dominan. Sejak Pak Harto dan Ibu Tien menjadi mualaf dan mesra dengan umat Islam, Soeharto tidak lagi jadi “hadiah terbesar” bagi Amerika Serikat. Kebangkitan Islam Indonesia di era 1990-an dinilai menjadi ancaman serius oleh AS, Barat seumumnya, Australia dan juga Singapura.

Sejalan dengan teori pasca perang dingin, tulisan Samuel P. Huntington dalam “The Clash of Civilization” (benturan peradaban) terus-menerus dikembangkan oleh negara-negara Barat terutama AS. Melalui opini di segala lini, Islam dikembangkan sebagai musuh baru bagi dunia Barat pasca kejatuhan Komunis Uni Soviet dan Eropa Timur. Islam di negeri ini juga dinilai sebagai bagian dari ancaman internasional itu.

Upaya penjatuhan Soeharto yang sedang mendorong kebangkitan kembali Islam di Indonesia setelah 24 tahun “dijajah” bangsa sendiri, telah dijadikan agenda utama oleh KG. Penjatuhan Soeharto itu sekaligus digunakan pula untuk sarana melakukan imperialisme baru atas Indonesia melalui LOI antara IMF dan RI yang telah terbukti menghancurkan kedaulatan NKRI.

Plus dengan menerapkan demokrasi liberal yang sejatinya tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila, menyebabkan para kapitalis dengan amat mudah menjadi penguasa-penguasa baru Indonesia. Dan senjatanya hanya satu, yakni money (uang). Inilah cikal-bakal meruyaknya money politics di negeri ini.

Era 1998-2004, Indonesia mengalami gonjang-ganjing tanpa henti. Gangguan keamanan dan kerusuhan terjadi dimana-mana. Ekonomi morat-marit dan pers menjadi sangat liberal tak terkendali. Dan akhirnya, Pers menjadi penguasa baru yang dominan. Pers, baik media cetak maupun elektronik, membentuk opini, mengarahkan persepsi rakyat sesuka hati dan sesuai agenda kapitalis liberal. Selera hedonis menurut masing-masing individu menjadi sangat marak. Bahkan negeri ini menjadi negeri yang paling liberal di atas panggung dunia.

Pers telah menjelma menjadi The First State. Opini pers mampu mengendalikan kebijakan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Trial by the press menjadi tontonan sehari-hari. Suara pers menjadi suara kebenaran, seolah-olah menjadi wakil suara Tuhan di negara demokrasi.

Pencopotan Prabowo selaku Pangkostrad juga disebabkan penyesatan informasi dan opini. Bermula dari laporan ke Panglima TNI tentang adanya pasukan liar. Pangkostrad Prabowo mengantisipasi gerakan pasukan liar tersebut dengan mengerahkan pasukan Kostrad dalam rangka pengamanan. Tapi gerakan Prabowo ini malah jadi sasaran tembak kesalahan. Lagi-lagi Prabowo dijadikan kambing hitam.

Apalagi ketika hasil penyisiran gedung-gedung di sekitar Istana (Ring 1), ternyata ditemukan sejumlah besar senjata dan amunisi, termasuk di Gedung Humpus (Gambir), milik Tommy Soeharto. Kontan Prabowo dituduh sebagai penimbun senjata dan amunisi dalam jumlah besar yang ditemukan di lantai 3 Gedung Humpus, milik adik iparnya tersebut. Sekali lagi, Prabowo telah dengan empuk difitnah.

Usaha Prabowo menjelaskan bahwa dirinya mustahil melakukan kudeta atau menggulingkan kekuasaan tidak diterima Presiden Habibie. Opini yang begitu kuat menyudutkan Prabowo adalah hasil misinformation (penyesatan) dan deception (pengelabuan) oleh kelompok Moerdani cs.

Begitu kuatnya rekayasa opini dan fitnah yang dilancarkan kepada Prabowo, sehingga Habibie, petinggi-petinggi TNI dan publik lupa pada satu hal. Mereka lupa satu hal yang sudah menjadi sifat dan karakter dasar Prabowo yang sudah sejak muda belia menjadi ciri khas atau trade mark-nya, yakni bahwa Prabowo Subianto memiliki patriotisme yang luar biasa!

Kenangan manis ketika Mbak Titiek dan Mas Bowo masih utuh rumah tangganya.

Dalam suatu kesempatan, kami (TrioMacan) pernah ditegur keras oleh Mayjen Haryadi Darmawan, mantan Ketua ILUNI (Ikatan Alumni UI). “Saya jamin dengan jiwa raga saya tentang patriotisme Prabowo !!! Orang seperti Prabowo tidak akan mungkin melakukan tindakan sekecil apapun yang dapat membahayakan negara!” Itu pesan Haryadi pada kami.

Jadi kesimpulan kami, tokoh seperti Prabowo-lah yang dibutuhkan bangsa ini. Tokoh yang sepanjang hidupnya hanya memikirkan nasib bangsa dan negaranya. Untuk itu ia telah mengorbankan pangkat dan jabatannya, harga dirinya, dan bahkan telah mengorbankan rumah tangganya.

Tokoh seperti Prabowo-lah yang dibutuhkan rakyat Indonesia saat ini. Tokoh yang akan jadikan Indonesia kembali menjadi “Macan Asia”. Bukan sekedar kuli dan jongos dari bangsa asing!

MERDEKA !!!

Sumber:
Trio Macan
http://linkis.com/chirpstory.com/li/UUt36

Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (6)

Pada tanggal 30 Juni 1998, dalam suatu pertemuan dengan pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Habibie bercerita bagaimana Prabowo telah mengancamnya. Menurut anggota DDII, Hartono Mardjono, Habibie mengatakan telah mendapat laporan dari asisten militernya, Sintong Panjaitan bahwa kediaman Habibie telah dikepung oleh pasukan-pasukan Kostrad dan Kopassus. Sintong, kata presiden telah menyelamatkan keluarga presiden dengan menerbangkan mereka ke Istana. Kata Hartono Mardjono, pada saat itu juga ia membantah cerita Habibie. Katanya, tak mungkin Prabowo mengancam Habibie, sebab, pada hari menjelang mundurnya Soeharto, Prabowo mendesak semua orang yang dikenalnya supaya mendukung Habibie. Tetapi pendapatnya itu, kata Hartono, “dilewatkan begitu saja oleh Habibie.”

Habibie mengisahkan cerita yang sama kepada Sunday Times London. “Rumah saya dikepung oleh dua kelompok pasukan,” katanya dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada tanggal 8 November 1998. “Satu kelompok adalah pasukan biasa, yang bertanggung jawab kepada Wiranto, yang memerintahkan diadakannya lingkaran penjagaan untuk melindungi saya, dan kelompok yang satu lagi adalah pasukan Kostrad, yang bertanggung jawab kepada Prabowo.” Pada tanggal 15 Februari 1999, Habibie mengatakan di depan suatu pertemuan wartawan-wartawan Asia dan Jerman di Jakarta. “Pasukan-pasukan di bawah komando seseorang yang namanya tidak akan saya sembunyikan, Jenderal Prabowo, dipusatkan di berbagai tempat, termasuk tempat saya.” Pada waktu itu, katanya Wiranto telah melaporkan situasi kepadanya dan telah melindunginya.

Masalah utama dari semua versi cerita Habibie tersebut ialah bahwa sebenarnya, pasukan-pasukan yang mengawal rumahnya adalah atas perintah Wiranto, bukan Prabowo. Pada briefing komando tanggal 14 Mei, panglima ABRI itu, telah mengarahkan Kopassus mengawal rumah-rumah presiden dan wakil presiden. Perintah-perintah ini diperkuat secara tertulis pada tanggal 17 Mei kepada komandan-komandan senior, termasuk Sjafrie, Pangdam Jaya pada waktu itu.

Dalam kesaksiannya di depan DPR pada tanggal 23 Februari 1999, Wiranto dengan terus terang mengatakan: “Tidak ada percobaan kudeta.” Ketika minta tanggapan Habibie terhadap pernyataan-pernyataan Prabowo, asistennya, Dewi Fortuna Anwar menjawab untuk Habibie, “bahwa, Pak Habibie tidak perlu membuat bantahan langsung terhadap tuntutan-tuntutan Prabowo.” Dewi Fortuna Anwar menganjurkan agar saya bicara kepada beberapa orang, termasuk Sintong Panjaitan, yang kesemuanya hadir di istana pada tanggal 22 Mei.

Prabowo yakin ia bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan di bulan Mei itu. Tetapi yang penting baginya ia tidak melakukannya. “Keputusan memecat saya adalah sah,” katanya. “Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada republik.”

Letjen Prabowo Subianto dengan salah seorang karibnya, Mayjen Muchdi Purwoprandjono.

Penculikan-penculikan
ABRI selalu menganggap bahwa Prabowo telah menyalahtafsirkan perintah mengenai penculikan para aktivis di bulan-bulan awal reformasi tahun 1998. Di depan DKP (Dewan Kehormatan Perwira), Prabowo mengakui “kesalahannya”, tetapi sekarang ia juga bersikeras bahwa ia mengikuti perintah-perintah yang juga diketahui rekan-rekannya. Namun atasan-atasan Prabowo, mantan Pangab Feisal Tanjung dan penggantinya Wiranto, terus-menerus menyangkal bahwa perintah itu berasal dari mereka atau dari panglima tertinggi, Soeharto.

Berkata Prabowo, bahwa ia tidak pernah diberitahu secara langsung keputusan DKP. “Saya mendengarnya lewat radio,” katanya. “Orang-orang ini tidak punya nyali menghadapi saya.” Ia masih tetap keberatan. “Saya ingin mengatakan begini,” kata Prabowo tegas. “Semua yang saya lakukan, saya melakukannya atas sepengetahuan atasan-atasan saya, dengan persetujuan mereka dan berdasarkan perintah mereka. Mungkin saja tidak semua perintah itu menurut garis rantai komando, sebab atasan-atasan saya suka bekerja melompat melalui beberapa tingkat. Tetapi saya mengatakan ini tanpa ragu-ragu.”

Tujuan operasi itu, katanya, adalah untuk menghentikan pengeboman. “Kami ingin mencegah kampanye teror,” katanya. Sebagian besar yang ditahan, katanya, sudah ada namanya dalam daftar orang-orang yang dicari polisi (DPO). Tetapi, katanya “melihat ke belakang, saya memang berlaku kurang hati-hati.” Ia tidak pernah mengunjungi sel-sel para aktivis yang diculik itu, dan percaya saja pada laporan-laporan dari orang-orang yang ditugaskan untuk operasi itu. Namun dikatakannya, ia tidak pernah memerintahkan penyiksaan.

Mahasiswa dan massa rakyat yang turun ke jalan-jalan sepanjang bulan Mei 1998, nampak sangat akrab dengan para anggota militer (ABRI).

Aktivis Pius Lustrilanang mengatakan, bahwa ketika berada dalam kurungan, dua orang tahanan lain mengatakan kepadanya bahwa mereka memang berencana memasang bom. Anggota PRD, Feisol Reza, salah seorang yang diculik, membantah keterlibatan partainya. “Isu bom itu dibuat-buat oleh militer,” katanya. “Kami hanya korban.” Akan tetapi, Pius Lustrilanang mengemukakan bahwa tujuan penculikan bukan hanya pencegahan bom. Menurutnya, ia dan yang lain-lain ditahan untuk mencegah demonstrasi-demonstrasi yang dikhawatirkan dapat melumpuhkan sidang MPR pada bulan Maret 1998.

Prabowo mengatakan, bahwa operasi itu adalah operasi tunggal. “Saya punya kecurigaan,” katanya, “tetapi pada akhirnya itu tetap tanggung jawab saya.” Menurut Kontras, setidak-tidaknya masih ada 12 orang aktivis yang hilang. Kata Pius Lustrilanang, setidak-tidaknya ada tiga orang yang ditahan bersamanya. Prabowo menunjukkan keterkejutannya atas pengungkapan itu dan mengatakan ia tidak tahu mengenai nasib mereka yang masih hilang. Dan hingga kini, ia tetap tidak mau membukakan identitas sumber perintah yang diterimanya.

(Bersambung)

Sumber:
Majalah Asiaweek, No. 8/Vol. 26, 3 Maret 2000

Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (5)

Prabowo: "Saya dekat kepada Habibie."

Sekarang Habibie sudah menjadi Presiden. Pukul 16.00 (4 sore) tanggal 21 Mei, Prabowo menjumpai sahabatnya itu untuk menyampaikan ucapan selamat. “Ia mencium kedua belah pipi saya,” kata Prabowo, yang minta diberi kesempatan bertemu pada malam harinya.

Larut malam, Prabowo tiba di kediaman Habibie, ditemani oleh komandan Kopassus, Muchdi. Oleh karena Wiranto mungkin akan tetap menjadi Menhan, Prabowo menganjurkan agar Kasad Subagyo dijadikan Panglima ABRI guna mencegah agar tak terlalu banyak kekuasaan di satu tangan. Langkah itu juga akan membuat Prabowo menjadi calon terbaik menggantikan Subagyo. “Ya, saya mencoba mempengaruhi Habibie,” kata Prabowo mengakui. “Saya dekat kepadanya!” Kapan pun, kata Prabowo, ia tidak pernah mengancam presiden yang baru itu. Setelah itu ia kembali ke Makostrad.

Keesokan harinya, 22 Mei, setelah shalat Jumat, telepon Prabowo berdering. Mabes Angkatan Darat meminta bendera Kostrad. Prabowo mengenang, “Mereka minta bendera saya. Itu berarti mereka mau mengganti saya.” Ia bergegas kembali ke Makostrad. “Saya ingat Habibie pernah mengatakan: ‘Prabowo, bilamana saja Anda dalam keraguan, datanglah kepada saya kapan saja dan jangan pikirkan soal protokol.’ Saya telah mengenal orang ini selama bertahun-tahun. Saya merasa, baiklah, saya akan mencari Habibie. Ia ada di Istana. Jadi, saya pergi ke sana.”

"Mereka minta bendera saya. Itu berarti mereka mau mengganti saya," kata Prabowo.

Ia tiba siang menjelang sore, dengan sebuah iring-iringan terdiri dari tiga mobil Land Rover yang mengangkut staf dan pengawal. “Kami masuk,” kata Prabowo. “Keadaannya sangat tegang. Pengawal kepresidenan menengok kepada saya dengan wajah-wajah aneh. Saya kira waktu itu saya dilaporkan mau menyerang atau apa. Saya menjumpai perwira ajudan dan mengatakan: ‘Saya perlu bertemu dengan Pak Habibie. Saya hanya perlu 10 menit.’ Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Ini sangat penting buat saya.”

Sebelum memasuki kantor Habibie, kata Prabowo, ia melepaskan pistolnya; “Sebab ini adalah prosedur. Bilamana datang menjumpai perwira senior, kita harus melepas semua senjata. Saya tidak dilucuti!” Kemudian ia melangkah masuk ke kantor presiden. “Ia mencium kedua belah pipi saya,” kata Prabowo. “Saya katakan: Pak, apa Bapak tahu bahwa saya akan diganti hari ini? Ya ... ya ... ya ..., katanya. Mertuamu minta pada saya untuk menggantimu. Itu yang terbaik. Kalau mau berhenti dari Angkatan Darat, saya akan mengangkatmu sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat. Itulah yang dikatakannya,” kata Prabowo, ia terpaku. “Ya Tuhanku, apa ini?”

Ia mengenang pikirannya waktu itu. “Dalam pikiran saya, Habibie pada waktu itu masih suka pada saya, tetapi rupanya ia sedang dikelabui orang. Saya pergi ke Subagyo, ketika saya masuk, saya berpapasan dengan beberapa jenderal pendukung saya. Pesan mereka: Ayo, kita bikin konfrontasi. Kata saya: Tenang saja. Saya berjumpa dengan Muchdi di sana. Kata kami: Kami rela minggir, tetapi berilah sedikit waktu, supaya pertukaran komando ini kelihatan sebagai sesuatu yang normal. Saya kira Subagyo kemudian pergi menjumpai Wiranto. Dan Wiranto berkata: Tidak, harus hari ini!”

Panglima ABRI, Jenderal Wiranto dan Letnan Jenderal Prabowo Subianto.

Sang ‘Mastermind’
Sudah dihalau oleh para iparnya, dicampakkan oleh sekutunya dan dipecat oleh rivalnya, namun yang terburuk belum menimpa Prabowo. Dalam bulan-bulan berikutnya, perwira-perwira yang dianggap dekat dengan dia, kemudian dipindahkan atau dicopot dari tugas aktif. Pada tanggal 25 Juni, Wiranto melepaskan Sjafrie dari jabatannya sebagai Pangdam Jaya, yang merupakan awal dari pergantian yang mencakup luas. Berdasarkan temuan dari DKP (Dewan Kehormatan Perwira), komandan Kopassus Muchdi dan seorang kolonel dibebastugaskan.

Tambahan pula desas-desus yang tak kunjung bisa dihentikan bahwa Prabowo dan sekutu-sekutunya telah memicu kerusahan-kerusuhan pada bulan Mei. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli, Habibie membentuk TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) yang beranggotakan 18 orang untuk menemukan “otak perencana” (mastermind) di belakang kerusuhan-kerusuhan di enam kota besar, termasuk Jakarta. Dan setelah tiga bulan bekerja, TGPF menyimpulkan bahwa penculikan-penculikan, krisis ekonomi, sidang MPR, demonstrasi-demonstrasi dan penembakan di Trisakti semuanya bertalian erat satu sama lain dengan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi.

Yang pertama dari sembilan rekomendasinya adalah agar pemerintah menyelidiki pertemuan tanggal 14 Mei di Makostrad, “untuk mengetahui peranan Letjen Prabowo dan pihak-pihak lain dalam proses yang menuju terjadinya kerusuhan.” Laporan itu tidak menyebut Prabowo sebagai dalang kerusuhan dalam ringkasan yang diumumkan kepada media. Tetapi laporan itu mengacu kepadanya, yakni mengacu kepada pertemuan 14 Mei dan penculikan-penculikan, sejumlah 11 kali acuan. Itu lebih banyak daripada kepada Sjafrie, yang mendapat 4 acuan, atau Wiranto yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Menhan dan Panglima ABRI. Nama Wiranto hanya disebut satu kali dalam konteks turut menandatangani dekrit dan melahirkan TGPF.

Reuni para jenderal: Prabowo, Subagyo, Agum Gumelar, Hendro Priyono, dan Sintong Panjaitan.

Prabowo mengecam insinuasi-insinuasi laporan itu. “Apa motivasi yang mendorong kami untuk menghasut kerusuhan-kerusuhan?” tanyanya. “Kepentingan kami adalah pemerintah selamat. Saya adalah bagian dari rezim Soeharto. Andaikata Pak Harto terus memerintah tiga tahun lagi, mungkin saya menjadi jenderal bintang empat. Mengapa saya harus membakar ibukota? Itu bertentangan dengan kepentingan pribadi saya, apalagi prinsip-prinsip saya.” Ia menyalahkan logika laporan itu. “Bagaimana saya bisa mengadakan pertemuan pada tanggal 14?” katanya. “Kerusuhan-kerusuhan dimulai pada tanggal 13. Dan mereka yang menemui saya itu adalah orang-orang yang disebut sebagai lawan-lawan Orde Baru.”

Ia membantah kesan bahwa ia anti-Cina. Dikatakannya, bahwa seperti halnya banyak orang Indonesia, ia berpendapat bahwa tidaklah sehat bila suatu minoritas menguasai sebagian besar ekonomi. “Para usahawan Cina mengira saya ingin menggusur mereka. Padahal model saya adalah New Economic Policy-nya Malaysia.” Bukankah itu berarti bahwa ia tidak akan mengobarkan kerusuhan untuk memberikan pelajaran kepada etnis Cina? “Katakanlah bahwa Anda tidak percaya bahwa saya punya rasa kemanusiaan,” katanya membantah. “Kalau kami memusnahkan orang Cina, ekonomi kami pun akan turut musnah. Sama saja dengan bunuh diri sendiri …. Kalaulah saya yang mengobarkan kerusuhan-kerusuhan tersebut, mengapa saya tidak dituntut? Beban pembuktian kan ada di pihak penuduh?!”

Kalaulah saya yang mengobarkan kerusuhan-kerusuhan tersebut, mengapa saya tidak dituntut? (Prabowo Subianto)

Untuk mencari bukti itu, koresponden Asiaweek di Jakarta, Jose Manuel Tessoro, kembali ke hasil kerja TGPF. Ia menelaah copy laporan lengkap yang terdiri dari enam jilid, karena hanya jilid satu, yang merupakan ringkasan eksekutif yang diberikan kepada pers. Empat dari kelima jilid selebihnya berisikan laporan korban dan kerusakan, keterangan-keterangan saksi mata mengenai kerusuhan dan perkosaan, serta usaha mendeteksi adanya pola-pola. Satu jilid lainnya berisi transkrip wawancara kepada perwira-perwira militer yang bertugas ketika terjadi kerusuhan. Sebagai tambahan, saya bicara dengan sembilan dari 18 anggota TGPF, demikian juga dengan pengamat Politik Hermawan Sulistyo yang mengepalai tim terpisah yang terdiri dari 12 orang yang melakukan banyak kerja mondar-mandir untuk mengumpulkan data.

Apakah kerusuhan-kerusuhan itu diorganisir? Banyak diantara yang melapor kepada tim berpendapat demikian, akan tetapi dalam keenam jilid laporan itu tidak ada bukti yang mendukung keterangan para saksi mata, apalagi yang menunjuk kepada seseorang yang berada di belakang kerusuhan itu. Sifat kerusuhan itu masih perlu dipertanyakan. Tinggallah sekarang pertemuan tanggal 14 Mei. Namun ketika saya bicara dengan tiga dari mereka yang hadir dalam pertemuan itu, termasuk anggota TGPF Bambang Widjojanto, semua membantah adanya hubungan antara mereka dengan kerusuhan, sebagaimana halnya juga dikatakan oleh sejumlah peserta pertemuan dalam sebuah konferensi pers sehari setelah laporan TGPF diumumkan. Gambaran yang mereka lukiskan ternyata cocok dengan keterangan Prabowo.

Kalau begitu apakah Pangkostrad membiarkan kerusuhan-kerusuhan merebak sehingga tidak dapat dikendalikan? Ini tentu sulit untuk dilakukan, karena ia sama sekali tidak punya wewenang. Berdasarkan prosedur baku, polisi ibukota-lah yang menangani keamanan. Komando akan beralih kepada Pangdam Jaya bila polisi tidak mampu menjaga hukum dan ketertiban, sebagaimana fakta yang ditunjukkan oleh Kapolda Metro Jaya, Mayjen Polisi Hamami Nata kepada TGPF pada tanggal 28 Agustus 1998 dan diperkuat oleh Sjafrie. Mantan Pangdam Jaya itu memastikan waktu peralihan komando: sekitar tengah hari tanggal 14 Mei 1998. Kaum perusuh sudah mulai menyerang pos-pos polisi, maka polisi ditarik mundur demi keselamatan mereka. Dari tanggal 14 dan seterusnya, Sjafrie memegang kendali: dan menjelang tanggal 15, sebagian besar kerusuhan sudah dipadamkan. Sjafrie membantah keras bahwa Prabowo punya kendali atas dirinya. “Prabowo tidak pernah mempengaruhi saya,” kata Sjafrie. “Dia adalah sahabat saya, tetapi saya punya prinsip-prinsip tugas saya.” Pada waktu itu, sesungguhnya, perwira atasan Sjafrie adalah Wiranto.

Pengumuman laporan TGPF diundurkan ke tanggal 3 November karena adanya pertikaian mendalam di kalangan tim. “Situasinya sangat politis,” kata anggota TGPF Nursyahbani Katjasungkana mengakui. “Pendapat-pendapat (opini) sudah lebih dulu terbentuk. Maka dalam proses pengumpulan fakta, sulit membedakan dengan tajam antara fakta dan pendapat.” Debat-debat jadi macet dalam perpecahan antara anggota sipil dan militer, antara mereka yang ingin membatasi temuan-temuan pada bukti-bukti yang dapat diterima berdasarkan hukum dan mereka yang ingin melukiskan apa yang mereka sebut “fakta sosial”. Suatu hal yang menjadi pertentangan yang eksplosif adalah: jumlah korban perkosaan.

Hermawan Sulistyo mengatakan dari 109 kasus yang dilaporkan, timnya hanya mampu mengecek kebenaran dari 14 kasus. Tetapi beberapa orang yang duduk dalam tim gabungan itu –yang telah menjumpai sendiri perkosaan yang dilaporkan– merasa bahwa angka itu harusnya lebih tinggi. Angka hitungan yang muncul dalam laporan terakhir adalah 66 perkosaan yang sudah dicek kebenarannya, plus 19 korban pelecehan seksual dan kekerasan.

Hermawan Sulistyo, Munir (Alm.), Nursyahbani Katjasungkana, dan Bambang Widjojanto.

Transkrip kesaksian yang disampaikan oleh Prabowo dan Sjafrie ke TGPF mengenai kegiatan-kegiatan mereka antara tanggal 12 dan 14 Mei tidak berisi informasi yang berbeda dari apa yang mereka katakan kepada saya hampir 20 bulan kemudian. Hampir semua anggota TGPF yang saya temui menyangkal adanya usaha pihak luar untuk mempengaruhi penyelidikan itu. Beberapa di antara mereka mengatakan tidak dipengaruhi prasangka mereka sendiri atau rumor yang menghubungkan Prabowo dengan kerusuhan-kerusuhan itu.

Kendati demikian pada tanggal 12 Oktober 1998, TGPF memanggil Kasad Subagyo semata-mata dalam kapasitas sebagai ketua DKP yang menyelidiki Prabowo. Dalam transkrip, para anggota yang menanyai Subagyo pada waktu itu mencari hubungan antara hilangnya empat pemuda dalam puncak kerusuhan dan penculikan para aktivis yang terjadi sebelumnya. Tetapi Subagyo, setidak-tidaknya dalam catatan itu, tidak dapat memberikan hubungan itu. Dalam laporan terakhir, masih saja ditarik garis pemisah antara penculikan-penculikan pra bulan Mei yang dilakukan Prabowo dan terjadinya kerusuhan.

Bahkan Munir dari Kontras tidak melihat hubungan itu. “Di bulan Mei, saya melihat gerakan di kalangan elite untuk mendorong situasi politik ke arah perubahan,” katanya. “Ini beda dengan penculikan, yang merupakan suatu konspirasi mempertahankan sistem yang ada.” Seorang anggota TGPF, I Made Gelgel, sekarang mengakui adanya masalah penafsiran ini. “Tidak masuk akal,” katanya, “bahwa di satu pihak Prabowo akan membentengi kekuasaan mertuanya, dan di pihak lain menggerakkan kerusuhan-kerusuhan.”

(Bersambung)

Sumber:
Majalah Asiaweek, No. 8/Vol. 26, 3 Maret 2000

Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (4)

Demonstrasi besar masyarakat Yogyakarta di alun-alun kraton yang menuntut reformasi Indonesia dan agar Presiden Soeharto segera turun.

Gejolak seruan yang menuntut perubahan dengan cepat menjadi arus yang deras. Fraksi-fraksi partai yang berkuasa, para mantan jenderal, semua mulai menuntut pengunduran diri presiden. Pada tanggal 15, pimpinan NU menyampaikan pernyataan yang terdiri dari lima pokok. Salah satu pokoknya menggaris bawahi rasa hormat mereka terhadap sikap Soeharto di Mesir, di mana ia telah mengatakan; “Kalau saya tidak dipercaya lagi, saya akan menjadi pandito.” Tanggapan NU itu adalah suatu cara diplomatis untuk mengatakan bahwa mereka pun berpendapat masa kekuasaannya sudah habis.

Prabowo melewatkan sebagian besar akhir pekan dari tanggal 15 hingga 17 Mei dengan menangani pasukan-pasukannya di Makostrad. Pada Sabtu malam, tanggal 16, ada sebuah pernyataan pers dari Mabes ABRI yang mendukung pendirian NU. Prabowo langsung menemui Presiden. “Pak, ini berarti militer minta Bapak turun!” Katanya kepada Soeharto.

Presiden menyuruh menantunya itu untuk mengecek ke Subagyo (Kasad). Prabowo mengatakan, bahwa Kasad belum tahu mengenai pendirian ini. Kedua jenderal tersebut kemudian melapor kepada Soeharto. Pagi-pagi tanggal 17 Mei, Mabes ABRI menarik pernyataan itu sebelum telanjur dimuat oleh sebagian besar surat kabar. Menurut Prabowo, pagi itu juga, kemudian Wiranto tiba di Cendana untuk menegaskan bahwa ia pun tidak tahu mengenai pernyataan itu.

Presiden Soeharto yang terjepit diantara Letjen Prabowo Subianto dan Jenderal Wiranto.

Jose Manuel Tessoro (koreponden Asiaweek di Jakarta) memperoleh copy pengumuman pernyataan itu, yang bertanggal 16 Mei. Pengumuman itu tidak memuat tanda tangan, juga tidak menggunakan kop surat ABRI. Untuk menelusuri keberadaannya, Jose Manuel Tessoro menemui Brigjen A. Wahab Mokodongan, Kapuspen ABRI di bulan Mei 1998. Ia membenarkan bahwa pihak militer harus menariknya kembali, tetapi ia menegaskan tidak tahu dari mana asalnya. Sehabis sebuah konferensi pers larut malam, katanya, ia terkejut menemukannya dalam berkas fotokopinya. Ketika ia melaporkannya kepada Wiranto, Pangab itu memerintahkan diadakan penyelidikan. Mokodongan mengatakan pihak intelijen mengecek komputer-komputer yang ada di seluruh kompleks Mabes ABRI yang luas itu. “Tidak ada yang seperti ini,” katanya.

Di lain kesempatan, Jose Manuel Tessoro berbicara dengan tiga orang wartawan Indonesia yang meliput peristiwa-peristiwa 1998. Ada dua orang yang masih ingat bahwa mereka telah menerima pernyataan itu waktu berlangsungnya konferensi pers Mokodongan. Salah seorang bahkan ingat Mokodongan membacakannya. Wartawan lain, seorang wanita, mengatakan bahwa majalahnya menerima fax-nya dari kantor Mokodongan. Dengan demikian sumber asalnya masih tetap tersembunyi. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin sebuah pernyataan yang begitu sensitif bisa muncul tanpa sepengetahuan Mokodongan atau Panglima ABRI?

Amien Rais, lokomotif reformasi yang menuntut diadakannya suksesi kepemimpinan nasional.

Pada tanggal 18 Mei, Prabowo bertemu dengan Amien Rais. Tokoh oposisi itu seingat Prabowo mengatakan kepadanya: “Saya pikir keadaan sekarang ini tidak bisa dipertahankan. Saya kira Anda harus meyakinkan Pak Harto supaya mengundurkan diri.” Tetapi Prabowo sama sekali tidak punya wewenang untuk melakukan itu. Di Cendana, malam itu, katanya, ia berjumpa dengan Wiranto, yang menyampaikan kepadanya bahwa anak-anak Soeharto ingin melawan. “Bagaimana kita bisa?!,” seru Prabowo. Hari itu juga, Amien Rais telah mengeluarkan seruan untuk mengadakan demonstrasi pada tanggal 20 Mei di Monas. Prabowo berupaya keras mencegah protes itu, yang diperkirakan akan menarik ribuan orang, dan bisa mengakibatkan jatuhnya banyak korban.

Berikutnya Prabowo bertemu putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut). Kata Prabowo, Tutut bertanya kepadanya, apa yang harus mereka lakukan berikutnya. “Saran saya,” katanya, “Anda harus mengganti Wiranto, atau buatlah dekrit darurat.” Soeharto tidak mau melakukan satu pun dari kedua saran itu. Maka saya katakan: “Jalan lain yang mana lagi?” Tutut bertanya kepada Prabowo, “Apa yang akan terjadi kalau ayahnya turun?” Prabowo menjawab: “Berdasarkan konstitusi, Habibie naik jadi Presiden.”

Ketua DPR/MPR Harmoko, meminta Presiden Soeharto segera mengundurkan diri.

Seruan langsung agar Soeharto mengundurkan diri datang pada hari yang sama. Pada pukul 15.00 tanggal 18 Mei, sementara gedung MPR/DPR dipenuhi oleh para mahasiswa yang berdemonstrasi, Ketua MPR Harmoko meminta agar Soeharto mengundurkan diri. Malam harinya, Wiranto, di depan konferensi pers yang dipenuhi wartawan, langsung menyatakan bahwa pernyataan Harmoko adalah “pendapat pribadi”.

Mengenai kehadiran para mahasiswa di gedung MPR/DPR, pada malam sebelumnya, Wiranto telah bertemu dengan suatu kelompok termasuk pimpinan alumni Universitas Indonesia, Hariadi Darmawan. Kelompok ini menegaskan bahwa para mahasiswa berencana bergerak ke MPR dan membahas bagaimana cara terbaik mencegah kemungkinan terjadinya kerusuhan. Ada orang yang menyarankan agar para mahasiswa itu dikawal oleh militer atau diangkut dengan kendaraan. Keesokan paginya, kata Panglima Kodam Jaya, Sjafrie, diinstruksikan oleh dua orang ajudan Wiranto untuk menyiapkan transportasi. Kira-kira pukul 10.00 pagi, katanya, ia juga diberi tahu bahwa pimpinan MPR telah memberikan izin masuk. Mahasiswa menolak sebagian besar kendaraan militer, tetapi selama mereka datang dengan kendaraan, Sjafrie menjamin perjalanan mereka ke gedung MPR tidak akan dihalangi.

Keesokan harinya, tanggal 19 Mei, Prabowo berpartisipasi sepenuhnya dalam usaha mengamankan Monas dari demonstrasi protes yang direncanakan Amien Rais. Malam itu Wiranto bertemu dengan para perwira senior untuk membahas demonstrasi tersebut. “Pertemuan yang dipimpin oleh Wiranto itu mengatakan bahwa perintahnya ialah bagaimana pun demonstrasi itu harus dicegah.” Seingat Prabowo, “Saya bertanya berkali-kali apa maksudnya? Apakah kami menggunakan peluru tajam? Ia tidak mau memberikan jawaban tegas.”

Sepanjang malam itu, Amien Rais menerima utusan-utusan untuk membujuknya agar membatalkan demonstrasi. Ia akhirnya mengalah dan demonstrasi yang dikhawatirkan itu dibatalkan. Tetapi pada tanggal 20 Mei, Soeharto dapat dua pukulan. Empat belas dari menteri-menterinya mengundurkan diri dari kabinet. Dan secara berturut-turut orang-orang yang diajaknya membentuk sebuah “Komite Reformasi”, menolak.

Prabowo adalah pendukung Habibie yang paling bersemangat.

Setelah matahari terbenam, Prabowo mengunjungi Habibie. “Saya katakan kepadanya: Pak, kemungkinan besar, Pak Tua akan turun. Apa Bapak sudah siap? Ia sudah siap. Ya ... ya ... ya. Kata saya: Bapak harus mempersiapkan diri.” Dari rumah Habibie, Prabowo kembali ke Cendana. “Setelah semua aman, saya masuk, masih mengenakan pakaian kamuflase,” katanya. “Saya mengira akan memperoleh pujian, karena telah berhasil mencegah demonstrasi. Tidak ada pembunuhan. Tidak ada korban. Prajurit memegang teguh disiplin. Sjafrie telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan kemudian, bam!”

Di ruang dalam, kata Prabowo, keluarga Soeharto sedang duduk bersama Wiranto. Yang pertama keluar adalah Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek), putri bungsu Soeharto. Prabowo ingat: “Mamiek melihat saya dan menudingkan telunjuknya kira-kira beberapa sentimeter dari hidung saya, sambil berkata: Pengkhianat! Dan kemudian: Jangan injakkan kakimu di rumah saya lagi. Jadi, saya keluar. Saya menunggu. Saya ingin masuk. Saya katakan saya perlu penjelasan. Istri saya menangis pula.” Prabowo pulang ke rumahnya. Keesokan paginya, tanggal 21 Mei, pukul 09.05 setelah MPR/DPR dan Kabinet berpaling dari Soeharto, Presiden yang telah 32 tahun berkuasa itu, mengundurkan diri. Pidato pengunduran dirinya yang singkat itu disiarkan ke seluruh Indonesia.

Pidato singkat pengunduran diri Presiden Soeharto, 21 Mei 1998.

Sekalipun mendapat hinaan malam sebelumnya di Cendana, Prabowo tetap saja menghadiri upacara 21 Mei itu, untuk memberikan dukungan moril kepada pengganti Soeharto, yaitu Habibie. Setelah Habibie mengucapkan sumpah, Wiranto melangkah ke depan mengucapkan janjinya, akan melindungai Soeharto dan keluarganya.

Ketika keluarga presiden pulang kembali ke Cendana, Prabowo ikut serta. “Saya ikut sekadar menghibur Pak Harto,” katanya. “Tetapi saya sudah dituduh sebagai pengkhianat.” Situasinya sangat tegang antara saya dan anak-anak Pak Harto lainnya. Kemudian istri saya mengatakan kepada saya bahwa ada laporan-laporan yang mengatakan saya mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Habibie setiap malam. Saya juga bertemu dengan Gus Dur, Amien Rais, Buyung Nasution. “Tetapi kami tidak mengkoordinir kejatuhan Soeharto. Kami membicarakan cara terbaik untuk meredakan kekerasan.”

Dalam masalah ini, Soeharto tidak menjawab permintaan Asiaweek untuk memberi tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan Prabowo.

(Bersambung)

Sumber:
Majalah Asiaweek, No. 8/Vol. 26, 3 Maret 2000

Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (1)

Inilah sosok Prabowo: Seorang pebisnis Indonesia yang sedang kelelahan pada usianya yang mendekati 50 (saat tulisan ini dirilis Asiaweek tahun 2000, sedangkan kini usianya sudah hampir 63 tahun). Prabowo lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951, (saat itu tahun 2000), jauh dari keluarga, terus menerus dalam perjalanan. Ada lagi sisi Prabowo yang lain; penyiksa orang-orang tak bersalah di Timor Timur, penculik para aktivis pro-demokrasi, otak kerusuhan dan perkosaan di Jakarta bulan Mei 1998, konspirator kudeta yang gagal yang mencoba menyandera seorang presiden Indonesia.

Prabowo yang disebut pertama adalah Prabowo sebagai daging dan darah atau tubuh seorang manusia, sedang sisi Prabowo lainnya adalah ciptaan guntingan berita dan rumor. Prabowo yang disebut pertama kini hidup di luar Indonesia (saat itu tepatnya di Jordania), terutama karena sisi reputasinya itu telah menggantikannya. Prabowo si perancang jahat merupakan cerita yang lebih menarik bagi para wartawan, dan merupakan bahan baku bagi seteru yang lebih mudah ditempa jadi berbagai bentuk peluru untuk para aktivis dan –tentu saja– kambing hitam yang lebih gampang bagi para politisi. Sekali-sekali, ada saja orang yang berteriak agar Prabowo dipanggil pulang untuk diadili. Namun demikian, orang jadi bertanya-tanya, apa gerangan rintangan yang lebih menghalangi jalan menuju keadilan di Indonesia: realitas atau mitos?

Michael Camdesus menunggui Pak Harto menandatangani LOI (Letter of Intent).

Agar sampai pada realitas itu, staf koresponden Asiaweek untuk Indonesia, Jose Manuel Tessoro, bukan hanya mengadakan wawancara mendalam dengan Prabowo, yakni wawancara pertama dengan sebuah publikasi internasional sejak Mei 1998, Tessoro juga melakukan investigasi. Hasilnya adalah uraian bernuansa tinggi tentang peristiwa-peristiwa dramatis, yang di dalamnya sejumlah perorangan mengemukakan pendapat atau argumentasi yang didasarkan pada ambisi, kepentingan sendiri, loyalitas dan ketakutan.

Apakah Prabowo bersalah atas peristiwa 1998? Menurut dia sendiri, tidak! Tetapi ia tidak menyebutkan siapa, meskipun berdasarkan persepsi mengenai pertarungan Presiden Wahid dan Jenderal Wiranto baru-baru ini (tahun 2000), adalah sesuatu yang senantiasa dilupakan.

Kini muncul tuntutan-tuntutan, agar membuka kembali kasus-kasus lama: serangan-serangan, kekejaman dan inisiden lain di waktu lampau. Barangkali saja, setelah beberapa dasawarsa tidak ada pertanggungjawaban dari para pemimpin, rakyat Indonesia ingin mengetahui yang sebenarnya dan ingin lebih mengendalikan lagi urusan politik. Dengan memaparkan ceritanya, Prabowo sendiri –disadari atau tidak– malahan membantu memulai proses itu.

Kambing Hitam?
Arkian malam hari, pada tanggal 21 Mei 1998, lusinan prajurit mengambil posisi sekitar Istana Merdeka dan rumah kediaman Habibie, yang kurang dari 24 jam sebelumnya telah menjadi presiden ketiga Indonesia. Komandan dari pasukan ini adalah Letnan Jenderal Prabowo Subianto yang ganas.

Seminggu sebelumnya, ia telah mengatur pasukan-pasukan gelap ini dalam keadaan siap menunggu perintah –pasukan khusus rahasia, penjahat-penjahat pusat kota, muslim radikal, untuk membunuh, membakar, memperkosa, menjarah, dan menyebarkan kebencian etnis ke dalam hati penduduk Jakarta. Tujuannya adalah untuk merongrong rivalnya, Panglima ABRI, Jenderal Wiranto dan untuk memaksa mertuanya, Soeharto, mengangkatnya sebagai pimpinan Angkatan Darat –suatu langkah yang dalam waktu huru-hara akan lebih mendekatkan Prabowo menjadi presiden.

Pengunduran diri Soeharto yang prematur dari kedudukan presiden menggagalkan ambisi Prabowo. Maka ia mengerahkan amarahnya kepada Habibie. Bencana buat Indonesia –dan mimpi buruk bagi Asia Tenggara– boleh jadi akan segera menyusul, jika tidak karena datangnya perintah dari Wiranto untuk membebas-tugaskan Jenderal yang tak terkendali itu dari posisi komando. Diamuk amarah, Prabowo membawa pasukannya ke halaman istana dan mencoba mendobrak masuk dengan senjata lengkap ke dalam kamar-kamar Habibie. Tetapi akhirnya ia diperdayakan. Percobaan kudetanya merupakan klimaks dari drama 10 hari yang mengitari kejatuhan Soeharto, pemimpin Indonesia selama tiga dekade.

Masalahnya adalah tidak semua itu benar. Bahkan mungkin tidak satu pun di antaranya ada yang benar.

Yang pertama mengatakan demikian adalah Prabowo. “Saya tidak pernah mengancam Habibie,” katanya. Apakah Prabowo merencanakan kerusuhan bulan Mei terhadap etnis Cina Indonesia untuk menjatuhkan Wiranto atau Soeharto? “Saya tidak berada di belakang kerusuhan-kerusuhan itu. Itu adalah bohong besar,” jawabnya tegas. “Saya tidak pernah mengkhianati Pak Harto. Saya tidak pernah mengkhianati Habibie. Saya tidak pernah mengkhianati tanah air saya.”

Prabowo, bukanlah seorang yang suci. Selama 24 tahun, ia menjadi anggota militer Indonesia, yang dengan setia mematuhi perintah-perintah presiden. Ia membina Kopassus untuk memerangi pemberontakan dan terorisme dalam negeri. Prabowo juga menikah dengan putri kedua Soeharto dan ia menikmati kekayaan, kekuasaan, dan kebebasan juga tanggung jawab yang dimiliki oleh keluarga presiden. Ia mengakui penculikan sembilan aktivis pada permulaan tahun 1998, yang beberapa di antaranya mengalami penyiksaan. Kira-kira 12 orang lainnya yang diduga diculik dalam operasi yang sama masih belum diketahui keberadaannya.

Tetapi, apakah Prabowo itu iblis? Di bulan Agustus 1998, DKP (Dewan Kehormatan Perwira) menyatakannya bersalah dalam menafsirkan perintah dan direkomendasikan untuk dikenakan sanksi atau dihadapkan ke pengadilan militer, Prabowo kemudian dipecat.

Dalam laporannya di bulan Oktober 1998, mengenai kerusuhan bulan Mei, TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) meminta agar Prabowo diperiksa mengenai ketersangkutannya dalam kerusuhan-kerusuhan itu. Sejak itu media massa Indonesia dan luar negeri mengaitkan namanya dengan kata-kata seperti “rencana jahat”, kejam dan sembrono, “seorang fanatik yang haus kekuasaan”. Sebuah surat kabar Asia menulis: “Ia disebut benci pada orang Cina.” Keyakinan bahwa dialah yang mencetuskan kerusuhan-kerusuhan dan gagal mengekangnya telah masuk ke dalam buku-buku sejarah. “Sayalah monster di belakang segala-galanya,” kata Prabowo dengan ironi yang tidak disembunyikannya.

Kendati begitu, hampir dua tahun setelah Soeharto mengundurkan diri, belum juga ada bukti yang mengemuka yang menghubungkannya dengan kerusuhan-kerusuhan yang memicu pengunduran diri itu. Gambaran lengkap dari hari-hari itu masih saja kabur oleh cerita-cerita yang saling bertentangan dan dari narasumber-narasumber yang tidak bisa disebut namanya.

Di bulan September 1998, Marzuki Darusman, yang pada waktu itu Ketua TGPF dan sekarang (tahun 2000) Jaksa Agung, mengungkapkan renungannya kepada wartawan: “Saya kira masalahnya bukan hanya sekedar Prabowo. Saya akui ia adalah pemegang rahasia yang ketat. Dan mungkin ia cenderung mengungkapkan sedikit kalau terpaksa.”

Prabowo telah diadili oleh opini publik dan dinyatakan bersalah. Tetapi ia tidak pernah mendapat kesempatan untuk memberikan kesaksiannya. Ia kini menghabiskan seluruh waktunya di luar negeri, walaupun surat kabar-surat kabar setempat mengatakan bahwa ia mengadakan kunjungan singkat, yang tidak banyak diketahui orang di bulan Januari lalu, yang merupakan kunjungan pertamanya dalam rentang waktu 15 bulan (istrinya menetap di Indonesia, putra mereka belajar di Amerika Serikat).

Apa yang muncul dari uraian Prabowo sendiri, dirangkaikan dengan penyelidikan independen yang dilakukan Asiaweek, adalah kisah yang jauh berbeda, lebih bernuansa daripada penilaian yang sejauh ini diterima di kalangan luas bahwa kejatuhan Soeharto bermula pada pertarungan antara yang baik dan yang jahat, dan bahwa Prabowo adalah sang penjahat.

Kisah ini adalah laporan dari dan tentang elite politik Indonesia, suatu pengungkapan mengenai sifat perubahannya yang berbahaya dan kompleksitas para pelakunya. Laporan ini menentang apa yang selama ini diterima oleh banyak pihak mengenai negeri ini: militernya, keluarga penguasa yang lalu, dan sejarahnya. Keputusan apapun yang Anda simpulkan, Anda tidak akan mungkin lagi melihat kejatuhan Soeharto di masa lampau –atau kecaman-kecaman pedas dan konflik-konflik yang berkecamuk sekarang ini– dengan cara yang sama.

(Bersambung)

Sumber:
Majalah Asiaweek edisi 3 Maret 2000