Emha: Reformasi Tak Cuma Gagal

Budayawan Emha Ainun Nadjib berada di pusaran arus perubahan kekuasaan 1998. Dia adalah salah satu tokoh yang dengan lantang meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Tapi reformasi yang terjadi sampai saat ini, kata dia, palsu belaka. Mengapa?

Anda termasuk tokoh yang diundang dan berbicara langsung dengan Presiden Soeharto pada 19 Mei 1998 atau beberapa hari sebelum beliau mengundurkan diri sebagai presiden. Bisa diceritakan, keinginan Soeharto saat itu apa kepada para tokoh, apakah terkait dengan rencana reshufle kabinet Pembangunan VII ?

Pak Harto tidak pernah mengundang sembilan orang termasuk saya untuk bertemu 19 Mei 1998. Kami berlima (Cak Nurcholish Madjid, Malik Fajar, Oetomo Dananjaya, S Drajat dan saya) mengirim surat kepada Pak Harto tgl 16 Mei 1998, yang isinya menyatakan bahwa sebaiknya beliau turun dari jabatannya, dan kami tawari memilih 1 di antara 4 cara.

Isi surat itu dikonferensi-perskan di Hotel Wisata 17 Mei, disampaikan oleh Mensekneg Saadillah Mursyid kepada Presiden 18 Mei, malam harinya tanggal itu sesudah shalat Isya Pak Harto telpon ke Cak Nur, kemudian Cak Nur meneruskan hasilnya ke kami berempat. Isi telpon Pak Harto adalah beliau setuju isi surat itu, siap melepaskan jabatan, tapi minta tolong ditemani selama proses peralihan kekuasaan, serta bersama-sama menjaga agar situasi aman dan tidak semakin terancam oleh anarkisme, penjarahan dll.

Maka disepakati untuk bertemu dengan lima orang yang menandatangani surat itu tanggal 19 Mei pagi jam 9.00. Pak Harto usul bagaimana kalau beberapa orang tua juga dilibatkan. Akhirnya dari 5 orang (bertambah) menjadi 9 orang, termasuk KH Ali Yafie dan Gus Dur.

Saat pertemuan dengan para tokoh itu, bagaimana pola pikir Soeharto? Apakah beliau sudah memperlihatkan tanda-tanda memang akan mundur atau masih bersikeras tetap bertahan ?

Pertemuan sembilan orang dengan Pak Harto 19 Mei 1998 itu basa-basi, ibarat pengantin itu sekedar resepsinya, sedang akad-nya sudah duluan sebelumnya. Tanggal 18 malam Pak Harto ambil keputusan mau lengser. Kami ngobrol santai saja tidak ada ketegangan, sehingga 16 bom yang tersebar di 8 pom bensin dan 8 titik jalan tol yang mengitari Istana tidak perlu diledakkan. Hanya ada ‘mercon’ kecil yang dipelajari oleh Pak Harto dalam silaturahmi itu adalah statemen “tidak jadi Presiden tidak patheken”.

Secara pribadi ada yang penting bagi saya, lima menit sebelum pertemuan, di luar ruangan, Cak Nur dan saya berjabat tangan untuk saling berjanji bahwa sesudah Pak Harto turun, pada kekuasaan berikutnya, Cak Nur dan saya bersepakat untuk melarang diri terlibat atau menjadi pejabat.

Masalah yang tersisa adalah Pak Harto lengser itu formula dan aplikasinya dalam puncak perpolitikan nasional bagaimana. Tidak tersepakatinya formula itu yang menjadi salah satu sebab kenapa akhirnya Reformasi 1998 itu bukan hanya gagal dan omong kosong, tapi juga palsu, bergelimang kemunafikan yang sangat menjijikkan. Jauh lebih susah mengurusi seorang munafik Reformasi dibanding 100 orang kafir Orba, karena karakter kemunafikan mengizinkan putih adalah merah, merah adalah hijau, hijau adalah biru, biru adalah coklat, demikian seterusnya tanpa batas.

Kalau disebut sesuatu yang istimewa mungkin ada. Bahwa Presiden Soeharto yang menurut pengetahuan dunia diseret turun, dengan dosa-dosa nasionalnya yang menggunung, ‘mestinya’ lari ke luar Negeri dan minta suaka, kemudian kelak meninggal di pengasingan dan dikubur di tanah kutukan seluruh rakyat Indonesia. Tapi Soeharto hidup tenteram di Cendana, menyirami kembang, memomong cucu-cucunya yang berkunjung, merokok klobot dan terus tersenyum kepada langit dan bumi. Tidak ada demo kaum aktivis ke Cendana, dan warisan-warisannya yang terkutuk, misalnya TMII dan 5000 Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila, tidak dibakar, diambrukkan atau dimusnahkan.

Sebagai tokoh budayawan, bisa diceritakan juga bagaimana kondisi yang terjadi di pusat kekuasaan pemerintah menghadapi tekanan berbagai pihak, seperti kubu reformasi serta aksi penjarahan? Aksi anarki masyarakat seperti penjarahan sendiri saat itu bagaimana Cak ?

Itu bebagai-bagai dimensi, saya ambil satu garis linier saja, yakni pergulatan di pusat kekuasaan yang menyangkut formula Reformasi. Yang (mengenai) konstelasi TNI, peta kekuatan dan pasukan Islam, subversi-subversi luar negeri, kemudian kenapa Glodog dijarah tapi Kelapa Gading tidak, dst, kapan-kapan (lain kali) saja.

Bersama Cak Nur almarhum, kami merumuskan bahwa Reformasi adalah pergantian kekuasaan total: Pak Harto turun dengan seluruh jajaran Kabinetnya, MPR dan DPR bubar, kemudian kita bentuk Komite Reformasi, terdiri atas 45 tokoh reformis. Komite Reformasi itu akan secara darurat menjadi MPR-Sementara, yang bertugas mengangkat Kepala Negara Sementara dan menugasinya untuk membikin Pemilu paling lambat setahun sesudah Pak Harto lengser.

Di antara 45 anggota Komite Reformasi itu ada tiga tokoh Orba: Akbar Tanjung, Jenderal Wiranto dan Pak Harto sendiri, yang berseberangan melawan 42 orang. Butuh waktu cukup lama bagi bangsa Indonesia untuk menyadari bahwa ternyata Akbar Tanjung dan Wiranto sesungguhnya adalah tokoh Reformasi, dan mungkin akan tampil jadi calon Presiden 2014.

Bagaimana pengamatan Cak Nun, adakah hal-hal krusial penting yang terjadi di pemerintahan saat itu menjelang Soeharto jatuh? Misalnya seperti antar menteri yang sudah menyerah menghadapi krisis moneter ?

Tokoh utama Reformasi dan para politisi-aktivis pada tgl 20 Mei siang hari menyatakan menolak Komite Reformasi. Pak Harto dan Cak Nur sangat kecewa, sehingga Cak Nur ‘purik’ alias ngambeg dan tak bersedia menjadi Ketua Komite Reformasi, dan Pak Harto melepas Indonesia dengan langkah cukup lengser saja, kemudian terserah siapa yang berkuasa berikutnya, juga terserah mau aman atau tidak, tidak memikirkan lagi arah sejarah yang dimaui Reformasi.

Itulah tonggak terbangunnya kepalsuan Reformasi, yang ditandai oleh naiknya BJ Habibie menjadi Presiden, dan beliau tenang-tenang sampai hari ini karena tak seorang pun bertanya kepadanya apa saja yang ‘menimpa’nya menjelang naik jadi Presiden, bagaimana ‘kampungan’nya proses Kabinet baru tersusun, serta who’s boys yang sebenarnya mengendalikan semuanya.

Anda melihat dan memprediksi apa yang mungkin terjadi dengan bangsa ini bila saat itu Soeharto tidak mau turun dari jabatan Presiden ?

Kebanyakan bangsa Indonesia yang penyakit utamanya adalah ‘dengki’, terutama elite dan kelas menengahnya, tidak punya kesiapan mental dan kejernihan intelektual untuk mendengar jika pertanyaan itu saya jawab.

Tanggal 22 Mei malam hari, saya mengambil keputusan untuk tidak meneruskan aktivitas Reformasi yang sebelumnya saya lakukan hingga ‘mengawal’ penjarahan, tiap hari di Trisakti, mendoakan 3 hari, 7 hari dan 40 hari peringatan para korban. Keputusan itu saya ambil di tengah saya mengalami peristiwa di Hotel Regent Kuningan (sekarang entah apa namanya) dengan beberapa tokoh Reformasi, yang saya tidak tega mengisahkannya di sini.

Saya kembali ke wilayah kebudayaan dan spiritualitas kemanusiaan. Yang tersisa adalah kewajiban memenuhi janji kepada Pak Harto untuk memandu proses beliau melakukan proses Husnul Khatimah, yang juga tidak dipercaya oleh siapa pun. Tapi syukur sempat saya tuliskan Teks Empat Sumpah dan beliau menandatangani. Yakni sumpah untuk (1) Tidak akan berupaya menjadi Presiden lagi, (2) Tidak akan turut campur pada setiap proses pemilihan Presiden, (3) Siap diadili oleh Pengadilan Negara untuk mempertanggungjawabkan seluruh kesalahannya, (4) Siap mengembalikan semua harta rakyat yang ada di tangannya berdasarkan klaim Pengadilan.

Kalau Cak Nun berpendapat, kesalahan fatal Soeharto sebelum dilengserkan bagaimana Cak ?

Mudah-mudahan metafor saya ini bisa menjadi pintu untuk menemukan jawaban saya atas pertanyaan ini. Bangsa Indonesia mengalami tiga tahap. Pertama, punya hak roti tapi hanya mendapat bagian (maaf) ‘tai’. Ini melahirkan berbagai pergolakan kecil maupun besar. Tahap kedua, bangsa Indonesia mengembangkan semacam kekebalan mental sosial maupun individual untuk sanggup makan ‘tai’ dengan atau menjadi ‘terasa roti’. Bangsa Indonesia adalah pakar penderitaan, sanggup tertawa dan sehat mentalnya dalam kehancuran hidup. Bahkan juga memiliki self-entrepreneurship yang tak tertandingi: secara ekonomi tak kunjung collapsed karena kehebatan kewiraswastaan mereka. Bahkan Warteg dan warung-warung kecil lainnya mensubsidi perusahaan-perusahaan besar di metropolitan Jakarta.

Ketiga, tahap yang sekarang sedang dialami, adalah karena sudah sangat terbiasa makan ‘tai’, maka semakin sedikit rakyat Indonesia yang ingat dan sadar bahwa yang dimakannya adalah ‘tai’, sebab ‘tai-tai’ sudah mereka rotikan tiap hari di dalam diri mereka. Hari ini rakyat Indonesia sudah tidak percaya bahwa Negaranya, Pemerintahnya, sistem yang sedang dijalaninya, politiknya, demokrasinya, apapun saja yang tiap hari dikenyamnya: adalah ‘tai’.

Anda melihat sosok Soeharto apakah sebagai presiden yang berhasil memimpin negara atau bagaimana Cak ?

Kalau tidak salah Bethoven menyatakan bahwa ia tidak bermain musik untuk babi-babi.

Dan, ketika proses penyerahan jabatan dari Soeharto ke wakil presiden BJ Habibie di tahun 1998 apakah ada gesekan kuat untuk segera membuat pemerintahan baru ?
Sudah saya jelaskan di atas terutama point-4.

Anda melihat pergerakan mahasiswa saat 1998 itu bagaimana Cak ? Apakah bisa dikatakan mahasiswa sebagai penggerak reformasi ?

Dari peristiwa yang saya ceritakan di atas, pasti Anda menemukan apa jawaban saya. Secara pribadi Pak Harto mengatakan kepada saya: “Cak, kalau gerakan mahasiswa mungkin tidak menakutkan, tetapi kalau rakyat menjarah: saya menggigil dan ketakutan ….”

Ulasan pemikiran apa yang bisa diberikan Cak Nun kepada pembaca kami setelah menjalani 15 tahun era reformasi ini? Sebagai tokoh budayawan lebih nyaman mana era reformasi dibandingkan zaman orde baru ?

Bung bulan ini (umur) saya 60 tahun, energi dan waktu saya tidak ada yang saya agendakan untuk dua hal. Pertama, menghubung-hubungkan kenyamanan hidup dengan sesuatu di luar diri saya, apalagi dengan Negara, Pemerintahan dan para anak turun Dasamuka yang bergelar Sewumuka (dulu Rahwana hanya punya 10 wajah, sekarang cucu-cucunya beratus wajahnya dipampangkan di jalan-jalan).

Kedua, 43 tahun saya berkeliling bercengkerama dengan massa, sehingga saya cukup berpengalaman untuk tidak akan mengomentari sesuatu sebelum pihak-pihak yang terkait dengan komentar saya itu mendapatkan hidayah dari Tuhan untuk belajar bersikap jujur terhadap kehidupan.

Ditulis Oleh: Hardani Triyoga dari Harian Detik
Sumber:
1. http://kenduricinta.com/v3/?p=2292
2. http://news.detik.com/read/2013/05/21/113629/2251574/158/emha-ainun-nadjib-reformasi-itu-omong-kosong
3. http://edisi.harian.detik.com/?iid=77379&startpage=page0000008#folio=8

Prahara Partai Demokrat

Tindakan SBY untuk terlibat lebih dalam ketika Partai Demokrat dilanda konflik tentu sangat disayangkan. Ini karena, saat ini SBY masih resmi menjabat sebagai Presiden.

“SBY sering menyampaikan kepada para menterinya yang berasal dari parpol untuk fokus pada tugas dan bidang masing-masing. Tindakan SBY yang masuk ke konflik Demokrat tentu saja kontradiktif dengan kata-katanya sendiri. SBY telah ingkari pernyataannya sendiri,” kata Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dalam keterangan pers kepada LICOM.

Saat ini SBY sebagai Presiden lebih sibuk mengurus partai ketimbang negara. Urusan pemerintahan dan rakyat makin terabaikan. Campur aduk posisi SBY sebagai Presiden maupun sebagai Ketua Pembina Partai membuat rakyat bingung. Apalagi setelah KLB Partai Demokrat di Bali beberapa waktu yang lalu mengukuhkan SBY sebagai Ketua Umumnya.

“Di zaman Pak Harto saja tak pernah sekalipun Presiden berpidato membicarakan soal internal parpolnya,” imbuhnya. Harusnya sebagai Presiden, loyalitas utama beliau adalah kepentingan negara dan kepentingan seluruh rakyatnya, bukan kepentingan partai lagi. “Seperti kata bijak, ‘My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins.’ (Loyalitas pada partai berakhir ketika loyalitas pada negara dimulai),” sambungnya lagi.

Ari Purwanto (editor)
http://www.lensaindonesia.com

Kemunduran Demokrasi

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat akhirnya memutuskan dan menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum DPP PD periode 2013-2015. Penetapan ini dihasilkan melalui keputusan aklamasi.

Sejak awal memang diperkirakan SBY akan besedia menempati posisi ketum. Di kalangan internal, awalnya terpecah dua kubu yang mendukung dan menolak usulan SBY sebagai ketum. Tetapi, menjelang hari-hari akhir KLB, sikap yang menolak SBY semakin melunak. Akhirnya, suara bulat pun resmi mendukung SBY.

Dari kalangan eksternal, muncul berbagai sindiran dan kritik keras terhadap usulan SBY menjadi ketum. Pasca-KLB, SBY harus menerima konsekuensi semakin beratnya mengelola negara karena ditambah dengan mengurus partai. Hingga akhir periodenya, masih banyak persoalan bangsa yang membutuhkan keputusan cepat dan strategis. Sementara, anjloknya elektabilitas PD dengan berbagai kasus korupsi yang terjadi, mau tidak mau membutuhkan konsentrasi yang sangat besar.

Sejatinya tidak boleh ada alasan bagi SBY untuk lebih konsentrasi mengurus pemerintahan dan negara dibandingkan dengan mengurus partai. Jika SBY lebih sibuk mengurus partainya menjelang Pemilu 2014, hal ini akan menjadi preseden buruk. Kekecewaan publik terhadap SBY akan semakin besar. Konsekuensi politik yang harus diterima bisa jadi berbentuk delegitimasi terhadap posisi SBY. Jangan salahkan rakyat jika akumulasi kekecewaan semakin menggunung sebelum berakhirnya periode kepemimpinan SBY. Ini menunjukkan lemahnya moralitas politik dalam tubuh Partai Demokrat. Dan SBY berada dalam pusaran defisit moralitas politik tersebut.

Sudah semestinya, bila SBY harus menempatkan urusan negara dan bangsa di atas kepentingan partai dan golongan tertentu. Seandainya saat itu SBY menolak tawaran kursi untuk menjadi ketua umum PD, justru publik akan memberikan kredit point politik yang positif bagi SBY. Dengan demikian masih ada kepercayaan masyarakat terhadap SBY agar bisa menuntaskan periodenya dengan husnul khatimah.

Secara moral politik rasanya juga bukan contoh yang baik bagi demokrasi di Indonesia jika SBY menempati ketua umum sementara Ibas, putra beliau menjadi sekretaris jenderal. Karena dengan demikian SBY telah memberikan contoh yang tidak baik dalam etika politik nasional.

Beberapa ketua umum partai mengundurkan diri dari jabatan publik setelah resmi diangkat sebagai ketua umum. Hal ini bisa dilihat dari tradisi politik PKS yang mewajibkan presiden partainya untuk mundur dari jabatan publik setelah resmi dipilih sebagai presiden partai. Bahkan, mantan ketum PD Anas Urbaningrum sendiri mengundurkan diri dari ketua Fraksi PD setelah terpilih sebagai Ketum PD. Ironisnya lagi, putra SBY, Ibas, mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI dan fokus untuk mengurus partai dengan jabatan sekjen.

Krisis Otoritas
Terlalu mahal harga politiknya bagi PD dengan menempatkan SBY sebagai ketua umumnya. Ini bisa dipahami dalam beberapa makna politik. Pertama, ini menunjukkan adanya degradasi otoritas politik yang dimiliki SBY. Kekuasaan dan kharismanya sebagai dewan pembina dan majelis tinggi adalah otoritas politik yang sangat terhormat dalam sebuah struktur partai. Posisi ini setara dengan posisi majelis syuro yang ditempati Gus Dur di PKB maupun KH Hilmi Aminuddin di PKS. Dalam terminologi sosiologi politik, posisi ini hanya bisa ditempati oleh seorang aktor politik yang dianggap paripurna dalam pengalaman politiknya karena dianggap memiliki otoritas lebih dibandingkan dengan kader-kader lainnya.

Meminjam penjelasan Max Weber, otoritas ini ada karena memiliki kharisma, kewibawaan tradisional, maupun otoritas birokrasi. Dengan menunjuk posisi SBY sebagai ketum, makna adiluhung otoritas tersebut menjadi bergeser, bahkan berkurang kadarnya dalam sosok SBY. Meskipun akan ditunjuk ketua harian, tetap saja SBY tergoda dengan sikap politik yang terkesan tidak cerdas dari internalnya.

SBY tidak sadar bahwa desakan internal sama saja dengan mendegradasikan otoritasnya. Lain halnya jika SBY menyerahkan posisi ketum pada kader lainnya, otoritas politiknya tetap akan terawat dengan baik. Kedua, apa pun alasan kalangan internal PD dengan memberi SBY posisi ketum tidak bisa menjamin pelembagaan konflik bisa diselesaikan dengan baik. Termasuk juga tidak menjamin peningkatan elektabilitas politik PD.

Penetapan SBY justru menempatkan PD pada masalah sebenarnya, yaitu terjadinya degenerasi kader politik. Penunjukkan SBY sebagai ketum menunjukkan PD tidak bisa melakukan regenerasi dan suksesi kepemimpinan politik secara elegan dan terhormat. Padahal, banyak kader-kader PD yang secara potensial cukup mumpuni jika diberi kesempatan menempati jabatan ketum dibandingkan dengan hanya berada di bawah bayang-bayang politik SBY.

SBY bersama isteri, anak, menantu dan cucunya.

Jika ekspektasi internal PD terhadap SBY terlalu besar, sementara realitasnya PD semakin anjlok dalam Pemilu 2014, SBY adalah pihak utama yang harus bertanggung jawab. Di sisi lain, jika urusan kenegaraan menjelang 2014 semakin semrawut di bawah kendali SBY, pihak yang paling pertama diminta pertanggungjawabannya adalah PD. Karena internal PD adalah pihak pertama yang mendorong SBY sebagai ketum. Dengan kata lain, posisi SBY sebagai ketua umum adalah bentuk dari sandera politik internal PD terhadap SBY.

SBY dihadapkan pada tanggung jawabnya yang semakin kompleks dalam tugas-tugas kenegaraannya. Masih banyak agenda dan pekerjaan pemerintahan yang belum terlaksana di akhir kepemimpinannya. Di luar istana, kehidupan rakyat semakin susah dan suasana keamanan juga menjadi ancaman serius bagi masa depan Indonesia.

SBY harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara paripurna kepada rakyat Indonesia. Kepemimpinan dua periodenya harus memberikan legacy pada kehidupan ekonomi dan politik nasional. Apabila SBY terlena dengan urusan partai di akhir periodenya sehingga mengabaikan urusan negara dan rakyatnya, maka hasil akhirnya hanyalah akan mencoreng kepemimpinannya selama 10 tahun. Ini adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melebihi amanah partai politik yang sangat pragmatis.

Sudah banyak kekecewaan publik terhadap kinerja SBY. Terlalu mahal harga demokrasi jika kepercayaan rakyat ditelikung dengan urusan dapur partai.

Rakhmat Hidayat;
Pengajar Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ),
Kandidat PhD di Universite Lumiere Lyon 2 France
REPUBLIKA, 2 April 2013

Salah Satu Kelebihan Anas Urbaningrum

Apa yang akan diungkapkan melalui tulisan ringan ini, hanyalah sekedar guratan kesan perjumpaan sejarah saya dengan Anas Urbaningrum semasa sama-sama aktif di Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dekade 1990-an. Lantaran hanya salah satu kelebihan, di satu sisi berarti memang Anas Urbaningrum memiliki kelebihan-kelebihan lainnya. Pada sisi lain –sebagaimana sekeping mata uang logam– ia sesungguhnya juga manusia biasa yang punya kelemahan-kelemahan.

Salah satu kelebihan Anas Urbaningrum semenjak ia menjabat sebagai Ketua Bidang Penelitiaan dan Pengembangan (Litbang), kemudian menjadi Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional (PPN) PB HMI Periode 1995-1997 era Taufiq Hidayat, hingga akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PB HMI Periode 1997-1999 di Yogyakarta, adalah daya ingat atau kemampuannya menghafal nama-nama orang yang berjumpa dengan dirinya.

Anas tidak hanya hafal nama-nama kader HMI, namun juga asal cabang, kuliahnya atau bahkan pacarnya siapa, jika si kader curhat padanya. Pimpinan OKP, Kelompok Cipayung pada masa kepemimpinannya di PB HMI, tokoh-tokoh di era reformasi, atau mahasiswa yang pernah mengundangnya sebagai pembicara di suatu forum pasti ia ingat namanya —sekalipun agak lama tidak bersua dengan dirinya.

Kepada orang-orang yang pernah mengorbitkan dirinya, Anas Urbaningrum juga tidak pernah lupa. Surat pribadi ucapan terima kasih (barangkali juga panggilan atau sms) ia layangkan. Semasa ia menjadi Ketua Umum PB HMI dan beberapa tahun selepasnya, saya pernah mendapat tugas untuk mengirim kartu ucapan Idul Fitri khusus secara pribadi buat para wartawan yang meliput kegiatan di PB HMI atau pernah bersentuhan dengan dirinya.

Suatu hari, di kantor PB HMI saya pernah bercerita sambil lalu pada Anas Urbaningrum tentang anak sulung saya. Selang beberapa bulan kemudian, dalam suatu pembicaraan santai sembari saya memijat punggungnya di sebuah kamar kontrakan di kawasan Paseban Kramat Raya ia bertanya, “Bagaimana kabar anakmu Chiara, Dwiki?” Jelas saya kaget sekaligus surprise, betapa ia masih ingat nama depan anak sulung saya. Sebagai anak buah, saya tersanjung sekaligus kagum betapa ia juga memperhatikan hal-hal kecil seperti itu.

Mahmuddin Muslim, seorang rekan HMI yang kini aktif di ormas sayap PDI Perjuangan, Baitul Muslimin Indonesia, pernah berkisah pada saya. Kata Mahmuddin, “Ketika kali pertama bertemu Anas Urbaningrum, sebagaimana adab pada umumnya saya memperkenalkan diri. Anas menjabat tangan saya dengan erat dan hangat, seolah-olah bertemu dengan sahabat karib, sorotan matanya menatap mata saya sembari menyunggingkan senyuman khas Anas.”

Selepas pertemuan yang hanya sebentar tersebut, Mahmuddin menerawang dan menangkap kesan mendalam. Ujar dia, “Jabatan tangannya yang erat dan hangat sangat berbeda dengan kebanyakan tokoh yang pernah saya temui untuk pertama kali. Bukan hanya sekedar sentuhan ujung jari telapak tangan belaka ….”

Kekaguman Mahmuddin bertambah manakala beberapa waktu kemudian ia bertemu kembali dengan Anas Urbaningrum. Serta merta Anas menyapa; “Hai Mahmuddin Muslim, bagaimana kabarnya?” Menurut Mahmudin, “Hanya segelintir orang yang bisa hafal nama lengkap saya, apalagi momen pertemuan sebelumnya hanya sesaat dan telah berlangsung lama.”

Ada suatu literatur yang mengatakan bahwa salah satu ciri apakah seseorang berkarakter sebagai pemimpin atau bukan, dapat dilihat dari apakah dia hafal atau tidak kepada orang lain atau anak buahnya. Ciri ini akan membuat sang anak buah menjadi setia kepada pimpinannya. Konon, sebagai contoh nyata, para jenderal dan serdadu angkatan perang Perancis sangat setia di bawah komando Napoleon Bonaparte disebabkan ia hafal nama lengkap dan asal daerah dari ribuan bala tentaranya.

Apa yang saya alami dan juga kisah Mahmuddin di atas, niscaya dialami pula oleh sahabat-sahabat Anas Urbaningrum lainnya. Cara Anas bergaul dan membawa diri, apalagi dalam kapasitasnya sebagai tokoh politik dan public figure sungguh membuat orang yang mengenalnya secara pribadi (baik kawan maupun lawan politiknya) akan menaruh hormat sekaligus segan kepadanya.

Jika ada orang yang terang-terangan mencaci-maki Anas Urbaningrum maka bisa dipastikan orang tersebut belum atau tidak pernah mengenal pribadi Anas yang sebenarnya. Pasti ada suatu motif tertentu (tendensius) di baliknya. Atau dia kurang informasi rinci dan mendalam atas apa yang dilontarkannya. Jadi andaikata saya adalah lawan politik Anas, maka akan terlalu naif bila saya berkonfrontasi langsung kepadanya. Mengingat akan pembawaan dan karakter pribadinya –setidaknya seperti yang saya kenal selama ini, sungguh akan membuat siapa saja –baik kawan maupun lawan- berpikir seribu kali untuk menjatuhkannya. Apalagi tanpa bukti-bukti yang kuat.

Oleh karena itu, agar tidak menyinggung perasaan dan mencederai persahabatan sebagai sesama aktifis politik, maka cara paling aman bagi saya tentu dengan meminta orang lain atau saluran-saluran lain untuk berkoar-koar tentang kejelekan Anas Urbaningrum. Sekalipun hati nurani terdalam saya mengingkarinya, karena nyata-nyata saya telah memfitnahnya!

Namun demikian, dalam politik kadangkala fitnah adalah resep mujarab untuk menjatuhkan karir politik seseorang. Mencari sebatang jarum kejelekan di hamparan jerami memang amat susah, apalagi bila jarum tersebut sebenarnya tidak ada di sana. Maka tidak ada pilihan lain bagi saya kecuali menebar angin fitnah melalui pihak-pihak lain secara ‘profesional’.

Namun sejatinya sang penebar angin fitnah tidak sadar, bahwa badai yang terbentuk, cepat atau lambat, pasti akan menggulung dan memporak-porandakan dirinya sendiri, walau skenarionya tersebut sudah ‘nampak’ tersusun rapi. Kelak pasti terbukti oleh mahkamah sejarah, bahwa fitnah yang ditebarkannya saat ini akan membantingnya hingga terkulai lemah di bibir pantai dan di dasar lembah ….

Dwiki Setiyawan,
Sahabat Anas di HMI
http://dwikisetiyawan.wordpress.com