Anda termasuk tokoh yang diundang dan berbicara langsung dengan Presiden Soeharto pada 19 Mei 1998 atau beberapa hari sebelum beliau mengundurkan diri sebagai presiden. Bisa diceritakan, keinginan Soeharto saat itu apa kepada para tokoh, apakah terkait dengan rencana reshufle kabinet Pembangunan VII ?
Pak Harto tidak pernah mengundang sembilan orang termasuk saya untuk bertemu 19 Mei 1998. Kami berlima (Cak Nurcholish Madjid, Malik Fajar, Oetomo Dananjaya, S Drajat dan saya) mengirim surat kepada Pak Harto tgl 16 Mei 1998, yang isinya menyatakan bahwa sebaiknya beliau turun dari jabatannya, dan kami tawari memilih 1 di antara 4 cara.
Isi surat itu dikonferensi-perskan di Hotel Wisata 17 Mei, disampaikan oleh Mensekneg Saadillah Mursyid kepada Presiden 18 Mei, malam harinya tanggal itu sesudah shalat Isya Pak Harto telpon ke Cak Nur, kemudian Cak Nur meneruskan hasilnya ke kami berempat. Isi telpon Pak Harto adalah beliau setuju isi surat itu, siap melepaskan jabatan, tapi minta tolong ditemani selama proses peralihan kekuasaan, serta bersama-sama menjaga agar situasi aman dan tidak semakin terancam oleh anarkisme, penjarahan dll.
Maka disepakati untuk bertemu dengan lima orang yang menandatangani surat itu tanggal 19 Mei pagi jam 9.00. Pak Harto usul bagaimana kalau beberapa orang tua juga dilibatkan. Akhirnya dari 5 orang (bertambah) menjadi 9 orang, termasuk KH Ali Yafie dan Gus Dur.
Pertemuan sembilan orang dengan Pak Harto 19 Mei 1998 itu basa-basi, ibarat pengantin itu sekedar resepsinya, sedang akad-nya sudah duluan sebelumnya. Tanggal 18 malam Pak Harto ambil keputusan mau lengser. Kami ngobrol santai saja tidak ada ketegangan, sehingga 16 bom yang tersebar di 8 pom bensin dan 8 titik jalan tol yang mengitari Istana tidak perlu diledakkan. Hanya ada ‘mercon’ kecil yang dipelajari oleh Pak Harto dalam silaturahmi itu adalah statemen “tidak jadi Presiden tidak patheken”.
Secara pribadi ada yang penting bagi saya, lima menit sebelum pertemuan, di luar ruangan, Cak Nur dan saya berjabat tangan untuk saling berjanji bahwa sesudah Pak Harto turun, pada kekuasaan berikutnya, Cak Nur dan saya bersepakat untuk melarang diri terlibat atau menjadi pejabat.
Masalah yang tersisa adalah Pak Harto lengser itu formula dan aplikasinya dalam puncak perpolitikan nasional bagaimana. Tidak tersepakatinya formula itu yang menjadi salah satu sebab kenapa akhirnya Reformasi 1998 itu bukan hanya gagal dan omong kosong, tapi juga palsu, bergelimang kemunafikan yang sangat menjijikkan. Jauh lebih susah mengurusi seorang munafik Reformasi dibanding 100 orang kafir Orba, karena karakter kemunafikan mengizinkan putih adalah merah, merah adalah hijau, hijau adalah biru, biru adalah coklat, demikian seterusnya tanpa batas.
Kalau disebut sesuatu yang istimewa mungkin ada. Bahwa Presiden Soeharto yang menurut pengetahuan dunia diseret turun, dengan dosa-dosa nasionalnya yang menggunung, ‘mestinya’ lari ke luar Negeri dan minta suaka, kemudian kelak meninggal di pengasingan dan dikubur di tanah kutukan seluruh rakyat Indonesia. Tapi Soeharto hidup tenteram di Cendana, menyirami kembang, memomong cucu-cucunya yang berkunjung, merokok klobot dan terus tersenyum kepada langit dan bumi. Tidak ada demo kaum aktivis ke Cendana, dan warisan-warisannya yang terkutuk, misalnya TMII dan 5000 Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila, tidak dibakar, diambrukkan atau dimusnahkan.
Itu bebagai-bagai dimensi, saya ambil satu garis linier saja, yakni pergulatan di pusat kekuasaan yang menyangkut formula Reformasi. Yang (mengenai) konstelasi TNI, peta kekuatan dan pasukan Islam, subversi-subversi luar negeri, kemudian kenapa Glodog dijarah tapi Kelapa Gading tidak, dst, kapan-kapan (lain kali) saja.
Bersama Cak Nur almarhum, kami merumuskan bahwa Reformasi adalah pergantian kekuasaan total: Pak Harto turun dengan seluruh jajaran Kabinetnya, MPR dan DPR bubar, kemudian kita bentuk Komite Reformasi, terdiri atas 45 tokoh reformis. Komite Reformasi itu akan secara darurat menjadi MPR-Sementara, yang bertugas mengangkat Kepala Negara Sementara dan menugasinya untuk membikin Pemilu paling lambat setahun sesudah Pak Harto lengser.
Di antara 45 anggota Komite Reformasi itu ada tiga tokoh Orba: Akbar Tanjung, Jenderal Wiranto dan Pak Harto sendiri, yang berseberangan melawan 42 orang. Butuh waktu cukup lama bagi bangsa Indonesia untuk menyadari bahwa ternyata Akbar Tanjung dan Wiranto sesungguhnya adalah tokoh Reformasi, dan mungkin akan tampil jadi calon Presiden 2014.
Tokoh utama Reformasi dan para politisi-aktivis pada tgl 20 Mei siang hari menyatakan menolak Komite Reformasi. Pak Harto dan Cak Nur sangat kecewa, sehingga Cak Nur ‘purik’ alias ngambeg dan tak bersedia menjadi Ketua Komite Reformasi, dan Pak Harto melepas Indonesia dengan langkah cukup lengser saja, kemudian terserah siapa yang berkuasa berikutnya, juga terserah mau aman atau tidak, tidak memikirkan lagi arah sejarah yang dimaui Reformasi.
Itulah tonggak terbangunnya kepalsuan Reformasi, yang ditandai oleh naiknya BJ Habibie menjadi Presiden, dan beliau tenang-tenang sampai hari ini karena tak seorang pun bertanya kepadanya apa saja yang ‘menimpa’nya menjelang naik jadi Presiden, bagaimana ‘kampungan’nya proses Kabinet baru tersusun, serta who’s boys yang sebenarnya mengendalikan semuanya.
Kebanyakan bangsa Indonesia yang penyakit utamanya adalah ‘dengki’, terutama elite dan kelas menengahnya, tidak punya kesiapan mental dan kejernihan intelektual untuk mendengar jika pertanyaan itu saya jawab.
Tanggal 22 Mei malam hari, saya mengambil keputusan untuk tidak meneruskan aktivitas Reformasi yang sebelumnya saya lakukan hingga ‘mengawal’ penjarahan, tiap hari di Trisakti, mendoakan 3 hari, 7 hari dan 40 hari peringatan para korban. Keputusan itu saya ambil di tengah saya mengalami peristiwa di Hotel Regent Kuningan (sekarang entah apa namanya) dengan beberapa tokoh Reformasi, yang saya tidak tega mengisahkannya di sini.
Saya kembali ke wilayah kebudayaan dan spiritualitas kemanusiaan. Yang tersisa adalah kewajiban memenuhi janji kepada Pak Harto untuk memandu proses beliau melakukan proses Husnul Khatimah, yang juga tidak dipercaya oleh siapa pun. Tapi syukur sempat saya tuliskan Teks Empat Sumpah dan beliau menandatangani. Yakni sumpah untuk (1) Tidak akan berupaya menjadi Presiden lagi, (2) Tidak akan turut campur pada setiap proses pemilihan Presiden, (3) Siap diadili oleh Pengadilan Negara untuk mempertanggungjawabkan seluruh kesalahannya, (4) Siap mengembalikan semua harta rakyat yang ada di tangannya berdasarkan klaim Pengadilan.
Mudah-mudahan metafor saya ini bisa menjadi pintu untuk menemukan jawaban saya atas pertanyaan ini. Bangsa Indonesia mengalami tiga tahap. Pertama, punya hak roti tapi hanya mendapat bagian (maaf) ‘tai’. Ini melahirkan berbagai pergolakan kecil maupun besar. Tahap kedua, bangsa Indonesia mengembangkan semacam kekebalan mental sosial maupun individual untuk sanggup makan ‘tai’ dengan atau menjadi ‘terasa roti’. Bangsa Indonesia adalah pakar penderitaan, sanggup tertawa dan sehat mentalnya dalam kehancuran hidup. Bahkan juga memiliki self-entrepreneurship yang tak tertandingi: secara ekonomi tak kunjung collapsed karena kehebatan kewiraswastaan mereka. Bahkan Warteg dan warung-warung kecil lainnya mensubsidi perusahaan-perusahaan besar di metropolitan Jakarta.
Ketiga, tahap yang sekarang sedang dialami, adalah karena sudah sangat terbiasa makan ‘tai’, maka semakin sedikit rakyat Indonesia yang ingat dan sadar bahwa yang dimakannya adalah ‘tai’, sebab ‘tai-tai’ sudah mereka rotikan tiap hari di dalam diri mereka. Hari ini rakyat Indonesia sudah tidak percaya bahwa Negaranya, Pemerintahnya, sistem yang sedang dijalaninya, politiknya, demokrasinya, apapun saja yang tiap hari dikenyamnya: adalah ‘tai’.
Anda melihat sosok Soeharto apakah sebagai presiden yang berhasil memimpin negara atau bagaimana Cak ?
Kalau tidak salah Bethoven menyatakan bahwa ia tidak bermain musik untuk babi-babi.
Dan, ketika proses penyerahan jabatan dari Soeharto ke wakil presiden BJ Habibie di tahun 1998 apakah ada gesekan kuat untuk segera membuat pemerintahan baru ?
Sudah saya jelaskan di atas terutama point-4.
Dari peristiwa yang saya ceritakan di atas, pasti Anda menemukan apa jawaban saya. Secara pribadi Pak Harto mengatakan kepada saya: “Cak, kalau gerakan mahasiswa mungkin tidak menakutkan, tetapi kalau rakyat menjarah: saya menggigil dan ketakutan ….”
Ulasan pemikiran apa yang bisa diberikan Cak Nun kepada pembaca kami setelah menjalani 15 tahun era reformasi ini? Sebagai tokoh budayawan lebih nyaman mana era reformasi dibandingkan zaman orde baru ?
Bung bulan ini (umur) saya 60 tahun, energi dan waktu saya tidak ada yang saya agendakan untuk dua hal. Pertama, menghubung-hubungkan kenyamanan hidup dengan sesuatu di luar diri saya, apalagi dengan Negara, Pemerintahan dan para anak turun Dasamuka yang bergelar Sewumuka (dulu Rahwana hanya punya 10 wajah, sekarang cucu-cucunya beratus wajahnya dipampangkan di jalan-jalan).
Kedua, 43 tahun saya berkeliling bercengkerama dengan massa, sehingga saya cukup berpengalaman untuk tidak akan mengomentari sesuatu sebelum pihak-pihak yang terkait dengan komentar saya itu mendapatkan hidayah dari Tuhan untuk belajar bersikap jujur terhadap kehidupan.
Ditulis Oleh: Hardani Triyoga dari Harian Detik
Sumber:
1. http://kenduricinta.com/v3/?p=2292
2. http://news.detik.com/read/2013/05/21/113629/2251574/158/emha-ainun-nadjib-reformasi-itu-omong-kosong
3. http://edisi.harian.detik.com/?iid=77379&startpage=page0000008#folio=8
No comments:
Post a Comment