Monday, February 24, 2014

Catatan Harian Anas Urbaningrum (Bagian 5)


Ahad,12 Januari 2014. Mengapa ucapan terima kasih juga kepada Endang Tarsa dan Bambang Sukoco? Karena, keduanya sebagai penyidik yang melaksanakan penahanan. Keduanya yang tanda tangan berita acara penahanan. Endang memulai dengan kalimat, “Tidak enak ini saya sampaikan kepada Pak Anas.

Saya langsung potong dengan jelas dan tegas, agar mereka menyampaikan kepada saya tugas untuk menahan. Perhitungan saya memang akan ditahan pada hari ketika saya datang ke KPK.

Wajah Endang kelihatan agak gugup ketika menyampaikan hal itu. Lebih gugup lagi adalah Bambang yang ketika itu tidak berkata-kata. Menurut saya, mestinya Bambang sebagai ketua tim yang menyampaikan. Entah mengapa, Endang yang menjadi jubirnya. Mungkin karena senior atau faktor lain.

Terima kasih karena mereka berdua sudah mengeksekusi penahanan saya berdasarkan surat perintah penahanan yang diteken (ditanda-tangani) Abraham Samad. Saya hargai itu, meskipun kelihatan agak gugup dan tidak enak hati, keduanya melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai perintah pimpinan.

Sebetulnya ada lagi penyidik lain, M Rifai, polisi asal Grobogan, Jawa Tengah, yang ikut nimbrung ngobrol soal penahanan. Lalu, ada juga perempuan penyidik, namanya Salmah, yang sejak awal masuk-keluar ruang pemeriksaan untuk koordinasi dengan Endang dan Bambang. Penampilannya dingin tanpa seulas senyum pun. Dari mereka berempat, Salmah yang paling tampak tampil sebagai penyidik.


Lalu apa kaitan ucapan terima kasih kepada Heri Muryanto? Dia adalah ketua tim penyidik ketika kasus saya ini mulai dipandang harus diseriusi. Bersama beberapa penyidik lain, dia ditugaskan sebagai “juru masak” Harrier menjadi kasus gratifikasi Hambalang.

Penjelasan saya tentang mobil Harrier yang bukan gratifikasi, apalagi dari Adhi Karya yang menggarap proyek Hambalang, kalah dengan cerita palsu Nazaruddin dan pegawainya yang bernama Marisi Matondang. Cerita palsu yang meyakinkan itulah yang oleh Heri dinaikkan menjadi kasus gratifikasi dengan segala lika-likunya, termasuk pembocoran sprindik.

Heri pasti dianggap berjasa dan semoga segera mendapat promosi jabatan. Wajar jika saya mengenang nama Heri Muryanto dan mengucapkan terima kasih.

Pastilah yang paling dibahas dan disorot adalah ucapan terima kasih saya kepada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Saya berkeyakinan, berdasarkan apa yang saya alami di Partai Demokrat, apa yang saya dengar dan rasakan, dan saya analisis, Pak SBY secara langsung atau tidak langsung punya peran untuk mentransmisikan masalah politik internal Partai Demokrat menjadi masalah hukum di KPK. Pidato politik dan hukum yang dilakukan di Jeddah, Arab Saudi, jelas merupakan tekanan dan intervensi.


Proses pengambilalihan kewenangan saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan perintahnya agar saya berkonsentrasi menghadapi masalah hukum adalah penggiringan politik yang nyata bersamaan dengan saat-saat krusial penetapan saya menjadi tersangka.

Boleh saja Pak SBY berdalih tidak melakukan intervensi. Bisa saja pernyataan saya ini dibantahnya dengan cara yang paling canggih dan meyakinkan. Atau, dia membantah lewat para pembantu dan pengacaranya, apakah Djoko Suyanto, Ruhut Sitompul, Palmer Situmorang, atau Heru Lelono. Tetapi, Pak SBY dan mereka semua tidak bisa membantah fakta-fakta yang diproduksi oleh Pak SBY sendiri.

Pernyataan dan analisis dapat dibantah, tapi apakah fakta bisa dibantah dan disembunyikan?

Seperti cara Heru Lelono membantah saya lewat wawancara dengan harian Rakyat Merdeka, 12 Januari 2014, halaman 2. Dengan cara yang meyakinkan, Heru membantah Pak SBY intervensi. Kalau Pak SBY intervensi, berarti itu sama saja melecehkan KPK. Ini bahasa yang sering saya dengar di dalam bantahan-bantahan itu.

Bahkan, Heru tak segan-segan berbohong dengan mengaku pernah mengatakan kepada saya —disebutnya “sahabat saya Anas”— bahwa kebenaran ini suatu saat akan terungkap. Sebab, kesalahan itu hanya sementara bisa disembunyikan.

Saya ingat betul dan yakin betul bahwa Heru tidak pernah mengatakan itu kepada saya, apalagi terkait dengan kasus di KPK. Jangankan mengatakan, pernah ketemu atau komunikasi saja tidak. Sejak saya di Partai Demokrat, hanya beberapa kali saya bertemu Heru di Cikeas. Itupun tidak perna bicara serius, hanya menyapa dan ngobrol ringan. Sejak saya di DPR dan Pak SBY menjadi presiden periode kedua, belum pernah saya berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Bagaimana dia bisa menyampaikan pesan itu kepada saya, kecuali pesan imajiner? Atau, jangan-jangan, pesan itu sebenarnya untuk orang lain yang dekat dengan dia?


Menjelang tidur, saya sempat ngobrol agak panjang dengan Amir Ishak, petugas jaga yang baru dapat giliran malam. Asalnya dari Kebumen, Jawa Tengah. Orangnya enak, ramah, dan cepat akrab.

Sabar saja, Pak Anas. Nasib kita sama,” begitu nasihatnya.

Dia menjelaskan, maksudnya sama-sama sepi, tak ada hiburan, tak ada tontonan. Bedanya, dia menjaga, saya dijaga. Sebagaimana petugas yang lain, jatah jam jaga adalah setengah hari alias 12 jam. Tugas Amir hari ini akan berakhir pagi nanti jam tujuh.

Saya sabar mendengarkan dia bercerita tentang sejarah politik dan kerajaan zaman dulu. Dengan fasih, dia menjelaskan naik-turunnya kerajaan-kerajaan di Jawa, sejak Tumapel, Singosari, Kediri, Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram. Datang dan perginya raja-raja Jawa itu dia jelaskan dengan terperinci mirip guru sejarah. Menarik karena wawasan sejarahnya cukup bagus. Saya hanya khusyuk mendengarkan sembari kasih komentar tambahan sedikit-sedikit.

Inti dari sejarah politik kerajaan-kerajaan Jawa dulu adalah politik “bumi hangus”. Setiap pemenang selalu menghancurkan yang dikalahkan. Kerajaan diluluh-lantakkan dan yang dianggap berharga dibawa pergi oleh pemenang perang. Pusat kerajaan yang kalah diratakan dengan tanah sehingga yang tersisa tinggal kenangan. Jikapun ada, hanya bekas-bekas reruntuhan atau situs yang tak lagi utuh. Politik bumi hangus dan dendam tak berkesudahan hampir menjadi model politik sampai Indonesia memasuki zaman modern.

(Bersambung)
Sumber:
www.asatunews.com

No comments: