Tim Mega-Prabowo Prediksi MK Bakal Perintahkan Pemilu Ulang

Tim Hukum Mega-Prabowo merasa telah mengajukan bukti-bukti yang kuat dalam persidangan perselisihan hasil pemilu di MK. Karena itu mereka optimistis MK akan mengabulkan permohonan mereka.

Putusan paling logis menurut Tim Mega-Prabowo adalah perintah agar dilangsungkannya pemungutan suara ulang di 33 provinsi.

"Putusan yang paling logis adalah pemungutan suara ulang di 33 provinsi atau dengan kata lain pemilu ulang," kata Tim Hukum Mega-Prabowo, Arteria Dahlan, usai konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (10/8/2009).

Arteria yang selalu menjadi juru bicara tim dalam persidangan di MK ini mengatakan, bukti dan saksi yang dihadirkan pihaknya sangat kuat.

KPU tidak sanggup menghadirkan saksi dan bukti untuk menandinginya. Baik secara fakta hukum maupun fakta persidangan, timnya selalu berada di atas angin dibanding KPU.

"Baik secara fakta hukum maupun fakta persidangan sudah mengarah ke salah satu permohonan kami," kata pria berkacamata ini.

Dia menambahkan, esensi permohonan dari timnya adalah terjadinya kesalahan dalam penghitungan suara. Terdapat beda antara penghitungan suara di TPS dengan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten/kota.

Untuk membuktikan hal ini, mereka menggunakan penghitungan internal Tim Mega-Prabowo. Sebab mereka tidak mendapatkan formulir C1 dari KPU.

"Saksi kami tidak mendapatkan C1. Tiba-tiba di kabupaten/kota angkanya (pasangan nomor 2-red) melonjak sedemikian rupa," ucap Arteria.

Dalam permohonannya, Tim Mega-Prabowo menawarkan 3 skema untuk MK. Skema pertama, mereka meminta agar MK membatalkan hasil Pilpres yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Nomor 365/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang penetapan rekap hasil Pilpres. Mereka juga meminta KPU memperbaiki perolehan hasil Pilpres dengan angka yang mereka anggap benar.

Menurut tim Mega, perolehan suara yang benar yakni untuk Mega-Prabowo adalah 32,5 juta (35,06 persen), SBY-Boediono 45,2 juta (48,7 persen), dan JK-Wiranto 15 juta (16,24 persen).

Skema kedua, Tim Mega-Prabowo meminta agar MK membatalkan penetapan hasil Pilpres dalam SK KPU Nomor 365 dan memerintahkan KPU menggelar pemilu ulang di seluruh wilayah Indonesia.

Skema ketiga, Tim Mega-Prabowo meminta agar MK membatalkan penetapan hasil Pilpres dalam SK KPU Nomor 365 dan memerintahkan KPU menggelar pemilu ulang di 25 provinsi di Indonesia.

Shohib Masykur, detikNews, 10 Agustus 2009

Soal Pidato SBY, Mega-Pro Akan Ambil Langkah Hukum

Ketua tim hukum pasangan Megawati-Prabowo, Gayus Lumbuun mengatakan, akan mengambil langkah hukum terkait pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pascapeledakan bom di JW Marriott dan Ritz Carlton pada Jumat ( 17/7 ) yang mengarahkan tuduhan kepada salah satu pasangan capres dan cawapres yang berada dibalik peledakan tersebut.

"Tapi tindakannya seperti apa yang akan kita lakukan nanti diputuskan setelah Jumat ini saat pertemuan timkamnas dengan Megawati dan Prabowo," ungkapnya usai jumpa pers di Jakarta, Rabu ( 22/7 ).

Menurut Gayus, pernyataan SBY tersebut sangat berdampak luas karena tidak hanya menyangkut dua parpol yaitu PDI-P dan Gerindra tetapi juga parpol-parpol pendukung lainya.

Fadli Zon sekretaris I timkamnas Megawati-Prabowo mengatakan, ia sejalan dengan pernyataan DPR agar SBY mencabut pernyataannya sehingga polemik itu tidak berlarut-larut. "Atau paling tidak membuat jumpa pers untuk mengklarifikasi hal tersebut," ucapnya.

Pernyataan SBY, kata Fadli, telah menimbulkan banyak polemik diantara masyarakat karena informasi yang diterima SBY dari bawahannya tidak tepat. "Disampaikan juga dalam situasi yang tidak tepat," tegasnya.

KOMPAS.com, 22 Juli 2009

Tim JK-Win: Data Intelijen Kok Disebarluaskan?

Tim Advokasi pasangan capres dan cawapres Jusuf Kalla dan Wiranto mempertanyakan maksud Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membeberkan sejumlah fakta dan bukti intelijen dalam pidato kenegaraannya, Jumat (17/7) yang lalu. Pidato yang disampaikan kepada masyarakat luas ini dimaksudkan sebagai respon Presiden terhadap peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton, Kuningan.

Menurut Koordinator tim advokasi JK-Wiranto, Chairuman Harahap, seharusnya fakta dan bukti intelijen itu tidak dilemparkan ke publik karena hanya akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. "Kita prihatinkan ada info-info yang berupa data intelijen yang dilemparkan ke masyarakat. Kalau benar itu data intelijen, tentu digunakan untuk mengambil kebijakan," kata Chairuman dalam keterangan pers bersama Tim Kampanye Nasional pasangan capres Mega-Prabowo di Kantor DPP Golkar, Sabtu (18/7).

Lagipula, menurut Chairuman, data-data itu belum teruji kebenarannya dan seharusnya menjadi dokumen rahasia negara. Oleh karena itu, penyebaran fakta-fakta tersebut justru bisa menyebabkan rasa takut di tengah masyarakat. "Kalaulah memang sudah ada bukti foto, video tentang seseorang yang memegang senjata api dan terlatih menembak, saya kira sudah cukup bukti utk mencari dan menangkapnya," lanjut Chairuman.

Sementara itu, anggota tim advokasi pasangan Mega-Prabowo, Elza Syarief mengatakan Presiden SBY terlalu cepat berkesimpulan. Pernyataannya bersifat prematur. "Polisi dan intelijen belum secara tuntas mencari tahu tapi Presiden sudah mendahului dengan kesimpulan. Buktinya apa?" tanya Elza.

Selang beberapa jam saja, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri maupun Menko Polhukam Widodo AS segera merilis informasi bahwa ledakan bom Kuningan terkait dengan teroris yang sedang buron Noordin M Top. "Namun, itu pun masih perkiraan, belum masuk penyelidikan," tandas Elza.

KOMPAS.com, 18 Juli 2009

Selamat buat Para Ksatria

Pemilihan presiden yang menguras energi telah usai. Hitung cepat semua lembaga survei, baik yang berpihak maupun yang independen, memperlihatkan hasil yang tidak jauh berbeda. Yaitu Susilo Bambang Yudhoyono menang mutlak.

Yang pertama, tentu, kita mengucapkan selamat kepada SBY-Boediono yang mampu memenangi kepercayaan rakyat untuk melanjutkan kepemimpinan negeri ini lima tahun ke depan. Yang kedua, kita juga harus mengucapkan selamat kepada Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Mereka berenam adalah ksatria yang kita daulat untuk bertarung di panggung pemilu. Ruang kompetisi diciptakan buat mereka untuk bertempur. Merekalah wakil-wakil kita dalam pertarungan demokrasi.

Setelah pertarungan usai, kinilah saatnya mengurus rakyat. Tidak boleh ada pemerintahan tanpa pemimpin karena mereka sibuk bertempur.

Yudhoyono dan Kalla masih efektif sebagai presiden dan wakil presiden. Mereka berdua memerintah sampai dengan Oktober. Karena itu setelah pertempuran usai, kembalilah bergandeng tangan mengurus pemerintahan sampai akhir mandat.

Para ksatria adalah mereka yang menerima kekalahan dengan tersenyum sambil mengulurkan tangan persahabatan kepada yang menang. Watak ksatria itulah yang selalu didorong agar menjadi perilaku demokrasi.

Sebuah tabiat yang buruk dari pertarungan politik di negeri ini adalah tetap memelihara permusuhan setelah usainya pertempuran.

Jadi, kita ingin melihat sebuah persahabatan di antara keenam ksatria ini. Tentu tidak berarti bahwa mereka harus selalu sepakat satu sama lain dalam segala hal. Namun, yang dibutuhkan adalah sebuah semangat persahabatan dalam menyelesaikan perbedaan.

Karena itu, keinginan SBY untuk menempuh jalur hukum bagi mereka yang mencemarkan nama baiknya melalui kampanye hitam sebaiknya tidak dilanjutkan. Itu karena kampanye hitam menghajar semua calon.

Dalam rangka mengoptimalkan energi kepemimpinan nasional, kita berharap para ksatria ini diberi peran. Lihatlah bagaimana mantan Presiden AS Bill Clinton dan Jimmy Carter yang masih berperan di era kepemimpinan presiden dari kubu Republik dulu. Lihat bagaimana seorang Barrack Obama memberi peran penting bagi Hillary Clinton, lawan beratnya dalam pemilu.

Persahabatan begini tidak lalu berarti Megawati, misalnya, berhenti menjadi pemimpin partai yang beroposisi. Kalau oposisi ditambah lagi dengan Gerindra dan Hanura, mudah-mudahan Golkar juga mau, pemerintahan yang memperoleh legitimasi sangat kuat itu memperoleh pengawasan yang juga kuat.

Oposisi yang kuat baik bagi rakyat. Rakyat selalu diberi harapan tentang sebuah alternatif. Andai kata pemerintahan ternyata buruk, oposisi menjadi pilihan yang menjanjikan. Jadi, rakyatlah yang selalu disajikan alternatif terbaik.

Adalah berbahaya jika pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat yang kuat, ditambah legitimasi koalisi parlemen yang amat kuat, berdampingan dengan oposisi yang lemah. Pemerintahan seperti itu -seperti yang dikhawatirkan SBY terhadap KPK- akan berjalan tanpa kontrol.

Pada akhirnya kemenangan seorang petarung dalam pemilu presiden adalah kemenangan rakyat. Itu karena setelah menang, dia tidak menjadi pemimpin yang hanya melayani mereka yang memilihnya, tetapi melayani kita semua.

Editorial Media Indonesia, 9 Juli 2009

Komedi Putar 2009, LAGI...LAGI...LA...GI...LA...GILA !!!

Survei IDM: Elektabilitas Mega-Prabowo Ungguli Pasangan Lain

Elektabilitas pasangan capres/cawapres Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto unggul dibandingkan kedua pasangan lain. Mega-Prabowo mengantongi 44,82 persen, disusul SBY-Boediono sebanyak 27,5 persen dan terakhir adalah pasangan JK-Wiranto 12,6 persen.

Demikian hasil survei kedua yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM) mulai 17 Juni sampai 3 Juli 2009. Survei tersebut dilakukan pada 3.700 responden atau lebih banyak 44,67 persen dari survei pertama.

Juru bicara IDM, Maulana Bungaran, menjelaskan survei tersebut dilakukan pada 3.700 responden dengan confidence interval sebesar 1,61 persen pada confidence 95 persen. Dengan jumlah populasi 170 juta dan penarikan sample dilakukan dengan metode multistage random sampling.

"Sebanyak 1.183 responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka dan telepon, sedangkan 2.175 responden disurvei melalui pertanyaan yang dikirim lewat SMS, satu pewawancara bertugas untuk 75 responden," ujar Maulana dalam konferensi pers hasil survei IDM mengenai elektabilitas capres/cawapres, Sabtu (4/7) di Hotel Lumire, Jakarta.

Untuk menghindari bias, kata dia, maka responden hanya diberikan satu pertanyaan tentang siapa capres/cawapres pilihan para responden.

Lebih jauh, ia menjelaskan IDM adalah lembaga independen dan membiayai sendiri semua survei yang dilakukannya. "Ini dana intern, kita tidak menerima dana dari pihak mana pun, apalagi yang berkepentingan dengan pilpres," ujar Maulana.

KOMPAS.com, 4 Juli 2009

Hasil Survei Indonesia Development Monitoring
Mega-Prabowo Kalahkan SBY-Boediono
Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto meraih 44,82 persen

Survei lembaga Indonesia Development Monitoring (IDM) terhadap 3.700 responden pada 17 Juni-3 Juli 2009 menunjukkan elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, paling tinggi dibanding dua pasangan kandidat lainnya (44,82 persen).

Menurut survei itu, elektabilitas pasangan SBY-Boediono berada diurutan kedua yaitu 27,5 persen. Sedangkan pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto berada di urutan terakhir, dengan perolehan dukungan 26,57 persen.

Hasil survei Indonesia Development Monitoring ini dilaunching di Hotel Lumerie, Jakarta Pusat, Sabtu 4 Juli 2009.

Survei IDM menggunakan metode Multistage Random Sampling. 3.700 responden dengan confidence interval sebesar 1.61 persen pada confidence level 95 persen.

Sebanyak 1.183 responden diwawancarai lewat tatap muka dan telepon. Sedangkan 2.517 responden melalui pertanyaan pesan singkat (SMS).

Siswanto, Sandy Adam Mahaputra, VIVAnews, 4 Juli 2009

IDM: Putaran Kedua Tanpa SBY-Boediono

Dari dua kali survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM) diperoleh hasil elektabilitas pasangan capres-cawapres, SBY-Boediono, semakin menurun. Jika hal tersebut terus berlanjut, dikhawatirkan pasangan capres-cawapres bernomor urut 2 itu tidak akan mengikuti putaran kedua pilpres mendatang.

Demikian dikatakan juru bicara IDM Maulana Bungaran pada konferensi pers Elektabilitas Capres/Cawapres 2009, Sabtu (4/7) di Hotel Lumire, Jakarta.

Pada survei pertama yang dilakukan tanggal 1-16 Juni dengan total 2.047 responden, pasangan SBY-Boediono mendapat perolehan 30,43 persen. Adapun pada survei kedua yang dilakukan pada 17 Juni-2 Juli dengan jumlah 3.700 responden, elektabilitas SBY-Boediono menurun menjadi 27,15 persen.

Penurunan tersebut, kata Maulana, disebabkan oleh banyaknya "kecelakaan politik" yang terjadi belakangan ini. Kecelakaan tersebut antara lain adalah "pukulan telak" JK tentang iklan pilpres satu putaran yang dianggap tidak demokratis. Kemudian kasus selebaran tentang istri Boediono yang diduga dilakukan oleh pendukung SBY, dan terakhir adalah pernyataan Andi Mallarangeng yang dituding berbau SARA.

Melihat hal tersebut, Maulana menilai pasangan SBY-Boediono harus bekerja keras meningkatkan elektabilitasnya, mengingat semakin menipisnya perbedaan dengan pasangan JK-Wiranto. "Jika trennya seperti ini terus, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa pilpres satu putaran untuk pasangan SBY-Boediono akan terjadi, dalam artian pasangan SBY-Boediono tidak lulus ke putaran kedua," tandasnya.

KOMPAS.com, 4 Juli 2009

IDM: Mega-Prabowo Teratas, SBY-Boediono Paling Bawah

Berdasarkan data terakhir yang masuk sebanyak 17 provinsi dari hasil quick count yang dilakukan The Institute Indonesia Development Monitoring (IDM), pasangan Megawati-Prabowo unggul, disusul dengan JK-Wiranto, dan paling bawah SBY-Boediono.

"Pasangan Megawati-Prabowo mendapat 38,83 persen, JK-Wiranto 31,29 persen, dan paling bawah SBY-Boediono 30,35 persen," ungkap Arief Poyuono, Dewan Pendiri IDM saat jumpa pers hasil quick count Pilpres 2009 di Jakarta, Rabu (8/7).

Berdasarkan data yang ditunjukkan kepada wartawan, pasangan Megawati-Prabowo unggul di lima provinsi, yaitu Jawa Tengah, Maluku, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Bali.

Sementara itu, pasangan JK-Wiranto unggul di enam provinsi, yaitu Aceh, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Jambi, Papua Barat, dan Gorontalo.

Pasangan SBY-Boediono unggul di enam provinsi yaitu Papua, Sumatera Utara, Banten, Riau, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Arief mengatakan, sampel yang diambil dari 3.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia dengan teknik pengambilan sampel kombinasi stratified-cluster random sampling. "Polling kami akurat. Tidak lebih dari 1,74 persen tingkat kepercayaannya," ujarnya.

IDM, lanjut Arief, juga melakukan penghitungan cepat di empat negara, yaitu Hongkong, Belanda, Malaysia, dan Singapura. "Kita akan update terus data yang sudah masuk ke pusat," katanya.

KOMPAS.com, 8 Juli 2009

IDM Institute: Megawati-Prabowo Menang

Hasil hitung cepat (quick count) pemilihan presiden yang dilakukan Indonesian Development Monitoring (IDM) Institute berbeda dengan lembaga survei lainnya. IDM Institute di Jakarta, Kamis (9/7), mengumumkan pasangan Megawati Sukarnoputri-Prabowo Subianto menempati posisi teratas dalam perolehan suara, yaitu 37,45 persen.

Posisi kedua ditempati Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan 31,7 persen suara dan terakhir pasangan Jusuf Kalla-Wiranto yang meraih 30,78 persen. Hitung cepat IDM Institute ini merupakan hasil survei di 3.000 tempat pemungutan suara (TPS) di 33 provinsi di Indonesia.

Sementara hasil hitung cepat Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), serta Cirus Surveyor Groups yang bekerja sama dengan SCTV menempatkan SBY-Boediono di posisi teratas dengan rata-rata perolehan suara 60 persen. Di tempat kedua adalah Megawati-Prabowo dan ketiga JK-Wiranto. Namun, data resmi yang akan dipakai menentukan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih adalah hitungan manual Komisi Pemilihan Umum.

Tim Liputan 6 SCTV, 9 Juli 2009

IDM Salahkan Metode Quick Count Lembaga Lain

Berbeda dengan hasil quick count sejumlah lembaga survei lainnya, hasil survei Indonesia Development Monitoring (IDM) justru menunjukkan pasangan Mega-Prabowo unggul dengan raihan suara sebesar 37.45 persen. Sedangkan pasangan SBY-Boediono di posisi kedua dengan 31.7 persen. Terakhir pasangan JK-Wiranto yang mendapatkan 30.78 persen suara.

Mengenai perbedaan ini, koordinator peneliti IDM, Arif Soeyono menjelaskan bahwa pihaknya sangat meragukan validitas hasil quick count yang dilakukan lembaga survei lainnya.

"Ini jelas tidak benar. Lembaga survei lain menggunakan margin error. Padahal ilmu survei opini tidak mengenal margin error. Itu hanya dipakai dalam survei barang, sementara yang kita survei ini kan manusia", kata Arief.

Menurutnya survei IDM lebih akurat, karena menggunakan confident level 95 persen dan confident interval 1.74 persen. IDM melakukan pengumpulan data di 33 provinsi dengan sampel 5000 TPS dan 3.560.000 responden.

Dalam konferensi persnya di Jakarta Kamis (9/7), IDM juga membeberkan sejumlah temuan yang menunjukkan besarnya jumlah golput dan masyarakat yang tidak bisa memilih. Menurut data IDM 49 persen pemilih dalam pilpres ini tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

"Mereka itu terdiri buruh sebesar 73.2 persen, mahasiswa 65.4 persen, dan 77.3 persen dari pemilih luar negeri. Umumnya mereka ini adalah kaum urban yang tidak memilih karena berada di luar daerah pemilihannya", kata Arif.

Arif juga menyayangkan ihwal quick count yang dijadikan sebuah pembenaran oleh kubu capres tertentu. Menurutnya dengan temuan besarnya jumlah warga yang tidak bisa memilih membuat pemenang dalam pilpres ini sangat tidak legitimated.

"Ini jelas telah terjadi pemerkosaan terhadap ilmu survei. Hasil quick count itu kan karya keilmuan, jangan dijadikan pedoman sebagai sebuah hasil akhir", ujar Andi.

KOMPAS.com, 9 Juli 2009

Lembaga Survey Abal-abal Hanya Modal Kebodohan

abuwaras:
Bener2 katro!
Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum akhirnya menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada 8 Juli 2009 dengan total 176.367.056 pemilih.
Hasil quick qount IDM (Indonesia Development Monitor Institute) di 17 propinsi dari total suara sebanyak 2.912.529.
Cuman pake Total 2 Juta sample doang sudah berani mengumumkannya kepada Publik...
Punya siapa sih ini Lembaga Survey?

ranger yellow:
cuman 3 juta kurang salah lagi............
ck....ck....ck.....
bakalan gak dipakai lagi nih salahnya ngawur banget tuh....

bethe:
Tenang...sebentar lagi juga nyusul 2 lembaga survey lain yang membubarkan diri karena malu.

ranger yellow:
Pertama LRI secara gentle mengakui kesalahannya
sekarang menunggu IDM secara gentle mengakui kebodohannya dan kesalahannya.....
tapi kayaknya gak mungkin, karena panutanya Megawati-Prabowo alias GAWAT-BO aja gak mau secara gentle mengakui kekalahannya!!!

oblivious:
LRI mang taruhan kemaren, kalo pilpres berlangsung satu putaran mereka akan membubarkan diri...dan terbukti gentle mengakui kesalahannya.
yg lain mungkin biasa tuh, pke jurus 'MUKA TEMBOK' persis kaya jungjunannya.

Oma Irama:
IDM kan "Inginnya Dukung Megawati". Jadi afafun kondisinya, kalo menurut IDM Megawati harus menang, biar fun tidak sesuai dengan suara rakyat.
Lembaga yg kebanyakan minum air cucian kaki memang selalu mendem seferti itu, namanya jg IDM, "Institut Doyan Mendem".

mister09:
Ya maklumlah IDM baru dapet proyek... jadi msh belajar...nah fatalnya langsung error.. hasilnya..he...he... lucunya lagi tuh si Budiman Sudjatmiko dgn bangganya mengumumkan hasil tsb... wong error kog bangga.. Man..man..
btw lumayan buat hiburan diantara survey2 yg lainnya.

dede bgr:
pake metodologi apa sih?...bikin malu lembaga survey yang lain geli gue dengernya juga.

Oma Irama:
Fake metode ngibul ala Megawati dan Metode Culik ala Jendral Kancil..

okok:
IDM dibelain sama Prabowo lho....
Bang Oma....Hati-hati bisa diculik lho....

Oma Irama:
Aaaah...Jenderal Kancil...itu ya..? Hehehehe, sekarang tak funya fower afa2 selain harta....

mukegile.return:
Hush.. masih ada Kuda tuh... yiiihaaaaa... cowboys.

ketaren:
Yang mau minum air cucian kaki....
Lumayan buat ngobatin rasa kecewa....

Oma Irama:
Ooo..kuda liar itu ya...?
Cafresnya malah felihara Kebo Liar...
Biarlah jadi feternak saja..., karena ternyata TAK MAMFU jadi FRESIDEN & WKL FRESIDEN....

okok:
Lah khan Rencananya si Mas Bowo mau ngelamar Anaknya Kebo, Tapi Ditolak sama Si Mboknya kebo....
Eh malah Si Mboknya Kebo Ngelamar Mas Bowo karena Mas Bowo paling ganteng.
Back to topic yah.....
Eh tadi gua lihat di TV one, masih ada lembaga Survey yang mengatakan suara Mega-Pro 10% lebih baik daripada hasil yang ditayangkan KPU dan lembaga quick count, menurut Budiman Sudjatmiko.....
Gua yakin nih lembaga surveynya adalah IDM........
Kasian PDIP pake lembaga survey yang abal-abal.... yang bisa dibeli sama duit.

int2k:

38,83 + 31,29 + 30,35 = 100,47

okok:
Buset ngitung aja salah!!!!!!!

absd:
hihi survey abal-abal tanpa bekal Ilmu Statistik yg mantab.

austin316:
kayaknya yg bertugas di IDM pada ga lulus...trutama mata kuliah statistic.
gile...demi duit muke ude ga peduli...kasihan anak cucunya di kehidupan nyata.
hmm...apa mungkin jenis manusia ras baru ya?

Oma Irama:
IDM kan Institusi Dukung Mega, jadi gak beda jauh sama yg didukungnya....
nonightistoolong: (no night is too Long)
ternyata itungan mereka fiktif 0.47 % ya.
he he he jadi gini nih lembaga survey yang didukung jendral impoten itu, habis tereak2 DPT gak bener, eh ternyata ngedukung lembaga survey pemakai data fiktif.

abuwaras:
Kelebihan 0.47 % kalau dikalikan dengan Total Sampling yg mereka ambil, yaitu sebesar 2.912.529, maka ada DATA FIKTIF sebesar 13.689 Pemilih. Kalau masing2 TPS misalkan diasumsikan ada 500 suara pemilih, maka mereka sudah menciptakan Jumlah TPS Fiktif sebanyak 27 TPS Fiktif.
Hohohohohh, Bikin Data Survey saja pakai Mark Up data, sudah keliatan kalao orang2 IDM tukang Mark Up Project juga, sebab bisa saja Survey yg dilakukan IDM ini adalah Project pesanan dari MEga Pro....

Bener2 Bodohnya minta ampun...!

Sumber: detikForum

Megawati-Prabowo Janji Tolak Gaji

Qodari: Tiru Sumpah Palapa Gadjah Mada

Megawati-Prabowo berjanji tidak akan memanfaatkan gaji dan tunjangan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden 2009. Langkah ini dinilai sangat unik karena meniru sumpah palapa yang pernah diucapkan Patih Kerajaan Majapahit, Gadjah Mada.

"Itu ada kemiripan dengan Gadjah Mada yang bersumpah palapa. Itu merupakan suatu komitmen bahwa akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan bukan mencari materi," kata pengamat politik M Qodari kepada detikcom, Kamis (18/6/2009).

Qodari mengatakan, janji yang disampaikan oleh Prabowo itu merupakan gagasan yang kreatif dan menarik. Meski begitu, menurutnya, kandidat capres lainnya tidak akan menirunya.

"Saya kira capres lain nggak akan meniru karena nanti akan dibilang ikut-ikutan. Mereka pasti akan cari janji lain yang kreatif. Dan buat Mega-Prabowo, mereka juga tidak ingin ditiru karena bila ada yang meniru maka janji itu jadi tidak unik lagi," kata Qodari.

Janji yang telah diucapkan itu, kata dia, harus ditepati oleh Mega-Prabowo. "Kalau nggak, mereka pasti akan dicemooh ke sana ke mari. Harus ditepati dong," kata dosen Univeritas Indonesia (UI) ini.

Ken Yunita, detikPemilu, 18 Juni 2009

Si Butet dari Yogya (SBY) Sindir SBY

Sindiran Menohok di Depan Mata
Malam Deklarasi Pemilu Damai menjadi 'tidak damai'. Acara yang seharusnya penuh dengan suasana persahabatan tersebut berubah jadi tegang lantaran 'ulah' monolog Butet Kertaradjasa.

Butet menyampaikan monolog mewakili tim kesenian pasangan capres Mega-Prabowo dalam Deklarasi Pemilu Damai yang diselenggarakan KPU di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Rabu 10 Juni 2009 malam. Butet tampil memukau, tapi menyentil salah satu capres, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Semua capres-cawapres termasuk para undangan awalnya terhibur dengan aksi Butet. Butet mengawali monolognya dengan bercerita soal keheranannya kenapa dia dipilih Mega-Prabowo menjadi tim kesenian yang tampil perdana sesuai dengan nomor urut pasangan capres-cawapres.

Monolog yang gayeng itu pun berlanjut hingga satu demi satu sindiran terhadap pemerintah yang berkuasa, SBY dilontarkan di depan SBY sendiri, tanpa tedeng aling-aling. Kritikan Butet membombardir mulai dari masalah utang negara, korupsi, hingga banyaknya pesawat Indonesia yang sering jatuh sebelum perang terjadi.

"Kemarin ada Hercules jatuh, sampai-sampai ada anekdot di luar yang mengatakan, wah pesawat Indonesia nggak usah dipakai perang pada jatuh sendiri," sindir Butet.

Mendengar sindiran Butet yang langsung dilihatnya di depan mata, raut muka SBY tampak geram menahan marah. Padahal sebelumnya, SBY banyak mengumbar senyum lantaran terhibur oleh penampilan putra Bagong Kusudiharjo ini. Sementara, para hadirin lainnya tertawa terpingkal-pingkal.

"Pemberantasan korupsi mestinya tidak boleh pandang bulu, siapa pun itu. Baik menteri, mantan menteri atau siapa pun, bukannya malah didutabesarkan," sindir Butet lagi. Butet juga menyindir KPU yang tidak beres dalam membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berakibat banyaknya warga yang tak dapat memilih dalam Pemilu Legislatif kemarin.

Partai Demokrat merasa kecewa dengan penampilan Butet yang seharusnya membawa kedamaian dalam deklarasi damai tersebut. "Arena yang seharusnya menonjolkan suasana damai tetapi terjadi provokasi. Membuat masyarakat terprovokasi," kata Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie usai acara deklarasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menyesalkan tindakan Butet. Namun, meski menyesalkan, KPU menganggap penampilan Butet wajar karena memang tidak ada aturan khusus dalam penampilan seni budaya oleh para capres-cawapres.

"Memang seyogyanya kampanye damai hari ini tidak menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary.

"Bahwa ada eskpresi yang dinilai begitu ekspresif menurut saya wajar saja. Kami memang menyediakan waktu dan tempat untuk setiap pasangan calon menyampaikan atraksi seni dan memang kita tidak mengatur secara detil. Atraksi apa saja boleh," imbuh anggota KPU lainnya, Andi Nurpati.

Terlepas dari pro dan kontra penampilan Butet dalam Deklarasi Pemilu Damai, yang jelas masyarakat Indonesia disuguhi atraksi yang 'menakjubkan' sekaligus menghibur, tapi menyayat bagi yang merasa tersindir.

Pengamat Minta Capres Tak Mudah Tersinggung
Penampilan kesenian Tim Mega-Prabowo dalam Deklarasi Pemilu Damai yang diwakili oleh monolog Butet Kertaradjasa pada Rabu 10 Juni 2009 malam itu membuat kubu Partai Demokrat meradang. Namun sindiran Butet tersebut dianggap pengamat sebagai hal yang wajar.

"Itu hal yang biasa. Kalau kampanye tidak boleh mengkritik ya tidak disebut kampanye," ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf kepada detikcom, Kamis (11/6/2009).

Menurut Maswadi, para capres-cawapres harus terbiasa dengan kritik dan otokritik. Selama kritikan tersebut masih dalam batas kewajaran, menurutnya sah-sah saja.

"Kita harus membiasakan diri untuk dikritik selama kritik itu masih bertata krama. Jadi wajar-wajar saja kritikan itu," kata Maswadi.

"Makanya kita harus membiasakan diri untuk siap dikritik. Jadi bukan kampanyenya yang tidak boleh menyinggung, tapi caranya," imbuhnya.

Apakah JK diuntungkan akibat kasus ini? "Ah nggak juga," jawabnya.

Dia menambahkan, dalam kampanye para capres-cawapres harus siap dikritik tanpa harus tersinggung. "Kalau takut tersinggung, ya nggak usah kampanye. Kampanye harus membuka diri untuk tidak tersinggung," pungkasnya.

Anwar Khumaini, detikPemilu, 11 Juni 2009