Obituari: Salam Terakhir Faisal Basri

Tulisan terakhirnya adalah sebuah puisi, “Rumah Indonesia, Rumah Kita”, yang ia tulis pada 9 Desember 2023 dan ia perbarui pada 18 Agustus 2024 dan ia unggah di blog pribadi untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan negaranya.

Ia memilih bentuk puisi, yang mungkin tidak akan pernah dianggap sebagai puisi oleh pengamat sastra, tampaknya karena bentuk itu membuat ia bisa mengekspresikan perasaan terdalamnya. Indonesia di dalam benaknya adalah rumah bersama yang sedang digerogoti rayap, dan ia mengingatkan kita: "Mereka kian menggerogoti segala penjuru rumah kita."

Puisi itu seperti menjadi salam terakhir Faisal Basri. Ia telah menyampaikan semua yang harus ia sampaikan di sepanjang tahun-tahun pengabdiannya sebagai pemikir ekonomi dan aktivis politik. Dan semua argumen rasional, yang ia perkuat dengan ketekunannya menggeluti data, tampaknya tidak cukup untuk memicu perubahan.

Lahir dari keluarga sederhana, menjalani masa kanak-kanak di rumah berpenerangan lampu teplok dan petromaks, dengan orang tua yang harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, Faisal Basri memilih kuliah ekonomi ketimbang masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) atau Akademi Ilmu Statistik, meskipun ia diterima juga di dua perguruan tinggi tersebut setamat SMA.

Orang tuanya menyarankan STAN, sebab mahasiswanya dibiayai negara dan menjadi pegawai negeri setelah lulus, tetapi ia lebih memilih ekonomi. Ia berpikir dengan memahami ekonomi ia bisa membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat kecil. Itu keyakinan yang ia pertahankan, dan itu pula yang melandasi kritik-kritiknya kelak terhadap kebijakan ekonomi dan perilaku politik pemerintah.

Belum lama ia masuk kuliah, adiknya meninggal dan tak lama kemudian ayahnya, dan itu membuat ekonomi keluarganya lebih sulit. Ia belum bisa membantu ibunya, tetapi tidak ingin merepotkan, maka ia memutuskan harus mencari uang sendiri untuk menyelesaikan kuliahnya. Lalu segala sesuatu dalam hidupnya digerakkan oleh kebetulan-kebetulan, atau ia menyebutnya kecelakaan, yang membawanya pada kesuntukan akademis dan kemudian aktivisme politik.

Kebetulan pada waktu itu ada eksodus besar-besaran di kalangan staf pengajar FEUI karena mereka dianggap pengkritik dan tidak bisa menjadi pegawai negeri. Ada tempat lowong di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM). Ia masuk sebagai peneliti pada tahun ketiga kuliahnya, 1981, dan mengerjakan urusan-urusan paling bawah di lembaga itu. Di situ ia menjadi akrab dengan data.

Kemudian ia harus mengajar, sebagai dosen pengganti ketika pengajar utama, yang menjadi pejabat pemerintah, tidak punya cukup waktu karena terlalu sibuk. “Perut saya mulas ketika pertama kali mengajar,” katanya. “Saya tidak berani beradu pandang dengan para mahasiswa.”

Kebetulan berikutnya mendorong Faisal menjadi direktur LPEM. Pada 1991, ia diangkat menjadi wakil direktur riset, dan tak lama kemudian Darmin Nasution, direktur utama LPEM, ditarik oleh menteri Hartarto sebagai asisten. Posisi direktur utama kosong. Iwan Jaya Azis menolak ketika ditunjuk oleh dekan fakultas ekonomi untuk mengisi jabatan itu. Arsjad Anwar, sang dekan, kemudian meminta Faisal. “Bismillah saja, Sal,” kata Arsjad.

Itu siksaan terberat baginya. Ia baru 32 tahun, belum lama meraih gelar masternya, harus memimpin para doktor, sebagian besar profesor. Ia hanya unggul dalam satu hal dibanding mereka —jam terbang risetnya paling banyak. Dan jam terbang riset itulah yang memberinya amunisi bagi sikap kritisnya terhadap ketidakadilan ekonomi dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ia nilai tidak berpihak kepada masyarakat luas. Ia tidak mungkin diam ketika data di tangannya memperlihatkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 45% kekayaan seluruh negeri.

Kegelisahannya terhadap ketimpangan itu membawanya turun ke jalan, dengan tas ransel di punggung, dengan celana warna khaki, dan dengan kemeja biru muda. Dalam penampilan seperti itulah ia diingat orang.

Kebetulan berikutnya terjadi setelah Reformasi 1998. Ia melihat jatuhnya Soeharto sebagai peluang untuk memperbaiki tata kelola negara, untuk mengupayakan kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga, untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan tidak mengutamakan kepentingan segelintir elite. Dan untuk itu, ia berpikir tidak bisa hanya berdiri di luar: Untuk menata Indonesia yang baik, katanya, tidak bisa di jalanan terus, harus ada negosiasi politik di parlemen.

Maka, harus ada partai sebagai kendaraan politik yang bisa mengangkut orang-orang kritis ke Senayan. Ia ikut mempersiapkan partai baru, belajar aspek-aspek detail kepartaian dari berbagai negara, terutama ANC dari Afrika Selatan, dan setelah itu lahirlah Partai Amanat Nasional (PAN). Amien Rais sudah pasti menjadi ketua umum; ia figur sentral selama proses reformasi. Mencari sekjennya lebih sulit. Beberapa orang yang diminta tidak bersedia, dan akhirnya Faisal Basri.

Dalam refleksinya bertahun-tahun kemudian, ia menyebut momen itu sebagai pengorbanan keluarganya yang paling berat. “Saya tidak punya apa-apa,” katanya. “Istri jualan kue, jualan baju, ambil dari Bandung. Sabtu dan Minggu, ketika orang-orang berolahraga, dia jualan di Senayan, sehingga jika saya masuk lagi ke gerakan politik, ibu saya, istri saya, anak-anak saya akan langsung trauma.”

Dan ia hanya bertahan tiga tahun sebagai sekjen PAN. Pada 2001 ia mengundurkan diri karena kecewa terhadap arah partai. Ia berangkat dengan optimisme, sebagaimana para aktivis lain, bahwa PAN bisa menjadi trendsetter —menjadi partai modern, inklusif, menawarkan gagasan-gagasan segar, termasuk membuka wacana tentang federalisme. Bentuk terbaik dari otonomi, menurutnya, adalah federalisme. Dengan sistem itu, setiap daerah memiliki kuasa yang cukup untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya.

Namun PAN menganggap ide tentang federalisme terlalu berbahaya buat partai dan akhirnya mencoret gagasan tersebut dari platform PAN. Partai itu juga kemudian kehilangan kepercayaan diri untuk menjadi partai yang inklusif dan mengubah asasnya menjadi iman dan taqwa, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh Faisal pada saat ia ikut mempersiapkan berdirinya partai itu. Karena fondasinya sudah dirombak, ia berpikir tidak ada gunanya lagi ia ada di dalam partai.

Optimismenya terhadap reformasi sebagai peluang untuk membangun sistem ekonomi dan praktik politik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas pupus di hadapan fakta bahwa yang terjadi pada 1998 itu hanyalah Presiden Soeharto turun dari kekuasaan, tetapi rezimnya bertahan. Dan kegagalan terbesar reformasi, menurutnya, adalah tidak ada sanksi apa pun terhadap Golkar, yang selama era Orde Baru telah menjadi kendaraan penguasa untuk menciptakan dan mempertahankan sistem yang memungkinkan segelintir elite politik dan ekonomi menguasai negara.

Golkar, menurutnya, telah menjadi alat bagi kepentingan penguasa untuk memperkuat cengkeraman mereka terhadap sumber daya ekonomi nasional dan menciptakan ketimpangan yang sangat tinggi antara kelompok kecil penguasa dan rakyat banyak. Namun, partai ini tidak pernah menghadapi konsekuensi apa pun atas keterlibatannya dalam sistem otoriter Soeharto. Ia tetap bisa ikut pemilu setelah reformasi, dan berhasil melanjutkan pengaruhnya tanpa ada pertanggungjawaban yang berarti atas peran mereka di masa lalu.

Tetap kokohnya Golkar itulah yang ia lihat sebagai faktor utama kenapa reformasi tidak menghasilkan perubahan rezim, dan kondisi Indonesia mengarah ke Orde baru lagi. Golkar tetap menjadi kekuatan besar, dan orang-orangnya tetap berkuasa: Surya Paloh, SBY, Luhut Pandjaitan, Prabowo Subianto.

“Dulu namanya konglomerasi, sekarang namanya oligarki,” katanya. “Penguasaan kekayaan alam, sama. Modus operandi, sama; mereka menggunakan cara-cara lama.” Dan, cara-cara lama adalah cara-cara Golkar.

Jadi, meskipun demokrasi elektoral sudah dijalankan, dan itu perkembangan yang bagus bagi Indonesia, tetapi ada masalah besar di dalamnya. Ada banyak partai, tetapi tidak ada perbedaan signifikan di antara partai-partai itu, dan tidak ada satu pun partai yang punya ideologi. Inilah yang ia lihat sebagai masalah besar: “Dengan banyak partai, dan semuanya sama, yang muncul kemudian adalah pragmatisme.”

Dan pragmatisme politik itu menenggelamkannya. Ia tetap kritis, tetapi suaranya hilang disapu gelombang percakapan di tengah masyarakat yang lebih menyukai sensasi dan pertengkaran. Ia tetap mengingatkan pemerintah, tetapi politik yang transaksional dan didominasi oleh kepentingan elite, membuatnya tampak sebagai orang baik yang tidak relevan: Sebuah “lonely voice”, seorang idealis yang kurang realistis dalam melihat dinamika politik dan ekonomi Indonesia.

Anak isteri dan keluarga Faisal Basri Batubara di pusara, tempat peristirahatan terakhir.

Tetapi untuk apa realistis jika itu artinya menyerah? Faisal Hasan Basri Batubara tidak mungkin menyerah; ia terlalu mencintai negerinya. Sepekan sebelum ia meninggal pada 5 September 2024, ia berada Medan, menikmati durian di Dairi, dan mengatakan kepada kawan yang mengantarnya ke stasiun kereta yang akan membawanya ke bandara bahwa ia akan datang lagi: Saya akan paparkan data-data kebobrokan ekonomi Indonesia di masa pemerintahan Jokowi kepada para mahasiswa di Medan.

Ia tidak sempat melakukannya.

Mata saya basah oleh seruan di akhir puisinya: “Saatnya kejujuran yang memimpin bangsa ini.” Dan ia menyusun kalimat itu sebagai bait, yang membuatnya terasa seperti seruan yang terbata-bata.

Saatnya
Kejujuran
Yang memimpin
Bangsa ini

Mungkin ia berpikir bahwa puisi masih sanggup menyentuh nurani.

AS Laksana
Sastrawan, pengarang, kritikus sastra, dan wartawan Indonesia yang dikenal aktif menulis cerita pendek di berbagai media cetak nasional di Indonesia.

Facebook.Com, 7 September 2024