Menko Politik, Hukum, dan Keamanan: Djoko Suyanto

Marsekal TNI (Purn.) Djoko Suyanto adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dari 13 Februari 2006 sampai 28 Desember 2007. Ia digantikan oleh Jenderal TNI Djoko Santoso. Ia menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Endriartono Sutarto. Dari 23 Februari 2005 hingga 13 Februari 2006, ia adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara (TNI-AU). Djoko Suyanto merupakan Panglima TNI pertama yang berasal dari kesatuan TNI-AU sepanjang sejarah Indonesia.

Djoko Suyanto lahir pada tanggal 2 Desember 1950 di Madiun dan tumbuh dalam keluarga yang taat menganut agama Islam. Beliau menikah di Madiun dengan Ratna Sinar Sari pada tanggal 24 Mei 1981 dan dikaruniai seorang putra, Yona Didya Febrian (Alm) dan seorang putri Kania Devi Restya.

Djoko Suyanto adalah lulusan Akabri (di Akademi Angkatan Udara) tahun 1973, seangkatan dengan Laksamana Slamet Soebijanto (KSAL), Jenderal (Pol) Sutanto (Kapolri), Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Endang Suwarya, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia adalah penerbang pesawat tempur F-5 Tiger II yang berpangkalan di Lanud TNI-AU Iswahyudi, Madiun.

Marsekal TNI Djoko Suyanto mengawali karir militer di TNI Angkatan Udara pada tanggal 1 Desember 1973, setelah menyelesaikan pendidikan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bagian Udara (kini Akademi Angkatan Udara/AAU) di Yogyakarta.

Marsekal TNI Djoko Suyanto telah mengikuti beberapa kursus dan sekolah baik di dalam maupun di luar negeri. Pendidikan di dalam negeri yang telah diikuti di antaranya adalah: Sekolah Penerbang A-20 (1975), SEKKAU A-33 (1982), SESKOAU A-26 (1990), Suskatjemen Modern Hankam (1997), LEMHANNAS/KRA A-32 (1999).

Sedangkan pendidikan luar negeri yang telah diikuti adalah : RAAF Flying Instructor Course di Australia (1980), Test Pilot Course F-5 di Amerika Serikat (1982), F-5 Fighter Weapon Instructor Course di Amerika Serikat (1983), JSSC (Seskogab) di Australia (1995).

Djoko Suyanto pernah mengikuti kursus di USAF Fighter Weapon Instructor School di Pangkalan Udara Nellis, Las Vegas, Nevada. Ia kemudian berturut-turut menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 14, Komandan Lanud Iswahyudi, Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional, Komandan Komando Pendidikan TNI-AU, Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara, dan kemudian Kepala Staf TNI-AU sebelum akhirnya menjadi Panglima TNI.

Dalam perjalanan karirnya, Marsekal TNI Djoko Suyanto pernah mengemban beberapa jabatan penting dan strategis yaitu : Instruktur Penerbang pesawat F-5 (1981) dan Instructor Advanced Fighter Training Course (1983) di Lanud Iswahyudi, Komandan Skadron Udara 14 Lanud Iswahyudi (1990), Komandan Lanud Jayapura (1992), Asops Kosekhanudnas 1 (1994), Komandan Lanud Iswahyudi (1997), Panglima Kosekhanudnas I (1999), Panglima Koopsau II (2001). Komandan Kodikau (2002), Asops Kasau (2003) dan KASAU (sejak 17 Februari 2005).

Sebagai seorang penerbang tempur, Marsekal TNI Djoko Suyanto telah banyak menimba pengalaman dari latihan-latihan bersama dengan negara-negara lain sebagai wujud dari interaksi internasionalnya. Latihan bersama yang pernah diikutinya antara lain: Elang Malindo dengan Malaysia, Elang Thainesia dengan Thailand, Elang Indopura dengan Singapura, Elang Seberang dengan New Zealand, Elang Ausindo dengan Australia, dan Cope West dengan Amerika.

Beliau juga telah menghadiri beberapa seminar dan konferensi internasional seperti Asia Pasific Operation Conference di Hawai 2003, Aerospace Conference di Australia 2002, Defence Seminar di Singapura dan menjadi Ketua Delegasi AAM Korea tahun 2004.

Berkat keberhasilannya dalam melaksanakan setiap tugas yang dipercayakan kepadanya, ditambah dengan kepemimpinannya yang tegas dan bertanggung jawab, Marsekal TNI Djoko Suyanto telah memperoleh pengakuan dan penghargaan dari Pemerintah berupa Bintang dan Lencana Kehormatan yaitu: Bintang Swa Bhuana Paksa Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Swa Bhuana Paksa Nararya, Satyalencana Kesetiaan VIII, XVI, dan XXIV Tahun, Dwidya Sistha, GOM VII (Aceh), GOM IX Raksaka Dharma (Papua), dan Seroja.

Selain dari dalam negeri, Marsekal TNI Djoko Suyanto telah mendapat penghargaan dari luar negeri yaitu The Meritorious Service Medal (military) dari pemerintah Singapura serta Wings Kehormatan dari Angkatan Tentera Udara Diraja Brunei, Sayap Penerbangan Kehormatan dari Tentera Udara Diraja Malaysia dan Wing Penerbang Kehormatan dari Royal Thai Air Force.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Hatta Rajasa

Ir. M. Hatta Rajasa lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 18 Desember 1953, adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (2007-2009), Menteri Perhubungan (2004-2007), dan Menteri Negara Riset dan Teknologi (2001-2004).

Masa jabatannya sebagai Menteri Perhubungan ditandai dengan beberapa kecelakaan transportasi yang menonjol, di antaranya musibah Mandala Airlines Penerbangan 91, Kecelakaan KM Digoel, Musibah KM Senopati Nusantara, Adam Air Penerbangan 574, dan Garuda Indonesia Penerbangan 200.

Pendidikan, Insinyur Teknik Perminyakan angkatan 1973 Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung (ITB) selama setahun, akan tetapi tidak dilanjutkan karena sibuk di Parpol dan menjadi Menristek.

Karir:
1977-1978: Teknisi Lapangan PT. Bina Patra Jaya
1980-1983: Wakil Manager teknis PT. Meta Epsi
1982-2000: Presiden Direktur Arthindo
1999-2000: Ketua Fraksi Partai Reformasi DPR-RI.
2000-2005: Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (DPP-PAN)
2001-2004: Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Gotong Royong
2004-2007: Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu
2007-2009: Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu (reshuffle)
2009-sekarang: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II

Pengalaman Tugas dan Kerja yang lain:
Vice Chairman of ITB Alumni, Jakarta Branch
Vice Chairman, Indonesian Petroleum and Geothermal Drilling Association (APMI)
Advisor, the Indonesian Petroleum Engineering Association (IATMI)
Member of International Petroleum Association (IPA)
Member of American Management Association (AMA)
Member of "Fokus Indonesia"
Member of Indonesian Electricity Power Society (MKI)
Founder of the Natural Resource Energy and Environment Foundation (ESDAL)

Sosok Politisi Negarawan Relijius
Ir M Hatta Rajasa, seorang pengusaha dan CEO sukses yang kini berkonsentrasi jadi politisi. Setelah masuk partai, semua perusahaannya kemudian dijual. Pria relijius penganut pluralisme dalam politik ini berobsesi menjadi politisi negarawan yang mendahulukan kepentingan bangsa.

Terlatih bekerja keras, jujur, mandiri dan bekerjasama dalam sebuah tim sejak kecil. Sebagai Sekjen Partai Amanat Nasional saat itu, ia dipercaya dan menunjukkan integritas dan kapasitasnya sebagai Menristek pada Kabinet Gotong-Royong dan Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu. Setelah reshuffle ia ditempatkan sebagai Menteri Sekretaris Negara, dan kini dalam Kabinet Indonesia Bersatu II ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Banyak orang tak menduga dia menjadi Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu. Sama seperti saat dia dipercaya menjabat Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Kabinet Gotong-Royong. Demikian juga ketika sekarang dipercaya SBY menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Maklum, lulusan perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, diprediksi banyak orang lebih pas menjabat Menteri Enerji dan Sumber Daya Mineral. Namun, dengan kemampuan manajerial yang dimilikinya, jabatan apa pun dapat diemban dengan baik. Terbukti, ketika menjabat Menristek, ia antara lain berhasil mengangkat nama bangsa yakni ketika secara aklamasi terpilih sebagai President of The 46th General Conference of The International Atomic Energy Agency (IAEA), yang berlangsung 16-20 September 2002 di Vienna, Austria.

Sebagai orang partai (politisi) yang duduk dalam kabinet, pria berambut perak kelahiran Palembang, 18 Desember 1953 ini selalu berupaya menjalankan perannya secara optimal. Prof. Dr. M. Amien Rais, mantan Ketua MPR-RI yang juga merupakan tokoh PAN pernah mengatakan: “Untuk dapat membedakan antara seorang negarawan dengan seorang politisi adalah kemampuannya membedakan kapan ia harus berbicara atas kepentingan bangsa atau kepentingan partai. Jika hal ini dapat dibedakan maka sudah tidak ada masalah.”

Hatta Rajasa memang sudah berulangkali dalam beberapa kesempatan baik secara lisan maupun dalam tulisan di beberapa majalah dan buku, menegaskan prinsipnya, mampu melepaskan diri dari kepentingan partainya manakala duduk sebagai pejabat negara. “My loyality to the party end when loyality to the state began,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Agung Laksono

H.R. Agung Laksono lahir di Semarang, Jawa Tengah, 23 Maret 1949; adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) untuk masa jabatan 2004-2009. Dalam Munas Partai Golkar tahun 2004 dan 2009, ia terpilih sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Agung menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 1960 dan SMP "Perguruan Cikini" di tahun 1963. Sementara pendidikan tingkat SMA dilaluinya di kota Medan, Sumatera Utara. Seusai menamatkan pendidikan dasar dan menengah, ia melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dan lulus pada tahun 1972.

Sukses keorganisasian telah diawalinya sejak Agung menjabat sebagai Ketua BPD HIPMI Jaya (1975 - 1977). Kemudian dia juga memimpin sejumlah organisasi, di antaranya DPP Angkatan Muda Jayakarta, Wakil Sekertaris DPD AMPI Tingkat I DKI (1977 - 1979), Ketua Biro Pengarahan Sarana dan Dana DPD Golkar Tingkat I DKI Jakarta (1979 - 1984), Wakil Bendahara PDK I Kosgoro DKI Jakarta (1979 - 1983), Ketua Umum BPP HIPMI (1983-1986) serta Ketua Umum DPP AMPI (1984-1989).

Pada periode 1990-1995, ia menjabat Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro, salah satu ormas pendiri Partai Golkar dan selanjutnya pada tahun 2000, ia terpilih sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957.

Dalam dunia usaha, Agung juga pernah aktif memegang sejumlah jabatan penting antara lain, Wakil Komisaris Utama PT. Spinindo Mitradaya/PT. East Jakarta Industrial Park (EJIP) (1996 - 1998), Pimpinan Umum Majalah Info Bisnis (1994-1998), Direktur Utama PT. Cakrawala Andalas Televisi (AN Teve) (1993 -1998), Komisaris Utama PT. Mapalus Makawanua Charcoal Industry (PMDN) di Bitung, Sulawesi Utara (1987 - 1998).

Sedangakn karier di pemerintahan, pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 23 Maret 1949 itu pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan VII (1998) semasa pemerintahan Presiden Soeharto. Jabatan di kementerian olahraga itu terus berlanjut pada periode 1998-1999 dalam Kabinet Reformasi Pembangunan 1998-1999 di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie.

Untuk kiprah politik di partainya, sejumlah posisi strategis dalam struktur DPP Partai Golkar yang pernah diembannya adalah sebagai Ketua DPP Partai Golkar Korbid Organisasi, Keanggotaan, dan Kader (OKK) hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tahun 1998, Wakil Ketua Umum DPP PG hasil Munas 2004 di Bali serta kembali menjabat pada posisi yang sama pasca Munas 2009 di Riau.

Sebelum terpilih menjadi Ketua DPR-RI (2004-2009) menggantikan posisi Akbar Tandjung, suami dari Sylvia Amelia Wenas itu juga sudah kenyang pengalaman di lembaga legislatif.
Dia pernah menjabat Sekretaris FKP MPR-RI (1993-1997), Wakil Ketua FKP MPR-RI (1997-1998), Anggota DPR/MPR tiga periode (1997-1998 dan 1987-1997) dan anggota MPR dari Utusan Daerah Sulawesi Tenggara (1999-2004).

Pengalaman Legislatif:
1993-1997: Sekertaris FKP MPR-RI
1997-1998: Wakil Ketua FKP MPR-RI
1987-1997 dan 1997-1998: Anggota DPR/MPR-RI tiga periode
1999-2004: Anggota MPR-RI Utusan Daerah Sulawesi Tenggara
2004-2009: Ketua DPR-RI

Pengalaman Eksekutif:
1998: Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan VII
1998-1999: Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Reformasi Pembangunan

Pengalaman Dunia Usaha:
1987-1998: Komisaris Utama PT. Mapalus Makawanua Charcoal Industry (PMDN) di Bitung, Sulawesi Utara
1993-1998: Direktur Utama PT. Cakrawala Andalas Televisi (AN-TEVE)
1994-1998: Pimpinan Umum Majalah Info Bisnis
1996-1998: Wakil Komisaris Utama PT. Spinindo Mitradaya/PT. East Jakarta Industrial Park (EJIP)

Pengalaman Organisasi:
1975-1977: Ketua BPD HIPMI JAYA
1983-1986: Ketua Umum BPP HIPMI
1983-1988: Ketua Umum DPP AMPI
1988-1993: Ketua Departemen Pengabdian Masyarakat DPP Golkar
1988-1993: Ketua Kompartemen Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan KADIN
1990-1995: Sekjen PPK Kosgoro
1993-1998: Wakil Ketua Dewan Kehormatan KADIN Indonesia
1995-2000: Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi Kosgoro
1996-2001: Dewan Pembina Bamuhas Kosgoro
1993-2004: Ketua DPP Golkar
2002-2007: Ketua Umum PPK Kosgoro 1957

Wakil dari Golkar
Agung Laksono dalam KIB jilid II itu mewakili Partai Golkar yang berdasarkan hasil Munas PG di Riau beberapa waktu lalu telah memutuskan untuk bergabung dalam koalisi besar pemerintahan Presiden Yudhoyono-Boediono.

Sebelum dipercaya memegang posisi Menko Kesra yang ditinggalkan Aburizal Bakrie (kini Ketua Umum Partai Golkar), tokoh politik yang cukup berpengaruh di partai berlambang beringin ini telah memimpin lembaga DPR sepanjang periode 2004-2009.

Saat pertama kali memangku jabatan Ketua DPR, Agung telah berhasil membuat gebrakan pertama dengan menyemburkan slogan "DPR Harus Kembali Sebagai Rumah Rakyat". Kala itu, Agung mengatakan bahwa dirinya hanya berpikir kompleks DPR/MPR yang berisi para wakil rakyat itu, sejatinya harus mudah diakses siapa pun dan rakyat merasa nyaman untuk bertemu dan masuk ke gedung ini.

"Kalau rakyat tidak bisa mengakses, punya jarak dengan wakilnya, bagaimana Senayan bisa disebut sebagai rumah rakyat?," ujar alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) pada tahun 1972 itu.

Selain itu, ayah dari Shelly Kencanasari Laksono, Dave Akbarshah Laksono dan Alia Noorayu Laksono itu juga berupaya meneguhkan praktik "good governance" di lembaga yang dipimpinnya dengan ciri utamanya konsisten menjalankan mekanisme "check and balances".

"Selama mekanisme itu ada, maka saya percaya demokrasi akan berjalan dengan baik. Jangan biarkan suatu lembaga menjadi kuat sendiri. Tidak bisa `parliament heavy` atau `executive heavy` dan harus ada saling kontrol," ujarnya.

Sementara terkait tugas barunya untuk masa lima tahun mendatang, Agung mengakui kerja yang akan dihadapinya tidak ringan. Berdasarkan data Bappenas, sekitar 40 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Sedangkan jika mengacu pada model perhitungan ala Bank Dunia, orang miskin di Indonesia itu bisa membengkak hingga mencapai 100 juta orang. "Mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar hanya makan sekali," ujarnya prihatin.

Menurut Agung, di Indonesia itu angka pengangguran juga masih tinggi dan hal itu sangat erat berkaitan dengan bertambahnya angka kemiskinan. Oleh karena itu, solusi untuk membenahi masalah kemiskinan ini harus bersifat komprehensif dan lintas sektoral. Artinya pula bahwa berbagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan rakyat harus bersinergi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pekerjaan rumah itulah yang harus dibenahi bersama menteri-menteri lainnya di bawah koordinasi Menko Kesra.

Kabinet Indonesia Bersatu 2009 – 2014

1. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa
3. Menko Kesra: Agung Laksono
4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
8. Menteri Hukum dan HAM: Patrialis Akbar
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Darwin Zahedy Saleh
11. Menteri Perindustrian: MS Hidayat
12. Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
13. Menteri Pertanian: Suswono
14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
15. Menteri Perhubungan: Freddy Numberi
16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Fadel Muhammad
17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
19. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Sedyaningsih
20. Menteri Pendidikan Nasional: M Nuh
21. Menteri Sosial: Salim Assegaf Aljufrie
22. Menteri Agama: Suryadharma Ali
23. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: Jero Wacik
24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
25. Menneg Riset dan Teknologi: Suharna Surapranata
26. Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM: Syarifudin Hasan
27. Menneg Lingkungan Hidup: Gusti Moh Hatta
28. Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar
29. Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: EE Mangindaan
29. Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faisal Zaini
31. Menneg PPN/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana
32. Menneg BUMN: Mustafa Abubakar
33. Menneg Perumahan Rakyat: Suharso Manoarfa
34. Menneg Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng

Pejabat Negara:
1. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4): Kuntoro Mangkusubroto
2. Kepala BIN (Badan Intelijen Negara): Jenderal Pol Purn Sutanto
3. Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal): Gita Wirjawan