Retorika Kampanye

KAMPANYE yang sudah berjalan menampilkan juru kampanye (jurkam) lokal dan nasional, semakin menarik diamati. Ada kesan kampanye sekarang bagaikan lomba pidato dengan menampilkan berbagai isu. Terkadang masyarakat terpesona mendengar kampanye jurkam yang begitu cerdas mengolah kata-kata retorika indah, ditambah dengan janji-janji manis, mulai dari program pendidikan gratis, berobat gratis hingga meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Masa kampanye pun tidak kalah hebohnya dengan pesta demokrasi ini. Tidak peduli dengan retorika yang disampaikan para jurkam, mereka justru larut dengan berbagai hiburan yang ada. Sebab setiap kali kampanye selalu diiringi dengan acara hiburan, mulai dari dangdut, lawak, hingga campursari. Bahkan yang lebih heboh lagi, ada juga massa yang membawa anak-anak dan bahkan menggunakan acara kampanye sebagai pesta mabuk-mabukan. Sungguh tragis manakala ‘pesta demokrasi’ ini di salahartikan dengan berbagai acara yang keluar dari esensi demokrasi itu sendiri.

Esensi kampanye sesungguhnya bukanlah lomba pidato dengan bermain retorika dengan janji-janji manis dan palsu. Kampanye mestinya memberi pendidikan politik yang jujur kepada masyarakat. Kata ‘jujur’ memang begitu mudah diucapkan, namun begitu sulit merealisasikannya. Itulah sebabnya para caleg yang tampil dalam kampanye tidak merasa memiliki beban dengan berbagai retorika dan janji palsu yang mereka sampaikan kepada rakyat. Kalau mereka memiliki komitmen yang kuat pada kejujuran, maka setiap kata yang mereka ucapkan harus bisa dipertanggungjawabkan.

Artinya, caleg harus bisa mewujudkan satunya kata dengan tindakan. Kalau mereka hanya mengumbar janji manis dan palsu, itu sama saja dengan membohongi rakyat.

Realita yang terjadi selama ini dalam musim kampanye adalah ‘membohongi’ rakyat. Begitu banyak janji-janji manis yang diberikan caleg dalam kampanye, namun setelah mereka duduk di kursi kekuasaan, janji-janji manis tersebut begitu mudah dilupakan. Jangankan memberi kesejahteraan kepada rakyat, justru para wakil rakyat begitu tega menyengsarakan rakyat lewat tindakan korupsi yang mereka lakukan.

Begitu mahal dan sulit memang mendapatkan kejujuran di tengah masyarakat yang dilanda krisis moral. Caleg begitu mudah memberi janji manis dengan berbagai retorika indah, di sisi lain masyarakat juga begitu mudah percaya pada janji-janji kampanye. Tragisnya lagi kalau masyarakat diberi uang oleh para caleg, maka tidak ada lagi kejernihan berpikir dalam memilih caleg yang jujur dan berkualitas. Dengan demikian, siapa caleg yang memiliki uang banyak dan bisa bermain retorika dengan janji-janji manis, maka ia memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan dukungan suara yang juga besar.

Kampanye sebagai bagian dari pendidikan politik hendaknya diisi dengan informasi yang jujur. Tidak perlu memberi janji-janji manis dan palsu kepada masyarakat dan juga tidak perlu membagi-bagi ‘uang sogok’ untuk mendapatkan dukungan suara. Sebab kalau ada ‘uang sogok’ akan menjadi benih korupsi ketika si caleg nanti duduk di kursi legislatif. Mereka yang sudah banyak menghabiskan uang untuk ‘biaya’ kampanye akan berpikir mengembalikan uang itu dengan menghalalkan segala cara (termasuk dengan korupsi).

Janji-janji manis dan palsu yang disampaikan caleg kepada masyarakat juga merupakan pembodohan politik. Sebab akan ada ‘tagihan janji’ dari masyarakat kepada caleg yang sudah duduk di kursi kekuasaan. Kalau janji itu tidak bisa direalisasikan, akan membuat kemarahan masyarakat semakin membara. Akhirnya citra wakil rakyat pun semakin terpuruk, karena dinilai ingkar janji dan hanya bermain retorika.

Hamdan Daulay, Dosen UIN Sunan Kalijaga dan kandidat Doktor Ilmu Politik UGM Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat, 31 Maret 2009