Makna dari Terjengkangnya Ibu Negara

Hari ini media sosial heboh oleh beredarnya video Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang jatuh terjengkang. Kejadian di depan publik Banjarmasin itu, kontan menyentak kesadaran rakyat tentang bagaimana watak Presiden mereka sesungguhnya.

Bayangkan. Di era serba digital ini, video yang berisi adegan tragis itu akan tersimpan abadi hingga akhir zaman. Tidak hanya ditonton oleh masyarakat luas, tapi akan menjadi warisan penting bagi anak dan cucu keluarga Jokowi. Sebuah Heritage tentang bagaimana tubuh leluhur mereka sampai harus terguling, demi melakukan adegan selfie yang teramat penting. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh semua Presiden Republik Indonesia selama 73 tahun merdeka.

Jika diputar dengan lambat, rekaman golden moments di sela kampanye Capres Jokowi itu memperlihatkan adegan dengan gamblang. Terpapar jelas detik demi detik dimana sang capres sekaligus berstatus seorang suami, menoleh ke arah kanan dirinya dan ia terkejut melihat istrinya terjengkang tanpa kendali. Lelaki yang juga berstatus kakek itu, jelas tahu punggung wanita berusia senja itu tergelepar sejajar lantai panggung.

Dan apa reaksi spontan yang diperlihatkan Jokowi saat menyadari wanita pemilik “separuh napasnya” itu terjengkang ...? Lelaki pecinta kerja, kerja, kerja itu tampak spontan menoleh ke arah kanan belakang, tapi hanya sekilas ia menyaksikan musibah yang menimpa belahan jiwanya itu. Karena sekilat itu pula ia memalingkan wajah lagi ke depan dan melanjutkan aksi selfienya.

Tidak ada usaha dari Sang Capres Petahana untuk membalikkan badan 180 derajat dan segera berteriak memanggil para pengawal di belakangnya. Memang pengawal pasti seratus persen akan datang, tapi reaksi empati yang umumnya dimiliki seorang manusia normal tampak hilang pada peristiwa itu.

Ketika 2 pengawal datang menolong, posisi punggung dan sepasang kaki Jokowi masih seperti semula. Hingga rekaman usai, lelaki “sholeh” itu tidak juga berbalik menghadap ke belakang, ke arah posisi tubuh ibu dari anak-anaknya itu.

Dan sebagaimana adegan peragawati yang terpeleset di atas catwalk, kamera yang mengambil gambar dari arah panggung bagian belakang itupun merekam ibu Iriana yang berusaha cepat-cepat untuk bangun kembali. Hal yang sangat manusiawi, jika gestur dari Ibu Negara itu berusaha agar tampak dirinya baik-baik saja. Reaksi yang wajar. Demi menyelamatkan wajah dan harga dirinya. Hampir semua wanita akan melakukan hal serupa.

Tapi entah apakah karena ia amat sangat terkejut akibat sekonyong-konyong jatuh, atau shock karena sang ksatria belahan jiwanya tak tertarik menolongnya –padahal kejadian itu disaksikan oleh ribuan pasang mata– akhirnya selama beberapa detik Ibu Negara itu hanya bisa terduduk di tempat. Tak jua ia sanggup bangun sendiri. Hingga kemudian 2 orang Paspampres tergopoh-gopoh lari menolongnya.

Watak seorang manusia akan terbaca amat jelas, saat ia bereaksi spontan menghadapi peristiwa tak terduga yang tragis. Atau berakibat memalukan.

Bagai kita menerawang batu kristal yang jernih, dari reaksi spontan manusia itulah maka orang lain di sekitarnya akan dapat langsung menilai apakah jiwa dan karakter manusia tersebut berkualitas tinggi atau tidak.

Apakah ia memiliki sifat tulus, ikhlas, berjiwa ksatria, rela berkorban, berempati tinggi, sanggup memindahkan beban orang lain ke pundaknya, dan berani menanggung tiap resiko tanpa menyalahkan orang lain, atau sebaliknya?

Tak heran jika rakyat kemudian bertanya-tanya: Apakah kita sedang menyaksikan watak manusia berjiwa emas asli yang kilau cahayanya berpendaran? Ataukah rakyat selama ini hanya disuguhi karakter pemimpin berjenis kaleng-kaleng, yang riuh berbunyi klonthang-klonthang karena orang-orang di sekelilingnya tak henti terus menabuhinya ...??

Bandingkan. Jika kejadian pedih itu menimpa seorang Ani Yudhoyono, kira-kira apa yang akan dilakukan SBY? Tidak perlu beralasan bahwa Ibu Ani tidak akan mengalami keterjengkangan yang sama, karena ia adalah fotografer profesional. Memang ibu Ani tak akan mengerjakan adegan yang hanya bisa dipikirkan dan diperbuat oleh selfier profesional. Tapi cukup bayangkan saja, kira-kira apa reaksi spontan High Quality Man macam SBY, jika kejadian sama menimpa istrinya.

Reaksi spontan seorang Prabowo untuk menilai watak dirinyapun, sangat “cetho welo-welo”. Crystal clear. Seperti ketika di Cianjur, Prabowo menegur keras aparat yang mengawalnya; "Jangan dorong rakyat!", gara-gara pengawal tersebut mendorong jatuh emak-emak yang ingin bersalaman dengannya.

Pun tak terhitung bagaimana pengalaman sopir Prabowo tiba-tiba dipaksa memutar arah kembali, hanya gara-gara sang bos melihat ada pedagang tua di pinggir jalan duduk tercenung di depan jualannya yang masih menumpuk banyak. Sopir dan ajudanpun harus cerdik menyiasati lalu lintas atau mencari tempat parkir, karena Prabowo tak mau mobilnya berbalik hanya untuk melempar segenggam uang sedekah. Walau dipaksapun, Prabowo tidak akan pernah mau mengecilkan harga diri manusia lain. Watak empati yang melekat membuat ia merasa harus menyerahkan sedekah dengan penghormatan, sebagaimana perlakuan seorang manusia bermartabat kepada manusia bermartabat lainnya.

Walaupun istri terjengkang, selfie sendiri tetap terus berlanjut ....

Bagi yang kerap berada di sekitar Prabowo, mereka bercerita acap menyaksikan bagaimana air mata jatuh di pipi sang jendral yang warnanya kecoklatan akibat sering terbakar sinar matahari itu. Reaksi spontan yang emosional itu biasanya diikuti perintah kepada anak buahnya untuk mencari alamat orang yang hendak ditolong, sembari berpesan agar dilakukan diam-diam. Biasanya orang yang ditolonglah yang justru menyebarkan kisah itu.

Seorang saudara kandung dari mantan orang terpenting di negeri ini misalnya, dibantu biaya operasinya di rumah sakit olehnya, bukan oleh saudaranya. Padahal paham politik si orang penting itu berlawanan dengan dirinya. Tak terhitung pula para purnawirawan dan janda pensiunan dari perwira yang seharusnya hidup mapan tapi ternyata tak memiliki rumah, akhirnya memiliki atap kediamannya sendiri karena pertolongan Prabowo.

Bahkan seorang istri pahlawan nasional dan mantan petinggi negeri yang tak memiliki rumah sendiri, wafat dalam keadaan terhormat karena meninggal di rumahnya sendiri, setelah Prabowo terkejut dan menangis mendapati seseorang yang namanya tertulis dalam buku sejarah tak memiliki sejengkal pun tanah di negerinya sendiri. Sayang semua itu tak dapat dituliskan dengan gamblang, karena watak pribadi Prabowo yang senantiasa mencegah tersiarnya kisah-kisah tersebut, agar ia tak membuat malu orang lain. Menurutnya, harga diri orang yang dibantu tetap harus sama tinggi dengan orang yang membantu.

"Aku Rapopo ...."

Pekan lalu, seorang ulama yang disegani di Purwakarta mengungkap ia tidak kenal pribadi dengan Prabowo, tapi ia jatuh hati kepada perilakunya. Menurut pak kyai, lelaki tak harus menjadi Imam Sholat lebih dulu untuk mengetahui bahwa martabat orang yang menerima sedekahpun harus tetap diletakkan di tempat terhormat. Dan ia tahu Prabowo mengenggam erat sifat itu.

Sosok pemimpin wajib memiliki spontanitas orisinal yang keluar dari hati yang bersih. Pun seorang pemimpin harus bewatak layaknya hujan, yang selalu akan datang meski ia tahu bagaimana rasanya jatuh berkali-kali. Karena sang hujan tahu, bumi dan manusia yang ia cintai akan kotor, kering, dan rusak, jika ia tidak istiqamah untuk selalu melakukan hal yang semestinya memang harus ia kerjakan.

THE END.

By Agi Betha
Pemerhati Media Sosial
Strategic Assessment,
www.centerofrisk-sia.com

Menyikapi Iklan Politik

Gencarnya iklan politik di televisi menuai kritik publik. Beberapa waktu lalu, gabungan mahasiswa berbagai kampus dengan mengatasnamakan Gerakan Frekuensi Milik Publik mendatangi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat, mendesak KPI agar bersikap tegas terhadap tayangan iklan bernuansa kampanye. KPI sejatinya telah menegur dan memberi peringatan tertulis kepada enam stasiun televisi nasional terkait dengan tidak proporsionalnya siaran iklan bernuansa politik dan pemberitaan tidak berimbang terhadap semua partai politik. Agaknya peringatan KPI itu diabaikan dengan dalih penilaian atas iklan politik sebagai iklan kampanye adalah domain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

KPI kini menghadapi dua arus. Pertama datang dari dorongan publik agar bertindak tegas terhadap banyaknya iklan politik di industri layar kaca, khususnya terhadap para owner (para pemilik) media penyiaran yang aktif di partai politik. Arus kedua datang dari industri televisi (lembaga penyiaran). Pihak lembaga penyiaran kerap berkelit soal iklan politik bukanlah iklan kampanye. KPI dinilai tidak berkompeten untuk memberikan sanksi dalam permasalahan pemilu. Bahkan, jika kedua regulator di rezim Pemilu 2014 (KPU dan Bawaslu) tidak menindak iklan yang ditayangkan, maka tindakan KPI terhadap penayangan iklan politik bisa dinilai sebagai melampaui kewenangan.

Penilaian semacam ini menjadi pertimbangan KPI dalam konteks penguatan legal standing penindakan terhadap iklan politik televisi. Masalahnya, nomenklatur “iklan politik” tidak verbal disebut dalam UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPR, dan DPRD maupun di UU Nomor 32 tentang Penyiaran. Problem penyikapan iklan politik kian pelik mengingat nomenklatur “iklan kampanye”, baik bagi KPU maupun Bawaslu, harus memenuhi unsur subyek, ajakan, dan penyampaian visi-misi secara kumulatif. Maka jika “tidak kumulatif”, iklan politik tak dapat dikategori sebagai iklan kampanye. Nuansa batin ini yang melatari kehati-hatian KPI terkait dengan indikasi iklan kampanye.

Konteks ini, KPI sedang berikhtiar menyikapi tuntutan publik atas iklan politik dengan berupaya mengambil kebijakan dengan paradigma progresif. Sebab, secara sosiologis, publik (pemirsa) ketika melihat tayangan iklan politik, apa pun bentuknya, tidak akan melihat definisi nomenklatur “iklan kampanye” sebagai sebuah kampanye. Yang dibutuhkan saat ini, bukan lagi pendekatan hukum normatif semata, melainkan lebih mengedepankan etika publik dan beragam pemaknaan yang progresif.

Sebagai lembaga publik, KPI menyadari tugas dan tanggung jawabnya adalah mengabdi bagi sebesar-besarnya kepentingan publik. Karena itu, selain telah menegur enam stasiun televisi, KPI sedang merumuskan kebijakan batasan dan atau larangan terhadap semua tayangan politik hingga dimulainya masa kampanye (penghentian sementara). Selain itu, keputusan KPI tentang penjelasan terhadap perlindungan kepentingan publik, siaran jurnalistik, iklan, dan pemilihan umum dalam tahap finalisasi.

Perangkat aturan teknis dan hukum normatif senyatanya belum mampu menjangkau pengaturan atas iklan politik di televisi. Dengan kecanggihan seni dan kreativitas program, industri televisi lihai berkelit dan mampu menyiasati aturan. Terlebih, televisi sejatinya beroperasi di domain non-teknis (kognisi pemirsa). Televisi mempunyai “mesin reproduksi makna” sedemikian canggih yang dipoles dalam program tayangan. Ia mengarahkan pemirsa membenarkan apa yang dikatakan dengan persuasi yang sedemikian halus. Iklan politik di televisi menyediakan multimakna dalam merekonstruksi realitas tak terkatakan: kepentingan kampanye yang tersembunyi di balik program edukasi dan hiburan.

Televisi berkekuatan hegemonik menjalankan politik representasi. Realitas dipermak secara dramatis. Kepentingan kampanye disajikan dalam “realitas yang sudah dikemas” (manufactured realities). Di sini, KPI, KPU, dan Bawaslu berada dalam arus kekuasaan media (mediocracy) yang secara sempurna merekayasa program dengan kampanye halus (soft campaign). Dengan menggunakan pendekatan hegemoni ala Gramsci, potret “kuasa media” telah berjalan dalam sistem dominasi kepemilikan dan bergerak ke pemirsa tanpa paksaan.

Karena itu, ikhtiar kebijakan KPI mesti diimbangi dengan kesadaran etis lembaga penyiaran, terutama dari para pemiliknya. Bahwa frekuensi milik publik memang tak sepatutnya dipergunakan sepihak untuk kepentingan politik demi meningkatkan elektabilitas dalam Pemilu. Mesti disadari bahwa jutaan masyarakat pemirsa (publik) Indonesia saat ini kian cerdas. Mereka kian paham, iklan tidak semata-mata merepresentasi integritas figur.

Iklan sebagai unsur politik yang kerap didesain sedemikian rupa sehingga menjadi jauh dari realitas yang sebenarnya, nampak justru semakin stigmatis. Iklan yang demikian hanya mampu memperbesar popularitas, namun miskin nilai elektabilitas. Kesadaran etis pemilik media sebagai tokoh masyarakat –apalagi sebagai calon pemimpin– sejatinya diukur dari sejauh mana mereka lebih mengutamakan kepentingan publik dibanding dengan kepentingan politiknya semata.

Jadi, memang tidak selayaknya dan tidak sepatutnyalah bagi siapapun, yang menggunakan frekuensi milik publik namun untuk kepentingan politik mereka sendiri.

Danang Sangga Buwana,
Komisioner KPI Pusat
TEMPO.CO, 3 Februari 2014

Di Lapangan Gasibu, Bandung, Prabowo Bakar Emosi Massa

Pidato panjang Prabowo ini mendapat respon luar biasa dari pendukungnya. Calon presiden Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, mengkritik keras para pejabat pemerintah. Dia menilai pejabat-pejabat itu tidak berempati kepada kepentingan masyarakat, melainkan hanya mengurusi diri sendiri.

“Bangsa ini sedang sakit. Cara memimpin bangsa banyak akal-akalan. Rakyat sering dibohongi,” kata Prabowo dalam kampanye di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat.

Putra mendiang begawan ekonomi Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo itu mengatakan cara mengetahui akal-akalan itu ialah dengan melihat sumber daya alam Indonesia yang kaya. Namun, semua itu tidak dinikmati rakyat, melainkan diberikan untuk diolah bangsa lain.

Dan hasil dari penjualan kekayaan alam itu hanya sedikit sekali yang digunakan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Menurut dia, lebih banyak untuk membangun gedung mewah, hotel mewah, pusat belanja.

“Rakyat digusur, kalian digusur,” kata Prabowo.

Prabowo terus membakar emosi massa yang memenuhi lapangan terbesar di Bandung itu.

Akibat dari perilaku para pejabat pemerintah yang hanya mengurus kepentingan sendiri, kata Prabowo, banyak rakyat jatuh miskin.

“Dan yang dihormati hanya orang-orang yang punya uang,” kata dia. “Yang tidak punya uang tidak dihormati. Padahal uang yang dicuri adalah uang kalian.”

Sambil menunjuk-nunjuk ke arah pedagang bakso, pemuda, dan ibu-ibu yang hadir, Prabowo mengatakan "Kalian punya hak hidup, pekerjaan yang baik, ibu-ibu punya hak untuk menyekolahkan anak sampai setinggi-tingginya."

Pidato panjang Prabowo ini mendapat respon luar biasa dari pendukungnya. Mereka berteriak-teriak, bahkan sebagian menangis.

Siswanto, Aries Setiawan, VIVAnews, 30 Maret 2009

Prabowo Kampanye di Makassar: Jangan Percaya Janji Elit Politik

Dalam orasinya Prabowo mengimbau kadernya untuk tidak percaya dengan janji elit politik.
Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dalam orasinya di tengah massa gabungan Gerindra dan PKB, menyatakan untuk tidak percaya dengan janji-janji elit politik Jakarta.

"Janji itu belum tentu baik, jadi jangan dipercaya," kata Prabowo di tengah-tengah massa yang memadati lapangan Matoangin, Makassar, Sulsel, Rabu 25 Maret 2009.

Kampanye Prabowo yang juga diramaikan artis Tiga Diva dan Group Band Radja ini, sempat diarak-arak ke tengah massa untuk ikut joget bersama.

Sembari diarak, Prabowo juga mengatakan, kedatangan Gerindra di kampung kelahiran Jusuf Kalla ini, bukan untuk memberi janji tetapi melakukan perubahan yang lebih baik.

Sementara orasi Yenny Wahid dalam kesempatan tersebut mengajak semua kader PKB pro Gus Dur di Sulsel untuk tidak ragu lagi memilih Gerindra dan Prabowo.

"Gus Dur sudah merestui kita untuk memilih Gerindra, dan bangsa ini akan lebih baik," ujar Yenny.

Amril Amarullah, VIVAnews, 25 Maret 2009

Elu Dapat Apa, Gue Dapat Apa?

Kompetisi merebut kursi legislatif dalam Pemilu 9 April nanti sungguh sengit. Dengan sistem pemilihan berdasar suara terbanyak, setiap calon anggota legislatif (caleg) harus bersaing dengan sesama caleg satu partai serta partai lain lewat kampanye yang mahal. Apa yang bisa diharapkan dari hajatan politik semacam ini?

Banyak orang bilang, Pemilu 2009 ini memang agak edan, setidaknya dilihat dari jumlah peserta yang bengkak. Bayangkan saja, pemilu ini bakal melibatkan 38 partai nasional dan enam partai lokal di Aceh. Ada 11.301 caleg DPR, 1.116 caleg DPD, puluhan ribu caleg DPRD provinsi, dan ratusan ribu caleg DPRD kabupaten/kota yang bertanding meraih kursi.

Dengan peserta begitu banyak, pemilu kali ini jadi mirip perayaan. Namun, ini perayaan yang ketat karena diperkirakan ada sejuta lebih caleg yang bertarung memperebutkan total 18.440 kursi legislatif tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan DPD. Untuk menang, mereka mesti berjuang keras meraih simpati pemilih lewat kampanye, kalau perlu dengan menggelontorkan uang besar.

Hawa panas kompetisi tercium jauh-jauh hari. Data Litbang Kompas mencatat, demi mencari dana kampanye, sebagian caleg nekat ambil jalan pintas. Di Banten, Januari lalu, misalnya, caleg DPRD Kabupaten Pandeglang, Romdoni (31), ditangkap polisi karena menggandakan uang. Bersama komplotannya, dia menggasak uang Rp 56 juta, yang katanya untuk biaya sosialisasi.
Sebulan kemudian, caleg DPRD Lebak, Ujang Zaenal Abidin (40), juga dicokok polisi. Lelaki ini diduga mendalangi penjarahan kebun kelapa sawit. Saat diperiksa, dia mengaku hasil jarahan itu untuk ongkos kampanye.

Pada musim kampanye terbuka akhir Maret sampai awal April ini, makin banyak caleg yang mengeluarkan jurus-jurus kepepet. Sebagian caleg DPRD Kediri terang-terangan pinjam uang Rp 75 juta hingga Rp 100 juta dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sejumlah caleg asal Palembang, Sumatera Selatan, ramai-ramai jual mobil dan rumah. Beberapa dari Bogor, Jawa Barat, dan Pamekasan, Jawa Timur, menggadaikan barang berharga, seperti tanah dan perhiasan.

”Saya terpaksa menggadaikan sertifikat rumah dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil sedan,” kata Ali Wasiin, caleg DPRD Kabupaten Nganjuk dari PKB. Pengusaha agrobisnis itu sudah menghabiskan Rp 200-an juta untuk kampanye.

Seorang caleg DPR Kabupaten Bantul, sebut saja Rudi, mengaku menjual sawah dan kebun warisan orangtua demi mengumpulkan uang Rp 150 juta. Dana itu untuk beli nomor urut 1 (saat belum ditetapkan pemilihan berdasar suara terbanyak) dan biaya kampanye. ”Eh, ternyata sekarang enggak pakai nomor urut lagi,” katanya.

Jorjoran
Sebenarnya, berapa sih dana kampanye? Menurut informasi dari para caleg, besarannya bervariasi, sesuai dengan level kursi yang dibidik. Caleg DPR rata-rata butuh sekitar Rp 1 miliar. Caleg DPRD provinsi perlu Rp 500-an juta, sedangkan DPRD kabupaten/kota lebih kurang Rp 200 juta.

Biaya besar itu cukup realistis. Ambil contoh, seorang caleg DPR menyosialisasikan dan mengampanyekan dirinya selama tiga bulan di satu daerah pemilihan (satu dapil rata-rata terdiri dari 600-an desa). Untuk honor koordinator tim sukses desa saja (dengan satu orang digaji Rp 200.000 per bulan), dibutuhkan Rp 360 juta. Biaya cetak 3.000 baliho plus pemasangannya Rp 600 juta (satu baliho Rp 200.000).

Ongkos bikin 10.000 kaus dan 100.000 poster sekitar Rp 100 juta. Dana untuk kegiatan sosial, seperti bakti sosial, kunjungan, silaturahmi, atau bingkisan bisa mencapai Rp 50 juta. Jadi, totalnya sekitar Rp 1,1 miliar. Belum lagi, uang yang dikeluarkan untuk memenuhi todongan ini-itu.

”Hitungan itu tidak mengada-ada. Saya sendiri menyiapkan dana Rp 2 miliar. Yang habis sudah Rp 1 miliar lebih,” kata Probo Yuniar Wahyudianto (54), caleg Partai Hanura untuk DPR dari Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Jika hitungan itu diakumulasi, jumlahnya lebih mengejutkan. Anggap saja masing-masing dari total 12.417 caleg DPR dan DPD mengeluarkan Rp 500 juta untuk kampanye, maka jumlahnya mencapai Rp 6,208 triliun. Seberapa besarkah itu? Bandingkan saja, dana bantuan langsung tunai (BLT) yang dicairkan Maret 2009 saja hanya Rp 3,7 triliun, atau sekitar separuhnya saja.
Kalau hitungan diperluas mencakup total dana kampanye semua caleg, tentu akumulasi dana kampanye nasional bakal lebih menyentak. Dengan biaya begitu besar, bagaimana kalau caleg itu nanti gagal?

”Pasti kecewa. Tapi, ini kan investasi politik. Setidaknya saya telah ikut memberi alternatif pilihan dari kalangan muda dan mendorong pendidikan politik,” kata TB Ace Hasan Syadzily (32), caleg Golkar untuk DPR dari Dapil Pandeglang-Lebak.

Sikap itu juga disiapkan Muh Musa Datuk, caleg PPD, jika ternyata upayanya meraih kursi DPR dari Dapil II DKI Jakarta kandas. Langkah legowo itu juga bakal diambil Zaini Rahman (36), caleg PPP untuk DPR di Dapil Jatim III. ”Saya tahu risikonya karena pernah kalah saat jadi caleg Pemilu 2004,” kata Zaini yang merelakan Rp 600-an juta untuk nyaleg kali ini.

Siapkah semua caleg bersikap legowo? Mungkin tak mudah menghadapi kekalahan setelah mengeluarkan dana begitu besar. Ingat saja Yuli Nursanto, pengusaha jasa transportasi yang kandas menduduki kursi bupati Ponorogo periode 2005-2010. Sulit menerima kenyataan dan dikejar-kejar utang untuk biaya kampanye, lelaki gempal itu akhirnya stres dan mencoba bunuh diri berkali-kali.

Namun, jika pun akhirnya terpilih, caleg yang sudah habis-habisan berkampanye sekarang ini sebenarnya juga agak rentan. Anggota legislatif terpilih nanti dikhawatirkan bakal lebih sibuk menutup biaya kampanye ketimbang bekerja memperjuangkan aspirasi rakyat. ”Karena keluar banyak modal, caleg terpilih pasti berusaha mengembalikannya. Itu logika dasar,” kata Sapari (47), penjual tempe di Pasar Jombang, Ciputat, yang akrab dengan hitungan dagang.

Transaksi
Pengamat politik dari Surabaya, Daniel Sparinga, menilai, enam bulan sosialisasi dan tiga minggu kampanye pemilu itu terlalu panjang sehingga membengkakkan biaya. Pada sisi lain, banyak anggota masyarakat yang masih miskin. Mereka sudah lama merasa diperah alias dieksploitasi oleh sistem politik dan diabaikan elite.

Nah, ketika ajang sosialisasi dan kampanye datang, masyarakat merasa dapat peluang untuk mencari uang. ”Kasarnya, mumpung elu masih caleg, gue eksploitasi duluan. Sebab, kalau elu sudah jadi elite, elu yang mengeksploitasi gue. Betapa kasihannya caleg sekarang, mereka being exploited,” katanya.

Daniel sendiri pernah menyaksikan pemuka agama mendagangkan doa dukungan untuk caleg. Warga juga berani meminta tambahan jika amplop yang diterima dirasa kurang. Jadi, politik sekarang benar-benar berdasarkan transaksi. Ibarat kata, elu dapat apa, gue dapat apa? Padahal, semestinya politik dibangun atas dasar kontrak antara pemilih dan legislatif

”Keadaan sekarang sudah edan, it has been extremely crazy.”

Ilham Khoiri dan Budi Suwarna
KOMPAS, 5 April 2009

Retorika Kampanye

KAMPANYE yang sudah berjalan menampilkan juru kampanye (jurkam) lokal dan nasional, semakin menarik diamati. Ada kesan kampanye sekarang bagaikan lomba pidato dengan menampilkan berbagai isu. Terkadang masyarakat terpesona mendengar kampanye jurkam yang begitu cerdas mengolah kata-kata retorika indah, ditambah dengan janji-janji manis, mulai dari program pendidikan gratis, berobat gratis hingga meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Masa kampanye pun tidak kalah hebohnya dengan pesta demokrasi ini. Tidak peduli dengan retorika yang disampaikan para jurkam, mereka justru larut dengan berbagai hiburan yang ada. Sebab setiap kali kampanye selalu diiringi dengan acara hiburan, mulai dari dangdut, lawak, hingga campursari. Bahkan yang lebih heboh lagi, ada juga massa yang membawa anak-anak dan bahkan menggunakan acara kampanye sebagai pesta mabuk-mabukan. Sungguh tragis manakala ‘pesta demokrasi’ ini di salahartikan dengan berbagai acara yang keluar dari esensi demokrasi itu sendiri.

Esensi kampanye sesungguhnya bukanlah lomba pidato dengan bermain retorika dengan janji-janji manis dan palsu. Kampanye mestinya memberi pendidikan politik yang jujur kepada masyarakat. Kata ‘jujur’ memang begitu mudah diucapkan, namun begitu sulit merealisasikannya. Itulah sebabnya para caleg yang tampil dalam kampanye tidak merasa memiliki beban dengan berbagai retorika dan janji palsu yang mereka sampaikan kepada rakyat. Kalau mereka memiliki komitmen yang kuat pada kejujuran, maka setiap kata yang mereka ucapkan harus bisa dipertanggungjawabkan.

Artinya, caleg harus bisa mewujudkan satunya kata dengan tindakan. Kalau mereka hanya mengumbar janji manis dan palsu, itu sama saja dengan membohongi rakyat.

Realita yang terjadi selama ini dalam musim kampanye adalah ‘membohongi’ rakyat. Begitu banyak janji-janji manis yang diberikan caleg dalam kampanye, namun setelah mereka duduk di kursi kekuasaan, janji-janji manis tersebut begitu mudah dilupakan. Jangankan memberi kesejahteraan kepada rakyat, justru para wakil rakyat begitu tega menyengsarakan rakyat lewat tindakan korupsi yang mereka lakukan.

Begitu mahal dan sulit memang mendapatkan kejujuran di tengah masyarakat yang dilanda krisis moral. Caleg begitu mudah memberi janji manis dengan berbagai retorika indah, di sisi lain masyarakat juga begitu mudah percaya pada janji-janji kampanye. Tragisnya lagi kalau masyarakat diberi uang oleh para caleg, maka tidak ada lagi kejernihan berpikir dalam memilih caleg yang jujur dan berkualitas. Dengan demikian, siapa caleg yang memiliki uang banyak dan bisa bermain retorika dengan janji-janji manis, maka ia memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan dukungan suara yang juga besar.

Kampanye sebagai bagian dari pendidikan politik hendaknya diisi dengan informasi yang jujur. Tidak perlu memberi janji-janji manis dan palsu kepada masyarakat dan juga tidak perlu membagi-bagi ‘uang sogok’ untuk mendapatkan dukungan suara. Sebab kalau ada ‘uang sogok’ akan menjadi benih korupsi ketika si caleg nanti duduk di kursi legislatif. Mereka yang sudah banyak menghabiskan uang untuk ‘biaya’ kampanye akan berpikir mengembalikan uang itu dengan menghalalkan segala cara (termasuk dengan korupsi).

Janji-janji manis dan palsu yang disampaikan caleg kepada masyarakat juga merupakan pembodohan politik. Sebab akan ada ‘tagihan janji’ dari masyarakat kepada caleg yang sudah duduk di kursi kekuasaan. Kalau janji itu tidak bisa direalisasikan, akan membuat kemarahan masyarakat semakin membara. Akhirnya citra wakil rakyat pun semakin terpuruk, karena dinilai ingkar janji dan hanya bermain retorika.

Hamdan Daulay, Dosen UIN Sunan Kalijaga dan kandidat Doktor Ilmu Politik UGM Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat, 31 Maret 2009

Keedanan Republik Baliho

Saat ini gairah politik terasa bagaikan gelombang tsunami yang siap melanda republik. Riuh-rendah, tak ada ruang yang lolos dari sergapan baliho politik yang betul-betul menunjukkan gairah meluap. Namun, dalam seluruh kegairahan itu, tampak dunia politik republik ini tanpa tujuan dan tenggelam dalam ruang kosong.

Saya sempat mengunjungi Provinsi Aceh, Papua, Jawa Barat, dan tak terkecuali tentu Jakarta. Di empat provinsi ini, ke mana pun mata mengarah, senyum kenes menggoda para politikus yang dipantas-pantaskan langsung menyergap. Dari semua baliho politik itu, wajah politik republik ini betul-betul kosong dan banal, karena kebanyakan pesannya berupa bujukan "pilih saya, pilihlah saya”.

Baliho-baliho itu, jika dinilai dari kacamata estetika dan grafis, sungguh amburadul. Pilihan huruf, komposisi, warna, dan figur tampak tak saling mendukung. Selain itu, dipasang serampangan tanpa mempertimbangkan sudut pandang. Bahkan bertumpuk dengan spanduk obat batuk, atau iklan rumah dan pulsa.

Akibatnya, pesan dan image politik yang hendak dibangun si calon legislator hilang dari cercapan mata pemirsa, karena kalah indah oleh spanduk barang jualan. Alih-alih mendatangkan simpati, baliho dan spanduk-spanduk itu malah membuat jengkel dan menjadi sampah yang mengotori serta merusak keindahan kota. Sementara itu, dari kacamata politik, baliho dan spanduk-spanduk tersebut tidak mengandung cita-cita politik, gagasan lokal, apalagi gagasan kebangsaan. Bisa dikatakan bahwa dalam membuat dan memasang spanduk, para calon betul-betul telah kehilangan urat malu.

Semua bentuk dan isi spanduk para calon legislator kebanyakan sama. Pertanyaannya, di mana masyarakat (pemilih) mengetahui kelebihan si calon dan partainya dibandingkan dengan calon dan partai yang lain? Apa program kerja si calon dan partainya di daerah pemilihan itu jika kelak mereka terpilih? Bagaimana dan apa metode kerja yang akan dipakai si calon dan partainya dalam mengimplementasikan visi, misi, dan program partainya? Persoalan apa dari daerah yang hendak diperjuangkan si calon di level nasional? Serta masalah nasional apa yang hendak dicarikan dukungannya di daerah oleh si calon?

Padahal di Aceh, misalnya, daerah yang baru saja memasuki situasi damai, tentu banyak persoalan yang bisa diangkat menjadi tema program kerja si calon anggota DPR RI kelak. Misalnya, program kerja sama dengan partai lokal, pembenahan lebih jauh hubungan pemerintahan provinsi dengan pusat dalam kerangka daerah berpemerintahan sendiri (self-governing territory), proses perdamaian eks-kombatan dan kompensasi untuk korban konflik, kelanjutan program rehab-rekon yang telah dilakoni oleh BRR, pemajuan ekonomi di daerah tengah dan pantai barat, serta artikulasi yang lebih tajam dan mangkus tentang implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Sayangnya, tidak ada satu pun calon anggota DPR RI di Aceh yang mencantumkan soal-soal serius ini. Lantas, untuk apa rakyat Aceh memilih Anda menjadi legislator?

Lalu Jawa Barat, provinsi yang paling dekat dengan Ibu Kota Jakarta. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang akan memiliki kontingen anggota DPR RI paling banyak, yaitu 99 orang, anggota DPR dari Jawa Barat akan menjadi kaukus terkuat di DPR. Maka, program pembentukan kaukus Jawa Barat untuk memperjuangkan perbaikan infrastruktur ekonomi di wilayah selatan Jawa Barat bisa menjadi isu sentral. Wilayah selatan Jawa Barat adalah kantong kemiskinan dengan jumlah penduduk yang besar.

Jakarta lebih edan lagi. Persoalan ibu kota negara yang selalu diteror banjir setiap tahun serta diintai oleh urbanisasi setiap hari, dan kemacetan lalu lintas yang terus menggila, absen dari spanduk para calon legislator. Jakarta seakan tanpa masalah di mata calon legislator.

Singkatnya, sesuai dengan sistem politik sekarang ini, DPR RI memiliki kekuasaan legislasi dan anggaran. Jika pimpinan parpol dan calon legislatornya menyatu dalam visi, misi, dan program, kampanye spanduk bisa mengusung beberapa RUU yang akan diperjuangkan si calon jika ia terpilih. Termasuk jumlah anggaran yang akan mereka perjuangkan untuk mengatasi isu-isu pokok.

Mengapa keedanan politik dengan baliho yang seragam ini terjadi di empat provinsi yang berbeda?

Pertama, partai politik tempat si calon legislator bernaung gagal menginternalisasi visi, misi, dan program partai kepada kadernya. Ketika kegagalan itu mewabah, para calon yang dihadapkan pada sistem sabung politik (pemilu) terbuka menjadi mengalami disorientasi. Akibatnya, di mata calon legislator, ikut serta dalam pemilu menjadi semata-mata urusan individual dan pencapaian ambisi individual pula. Partai hanya loket tempat ambil formulir. Kondisi ini kian mendapat legitimasi dari Mahkamah Konstitusi yang menetapkan sistem suara terbanyak.

Kedua, kecenderungan watak calon legislator adalah kelanjutan dari watak partai politik itu sendiri. Watak partai politik di Indonesia saat ini adalah personal party (partai milik individu sang ketua umum), yang berciri mengabdi kepada si ketua umum demi mencapai kehendak pribadinya. Pengurus partai adalah kepanjangan tangan si ketua umum, bukan pengemban visi, misi, atau program partai. Jadi, hubungan calon legislator dengan partai lemah, sementara keterkaitan dengan ketua umum lebih kuat. Sebagian besar partai politik peserta Pemilu 2009 menunjukkan ciri ini.

Ketiga, pimpinan partai tidak mengenali karakter dan permasalahan di setiap daerah pemilihan. Implikasinya, partai juga gagal mendidik para calon legislatornya mengenali masalah di daerah pemilihannya masing-masing. Tradisi calon instan dan drop-dropan menjadi salah satu faktor penyebab hal ini.

Keempat, partai tidak memiliki analisis perkembangan masyarakat dan blue print pembangunan politik secara nasional serta regional. Akibatnya, partai politik tidak mampu menyiapkan gagasan dan program yang bisa diadu oleh si calon dengan calon lain kecuali tampang. Akibatnya, wajah politik kian pragmatis, transaksional, dan berjangka pendek. Sikap "pokoknya terpilih dulu, urusan belakangan" mewabah.

Amiruddin al-Rahab, peneliti politik dan hak asasi manusia di Jakarta
TEMPO Interaktif, 18 Februari 2009