Ucapan Kasar Ahok di Kompas TV yang Dijatuhi Sanksi KPI

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara segmen wawancara pada program jurnalistik “Kompas Petang”.

Menurut KPI, program acara Kompas TV yang disiarkan secara Langsung (Live) pada Selasa, 17 Maret 2015 pukul 18.18 WIB dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan, perlindungan anak-anak dan remaja, pelarangan ungkapan kasar dan makian, serta melanggar prinsip-prinsip jurnalistik.

Program tersebut menayangkan dialog dengan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) terkait kisruh dengan DPRD DKI Jakarta.

Tayangan tersebut menampilkan perkataan kasar dan kotor yakni;

“…istri saya mau nerima CSR untuk main di kota tua. Lu buktiin aja nenek lu sialan bangsat gua bilang. Lu buktiin aja. Gue juga udah keki.”

“…lu lawan bini gua kalah lu mati aja lu. Kasih taik aja muka lu.”

“…kalau betul ada suap 12,7 triliun kenapa si DPRD membatalkan lapor ke Bareskrim? Kok goblok sekali lu orang? …kalau ada bukti memang nyuap apa lu laporin dong bego. …bego banget lu gitu lho. …sementara ada bukti gua mau nyuap lu 12,7 triliun, kok lu nggak berani laporin? Gua kuatir lu kemaluan lu punya ga nih? …eh dibalikin ini yang buat suap. Sialan nggak tuh?”

“Makanya gua bilang panggil gua datang ke angket. Kapan lu panggil biar gua jelasin semua. Gua bukain lu taik-taik semua itu seperti apa. …nggak apa-apa, biar orang tau emang taik gua bilang…. …kalau bukan taik apa? Kotoran. Silakan.”

“Emang taik namanya kok. Emang taik, mau bilang apa. …TV jangan pernah wawancara gua live kalo nggak suka kata gua taik segala macem. Itu bodohnya anda mau live dengan saya…”

Dikatakan KPI, tayangan yang memuat ungkapan atau perkataan kasar/kotor demikian dilarang untuk ditampilkan karena sangat tidak santun, merendahkan martabat manusia, dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat serta rentan untuk ditiru oleh khalayak, terutama anak-anak dan remaja.

“Segmen wawancara live pada program ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan, perlindungan anak-anak dan remaja, pelarangan ungkapan kasar dan makian, serta melanggar prinsip-prinsip jurnalistik,” tulis KPI dalam keterangannya, Senin (23/3/2015).

KPI menilai, tayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, dan Pasal 22 ayat (3) serta Standar Program Siaran Pasal 9 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 24.

Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif; Penghentian Sementara Segmen Wawancara secara Langsung (live) pada program jurnalistik “Kompas Petang” selama 3 (tiga) hari berturut-turut sejak tanggal diterimanya surat ini.

Meskipun dalam tayangan tersebut pewawancara telah mengingatkan kepada narasumber bahwa siaran tersebut live dan agar kata-katanya diperhalus, namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga kata-kata yang tidak pantas demikian kembali diulang dan tersiar.

“Pedoman Perilaku Penyiaran KPI Tahun 2012 Pasal 35 huruf e mengatur bahwa seorang pewawancara pada suatu program siaran wajib mengingatkan dan/atau menghentikan jika narasumber menyampaikan hal-hal yang tidak layak untuk disiarkan kepada publik,” terang KPI.

Islam Pos
Selasa 3 Jamadilakhir 1436 / 24 Maret 2015
https://www.islampos.com/ini-ucapan-kasar-ahok-di-kompas-tv-yang-dijatuhi-sanksi-kpi-171986/

Bicara Kotor, Ahok Salahkan Presenter TV

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan telah menghubungi Pemimpin Redaksi (Pemred) Kompas TV dan meminta maaf atas pernyataan kotornya yang membuat stasiun TV swasta itu diberi sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Mantan Bupati Belitung Timur itu menuturkan, dalam komunikasinya dengan Pemred Kompas TV, ia meminta tidak dihadapkan dengan presenter yang memancing emosinya.

“Aku sudah kontak Rossi (Pemred Kompas TV) kok, BBM ke dia, sorry-lah saya bilang. Makanya, lain kali jangan kirim yang agak mancing (emosi) lah. Wawancara yang cewek saja lebih enak,” ungkap Ahok, di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/3/2015).

Terkait rencana pemanggilan dirinya oleh KPI, Ahok menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataannya tersebut.

“Saya kan sudah minta maaf. Ini kan bukan bela diri ya. Misalkan, kamu naik bus lalu ada tukang palak, terus ada pemuda yang memaki-maki pemalak itu dan turun mengambil duitnya. Ini logika dan lihat konteksnya juga,” tandas Ahok.

Okezone
Selasa, 24 Maret 2015
http://news.okezone.com/read/2015/03/24/338/1123586/bicara-kotor-ahok-salahkan-presenter-tv

Ini Alasan Ahok Berbicara Kotor Saat Live di Kompas TV

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bicara kotor saat wawancara live di Kompas TV, Selasa malam, 17 Maret 2015. Dalam wawancara itu Ahok mengumbar kata-kata berupa ta*k saat menantang DPRD DKI yang saat ini masih melayangkan hak angket kepadanya untuk memanggil langsung dirinya.

“Makanya gua bilang, panggil gua ke angket, biar gua jelasin semua. Gua bukain ta*k-ta*k semua seperti apa. Biar orang tahu, emang ta*k semua gua bilang,” ujar Ahok.

Presenter Kompas TV saat itu, Aiman Witjaksono sudah mengingatkan kepada Ahok bahwa wawancaranya ini disiarkan secara live. “Kita sedang live Pak Ahok,” ujar Aiman saat itu.

“Nggak apa-apa. Kalo bukan ta*k apa, kotoran. Biar orang tau ta*ik gua.”

“Mungkin bisa lebih diperhalus Pak Gubernur, dengan segala hormat,” Aiman meminta.

Rupanya, kata-kata kotor Ahok dipicu ketidaksukaannya atas pertanyaan sang presenter. Ahok sudah menjawab soal foto istrinya tersebut benar, tetapi bukan sedang memimpin rapat soal Kota Tua seperti yang dituduhkan. Kata Ahok, semua orang bisa datang dan duduk di kursi gubernur. Tapi kali ini istrinya yang kena tuding. “Kan gua bilang emang pengecut saja orang-orang itu. Kalau ada masalah ngomong langsung dong,” ujar Ahok usai wawancara ketika itu.

Ahok mengungkapkan ketidaksukaannya saat ditanya berulang-ulang soal kasus itu, padahal dia sudah memberi penjelasan kepada sang presenter. “Ngeyel saja. Sudah saya jelasin, masih ngeyel gitu. Nggak ngerti. Terus dia (Aiman) bilang ini live, gua sengaja aja, siapa suruh live sama gua,” ujar Ahok.

Benzano
Friday, March 20, 2015
http://benzano.com/ini-alasan-ahok-berbicara-kotor-saat-live-di-kompastv/

Musang Berbulu Ayam

Setelah melihat tayangan televisi tentang detik-detik tingkah laku para politikus cum wakil rakyat ketika membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di DPR lama —dan terkait masalah krusial ini, telekonferensi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang serba plin-plan, serta Sidang Paripurna DPR baru yang gegap gempita dalam suasana yang sama sekali tidak bermartabat— bulu tengkuk saya meremang. Betapa tidak. Saya tersentak baru saja menyaksikan kemungkinan sejenis gerak-lambat barbarisasi dari sejumlah polity, yang menyeringai di antara rezim kepolitikan buruk yang ada dan saat pencapaian tujuan barbariknya.

Apa yang sejatinya bisa diraih dengan moral seharusnya tidak dicapai melalui hukum. Namun, berhubung tunamoral, mereka menghabiskan energi dan waktu dengan bermoralisasi (moralizing), asyik mengutak-atik “moral” dan “moralizing” yang begitu berbeda bagai siang dan malam tanpa panduan filosofi Pancasila demi kekukuhan kekuasaan politiknya belaka yang diselimuti dalih “demi rakyat”.

Demokrasi: "Boom.... blast !!!"

Sabotase politik
Perkembangan proses barbarisasi ini mereka sebut dengan bangga sebagai “dinamika politik”. Padahal, hati kecil mereka, saya yakin, mengakui bahwa upaya dinamisasi itu hanya merupakan jegal-jegalan belaka.

Dengan kata lain, Koalisi Merah Putih (KMP) mencari apriori bertekad mencegah at all costs agar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak bisa mewujudkan niat baiknya bagi Indonesia melalui kebijakan pemerintahan yang dipimpin pasangan pemenang Pemilu Presiden 2014, yang langsung telah dipilih oleh rakyat itu. Apakah upaya penjegalan apriori ini tidak bisa disebut suatu sabotase politik?

Polity dengan lembaga partai politiknya selama ini kiranya bukan mendidik kadernya menjadi negarawan, melainkan membiarkannya tumbuh dan berkembang menjadi makhluk “liar” dan “barbar”. Makhluk liar adalah orang yang secara membabi buta tunduk pada naluri, pada impuls, dan pada nafsunya; dia tidak peduli pada “baik” dan “buruk” yang dituntut oleh keadaan. Makhluk barbar, sebaiknya, adalah orang yang berprinsip dan berpengetahuan spesialistis; dia mengabaikan hal-hal yang diniscayakan dan bergerak langsung ke tujuan.

Sejujurnya, di luar komunitas politik, pada setiap era ada juga orang-orang seperti itu, bahkan lebih buruk lagi, di komunitas religius. Di situ orang tidak segan-segan menggunakan ayat ilahiah sebagai pelindung perbuatan yang justru berlawanan dengan perintah Tuhan.

Tunamoral, tunamalu
Politika adalah sebenarnya sebuah profesi yang serius, serba kompleks, berdedikasi tinggi, mengandung risiko serta, dan karena itu, cukup terpandang dan terhormat. Hal ini sudah dibuktikan oleh para pendiri bangsa kita yang dahulu berjuang tanpa pamrih pribadi melawan penjajah secara sistematis dari waktu ke waktu, yang kini kita peringati sebagai peristiwa yang merupakan “tonggak-tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan nasional”.

Patriotisme yang dahulu mereka lakukan untuk Indonesia, tanah airnya, adalah perbuatan yang puluhan tahun kemudian dipujikan oleh John F Kennedy melalui ucapannya, “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.”

Di mana pun di muka bumi ini, orang memerlukan persiapan yang relevan untuk bisa diakui sebagai profesional. Untuk berprofesi sebagai kimiawan, misalnya, orang harus mempelajari ilmu kimia. Untuk menjadi pengacara/jaksa/hakim, orang perlu mempelajari ilmu hukum. Untuk menjadi dokter, orang harus belajar ilmu kedokteran lebih dahulu. Di Indonesia, kelihatannya, untuk menjadi politikus orang cukup mempelajari kepentingannya sendiri dan atau kepentingan partainya dan tunamalu, bahkan tunamoral.

Persiapan profesi politik yang jauh daripada ideal ini kiranya sudah diantisipasi oleh Bung Hatta. Tidak lama setelah kembali ke Tanah Air, dia mendirikan PNI, bukan Partai Nasional Indonesia seperti yang telah dibentuk oleh Bung Karno, melainkan Pendidikan Nasional Indonesia, menggenapi tujuan pendidikan formal yang telah diusahakan Ki Hajar Dewantara. Bersama dengan Bung Sjahrir, dia mengorganisasi klub studi, pendidikan nonformal, yang berfungsi bagai kawah candradimuka penggemblengan para pemimpin politik mendatang.

Sebelum menjadi pemimpin rakyat, mereka harus bisa lebih dulu, menurut visi Bung Hatta, menata cara berpikir mereka sendiri. Melalui pembelajaran klub studi, mereka bukan dilatih untuk bisa lebih maju daripada orang-orang lain (menyombong), melainkan dibiasakan selalu mampu lebih maju daripada dirinya sendiri.

Cara pembinaan kader seperti itulah yang patut ditiru oleh parpol dewasa ini. Artinya, parpol perlu berusaha menerjunkan politikus ke arena politik bukan karena telah berjasa mencari dana bagi kas partai atau memenangkan ketua dalam pilpres/pilkada atau berhubung berada di garis keturunan dari trah person tertentu. Kader yang dijagokan itu seharusnya berdasarkan mutu pendidikan formal, kemampuan berpikir, kematangan bersikap, yang secara obyektif-profesional mengundang respek, bisa diakui kelebihannya, walaupun secara diam-diam, oleh pihak pesaingnya dari parpol lain.

Di Abad Pertengahan, Italia pernah dikuasai keluarga Borgias selama 30 tahun. Periode ini diwarnai oleh pertarungan berdarah, teror, pembunuhan, dan intimidasi. Namun, periode yang sama melahirkan pula Michelangelo, Leonardo Da Vinci, dan gerakan renaissance.

Bangsa Swiss mengalami kehidupan demokratis selama kira-kira 500 tahun. Selama itu mereka mengenal brotherly love and peace. Lalu, apa yang mereka hasilkan? Sistem pendidikan keilmuan yang mantap —Einstein remaja bersekolah di situ— dan jam antik ku-ku clock.

Memperkuat lapisan terdidik
Bangsa Indonesia sudah mengalami periode reformasi selama lebih kurang 20 tahun. Yang direformasi adalah gaya pemerintahan otoriter demi kelancaran pemerintahan demokratis, yaitu yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Apa yang dihasilkan oleh reformasi ini? Suatu barbarisasi, yang memang bergerak lambat tetapi pasti, dimotori oleh kepiawaian bersandiwara seorang presiden yang bakal lengser dan korps politikus yang saling berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai bagaimana menyenangkan rakyat tanpa memberikan apa yang mereka betul-betul perlukan —how to please people without giving what they really want. Mereka mendekati setiap subyek dengan mulut terbuka, bukan dengan pikiran dan hati terbuka.

Pergelaran sandiwara dari panggung politik DPR yang memuakkan itu menantang kesadaran rakyat akan hak-haknya yang dirampas begitu saja. Padahal, rakyat telah membiayai para aktor politik yang tampil keren dan cantik di panggung itu dan kelihatannya betul-betul menjiwai serta menikmati peran amoral masing-masing. Jadi, mereka bukan sekadar bersandiwara, melainkan telah main sungguhan dalam proses barbarisasi.

Barisan rakyat harus didukung, diperkuat, terutama oleh lapisannya yang terdidik, kaum intelektual. Di mana Anda berada? Sedang menyendiri di laboratorium atau bersemadi di perpustakaan atau berpesiar somewhere?

Kini masih jauh larut malam, namun sudah berkeliaran musang berbulu ayam.

Daoed Joesoef,
Alumnus Université Pluridisciplinaires Panthéon-Sorbonne
KOMPAS, 10 Oktober 2014

Elu Dapat Apa, Gue Dapat Apa?

Kompetisi merebut kursi legislatif dalam Pemilu 9 April nanti sungguh sengit. Dengan sistem pemilihan berdasar suara terbanyak, setiap calon anggota legislatif (caleg) harus bersaing dengan sesama caleg satu partai serta partai lain lewat kampanye yang mahal. Apa yang bisa diharapkan dari hajatan politik semacam ini?

Banyak orang bilang, Pemilu 2009 ini memang agak edan, setidaknya dilihat dari jumlah peserta yang bengkak. Bayangkan saja, pemilu ini bakal melibatkan 38 partai nasional dan enam partai lokal di Aceh. Ada 11.301 caleg DPR, 1.116 caleg DPD, puluhan ribu caleg DPRD provinsi, dan ratusan ribu caleg DPRD kabupaten/kota yang bertanding meraih kursi.

Dengan peserta begitu banyak, pemilu kali ini jadi mirip perayaan. Namun, ini perayaan yang ketat karena diperkirakan ada sejuta lebih caleg yang bertarung memperebutkan total 18.440 kursi legislatif tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan DPD. Untuk menang, mereka mesti berjuang keras meraih simpati pemilih lewat kampanye, kalau perlu dengan menggelontorkan uang besar.

Hawa panas kompetisi tercium jauh-jauh hari. Data Litbang Kompas mencatat, demi mencari dana kampanye, sebagian caleg nekat ambil jalan pintas. Di Banten, Januari lalu, misalnya, caleg DPRD Kabupaten Pandeglang, Romdoni (31), ditangkap polisi karena menggandakan uang. Bersama komplotannya, dia menggasak uang Rp 56 juta, yang katanya untuk biaya sosialisasi.
Sebulan kemudian, caleg DPRD Lebak, Ujang Zaenal Abidin (40), juga dicokok polisi. Lelaki ini diduga mendalangi penjarahan kebun kelapa sawit. Saat diperiksa, dia mengaku hasil jarahan itu untuk ongkos kampanye.

Pada musim kampanye terbuka akhir Maret sampai awal April ini, makin banyak caleg yang mengeluarkan jurus-jurus kepepet. Sebagian caleg DPRD Kediri terang-terangan pinjam uang Rp 75 juta hingga Rp 100 juta dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sejumlah caleg asal Palembang, Sumatera Selatan, ramai-ramai jual mobil dan rumah. Beberapa dari Bogor, Jawa Barat, dan Pamekasan, Jawa Timur, menggadaikan barang berharga, seperti tanah dan perhiasan.

”Saya terpaksa menggadaikan sertifikat rumah dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil sedan,” kata Ali Wasiin, caleg DPRD Kabupaten Nganjuk dari PKB. Pengusaha agrobisnis itu sudah menghabiskan Rp 200-an juta untuk kampanye.

Seorang caleg DPR Kabupaten Bantul, sebut saja Rudi, mengaku menjual sawah dan kebun warisan orangtua demi mengumpulkan uang Rp 150 juta. Dana itu untuk beli nomor urut 1 (saat belum ditetapkan pemilihan berdasar suara terbanyak) dan biaya kampanye. ”Eh, ternyata sekarang enggak pakai nomor urut lagi,” katanya.

Jorjoran
Sebenarnya, berapa sih dana kampanye? Menurut informasi dari para caleg, besarannya bervariasi, sesuai dengan level kursi yang dibidik. Caleg DPR rata-rata butuh sekitar Rp 1 miliar. Caleg DPRD provinsi perlu Rp 500-an juta, sedangkan DPRD kabupaten/kota lebih kurang Rp 200 juta.

Biaya besar itu cukup realistis. Ambil contoh, seorang caleg DPR menyosialisasikan dan mengampanyekan dirinya selama tiga bulan di satu daerah pemilihan (satu dapil rata-rata terdiri dari 600-an desa). Untuk honor koordinator tim sukses desa saja (dengan satu orang digaji Rp 200.000 per bulan), dibutuhkan Rp 360 juta. Biaya cetak 3.000 baliho plus pemasangannya Rp 600 juta (satu baliho Rp 200.000).

Ongkos bikin 10.000 kaus dan 100.000 poster sekitar Rp 100 juta. Dana untuk kegiatan sosial, seperti bakti sosial, kunjungan, silaturahmi, atau bingkisan bisa mencapai Rp 50 juta. Jadi, totalnya sekitar Rp 1,1 miliar. Belum lagi, uang yang dikeluarkan untuk memenuhi todongan ini-itu.

”Hitungan itu tidak mengada-ada. Saya sendiri menyiapkan dana Rp 2 miliar. Yang habis sudah Rp 1 miliar lebih,” kata Probo Yuniar Wahyudianto (54), caleg Partai Hanura untuk DPR dari Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Jika hitungan itu diakumulasi, jumlahnya lebih mengejutkan. Anggap saja masing-masing dari total 12.417 caleg DPR dan DPD mengeluarkan Rp 500 juta untuk kampanye, maka jumlahnya mencapai Rp 6,208 triliun. Seberapa besarkah itu? Bandingkan saja, dana bantuan langsung tunai (BLT) yang dicairkan Maret 2009 saja hanya Rp 3,7 triliun, atau sekitar separuhnya saja.
Kalau hitungan diperluas mencakup total dana kampanye semua caleg, tentu akumulasi dana kampanye nasional bakal lebih menyentak. Dengan biaya begitu besar, bagaimana kalau caleg itu nanti gagal?

”Pasti kecewa. Tapi, ini kan investasi politik. Setidaknya saya telah ikut memberi alternatif pilihan dari kalangan muda dan mendorong pendidikan politik,” kata TB Ace Hasan Syadzily (32), caleg Golkar untuk DPR dari Dapil Pandeglang-Lebak.

Sikap itu juga disiapkan Muh Musa Datuk, caleg PPD, jika ternyata upayanya meraih kursi DPR dari Dapil II DKI Jakarta kandas. Langkah legowo itu juga bakal diambil Zaini Rahman (36), caleg PPP untuk DPR di Dapil Jatim III. ”Saya tahu risikonya karena pernah kalah saat jadi caleg Pemilu 2004,” kata Zaini yang merelakan Rp 600-an juta untuk nyaleg kali ini.

Siapkah semua caleg bersikap legowo? Mungkin tak mudah menghadapi kekalahan setelah mengeluarkan dana begitu besar. Ingat saja Yuli Nursanto, pengusaha jasa transportasi yang kandas menduduki kursi bupati Ponorogo periode 2005-2010. Sulit menerima kenyataan dan dikejar-kejar utang untuk biaya kampanye, lelaki gempal itu akhirnya stres dan mencoba bunuh diri berkali-kali.

Namun, jika pun akhirnya terpilih, caleg yang sudah habis-habisan berkampanye sekarang ini sebenarnya juga agak rentan. Anggota legislatif terpilih nanti dikhawatirkan bakal lebih sibuk menutup biaya kampanye ketimbang bekerja memperjuangkan aspirasi rakyat. ”Karena keluar banyak modal, caleg terpilih pasti berusaha mengembalikannya. Itu logika dasar,” kata Sapari (47), penjual tempe di Pasar Jombang, Ciputat, yang akrab dengan hitungan dagang.

Transaksi
Pengamat politik dari Surabaya, Daniel Sparinga, menilai, enam bulan sosialisasi dan tiga minggu kampanye pemilu itu terlalu panjang sehingga membengkakkan biaya. Pada sisi lain, banyak anggota masyarakat yang masih miskin. Mereka sudah lama merasa diperah alias dieksploitasi oleh sistem politik dan diabaikan elite.

Nah, ketika ajang sosialisasi dan kampanye datang, masyarakat merasa dapat peluang untuk mencari uang. ”Kasarnya, mumpung elu masih caleg, gue eksploitasi duluan. Sebab, kalau elu sudah jadi elite, elu yang mengeksploitasi gue. Betapa kasihannya caleg sekarang, mereka being exploited,” katanya.

Daniel sendiri pernah menyaksikan pemuka agama mendagangkan doa dukungan untuk caleg. Warga juga berani meminta tambahan jika amplop yang diterima dirasa kurang. Jadi, politik sekarang benar-benar berdasarkan transaksi. Ibarat kata, elu dapat apa, gue dapat apa? Padahal, semestinya politik dibangun atas dasar kontrak antara pemilih dan legislatif

”Keadaan sekarang sudah edan, it has been extremely crazy.”

Ilham Khoiri dan Budi Suwarna
KOMPAS, 5 April 2009