Gibran dan Politik Cari Untung

Pemerintahan Prabowo sedang dilanda banyak persoalan, tapi wapresnya justru asyik masyuk sendirian mencuri perhatian. Cari untung dalam kesempitan, mengail di air keruh. Cercaan pada Program MBG, KDMP, nilai rupiah anjlok, Indeks saham jeblok, plus mahasiswa kembali turun ke jalan menyuarakan perlunya “Reformasi Jilid II”.

Di tengah terpaan badai politik dan kecaman pada presiden, Wapres Gibran melenggang dengan agenda politik pencitraannya. Ketika Presiden menjadi sasaran kritik publik, ia tampil seolah berada di luar lingkaran persoalan. Ia membangun kesan sebagai sosok yang mau mendengar, berdialog, dan merangkul.

Saat Prabowo teriak aksi-aksi mahasiswa ditunggangi antek-antek asing, Gibran membuat aksi pertunjukan menerima delegasi mahasiswa di Istananya. Ia sewa mereka untuk seolah-olah berdialog, mendengarkan wejangan, kemudian foto bersama. Gibran memamerkan gestur politik “ramah” pada mahasewa. Beda dengan Prabowo yang memiliki kesumat dengan aksi mahasiswa.

Lalu membuat momen Papua, kunjungan kerja ke kawasan Timur Indonesia. Gibran mengajak mahasewa ikut serta. Semiotika kekuasaan yang sedang ia ingin sampaikan adalah: “Saya beda dengan Prabowo. Saya generasi muda yang mau mendengar.” Papua bukan sekadar lokasi kunjungan; tetapi panggung yang sengaja dipilih, pasca kontroversi film “Pesta Babi”. Yang mengisahkan ketamakan kuasa oligarki berkongsi dengan pemerintahan yang sentralistik-militeristik.

Kemudian, adegan paling sinematik, mengingatkan film The Godfather versi bocil. Gibran duduk mengelus kucing sambil berkomentar tentang generasi muda di era AI. Bagi yang mengikuti drama akun Fufufafa, pasti paham, Gibran mewarisi insting serangan politik gaya sindiran ala bapaknya, Jokowi. Mengelus-elus kucing adalah simbolik. Publik tahu, elusan itu ditujukan kepada Prabowo yang memang penyayang kucing.

Permainan politik Gibran adalah manuver klasik seni politik surviving, cari selamat. Menggaet keuntungan politik dengan membangun identitas yang berbeda dari presiden yang sedang mengalami krisis legitimasi. Tanpa secara eksplisit membelot, apalagi melawan. Ia bukan memerankan oposisi, tapi aksi jaga jarak (soft distancing). Menggelembungkan citra diri sekaligus menghisap energi partner politik.

Gibran melakukan dengan senyumannya yang aneh, turunan dari cengengesan bapaknya. Ia tidak mengritik pelaksanaan MBG, KDMP, Sekolah Rakyat, juga tidak mengomentari anjloknya nilai rupiah atau IHSG. Ia tidak turun gelanggang untuk mengkonfrontasi. Justru sebaliknya, ia muncul di ruang-ruang yang ditinggalkan Prabowo. Mengisi kekosongan celah aspirasi-afeksi publik yang semakin menganga. Menghirup udara ruang vakum simpati yang dihembuskan Prabowo.

Kontras dengan Prabowo yang berisik, over-talking, dengan pidato omon-omonnya. Gibran berpretensi hadir sebagai “alternatif negara” – tanpa banyak bicara. Ia jarang berbicara bukan karena strategi politik Zen-Buddhism. Tapi memang tak bisa bicara akibat cacat bawaan lahir (congenital defect) turunan dari bapaknya. Tapi cacat ini kini menjadi kekuatannya, di saat publik letih dengan politik berisik Prabowo yang talkative.

Pasangan Prabowo dan Gibran adalah produk, end-result, dari proyek eksperimentasi politik Jokowi. Hari-hari ini pasangan ini semakin terlihat aneh, odd-couple, sebagai presiden dan wapres. Jika pemerintahan adalah keluarga, maka semakin jelas potret dysfunctional family.

Sang Putra Mahkota sudah siap-siap merajai. Apakah Anda dan kita semua sudah siap apabila saatnya tiba? Jangan-jangan ketika tiba-tiba Si Fufufafa atau Mas Samsul muncul kita semua kaget, terperanjat.

Gibran naik ke kursi Wapres tanpa rekam jejak politik dan intelek yang memadai. Dia lahir dari hasil politik utak-atik keputusan Mahkamah Konstitusi yang dibidani pamannya. Legitimasi yang cacat itu melengkapi cacat-cacat lainnya, dari cacat rekam jejak pendidikan, cacat nepo-baby, cacat politik sprindik, hingga cacat kompetensi.

Indonesia terasa aneh dibawah pemerintahan pasangan Pra-Gib satu setengah tahun terakhir ini. Tapi membayangkan bahwa Gibran berpotensi menggantikan Prabowo, menjadi orang nomor satu, lebih luar biasa aneh. Dan kemungkinan ini bukan mustahil terjadi, jika Prabowo mangkat, undur diri karena kesehatan, atau terguling.

Dan urusan guling-mengguling kekuasaan ini adalah keniscayaan ketika situasi politik dan ekonomi memburuk. Setiap Wapres, Panglima TNI, Kapolri, ketua parpol besar, atau politikus ambisius, pasti bersiap diri, mematut diri, untuk menggantikan sebagai penguasa jika terjadi perubahan. Yang membedakan adalah ada yang diam, menunggu peluang, atau pro-aktif memicu dan bahkan mendorong perubahan.

Mas Wapres diam-diam tidak tinggal diam. Tidak mager.

Dibalik kependiamannya, Gibran tak tinggal diam. Dibawah bimbingan mentor yang “sukses” berkuasa 10 tahun, dia bermanuver. Menata kekuatan, membangun fondasi persepsi, siap menggantikan Prabowo, baik melalui proses normal maupun abnormal. Mengambil untung dari situasi kalut yang sedang dihadapi presiden. Membiarkan Prabowo ber-nyenye-nyenye sendirian.

Posisi wapres sering dianggap sebagai “ban serep” yang pasif. Namun, Gibran tidak mengikuti pakem itu. Ia membangun nexus, koneksi dan jaringan basis politiknya. Mempersiapkan jangkar komunikasi langsung sebagai investasi politik. Ia akan melanjutkan peran pialang politik tanpa etika yang dipraktekkan bapaknya. Begitulah sekolah politik lancung, selalu cari untung, ajaran bapaknya. Politik yang tidak mengenal loyalitas, ideologi atau kesetiakawanan, kecuali berdasarkan uang dan materi (sembako) belaka.

Lukas Luwarso
• Jurnalis senior dan kolumnis
• Alumnus pendidikan diploma Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) tahun 1994
• Sejak tahun 2025, ia dipercaya sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Multimedia Adinegoro yang menaungi LPDS.
• Satu tahun setelah lulus dari jurusan Sastra Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, (1993), Lukas mulai bekerja sebagai wartawan di harian Bisnis Indonesia (1994-1995).
• Kemudian pindah ke majalah Forum Keadilan (1995-1999).
• Saat Orde Baru bubar, Lukas menjabat Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) periode 1997-1999.
Jakartasatu.com, 25 Juni 2026