Prabowo dan Jalan Kebangkitan Indonesia

Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. (Foto: BPMI Setpres)

Dunia sedang memasuki fase yang tidak mudah. Perang Rusia vs Ukraina belum selesai, Timur Tengah masih tegang, perang dagang antarkekuatan besar makin terbuka, dan perubahan iklim mengganggu produksi pangan serta rantai pasok global. Dalam situasi seperti ini, setiap negara dipaksa untuk bertanya: seberapa jauh ia mampu bertahan dengan kekuatannya sendiri?

Pertanyaan itu menjadi salah satu benang merah pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2026. Presiden menyebut konflik geopolitik, perang dagang, gangguan rantai pasok, dan tekanan ekonomi mengharuskan Indonesia agar semakin mampu “berdiri di atas kaki kita sendiri”.

Kalimat itu menandai perubahan orientasi pembangunan. Indonesia tidak sedang menutup diri dari ekonomi dunia; yang sedang dibangun adalah kemampuan nasional agar keterbukaan tidak berubah menjadi ketergantungan. Dalam studi pembangunan, pendekatan ini lebih cenderung kepada gagasan developmental state: negara tidak menggantikan pasar, tetapi memastikan pasar bekerja untuk memperkuat kapasitas produksi nasional.

Bukan Kembali Menutup Diri
Kemandirian ekonomi sering disalahartikan sebagai autarki, seolah negara harus memproduksi semuanya sendiri dan memusuhi pasar. Itu bukan jalan yang ditempuh Indonesia.

Presiden sendiri menegaskan, “Kita tidak anti pasar.” Yang dipersoalkan adalah ketika pasar dimanipulasi oleh konsentrasi modal dan rakyat tidak punya posisi tawar. Karena itu, koperasi ditempatkan sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat dan penguasaan rantai pasok dari bawah.

Pendekatan ini bukan hal baru dalam literatur pembangunan. Alice Amsden, dalam Asia's Next Giant (1989), menunjukkan bahwa industrialisasi negara-negara pendatang belakangan tidak lahir semata dari mekanisme pasar, melainkan dari “prinsip resiprositas”: dukungan negara harus dibalas kinerja.

Peter Evans dalam Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation (1995) menyebutnya embedded autonomy: negara harus cukup otonom agar tak ditawan oleh kepentingan sempit, tetapi tetap terhubung dengan pelaku ekonomi untuk memahami kebutuhan transformasi industri.

Dani Rodrik, melalui Industrial Policy for the Twenty-First Century (2004), menambahkan bahwa kebijakan industri modern bukan sekadar memilih perusahaan untuk disubsidi, melainkan membangun kemampuan produktif baru melalui hubungan yang disiplin antara negara dan sektor usaha.

Dari perspektif ini, arah kebijakan Prabowo lebih tepat disebut kedaulatan produktif: terbuka terhadap investasi, perdagangan, modal, dan teknologi dunia, tetapi mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang menentukan keselamatan bangsa.

Fondasi yang Mulai Terlihat
Pangan adalah contoh paling konkret.

Presiden menyebut 145 aturan penyaluran pupuk telah dihapus, harga pupuk turun 20 persen, dan Indonesia mencapai swasembada delapan komoditas pangan, meski ketergantungan pada daging sapi dan bawang putih masih ada. Data Badan Pangan Nasional mendukung optimisme itu: Cadangan Beras Pemerintah mencapai sekitar 5,25 juta ton pada 12 Agustus 2026, jauh di atas 1,52 juta ton menjelang puncak El Niño September 2023, dan bersumber dari produksi dalam negeri, bukan impor.

Ancamannya nyata. BMKG memprediksi 56,18 persen wilayah daratan Indonesia mengalami kemarau lebih kering dari normal, dengan peluang El Niño moderat mencapai 98 persen. Dalam kondisi ini, cadangan pangan bukan lagi sekadar urusan pertanian, melainkan instrumen keamanan nasional.

Logika serupa berlaku pada energi dan hilirisasi. Presiden menyampaikan bahwa mulai berjalannya B50 untuk mengurangi impor solar serta percepatan hilirisasi tembaga, emas, aluminium, garam industri, DME, dan waste-to-energy. Pemerintah juga hendak memanfaatkan BUMN dan Danantara untuk memperoleh teknologi, intellectual property, manajemen, dan pasar.

Di sinilah hilirisasi seharusnya dibaca: bukan semata-mata membangun smelter, tetapi mengubah posisi Indonesia dari penjual kekayaan alam menjadi pemilik kemampuan produksi.

Pertumbuhan yang Harus Naik Kelas
Kedaulatan tidak berarti banyak bila ekonomi tidak tumbuh.

BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II-2026 dan 5,45 persen sepanjang semester pertama 2026. Realisasi investasi semester I-2026 menembus sekitar Rp1.010 triliun dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja langsung.

Tingkat kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang, berkurang 920.000 orang dari Maret tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen.

Namun, pekerjaan belum selesai: kemiskinan perdesaan masih 10,67 persen, dan gini ratio Maret 2026 berada di 0,368, sedikit naik dibanding September 2025, meski lebih rendah dibanding Maret tahun sebelumnya. Ukuran keberhasilan berikutnya bukan hanya seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi juga siapa yang naik kelas bersamaan dengannya.

Saya kira kalimat terpenting dalam pidato Presiden adalah: “Pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita.” Ia menegaskan setiap rupiah investasi harus menghasilkan pekerjaan dan perbaikan kualitas hidup, khususnya bagi kelompok terbawah, itulah beda antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Negara yang Kembali Memiliki Kapasitas
Ada satu syarat yang tak boleh diabaikan: menjalankan kebijakan industri, mengelola kekayaan alam, membangun koperasi, dan mengarahkan BUMN membutuhkan kapasitas institusional yang kuat.

Karena itu, pembenahan birokrasi dan BUMN menjadi bagian yang paling menentukan dalam agenda ini. Presiden sendiri mengakui bahwa birokrasi yang berbelit dan korup dapat menghancurkan bangsa: “Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit.”

Ini pula pelajaran Amsden dan Evans: negara pembangunan bukan sekadar negara yang besar, melainkan negara yang mampu —memberi dukungan tetapi menuntut prestasi, melakukan intervensi tetapi menjaga disiplin, dekat dengan dunia usaha tetapi tidak dikuasai.

Restrukturisasi BUMN, hilirisasi, koperasi, subsidi, dan investasi publik harus selalu disertai dengan ukuran kinerja yang transparan. Tanpa disiplin, kebijakan industri berubah menjadi rente; dengan disiplin, ia menjadi tangga industrialisasi.

Di sinilah pertaruhan pemerintahan Prabowo sesungguhnya berada.

Kebangkitan Indonesia tidak ditentukan oleh satu angka pertumbuhan, satu proyek hilirisasi, atau satu musim panen yang berhasil. Pembangunan, sebagaimana diakui Presiden sendiri, adalah sebuah “long march” —perjuangan panjang yang dibangun melalui estafet kepemimpinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hari ini beberapa tandanya mulai terlihat: pangan yang semakin aman, investasi yang tetap bergerak di tengah ketidakpastian global, kemiskinan yang menurun, hilirisasi yang semakin dalam, dan negara yang mulai membangun instrumen untuk mengelola kekayaan nasionalnya sendiri.

Namun, bila kedaulatan ekonomi terus dipadukan dengan produktivitas, teknologi, pendidikan, keterbukaan terhadap dunia, dan disiplin institusi, Indonesia sedang membangun kemampuan untuk bangkit di tengah dunia yang retak.

Barangkali itulah makna kemerdekaan yang paling relevan pada usia republik yang ke-81: bukan hanya bebas menentukan nasib sendiri, tetapi juga memiliki kemampuan ekonomi untuk mewujudkan nasib itu menjadi kemakmuran.

Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si,
Rektor Universitas Sumatera Utara
Media Indonesia, 18 Agustus 2026

Gibran dan Politik Cari Untung

Pemerintahan Prabowo sedang dilanda banyak persoalan, tapi wapresnya justru asyik masyuk sendirian mencuri perhatian. Cari untung dalam kesempitan, mengail di air keruh. Cercaan pada Program MBG, KDMP, nilai rupiah anjlok, Indeks saham jeblok, plus mahasiswa kembali turun ke jalan menyuarakan perlunya “Reformasi Jilid II”.

Di tengah terpaan badai politik dan kecaman pada presiden, Wapres Gibran melenggang dengan agenda politik pencitraannya. Ketika Presiden menjadi sasaran kritik publik, ia tampil seolah berada di luar lingkaran persoalan. Ia membangun kesan sebagai sosok yang mau mendengar, berdialog, dan merangkul.

Saat Prabowo teriak aksi-aksi mahasiswa ditunggangi antek-antek asing, Gibran membuat aksi pertunjukan menerima delegasi mahasiswa di Istananya. Ia sewa mereka untuk seolah-olah berdialog, mendengarkan wejangan, kemudian foto bersama. Gibran memamerkan gestur politik “ramah” pada mahasewa. Beda dengan Prabowo yang memiliki kesumat dengan aksi mahasiswa.

Lalu membuat momen Papua, kunjungan kerja ke kawasan Timur Indonesia. Gibran mengajak mahasewa ikut serta. Semiotika kekuasaan yang sedang ia ingin sampaikan adalah: “Saya beda dengan Prabowo. Saya generasi muda yang mau mendengar.” Papua bukan sekadar lokasi kunjungan; tetapi panggung yang sengaja dipilih, pasca kontroversi film “Pesta Babi”. Yang mengisahkan ketamakan kuasa oligarki berkongsi dengan pemerintahan yang sentralistik-militeristik.

Kemudian, adegan paling sinematik, mengingatkan film The Godfather versi bocil. Gibran duduk mengelus kucing sambil berkomentar tentang generasi muda di era AI. Bagi yang mengikuti drama akun Fufufafa, pasti paham, Gibran mewarisi insting serangan politik gaya sindiran ala bapaknya, Jokowi. Mengelus-elus kucing adalah simbolik. Publik tahu, elusan itu ditujukan kepada Prabowo yang memang penyayang kucing.

Permainan politik Gibran adalah manuver klasik seni politik surviving, cari selamat. Menggaet keuntungan politik dengan membangun identitas yang berbeda dari presiden yang sedang mengalami krisis legitimasi. Tanpa secara eksplisit membelot, apalagi melawan. Ia bukan memerankan oposisi, tapi aksi jaga jarak (soft distancing). Menggelembungkan citra diri sekaligus menghisap energi partner politik.

Gibran melakukan dengan senyumannya yang aneh, turunan dari cengengesan bapaknya. Ia tidak mengritik pelaksanaan MBG, KDMP, Sekolah Rakyat, juga tidak mengomentari anjloknya nilai rupiah atau IHSG. Ia tidak turun gelanggang untuk mengkonfrontasi. Justru sebaliknya, ia muncul di ruang-ruang yang ditinggalkan Prabowo. Mengisi kekosongan celah aspirasi-afeksi publik yang semakin menganga. Menghirup udara ruang vakum simpati yang dihembuskan Prabowo.

Kontras dengan Prabowo yang berisik, over-talking, dengan pidato omon-omonnya. Gibran berpretensi hadir sebagai “alternatif negara” – tanpa banyak bicara. Ia jarang berbicara bukan karena strategi politik Zen-Buddhism. Tapi memang tak bisa bicara akibat cacat bawaan lahir (congenital defect) turunan dari bapaknya. Tapi cacat ini kini menjadi kekuatannya, di saat publik letih dengan politik berisik Prabowo yang talkative.

Pasangan Prabowo dan Gibran adalah produk, end-result, dari proyek eksperimentasi politik Jokowi. Hari-hari ini pasangan ini semakin terlihat aneh, odd-couple, sebagai presiden dan wapres. Jika pemerintahan adalah keluarga, maka semakin jelas potret dysfunctional family.

Sang Putra Mahkota sudah siap-siap merajai. Apakah Anda dan kita semua sudah siap apabila saatnya tiba? Jangan-jangan ketika tiba-tiba Si Fufufafa atau Mas Samsul muncul kita semua kaget, terperanjat.

Gibran naik ke kursi Wapres tanpa rekam jejak politik dan intelek yang memadai. Dia lahir dari hasil politik utak-atik keputusan Mahkamah Konstitusi yang dibidani pamannya. Legitimasi yang cacat itu melengkapi cacat-cacat lainnya, dari cacat rekam jejak pendidikan, cacat nepo-baby, cacat politik sprindik, hingga cacat kompetensi.

Indonesia terasa aneh dibawah pemerintahan pasangan Pra-Gib satu setengah tahun terakhir ini. Tapi membayangkan bahwa Gibran berpotensi menggantikan Prabowo, menjadi orang nomor satu, lebih luar biasa aneh. Dan kemungkinan ini bukan mustahil terjadi, jika Prabowo mangkat, undur diri karena kesehatan, atau terguling.

Dan urusan guling-mengguling kekuasaan ini adalah keniscayaan ketika situasi politik dan ekonomi memburuk. Setiap Wapres, Panglima TNI, Kapolri, ketua parpol besar, atau politikus ambisius, pasti bersiap diri, mematut diri, untuk menggantikan sebagai penguasa jika terjadi perubahan. Yang membedakan adalah ada yang diam, menunggu peluang, atau pro-aktif memicu dan bahkan mendorong perubahan.

Mas Wapres diam-diam tidak tinggal diam. Tidak mager.

Dibalik kependiamannya, Gibran tak tinggal diam. Dibawah bimbingan mentor yang “sukses” berkuasa 10 tahun, dia bermanuver. Menata kekuatan, membangun fondasi persepsi, siap menggantikan Prabowo, baik melalui proses normal maupun abnormal. Mengambil untung dari situasi kalut yang sedang dihadapi presiden. Membiarkan Prabowo ber-nyenye-nyenye sendirian.

Posisi wapres sering dianggap sebagai “ban serep” yang pasif. Namun, Gibran tidak mengikuti pakem itu. Ia membangun nexus, koneksi dan jaringan basis politiknya. Mempersiapkan jangkar komunikasi langsung sebagai investasi politik. Ia akan melanjutkan peran pialang politik tanpa etika yang dipraktekkan bapaknya. Begitulah sekolah politik lancung, selalu cari untung, ajaran bapaknya. Politik yang tidak mengenal loyalitas, ideologi atau kesetiakawanan, kecuali berdasarkan uang dan materi (sembako) belaka.

Lukas Luwarso
• Jurnalis senior dan kolumnis
• Alumnus pendidikan diploma Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) tahun 1994
• Sejak tahun 2025, ia dipercaya sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Multimedia Adinegoro yang menaungi LPDS.
• Satu tahun setelah lulus dari jurusan Sastra Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, (1993), Lukas mulai bekerja sebagai wartawan di harian Bisnis Indonesia (1994-1995).
• Kemudian pindah ke majalah Forum Keadilan (1995-1999).
• Saat Orde Baru bubar, Lukas menjabat Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) periode 1997-1999.
Jakartasatu.com, 25 Juni 2026

Pancasila di Tengah Arus Revolusi Digital Global

Dalam Runaway World (1999), Anthony Giddens menggambarkan dunia modern sebagai dunia yang bergerak sangat cepat, sulit dikendalikan, dan terus mengalami perubahan akibat globalisasi serta perkembangan teknologi. Judul Runaway World sendiri berarti “dunia yang lepas kendali,” bukan dalam arti kiamat atau kehancuran total, tetapi dunia yang berubah lebih cepat daripada kemampuan manusia dan pranata sosial untuk menyesuaikan diri. B. Herry Priyono, S.J., menerjemahkan Runaway World-nya Giddens menjadi “dunia yang tunggang-langgang”.

Giddens berpendapat bahwa globalisasi tidak semata-mata perkara ekonomi, namun suatu maujud proses yang mengubah hampir seluruh dimensi kehidupan manusia: keluarga, identitas, budaya, politik, pekerjaan, bahkan cara manusia memahami dirinya sendiri. Globalisasi bukan hanya fenomena eksternal nun jauh di sana, melainkan juga peristiwa yang menyentuh dimensi eksistensial manusia. Saat ini, akibat adanya revolusi digital, maka dunia kita pun semakin terkoneksi dan terdigitalisasi. Di sinilah fenomena globalisasi yang dianalisis Giddens dalam seperempat abad yang lalu, makin teramplifikasi.

Dalam konteks ketungganglanggangan dunia yang demikian, maka menurut hemat penulis, apa yang pernah diupayakan oleh Eka Darmaputera dalam “Pancasila and The Search for Identity and Modernity” (1982) menjadi sedemikian relevan untuk bisa mendudukkan Pancasila sebagai jangkar identitas di tengah dunia modern yang makin terdigitalisasi secara global.

Globalisasi
Globalisasi hari ini tidak lagi hadir terutama melalui kapal dagang, televisi satelit, atau penetrasi budaya populer sebagaimana era 1990-an. Globalisasi kini bekerja secara jauh lebih subtil sekaligus lebih intens melalui algoritma, media sosial, akal imitasi (artificial intelligence), platform digital, dan arus data global yang bekerja nyaris tanpa henti.

Jika dahulu manusia memasuki globalisasi dengan sadar melalui interaksi ekonomi dan budaya tertentu, maka kini manusia hidup di dalam globalisasi itu sendiri. Kehidupan sehari-hari menjadi ruang tempat globalisasi bekerja secara permanen. Cara manusia membaca berita, membangun identitas diri, mengonsumsi budaya, menjalin relasi sosial, hingga memahami realitas politik, semakin dibentuk oleh jaringan digital global.

Dalam situasi demikian, globalisasi tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang datang “dari luar”, melainkan telah melebur ke dalam ritme keseharian manusia modern. Dunia digital membuat batas geografis, budaya, dan waktu menjadi semakin kabur. Seorang anak muda di Jakarta dapat mengikuti tren musik Korea, berdiskusi mengenai konflik geopolitik Timur Tengah, membeli produk dari Tiongkok melalui marketplace, sekaligus membangun identitas dirinya melalui platform media sosial Amerika dalam satu waktu yang hampir bersamaan.

Apa yang dahulu dipahami sebagai ruang lokal kini terus-menerus dipengaruhi oleh dinamika global yang bergerak real-time. Giddens menyebut kondisi ini sebagai ‘intensifikasi relasi sosial dunia’, yakni situasi ketika kehidupan lokal semakin dibentuk oleh peristiwa global dan sebaliknya. Revolusi digital saat ini memungkinkan terjadinya ‘intensifikasi relasi sosial dunia’ melalui gawai yang makin hari makin canggih saja, dengan didukung layanan internet yang makin cepat.

Revolusi Digital
Tilikan perihal revolusi teknologi informasi bisa kita pakai sudut pandang dari Manual Castells, terutama dari tulisannya yang berjudul The Rise of the Network Society (1996). Castells mengemukakan bahwa perkembangan komputer, internet, telekomunikasi, dan jaringan digital tidak hanya menghasilkan alat komunikasi baru, tetapi melahirkan bentuk masyarakat baru yang ia sebut sebagai network society. Konteks situasi dunia ketika Castells menggagas network society adalah ketika internet baru mulai berkembang sebagai infrastruktur komunikasi publik global di pertengahan tahun 1990-an. Saat itu dunia sedang memasuki transisi besar dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi.

Castell melihat bahwa lahirnya bentuk masyarakat baru yang tidak lagi terutama dibangun oleh kedekatan geografis atau institusi tradisional, melainkan oleh jaringan informasi digital global. Apa yang pada masa itu masih berupa embrio kini telah berkembang jauh lebih radikal melalui media sosial, algoritma, akal imitasi (artificial intelligence), dan platform digital yang membentuk kehidupan masyarakat kontemporer.

Di tengah optimisme ide kemajuan dalam derap globalisasi dan revolusi digital, tebersit juga kegelisahan perihal identitas, baik individu maupun masyarakat. Giddens dan juga Castells melihat bahwa modernitas dan globalisasi telah membuat identitas manusia menjadi semakin cair. Menurut Giddens, dalam masyarakat modern identitas tidak lagi diwariskan secara tetap oleh tradisi, melainkan harus terus-menerus dibangun oleh individu (the reflexive project of the self). Sementara Castells berpandangan bahwa masyarakat modern terbentuk di antara oposisi bipolar antara jaringan global digital (the Net) dan diri manusia (the Self).

Pancasila sebagai Weltanschauung
Pada sidang pertama BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan), 1 Juni 1945, Sukarno memberikan jawaban atas pertanyaan pemimpin sidang saat itu, dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, “Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bentuk itu, apa dasarnya?” Sukarno menjawab dengan lugas dan lantang bahwa dasar negara adalah Pancasila (Philosophische grondslag). Dalam argumentasi Sukarno tentang Pancasila di hadapan sidang BPUPK, Sukarno juga menyebut Pancasila sebagai Weltanschauung, cara pandang dunia. Cara pandang dunia ini menentukan bagaimana subjek ––individu atau masyarakat–– eksis/berada.

Dalam konteks masyarakat modern yang identitasnya semakin cair, konsep Weltanschauung menjadi penting karena manusia tidak dapat hidup tanpa horizon makna. Modernitas digital memang menyediakan kebebasan yang luas bagi individu untuk membentuk dirinya sendiri, namun pada saat yang sama juga melahirkan kegelisahan eksistensial akibat hilangnya pijakan nilai yang stabil. Di sinilah Pancasila menemukan relevansinya, bukan sekadar sebagai ideologi politik negara, tetapi sebagai horizon etik dan orientasi kebudayaan yang memberi arah bagi masyarakat Indonesia di tengah arus globalisasi digital.

Penelaahan Darmaputera atas Pancasila mengantarkannya pada sebuah tesis bahwa Pancasila dapat memberikan peluang untuk merumuskan tentang apa yang benar dan yang baik bagi manusia dan masyarakat Indonesia. Artinya suatu cara pandang atau posisi etika yang dalam rumusan Darmaputera, “… yang bukan saja secara kontekstual, tetapi juga secara universal dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya secara konseptual maupun operasional.” Tesis Darmaputera ini menegaskan posisi dan fungsi Pancasila sebagai identitas individu maupun masyarakat Indonesia di tengah modernitas dunia.

Posisi konseptual Pancasila, menurut pandangan penulis sesungguhnya sudah sedemikian kokoh. Upaya tafsiran dan sistematisasi konsep-konsep turunan dari Pancasila sudah dikerjakan oleh banyak tokoh, akademisi, dan cendekiawan. Misalnya saja teks “Uraian Pancasila”, yang pertama kali terbit tahun 1975, yang disusun oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti Muhammad Hatta, Ahmad Subardjo Djojodisurjo, A.A. Maramis, Sunarjo, dan A.G. Pringgodigdo, yang disebut sebagai Panitia Lima. Panita Lima ditugaskan merumuskan “Uraian Pancasila” agar memberikan ‘penafsiran tunggal’ atas Pancasila, untuk mencegah terjadinya kebingungan di masyarakat akan makna Pancasila yang asali. Belum lagi yang terkini, telah dibentuk lembaga khusus terkait Pancasila, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang dibentuk pada 2018.

Pembumian konseptual Pancasila sejatinya adalah sebentuk operasionalisasi. Dalam rumusan T.B. Simatupang, operasionalisasi Pancasila adalah “pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila”. Pembangunan yang dimaksud Simatupang di sini bukan semata-mata fisik, melainkan juga pembangunan kualitas manusia. Dengan Pancasila, secara aktif kita harus mengoreksi secara kritis apa yang tidak sesuai dengan Pancasila, selain juga secara kreatif mengembangkan apa yang sesuai dengan Pancasila. Dalam hal ini, maka rumusan Weltanschauung Sukarno menjadi konkret dalam ide tentang pembangunan.

Pada akhirnya, globalisasi dan revolusi digital tidak mungkin dihentikan. Dunia akan terus bergerak semakin cepat, semakin terkoneksi, dan semakin terdigitalisasi. Namun justru di tengah dunia yang demikian, manusia membutuhkan horizon makna agar tidak kehilangan arah di tengah derasnya arus informasi, identitas yang cair, dan perubahan sosial yang berlangsung nyaris tanpa jeda. Dalam konteks Indonesia, Pancasila dapat tetap relevan sejauh ia tidak berhenti sebagai slogan politik maupun seremoni kenegaraan semata, melainkan sungguh dihidupi sebagai Weltanschauung: pandangan hidup yang memberi orientasi etik, rasa kebersamaan, dan arah pembangunan manusia Indonesia di tengah masyarakat digital global.

Aswin Oktavian Hasudungan Simatupang, S.Si., M.Fil,
Dosen Prodi Sarjana Terapan Optometri Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA)
MEDIA INDONESIA, 1 Juni 2026