Friday, November 13, 2026

Kasihan Gibran


Kasihan Gibran. Orang muda ini, belum lagi berumur 40 tahun, menemukan dirinya dalam posisi yang terus menerus digugat ––seseorang yang jabatannya memicu kontroversi sejak hari ke-satu. Akhirnya ia jadi wakil presiden pertama dalam sejarah Republik yang ditolak (atau dicemooh) pelbagai kalangan politik. Ia bahkan didesak turun tahta. Dan ia hanya dibela lamat-lamat, dan mungkin tak dibela sama sekali, oleh pasangannya dalam pilpres, Presiden Prabowo.

Kasihan Gibran. Mungkin banyak yang ingin bertanya, karena tak jelas: di manakah kesalahannya? Ia korup? Zalim? Atau culas? Tak punya ijazah tapi mengaku ia lulusan perguruan tinggi?


Kasihan. Saya lihat foto-fotonya: raut muka itu nyaris tak punya tatapan yang mantap. Tak ada sorot mata yang kukuh dan angkuh. Bahkan saya melihat ada tanda malu-malu ––ia mungkin "clingus", mungkin gentar. Ada raut muka yang dicoba disimpannya. Dia wakil presiden, tapi ia seperti orang yang asing dalam jajaran sejarah, dalam deretan nama yang dimulai dengan Bung Hatta ––seorang tokoh yang biasa disebut "Orang No. 2 Republik".

Saya tak yakin, Gibran memimpikan kedudukannya yang sekarang: "Orang No.2" dalam NKRI. Tapi sangat mungkin dia tak tahu bahwa ia hanya jadi obyek, pelengkap penyerta, dari ambisi orang lain.


Misalnya ambisi ayahnya, yang memberinya nama "Gibran". Menurut si ayah sendiri, nama itu singkatan dari kata "Gigih dan Brani". Tak ada hubungannya dengan "Gibran Khalil Gibran" yang dikenal di dunia intelektual. Ayahnya, seorang wiraswasta kelas menengah ––ia pengusaha meubel–– tak kenal, apalagi akrab, dengan buku-buku sastra dunia. Orang tuanya seperti umumnya borjuasi Indonesia.

Orang tua itu, Joko Widodo ––yang jadi Kepala Negara ketika Gibran memulai "karir"-nya sebagai pebisnis tingkat lokal di kota Solo–– tampaknya ingin putra sulungnya punya kedudukan yang oke. Dalam pada itu, di akhir masa jabatannya yang kedua, Jokowi sadar, ia tak akan bisa berlanjut berkuasa, dan Gibran tak akan terus jadi penghuni Istana. Batas sudah ditentukan Konstitusi.


Maka Jokowi punya akal: ia akan memerintah terus dengan "proxy", dengan tangan lain yang [setengah tersembunyi] bisa dikendalikannya. Maka ia pun menyodorkan Gibran ke atas.

Dan tragedi Indonesia yang kini kita alami pun mulai, dan makin kita lihat apa yang salah dalam politik Indonesia.

Presiden Jokowi sangat disukai rakyat. Sampai sekarang. Tapi kekuasan, popularitas, kekaguman orang ramai itu semua mengandung jebakan: ia bisa membuat kita ketagihan. Petuah Nabi, "berhentilah sebelum kenyang" tak hanya berlaku dalam jamuan makan. Ketika kita larut dalam hasrat, ketika kita tak hendak berhenti, kita tidak lagi "eling lan waspada".


Kita lupa bahwa kekuasaan itu sebuah Bale Sigala-gala.

Bale ('balai'?) ini, seperti dikisahkan ki Dalang di satu bagian yang dramatis dalam wayang kulit, adalah sebuah bangunan megah dan nyaman yang didirikan para pangeran Kurawa. Mereka mempersembahkannya kepada para pangeran Pandawa, sepupu (dan juga musuh diam-diam) mereka, untuk ditinggali ––bangunan yang dibuat dari bahan yang gampang dimakan api, yang akhirnya memang terbakar.

Saya kira Jokowi tak pernah tumbuh dari "filsafat" yang menampik Bale Sigala-gala. Ia terlalu pragmatis untuk merenungkan apa yang gelap dan menyesatkan dalam kekuasaan, juga kekuasaan yang ada di tangannya.


Mungkin sebab itu ia, dengan tak berfikir panjang, menempatkan anaknya di sana. Ia tak menyangka itu bukan posisi yang bisa dengan mudah ia atur.

Dan Gibran, si anak, pun tertinggal sendiri longak-longok dalam bangunan itu, gedung dengan atap dan lantai yang membuat orang terlena.

Kini ia ditenteng Presiden yang baru, Prabowo. Tokoh ini sebenarnya hanya ingin memakai Gibran sebagai tangga buat naik ke kursi kepresidenan yang dimimpikannya sejak kecil. Ia meletakkan Gibran di luar lingkarannya yang eksklusif. Dan bagi Gibran, anak keluarga berpunya yang mungkin lebih suka bermain "game" ketimbang memikul kekuasaan sebagai tugas, itu semua baik-baik saja. Dan rakyat pun hanya menyaksikan satu dwi-tunggal nasional yang kentara pura-pura ....


Apa gerangan yang bisa dipelajari dari tragi-komedi ini? Mungkin ini: kita mulai sadar bahwa Indonesia tak lagi punya kancah, mekanisme, atau semangat, untuk melahirkan kader-kader pemimpin yang bermutu.

Saya ingat apa yang diutarakan Lee Kuan Yew, pemimpin dan pembangun negeri Singapura, ketika saya mewawancarainya pada 1973. Ia prihatin bahwa tak mudah lagi mendapatkan pemimpin untuk masa depan Singapura. Mereka yang bergabung dalam partai berkuasa umumnya para pemuda penikmat kekuasaan, bukan para petarung politik untuk kepentingan sosial, dan dengan demikian kenal keadaan sosial, dan tumbuh tangguh ....

Gibran tidak tangguh. Ia tak melawan ketika Jokowi dan Prabowo meletakkannya di kancah yang tak habis-habisnya gandrung kekuasaan. Badannya jangkung, suaranya dalam, tapi ia bukan tokoh yang tegak di cuaca jelek.

Goenawan Mohamad
Budayawan, Penyair, dan Esais Senior,
Tempo.co, November 2026

Friday, October 23, 2026

Demokrasi Politik, Oligarki Ekonomi


Indonesia telah mengalami demokrasi elektoral melalui pemilu sejak 1955, dimana rakyat memilih presiden, kepala daerah dan anggota parlemen. Namun, apakah demokrasi elektoral itu telah menjamin kesetaraan politik dan ekonomi?

Pertanyaan itu mengemuka, mengingat kekayaan di negeri kita terkonsentrasi secara ekstrem di tangan segelintir orang. Apa yang dikeluhkan Rhoma Irama (“yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”) pada awal 1980-an ternyata tidak kunjung berubah hingga hari ini. Data World Inequality Report 2026 menunjukkan, 10 persen penduduk Indonesia menguasai 59,4 persen kekayaan nasional. Sementara 50 persen penduduk terbawah hanya memiliki 2,5 persen kue nasional. Bahkan satu persen orang kaya teratas mampu menguasai 19,9 persen kekayaan!


Potret lain juga mencolok mata. Per 1 Oktober 2026, kekayaan gabungan tujuh konglomerat Indonesia mencapai sekitar Rp1.874,6 triliun, atau mendekati separuh alokasi belanja pemerintah dalam APBN 2026. Tentu kekayaan pribadi adalah stok, sedangkan APBN merupakan arus anggaran tahunan. Namun perbandingan ini menunjukkan betapa besarnya konsentrasi kekayaan pada segelintir orang (idnfinancials.com).

Kekayaan dapat menjadi persoalan ketika berubah menjadi kekuasaan politik: melalui pembiayaan politik, kepemilikan media, jaringan bisnis, akses ke pembuatan keputusan, atau kemampuan mempengaruhi kebijakan. Di sinilah demokrasi elektoral menghadapi masalah: secara formal setiap warga memiliki satu suara, tetapi secara ekonomi dan politik hanya sebagian kecil orang yang mampu mempengaruhi kebijakan.


Demokrasi terjebak ke dalam lingkaran yang sulit diputus: kekayaan menghasilkan pengaruh; pengaruh menghasilkan kebijakan yang menguntungkan si kaya; kebijakan memperbesar kekayaan; kekayaan kembali memperbesar pengaruh.

Apakah kondisi itu terjadi akibat kapitalisme? Ya, tapi tidak sesederhana itu. Negara-negara Skandinavia juga menjalankan ekonomi pasar dan mengakui kepemilikan privat. Bedanya, negara membangun pajak, perlindungan sosial, layanan publik, dan mekanisme redistribusi yang kuat. Di Swedia, misalnya, koefisien Gini turun dari 0,366 sebelum pajak dan transfer menjadi 0,271 setelahnya pada 2018 (OECD, 2024).

Artinya, persoalannya bukan semata kapitalisme itu sendiri. Kuncinya adalah apakah pemerintah mampu mengendalikan pasar, sehingga kekuatan ekonomi tidak berubah menjadi dominasi politik.


Di sinilah Indonesia sebenarnya memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan. Kekayaan alam juga harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Itulah substansi ekonomi Pancasila. Ia bukan komunisme yang menghapus kepemilikan privat, tetapi juga bukan kapitalisme laissez-faire yang membiarkan kekuatan modal menentukan segala-galanya. Pasar diperlukan untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan, tetapi negara harus mencegah monopoli, kartel, dan konsentrasi kekuasaan ekonomi yang merusak kesempatan masyarakat luas.

Karena itu, memperkuat demokrasi Indonesia tidak cukup dengan memperbaiki pemilu. Demokrasi juga membutuhkan transparansi pembiayaan politik, penegakan hukum persaingan usaha, pajak yang adil, perlindungan pekerja, penguatan UMKM dan koperasi, serta pendidikan dan layanan kesehatan yang memperluas kesempatan.


Demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi dapat menghasilkan paradoks: semua warga negara punya hak untuk bersuara, tetapi tidak semua warga memiliki daya yang sama untuk didengar dan mempengaruhi kebijakan.

Tantangan demokrasi Indonesia ke depan bukan mengganti demokrasi elektoral, melainkan membuatnya lebih substantif. Pemilu harus tetap menjadi mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi kekuasaan itu harus bekerja dalam kerangka hukum, partisipasi publik, keadilan sosial, dan demokrasi ekonomi. Belajar dari negara-negara Skandinavia, setidaknya ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi konsentrasi kekayaan.


Pertama, menerapkan pajak khusus bagi para miliarder. Bukan hanya berdasarkan penghasilan tahunan, melainkan persentase kecil (misalnya 2-5%) dari total nilai seluruh aset mereka (saham, properti, barang mewah). Dana ini dialihkan langsung untuk membiayai layanan publik. Kedua, memberlakukan sistem pajak progresif. Individu dengan pendapatan sangat tinggi membayar persentase pajak yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat kelas menengah dan bawah.

Ketiga, uang pajak itu digunakan untuk investasi besar-besaran pada layanan publik. “Sekolah gratis, kesehatan gratis, transport gratis” janji Prabowo waktu kampanye dan debat capres dulu bisa dibiayai dengan cara ini. Jika demikian, maka lingkaran setan kemiskinan akan terputus. Dan keluhan Rhoma Irama 45 tahun lalu itu tidak akan terdengar lagi.

Samodra Wibawa,
Dosen FISIPOL UGM,
Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan

Kedaulatan Rakyat, 20 Oktober 2026

Monday, September 14, 2026

Resensi Buku: Menata Ulang Reformasi


Hampir tiga dekade perjalanan Reformasi 1998 seharusnya menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang, melakukan evaluasi, dan bertanya secara jujur: “Apakah Reformasi benar-benar telah membawa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita yang diperjuangkan pada 1998?”

Pertanyaan mendasar itulah yang terasa sangat kuat ketika membaca buku “Menata Ulang Reformasi” karya Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri.

Buku ini bukan sekadar kritik terhadap keadaan Indonesia hari ini. Lebih dari itu, ia merupakan sebuah peringatan keras sekaligus tawaran jalan keluar.


Kiki mencoba membaca persoalan bangsa secara menyeluruh, menemukan akar masalahnya, kemudian menawarkan sebuah roadmap tentang bagaimana Reformasi perlu ditata kembali agar kembali kepada orientasi kebangsaan dan tujuan bernegara.

Dari segi substansi, buku ini sangat fundamental, komprehensif, dan solutif.

Yang membuat buku ini semakin penting adalah momentum kelahirannya. Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan serius di bidang politik, hukum, demokrasi, ekonomi, dan kehidupan kebangsaan.

Oleh karena itu, buku ini tidak hadir sekadar untuk mengajak kita bernostalgia tentang Reformasi 1998, tetapi untuk mengajukan pertanyaan yang jauh lebih mendasar: “Ke mana sesungguhnya Indonesia hendak dibawa?”


Reformasi Perlu Bahkan Mesti Dievaluasi
Dalam peluncuran bukunya, Kiki Syahnakri menyampaikan tesis yang sangat tegas: Reformasi perlu ditata ulang karena tidak membawa perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

Ia secara khusus menyoroti persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menurutnya telah berada dalam situasi sangat serius.

Kiki juga berpandangan bahwa Reformasi 1998 telah mengalami penyimpangan dari cita-cita awalnya.

Ia menyoroti berkembangnya politik uang, Machiavellisme politik, serta kecenderungan kekuasaan yang dapat menerobos hukum.

Di sinilah keberanian utama buku ini. Penulis tidak terjebak dalam romantisme Reformasi. Ia berani mengajukan pertanyaan yang mungkin tidak nyaman: “Apa yang salah dengan arah Reformasi kita?” Dan yang lebih penting: “Bagaimana memperbaikinya?”

Buku ini tidak berhenti pada diagnosis. Ia menawarkan jalan.


Partai Politik sebagai "Center of Gravity"
Salah satu gagasan paling fundamental dalam buku ini adalah penempatan partai politik sebagai "center of gravity" atau titik sentral persoalan kebangsaan.

Menurut Kiki, problem bangsa pada dasarnya berakar pada persoalan kekuasaan dan politik.

Karena kekuasaan politik banyak ditentukan melalui partai politik, maka pembenahan harus dimulai dari sana.

Reformasi partai politik bukan sekadar perubahan struktur organisasi. Yang jauh lebih penting adalah mengembalikan fungsi fundamental partai: pendidikan politik, kaderisasi, rekrutmen kepemimpinan, serta fungsi representasi rakyat.

Logikanya sederhana tetapi fundamental: jika partai politik sehat, kehidupan politik akan ikut sehat. Jika politik sehat, pemerintahan akan lebih sehat. Dan jika pemerintahan sehat, kehidupan bernegara akan ikut membaik.

Tentu saja tesis ini terbuka untuk diperdebatkan. Tetapi justru di situlah nilai sebuah buku yang serius: ia tidak menawarkan kenyamanan, melainkan menawarkan agenda perdebatan.


Demokrasi Perwakilan dan Gagasan Bung Hatta
Kiki juga menawarkan gagasan agar Indonesia kembali memberi tempat yang lebih kuat kepada demokrasi perwakilan.

Ia merujuk pemikiran Bung Hatta mengenai demokrasi Indonesia yang mencakup mass protest, musyawarah-mufakat, dan semangat tolong-menolong sebagai basis demokrasi ekonomi.

Gagasan ini penting karena demokrasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar prosedur lima tahunan. Demokrasi seharusnya menghasilkan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat, membuka ruang kritik, menjamin partisipasi, sekaligus menghasilkan kebijakan yang membawa kesejahteraan.

Dengan demikian, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya: “Apakah kita demokratis?” Tetapi: “Demokrasi macam apa yang kita bangun dan untuk tujuan apa?”


Rikard Bagun: Reformasi Berkejaran dengan Waktu
Pandangan yang sangat menarik datang dari Rikard Bagun, mantan Pemimpin Redaksi Kompas sekaligus pemberi prolog buku. Rikard melihat persoalan Reformasi bukan lagi sebagai persoalan yang dapat ditunda.

Menurutnya, Reformasi sudah “berkejaran dengan waktu” dan situasinya mendesak untuk dilakukan perbaikan dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Rikard bahkan memberikan kritik yang sangat tajam terhadap perubahan karakter pemerintahan. Ia membandingkan konsep rule of law dengan kecenderungan rule by law: hukum yang seharusnya mengendalikan kekuasaan justru dapat berubah menjadi instrumen kekuasaan.

Jika hukum menjadi alat kekuasaan, maka bahayanya sangat serius. Sebab, dalam kondisi demikian, undang-undang dapat direkayasa untuk melegitimasi kekuasaan dan berpotensi menjadi alat represi.

Komentar Rikard memperkuat tesis buku Kiki bahwa persoalan Indonesia bukan sekadar persoalan pergantian rezim atau pemerintahan, tetapi menyangkut arah dan karakter kekuasaan itu sendiri.

Komaruddin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Masa jabatan 2006–2015. Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Masa jabatan 2019–2024. Ketua Dewan Pers periode 2025-2028.

Komaruddin Hidayat: Jangan Biarkan Gagasan Berhenti Sendiri-sendiri
Prof. Dr. Komaruddin Hidayat memberikan perspektif yang tidak kalah menarik. Menurutnya, isi buku “Menata Ulang Reformasi” sesungguhnya mewakili keprihatinan yang sudah berkembang di berbagai kelompok diskusi di Indonesia.

Artinya, kegelisahan Kiki Syahnakri bukanlah suara yang berdiri sendirian. Ada banyak kelompok masyarakat yang merasakan persoalan serupa.

Namun, menurut Komaruddin, persoalannya adalah bagaimana berbagai suara yang tersebar itu disinergikan dan diorkestrasi menjadi arus besar.

Para tokoh reformasi 1998 berkumpul dan mengumandangkan Deklarasi Ciganjur. Dari kiri ke kanan, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, dan Amien Rais.

Suara-suara kecil yang berjalan sendiri-sendiri tidak akan menghasilkan arus besar. Tetapi jika disatukan, ia dapat menjadi gelombang yang kuat dan terdengar.

Di sini terdapat pertanyaan penting: bagaimana berbagai aspirasi itu dipertemukan tanpa menghasilkan chaos? Komaruddin mengingatkan bahwa perubahan besar membutuhkan konsepsi yang matang. Kemarahan masyarakat saja tidak cukup.

Ini merupakan catatan yang sangat penting. Indonesia tidak kekurangan keresahan.

Indonesia juga tidak kekurangan kritik. Yang sering kurang adalah kemampuan mengubah keresahan menjadi konsepsi, konsepsi menjadi agenda, agenda menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi perubahan nyata.


AM Hendropriyono: Persoalannya Bukan Lagi “Apa”, Tetapi “Siapa”
Jika Kiki memberikan diagnosis dan menawarkan jalan, Rikard memberikan alarm, sementara Komaruddin berbicara mengenai bagaimana mengorkestrasi aspirasi, maka AM Hendropriyono membawa diskusi ke persoalan yang sangat praktis: "Siapa yang akan mengerjakannya?"

Mantan Kepala BIN itu mempertanyakan bukan hanya apa yang harus ditata ulang, tetapi siapa yang mampu melakukannya, melalui mekanisme apa, dan bagaimana kemauan politik untuk itu dapat dilahirkan.

Pertanyaan Hendropriyono sangat fundamental. Sebab, Indonesia sebenarnya tidak pernah kekurangan gagasan. Yang sering menjadi persoalan adalah political will.

Kiki Syahnakri dan Abdullah Mahmud Hendropriyono. Dua-duanya purnawirawan jenderal Angkatan Darat.

Gagasan besar tentang pembenahan negara pada akhirnya harus melewati proses pengambilan keputusan politik. Karena itu, partai politik menjadi sangat menentukan. Hendropriyono mempertanyakan bagaimana gagasan Kiki dapat memperoleh kendaraan politik agar dapat berubah menjadi kenyataan.

Ia juga menilai partai politik harus menjadi tempat lahirnya negarawan, bukan hanya mesin untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Di titik ini, gagasan Hendropriyono justru bertemu dengan tesis utama Kiki: Reformasi harus dimulai dari partai politik. Tetapi Hendro menambahkan pertanyaan yang tidak kalah penting: "Siapa yang akan mereformasi partai politik itu sendiri?"


Dari Pemikiran Menjadi Kemauan Politik
Pada akhirnya, tantangan terbesar sebuah gagasan bukan hanya apakah gagasan itu benar.

Tantangannya adalah apakah gagasan itu mampu bergerak dari pemikiran menjadi kemauan politik, dari kemauan politik menjadi kebijakan, dan dari kebijakan menjadi kenyataan yang dirasakan rakyat.

Inilah pertanyaan paling penting yang perlu direfleksikan oleh pembaca buku ini.

Baju dan gayanya sudah mirip dengan Presiden Soekarno.

Presiden Tidak Cukup Mengatakan "Kita Bangsa Besar!"
Di sinilah menurut saya buku ini harus dibaca secara serius oleh pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintahannya.

Presiden tidak cukup hanya mengatakan, “Kita bangsa besar!”

Ya, Indonesia memang bangsa besar. Tetapi kebesaran bangsa tidak boleh berhenti sebagai slogan.

Kebesaran harus dibuktikan melalui kualitas institusi negara, supremasi hukum, demokrasi yang sehat, pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi, kesejahteraan rakyat, kedaulatan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan negara mempertahankan kepentingan nasional.


Bangsa besar yang tidak mampu memperbaiki kelemahan internalnya pada akhirnya hanya menjadi bangsa besar secara potensial, tetapi lemah secara aktual.

Karena itu, pesan “Menata Ulang Reformasi” semestinya dibaca sebagai warning. Jangan menganggap enteng persoalan. Jangan menganggap semua akan baik-baik saja.

Jangan menunda pembenahan terhadap persoalan struktural. Sebab persoalan yang dibiarkan terlalu lama dapat berubah menjadi bom waktu.


Buku Ini Berdasarkan Fakta dan Data
Kekuatan lain “Menata Ulang Reformasi” terletak pada argumentasinya yang berusaha bertumpu pada fakta dan data. Persoalan kebangsaan tidak boleh dibicarakan hanya berdasarkan sentimen.

Kritik harus mempunyai dasar. Diagnosis harus mempunyai bukti. Dan solusi harus berangkat dari pemahaman yang benar terhadap persoalan.

Dalam konteks inilah buku ini menjadi penting. Ia tidak sekadar mengatakan bahwa Indonesia sedang bermasalah, tetapi mencoba menunjukkan mengapa persoalan itu terjadi dan dari mana pembenahan harus dimulai.


Jangan Hanya Menjadi Buku
Namun, pada akhirnya ada satu tantangan yang sangat besar: jangan sampai buku ini hanya menjadi buku. Jangan sampai ia selesai dibaca, didiskusikan, dipuji, lalu disimpan di rak.

Justru karena gagasan-gagasannya fundamental, buku ini perlu dibawa ke ruang publik. Saya sangat menyarankan agar dilakukan serangkaian bedah buku “Menata Ulang Reformasi” di berbagai perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, lembaga negara, komunitas intelektual, dan forum-forum publik.

Bukan untuk mengkultuskan Kiki Syahnakri. Bukan pula untuk menganggap semua gagasannya sebagai kebenaran final. Sebaliknya, buku ini perlu dibedah, diuji, dikritisi, diperdebatkan, diperbaiki, dan jika perlu disempurnakan.

Sebab gagasan kebangsaan yang besar harus menjadi milik publik. Kampus dapat mengujinya secara akademis. Para ahli hukum tata negara dapat menguji gagasan konstitusionalnya.

Ilmuwan politik dapat menguji gagasan reformasi partai dan demokrasi perwakilan. Para ekonom dapat melihat implikasi ekonominya. Generasi muda dapat mengkritisi relevansinya dengan masa depan. Dan pemerintah dapat menjadikannya salah satu bahan refleksi dalam merumuskan kebijakan nasional.


Sebuah Proposal Kebangsaan
Pada akhirnya, “Menata Ulang Reformasi” layak dibaca bukan sekadar sebagai buku tentang Reformasi 1998. Ia lebih tepat dibaca sebagai sebuah proposal kebangsaan untuk Indonesia hari ini dan masa depan.

Kiki Syahnakri mengajak kita untuk berani mengatakan bahwa Reformasi bukan sesuatu yang sakral dan selesai. Reformasi harus terus dievaluasi berdasarkan hasilnya.

Apakah rakyat semakin sejahtera? Apakah hukum semakin berdaulat? Apakah korupsi semakin berkurang? Apakah demokrasi semakin bermutu? Apakah partai politik menjalankan fungsi pendidikan dan kaderisasi? Apakah kekuasaan semakin tunduk kepada hukum?

Modifikasi dari sampul depan majalah TEMPO.

Dan yang paling penting: "Apakah Indonesia semakin dekat dengan cita-cita Proklamasi dan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945?"

Jika jawabannya belum, maka evaluasi bukanlah pengkhianatan terhadap Reformasi. Evaluasi justru merupakan bentuk kesetiaan terhadap cita-cita Reformasi.

Di sinilah saya melihat nilai paling penting dari buku ini.

Kiki Syahnakri telah membuka pintu perdebatan. Rikard Bagun mengingatkan bahwa waktunya mendesak. Komaruddin Hidayat mengingatkan bahwa berbagai kegelisahan harus diorkestrasi menjadi arus perubahan, tetapi dengan konsepsi yang matang agar tidak berubah menjadi chaos.

Ikrar Nusa Bhakti dan Sudrajat.

AM Hendropriyono mengajukan pertanyaan yang lebih keras: "Siapa yang mampu mewujudkannya dan kendaraan politik apa yang akan digunakan?"

Sementara kehadiran Ikrar Nusa Bhakti dan Sudrajat memperluas ruang diskusi dari perspektif politik, militer, pertahanan, dan kehidupan kebangsaan.

Semua pandangan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan besar: “Apakah Indonesia memiliki keberanian dan kemauan politik untuk melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri?”

Sebab bangsa yang besar bukan bangsa yang merasa dirinya selalu benar.

Bangsa besar adalah bangsa yang berani mengakui kesalahan, berani mengoreksi diri, dan berani menata kembali perjalanan sejarahnya demi masa depan yang lebih baik dan lebih sejahtera.


Karena itu, “Menata Ulang Reformasi” patut dibaca, didiskusikan, dan diperdebatkan. Bukan karena semua jawabannya sudah tersedia di dalam buku, tetapi karena buku ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh lagi kita hindari.

Dan mungkin, justru dari keberanian mengajukan pertanyaan-pertanyaan itulah, Indonesia dapat menemukan kembali arah perjalanan kebangsaannya.

Reformasi tidak boleh menjadi masa lalu yang hanya dikenang.

Reformasi harus menjadi proses koreksi yang terus hidup demi menghadirkan Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, lebih berdaulat, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat.

Valens Daki-Soo,
Pernah Belajar Filsafat dan Hukum,
Entrepreneur, Politisi,
Pengamat Pertahanan dan Keamanan

kupang.tribunnews.com, 7 September 2026