Kemenangan Partai Kiri dan Dampaknya bagi Indonesia

Kemenangan pemilu partai sayap kiri di Prancis dan Inggris baru-baru ini bukan hanya fenomena lokal. Tapi juga momen penting dengan potensi berdampak luas bagi demokrasi global. Termasuk lanskap politik Asia Tenggara dan Indonesia. Kemenangan partai kiri di dua negara dengan ekonomi terbesar di Eropa itu menunjukkan pergeseran besar dalam pandangan politik masyarakat ke arah pemerintahan yang lebih adil. Perubahan ini bisa menjadi awal dari gelombang besar penyesuaian politik global menuju ke arah kiri.

Di Prancis, kebangkitan kolektif partai-partai berhaluan kiri di bawah Front Populer Baru (NFP) adalah penolakan yang jelas terhadap kebijakan sentris Presiden Emmanuel Macron dan meningkatnya popularitas ideologi sayap kanan. Peralihan pemilih Prancis ke arah NFP menegaskan kekecewaan yang meningkat terhadap kepemimpinan Macron. Terutama pendekatan pemerintahannya terhadap reformasi ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang dianggap banyak orang tidak memenuhi kebutuhan warga sehari-hari. Ini bukan sekadar perubahan, melainkan tuntutan mendesak untuk fokus yang lebih besar pada keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi.

Di seberang Selat Inggris, Partai Buruh di Inggris, di bawah kepemimpinan Sir Keir Starmer, meraih kemenangan yang sama gemilangnya. Hasil pemilu ini dipandang sebagai referendum terhadap tahun-tahun penghematan Partai Konservatif, gejolak terkait Brexit, dan skandal politik yang mengikis kepercayaan publik. Janji Partai Buruh untuk mengembalikan stabilitas dan komitmen untuk mengatasi ketidaksetaraan sistemis serta meningkatkan layanan publik seperti National Health Service (NHS) sangat resonan dengan masyarakat yang lelah dengan kekacauan politik dan ketidakstabilan ekonomi.

Meski berakar pada konteks nasional yang unik, dua hasil pemilu ini memiliki prinsip yang serupa. Mereka mencerminkan kekecewaan yang lebih luas terhadap kebijakan sayap kanan dan sentris yang dianggap menguntungkan elite atau tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar masyarakat luas. Selain itu, kemenangan sayap kiri ini menyoroti reaksi kritis terhadap kebangkitan gerakan nasionalis dan populis, yang juga mendapatkan daya tarik di seluruh Eropa.

Dampak ke ASEAN dan Indonesia
Perkembangan politik ini menawarkan cetak biru dan peringatan bagi kawasan seperti Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kebangkitan kiri di Prancis dan Inggris bisa menginspirasi partai dan gerakan politik di Asia Tenggara untuk memprioritaskan kesetaraan sosial, reformasi ekonomi, dan layanan publik yang lebih kuat. Kesenjangan ekonomi masih menjadi masalah mendesak dan banyak negara masih berjuang menghadapi dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19.

Selain itu, pemilu Prancis dan Inggris menggarisbawahi potensi ketahanan demokratis. Di kedua negara, sistem pemilu memungkinkan penyelarasan signifikan sebagai tanggapan terhadap sentimen publik, menunjukkan kemampuan beradaptasi dan vitalitas pemerintahan demokratis. Ini sangat relevan bagi negara-negara Asia Tenggara, di mana norma-norma demokratis sering kali mendapat tekanan dan integritas proses pemilu bisa menjadi hal yang diperdebatkan.

Namun, pemilu di Eropa ini juga menjadi peringatan tentang tantangan mengelola koalisi besar dan risiko polarisasi politik. Meskipun NFP berhasil meraih kemenangan di Prancis, ia tetap merupakan koalisi beragam dengan potensi konflik internal terkait prioritas kebijakan dan pendekatan pemerintahan. Ini mencerminkan tantangan di negara-negara seperti Indonesia, di mana koalisi politik sering kali sama kompleksnya dan penuh dengan potensi perselisihan. Termasuk pascapemilu.

Lebih jauh lagi, kebijakan ekonomi yang diusung oleh NFP di Prancis dan Partai Buruh di Inggris, terutama yang berfokus pada peningkatan pengeluaran publik untuk layanan sosial, menghadirkan kompleksitas lain bagi pembuat kebijakan di Asia Tenggara. Meskipun kebijakan semacam itu menarik. Karena fokusnya pada kesejahteraan sosial. Bagi Indonesia, mengadopsi strategi ekonomi serupa butuh keseimbangan dan kehati-hatian. Terutama memastikan bahwa inisiatif yang bertujuan pada keadilan ekonomi itu tidak merusak stabilitas fiskal atau pertumbuhan ekonomi.

Negara-negara di Asia Tenggara juga akan mengamati dengan cermat reaksi komunitas bisnis dan pasar keuangan terhadap pemerintah sayap kiri ini. Dua kawasan tersebut tahu persis pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan menarik investasi internasional. Jika berhasil, kebijakan ekonomi pemerintah sayap kiri yang baru itu bisa menjadi model untuk reformasi ekonomi progresif di Asia Tenggara. Sebaliknya, dampak ekonomi negatif apa pun bisa menjadi contoh risiko yang terkait dengan perubahan kebijakan semacam itu.

Implikasi Geopolitik
Selain pertimbangan ekonomi, ada implikasi geopolitik. Pergeseran menuju pemerintahan berhaluan kiri di Prancis dan Inggris bisa mempengaruhi lanskap geopolitik global. Mempengaruhi segalanya. Mulai perjanjian perdagangan internasional hingga kebijakan lingkungan. Bagi Asia Tenggara, khususnya Indonesia, ini bisa berarti navigasi era baru hubungan internasional di mana aliansi tradisional mungkin akan dievaluasi kembali dan prioritas diplomatik serta ekonomi baru akan ditetapkan.

Akhirnya, peran pemerintah ini dalam menangani tantangan global seperti perubahan iklim, migrasi, dan perdagangan internasional bisa menetapkan preseden yang mempengaruhi kebijakan di Asia Tenggara. Sebagai pemain penting di kawasan ini, Indonesia perlu memantau perkembangan tersebut dengan cermat dan siap untuk menyesuaikan kebijakannya agar selaras atau bisa merespons secara tepat pergeseran norma dan kesepakatan global yang difasilitasi oleh pemerintahan baru berhaluan kiri ini.

Kemenangan pemilu sayap kiri di Prancis dan Inggris mewakili lebih dari sekadar pergeseran dalam spektrum politik nasional: mereka menunjukkan kemungkinan kalibrasi ulang tatanan global menuju kebijakan yang menekankan keadilan sosial, kesetaraan ekonomi, dan sistem kesejahteraan publik yang kuat.

Bagi Asia Tenggara dan Indonesia, perkembangan ini menawarkan pelajaran berharga tentang ketahanan demokrasi, kompleksitas politik koalisi, dan keseimbangan rumit antara kebijakan ekonomi progresif dan kehati-hatian fiskal. Seiring lanskap politik global yang terus berkembang, efek riak dari pemilu ini kemungkinan akan dirasakan jauh di luar perbatasan Eropa, dan akan mempengaruhi strategi politik dan ekonomi bukan hanya di kawasan regional tapi di seluruh belahan dunia.

Virdika Rizky Utama
Peneliti PARA Syndicate
Jawa Pos, 11 Juli 2024

Charlie Hebdo dan Islam Yang Selalu Jadi Sasaran Fitnah Teroris

Kita tidak perlu mengalami serangan terbuka dengan senjata di saat damai untuk mengerti kejahatan terorisme. Kita, apapun agama dan latar kita, asalkan nalar kita sehat dan jiwa kita damai maka pasti terorisme kita kecam. Dilakukan oleh siapapun, untuk tujuan apapun terorisme membuat seluruh manusia merasakan kerugian.

Terorisme adalah pembunuhan tanpa dasar yang oleh Al-Quran dianggap sama dengan membunuh seluruh nyawa (QS 5:32). Terorisme bukan perang. Perang sekalipun ada hukumnya. Terorisme tidak ada hukumnya. Dalam perang, waktu mulai diumumkan, tentara dipersiapkan dan tentara hanya boleh membunuh tentara. Dalam perang, tentara tidak boleh membunuh jurnalis. Dalam perang tentara tidak boleh membunuh rakyat sipil. Perang di alam normal hanya bisa diumumkan oleh negara. Kelompok kecil tidak bisa mengumumkan perang. Maka apakah peristiwa serangan di Paris itu adalah perang? Saya katakan tidak! Itu terorisme.

Antara "Je Suis Charlie" dan "Je Suis Ahmed".

Maka dalam kerangka itu, kita semua sebagai bangsa beradab mengutuk tindakan penyerangan kepada kantor sebuah media. Maka sebagai bangsa beradab kita menyatakan simpati kepada korban dan keluarga yang ditinggal. Termasuk juga di antara korban meninggal, ada seorang muslim bernama Ahmed Merabet berumur 42 tahun. Ahmed terbunuh karena mengamankan sebuah kantor media yang saban hari memaki agama dan nabinya.

Setelah itu mari kita bertanya, apakah yang terjadi di Paris ini? Cukupkah pengertian kita tentang terorisme itu menjelaskan semuanya? Saya merasa lumayan bisa memahami secara rasional, tetapi terus terang banyak yang saya tidak mengerti.

Masih banyak persoalan yang harus di-"Iqra'!"

Pertama, kenapa Barat terus saja berjuang menisbatkan terorisme dengan Islam? Sebagai orang Islam, yang paling kita mengerti adalah bahwa kitalah orang-orang moderat akhir zaman. Dalam doktrin akidah Islam, justru agama ini diturunkan untuk mengobati ekstremisme manusia dan agama. Al-Quran dimulai dengan perintah membaca (Iqra’) karena hanya akal yang bikin nalar sehat. Orang bodoh (tidak pandang agama apapun), mudah menjadi tidak seimbang, marah, dan menjadi teroris. Karena itu, agama yang dimengerti dengan akal akan menjadi obat bagi siapapun termasuk Barat yang Sekular.

Menjadi ganjil bagi orang Islam jika secara terus menerus agama ini dijadikan sasaran fitnah (sebagai) teroris. Tidakkah Barat yang menganut prinsip kebebasan berpendapat dan kebebasan pers mengerti bahwa hal ini adalah masalah? Tapi seperti halnya kita bingung kalau ada pertanyaan “Islam yang mana?” Maka pertanyaan “Barat yang mana?” Juga membingungkan.

Iqra', iqra' dan iqra'! Baca, baca dan baca! dengan lebih seksama.

Siapakah yang paling bertanggung jawab menggunakan nama Islam untuk kegiatan terorisme? Dan siapakah yang paling bertanggung jawab mengasosiasikan tindakan terorisme kepada Islam? Sepertinya kita menghadapi dua kebodohan sekaligus atau kejahiliyahan yang memerlukan Iqra’. Pertama minoritas orang Barat yang tidak paham Islam dan kedua orang Islam yang juga tidak paham Islam.

Tentu ada banyak penjelasan yang lebih kompleks dari pertanyaan ini, tapi saya yakin inilah akarnya, marilah kita membaca kembali (Iqra’). Juga banyak hal yang perlu dipelajari tentang Eropa beserta latar belakang dan konteks dari peristiwa ini.

Hal kedua yang saya tidak bisa mengerti dapat dibaca dalam artikel berikut ini: Hebdo and Islam: Extreme dichotomies - Daily News Egypt (http://www.dailynewsegypt.com/2015/01/09/hebdo-islam-extreme-dichotomies/)

Presiden Jokowi seharusnya tidak tinggal diam.

Seharusnya Kita Bersuara
Sebetulnya Indonesia tidak boleh absen dalam perdebatan tentang Islam, Barat dan Terorisme. Sayang sekali Presiden kita diam. Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, harusnya beliau tampil mengajukan solusi. Karena kitalah yang paling tahu cara mengatasi “ekstremisme pemeluk agama” dan “terorisme kelompok bersenjata.” Sebagai negara Islam terbesar seharusnya solusi dan simpati datang dari kita. Kita harus bisa memukau Barat yang sedang bingung kenapa minoritas Islam, mereka anggap sebagai ancaman. Sudah saatnya Pancasila dan khazanah Islam kita mewarnai dunia tentang arah perdamaian dan persahabatan global. Dunia sedang kehilangan narasi, dan inilah narasi kita. Sukarno pernah memimpikan ini.

Saya membayangkan Presiden Indonesia berpidato di PBB dan membuat mata seluruh dunia terbelalak. Mereka berteriak: “Inilah jalan kita menyelesaikan konflik dan ketidakadilan di dunia selama ini!” Republik Indonesia membawa jalan keluar bagi dunia kita yang murung. Bisakah? Saya jawab “Kita Bisa!”

Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR RI 2014-2019
https://www.selasar.com/politik/charlie-hebdo-dan-islam-yang-selalu-jadi-sasaran-fitnah-teroris