Gibran dan Politik Cari Untung

Pemerintahan Prabowo sedang dilanda banyak persoalan, tapi wapresnya justru asyik masyuk sendirian mencuri perhatian. Cari untung dalam kesempitan, mengail di air keruh. Cercaan pada Program MBG, KDMP, nilai rupiah anjlok, Indeks saham jeblok, plus mahasiswa kembali turun ke jalan menyuarakan perlunya “Reformasi Jilid II”.

Di tengah terpaan badai politik dan kecaman pada presiden, Wapres Gibran melenggang dengan agenda politik pencitraannya. Ketika Presiden menjadi sasaran kritik publik, ia tampil seolah berada di luar lingkaran persoalan. Ia membangun kesan sebagai sosok yang mau mendengar, berdialog, dan merangkul.

Saat Prabowo teriak aksi-aksi mahasiswa ditunggangi antek-antek asing, Gibran membuat aksi pertunjukan menerima delegasi mahasiswa di Istananya. Ia sewa mereka untuk seolah-olah berdialog, mendengarkan wejangan, kemudian foto bersama. Gibran memamerkan gestur politik “ramah” pada mahasewa. Beda dengan Prabowo yang memiliki kesumat dengan aksi mahasiswa.

Lalu membuat momen Papua, kunjungan kerja ke kawasan Timur Indonesia. Gibran mengajak mahasewa ikut serta. Semiotika kekuasaan yang sedang ia ingin sampaikan adalah: “Saya beda dengan Prabowo. Saya generasi muda yang mau mendengar.” Papua bukan sekadar lokasi kunjungan; tetapi panggung yang sengaja dipilih, pasca kontroversi film “Pesta Babi”. Yang mengisahkan ketamakan kuasa oligarki berkongsi dengan pemerintahan yang sentralistik-militeristik.

Kemudian, adegan paling sinematik, mengingatkan film The Godfather versi bocil. Gibran duduk mengelus kucing sambil berkomentar tentang generasi muda di era AI. Bagi yang mengikuti drama akun Fufufafa, pasti paham, Gibran mewarisi insting serangan politik gaya sindiran ala bapaknya, Jokowi. Mengelus-elus kucing adalah simbolik. Publik tahu, elusan itu ditujukan kepada Prabowo yang memang penyayang kucing.

Permainan politik Gibran adalah manuver klasik seni politik surviving, cari selamat. Menggaet keuntungan politik dengan membangun identitas yang berbeda dari presiden yang sedang mengalami krisis legitimasi. Tanpa secara eksplisit membelot, apalagi melawan. Ia bukan memerankan oposisi, tapi aksi jaga jarak (soft distancing). Menggelembungkan citra diri sekaligus menghisap energi partner politik.

Gibran melakukan dengan senyumannya yang aneh, turunan dari cengengesan bapaknya. Ia tidak mengritik pelaksanaan MBG, KDMP, Sekolah Rakyat, juga tidak mengomentari anjloknya nilai rupiah atau IHSG. Ia tidak turun gelanggang untuk mengkonfrontasi. Justru sebaliknya, ia muncul di ruang-ruang yang ditinggalkan Prabowo. Mengisi kekosongan celah aspirasi-afeksi publik yang semakin menganga. Menghirup udara ruang vakum simpati yang dihembuskan Prabowo.

Kontras dengan Prabowo yang berisik, over-talking, dengan pidato omon-omonnya. Gibran berpretensi hadir sebagai “alternatif negara” – tanpa banyak bicara. Ia jarang berbicara bukan karena strategi politik Zen-Buddhism. Tapi memang tak bisa bicara akibat cacat bawaan lahir (congenital defect) turunan dari bapaknya. Tapi cacat ini kini menjadi kekuatannya, di saat publik letih dengan politik berisik Prabowo yang talkative.

Pasangan Prabowo dan Gibran adalah produk, end-result, dari proyek eksperimentasi politik Jokowi. Hari-hari ini pasangan ini semakin terlihat aneh, odd-couple, sebagai presiden dan wapres. Jika pemerintahan adalah keluarga, maka semakin jelas potret dysfunctional family.

Sang Putra Mahkota sudah siap-siap merajai. Apakah Anda dan kita semua sudah siap apabila saatnya tiba? Jangan-jangan ketika tiba-tiba Si Fufufafa atau Mas Samsul muncul kita semua kaget, terperanjat.

Gibran naik ke kursi Wapres tanpa rekam jejak politik dan intelek yang memadai. Dia lahir dari hasil politik utak-atik keputusan Mahkamah Konstitusi yang dibidani pamannya. Legitimasi yang cacat itu melengkapi cacat-cacat lainnya, dari cacat rekam jejak pendidikan, cacat nepo-baby, cacat politik sprindik, hingga cacat kompetensi.

Indonesia terasa aneh dibawah pemerintahan pasangan Pra-Gib satu setengah tahun terakhir ini. Tapi membayangkan bahwa Gibran berpotensi menggantikan Prabowo, menjadi orang nomor satu, lebih luar biasa aneh. Dan kemungkinan ini bukan mustahil terjadi, jika Prabowo mangkat, undur diri karena kesehatan, atau terguling.

Dan urusan guling-mengguling kekuasaan ini adalah keniscayaan ketika situasi politik dan ekonomi memburuk. Setiap Wapres, Panglima TNI, Kapolri, ketua parpol besar, atau politikus ambisius, pasti bersiap diri, mematut diri, untuk menggantikan sebagai penguasa jika terjadi perubahan. Yang membedakan adalah ada yang diam, menunggu peluang, atau pro-aktif memicu dan bahkan mendorong perubahan.

Mas Wapres diam-diam tidak tinggal diam. Tidak mager.

Dibalik kependiamannya, Gibran tak tinggal diam. Dibawah bimbingan mentor yang “sukses” berkuasa 10 tahun, dia bermanuver. Menata kekuatan, membangun fondasi persepsi, siap menggantikan Prabowo, baik melalui proses normal maupun abnormal. Mengambil untung dari situasi kalut yang sedang dihadapi presiden. Membiarkan Prabowo ber-nyenye-nyenye sendirian.

Posisi wapres sering dianggap sebagai “ban serep” yang pasif. Namun, Gibran tidak mengikuti pakem itu. Ia membangun nexus, koneksi dan jaringan basis politiknya. Mempersiapkan jangkar komunikasi langsung sebagai investasi politik. Ia akan melanjutkan peran pialang politik tanpa etika yang dipraktekkan bapaknya. Begitulah sekolah politik lancung, selalu cari untung, ajaran bapaknya. Politik yang tidak mengenal loyalitas, ideologi atau kesetiakawanan, kecuali berdasarkan uang dan materi (sembako) belaka.

Lukas Luwarso
• Jurnalis senior dan kolumnis
• Alumnus pendidikan diploma Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) tahun 1994
• Sejak tahun 2025, ia dipercaya sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Multimedia Adinegoro yang menaungi LPDS.
• Satu tahun setelah lulus dari jurusan Sastra Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, (1993), Lukas mulai bekerja sebagai wartawan di harian Bisnis Indonesia (1994-1995).
• Kemudian pindah ke majalah Forum Keadilan (1995-1999).
• Saat Orde Baru bubar, Lukas menjabat Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) periode 1997-1999.
Jakartasatu.com, 25 Juni 2026

Pongah Jadi Menko Tiga Kali

Tiga kali jadi Menko! Hebat, katanya. Luhut Binsar Pandjaitan tampak bangga betul dengan rekam jejaknya di kabinet: Menko Polhukam, Menko Marves, dan “Menko Segala Urusan.”

Ia menepuk dada, seolah negeri ini berdiri tegak di atas keringat dan kebijakannya. Padahal, kalau mau jujur sedikit saja, kursi-kursi empuk itu bukan hasil prestasi gemilang, melainkan hasil konspirasi elitis —persekutuan antara kekuasaan dan kekayaan. Sebuah oligarki yang merayakan dirinya sendiri.

Luhut adalah simbol sempurna dari wajah politik Indonesia hari ini: gabungan antara kekuasaan, bisnis, dan kesombongan. Dalam dirinya melebur semua itu. Ia bicara soal nasionalisme, tapi bisnisnya lintas benua. Ia mengaku cinta lingkungan, tapi konsesi tambangnya mengoyak bumi. Ia menggurui rakyat soal moral kerja keras, tapi kekayaannya tumbuh subur di lahan yang dulu hijau.

Katanya, jadi Menko itu pengabdian. Tapi rakyat tahu, pengabdian macam apa yang menghasilkan pulau-pulau nikel yang rusak, sungai-sungai yang mati, dan hutan yang tinggal legenda. Di bawah pengawasan “tangan besi”-nya, ribuan hektar hutan di Papua dan Kalimantan hilang demi sawit dan tambang. Sementara di Jakarta, ia sibuk bicara tentang ekonomi hijau dan investasi bersih. Ironis? Tidak. Itu memang jurus khas pejabat senior negeri ini: bicara etika di podium, berbisnis di belakang layar.

Tiga kali jadi Menko, tapi apa hasilnya? Ekonomi rakyat tetap saja jongkok, pengangguran masih menganga, utang menumpuk, dan kekayaan alam terus dikeruk tanpa malu. Tapi Luhut tetap pongah. Seolah negeri ini tak bisa berjalan tanpa dirinya. Ia bercerita tentang “kepercayaan presiden” seolah itu lisensi untuk kebal kritik, kebal hukum, bahkan kebal logika.

Padahal, kalau tidak karena “restu sang majikan”, mungkinkah ia bisa sekokoh itu di istana? Semua tahu, karier politik Luhut menanjak bukan karena kejeniusan ekonomi, melainkan karena kesetiaan personal —loyalitas yang dibayar dengan kekuasaan. Ia bukan teknokrat yang menumbuhkan ekonomi rakyat, tapi penjaga gerbang istana yang memastikan bisnis keluarga besar tetap aman sentosa.

Di luar sana, rakyat antri minyak goreng, harga beras melambung, listrik naik, air susah. Tapi di ruang rapatnya, angka-angka pertumbuhan ekonomi terlihat manis. Luhut tampil dengan presentasi menawan, bicara “optimisme nasional”, “resiliensi ekonomi”, “transformasi digital.” Kata-kata yang hanya indah di PowerPoint, tapi hampa di dapur rakyat.

Pongahnya luar biasa. Ketika dikritik, ia balas dengan nasihat. Ketika rakyat protes, ia bilang “jangan baper.” Seolah kritik adalah dosa, dan pejabat seperti dirinya adalah nabi yang tak boleh disentuh. Padahal, dari proyek tambang hingga bisnis karbon, semuanya berputar di lingkar yang sama: nama-nama lama, kroni lama, dan kepentingan lama. Semua terhubung rapi dalam jaringan “trust fund” kekuasaan yang tak tersentuh hukum.

Lucunya, ia sering menasihati pejabat muda agar tak serakah. Padahal siapa yang lebih serakah dari pejabat yang sudah sepuh tapi masih ingin mengatur segalanya —dari energi, tambang, pariwisata, hingga politik luar negeri. Semua ingin dikontrol. Semua ingin dipegang. Mungkin di kamusnya, “pengabdian” memang sinonim dari “kekuasaan tak terbatas.”

Kini, saat rakyat menuntut pemerintahan bersih dan transparan, Luhut malah pamer pengaruh. Tiga kali jadi Menko, katanya, itu bukti kepercayaan. Tapi kepercayaan siapa? Rakyat jelas tidak. Investor mungkin iya. Oligarki tentu saja. Ia bangga dipuji presiden, tapi lupa bahwa sejarah tak menulis gelar, melainkan jejak. Dan jejak Luhut, sayangnya, lebih banyak meninggalkan lubang daripada kesejahteraan.

Bayangkan, tiga kali jadi Menko, tapi tak ada tonggak kebijakan monumental yang benar-benar mengubah hidup petani, nelayan, atau buruh. Yang berubah justru peta konsesi tambang dan daftar perusahaan tambang nikel yang makin panjang. Semakin besar tambang, semakin dalam kantong para penguasa. Negeri ini dijual potong demi potong, dengan senyum pejabat yang berkata, “Demi kemajuan bangsa.”

Kalau tiga kali jadi Menko adalah prestasi, maka hutan-hutan yang habis, sungai yang tercemar, dan laut yang berlubang juga pantas disebut karya besar. Mungkin begitulah ukuran kebanggaan zaman ini: makin besar dampak kerusakannya, makin tinggi pangkatnya.

Luhut Binsar Pandjaitan dan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang kini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Jadi, wajar kalau rakyat nyinyir. Karena di negeri yang masih banyak anak putus sekolah dan desa tanpa listrik, pejabat tua yang pongah karena jabatan tiga kali itu bukan inspirasi —melainkan ironi.

Bangga jadi Menko tiga kali? Harusnya malu! Karena jabatan tanpa manfaat rakyat, hanya akan tercatat sebagai noda sejarah. Dan Luhut, dengan segala keangkuhannya, sedang menulis bab terakhir dari sebuah era di mana kekuasaan dan keserakahan masih bersatu padu di bawah bendera “pengabdian.”

Dan ketika nanti sejarah menilai, mungkin satu-satunya kalimat yang pantas disematkan adalah ini: ia memang kuat, tapi tak bijak; ia berkuasa lama, tapi tak meninggalkan apa-apa selain kerakusan.

Syaefudin Simon
Kolumnis
https://web.facebook.com/eldin.ibnuathiyyah

Demokrasi di Persimpangan: Prabowo, Jokowi, dan Masa Depan Politik Indonesia

Peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam dinamika politik Indonesia. Berbagai peristiwa terkini memberikan petunjuk mengenai arah politik yang mungkin ditempuh pemerintahan baru.

Artikel ini menganalisis tiga peristiwa utama: pertemuan antara Prabowo dan Megawati, kunjungan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke rumah Jokowi, dan intimidasi terhadap penulis esai yang mengkritik Prabowo.

Melalui lensa teori politik dan referensi akademik terkini, kita dapat memproyeksikan kemungkinan arah politik Indonesia ke depan.

Politik Simbol dan Gestur Kekuasaan
Peristiwa menarik yang berhasil dipotret dan direkam para jurnalis kita dalam pekan kemarin menjadi data dan informasi yang penting untuk dikaji, bahkan dalam kajian ilmiah akademik.

Tentu saja tujuannya adalah memahami dan memprediksi bagaimana perpolitikan negara ini ke depan. Satu dari tiga sorotan media di pekan lalu adalah pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Pertemuan Prabowo dan Megawati pada 7 April 2025 di kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta, memiliki makna simbolis yang dalam. Dalam teori politik, pertemuan semacam itu dapat dilihat sebagai upaya elite settlement, yaitu kesepakatan antara elite politik, untuk mencapai stabilitas politik (Burton & Higley, 1987).

Pertemuan empat mata selama 1,5 jam tersebut tidak hanya membahas hubungan pribadi, tetapi juga strategi politik ke depan.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, meski berada di luar pemerintahan, PDIP mendukung jalannya pemerintahan Prabowo. Hal itu menunjukkan adanya hubungan kooperatif antara kedua partai besar tersebut.

Sowan Para Menteri: Loyalitas Ganda dan Bayang-Bayang Jokowi
Media kita juga menyoroti fenomena menarik, yaitu beberapa menteri Presiden Prabowo sowan ke kediaman Joko Widodo di Solo, bersamaan dengan kepergian Presiden Prabowo menjalankan tugas negara ke luar negeri.

Artinya, sowan beberapa menteri itu pada saat Prabowo tidak di tanah air. Maka, pasti menjadi menarik untuk dicermati.

Fenomena sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang mengunjungi Jokowi di Solo selama kunjungan kenegaraan Prabowo pada 9 hingga 15 April 2025 menimbulkan pertanyaan mengenai loyalitas politik. Para menteri menyebut Jokowi sebagai “bos” mereka, menunjukkan adanya hubungan yang lebih dari sekadar hubungan kerja.

Dalam konteks teori shadow power, yang mana individu atau kelompok memiliki pengaruh meskipun tidak memegang jabatan resmi, kunjungan itu mencerminkan bahwa Jokowi tetap memiliki pengaruh signifikan dalam politik Indonesia (Higley & Burton, 2006). Hal itu dapat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah dan dinamika koalisi politik.

Intimidasi Terhadap Penulis Esai: Awal Represi atau Anomali?
Sorotan media yang ketiga adalah adanya insiden intimidasi terhadap Hara Nirankara, penulis esai yang mengkritik Prabowo. Itu menimbulkan kekhawatiran mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, represi terhadap kritik dapat menjadi indikator awal menuju otoritarianisme (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Meski identitas pelaku belum terkonfirmasi, tindakan itu menciptakan suasana ketakutan dan dapat menghambat partisipasi publik dalam diskursus politik. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi citra pemerintah di mata masyarakat dan komunitas internasional.

Prediksi Politik Indonesia ke Depan
Berdasar analisis di atas, terdapat beberapa prediksi mengenai arah politik Indonesia. Tentu prediksi ini bisa menjadi bahan diskusi panjang berikutnya, terutama jika kita berada pada posisi yang berbeda. Namun, artikel ini ditulis dalam posisi netral. Hanya, analisis dilakukan secara kritis. Berikut catatan kecilnya.

Pertama, transisi kekuasaan yang tidak sempurna. Loyalitas ganda para menteri dan hubungan kooperatif antara PDIP dan Gerindra menunjukkan bahwa transisi kekuasaan mungkin tidak sepenuhnya mulus. Hal itu dapat menyebabkan ketidakstabilan politik jika tidak ditangani dengan bijaksana.

Kedua, dominasi elite dan potensi populisme. Keterlibatan aktif elite politik seperti Jokowi dalam urusan pemerintahan dapat memperkuat dominasi elite dan membuka peluang bagi munculnya politik populis. Hal itu dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan hubungan dengan masyarakat.

Ketiga, ancaman terhadap kebebasan sipil. Insiden intimidasi terhadap penulis esai kritis menunjukkan bahwa kebebasan sipil mungkin terancam. Jika tidak ada langkah konkret untuk melindungi kebebasan berpendapat, Indonesia berpotensi mengalami kemunduran demokratis.

Penutup: Menjaga Keseimbangan Demokrasi
Perkembangan politik saat ini menuntut kewaspadaan dari semua elemen masyarakat. Penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan kebebasan sipil. Peran aktif masyarakat sipil, media independen, dan akademisi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya.

Hanya dengan demikian, Indonesia dapat menghindari jebakan otoritarianisme dan memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Ulul Albab
Ketua ICMI Orwil Jawa Timur,
Akademisi Unitomo
Harian Disway, 17 April 2025

Kemenangan Partai Kiri dan Dampaknya bagi Indonesia

Kemenangan pemilu partai sayap kiri di Prancis dan Inggris baru-baru ini bukan hanya fenomena lokal. Tapi juga momen penting dengan potensi berdampak luas bagi demokrasi global. Termasuk lanskap politik Asia Tenggara dan Indonesia. Kemenangan partai kiri di dua negara dengan ekonomi terbesar di Eropa itu menunjukkan pergeseran besar dalam pandangan politik masyarakat ke arah pemerintahan yang lebih adil. Perubahan ini bisa menjadi awal dari gelombang besar penyesuaian politik global menuju ke arah kiri.

Di Prancis, kebangkitan kolektif partai-partai berhaluan kiri di bawah Front Populer Baru (NFP) adalah penolakan yang jelas terhadap kebijakan sentris Presiden Emmanuel Macron dan meningkatnya popularitas ideologi sayap kanan. Peralihan pemilih Prancis ke arah NFP menegaskan kekecewaan yang meningkat terhadap kepemimpinan Macron. Terutama pendekatan pemerintahannya terhadap reformasi ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang dianggap banyak orang tidak memenuhi kebutuhan warga sehari-hari. Ini bukan sekadar perubahan, melainkan tuntutan mendesak untuk fokus yang lebih besar pada keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi.

Di seberang Selat Inggris, Partai Buruh di Inggris, di bawah kepemimpinan Sir Keir Starmer, meraih kemenangan yang sama gemilangnya. Hasil pemilu ini dipandang sebagai referendum terhadap tahun-tahun penghematan Partai Konservatif, gejolak terkait Brexit, dan skandal politik yang mengikis kepercayaan publik. Janji Partai Buruh untuk mengembalikan stabilitas dan komitmen untuk mengatasi ketidaksetaraan sistemis serta meningkatkan layanan publik seperti National Health Service (NHS) sangat resonan dengan masyarakat yang lelah dengan kekacauan politik dan ketidakstabilan ekonomi.

Meski berakar pada konteks nasional yang unik, dua hasil pemilu ini memiliki prinsip yang serupa. Mereka mencerminkan kekecewaan yang lebih luas terhadap kebijakan sayap kanan dan sentris yang dianggap menguntungkan elite atau tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar masyarakat luas. Selain itu, kemenangan sayap kiri ini menyoroti reaksi kritis terhadap kebangkitan gerakan nasionalis dan populis, yang juga mendapatkan daya tarik di seluruh Eropa.

Dampak ke ASEAN dan Indonesia
Perkembangan politik ini menawarkan cetak biru dan peringatan bagi kawasan seperti Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kebangkitan kiri di Prancis dan Inggris bisa menginspirasi partai dan gerakan politik di Asia Tenggara untuk memprioritaskan kesetaraan sosial, reformasi ekonomi, dan layanan publik yang lebih kuat. Kesenjangan ekonomi masih menjadi masalah mendesak dan banyak negara masih berjuang menghadapi dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19.

Selain itu, pemilu Prancis dan Inggris menggarisbawahi potensi ketahanan demokratis. Di kedua negara, sistem pemilu memungkinkan penyelarasan signifikan sebagai tanggapan terhadap sentimen publik, menunjukkan kemampuan beradaptasi dan vitalitas pemerintahan demokratis. Ini sangat relevan bagi negara-negara Asia Tenggara, di mana norma-norma demokratis sering kali mendapat tekanan dan integritas proses pemilu bisa menjadi hal yang diperdebatkan.

Namun, pemilu di Eropa ini juga menjadi peringatan tentang tantangan mengelola koalisi besar dan risiko polarisasi politik. Meskipun NFP berhasil meraih kemenangan di Prancis, ia tetap merupakan koalisi beragam dengan potensi konflik internal terkait prioritas kebijakan dan pendekatan pemerintahan. Ini mencerminkan tantangan di negara-negara seperti Indonesia, di mana koalisi politik sering kali sama kompleksnya dan penuh dengan potensi perselisihan. Termasuk pascapemilu.

Lebih jauh lagi, kebijakan ekonomi yang diusung oleh NFP di Prancis dan Partai Buruh di Inggris, terutama yang berfokus pada peningkatan pengeluaran publik untuk layanan sosial, menghadirkan kompleksitas lain bagi pembuat kebijakan di Asia Tenggara. Meskipun kebijakan semacam itu menarik. Karena fokusnya pada kesejahteraan sosial. Bagi Indonesia, mengadopsi strategi ekonomi serupa butuh keseimbangan dan kehati-hatian. Terutama memastikan bahwa inisiatif yang bertujuan pada keadilan ekonomi itu tidak merusak stabilitas fiskal atau pertumbuhan ekonomi.

Negara-negara di Asia Tenggara juga akan mengamati dengan cermat reaksi komunitas bisnis dan pasar keuangan terhadap pemerintah sayap kiri ini. Dua kawasan tersebut tahu persis pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan menarik investasi internasional. Jika berhasil, kebijakan ekonomi pemerintah sayap kiri yang baru itu bisa menjadi model untuk reformasi ekonomi progresif di Asia Tenggara. Sebaliknya, dampak ekonomi negatif apa pun bisa menjadi contoh risiko yang terkait dengan perubahan kebijakan semacam itu.

Implikasi Geopolitik
Selain pertimbangan ekonomi, ada implikasi geopolitik. Pergeseran menuju pemerintahan berhaluan kiri di Prancis dan Inggris bisa mempengaruhi lanskap geopolitik global. Mempengaruhi segalanya. Mulai perjanjian perdagangan internasional hingga kebijakan lingkungan. Bagi Asia Tenggara, khususnya Indonesia, ini bisa berarti navigasi era baru hubungan internasional di mana aliansi tradisional mungkin akan dievaluasi kembali dan prioritas diplomatik serta ekonomi baru akan ditetapkan.

Akhirnya, peran pemerintah ini dalam menangani tantangan global seperti perubahan iklim, migrasi, dan perdagangan internasional bisa menetapkan preseden yang mempengaruhi kebijakan di Asia Tenggara. Sebagai pemain penting di kawasan ini, Indonesia perlu memantau perkembangan tersebut dengan cermat dan siap untuk menyesuaikan kebijakannya agar selaras atau bisa merespons secara tepat pergeseran norma dan kesepakatan global yang difasilitasi oleh pemerintahan baru berhaluan kiri ini.

Kemenangan pemilu sayap kiri di Prancis dan Inggris mewakili lebih dari sekadar pergeseran dalam spektrum politik nasional: mereka menunjukkan kemungkinan kalibrasi ulang tatanan global menuju kebijakan yang menekankan keadilan sosial, kesetaraan ekonomi, dan sistem kesejahteraan publik yang kuat.

Bagi Asia Tenggara dan Indonesia, perkembangan ini menawarkan pelajaran berharga tentang ketahanan demokrasi, kompleksitas politik koalisi, dan keseimbangan rumit antara kebijakan ekonomi progresif dan kehati-hatian fiskal. Seiring lanskap politik global yang terus berkembang, efek riak dari pemilu ini kemungkinan akan dirasakan jauh di luar perbatasan Eropa, dan akan mempengaruhi strategi politik dan ekonomi bukan hanya di kawasan regional tapi di seluruh belahan dunia.

Virdika Rizky Utama
Peneliti PARA Syndicate
Jawa Pos, 11 Juli 2024

Mengapa Prabowo Ingin Menjadi Presiden?

Analisa Geopolitik untuk Indonesia

Buat kawan-kawan Nasionalis yang masih belum bosan membela NKRI, silahkan simak benang merah konspirasi politik di bawah ini.

Apa yang nampak di permukaan hanya sebagian hal saja, namun kepingan "puzzle" yang disatukan dari berbagai sumber, bisa menjadi bahan perenungan untuk perjalanan ke depan bangsa ini.

Sengkarut Politik semenjak hadirnya Jokowi hingga hari ini bukan tiba-tiba datang dari langit. Namun dari "langitlah" Jokowi dilindungi dan dijaga hingga hari ini dan kelak.

Silahkan disimak, dibaca pelan-pelan sampai akhir bagian serinya. Meski panjang tetapi inilah kenyataan di bawah permukaan yang sebagian kita tidak mengetahuinya. Bukan sebagai pembenaran, namun sebagai referensi agar kita paham ada hal besar saat kita sibuk memperdebatkan hal kecil.

Dirangkum dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri. Dari info yang jarang mau dimuat oleh media mainstream.

Selamat membaca:

Mengapa Prabowo ingin jadi Presiden? Bukan hanya ingin tapi berambisi. Tahu kan, apa itu ambisi? Sesuatu yang sangat diharapkan dan untuk itu akan diperjuangkan dengan at all cost.

Lalu apa motivasinya? Apakah benar karena ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara? Dengan berbagai sudut pandang akhirnya bisa disimpulkan lebih mengarah pada dendam masa lalu.

Yang harus diketahui bahwa Prabowo lahir dari keluarga elite dan intelek. Ayahnya Soemitro Djojohadikusumo, dikenal sebagai Begawan Ekonomi dan kakeknya, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, anggota BPUPKI, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua DPA pertama. Jadi baik kakeknya maupun ayahnya adalah bangsawan dan cendekiawan.

Walau masa remajanya banyak di luar negeri karena harus mengikuti ayahnya yang buronan politik Orla rezim Soekarno namun ketika berangkat dewasa Prabowo berada di Ring-1 kekuasaan Soeharto. Karena ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo sebagai arsitek pembangunan ekonomi Orde Baru, tentu sangat dipercaya oleh Soeharto.

Soemitro Djojohadikusumo (kiri) dan Raden Mas Margono Djojohadikusumo.

Alasan rasa hormat Soeharto kepada Soemitro lah yang meminta agar putranya, Prabowo menjadi menantunya. Sejak itu Prabowo menjadi menantu dari orang nomor 1 di negeri ini yang berkuasa dengan sangat otoriter. Karier Prabowo di militer sudah dapat ditebak. Ia menjadi rising star. Pangkatnya naik cepat dan mendapat kedudukan terhormat di Militer.

Sebagai anak bangsawan dan cendekiawan, dan tumbuh berkembang sebagai menantu Presiden, secara psikologis telah membuat Prabowo menjadi orang yang sangat tinggi pride-nya. Rasa bangga dirinya sangat tinggi. Dia tidak pernah siap untuk dilecehkan atau dikecilkan oleh orang lain.

Chaos Mei 1998 yang membuat Soeharto harus lengser dan sampai kini masih menjadi mendung gelap siapa dibalik chaos itu. Siapa yang paling bertanggung jawab atas chaos Mei 1998?

Prabowo Subianto sebagai perwira Kopassus bersama teman-temannya.

Yang pasti setelah itu Prabowo diberhentikan oleh Panglima ABRI. Mungkin seumur negeri ini hanya Prabowo satu-satunya Perwira Tinggi TNI yang diberhentikan oleh TNI. Namun kebijakan TNI tetap berlaku umum bahwa masalah internal hanya TNI yang tahu. TNI tidak pernah membocorkan alasan pemberhentian Prabowo. Ini sudah menjadi tradisi militer, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain.

Namun yang pasti pemberhentian itu berkaitan dengan doktrin TNI patuh kepada pemimpin Nasional yang juga menjadi kehormatan bagi seluruh prajurit TNI. Justru karena pemberhentian sebagai Pati TNI itu membuat Prabowo sakit hati kepada atasannya. Namun dia tidak berdaya untuk melawan karena memang tidak punya nyali seperti Qaddafi sang Kolonel yang mengkudeta Raja Idris di Libya.

Prabowo memilih untuk menerima dan menjauh dari hiruk pikuk politik. Dia pergi ke Yordania membantu usaha adiknya (Hashim Djojohadikusumo). Kebetulan Raja Yordania, Abdullah II adalah sahabat Prabowo dulu waktu ikut training di Fort Benning yang dikenal sebagai lembaga pendidikan militer paling bergengsi di Amerika Serikat yang khusus mencetak pasukan ahli teror kota dan perang kota.

Prabowo sebagai Cawapresnya Megawati saat Pilpres 2009.

Bahwa kemudian Hashim lah yang memotivasi Prabowo untuk mendirikan partai dan mencalonkan diri sebagai Presiden. Ini diajukan oleh Hashim setelah dia dijebak Sandiaga Uno dan Edwin Suryajaya (adik dari Edward Suryajaya, Bendahara Golkar) lewat skema Hostile Takeover dan akhirnya kalah dengan terpaksa melepas bisnis Tambang Batubaranya di PT Adaro.

Kasus ini sempat digelar di Pengadilan Singapore dan akhirnya Hashim kalah. Hashim dendam dengan kekalahan ini. Prabowo juga dendam karena dia tersingkir sebagai Pati TNI, dan karenanya setuju dengan ide Hashim. Disinilah faktor dendam menjadi lebih dominan.

Sejak partai Gerindra didirikan, Hashim bertindak sebagai financial resource bagi Prabowo. Tahun 2009 pasangan Mega-Prabowo tidak berdaya menghadapi SBY yang didukung oleh Aburizal Bakrie (ARB). Hashim tahu bahwa kekalahan Paslon Mega-Prabowo sama dengan kekalahannya atas Adaro. Semua karena ada harimau besar dibalik ARB yaitu Nathaniel Philip Rothschild (Nat).

Nathaniel Philip Rothschild (Nat) bersama salah seorang partnernya.

Mr Nat adalah anggota dari keluarga terkaya Yahudi. Buyutnya bernama Mayer Amschel Bauer Rothschild merupakan penggerak utama Zionist dan pendana terjadinya migrasi besar-besaran bangsa Yahudi dari seluruh dunia kembali ke Tanah Palestina, dan akhirnya terbentuklah Negara Israel.

Mr Nat sendiri dikenal sebagai konglomerat tambang terbesar di dunia. Buyutnya juga adalah pendiri bursa emas di London dan pendiri The Fed (Bank Central Amerika). Nat didukung oleh sumber pendanaan Yahudi dari hasil menguras SDA di seluruh dunia, seperti Abu Dhabi Investment Council, Schroders Investment Management Limited, Standard Life Investments, Taube Hodson Stonex LLP, Artemis Investment Management LLP, dan Robert Friedland.

Menurut cerita kalangan Fund Manager dunia, sumber pendanaan Nat itu assetnya lebih besar dari GNP Amerika. Jadi benar-benar the real power.

Nathaniel Philip Rothschild (Nat), Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie (ARB).

Pada September 2012 Hashim kali pertama bertemu dengan Mr Nat di Restaurant Belvedere yang berada di Holland Park, London. Pertemuan keduanya ‘dicomblangi’ oleh teman Hashim yaitu Robert Friedland seorang konglomerat tambang AS dan pemegang saham terbesar di beberapa lembaga keuangan di Eropa dan Amerika.

Setelah itu Hashim bergabung dengan Mr Nat. Penyebabnya karena Mr Nat bertikai dengan sohibnya ARB di Bumi Resource PLC yang listed di Bursa London. Mr Nat menguasai saham Bumi Resource PLC melalui anak perusahaannya bernama Vallar. Awalnya ARB dimanfaatkan oleh Nat untuk menguasai tambang batu bara di Indonesia dan karenanya Nat mendukung SBY sebagai Capres tahun 2004, dimana ARB di belakang SBY.

Kelihatannya awal pertikaian antara ARB dan Mr Nat terjadi ketika ARB telah menjadi Ketua Umum Golkar dan bermitra dengan China Investment Corporation (CIC). ARB tidak lagi sebagai loyalis Mr Nat karena sudah di back up oleh CIC. Dia ingin bersama CIC menguasai tambang batu bara di Indonesia dan mendepak Mr Nat di Bumi Resource PLC, dan tentu ingin menguasai Freeport karena PT Bumi Resource juga adalah pemegang saham Freeport. Itu sebabnya ARB menggunakan Golkar sebagai kendaraan untuk menjadi Presiden RI.

Nat tidak bisa menerima sikap ARB tersebut. Maka perang tidak bisa dielakkan. Awalnya ARB tersingkir dari Bumi Resource PLC namun ARB melawan. Setelah 13 bulan peperangan berlangsung, berakhir dengan ARB berhak menguasai kembali PT Bumi Resource namun harus membayar sebesar U$ 501 juta. Karena inilah ARB harus rela mendukung Prabowo sebagai Capres sebagai syarat penundaan pembayaran.

The Actual Winner is Rothschild Family. Ya bagi ARB dan Hashim, kekuasaan formal tidaklah penting, yang penting adalah UANG. Dengan uang maka kekuasaan bisa diperalat. Ingat apa kata Mayer Amschel Bauer Rothschild “Give me control of a nation’s money and I care not who makes it’s laws”.

Jelas sekali ambisi Hashim Djojohadikusumo: "Saya ingin kaya dan menjadi Penguasa."

Kini Hashim menjadi settler dari Rothschild untuk mendukung Prabowo jadi RI-1. Bersamanya juga ada barisan Partai berbendera Islam yang ikut bergabung untuk menjadi icon melawan kekuatan ideologi kaum Marhaen (sosialis nasionalis) yang ada di gerbong Nasionalis.

PDIP dengan kekuatan akar rumput selama 1 dasawarsa sedang berhadapan dengan raksasa elite global yang berada di belakang capres pesaing dari PDIP.

Dari referensi di atas menjadi awal menguak puzle-puzle berikutnya. Kelompok Rothschild dengan proxy-nya yang berada di Indonesia membeli jiwa mereka semua dengan uang dan mereka loyal karena itu. Tentu untuk kepentingan Rothschild, bukan kepentingan nasional apalagi kepentingan agama.

Rothschild Family.

Kita tidak pernah tahu Rothschild itu berbentuk seperti apa. Dimana markasnya dan bagaimana mereka bergerak. Mereka antara ada dan tiada, itulah strategi mereka yang kontroversi. Menjadi invisible power yang tak teridentifikasi.

“You don’t think that having control of the money is more power than making laws? If you control all the money do you not have the maker of laws at your disposal? The only thing you would fear is a socialist in power”.

Makanya PDIP sebagai penjaga Nasionalis bersama ideologi Marhaenisme yang dicetuskan Bung Karno, bagi mereka tidak boleh berkuasa. Kemenangan Jokowi adalah nightmare bagi capitalism. 2 periode mereka "kecolongan" secara dramatis.

Mari kita analisa lagi lebih jauh terkait substansi dari rekam jejak tiap kasusnya: Semua analisis terkait aksi 411, 212 dan Pilkada DKI hanya menekankan soal revitalis gerakan Islam radikal.

Sangat sedikit analisis yang mengarah pada penjelasan modus ekonomi politik dibalik berbagai aksi yang menyerang legitimasi Jokowi. Semuanya dimulai dari keseimbangan baru dari kemenangan Jokowi dalam pilpres 2014 lalu.

Siapapun tak menyangka Jokowi akan sanggup menandingi Prabowo yang didukung kekuatan oligarki bisnis besar di Indonesia plus kapitalis Amerika. Dukungan oligarki bisnis ke Prabowo tidak bisa terlepas dari patron-patron politik mereka yang merapat ke kubu Prabowo.

Ini sinyal bahwa oligarki bisnis yang berpatron 10 tahun masa SBY akan berada di kubu Prabowo. Selain itu ada ARB, ada Hashim Djojohadikusumo, Harry Tanoe, dan dinasti Cendana. Jaringan bisnis yang berpatron pada para Jenderal juga banyak berada di kubu Prabowo. Cek nama-nama Jenderal purnawirawan TNI dan Polri yang masuk di TKN (Tim Kampanye Nasional).

Praktis, sebagian besar konglomerat kelas kakap merapat ke Prabowo. Prabowo jadi jagoan oligarki bisnis besar. Dengan kekuatan modal besar, Prabowo yang disokong oleh sebagian besar konglomerat kelas kakap berada di atas angin.

Dana kampanye Prabowo tiap ikut Pilpres tidak terbatas. Ditambah dengan sokongan diam-diam dari Cikeas. Kekalahan Prabowo dalam 2 Pilpres membuyarkan harapan mereka.

Ganjar, Prabowo dan Jokowi.

Kini untuk ketiga kalinya mereka reuni. Mereka mulai bermanuver. Segala cara dilakukan untuk merapat ke Jokowi. Pintu untuk masuk dicari, tapi Jokowi tetap lempeng.

Kepentingan kroni-kroni lama dibabat habis oleh Jokowi, mulai dari Mafia Migas sampai Mafia impor. Dari Freeport, batubara, CPO, Nikel hingga yang terakhir hilirisasi membuat negara Eropa Amerika merasa "dikerjain" oleh seorang Jokowi. Selain itu kaki-kaki para patron juga dipotong, sehingga patron politik juga kelimpungan.

Bakrie kelimpungan dengan bisnisnya Lapindo-Brantas harus bayar dana talangan. TV One jadi lebih banyak siaran sinetron. Pasang surut kuasa politik dan Bisnis Bakrie dengan Golkar mengalami masa paling buruk. Partai sebesar Golkar pernah pecah 2 kubu, bentrok antar elite terjadi karena berebut ceruk bisnis di era Jokowi yang semakin dibatasi.

Ingat kasus "papa minta saham" dan E-KTP yang semua dilakukan oleh jaringan Partai Golkar.

Jokowi diantara Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Jusuf Kalla (JK).

Gerindra dan Hasyim ikut terkena imbasnya, sehingga jaringan kroni Prabowo juga berupaya mengais dari jatah impor daging dan gula. Artinya aktivitas bisnis kroni sangat tergantung pada patron politiknya. Ketika patron tersungkur, bisnispun ikut tersungkur.

Dalam kondisi seperti itu, strategi yang digunakan adalah mundur selangkah untuk terus mencari cara menurunkan Jokowi. PDIP sepanjang 2 periode Jokowi masih kompak "melindungi" Jokowi dari upaya pemakzulan. ARB cs akhirnya nyerah sebagai veto player di Golkar.

Konstelasi di Golkar akhirnya diserahkan ke elite Golkar di rezim Jokowi: JK dan LBP. Prabowo pun kemudian otomatis lebih dekat dengan LBP. Sehingga beberapa kepentingan Prabowo bisa tetap diakomodasi. Dengan cara merapat ke pilar-pilar kekuasaan, mereka berharap tetap mendapatkan sumber ekonomi untuk biayai aktivitas politik selanjutnya.

Menjadi Menteri Pertahanan adalah bargaining politiknya dengan pihak pemenang Pilpres. Pemerintahan Jokowi dijamin Prabowo tidak "diganggu" stabilitas politiknya. Sebaliknya Pemerintah juga tidak "mengganggu" kerja Kemenhan dengan segala manuver anggarannya.

Belanja Alutsista, Food estate hingga kapal patroli mangkrak nyaris tak satupun aparat penegak hukum yang berani menyentuhnya. Kemenhan seakan menjadi negara dalam negara.

Apa yang terjadi di 2023 ini menjadi upaya last time menggoyang Jokowi meski tidak lagi ikut Pilpres. Namun uniknya mereka justru semakin fokus ke Jokowi dan keluarganya. Upaya adu domba antara keluarga Jokowi dengan PDIP menjadi perang terbuka yang melibatkan para elitenya.

Konglomerat hitam dan oligarki bisnis itu masih tetap ingin berkuasa dengan memanfaatkan patron-patron politik dengan berburu rente.

Hati-hati dibalik serigala berjenggot ada kekuatan hitam yang tetap ingin berkuasa. Mereka tidak peduli dengan jualan NKRI ber-syariah atau apalah itu, karena yang penting bagi mereka pundi-pundi uang mereka tetap terisi.

Ada 9 Naga, membayar 9 Unta untuk membodohi 9 juta Keledai. Jika kita diam, Indonesia habis !!!

Saat Jenderal Wiranto mencopot pangkat Prabowo Subianto.

Perjalanan politik Prabowo diawali dengan kabar dirinya terlantar di Swiss. Saat itu Prabowo dalam rangka mengasingkan dirinya ke Yordania usai dipecat dari militer atas vonis pelanggaran HAM berat di era reformasi 98.

Mantan Danjen Kopassus itu sedang mengurus bisnis dan uangnya di negara bebas pajak, Swiss. Di negara itulah Prabowo dianggap berstatus tanpa kewarganegaraan alias stateless. Warga negara Yordania bukan, Indonesia juga tidak diakui.

Kabar Prabowo stateless sampai ke tanah air. Suami Megawati, Taufik Kiemas-lah yang berinisiatif menyelamatkan Prabowo dari Swiss dengan mengirim private jet. Prabowo dibuatkan paspor di Singapore yang saat itu Dubesnya Luhut Binsar Panjaitan.

Setiba di Indonesia pada bulan Januari 2000, Prabowo dirangkul oleh Partai Golkar yang saat itu Akbar Tanjung masih menjadi sosok yang disegani di partai yang identik dengan Soeharto dan Orba. Menjadi ketua HKTI sekaligus sebagai anggota dewan penasihat partai Golkar hingga tahun 2008.

Hanura, Gerindra, Golkar, dan Nasdem, berasal dari akar yang sama.

Jadi rumor Prabowo melarikan diri ke Yordania sebenarnya kurang tepat. Dari tahun 1998 hingga 2000 tidak sampai 2 tahun, lebih tepatnya disebut plesiran longstay.

Panglima TNI Wiranto yang memecat Prabowo berkumpul juga di satu kubangan partai Golkar. Cek faktanya, di tahun 2004 Golkar menyelenggarakan konvensi untuk memilih calon presiden yang akan diusung. Ada nama Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Prabowo Subianto, dan Wiranto.

Usai konvensi partai yang dimenangkan Wiranto namun gagal dalam Pilpres 2004 yang direbut “the rising stars” SBY sebagai Presiden ke 6. Kemudian 3 nama terakhir membelah diri dari partai Golkar dengan mendirikan partai baru. Surya Paloh dengan Nasdem, Prabowo mendirikan Gerindra dan Wiranto di Hanura.

Sebagai partai baru, Prabowo dan Gerindra memilih berkoalisi dengan PDIP yang notabene ada Taufik Kiemas sang penyelamat plesiran hingga stateless Prabowo. Pasangan Mega-Prabowo terbentuk di 2009 setelah sebelumnya menandatangani perjanjian politik yang dikenal dengan nama Perjanjian Batu Tulis.

Dalam perjanjian tersebut Prabowo mendukung Megawati sebagai capres dan dia sebagai wakilnya. Konsekwensinya pada Pilpres berikutnya, Megawati akan mendukung Prabowo sebagai Capres. Semacam giliran jaga istana negara tiap 5 tahun sekali.

Paslon Mega-Prabowo kalah dalam Pilpres 2009, SBY berkuasa 2 periode. Megawati dan PDIP memilih menjadi oposisi dan Prabowo bersama Gerindra mendukung pemerintahan SBY hingga 2014.

Pertanyaan mengapa Prabowo ingin menjadi Presiden mulai diwujudkan di tahun 2014. Kalah dalam audisi (konvensi) Capres Partai Golar berlanjut kalah berpasangan dengan Megawati membuat Prabowo memutuskan maju sendiri sebagai capres dengan Gerindra di tahun 2014.

Antara Ketua Partai (Gerindra) dan Petugas Partai (PDI-P).

Ternyata situasi berubah, Megawati tidak maju lagi dalam Pilpres 2014, tetapi menugaskan Jokowi melawan seorang Prabowo. Segala kalkulasi politik, logistik hingga analisa para pakar mengarah Prabowo akan menang mudah melawan Jokowi si tukang kayu dari Solo. Ketua Partai bukan hanya sekelas Petugas Partai.

Prabowo yang didukung koalisi gemuk partai pendukung ternyata harus kalah dramatis dari Jokowi. Kesalahan fatal Prabowo saat melawan Jokowi adalah meneruskan persekutuan pemerintah SBY dengan Amerika. Rakyat sudah paham 10 tahun periode SBY yang memanja rakyat dengan subsidi hasil hutang ke IMF.

Bukan hanya melanjutkan program memanjakan rakyat, Prabowo dalam pandangan jurnalis Amerika menjadi anak kesayangan Amerika. Jalur kedekatan militer Amerika dengan Prabowo tertuang dalam dokumen Pentagon.

Berawal dari Joined Combined Exchange Training (JCET) antara pasukan khusus AS dengan pasukan khusus Indonesia. JCET adalah sebuah program latihan gabungan tentara Amerika Serikat di sebuah negara dengan tentara negara setempat saat Prabowo menjadi Danjen Kopassus.

Bertemu dan berpisah karena kepentingan. Itulah politik.

Program ini sempat menimbulkan kontroversi karena justru dianggap menghasilkan tentara yang terlibat kasus pelanggaran HAM. Prabowo berhubungan dengan Defense Intelligence Agency (DIA) milik Amerika Serikat. Dialah sosok kunci utama masuk special forces AS di Indonesia sejak tahun 2000. Sementara sang Adik, Hashim Djoyohadikusumo dalam sebuah acara diskusi berpidato di Washington DC, di depan US-Indo, sebuah kelompok yang ada anggota dari usaha-usaha terbesar di Amerika. Dalam pidato tahun 2013 itu, Hashim berkata bahwa kalau Prabowo naik sebagai Presiden Indonesia, AS akan terima posisi spesial, privilege dari pemerintah Prabowo.

Hegemoni Amerika di era SBY akan diteruskan Prabowo jika dia menjadi Presiden 2014. Namun masyarakat sudah terlanjur kecewa dengan banjir kasus korupsi di era SBY yang menjerat puluhan tokoh Partai Demokrat berikut jaringan oligarkinya. Suara Partai Demokrat terjun bebas di 2014, namun lebih tepatnya beralih ke Gerindra yang bersepakat meneruskan program 10 tahun SBY.

Keinginan Prabowo menjadi Presiden pada 2014 pupus saat menghadapi perlawanan rakyat pada sistem korup melalui sosok Jokowi. Gagal dalam Pilpres 2014 dengan skema pro Amerika membuat Prabowo memutar haluan. Merangkul kelompok Islam militan menjadi strategi Prabowo menggoyang pemerintah Jokowi.

Pasang surut Jokowi - JK.

Inilah yang menghidupkan mereka untuk selanjutnya mulai bermanuver untuk goyang-goyang rezim Jokowi. Banyak orang SBY dan Prabowo diantaranya masih bersembunyi jadi komisaris-komisaris di BUMN. Dan dengan tantiem (pembagian bonus ke manajemen) komisaris-komisaris itu digunakan untuk membiayai aksi-aksi oposisi.

Artinya berbagai aksi itu dibiayai dengan rente ekonomi dari para elite. Dan mereka menunggu durian runtuh apabila aksi mereka itu berhasil. Jadi aksi-aksi itu punya basis material di elite yang tidak puas pada kepemimpinan Jokowi. Elite politik yang tidak puas pada kepemimpinan Jokowi menggalang pengusaha kroni mereka untuk biayai aktivitas politiknya.

Mereka merancang rapat di atas sebuah kapal pesiar, merancang turunnya Jokowi paling lambat 2 tahun setelah dilantik sebagai Presiden 2014. Transisi kekuasaan diatur, Jokowi akan dilengserkan diganti dengan JK. Rancangan awalnya melalui jalur konstitusional lewat Parlemen (DPR). Setelah 2 tahun, Jokowi tidak jatuh juga. Dicari cara baru untuk jatuhkan Jokowi.

Timbul tenggelam Prabowo - JK.

Momentumnya tersedia menjelang pilkada DKI. Politisasi agama dilakukan secara masif. Aksi massa digerakkan untuk menekan Jokowi. Pada saat yang bersamaan tentara didorong-dorong mengambil alih kekuasaan. Jokowi bergerak cepat, garis batas ditarik dengan tegas sehingga momentum pengambilalihan kekuasaan bisa menyurut. Ahok menjadi tumbal.

Gagal dengan skenario pengambil-alihan kekuasaan dengan menggunakan massa disokong tentara gagal, skenario bergeser lagi. Jokowi praktis punya waktu 1,5 tahun sebelum proses pemilu 2019 mulai digelar.

Mereka mulai merancang skenario baru untuk mengalahkan Jokowi, mengulang skenario mengalahkan Ahok. Dalam hal prestasi Ahok sangat populer dan disukai. Sebagian besar warga puas dengan kinerja Ahok. Walaupun tingkat kepuasannya tinggi tapi Ahok bisa ditumbangkan dengan gunakan politisasi agama. Skenario Jakarta inilah yang digunakan untuk melawan Jokowi mulai saat itu.

Politisasi agama mulai digulirkan di masjid-masjid untuk menyerang Jokowi. Disebut sebagai antek China dan keturunan PKI, ini akan gencar dilakukan sampai 2024.

Pilpres 2019 yang berdarah-darah ....

Prabowo yang pada Pilpres 2019 menggandeng Sandiaga Uno kembali gagal mengalahkan dominasi kekuatan akar rumput Jokowi. Kesalahan terbesar Prabowo adalah merangkul kelompok garis keras, namun gagal mengendalikannya. Mereka yang terprovokasi membenci Jokowi ternyata tidak serta merta mengidolakan Prabowo yang jauh dari religius dalam ukuran mereka.

Pilpres 2019 usai dan menyisakan residu politik terkait mayoritas dan minoritas. Polarisasi terjadi sebagai “kecelakaan politik” hingga hari ini. Apakah kemudian Prabowo akan memanfaatkan situasi tersebut untuk kembali bertarung dalam pilpres 2024?

Situasi telah berubah konstelasinya. Sosok Anies Baswedan lebih dipercaya mewakili kelompok perubahan Indonesia dibanding Prabowo. Anies yang super PD dengan situasi tersebut memilih pisah dengan Prabowo yang sebelumnya santer beredar akan disandingkan bersama Ganjar oleh Jokowi.

Di sudut lain Golkar ingin mengambil peran strategis pada Pilpres 2024. Partai yang selama ini mencari aman berdiri di posisi siapapun yang berkuasa sudah saatnya kembali memegang kuasa. Pengalaman 10 tahun Prabowo gagal menjatuhkan Jokowi secata konstitusional menjadi pelajaran berharga.

Jokowi harus dijauhkan dari rakyat dan partainya.

Nama kader Golkar Bahlil Lahadalia muncul sebagai inisiator jabatan Presiden 3 periode. Sosok yang dikabarkan merupakan anak emas Luhut Binsar Panjaitan tersebut sedikit banyak mengabarkan sinyal Jokowi sedang haus kekuasaan di masyarakat. PDIP menolak dengan alasan hal tersebut inkonstitusional. Penolakan PDIP kemudian dihembuskan kabar bahwa Jokowi kecewa dengan keinginannya tidak dituruti. Retak halus Jokowi dan Megawati setiap hari dipupuk.

Di sisi lain Prabowo melihat ada peluang memenangkan Pilpres 2024 dengan memanfaatkan keretakan hubungan Jokowi dengan PDIP. Prabowo merangsak ke ketiak Jokowi berikut anak dan menantunya.

Ingat, Jokowi bukan murni kader PDIP. Tahun 2004 Jokowi masih jadi pengusaha mebel sukses di Solo. Keinginannya menjadi walikota mengharuskannya keliling dari satu partai ke partai yang lain untuk mendapatkan kendaraan politik. Semua partai menutup pintu karena menganggap Jokowi bukan siapa-siapa. Hingga akhirnya FX Rudyatmo ketua DPC PDIP Solo yang berjasa membawanya masuk mempertemukan dengan Megawati dan mendapatkan restu menggunakan PDIP maju sebagai walikota Solo.

Begitu pula dengan Gibran yang masuk PDIP saat akan maju sebagai Walikota Solo. Gibran sebelumnya berada dalam circle pengusaha muda bersama anak-anak petinggi partai Golkar dalam organisasi HIPMI. Gibran sudah “berdarah” Golkar sebelum masuk ke PDIP.

Perseteruan PDIP dengan keluarga Jokowi memuncak pada kasus putusan MK. Karpet merah Gibran lolos persyaratan usia capres dan cawapres dikonotasikan sebagai ulah Jokowi. Namun hingga saat ini belum ada bukti bahwa Jokowi lah yang merancang skenario di MK, kecuali rumor politik Anwar Usman sang adik ipar yang berjibaku mempertaruhkan jabatan untuk sang keponakan.

Hujatan publik sebagai perusak konstitusi tertuju pada 3 orang: Jokowi, Anwar Usman dan Gibran. Prabowo mendapat durian runtuh bernama Gibran, Golkar menyalip di tikungan dengan lebih dulu mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres Prabowo.

Strategi Prabowo bersama Golkar adalah dengan menarik paksa Jokowi dan keluarga untuk Pilpres 2024 bersama Prabowo. Suara loyalis Jokower dan PDIP pecah atas indikasi Jokowi dukung Prabowo yang dititipi Gibran.

Yang warnanya kuning belum tentu emas. Di jalan raya warna kuning adalah tanda "Hati-hati!" dan "Waspada!"

Pertanyaan berikutnya untuk Prabowo. Sukseskah strategi unik kali ini untuk menjadikannya sebagai Presiden? Masyarakat pemilih kali ini lebih cerdas melihat rekam jejak sekaligus rekam medis Prabowo.

Ingat, Prabowo sendiri pernah mengatakan bahwa assetnya selama ini macet karena dia gagal berkuasa. Jadi mengapa Prabowo ingin jadi Presiden? Bukan untuk jadi pemimpin tapi agar dia menjadi penguasa. Dendam menjadi penguasa selama puluhan tahun, ketika jebol di 2024 maka kemungkinan apa yang akan terjadi?

Hutang investasi politik puluhan tahun harus dibayar lunas, gerbong kapitalis di belakangnya akan berhamburan berpesta, buka puasa puluhan tahun para neo orba berkumpul dalam satu meja makan. Kita cukup jadi penonton yang terperdaya, kaum marhaen kalah lagi dengan kaum kapitalis.

Demos (rakyat) kratos (kekuasaan) benar-benar nyata berubah menjadi Demon (setan) kratos (kekuasaan). Pilihannya hanya satu: lawan dan menang !!!

Salam NKRI Tanpa Koma !!!

Ki Panji Nuswantoro
https://suluhnusantaranews.id/2023/11/07/mengapa-prabowo-ingin-jadi-presiden-bagian-1/#
https://suluhnusantaranews.id/2023/11/08/mengapa-prabowo-ingin-jadi-presiden-bagian-2/
https://suluhnusantaranews.id/2023/11/10/mengapa-prabowo-ingin-jadi-presiden-bagian-3/