Gibran dan Politik Cari Untung

Pemerintahan Prabowo sedang dilanda banyak persoalan, tapi wapresnya justru asyik masyuk sendirian mencuri perhatian. Cari untung dalam kesempitan, mengail di air keruh. Cercaan pada Program MBG, KDMP, nilai rupiah anjlok, Indeks saham jeblok, plus mahasiswa kembali turun ke jalan menyuarakan perlunya “Reformasi Jilid II”.

Di tengah terpaan badai politik dan kecaman pada presiden, Wapres Gibran melenggang dengan agenda politik pencitraannya. Ketika Presiden menjadi sasaran kritik publik, ia tampil seolah berada di luar lingkaran persoalan. Ia membangun kesan sebagai sosok yang mau mendengar, berdialog, dan merangkul.

Saat Prabowo teriak aksi-aksi mahasiswa ditunggangi antek-antek asing, Gibran membuat aksi pertunjukan menerima delegasi mahasiswa di Istananya. Ia sewa mereka untuk seolah-olah berdialog, mendengarkan wejangan, kemudian foto bersama. Gibran memamerkan gestur politik “ramah” pada mahasewa. Beda dengan Prabowo yang memiliki kesumat dengan aksi mahasiswa.

Lalu membuat momen Papua, kunjungan kerja ke kawasan Timur Indonesia. Gibran mengajak mahasewa ikut serta. Semiotika kekuasaan yang sedang ia ingin sampaikan adalah: “Saya beda dengan Prabowo. Saya generasi muda yang mau mendengar.” Papua bukan sekadar lokasi kunjungan; tetapi panggung yang sengaja dipilih, pasca kontroversi film “Pesta Babi”. Yang mengisahkan ketamakan kuasa oligarki berkongsi dengan pemerintahan yang sentralistik-militeristik.

Kemudian, adegan paling sinematik, mengingatkan film The Godfather versi bocil. Gibran duduk mengelus kucing sambil berkomentar tentang generasi muda di era AI. Bagi yang mengikuti drama akun Fufufafa, pasti paham, Gibran mewarisi insting serangan politik gaya sindiran ala bapaknya, Jokowi. Mengelus-elus kucing adalah simbolik. Publik tahu, elusan itu ditujukan kepada Prabowo yang memang penyayang kucing.

Permainan politik Gibran adalah manuver klasik seni politik surviving, cari selamat. Menggaet keuntungan politik dengan membangun identitas yang berbeda dari presiden yang sedang mengalami krisis legitimasi. Tanpa secara eksplisit membelot, apalagi melawan. Ia bukan memerankan oposisi, tapi aksi jaga jarak (soft distancing). Menggelembungkan citra diri sekaligus menghisap energi partner politik.

Gibran melakukan dengan senyumannya yang aneh, turunan dari cengengesan bapaknya. Ia tidak mengritik pelaksanaan MBG, KDMP, Sekolah Rakyat, juga tidak mengomentari anjloknya nilai rupiah atau IHSG. Ia tidak turun gelanggang untuk mengkonfrontasi. Justru sebaliknya, ia muncul di ruang-ruang yang ditinggalkan Prabowo. Mengisi kekosongan celah aspirasi-afeksi publik yang semakin menganga. Menghirup udara ruang vakum simpati yang dihembuskan Prabowo.

Kontras dengan Prabowo yang berisik, over-talking, dengan pidato omon-omonnya. Gibran berpretensi hadir sebagai “alternatif negara” – tanpa banyak bicara. Ia jarang berbicara bukan karena strategi politik Zen-Buddhism. Tapi memang tak bisa bicara akibat cacat bawaan lahir (congenital defect) turunan dari bapaknya. Tapi cacat ini kini menjadi kekuatannya, di saat publik letih dengan politik berisik Prabowo yang talkative.

Pasangan Prabowo dan Gibran adalah produk, end-result, dari proyek eksperimentasi politik Jokowi. Hari-hari ini pasangan ini semakin terlihat aneh, odd-couple, sebagai presiden dan wapres. Jika pemerintahan adalah keluarga, maka semakin jelas potret dysfunctional family.

Sang Putra Mahkota sudah siap-siap merajai. Apakah Anda dan kita semua sudah siap apabila saatnya tiba? Jangan-jangan ketika tiba-tiba Si Fufufafa atau Mas Samsul muncul kita semua kaget, terperanjat.

Gibran naik ke kursi Wapres tanpa rekam jejak politik dan intelek yang memadai. Dia lahir dari hasil politik utak-atik keputusan Mahkamah Konstitusi yang dibidani pamannya. Legitimasi yang cacat itu melengkapi cacat-cacat lainnya, dari cacat rekam jejak pendidikan, cacat nepo-baby, cacat politik sprindik, hingga cacat kompetensi.

Indonesia terasa aneh dibawah pemerintahan pasangan Pra-Gib satu setengah tahun terakhir ini. Tapi membayangkan bahwa Gibran berpotensi menggantikan Prabowo, menjadi orang nomor satu, lebih luar biasa aneh. Dan kemungkinan ini bukan mustahil terjadi, jika Prabowo mangkat, undur diri karena kesehatan, atau terguling.

Dan urusan guling-mengguling kekuasaan ini adalah keniscayaan ketika situasi politik dan ekonomi memburuk. Setiap Wapres, Panglima TNI, Kapolri, ketua parpol besar, atau politikus ambisius, pasti bersiap diri, mematut diri, untuk menggantikan sebagai penguasa jika terjadi perubahan. Yang membedakan adalah ada yang diam, menunggu peluang, atau pro-aktif memicu dan bahkan mendorong perubahan.

Mas Wapres diam-diam tidak tinggal diam. Tidak mager.

Dibalik kependiamannya, Gibran tak tinggal diam. Dibawah bimbingan mentor yang “sukses” berkuasa 10 tahun, dia bermanuver. Menata kekuatan, membangun fondasi persepsi, siap menggantikan Prabowo, baik melalui proses normal maupun abnormal. Mengambil untung dari situasi kalut yang sedang dihadapi presiden. Membiarkan Prabowo ber-nyenye-nyenye sendirian.

Posisi wapres sering dianggap sebagai “ban serep” yang pasif. Namun, Gibran tidak mengikuti pakem itu. Ia membangun nexus, koneksi dan jaringan basis politiknya. Mempersiapkan jangkar komunikasi langsung sebagai investasi politik. Ia akan melanjutkan peran pialang politik tanpa etika yang dipraktekkan bapaknya. Begitulah sekolah politik lancung, selalu cari untung, ajaran bapaknya. Politik yang tidak mengenal loyalitas, ideologi atau kesetiakawanan, kecuali berdasarkan uang dan materi (sembako) belaka.

Lukas Luwarso
• Jurnalis senior dan kolumnis
• Alumnus pendidikan diploma Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) tahun 1994
• Sejak tahun 2025, ia dipercaya sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Multimedia Adinegoro yang menaungi LPDS.
• Satu tahun setelah lulus dari jurusan Sastra Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, (1993), Lukas mulai bekerja sebagai wartawan di harian Bisnis Indonesia (1994-1995).
• Kemudian pindah ke majalah Forum Keadilan (1995-1999).
• Saat Orde Baru bubar, Lukas menjabat Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) periode 1997-1999.
Jakartasatu.com, 25 Juni 2026

Pongah Jadi Menko Tiga Kali

Tiga kali jadi Menko! Hebat, katanya. Luhut Binsar Pandjaitan tampak bangga betul dengan rekam jejaknya di kabinet: Menko Polhukam, Menko Marves, dan “Menko Segala Urusan.”

Ia menepuk dada, seolah negeri ini berdiri tegak di atas keringat dan kebijakannya. Padahal, kalau mau jujur sedikit saja, kursi-kursi empuk itu bukan hasil prestasi gemilang, melainkan hasil konspirasi elitis —persekutuan antara kekuasaan dan kekayaan. Sebuah oligarki yang merayakan dirinya sendiri.

Luhut adalah simbol sempurna dari wajah politik Indonesia hari ini: gabungan antara kekuasaan, bisnis, dan kesombongan. Dalam dirinya melebur semua itu. Ia bicara soal nasionalisme, tapi bisnisnya lintas benua. Ia mengaku cinta lingkungan, tapi konsesi tambangnya mengoyak bumi. Ia menggurui rakyat soal moral kerja keras, tapi kekayaannya tumbuh subur di lahan yang dulu hijau.

Katanya, jadi Menko itu pengabdian. Tapi rakyat tahu, pengabdian macam apa yang menghasilkan pulau-pulau nikel yang rusak, sungai-sungai yang mati, dan hutan yang tinggal legenda. Di bawah pengawasan “tangan besi”-nya, ribuan hektar hutan di Papua dan Kalimantan hilang demi sawit dan tambang. Sementara di Jakarta, ia sibuk bicara tentang ekonomi hijau dan investasi bersih. Ironis? Tidak. Itu memang jurus khas pejabat senior negeri ini: bicara etika di podium, berbisnis di belakang layar.

Tiga kali jadi Menko, tapi apa hasilnya? Ekonomi rakyat tetap saja jongkok, pengangguran masih menganga, utang menumpuk, dan kekayaan alam terus dikeruk tanpa malu. Tapi Luhut tetap pongah. Seolah negeri ini tak bisa berjalan tanpa dirinya. Ia bercerita tentang “kepercayaan presiden” seolah itu lisensi untuk kebal kritik, kebal hukum, bahkan kebal logika.

Padahal, kalau tidak karena “restu sang majikan”, mungkinkah ia bisa sekokoh itu di istana? Semua tahu, karier politik Luhut menanjak bukan karena kejeniusan ekonomi, melainkan karena kesetiaan personal —loyalitas yang dibayar dengan kekuasaan. Ia bukan teknokrat yang menumbuhkan ekonomi rakyat, tapi penjaga gerbang istana yang memastikan bisnis keluarga besar tetap aman sentosa.

Di luar sana, rakyat antri minyak goreng, harga beras melambung, listrik naik, air susah. Tapi di ruang rapatnya, angka-angka pertumbuhan ekonomi terlihat manis. Luhut tampil dengan presentasi menawan, bicara “optimisme nasional”, “resiliensi ekonomi”, “transformasi digital.” Kata-kata yang hanya indah di PowerPoint, tapi hampa di dapur rakyat.

Pongahnya luar biasa. Ketika dikritik, ia balas dengan nasihat. Ketika rakyat protes, ia bilang “jangan baper.” Seolah kritik adalah dosa, dan pejabat seperti dirinya adalah nabi yang tak boleh disentuh. Padahal, dari proyek tambang hingga bisnis karbon, semuanya berputar di lingkar yang sama: nama-nama lama, kroni lama, dan kepentingan lama. Semua terhubung rapi dalam jaringan “trust fund” kekuasaan yang tak tersentuh hukum.

Lucunya, ia sering menasihati pejabat muda agar tak serakah. Padahal siapa yang lebih serakah dari pejabat yang sudah sepuh tapi masih ingin mengatur segalanya —dari energi, tambang, pariwisata, hingga politik luar negeri. Semua ingin dikontrol. Semua ingin dipegang. Mungkin di kamusnya, “pengabdian” memang sinonim dari “kekuasaan tak terbatas.”

Kini, saat rakyat menuntut pemerintahan bersih dan transparan, Luhut malah pamer pengaruh. Tiga kali jadi Menko, katanya, itu bukti kepercayaan. Tapi kepercayaan siapa? Rakyat jelas tidak. Investor mungkin iya. Oligarki tentu saja. Ia bangga dipuji presiden, tapi lupa bahwa sejarah tak menulis gelar, melainkan jejak. Dan jejak Luhut, sayangnya, lebih banyak meninggalkan lubang daripada kesejahteraan.

Bayangkan, tiga kali jadi Menko, tapi tak ada tonggak kebijakan monumental yang benar-benar mengubah hidup petani, nelayan, atau buruh. Yang berubah justru peta konsesi tambang dan daftar perusahaan tambang nikel yang makin panjang. Semakin besar tambang, semakin dalam kantong para penguasa. Negeri ini dijual potong demi potong, dengan senyum pejabat yang berkata, “Demi kemajuan bangsa.”

Kalau tiga kali jadi Menko adalah prestasi, maka hutan-hutan yang habis, sungai yang tercemar, dan laut yang berlubang juga pantas disebut karya besar. Mungkin begitulah ukuran kebanggaan zaman ini: makin besar dampak kerusakannya, makin tinggi pangkatnya.

Luhut Binsar Pandjaitan dan menantunya, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang kini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Jadi, wajar kalau rakyat nyinyir. Karena di negeri yang masih banyak anak putus sekolah dan desa tanpa listrik, pejabat tua yang pongah karena jabatan tiga kali itu bukan inspirasi —melainkan ironi.

Bangga jadi Menko tiga kali? Harusnya malu! Karena jabatan tanpa manfaat rakyat, hanya akan tercatat sebagai noda sejarah. Dan Luhut, dengan segala keangkuhannya, sedang menulis bab terakhir dari sebuah era di mana kekuasaan dan keserakahan masih bersatu padu di bawah bendera “pengabdian.”

Dan ketika nanti sejarah menilai, mungkin satu-satunya kalimat yang pantas disematkan adalah ini: ia memang kuat, tapi tak bijak; ia berkuasa lama, tapi tak meninggalkan apa-apa selain kerakusan.

Syaefudin Simon
Kolumnis
https://web.facebook.com/eldin.ibnuathiyyah

Elon Musk Pun Serukan Pemecatan Donald Trump

Aliansi politik kadang lahir dari kepentingan. Tapi lebih sering, ia tumbuh dari mimpi bersama tentang masa depan. Namun, aliansi itu bisa runtuh dalam semalam. Inilah kisah aliansi Donald Trump - Elon Musk yang historik, namun berakhir dalam permusuhan terbuka yang juga historik.

Kisah Donald Trump dan Elon Musk: tragedi atau komedi?

Pada 5 Juni 2025, Elon Musk secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pemakzulan Presiden Donald Trump.

Itu terjadi saat Musk membalas unggahan di platform X (sebelumnya Twitter) dari Ian Miles Cheong, yang menulis:

“Trump should be impeached and JD Vance should replace him.”
(Trump harus dimakzulkan dan Wapres JD Vance menggantikannya).

Musk menjawab hanya satu kata: “Yes.”

Satu kata yang mengguncang. Satu kata yang mengakhiri satu dekade kedekatan dua tokoh besar.

Keesokan harinya, dunia maya menyaksikan gempa susulan yang lebih dahsyat.

Masih di platform X, Elon menulis: “Saatnya menjatuhkan bom besar: @realDonaldTrump tercantum dalam dokumen Epstein. Itulah alasan sebenarnya mengapa dokumen itu belum dipublikasikan. Semoga harimu menyenangkan, DJT!”

Dokumen Epstein merujuk pada arsip investigasi Jeffrey Epstein, finansier yang terlibat dalam skandal perdagangan seks dan pelecehan anak di bawah umur.

Jika tuduhan Musk benar, ini bukan sekadar bom. Ini meteor. Mungkin peluru terakhir dalam drama pemakzulan Donald Trump.

Ya. Elon Musk, sang raja teknologi yang pernah duduk di samping meja Presiden, kini berdiri menentang. Amerika terpana. Dunia tertegun. Aliansi yang dahulu tampak kokoh, hancur hanya oleh satu kata.

Mari kita tarik waktu ke belakang, ke tahun 2016. Trump baru saja menang. Hampir seluruh elite Silicon Valley menutup pintu. Tapi Musk melangkah masuk. Ia bergabung dalam Presidential Advisory Forum —melawan arus.

“Saya lebih baik berada di meja diskusi, mempengaruhi arah kebijakan, daripada berada di luar dan hanya mengeluh,” ujar Musk saat itu.

Tahun-tahun awal tampak hangat. Di balik layar, Musk melobi kebijakan energi hijau, teknologi luar angkasa, dan kontrak pemerintah. SpaceX tumbuh. Tesla meledak. Mereka tak selalu sejalan, tapi saluran komunikasi tetap terbuka.

Hubungan mereka kembali menguat saat Trump memenangkan Pilpres 2024. Musk memuji pendekatan Trump yang “pro-bisnis” dan terbuka terhadap deregulasi. Ia menghadiri pertemuan informal di Mar-a-Lago dan menyebut Trump “pragmatis yang tak bisa ditebak, tapi mengerti pasar.”

Trump membalas pujian itu. Ia menyebut Musk sebagai “jenius paling berguna bagi Amerika.” Ia bahkan menunjuknya sebagai penasihat informal untuk DODGE. Ini Departemen Opportunity, Growth, and Development of the Economy.

Mereka tampil bersama dalam peluncuran proyek broadband pedesaan lewat Starlink. Pada Januari 2025, mereka difoto makan malam bersama para taipan industri. Banyak yang percaya: poros Trump–Musk adalah duet masa depan Amerika. Namun, di balik layar, benih perpecahan mulai tumbuh.

Retaknya aliansi ini bukan hanya soal gagasan. Ini juga benturan kepentingan yang tajam. Trump menyerang subsidi kendaraan listrik —tulang punggung Tesla. Ia menyebut EV (Electric Vehicle) sebagai “produk China yang merusak pekerjaan Amerika.”

Musk terkejut. Ia telah memindahkan pabrik Tesla ke Texas. Menyerap puluhan ribu pekerja lokal. Membangun rantai pasok dalam negeri. Namun Trump tetap mengecam EV sebagai pengkhianatan.

Lebih jauh, Trump menyerang Starlink. Ia menyebutnya “alat globalis” dan mengisyaratkan ancaman penyelidikan kongres. Saham Tesla sempat anjlok 6% dalam dua hari setelah pidato Trump. Musk kehilangan lebih dari 14 miliar USD hanya dalam 48 jam.

Namun, yang paling melukai bukanlah kerugian finansial. Tapi rasa dikhianati. Tidak dihargai. Dalam wawancara dengan CNBC pada 4 Juni 2025, Musk berkata: “Saya memberikan banyak hal kepada negara ini. Teknologi, lapangan kerja, bahkan satelit untuk Ukraina dan negara-negara berkembang. Tapi Trump tak pernah mengucap terima kasih. Yang ia tahu hanya menyerang.”

Sakit itu datang bukan dari musuh. Tapi dari tangan yang dulu bersalaman sebagai sahabat.

Banyak yang tahu bahwa Elon Musk menyumbangkan sekitar $277 juta. Itu setara Rp4,5 triliun, untuk mendukung kemenangan Donald Trump dan Partai Republik dalam Pemilu 2024.

Jumlah ini menjadikannya donor individu terbesar dalam siklus pemilu tersebut. Dananya disalurkan melalui sejumlah Political Action Committees (PAC), termasuk America PAC yang ia dirikan sendiri.

Dukungan itu bukan sekadar finansial. Ia adalah legitimasi. Dan ketika legitimasi sebesar itu berpaling arah, dunia mendengarnya.

Kini, setelah segala bentuk dukungan itu, Musk justru menyerukan: Setuju Trump dimakzulkan. Dipecat dari kursi presiden.

Sebelumnya, dunia menyaksikan bromance paling berpengaruh di planet ini: Elon Musk dan Donald Trump. Dua raksasa ego. Dua pusat gravitasi kekuasaan. Satu di dunia teknologi. Satu di panggung politik.

Hubungan mereka tampak personal. Penuh gestur saling puji, saling dukung, dan saling tampil. Elon Musk bahkan menyebut dirinya sebagai “teman pertama” presiden.

Kini, bromance itu berubah menjadi permusuhan terbuka. Retakan itu bukan hanya soal bisnis atau regulasi. Ini patah hati ideologis. Persahabatan itu runtuh.

Kita memetik tiga pelajaran dari kisah Donald Trump dan Elon Musk.

Pelajaran pertama: politik bisa menghancurkan persahabatan, bahkan yang tampak tak tergoyahkan. Elon dan Trump adalah simbol bahwa loyalitas personal tidak cukup bila bertentangan dengan prinsip.

Seakrab apa pun hubungan, jika arah moral tak lagi sejalan, perpisahan adalah keniscayaan. Bahkan untuk dua orang yang terbiasa berdiri di pusat panggung, kebenaran kadang datang dari bayangan.

Pelajaran kedua: dunia membutuhkan pemimpin yang berani berkata “tidak.” Elon bukan politisi. Ia tak dibatasi oleh kalkulasi elektoral. Maka saat Trump mengajukan “One Big Beautiful Bill” yang menghapus subsidi mobil listrik, mengancam kontrak SpaceX, dan memperbesar defisit, Musk menolak.

Ia menyebut RUU itu sebagai “menjijikkan.” Mungkin dunia butuh lebih banyak Musk: figur yang rela melawan arus ketika prinsip dikorbankan.

Pelajaran ketiga: retaknya dua tokoh ini adalah simbol pertarungan nilai. Trump mewakili nostalgia, populisme, dan retorika masa lalu. Musk mewakili masa depan, teknologi, dan imajinasi melampaui zaman.

Pecahnya mereka adalah simbol zaman yang sedang berbelok —antara mereka yang ingin mengulang masa lalu, dan mereka yang ingin menciptakan masa depan.

Namun agar pelajaran ini adil, kita juga perlu memberi kritik. Trump sering menggunakan emosi publik untuk tujuan politik jangka pendek. Ia memperlakukan loyalitas sebagai absolut, bukan ruang dialog.

Musk, meski jenius, kadang melompat terlalu cepat. Ia percaya teknologi adalah jawaban segalanya, padahal dunia juga butuh hati, bukan hanya algoritma.

Dari retaknya mereka, kita belajar: yang paling setia bukan kawan, uang, atau kekuasaan —melainkan nilai. Dan dalam sejarah manusia, mereka yang mempertahankan nilai, meski kehilangan segalanya, justru menciptakan warisan yang abadi.

Senator Barry Goldwater dan Presiden AS, Richard Nixon.

Kita pernah melihat kisah serupa dalam sejarah: persahabatan Senator Barry Goldwater dan Richard Nixon.

Goldwater, awalnya pendukung fanatik Nixon, akhirnya memimpin Partai Republik untuk meminta Nixon mundur dalam skandal Watergate. Katanya: “The party is bigger than one man.”

Kini sejarah berulang —dengan wajah dan teknologi berbeda. Dalam dunia yang terus berubah, aliansi bisa pecah. Namun nilai seperti rasa hormat, etika, dan visi jangka panjang harus tetap hidup.

Elon Musk, dengan segala kontradiksinya, menunjukkan: Bahkan raksasa pun punya batas kesabaran. Kadang, suara paling jernih datang bukan dari gedung politik, tapi dari mereka yang membangun dunia dengan mimpi dan logika.

Namun, skeptisisme patut diajukan: apakah seruan pemakzulan Trump benar-benar lahir dari integritas? Ataukah ini bentuk balas dendam penuh kalkulasi dari Musk?

Sebagai pemilik platform X, ia menyadari kekuatan narasi publik. Dengan mengalihkan sorotan ke skandal Epstein, Musk tak hanya membalas dendam atas kebijakan Trump yang merugikan bisnisnya. Ia juga mengukuhkan citranya sebagai whistleblower yang berani melawan kekuasaan korup.

Di dunia di mana reputasi adalah mata uang baru, langkah ini bisa jadi kalkulasi genius: mengubah kerugian finansial menjadi keuntungan simbolis. Di zaman yang menghitung reputasi seperti saham, Musk tak meratap saat nilainya jatuh. Ia menciptakan pasar baru: pasar moralitas yang disiarkan langsung dari layar handphone kita.

Jakarta, 7 Juni 2025

Ditulis Oleh: Denny JA
www.facebook.com/DennyJAWorld

Referensi:
• OpenSecrets.org. “Top Individual Contributors: 2024 Cycle.” Center for Responsive Politics. https://www.opensecrets.org
• X.com / @elonmusk tweet, June 5–6, 2025.

Demokrasi di Persimpangan: Prabowo, Jokowi, dan Masa Depan Politik Indonesia

Peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam dinamika politik Indonesia. Berbagai peristiwa terkini memberikan petunjuk mengenai arah politik yang mungkin ditempuh pemerintahan baru.

Artikel ini menganalisis tiga peristiwa utama: pertemuan antara Prabowo dan Megawati, kunjungan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke rumah Jokowi, dan intimidasi terhadap penulis esai yang mengkritik Prabowo.

Melalui lensa teori politik dan referensi akademik terkini, kita dapat memproyeksikan kemungkinan arah politik Indonesia ke depan.

Politik Simbol dan Gestur Kekuasaan
Peristiwa menarik yang berhasil dipotret dan direkam para jurnalis kita dalam pekan kemarin menjadi data dan informasi yang penting untuk dikaji, bahkan dalam kajian ilmiah akademik.

Tentu saja tujuannya adalah memahami dan memprediksi bagaimana perpolitikan negara ini ke depan. Satu dari tiga sorotan media di pekan lalu adalah pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Pertemuan Prabowo dan Megawati pada 7 April 2025 di kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta, memiliki makna simbolis yang dalam. Dalam teori politik, pertemuan semacam itu dapat dilihat sebagai upaya elite settlement, yaitu kesepakatan antara elite politik, untuk mencapai stabilitas politik (Burton & Higley, 1987).

Pertemuan empat mata selama 1,5 jam tersebut tidak hanya membahas hubungan pribadi, tetapi juga strategi politik ke depan.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, meski berada di luar pemerintahan, PDIP mendukung jalannya pemerintahan Prabowo. Hal itu menunjukkan adanya hubungan kooperatif antara kedua partai besar tersebut.

Sowan Para Menteri: Loyalitas Ganda dan Bayang-Bayang Jokowi
Media kita juga menyoroti fenomena menarik, yaitu beberapa menteri Presiden Prabowo sowan ke kediaman Joko Widodo di Solo, bersamaan dengan kepergian Presiden Prabowo menjalankan tugas negara ke luar negeri.

Artinya, sowan beberapa menteri itu pada saat Prabowo tidak di tanah air. Maka, pasti menjadi menarik untuk dicermati.

Fenomena sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang mengunjungi Jokowi di Solo selama kunjungan kenegaraan Prabowo pada 9 hingga 15 April 2025 menimbulkan pertanyaan mengenai loyalitas politik. Para menteri menyebut Jokowi sebagai “bos” mereka, menunjukkan adanya hubungan yang lebih dari sekadar hubungan kerja.

Dalam konteks teori shadow power, yang mana individu atau kelompok memiliki pengaruh meskipun tidak memegang jabatan resmi, kunjungan itu mencerminkan bahwa Jokowi tetap memiliki pengaruh signifikan dalam politik Indonesia (Higley & Burton, 2006). Hal itu dapat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah dan dinamika koalisi politik.

Intimidasi Terhadap Penulis Esai: Awal Represi atau Anomali?
Sorotan media yang ketiga adalah adanya insiden intimidasi terhadap Hara Nirankara, penulis esai yang mengkritik Prabowo. Itu menimbulkan kekhawatiran mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, represi terhadap kritik dapat menjadi indikator awal menuju otoritarianisme (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Meski identitas pelaku belum terkonfirmasi, tindakan itu menciptakan suasana ketakutan dan dapat menghambat partisipasi publik dalam diskursus politik. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi citra pemerintah di mata masyarakat dan komunitas internasional.

Prediksi Politik Indonesia ke Depan
Berdasar analisis di atas, terdapat beberapa prediksi mengenai arah politik Indonesia. Tentu prediksi ini bisa menjadi bahan diskusi panjang berikutnya, terutama jika kita berada pada posisi yang berbeda. Namun, artikel ini ditulis dalam posisi netral. Hanya, analisis dilakukan secara kritis. Berikut catatan kecilnya.

Pertama, transisi kekuasaan yang tidak sempurna. Loyalitas ganda para menteri dan hubungan kooperatif antara PDIP dan Gerindra menunjukkan bahwa transisi kekuasaan mungkin tidak sepenuhnya mulus. Hal itu dapat menyebabkan ketidakstabilan politik jika tidak ditangani dengan bijaksana.

Kedua, dominasi elite dan potensi populisme. Keterlibatan aktif elite politik seperti Jokowi dalam urusan pemerintahan dapat memperkuat dominasi elite dan membuka peluang bagi munculnya politik populis. Hal itu dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan hubungan dengan masyarakat.

Ketiga, ancaman terhadap kebebasan sipil. Insiden intimidasi terhadap penulis esai kritis menunjukkan bahwa kebebasan sipil mungkin terancam. Jika tidak ada langkah konkret untuk melindungi kebebasan berpendapat, Indonesia berpotensi mengalami kemunduran demokratis.

Penutup: Menjaga Keseimbangan Demokrasi
Perkembangan politik saat ini menuntut kewaspadaan dari semua elemen masyarakat. Penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan kebebasan sipil. Peran aktif masyarakat sipil, media independen, dan akademisi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnya.

Hanya dengan demikian, Indonesia dapat menghindari jebakan otoritarianisme dan memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Ulul Albab
Ketua ICMI Orwil Jawa Timur,
Akademisi Unitomo
Harian Disway, 17 April 2025

Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi

Presiden yang saya hormati,

Surat terbuka ini saya tulis karena cinta saya dari dalam lubuk hati kepada tanah air dan hormat saya kepada Bapak sebagai Kepala Negara.

Bapak bisa membacanya sebagai kritik, tetapi saya tidak ragu karena Bapak pernah bilang langsung kepada saya bahwa Bapak tidak keberatan dikritik karena kritik adalah masukan bagi Bapak.

Saya juga percaya bahwa kritik itu penting. Bahkan kritik dari seorang kawan itu tujuannya agar kawan kita tidak terjerumus. Dengan memuji terus-menerus, maka justru kawan kita akan jatuh terjerembab.

Seperti Bapak tahu, saya pada mulanya adalah pendukung kuat Bapak, bahkan pernah mengedarkan selebaran terkenal yang berjudul “10 Alasan Mengapa Saya Memilih Jokowi” saat periode Pertama.

Begitu pula pada periode kedua saya menjadi pendukung Bapak, meski saya tidak pernah masuk tim resmi kampanye Bapak.

Namun demikian, pada periode dua, saya dapati Presiden saya telah banyak berubah dan banyak membuat kesalahan.

Umpamanya dalam penempatan pembantu-pembantunya, lemah dan tebang pilih dalam penegakan hukum, mengusung kebijakan-kebijakan ekonomi yang menguntungkan kelompok pemodal termasuk modal asing.

Juga menghalangi partisipasi publik dalam proses berbagai UU yang penting. Dan banyak hal lagi yang pernah saya tulis dan tidak akan saya ulangi di sini.

Tapi, yang utama dan terpenting dalam tulisan singkat ini adalah saya merasa, di ujung jabatan Bapak, presiden kita telah mengambil langkah-langkah dan manuver-manuver politik yang membahayakan demokrasi kita.

Demokrasi yang dengan susah payah ditegakkan dan dengan korban jiwa yang telah dikorbankan untuk membangun negeri ini oleh anak-anak muda pada revolusi atau reformasi tahun 1998, sekarang menurut pendapat saya, dalam keadaan bahaya menuju keruntuhan.

Yang saya maksud adalah dalam setahun terakhir ini, Bapak tidak lagi konsentrasi kepada pekerjaan utama yang dimandatkan rakyat, yang harus diakui telah mencapai berbagai kemajuan menggembirakan, tetapi telah bermanuver untuk merusak demokrasi.

Antara lain dengan pembatasan jumlah calon presiden oleh UU dan ada berbagai perilaku aib yang membahayakan demokrasi, baik langsung oleh Bapak sendiri maupun oleh pembantu-pembantu Bapak yang dekat dan bekerja di Istana yang tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan dan restu dari orang paling berkuasa di negeri ini, yaitu Presiden RI.

Seperti kita ketahui, meski UU dibuat di DPR, namun tidak akan menjadi UU tanpa kesepakatan dan persetujuan eksekutif yang ikut bersama menyusunnya.

Saya ingin mengingatkan bahwa korupsi itu bukan sekadar korupsi uang saja, tetapi ada korupsi dalam bentuk lain.

Presiden Jokowi diberi mandat oleh rakyat agar bekerja sepenuh waktu untuk sebesar-besar manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia.

Namun ketika Presiden menggunakan waktunya dan fasilitas serta simbol negara untuk bermanuver politik bagi keuntungan dirinya atau kelompok yang dekat dengannya atau keluarganya, maka sebenarnya beliau telah terperosok ke dalam perbuatan koruptif yang hukumnya haram.

Saya yakin Bapak adalah seorang Muslim yang baik dan religius. Oleh karena itu, saya akan mengingatkan hal ini dari sudut pandang agama Islam juga.

Dalam Islam, istilah husnul khotimah dan su’ul khotimah sangat dikenal. Artinya akhir yang baik dan akhir yang buruk.

Biasanya diartikan bahwa akhir yang baik (husnul khotimah) sebagai mati dalam keadaan beriman dan sebaliknya su’ul khatimah mati dalam kondisi menolak kehadiran Ilahi.

Namun husnul khotimah bisa juga diartikan ketika seseorang konsisten dan banyak melakukan kebaikan sampai akhir hayatnya.

Sedang su’ul khotimah adalah mereka yang mulanya baik, tetapi di penghujung hidupnya terperosok ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak layak, yang tidak diridhoi Allah SWT.

Inilah mereka yang berada dalam kerugian besar yang sangat merugikan dirinya, baik bagi kehidupannya di sini seterusnya maupun kehidupan berikutnya di akhirat nanti.

Seperti kita ketahui, hidup kita di sini hanya sementara, hidup kita yang panjang nanti ada pada tahap berikutnya yaitu, di alam akhirat.

Bahkan kita disarankan untuk tidak memberi nama anak kita yang baru lahir dengan nama orang besar sebelum orang itu wafat.

Sebab tidak sedikit orang hebat yang memulai sesuatu dengan baik menjadi terkenal dan dikagumi, tetapi pada ujung hayatnya sebelum wafat dia telah melakukan perbuatan buruk. Dan itulah yang diingat oleh masyarakat.

Dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden bulan Februari tahun depan, tugas seorang presiden adalah memastikan bahwa pemilu dan pilpres berjalan dengan damai, adil dan jujur, bukan ikut campur di dalam menentukan siapa yang boleh ikut di dalam kontes presiden maupun yang tidak boleh karena pertimbangan-pertimbangan kepentingan kelompok.

Saya tidak tahu apa sebenarnya yang dituju oleh Presiden Jokowi sehingga ada kandidat yang terang terangan dihalangi untuk maju sebagai capres.

Orang bertanya, apakah Pak Jokowi takut bila calon itu menang bisa membongkar rahasia-rahasia yang membahayakan dirinya?

Atau ini hanya sebuah ego bahwa presiden mendatang harus melanjutkan program-program yang ditinggalkan oleh presiden Jokowi seluruhnya, baik program-program itu dinilai tepat maupun dinilai tidak menguntungkan rakyat banyak?

Satu hal lagi sebagai akibat dari campur tangan penguasa tertinggi di Indonesia ini dalam pemilu dan pilpres bisa juga menimbulkan bahaya hilangnya kedamaian di negeri ini, menimbulkan chaos, pemberontakan, dan sebagainya, seperti reformasi tahun 1998 yang mengakibatkan kerusakan, pembakaran, dan hilangnya nyawa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari bencana itu.

Perlu saya ingatkan, meski tidak banyak, tetapi masih ada waktu untuk Bapak berubah dan memperbaiki diri segera, menjadikan Presiden Jokowi sebagai penguasa tertinggi yang menjamin kelancaran perjalanan pemilihan umum dan pilpres mendatang dengan damai, adil, dan jujur.

Menjadi Presiden yang mewariskan legacy yang kosong dari catatan buruk. Melanjutkan pulang ke Solo dengan hidup tentram dan bahagia bersama keluarga tanpa rasa bersalah.

Untuk itu dengan hormat, saya imbau Bapak menghentikan segera manuver-manuver politik Bapak dan pembantu-pembantu Bapak yang secara kasat mata sangat merugikan perjalanan demokrasi di negeri kita.

Apalagi sekarang dengan UU yang ada, rakyat tidak bebas memilih siapa presidennya karena calon-calon presiden itu telah ditentukan oleh UU yang memberi monopoli kepada partai atau gabungan partai yang memiliki jumlah suara minimal 20 persen kursi di DPR.

Mudah-mudahan Allah membantu Bapak untuk sadar diri dan yakin bahwa mandat yang diberikan oleh rakyat kepada diri Bapak adalah mandat untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi apalagi kepentingan kelompok dan konco-konco yang banyak mengambil keuntungan dari perjalanan pemerintahan selama ini.

Mudah-mudahan Allah menyelamatkan bangsa ini dengan menolong penguasa tertinggi di negeri ini agar kembali ke jalan yang lurus, jalan yang diakhiri dengan husnul khotimah, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Jalan yang berakhir dengan baik dan dicatat dalam sejarah manusia maupun dalam catatan Allah sebagai amal yang ganjarannya taman surga (jannah). Aamiin.

Abdillah Toha
Pemerhati politik, sosial, ekonomi, agama,
Penasihat wakil presiden periode 2009-2014,
Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN)
Kompas.com, 30 Mei 2023

Untung Prabowo Tak Jadi Presiden

Negara Serasa Milik Mereka Berdua.

Membaca dan melihat sepak terjang dan gaya politik Prabowo Subianto akhir-akhir ini maka rasanya bersyukur juga bahwa Prabowo pada Pilpres 2019 tidak berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Bukan berarti gembira atas kemenangan Jokowi, akan tetapi sikap anti rakyat Jokowi jauh lebih jelas ketimbang Prabowo. Sedangkan Prabowo abu-abu.

Ketika yang bersangkutan siap menerima jabatan Menteri dan masuk ke dalam Kabinet Jokowi maka goresan buruk karakter Prabowo mulai tercatat. Ia tidak peduli dengan tangisan dan perasaan pendukungnya yang berjuang mati-matian demi Prabowo-Sandi sebagai capres saat itu. Para pendukungnya merasa terkhianati. Karena kecurangan Pilpres diterima oleh Prabowo “hanya” demi status Menteri alias pembantu presiden.

Bahkan kemudian berkali-kali memuji habis-habisan (menjilat habis!) Jokowi mulai dari pekerja keras, selalu memikirkan rakyat hingga memberi predikat sebagai Presiden terbaik. Orang menyebut Prabowo bagai penjilat yang berubah dari macan menjadi meong. Galak dan gebrak mimbar Prabowo dulu hanya tinggal monumen konyol yang menggelikan.

Tidak sedikit pun ada simpati Prabowo pada pendukungnya yang menjadi pesakitan di rezim Jokowi. Tokoh KAMI yang dipenjara (Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, dkk.), lalu derita HRS dan enam laskar yang terbunuh keji telah lewat begitu saja. Belum banyak sekali aktifis di daerah yang "la salam wala kalam". Tak sepatah kata pun terucap simpati apalagi membela. Rakyat melihat orientasinya hanya pada jabatan dan ketakutan. Presiden menjadi impian.

Terakhir ia justru mendekat pada keluarga Jokowi. Gibran, Kaesang dan Bobby ditempel rapat. Langkah mengerikan dari sang jagoan yang mantan Danjen Kopassus. Prabowo dukung Gibran untuk Gubernur Jateng atau DKI, Prabowo mendukung pula Bobby (anak mantu Jokowi) maju Gubernur Sumut. Meski untuk yang ini agak kikuk dengan Edy Rahmayadi Gubernur Sumut Petahana yang adalah kader Gerindra sendiri.

Prabowo senang mendengar Kaesang terjun ke politik dan bahagia jika masuk ke Partai Gerindra. Kaesang yang baru saja menikah ala anak raja-raja Jawa dengan kawalan ratusan personel tentara dan polisi tampaknya akan didorong untuk Walikota Solo menggantikan Gibran. Jika demikian maka jelas sekali bahwa Prabowo adalah pendukung nepotisme.

Sekarang tinggal ditunggu saja Prabowo bersilaturahmi ke adik ipar Jokowi, Anwar Usman yang merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk jaga-jaga jika proses Pilpres kelak masuk ke Mahkamah Konstitusi.

Kesimpulannya, Prabowo memang tidak layak untuk jadi Presiden di negeri demokrasi. Karenanya ada hikmah besar bahwa ia tidak menjadi Presiden pada Pilpres 2019 dan Pilpres sebelumnya (2014).

Prabowo memang tidak lebih bagus dari Jokowi.

Bandung, 30 Januari 2023.

M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan
By FNN, 30 Januari 2023

Apakah Anies Baswedan Akan Seperti Adnan Menderes?

Nama aslinya Ali Adnan Ertekin Menderes. Ia seorang negarawan Turki dan Pemimpin pertama Turki yang dipilih secara demokratis dalam sejarah Turki.

Ia juga seorang kader Mustafa Kemal, tokoh utama yang menghancurkan Khilafah Utsmaniyah. Ia bukan lahir dan besar di kalangan keluarga aktivis Muslim seperti pemimpin besar Islam Turki Necmettin atau Najmuddin Erbakan (rahimahullah) dan Recep Thayib Erdogan, Presiden Turki sekarang.

Kendati demikian, ia seorang Muslim berakal sehat dan memiliki tekad kuat memperbaiki nasib bangsa Turki dan umat Islam yang porak poranda oleh Mustafa Kemal melalui penghancuran Islam politik dengan program sekularisasinya sejak tahun 1924.

Dengan menjatuhkan sistem khilafah dan menggantinya dengan sistem sekularisme ala Eropa, melalui tangan besinya, Mustafa Kemal adalah dalang utama kehancuran bangsa Turki dan dunia Islam lainnya dalam segala lini kehidupan. Akhirnya ia mati dengan kondisi sangat mengenaskan dan menakutkan.

Partai Rakyat Republik yang dalam bahasa Turki disebut Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), adalah sebuah partai politik di Turki yang saat ini menjadi partai Oposisi dan Partai Nomor 2 terbesar menurut hasil pemilu November 2015. Partai Rakyat Republik Turki sering juga disingkat CHP atau PRR dalam Bahasa Indonesia.

Berdasarkan keprihatinan mendalam, Adnan Menderes keluar dari Partai Rakyat Republik yang didirikan Mustafa Kemal lalu mendirikan Partai Demokrat pada tahun 1946.

Pada Pemilu 1950, qadarullah, partai besutan Adnan Menderes itu memenangkan Pemilu sehingga ia menjabat sebagai Perdana Menteri Turki pertama yang terpilih secara demokratis.

Tak ayal lagi, pemerintahan Adnan Menderes hasil Pemilu ini digoyang terus oleh kelompok sekular, baik pun dari kalangan sipil maupun militer.

Sejak Adnan Menderes memegang pucuk pemerintahan Turki pada 29 Mei1950, sampai 27 Mei 1960 tidak kurang telah dilaksanakan empat kali Pemilu. Semuanya dimenangkan Partai Demokrat pimpinan Adnan Menderes.

Adnan Menderes dan Partai Demokrat (Turki).

Akhirnya kaum sekular dari kalangan militer kehilangan akal dan kesabaran lantas memutuskan untuk mengkudeta Adnan Menderes pada tahun 1960. Dan tragisnya mereka lalu menjatuhkan hukuman gantung pada Menderes pada tanggal 17 September 1961.

Alasan kelompok militer sekular yang saat itu masih menganut ideologi sekularisme ala Barat bahwa Adnan Menderes akan mengembalikan bentuk pemerintahan sistem Khilafah yang pernah tegak di atas bumi Turki dan negeri-negeri Islam lainnya lebih dari lima ratus tahun (5 abad).

Pertanyaan Mendasar

Ada pertanyaan mendasar terkait rahasia kemenangan gemilang Adnan Menderes di tengah masyarakat dan pemerintahan sekular Turki yang sudah berjalan sekitar 37 tahun dengan tangan besi itu.

Padahal semua institusi negara dan ormas sudah dikuasai dan berubah menjadi sekular. Bahkan militer telah menjadi backbone sekularisme yang siap menghabisi setiap apapun dan siapapun yang berseberangan dengan pemikiran dan pandangan mereka. Adnan Menderes adalah salah satu bukti korban keganasan kelompok sekular Turki, kendati ia merupakan pemimpin Turki pertama kali yang terpilih secara demokratis melalui mekanisme Pemilu.

Jika dianalisa apa rahasia kemenangan gemilang Adnan Menderes di tengah dominasi kaum sekular baik sipil maupun militer yang bahkan mendapat dukungan hampir tak terbatas dari negara-negara Barat? Sehingga ia dapat memimpin Turki dengan baik dan cukup berhasil selama 10 tahun, mulai tahun 1950 hingga dikudeta tahun 1960 dan dihukum gantung tahun 1961.

Adnan Menderes sedang berpidato di tengah lautan massa.

Di antaranya:
1. Adnan Menderes terkenal cerdas dan menonjol dalam dunia pendidikan serta besar dalam keluarga berpendidikan, sehingga Mustafa Kemal saat bertemu pertama kali sangat tertarik padanya dan merekrutnya menjadi kader petinggi partainya yakni Partai Rakyat Republik.

2. Adnan Menderes sangat berani dan urat saraf takutnya sudah tidak ada. Hal itu disebabkan sangat kuatnya iman beliau kepada Takdir Allah. Ia menyadari betul suatu saat nyawanya akan terancam oleh kaum sekular. Sebab itu saat diputuskan hukuman gantung di pengadilan, ia menjawab dengan gagah perkasa: “Silakan gantung Adnan Menderes, nanti akan Allah lahirkan seribu Adnan Menderes lainnya!” Begitu ujarnya penuh percaya diri dan bahagia.

3. Adnan Menderes memiliki keikhlasan dalam beramal dan berjuang. Amal dan perjuangannya ia tujukan hanya karena Allah dan kebahagiaan akhiratnya semata. Bukan mengharapkan pujian manusia, apalagi karena mencari kekayaan tujuh turunan. Sebab itu, ia bangga dihukum gantung karena alasan yang bukan kesalahannya seperti, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya.

17 November 1961, Ali Adnan Ertekin Menderes, digantung di Pulau Imrali, Laut Marmara, Turki.

4. Adnan Menderes mencintai agama, umat dan negerinya melebihi cinta pada diri, anak, istri dan keluarganya. Saat ada peluang lolos dari tiang gantungan asal mau mengakui kesalahan-kesalahan yang diada-adakan oleh rezim militer saat itu, ia tidak gunakan kesempatan itu. Alasannya jelas, ia ingin buktikan pada agama, umat dan negerinya perihal keberaniannya berkorban. Kendati dengan nyawa sekalipun.

Akhirnya, nama beliau sekarang sangat harum di tengah masyarakat Turki yang paham sejarah. Sehingga nama bandara di kota terbesar ke-3 di Turki, yakni kota Izmir diberi nama dengan Bandara Internasional Adnan Menderes.

5. Program dan janji yang diangkat Adnan Menderes saat kampanye pemilu sangat sederhana, tidak muluk-muluk seperti di negeri kita ini. Program dan janji kampanye ia realisasikan 100%. Ini menunjukkan Adnan Menderes memahami kebutuhan rakyatnya dan amanah dalam memikul tanggungjawab kepemimpinan.

Pada 27 Mei 1960, Ali Adnan Ertekin Menderes dikudeta militer yang dipimpin oleh Cemal Gürsel dengan tuduhan mengubah konstitusi negara.

Di antara program dan janji politik Adnan Menderes saat kampanye pertama kali dalam Pemilu tahun 1950 ialah:

1. Mengembalikan Adzan dengan bahasa Arab. Sebelumnya kumandang Adzan telah diubah Kemal Ataturk menjadi bahasa Turki.

Dituliskan dalam sejarah Turki moderen, saat Adnan Menderes memenuhi janjinya terkait Adzan dikembalikan berbahasa Arab, jutaan masyarakat Turki di seantero negeri serentak sujud syukur di semua tempat; di jalanan, di pasar-pasar dan di mana saja mereka berada saking gembiranya.

2. Memperbolehkan ibadah haji, karena selama 37 tahun kekuasaan Mustafa Kemal, ibadah haji telah dilarang.

3. Memperbolehkan melakukan pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah yang sebelumnya dilarang selama 37 tahun.

4. Membuka kembali sekolah kader Imam dan Khatib yang dibubarkan Mustafa Kemal sejak ia berkuasa. Presiden Erdogan sekarang adalah alumni salah satu sekolah kader Imam dan Khatib tersebut.

5. Menghapus UU yang melarang muslimah untuk berjilbab yang sudah diterapkan selama 37 tahun.

Anies Baswedan dan Adnan Menderes.

Nah! Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan? Kami melihat ada beberapa kesamaan beliau dengan Adnan Menderes. Di antaranya:

1. Kesamaan kepribadian dan karakter seperti, cerdas, memiliki visi dan misi yang jelas, berani menghadapi resiko apapun. Semoga beliau juga siap mati demi perjuangan agama, umat dan negeri, seperti yang dimiliki Allahuyarham Adnan Menderes.

2. Kesamaan situasi dan kondisi negeri saat beliau mencalonkan atau dicalonkan menjadi Pemimpin tertinggi negerinya. Dimana kelompok sekularisme telah menguasai negeri sejak puluhan tahun, dan dukungan penuh asing terhadap mereka, lalu kondisi ekonomi yang carut marut. Dominasi asing dan aseng atas ekonomi, politik, hukum, pendidikan dan lainnya. Islamophobia dan tekanan pada umat Islam yang sedang di puncaknya, kerinduan kebanyakan umat Islam terhadap tegaknya syariat Islam di tengah keterpurukan mereka di hampir semua sektor kehidupan dan lain sebagainya.

3. Memahami dengan baik situasi dan kondisi negeri dan masyarakat yang sedang terjadi. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan adalah yang mendasar dan membumi sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi.

3. Baik Adnan Menderes maupun Anies Baswedan sama-sama Muslim yang hidup, berpolitik di negeri mayoritas Muslim dan prihatin terhadap nasib mayoritas saudaranya di negeri mereka sendiri.

Adapun sisi perbedaannya ialah, Adnan Menderes memiliki kepastian politik karena memiliki partai sendiri yaitu Partai Demokrat, tidak terikat dengan ikatan threshold kendati partainya baru lahir dan hidup di zaman tirani kaum sekular.

Sedangkan Anies Baswedan tergantung kepada partai orang lain. Apalagi partai utama pendukungnya, NASDEM masih harus berkoalisi dengan dua partai lain agar lolos dari jeratan maut setan politik yang bernama threshold.

Lalu apa solusinya agar Anies Baswedan lolos dicalonkan menjadi Capres tahun 2024?

Karena Anies Baswedan sudah nyata mendapatkan dukungan yang tinggi dari rakyat lintas suku dan masyarakat, berdasarkan versi kasat mata dan tidak berdasarkan lembaga survey, maka menurut hemat penulis solusinya adalah sebagai berikut:

1. Partai pendukung pertama (NASDEM) wajib memberikan jaminan kepada kedua partai yang diajak berkoalisi (PKS dan Partai Demokrat) dan juga masyarakat luas bahwa niatnya adalah tulus untuk menyelamatkan kapal negeri yang sudah karam separuh badannya. Karena semua juga tahu bahwa selama Jokowi menjadi Presiden, NASDEM adalah bagian dari politik dan ekonomi oligarki istana.

Artinya, NASDEM harus benar-benar bertaubat dengan taubatan nashuha agar mendapat kepercayaan penuh dan dijamin tidak ada dusta di antara mereka.

Apalagi NASDEM dipimpin seorang yang berasal dari Aceh yang terkenal berwibawa dan konsisten dengan agamanya.

Dulu tersebutlah Soekarno datang menghadap seorang pemimpin besar Aceh bernama Daud Beureueh meminta agar sang ulama kharismatik itu tidak membawa Aceh berpisah dengan NKRI sambil mengeluarkan air mata buayanya. Eh, tidak lama setelah itu, Soekarno mengundang Beliau ke Jakarta. Ternyata untuk dipenjarakan alias tahanan rumah sampai wafat. Semoga Bapak Surya Paloh tidak meniru cerita Soekarno itu. Nanti bisa kualat, kata sebagian masyarakat kita.

2. Kedua partai yang diajak berkoalisi (PKS dan Partai Demokrat) jangan sampai mengajukan syarat koalisi dengan sesuatu yang paling berat atau mustahil seperti kursi Wapres karena masyarakat juga tahu masih ada Cawapres dari luar kedua partai tersebut yang mungkin lebih qualified demi kepentingan negara dan bangsa yang lebih baik dan lebih besar serta lebih berjangka panjang.

Lalu, bagaimana jika Anies Baswedan gagal dicalonkan menjadi Capres tahun 2024 yang akan datang? Apapun sebabnya, khususnya apabila karena ketiga partai tersebut tidak mendapatkan kesepakatan antara mereka dan masing-masing mencari tempat berlabuh sendiri-sendiri. (Semoga ini tidak terjadi ....)

Jika terjadi, menurut hemat penulis, bahwa ini adalah musibah besar ke-3 dalam sejarah perpolitikan Indonesia, khususnya bagi umat Islam.

Pertama saat pencabutan Piagam Jakarta. Ini musibah besar yang ekses negatifnya dirasakan sampai hari ini dalam berbagai lapangan kehidupan umat sehingga umat ini sulit sekali bersatu, bangkit dan maju.

Kedua, saat Presiden Habibie yang menggantikan Soeharto akibat people power 1998 ditolak pertanggung jawabannya sehingga ia tidak berhak lagi mencalonkan diri jadi Presiden berikutnya. Padahal kemampuannya sebagai Presiden, khususnya dalam masalah ekonomi tidak ada yang bisa menyamainya sampai saat ini, apalagi melebihinya (Allahuyarham). Akibatnya, sampai hari ini ekonomi negeri ini semakin tenggelam.

Alhamdulillah penulis pernah berjumpa langsung dengan beliau saat menjadi Wapres sambil menanyakan apa yang akan beliau lakukan jika ditakdirkan Allah menjadi Presiden. Alhamdulillah jawaban beliau waktu itu sangat tegas, cerdas dan meyakinkan.

Ketiga, jika Anies nanti tidak lolos sebagai Capres 2024, khususnya karena ulah tiga partai tersebut, maka itu jelas sekali musibah besar yang ke-3 dalam sejarah politik Indonesia, khususnya umat Islam yang akan berimplikasi kepada kemunduran politik Indonesia, khususnya umat Islam 25 tahun ke belakang.

Alasannya ialah:
1. Sekarang saatnya menghentikan oligarki politik dan bisnis yang berhaluan komunis-kapitalis. Ini masalah yang sangat serius. Jika tidak dihentikan sekarang (tahun 2024), rakyat Indonesia, khususnya umat Islam akan mengalami set back mungkin 20 - 30 tahun kebelakang. Bila hal ini terjadi tentu rakyat, khususnya kaum Muslimin akan mengalami situasi dan kondisi yang amat sulit 20 - 30 tahun ke depan.

2. Kondisi Indonesia ketika Anies Baswedan dicalonkan menjadi Capres saat ini mirip dengan kondisi ketika Adnan Menderes mencalonkan diri menjadi Perdana Menteri Turki. Kalau Adnan Menderes tidak berhasil menjadi Pemimpin saat itu, mungkin Turki tidak akan maju seperti keadaan sekarang ini.

Dengan terpilihnya Adnan Menderes menjadi pemimpin yang kuat dan amanah, maka secara langsung beliau berhasil memukul mundur kaum sekular yang militeristik, khususnya terhadap umat Islam dan sekaligus menanamkan kepercayaan diri mayoritas umat Islam saat itu untuk berjuang berdasarkan nilai-nilai Islam. Sejak itu terbukti nilai-nilai Islam itu jauh lebih unggul dalam membangun negeri yang maju dibanding sekularisme yang hanya menyebabkan mala petaka dan kehancuran negara, bangsa dan rakyat serta melanggengkan penjajahan Eropa atas negeri tersebut.

It's Time atau Wis Wayahe ....

3. Melihat track record yang ada selama era reformasi yang sudah berusia 24 tahun, hanya Anies Baswedan yang memiliki kualifikasi pemimpin yang berani dan mampu menghentikan program-program oligarki politik-ekonomi-kapitalis-komunis dan pada waktu yang sama menciptakan program-program alternatif yang berpihak kepada rakyat secara langsung seperti yang dibuktikannya selama 5 tahun terakhir memimpin DKI.

4. Berdasarkan kondisi real masyarakat, khususnya umat Islam saat ini, maka yang dibutuhkan adalah seorang Pemimpin negara yang takut pada Allah dan menyayangi rakyat atau masyarakat, sehingga kebijakan politik, ekonomi dan pembangunannya benar-benar berpihak kepada rakyat. Karena rakyat Indonesia mayoritasnya adalah Muslim, maka pasti umat Islam mendapat keuntungan yang paling besar.

Di samping itu, pemimpin yang dibutuhkan sekarang adalah yang juga mampu melawan atau tidak tunduk kepada keinginan-keinginan asing dan aseng, baik persoalan politik, ekonomi dan keumatan, seperti gerakan Islamophobia, penghancuran masyarakat Muslim dengan berkedok HAM, seperti LGBT, moderasi beragama dan lain-lain yang dilancarkan AS dan Eropa. Dan yang berkedok ekonomi pembangunan dan utang, seperti berutang ke China untuk menghidupkan kembali paham komunisme yang sudah usang dan mati melalui penguasaan aset-aset besar dan strategis.

Yang harus dipahami dan disadari oleh semua pihak bahwa apabila Anies Baswedan kelak ditakdirkan Allah menjadi presiden, tidak akan serta merta menjadikan Indonesia seperti Turki atau Qatar yang mampu berdiri sejajar dengan negara-negara Eropa kolonialis dan tidak bisa didikte. Bahkan sebaliknya negeri-negeri tersebut mampu memainkan peran dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam secara global seperti yang diperlihatkan Qatar dalam ajang Piala Dunia 2022 ini.

Apa yang dilakukan Turki dan Qatar, pada 10 tahun belakangan benar-benar sebuah perlawanan terhadap hegemoni Barat dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat Muslim dengan berbagai cara, wabil khusus menghadapi gerakan Islamophobia, moderasi beragama, LGBT dan sebagainya.

Untuk sampai seperti Turki dan Qatar, umat Islam Indonesia masih perlu waktu satu atau dua generasi lagi jika Anies Baswedan bisa dilantik menjadi Presiden RI ke-8 tahun 2024 yang akan datang, in sya-Allah.

Sebab itu, penulis sarankan PKS dan Demokrat segeralah berkoalisi dengan NASDEM serta dengan persyaratan-persyaratan yang realistis. Adalah sangat bijak jika berani mundur selangkah untuk maju 10 langkah ke depan. Sebab, bila nasi sudah menjadi bubur, penyesalan sudah tidak berguna lagi.

Kami tidak menginginkan dari tulisan ini kecuali perbaikan pemerintahan. Tidak ada taufik (bimbingan) yang terbaik selain dari Allah.

Allahu A'lam bish-shawab

Ust Fathuddin Ja'far
Suara Nasional, 7 Desember 2022
https://suaranasional.com/2022/12/07/apakah-anies-baswedan-akan-seperti-adnan-menderes/