Krisis Venezuela dan Risiko Ketergantungan Komoditas

Krisis Venezuela menunjukkan risiko ketergantungan pada minyak dan pentingnya diversifikasi ekonomi. Indonesia harus belajar dari ini untuk menjaga stabilitas dan daya tarik investasi.

“Oil has been a mixed blessing for the developing world. The paradox of plenty is that the same resource that can generate unprecedented wealth can also wreak unprecedented havoc.”
(Minyak bumi telah menjadi berkah sekaligus kutukan bagi negara-negara berkembang. Paradoks kemelimpahan adalah bahwa sumber daya ini dapat menghasilkan kekayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya namun sekaligus juga dapat menimbulkan malapetaka yang belum pernah terjadi sebelumnya).

Terry Lynn Karl, The Paradox of Plenty, 1997

Perkembangan terbaru di Venezuela kembali menempatkan negara kaya minyak tersebut dalam pusaran krisis multidimensi —energi, keuangan, dan geopolitik. Di balik konflik politik yang kerap mendominasi pemberitaan, krisis Venezuela sesungguhnya mencerminkan persoalan yang lebih mendasar: kegagalan mengelola kekayaan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan di tengah ketergantungan ekstrem pada satu komoditas dan keterisolasian dari sistem keuangan global.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya Cilia Flores, tiba di Heliport Wall Street untuk dibawa ke gedung pengadilan federal di New York, AS, Senin (5/1/2026).

Venezuela memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia, diperkirakan lebih dari 300 miliar barel. Namun kekayaan tersebut tidak pernah terkonversi menjadi fondasi ekonomi yang tangguh. Produksi minyak yang pada akhir 1990-an melampaui 3 juta barel per hari, dalam beberapa tahun terakhir anjlok hingga di bawah 1 juta barel per hari. Kombinasi sanksi internasional, lemahnya tata kelola perusahaan migas nasional, serta keterbatasan akses pembiayaan dan teknologi telah melumpuhkan sektor yang selama ini menjadi sumber utama devisa dan fiskal negara itu.

Ketergantungan berlebihan pada minyak menciptakan ilusi kemakmuran jangka pendek, tetapi secara perlahan melemahkan kapasitas negara. Pendapatan SDA yang besar justru menurunkan insentif diversifikasi ekonomi, memperkuat praktik rente, dan mempersempit ruang kebijakan ketika terjadi guncangan eksternal. Dalam kerangka The Paradox of Plenty, krisis Venezuela bukan semata akibat tekanan geopolitik, melainkan hasil akumulasi risiko struktural yang tidak dikelola sejak awal.

Presiden Venezuela Nicolás Maduro. FOTO/nicolasmaduro.org.ve

Perdagangan Global
Dari perspektif perdagangan internasional, pengalaman Venezuela menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dewasa ini semakin efektif bekerja melalui instrumen non-tarif. Sanksi finansial, pembatasan sistem pembayaran internasional, pembekuan aset, serta hambatan teknis perdagangan terbukti jauh lebih melumpuhkan dibandingkan proteksionisme tarif konvensional.

Dalam konteks ini, akses pasar yang selama ini diperjuangkan melalui perjanjian perdagangan bebas dan penurunan tarif menjadi kurang bermakna apabila tidak diikuti dengan akses terhadap pembiayaan, asuransi perdagangan, dan sistem logistik global. Negara dapat terlihat terbuka secara formal, namun tertutup secara operasional. Fenomena ini sekaligus menempatkan WTO (World Trade Organization) pada posisi yang semakin terbatas —lebih sebagai rujukan normatif ketimbang mekanisme penegakan aturan yang efektif ketika kepentingan strategis dan keamanan ekonomi dipertaruhkan.

Kebijakan Ekonomi
Bagi Indonesia, krisis Venezuela menyimpan pelajaran penting, terutama dalam konteks investasi, perdagangan, dan risiko kebijakan.

Pertama, diversifikasi ekonomi merupakan prasyarat ketahanan investasi. Ketergantungan pada komoditas primer membuat arus investasi sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global dan dinamika geopolitik. Hilirisasi sumber daya alam perlu dijalankan secara kredibel dan konsisten, bukan hanya sebagai strategi peningkatan nilai tambah, tetapi juga sebagai sinyal kepastian kebijakan bagi investor jangka panjang.

Kedua, ketahanan sektor SDA (Sumber Daya Alam) tidak hanya ditentukan oleh besarnya cadangan, melainkan oleh kualitas tata kelola dan integrasi dengan sistem keuangan global. Pengelolaan sektor migas dan pertambangan yang transparan, kepastian kontrak, serta akses terhadap teknologi dan pembiayaan internasional menjadi faktor kunci keberlanjutan investasi. Pengembangan industri baterai kendaraan listrik dan rantai pasok nikel, misalnya, hanya akan berkelanjutan apabila didukung oleh penguatan institusional dan manajemen risiko kebijakan yang memadai.

Ketiga, kelancaran perdagangan internasional semakin ditentukan oleh faktor di luar tarif. Keamanan rantai pasok, ketersediaan pembiayaan dan asuransi ekspor, serta kemampuan mitigasi risiko geopolitik menjadi elemen krusial. Dalam lingkungan global yang semakin terfragmentasi, integrasi Indonesia dalam sistem perdagangan dan keuangan global perlu disertai dengan pembacaan risiko yang lebih tajam dan kebijakan yang adaptif.

Keempat, stabilitas makroekonomi dan kredibilitas kebijakan menjadi jangkar utama kepercayaan pasar. Inflasi yang terkendali, disiplin fiskal, serta konsistensi kebijakan akan menentukan kemampuan Indonesia mempertahankan daya tarik investasi di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Penutup
Krisis Venezuela seharusnya tidak dibaca semata sebagai kegagalan tata kelola negara produsen minyak. Ia merupakan peringatan tentang risiko ketergantungan komoditas tanpa ketahanan sistemik —risiko yang relevan bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Di tengah perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan semakin melemahnya mekanisme perdagangan multilateral, negara dituntut untuk tidak hanya mengandalkan keunggulan komparatif berbasis SDA, tetapi juga membangun ketahanan kebijakan yang mampu menjaga kepercayaan investor dan kelancaran perdagangan.

Pertanyaan bagi Indonesia bukan lagi apakah sistem perdagangan global akan kembali sepenuhnya berbasis aturan, melainkan seberapa siap kebijakan ekonomi nasional mengelola risiko, menjaga stabilitas, dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan dalam lanskap global yang semakin tidak pasti.

Pradnyawati
Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Periode 2016-2021
Bisnis.com, 12 Januari 2026

Elon Musk Pun Serukan Pemecatan Donald Trump

Aliansi politik kadang lahir dari kepentingan. Tapi lebih sering, ia tumbuh dari mimpi bersama tentang masa depan. Namun, aliansi itu bisa runtuh dalam semalam. Inilah kisah aliansi Donald Trump - Elon Musk yang historik, namun berakhir dalam permusuhan terbuka yang juga historik.

Kisah Donald Trump dan Elon Musk: tragedi atau komedi?

Pada 5 Juni 2025, Elon Musk secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pemakzulan Presiden Donald Trump.

Itu terjadi saat Musk membalas unggahan di platform X (sebelumnya Twitter) dari Ian Miles Cheong, yang menulis:

“Trump should be impeached and JD Vance should replace him.”
(Trump harus dimakzulkan dan Wapres JD Vance menggantikannya).

Musk menjawab hanya satu kata: “Yes.”

Satu kata yang mengguncang. Satu kata yang mengakhiri satu dekade kedekatan dua tokoh besar.

Keesokan harinya, dunia maya menyaksikan gempa susulan yang lebih dahsyat.

Masih di platform X, Elon menulis: “Saatnya menjatuhkan bom besar: @realDonaldTrump tercantum dalam dokumen Epstein. Itulah alasan sebenarnya mengapa dokumen itu belum dipublikasikan. Semoga harimu menyenangkan, DJT!”

Dokumen Epstein merujuk pada arsip investigasi Jeffrey Epstein, finansier yang terlibat dalam skandal perdagangan seks dan pelecehan anak di bawah umur.

Jika tuduhan Musk benar, ini bukan sekadar bom. Ini meteor. Mungkin peluru terakhir dalam drama pemakzulan Donald Trump.

Ya. Elon Musk, sang raja teknologi yang pernah duduk di samping meja Presiden, kini berdiri menentang. Amerika terpana. Dunia tertegun. Aliansi yang dahulu tampak kokoh, hancur hanya oleh satu kata.

Mari kita tarik waktu ke belakang, ke tahun 2016. Trump baru saja menang. Hampir seluruh elite Silicon Valley menutup pintu. Tapi Musk melangkah masuk. Ia bergabung dalam Presidential Advisory Forum —melawan arus.

“Saya lebih baik berada di meja diskusi, mempengaruhi arah kebijakan, daripada berada di luar dan hanya mengeluh,” ujar Musk saat itu.

Tahun-tahun awal tampak hangat. Di balik layar, Musk melobi kebijakan energi hijau, teknologi luar angkasa, dan kontrak pemerintah. SpaceX tumbuh. Tesla meledak. Mereka tak selalu sejalan, tapi saluran komunikasi tetap terbuka.

Hubungan mereka kembali menguat saat Trump memenangkan Pilpres 2024. Musk memuji pendekatan Trump yang “pro-bisnis” dan terbuka terhadap deregulasi. Ia menghadiri pertemuan informal di Mar-a-Lago dan menyebut Trump “pragmatis yang tak bisa ditebak, tapi mengerti pasar.”

Trump membalas pujian itu. Ia menyebut Musk sebagai “jenius paling berguna bagi Amerika.” Ia bahkan menunjuknya sebagai penasihat informal untuk DODGE. Ini Departemen Opportunity, Growth, and Development of the Economy.

Mereka tampil bersama dalam peluncuran proyek broadband pedesaan lewat Starlink. Pada Januari 2025, mereka difoto makan malam bersama para taipan industri. Banyak yang percaya: poros Trump–Musk adalah duet masa depan Amerika. Namun, di balik layar, benih perpecahan mulai tumbuh.

Retaknya aliansi ini bukan hanya soal gagasan. Ini juga benturan kepentingan yang tajam. Trump menyerang subsidi kendaraan listrik —tulang punggung Tesla. Ia menyebut EV (Electric Vehicle) sebagai “produk China yang merusak pekerjaan Amerika.”

Musk terkejut. Ia telah memindahkan pabrik Tesla ke Texas. Menyerap puluhan ribu pekerja lokal. Membangun rantai pasok dalam negeri. Namun Trump tetap mengecam EV sebagai pengkhianatan.

Lebih jauh, Trump menyerang Starlink. Ia menyebutnya “alat globalis” dan mengisyaratkan ancaman penyelidikan kongres. Saham Tesla sempat anjlok 6% dalam dua hari setelah pidato Trump. Musk kehilangan lebih dari 14 miliar USD hanya dalam 48 jam.

Namun, yang paling melukai bukanlah kerugian finansial. Tapi rasa dikhianati. Tidak dihargai. Dalam wawancara dengan CNBC pada 4 Juni 2025, Musk berkata: “Saya memberikan banyak hal kepada negara ini. Teknologi, lapangan kerja, bahkan satelit untuk Ukraina dan negara-negara berkembang. Tapi Trump tak pernah mengucap terima kasih. Yang ia tahu hanya menyerang.”

Sakit itu datang bukan dari musuh. Tapi dari tangan yang dulu bersalaman sebagai sahabat.

Banyak yang tahu bahwa Elon Musk menyumbangkan sekitar $277 juta. Itu setara Rp4,5 triliun, untuk mendukung kemenangan Donald Trump dan Partai Republik dalam Pemilu 2024.

Jumlah ini menjadikannya donor individu terbesar dalam siklus pemilu tersebut. Dananya disalurkan melalui sejumlah Political Action Committees (PAC), termasuk America PAC yang ia dirikan sendiri.

Dukungan itu bukan sekadar finansial. Ia adalah legitimasi. Dan ketika legitimasi sebesar itu berpaling arah, dunia mendengarnya.

Kini, setelah segala bentuk dukungan itu, Musk justru menyerukan: Setuju Trump dimakzulkan. Dipecat dari kursi presiden.

Sebelumnya, dunia menyaksikan bromance paling berpengaruh di planet ini: Elon Musk dan Donald Trump. Dua raksasa ego. Dua pusat gravitasi kekuasaan. Satu di dunia teknologi. Satu di panggung politik.

Hubungan mereka tampak personal. Penuh gestur saling puji, saling dukung, dan saling tampil. Elon Musk bahkan menyebut dirinya sebagai “teman pertama” presiden.

Kini, bromance itu berubah menjadi permusuhan terbuka. Retakan itu bukan hanya soal bisnis atau regulasi. Ini patah hati ideologis. Persahabatan itu runtuh.

Kita memetik tiga pelajaran dari kisah Donald Trump dan Elon Musk.

Pelajaran pertama: politik bisa menghancurkan persahabatan, bahkan yang tampak tak tergoyahkan. Elon dan Trump adalah simbol bahwa loyalitas personal tidak cukup bila bertentangan dengan prinsip.

Seakrab apa pun hubungan, jika arah moral tak lagi sejalan, perpisahan adalah keniscayaan. Bahkan untuk dua orang yang terbiasa berdiri di pusat panggung, kebenaran kadang datang dari bayangan.

Pelajaran kedua: dunia membutuhkan pemimpin yang berani berkata “tidak.” Elon bukan politisi. Ia tak dibatasi oleh kalkulasi elektoral. Maka saat Trump mengajukan “One Big Beautiful Bill” yang menghapus subsidi mobil listrik, mengancam kontrak SpaceX, dan memperbesar defisit, Musk menolak.

Ia menyebut RUU itu sebagai “menjijikkan.” Mungkin dunia butuh lebih banyak Musk: figur yang rela melawan arus ketika prinsip dikorbankan.

Pelajaran ketiga: retaknya dua tokoh ini adalah simbol pertarungan nilai. Trump mewakili nostalgia, populisme, dan retorika masa lalu. Musk mewakili masa depan, teknologi, dan imajinasi melampaui zaman.

Pecahnya mereka adalah simbol zaman yang sedang berbelok —antara mereka yang ingin mengulang masa lalu, dan mereka yang ingin menciptakan masa depan.

Namun agar pelajaran ini adil, kita juga perlu memberi kritik. Trump sering menggunakan emosi publik untuk tujuan politik jangka pendek. Ia memperlakukan loyalitas sebagai absolut, bukan ruang dialog.

Musk, meski jenius, kadang melompat terlalu cepat. Ia percaya teknologi adalah jawaban segalanya, padahal dunia juga butuh hati, bukan hanya algoritma.

Dari retaknya mereka, kita belajar: yang paling setia bukan kawan, uang, atau kekuasaan —melainkan nilai. Dan dalam sejarah manusia, mereka yang mempertahankan nilai, meski kehilangan segalanya, justru menciptakan warisan yang abadi.

Senator Barry Goldwater dan Presiden AS, Richard Nixon.

Kita pernah melihat kisah serupa dalam sejarah: persahabatan Senator Barry Goldwater dan Richard Nixon.

Goldwater, awalnya pendukung fanatik Nixon, akhirnya memimpin Partai Republik untuk meminta Nixon mundur dalam skandal Watergate. Katanya: “The party is bigger than one man.”

Kini sejarah berulang —dengan wajah dan teknologi berbeda. Dalam dunia yang terus berubah, aliansi bisa pecah. Namun nilai seperti rasa hormat, etika, dan visi jangka panjang harus tetap hidup.

Elon Musk, dengan segala kontradiksinya, menunjukkan: Bahkan raksasa pun punya batas kesabaran. Kadang, suara paling jernih datang bukan dari gedung politik, tapi dari mereka yang membangun dunia dengan mimpi dan logika.

Namun, skeptisisme patut diajukan: apakah seruan pemakzulan Trump benar-benar lahir dari integritas? Ataukah ini bentuk balas dendam penuh kalkulasi dari Musk?

Sebagai pemilik platform X, ia menyadari kekuatan narasi publik. Dengan mengalihkan sorotan ke skandal Epstein, Musk tak hanya membalas dendam atas kebijakan Trump yang merugikan bisnisnya. Ia juga mengukuhkan citranya sebagai whistleblower yang berani melawan kekuasaan korup.

Di dunia di mana reputasi adalah mata uang baru, langkah ini bisa jadi kalkulasi genius: mengubah kerugian finansial menjadi keuntungan simbolis. Di zaman yang menghitung reputasi seperti saham, Musk tak meratap saat nilainya jatuh. Ia menciptakan pasar baru: pasar moralitas yang disiarkan langsung dari layar handphone kita.

Jakarta, 7 Juni 2025

Ditulis Oleh: Denny JA
www.facebook.com/DennyJAWorld

Referensi:
• OpenSecrets.org. “Top Individual Contributors: 2024 Cycle.” Center for Responsive Politics. https://www.opensecrets.org
• X.com / @elonmusk tweet, June 5–6, 2025.

Menanti Perang Berakhir

Tidak bisa disangkal bahwa pandemi Covid-19 yang menyerang dunia saat ini telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia: keluarga, pendidikan, pekerjaan, bisnis, hubungan antar manusia, gaya hidup, pemerintahan, lingkungan hidup, dan bahkan kehidupan beragama.

Adakah yang menduga bahwa hal itu terjadi pada tahun ini? Kiranya tidak. Sama halnya, orang juga tidak menduga bahwa persebaran Covid-19 demikian cepat.

Sejak pertama kali muncul di Wuhan, China, akhir tahun 2019, lalu pertengahan bulan Januari 2020, sudah masuk ke Thailand dan Jepang. Lantas melompat ke negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Dan pada minggu ketiga bulan Januari diberitakan sudah menyentuh Amerika Serikat dan juga Eropa.

Jalur persebarannya telah dibentuk oleh globalisasi, yakni mengikuti rute perdagangan. Hal ini juga yang terjadi pada masa lalu saat pandemi Black Death antara tahun 1347 dan 1351 ketika menyerang Eropa, juga sebelumnya ketika wabah Justian menyerang dunia pada abad keenam, demikian pula persebaran Kolera, SARS, dan Ebola.

Reaksi setiap negara dalam menghadapi serangan Covid-19 berbeda-beda. Italia, misalnya, negara yang paling parah di Eropa, benar-benar tak berdaya. Namun, Italia melakukan segala upaya untuk mengatasinya. Presiden AS Donald Trump, meski kebijakannya menghadapi serangan Covid-19 tergolong aneh, menjadikan dirinya sebagai presiden di masa perang; perang melawan Covid-19.

Presiden Perancis Emmanuel Macron juga menyatakan negaranya sedang berperang. "Kami tidak melawan tentara lain atau negara lain. Tetapi musuh ada di sana: tidak terlihat, sulit dipahami, tetapi terus membuat kemajuan (CNA, 17 Maret 2020)." Presiden China Xi Jinping menyatakan memimpin "perang rakyat" melawan Covid-19 (Xinhuanet, 14 Maret 2020).

Presiden AS, Donald Trump dan Presiden Perancis, Emmanuel Macron.

Barangkali, menggunakan metafora perang seperti itu, yang juga digunakan oleh para wartawan serta politisi, adalah alami, normal. Hal itu dilakukan untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi, begitu berat. Ratu Elizabeth II, misalnya, mengatakan, "We'll Meet Again" dalam pidatonya pada 5 April 2020.

"We'll Meet Again" adalah lagu karya penulis lagu Inggris, Ross Parker dan Hughie Charles, yang dinyanyikan Vera Lynn pada masa Perang Dunia II. Lagu ini untuk menyemangati para prajurit yang berangkat ke medan perang dan keluarga atau kekasih yang ditinggalkannya.‎

Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte pun menggunakan retorika masa perang. Ia meminjam istilah yang digunakan oleh PM Inggris zaman PD II, Winston Churchill, yakni Darkest Hour. Istilah tersebut menggambarkan situasi sangat sulit yang dihadapi Churchill pada Mei 1940 ketika ia mempertimbangkan untuk damai dengan Adolf Hitler.

Kata-kata Churchill itu kemudian diangkat menjadi film dengan judul sama Darkest Hour yang disutradarai Joe Wright. Conte menggambarkan situasi di Italia ketika sedang tengah-tengahnya diamuk Covid-19 sebagai Darkest Hour.

Ratu Inggris, Elizabeth II.

Zaman perang
Apakah tidak berlebihan menggunakan metafora dan beretorika perang untuk menggambarkan bahaya Covid-19? Tentu pengertian perang di sini tidak seperti pengertian umum tentang perang. Dalam pemahaman konsepsionalnya, perang seperti didefinisikan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 13 (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), sebagai pertama, manifestasi sikap politik nasional dengan menggunakan kekerasan, untuk memaksa negara lawan tunduk terhadap kemauan negara tersebut. Esensi utama perang adalah kekerasan. Atau sebaliknya, penggunaan kekerasan tersebut diarahkan untuk melawan paksaan lawan.

Kedua, perang juga dimengerti sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan diri (negara) dari upaya pemusnahan oleh lawan, dengan menggunakan segala kekuatan negara. Apabila suatu perang didasarkan pada suatu alasan untuk mempertahankan negara dari agresi negara lain, maka perang tersebut dihayati sebagai perang nasional.

Dan, ketiga, perang dilihat dari perspektif yuridis. Secara yuridis, perang dipahami sebagai situasi dan kondisi hukum yang memungkinkan dua atau lebih pihak yang bermusuhan menyelesaikan pertikaiannya secara kekerasan dengan kekuatan persenjataan. Kini, perang semakin lazim dipahami sebagai perwujudan bentuk konflik dalam derajat intensitas yang relatif tinggi. Konflik yang belum tinggi dapat dimanifestasikan dalam bentuk subversi dari suatu negara terhadap negara lain, atau aksi teror dan propaganda.

Presiden AS, Donald Trump dan Presiden China, Xi Jinping.

Perang dalam pengertian seperti di atas tentu tidak hanya harus dihindarkan, tetapi juga harus dicegah. Meskipun demikian, perang sering dikatakan sebagai pilihan terakhir. Namun sejatinya, perang hanya akan menghancurkan, bahkan menghancurkan orang yang tidak bersalah. Jadi yang justru perlu dan harus dilakukan adalah bagaimana membangun dunia, menegakkan keadilan, dan menciptakan perdamaian.

Kata "perang" juga digunakan tidak hanya untuk menggambarkan suatu tindakan untuk mengalahkan pihak lain dengan risiko hilangnya nyawa, tetapi juga untuk menciptakan kebaikan hidup, kebaikan bersama. Misalnya, perang melawan kemiskinan, kobodohan, kesombongan diri, korupsi, ketidakadilan, melawan terorisme, ekstremisme, peredaran narkotika, kejahatan dalam segala macam bentuknya, dan sebagainya.

Jelaslah kiranya bahwa perang, dalam arti tertinggi, adalah keinginan untuk melindungi dengan cara apa pun; melindungi kehidupan, baik manusia maupun alam. Karena itu, sebagaimana perang dalam arti umum, perang untuk melindungi kehidupan ini harus dilakukan dengan segala daya, mengerahkan dan memobilisasi segala sumber —tenaga, logistik, biaya, termasuk pengorbanan dan sebagainnya— untuk meraih kemenangan.

Para prajurit dalam perang melawan Covid-19 untuk melindungi kehidupan manusia dan alam ini adalah para tenaga medis —baik itu dokter, perawat, dan semua pekerja di rumah sakit, termasuk para ilmuwan yang terus melakukan riset untuk mencari vaksi pelawan Covid-19— yang berdiri di garis depan; para aparat keamanan, para pemimpin daerah dari tingkatan atas hingga paling bawah, sukarelawan, dan tentu Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dipimpin Letjen TNI Doni Monardo, serta semua yang peduli dan punya hati untuk mengakhiri sepak terjang dan serangan Covid-19 ini.

Mereka yang rela tinggal di rumah, mengurung diri, melakukan segala kegiatan di rumah —termasuk kerja— juga bagian dari prajurit yang ikut memerangi Covid-19. Karena itu, sikap patuh dengan sukarela untuk tetap tinggal di rumah adalah langkah yang paling baik untuk memutus mata rantai serangan Covid-19; sebuah tindakan bertanggung jawab untuk mengalahkan Covid-19. Meskipun masih ada juga yang nekad dengan segala macam dalih, termasuk dalih agama, untuk keluar rumah.

Pascaperang
Sekarang sedang di fase perang. Kita semua ada di tengah mandala peperangan. Apakah akan mampu mengalahkan serangan Covid-19? Itulah pertanyaannya. Jawaban pertanyaan itu sangat tergantung dari kita semua. Mengapa? Apakah semua pihak menyadari bahayanya serangan Covid-19 ini sehingga mau bersama-sama menghadapinya dengan menyisihkan, membuang ambisi-ambisi dan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan? Harus disadari bahwa tidak mungkin menghadapi serangan Covid-19 ini sendiri, harus kerja sama dengan pihak lain.

Selain itu, juga dibutuhkan kejujuran. Karena banyak kasus —tenaga medis menjadi korban Covid-19— karena pasien tidak jujur bahwa sudah terkena Covid-19; bahwa baru saja pulang dari perjalanan jauh, pulang mudik, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagaimana perang antarnegara, untuk memenangi peperangan melawan Covid-19 itu dibutuhkan adanya kecepatan, transparansi, inovasi, dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat secara sukarela. Tanpa semua itu, akan sulit kita memenangi perang ini.

Bila nanti pasukan Covid-19 sudah berhasil dikalahkan, masih ada mandala perang baru yang tak kalah beratnya, yakni memulihkan kehidupan masyarakat, negara. Keberhasilan laju pemulihan akan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil selama krisis. Jika kebijakan memastikan bahwa pekerja tidak kehilangan pekerjaan, penyewa dan pemilik rumah tidak digusur, perusahaan menghindari kebangkrutan, dan jaringan bisnis dan perdagangan dipertahankan, pemulihan akan terjadi lebih cepat dan lebih lancar.

Namun, semua itu tidak mudah. Karena, kini sudah banyak orang kehilangan pekerjaan; perusahaan tutup, bisnis mati. Tentu, semua itu menjadi persoalan besar di kemudian hari, yang perlu dipikirkan dan dicari jalan keluarnya mulai saat ini. Kerja sama internasional, antara lain, adalah salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi dan membangkitkan perekonomian lagi.

Akan tetapi, yang tidak kalah penting atau justru paling penting adalah adanya semangat bangsa untuk bangkit dan bergerak lagi, secara bersama-sama, saling dukung. Bantuan tangan luar pun tak akan banyak artinya kalau tidak ada semangat bangsa, semangat untuk bangkit, semangat untuk memasuki hidup baru, zaman baru, yang diharapkan lebih baik dalam segala bidang, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, hubungan antar-anak bangsa yang berbeda-beda, dan tentu saja hubungan dengan alam.

Akankah negeri kita memasuki zaman baru setelah krisis kemanusiaan akibat serangan Covid-19 ini? Semua tergantung kita.

Trias Kuncahyono,
Wartawan Kompas 1988-2018
KOMPAS, 2 Mei 2020

Kibasan Ekor Anjing

Amy Bender adalah seorang penulis lepas (freelancer) dan pelatih anjing. Ia sudah memublikasikan lebih dari 100 artikel tentang anjing. Amy paham benar terhadap polah tingkah anjing, gerak tubuh anjing. Dalam artikelnya, Different Meanings of a Dog's Wagging Tail, Amy menulis kibasan ekor adalah sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh seekor anjing.

Bila seekor anjing mengibas-ngibaskan ekornya, bukan tanpa maksud. Menurut Amy, anjing itu ingin menyampaikan sesuatu, apa yang dirasakan. Banyak orang menganggap bahwa bila seekor anjing mengibas-ngibaskan ekornya, berarti anjing itu merasa senang.

Anggapan seperti itu, ada benarnya. Meskipun, kibasan ekor, yang sebenarnya merupakan bentuk komunikasi anjing dengan manusia atau binatang lain, sebagai pertanda bawa si anjing akan berlaku agresif.

Kibasan ekor anjing itu (wag the dog) kemudian menjadi idiom politik. Pada 1997, novel karya Larry Beinhart yang berjudul American Hero (1993) diangkat ke layar lebar dengan sutradara Berry Levinson. Larry Beinhart dalam bukunya berpendapat bahwa Perang Teluk dilakukan sebagai taktik oleh George HW Bush untuk mengalihkan perhatian publik AS menjelang pemilu presiden untuk masa jabatan kedua.

Dalam film yang naskahnya ditulis oleh David Mamet itu, Conrad Brean (Robert De Niro) berperan sebagai spin doctor terkenal yang dipekerjakan presiden untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal seks presiden. Tugasnya adalah menjaga, mengalihkan perhatian publik terhadap presiden, terutama menjelang pemilu. Sementara itu, Stanley Motss (Dustin Hoffman), seorang sutradara kondang dan sukses di Hollywood, ditugaskan oleh tim kepresidenan untuk membuat skenario film perang di Albania.

Setahun kemudian, setelah film itu dirilis, Presiden Bill Clinton tersangkut kasus skandal seks dengan Monica Lewinsky. Menjelang kasus itu terbongkar, Clinton memerintahkan penyerangan terhadap pabrik obat-obatan al-Shifa di Sudan (Agustus 1998). Dan, ketika akan menghadapi pemakzulan karena kasus tersebut, Desember 1998, Clinton memerintahkan penyerangan terhadap Irak. Publik di AS berpendapat serangan udara terhadap Sudan dan Irak itu sebagai pengalihan perhatian masyarakat (wag the dog) terhadap kasus yang menimpa Clinton.

Cara yang sama dilakukan Donald Trump, pada April 2017, ketika ia memerintahkan serangan terhadap Suriah. Taktik wag the dog itu dilakukan Trump, untuk mengalihkan perhatian publik AS dari rating-nya yang rendah (40 persen). Merosotnya rating itu lantaran Trump tengah diselidiki berkait masalah hubungannya dengan Rusia, dan konflik-konflik kepentingan lainnya.

Kini, serangan pesawat nirawak AS di Baghdad yang menewaskan Mayor Jenderal Qasem Soleimani, Komandan Brigade Al-Quds, unit elite di jajaran Garda Revolusi Iran pun dipandang sebagai taktik wag the dog yang dilancarkan oleh Trump. Skenario ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian publik terhadap kasus pemakzulan (impeachment) terhadapnya dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan.

Taktik mengalihkan perhatian masyarakat banyak, publik, tidak hanya terjadi di AS, tetapi juga terjadi di banyak negara termasuk di Indonesia. Banyak cara dilakukan untuk mengalihkan perhatian publik dari sebuah kasus, perkara, tragedi, atau juga sebuah tujuan politik, misalnya dalam kampanye pemilihan presiden yang baru lalu.

Menjelang pemilihan presiden lalu, misalnya, berbagai informasi tentang calon presiden dan wakil presiden masing-masing kandidat berseliweran. Para calon pemilih pun terkena dampaknya. Emosi mereka teraduk-aduk, hati pun meledak-ledak dibakar rasa marah setelah menerima informasi. Padahal, informasi yang diterima belum jelas benar apakah benar ataukah tidak. Atau suatu jenis informasi yang belum bisa dijamin kebenarannya.

Informasi yang berseliweran tersebut beraneka ragam, dan banyak yang tidak menyangkut rekam jejak para calon atau program-program, atau berbagai persoalan dengan solusinya, melainkan lebih menyerang pribadi kandidat. Tidak aneh, kalau kemudian perhatian calon pemilih pun teralihkan.

Di sini media —apa pun platformnya— memainkan peran penting. Media massa entah cetak maupun elektronik, serta media sosial, kini juga dilihat sebagai salah satu kekuatan untuk mengalihkan perhatian masyarakat banyak. Dan karena media memiliki fungsi legitimasi di dalam dunia politik, maka tidak aneh kalau banyak politisi yang berusaha menyebarkan pengaruhnya melalui kekuatan media.

Itulah sebabnya, media seringkali dipandang sebagai alat kekuasaan yang efektif karena kemampuannya untuk membujuk pendapat dan anggapan serta mendefinisikan, membentuk, dan menggiring persepsi masyarakat. Yang lebih ekstrem lagi adalah apa pun yang terjadi bisa dibentuk bahkan diatur. Langkah selanjutnya adalah disebarluaskan ke dalam nafas kehidupan anggota masyarakat sehingga akan memengaruhi setiap ide dan pandangannya tentang sesuatu yang terjadi.

Maka itu, di zaman kini, sudah menjadi gejala umum dari pusat hingga daerah, adanya fenomena pemanfaatan media sebagai alat politik bagi pertarungan kepentingan elite. Berbagai bentuk pencitraan yang berlebihan, kecenderungan sikap diskriminatif terhadap golongan atau tokoh tertentu, juga berbagai upaya pemelintiran substansi pemberitaan pun tidak jarang mudah kita jumpai. Di AS, Donald Trump paling suka berusaha memengaruhi pendapat masyarakat lewat cuitan twitter-nya. Trump sangat piawai dalam hal mempraktikan skenario wag the dog.

Tentu, ini sangat mencederai kehidupan masyarakat demokratis. Dalam masyarakat demokratis, setiap orang berhak atau memiliki hak untuk mendapatkan informasi, bebas mengakses sumber informasi publik yang obyektif, yang benar. Sementara media massa sebagai sarana pemenuhan informasi paling mainstream —juga media non-mainstream— tidak jarang justru mulai ditunggangi oleh kepentingan elite politik tertentu untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya.

Ibarat kata, kadang kala media kurang cerdik membaca atau kurang tepat, kurang memiliki ketajaman penciuman untuk mengartikan "kibasan ekor anjing", apakah itu kibasan tanda senang atau siap-siap mau agresif untuk memperjuangkan kepentingannya.

Trias Kuncahyono,
Wartawan Kompas 1988-2018
KOMPAS, 7 Januari 2019

Trump Menantang Dunia

Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengumumkan pengakuan Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel bisa dinilai sebagai tindakan yang amat sangat berbahaya. Keputusan Trump tersebut telah memicu kutukan, kecaman, dan penentangan dari berbagai pihak di sepenjuru dunia.

Presiden Indonesia, Joko Widodo, dengan tegas telah menyatakan bahwa Indonesia mengecam keras kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan berencana akan memindahkan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Bukan hanya menolak pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel, Presiden Jokowi juga memastikan sikap Indonesia yang tetap konsisten untuk terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak kebangsaan mereka. Itulah sikap yang memang sesuai dengan amanat UUD 1945, yakni sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas dan berperan aktif demi menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi.

Sejak dahulu, politik luar negeri Indonesia tak pernah sembunyi untuk tetap terus menerus mendukung dan selalu mendengungkan hak-hak rakyat dan bangsa Palestina yang selama ini masih dijajah dan ditindas oleh Israel. Presiden Jokowi menegaskan kebijakan mendukung kemerdekaan Palestina seutuhnya harus menjadi pegangan seluruh diplomasi internasional yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia.

Tidak boleh ada ruang secuil pun bagi upaya sepihak Amerika Serikat untuk meneguhkan pendudukan Israel di Palestina. Bahkan, Presiden Jokowi hadir langsung dalam sidang Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menguatkan dukungan Indonesia kepada Palestina pada Rabu (13/12/2017) di Istambul, Turki.

Selain berkomunikasi dengan OKI, pemerintah Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera bersidang untuk membahas pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Indonesia akan terus menyuarakan dan mengingatkan agar resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB terkait dengan Jerusalem ditegakkan.

Jika tidak dibendung, pengakuan AS atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel itu, bukan hanya akan meruntuhkan semua upaya perdamaian yang selama ini berjalan, melainkan juga akan meningkatkan tensi, ketegangan dan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Langkah AS bisa menjadi amunisi tambahan bagi kelompok-kelompok yang kerap membajak isu perjuangan Palestina untuk menyebarkan paham radikal dan melakukan aksi-aksi terorisme. Maka menjadi teranglah bahwa sebenarnya persoalan Palestina-Israel bukankah persoalan dunia Islam semata, melainkan juga mencakup persoalan dan kepentingan dunia seumumnya.

Itulah sebabnya negara-negara lain seperti Inggris, Uni Eropa, Prancis, Tiongkok, Rusia, Turki, Suriah, dan Irak mengecam dan mempersoalkan kebijakan Trump itu. Konflik Israel-Palestina juga melampaui persoalan agama semata. Persoalan ini terkait pula dengan issu-issu kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Bahkan pemimpin Katolik dunia, Paus Fransiskus, juga tak ketinggalan ikut mengecam pernyataan Trump yang sangat gegabah itu.

Kita berharap pimpinan dan komunitas agama-agama lain menyuarakan hal yang sama guna menekan AS dan Israel. Dengan memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Jerusalem, Trump telah menantang dunia. Dunia harus bersatu menjawab tantangan itu dengan melakukan tekanan terhadap Negeri Paman Sam itu.

Dengan begitu, kita boleh berharap Trump menimbang ulang kebijakan konyolnya tersebut. Bila Trump meninjau ulang kebijakan itu, hal ini bisa menjadi awal yang baru untuk mewujudkan perdamaian permanen di Palestina.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra menegaskan, tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel, merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan yang sudah ada. Selain itu, tindakan ini merupakan sikap yang dinilai menantang dunia, khususnya umat muslim.

“Tindakan AS sangat salah. Karena dia melanggar kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada. Apa yang dilakukan Donald Trump ini menantang dunia, dan menantang umat Muslim sedunia,” tegas Supiadin.

Politisi dari Partai Nasdem itu menegaskan, bahwa Jerusalem merupakan milik Palestina, bahkan milik umat muslim seluruh dunia. Karena di situ terdapat Masjid Al-Aqsha, salah satu masjid paling suci bagi umat Islam. Sehingga, ketika AS mengakui secara sepihak Jerusalem sebagai ibukota Israel, merupakan bentuk pelanggaran yang sangat menyakitkan bagi umat Islam di seluruh dunia.

Sumber:
mediaindonesia.com,
dpr.go.id, dll.

Trump’s full speech recognizing Jerusalem as Israel’s capital

The full text of President Donald Trump's announcement on Jerusalem on Wednesday, as provided by the White House.

When I came into office, I promised to look at the world’s challenges with open eyes and very fresh thinking. We cannot solve our problems by making the same failed assumptions and repeating the same failed strategies of the past. Old challenges demand new approaches.

My announcement today marks the beginning of a new approach to conflict between Israel and the Palestinians.

In 1995, Congress adopted the Jerusalem Embassy Act, urging the federal government to relocate the American embassy to Jerusalem and to recognize that that city -- and so importantly -- is Israel’s capital. This act passed Congress by an overwhelming bipartisan majority and was reaffirmed by a unanimous vote of the Senate only six months ago.

Yet, for over 20 years, every previous American president has exercised the law’s waiver, refusing to move the U.S. embassy to Jerusalem or to recognize Jerusalem as Israel’s capital city.

Presidents issued these waivers under the belief that delaying the recognition of Jerusalem would advance the cause of peace. Some say they lacked courage, but they made their best judgments based on facts as they understood them at the time. Nevertheless, the record is in. After more than two decades of waivers, we are no closer to a lasting peace agreement between Israel and the Palestinians. It would be folly to assume that repeating the exact same formula would now produce a different or better result.

Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.

While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering.

I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. This is a long-overdue step to advance the peace process and to work towards a lasting agreement.

Israel is a sovereign nation with the right like every other sovereign nation to determine its own capital. Acknowledging this as a fact is a necessary condition for achieving peace.

It was 70 years ago that the United States, under President Truman, recognized the State of Israel. Ever since then, Israel has made its capital in the city of Jerusalem -- the capital the Jewish people established in ancient times. Today, Jerusalem is the seat of the modern Israeli government. It is the home of the Israeli parliament, the Knesset, as well as the Israeli Supreme Court. It is the location of the official residence of the Prime Minister and the President. It is the headquarters of many government ministries.

For decades, visiting American presidents, secretaries of state, and military leaders have met their Israeli counterparts in Jerusalem, as I did on my trip to Israel earlier this year.

Jerusalem is not just the heart of three great religions, but it is now also the heart of one of the most successful democracies in the world. Over the past seven decades, the Israeli people have built a country where Jews, Muslims, and Christians, and people of all faiths are free to live and worship according to their conscience and according to their beliefs.

Jerusalem is today, and must remain, a place where Jews pray at the Western Wall, where Christians walk the Stations of the Cross, and where Muslims worship at Al-Aqsa Mosque.

However, through all of these years, presidents representing the United States have declined to officially recognize Jerusalem as Israel’s capital. In fact, we have declined to acknowledge any Israeli capital at all.

But today, we finally acknowledge the obvious: that Jerusalem is Israel’s capital. This is nothing more, or less, than a recognition of reality. It is also the right thing to do. It's something that has to be done.

That is why, consistent with the Jerusalem Embassy Act, I am also directing the State Department to begin preparation to move the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem. This will immediately begin the process of hiring architects, engineers, and planners, so that a new embassy, when completed, will be a magnificent tribute to peace.

In making these announcements, I also want to make one point very clear: This decision is not intended, in any way, to reflect a departure from our strong commitment to facilitate a lasting peace agreement. We want an agreement that is a great deal for the Israelis and a great deal for the Palestinians. We are not taking a position of any final status issues, including the specific boundaries of the Israeli sovereignty in Jerusalem, or the resolution of contested borders. Those questions are up to the parties involved.

The United States remains deeply committed to helping facilitate a peace agreement that is acceptable to both sides. I intend to do everything in my power to help forge such an agreement. Without question, Jerusalem is one of the most sensitive issues in those talks. The United States would support a two-state solution if agreed to by both sides.

In the meantime, I call on all parties to maintain the status quo at Jerusalem's holy sites, including the Temple Mount, also known as Haram al-Sharif.

Above all, our greatest hope is for peace, the universal yearning in every human soul. With today’s action, I reaffirm my administration’s longstanding commitment to a future of peace and security for the region.

There will, of course, be disagreement and dissent regarding this announcement. But we are confident that ultimately, as we work through these disagreements, we will arrive at a peace and a place far greater in understanding and cooperation.

This sacred city should call forth the best in humanity, lifting our sights to what it is possible; not pulling us back and down to the old fights that have become so totally predictable. Peace is never beyond the grasp of those willing to reach.

So today, we call for calm, for moderation, and for the voices of tolerance to prevail over the purveyors of hate. Our children should inherit our love, not our conflicts.

I repeat the message I delivered at the historic and extraordinary summit in Saudi Arabia earlier this year: The Middle East is a region rich with culture, spirit, and history. Its people are brilliant, proud, and diverse, vibrant and strong. But the incredible future awaiting this region is held at bay by bloodshed, ignorance, and terror.

Vice President Pence will travel to the region in the coming days to reaffirm our commitment to work with partners throughout the Middle East to defeat radicalism that threatens the hopes and dreams of future generations.

It is time for the many who desire peace to expel the extremists from their midst. It is time for all civilized nations, and people, to respond to disagreement with reasoned debate – not violence.

And it is time for young and moderate voices all across the Middle East to claim for themselves a bright and beautiful future.

So today, let us rededicate ourselves to a path of mutual understanding and respect. Let us rethink old assumptions and open our hearts and minds to possible and possibilities. And finally, I ask the leaders of the region -- political and religious; Israeli and Palestinian; Jewish and Christian and Muslim -- to join us in the noble quest for lasting peace.

Thank you. God bless you. God bless Israel. God bless the Palestinians. And God bless the United States. Thank you very much. Thank you.

NBC NEWS
https://www.nbcnews.com/politics/white-house/read-trump-s-full-speech-jerusalem-today-i-am-delivering-n827111

Percaloan

Tidak banyak orang dengan peruntungan sebagus Setya Novanto. Jika tidak, bagaimana mungkin ia bebas dari tujuh kasus sepanjang 16 tahun terakhir? Kalau ia kelak lolos lagi dari kasus percaloan kontrak Freeport yang sekarang ramai diributkan, bolehlah kita mengimbau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu untuk membagi pengalamannya lewat buku. Supaya laku, judulnya mesti bombastis, misalnya “Mau Kaya Tiru Setya: Sejumlah Kiat Mengatasi Hukum Indonesia”. Pasti tak sulit, sebab ia pernah menulis buku “Manajemen Soeharto”.

Pada bab-bab awal, tentu Setya mesti memaparkan bagaimana “menciptakan” garis tangan agar selalu bagus. Hanya dalam waktu tak terlalu panjang, dari berjualan madu dan beras, ia menjadi pengusaha pompa bensin, peternakan, kontraktor, tekstil, hotel, sampai lapangan golf. Sebagai politikus, hokinya juga moncer. Walaupun tak pernah terdengar mencetak prestasi gemilang di politik, ia mampu duduk di jabatan sangat tinggi, yakni Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Disarankan ada bab khusus yang membahas kekuatan teknik gaulnya selama ini: menempel orang yang tepat. Setelah lulus kuliah, ia menumpang di rumah Hayono Isman, bekas menteri di zaman Soeharto. Dari sinilah ia mengenal bisnis penyaluran pupuk. Berkat bertemu Soeharto sekian kali, ia mampu membuat sebuah buku.

Perlu diceritakan di bagian ini, bagaimana sepak-terjang Soeharto dan gaya kepemimpinan ikon Orde Baru itu mempengaruhinya. Lalu, masuk bab yang juga penting: usahanya merapat ke tokoh-tokoh kunci Golkar, seperti Aburizal Bakrie. Dari orang yang tak “bunyi”, ia mampu menyulap diri menjadi orang yang diperhitungkan. Dan puncaknya, di tengah kecaman luas publik, ia justru melesat sampai menduduki posisi tertinggi DPR.

Tentu saja bagian yang sangat ditunggu adalah pengalamannya berselancar di atas hukum, setidaknya sejak kasus cessie Bank Bali pada 1999. Setya perlu menulis pengalaman perusahaannya, PT Era Giat Prima, mendapatkan mandat menagih utang Bank Bali kepada Bank Dagang Nasional Indonesia dengan imbalan Rp 500 miliar. Di sini ia perlu detail berkisah, tentang cara mengatasi hukum yang membuat kasus yang diduga merugikan negara itu dihentikan pada 2003.

Bab yang bercerita cara mengatasi hukum bisa ia perkaya dengan pengalaman lolos dari kasus dugaan penyelundupan beras, limbah beracun, serta proyek PON dan e-KTP. Kalau kurang tebal, ia bisa menambahkan kiat mengelak dari sanksi berat akibat mendukung kampanye Donald Trump, yang belum tentu juga menjadi calon Presiden AS. Pembaca ingin tahu, apakah benar ketika itu ia disuruh pengusaha Hary Tanoe melobi Trump untuk memuluskan pembangunan Disneyland di Cigombong?

Sebagai bab penutup, tentu orang menunggu cerita di balik percaloan Freeport. Bagian akhir ini bisa dimulai dari Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Sudirman Said yang melaporkannya ke Majelis Kehormatan Dewan. Setelah itu, Setya perlu membuka cerita pertemuannya dengan petinggi Freeport di Hotel Ritz-Carlton, 8 Juni 2015.

Pembaca pasti penasaran untuk tahu kiatnya sebagai pemimpin tertinggi lembaga pembuat hukum “berselancar” dalam kasus yang berpotensi besar menimbulkan pelanggaran hukum itu. Ia perlu menambahkan tips, tentang teknik menguatkan nyali sampai berani mencatut nama presiden dan wakil presiden.

Buku Setya akan “sempurna” kalau ia sukses berkelit dari tiga jerat pidana yang disiapkan polisi dalam kasus Freeport. Kalau tidak lolos, ia tetap bisa menyelesaikan bukunya dari mana saja, termasuk dari penjara. Tak jadi soal, bukankah banyak tokoh besar melakukan hal yang sama?

Toriq Hadad,
Pengarang, Wartawan Senior Tempo
TEMPO.CO, 21 November 2015