Obituari: Salam Terakhir Faisal Basri

Tulisan terakhirnya adalah sebuah puisi, “Rumah Indonesia, Rumah Kita”, yang ia tulis pada 9 Desember 2023 dan ia perbarui pada 18 Agustus 2024 dan ia unggah di blog pribadi untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan negaranya.

Ia memilih bentuk puisi, yang mungkin tidak akan pernah dianggap sebagai puisi oleh pengamat sastra, tampaknya karena bentuk itu membuat ia bisa mengekspresikan perasaan terdalamnya. Indonesia di dalam benaknya adalah rumah bersama yang sedang digerogoti rayap, dan ia mengingatkan kita: "Mereka kian menggerogoti segala penjuru rumah kita."

Puisi itu seperti menjadi salam terakhir Faisal Basri. Ia telah menyampaikan semua yang harus ia sampaikan di sepanjang tahun-tahun pengabdiannya sebagai pemikir ekonomi dan aktivis politik. Dan semua argumen rasional, yang ia perkuat dengan ketekunannya menggeluti data, tampaknya tidak cukup untuk memicu perubahan.

Lahir dari keluarga sederhana, menjalani masa kanak-kanak di rumah berpenerangan lampu teplok dan petromaks, dengan orang tua yang harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, Faisal Basri memilih kuliah ekonomi ketimbang masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) atau Akademi Ilmu Statistik, meskipun ia diterima juga di dua perguruan tinggi tersebut setamat SMA.

Orang tuanya menyarankan STAN, sebab mahasiswanya dibiayai negara dan menjadi pegawai negeri setelah lulus, tetapi ia lebih memilih ekonomi. Ia berpikir dengan memahami ekonomi ia bisa membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat kecil. Itu keyakinan yang ia pertahankan, dan itu pula yang melandasi kritik-kritiknya kelak terhadap kebijakan ekonomi dan perilaku politik pemerintah.

Belum lama ia masuk kuliah, adiknya meninggal dan tak lama kemudian ayahnya, dan itu membuat ekonomi keluarganya lebih sulit. Ia belum bisa membantu ibunya, tetapi tidak ingin merepotkan, maka ia memutuskan harus mencari uang sendiri untuk menyelesaikan kuliahnya. Lalu segala sesuatu dalam hidupnya digerakkan oleh kebetulan-kebetulan, atau ia menyebutnya kecelakaan, yang membawanya pada kesuntukan akademis dan kemudian aktivisme politik.

Kebetulan pada waktu itu ada eksodus besar-besaran di kalangan staf pengajar FEUI karena mereka dianggap pengkritik dan tidak bisa menjadi pegawai negeri. Ada tempat lowong di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM). Ia masuk sebagai peneliti pada tahun ketiga kuliahnya, 1981, dan mengerjakan urusan-urusan paling bawah di lembaga itu. Di situ ia menjadi akrab dengan data.

Kemudian ia harus mengajar, sebagai dosen pengganti ketika pengajar utama, yang menjadi pejabat pemerintah, tidak punya cukup waktu karena terlalu sibuk. “Perut saya mulas ketika pertama kali mengajar,” katanya. “Saya tidak berani beradu pandang dengan para mahasiswa.”

Kebetulan berikutnya mendorong Faisal menjadi direktur LPEM. Pada 1991, ia diangkat menjadi wakil direktur riset, dan tak lama kemudian Darmin Nasution, direktur utama LPEM, ditarik oleh menteri Hartarto sebagai asisten. Posisi direktur utama kosong. Iwan Jaya Azis menolak ketika ditunjuk oleh dekan fakultas ekonomi untuk mengisi jabatan itu. Arsjad Anwar, sang dekan, kemudian meminta Faisal. “Bismillah saja, Sal,” kata Arsjad.

Itu siksaan terberat baginya. Ia baru 32 tahun, belum lama meraih gelar masternya, harus memimpin para doktor, sebagian besar profesor. Ia hanya unggul dalam satu hal dibanding mereka —jam terbang risetnya paling banyak. Dan jam terbang riset itulah yang memberinya amunisi bagi sikap kritisnya terhadap ketidakadilan ekonomi dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ia nilai tidak berpihak kepada masyarakat luas. Ia tidak mungkin diam ketika data di tangannya memperlihatkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 45% kekayaan seluruh negeri.

Kegelisahannya terhadap ketimpangan itu membawanya turun ke jalan, dengan tas ransel di punggung, dengan celana warna khaki, dan dengan kemeja biru muda. Dalam penampilan seperti itulah ia diingat orang.

Kebetulan berikutnya terjadi setelah Reformasi 1998. Ia melihat jatuhnya Soeharto sebagai peluang untuk memperbaiki tata kelola negara, untuk mengupayakan kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga, untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan tidak mengutamakan kepentingan segelintir elite. Dan untuk itu, ia berpikir tidak bisa hanya berdiri di luar: Untuk menata Indonesia yang baik, katanya, tidak bisa di jalanan terus, harus ada negosiasi politik di parlemen.

Maka, harus ada partai sebagai kendaraan politik yang bisa mengangkut orang-orang kritis ke Senayan. Ia ikut mempersiapkan partai baru, belajar aspek-aspek detail kepartaian dari berbagai negara, terutama ANC dari Afrika Selatan, dan setelah itu lahirlah Partai Amanat Nasional (PAN). Amien Rais sudah pasti menjadi ketua umum; ia figur sentral selama proses reformasi. Mencari sekjennya lebih sulit. Beberapa orang yang diminta tidak bersedia, dan akhirnya Faisal Basri.

Dalam refleksinya bertahun-tahun kemudian, ia menyebut momen itu sebagai pengorbanan keluarganya yang paling berat. “Saya tidak punya apa-apa,” katanya. “Istri jualan kue, jualan baju, ambil dari Bandung. Sabtu dan Minggu, ketika orang-orang berolahraga, dia jualan di Senayan, sehingga jika saya masuk lagi ke gerakan politik, ibu saya, istri saya, anak-anak saya akan langsung trauma.”

Dan ia hanya bertahan tiga tahun sebagai sekjen PAN. Pada 2001 ia mengundurkan diri karena kecewa terhadap arah partai. Ia berangkat dengan optimisme, sebagaimana para aktivis lain, bahwa PAN bisa menjadi trendsetter —menjadi partai modern, inklusif, menawarkan gagasan-gagasan segar, termasuk membuka wacana tentang federalisme. Bentuk terbaik dari otonomi, menurutnya, adalah federalisme. Dengan sistem itu, setiap daerah memiliki kuasa yang cukup untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya.

Namun PAN menganggap ide tentang federalisme terlalu berbahaya buat partai dan akhirnya mencoret gagasan tersebut dari platform PAN. Partai itu juga kemudian kehilangan kepercayaan diri untuk menjadi partai yang inklusif dan mengubah asasnya menjadi iman dan taqwa, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh Faisal pada saat ia ikut mempersiapkan berdirinya partai itu. Karena fondasinya sudah dirombak, ia berpikir tidak ada gunanya lagi ia ada di dalam partai.

Optimismenya terhadap reformasi sebagai peluang untuk membangun sistem ekonomi dan praktik politik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas pupus di hadapan fakta bahwa yang terjadi pada 1998 itu hanyalah Presiden Soeharto turun dari kekuasaan, tetapi rezimnya bertahan. Dan kegagalan terbesar reformasi, menurutnya, adalah tidak ada sanksi apa pun terhadap Golkar, yang selama era Orde Baru telah menjadi kendaraan penguasa untuk menciptakan dan mempertahankan sistem yang memungkinkan segelintir elite politik dan ekonomi menguasai negara.

Golkar, menurutnya, telah menjadi alat bagi kepentingan penguasa untuk memperkuat cengkeraman mereka terhadap sumber daya ekonomi nasional dan menciptakan ketimpangan yang sangat tinggi antara kelompok kecil penguasa dan rakyat banyak. Namun, partai ini tidak pernah menghadapi konsekuensi apa pun atas keterlibatannya dalam sistem otoriter Soeharto. Ia tetap bisa ikut pemilu setelah reformasi, dan berhasil melanjutkan pengaruhnya tanpa ada pertanggungjawaban yang berarti atas peran mereka di masa lalu.

Tetap kokohnya Golkar itulah yang ia lihat sebagai faktor utama kenapa reformasi tidak menghasilkan perubahan rezim, dan kondisi Indonesia mengarah ke Orde baru lagi. Golkar tetap menjadi kekuatan besar, dan orang-orangnya tetap berkuasa: Surya Paloh, SBY, Luhut Pandjaitan, Prabowo Subianto.

“Dulu namanya konglomerasi, sekarang namanya oligarki,” katanya. “Penguasaan kekayaan alam, sama. Modus operandi, sama; mereka menggunakan cara-cara lama.” Dan, cara-cara lama adalah cara-cara Golkar.

Jadi, meskipun demokrasi elektoral sudah dijalankan, dan itu perkembangan yang bagus bagi Indonesia, tetapi ada masalah besar di dalamnya. Ada banyak partai, tetapi tidak ada perbedaan signifikan di antara partai-partai itu, dan tidak ada satu pun partai yang punya ideologi. Inilah yang ia lihat sebagai masalah besar: “Dengan banyak partai, dan semuanya sama, yang muncul kemudian adalah pragmatisme.”

Dan pragmatisme politik itu menenggelamkannya. Ia tetap kritis, tetapi suaranya hilang disapu gelombang percakapan di tengah masyarakat yang lebih menyukai sensasi dan pertengkaran. Ia tetap mengingatkan pemerintah, tetapi politik yang transaksional dan didominasi oleh kepentingan elite, membuatnya tampak sebagai orang baik yang tidak relevan: Sebuah “lonely voice”, seorang idealis yang kurang realistis dalam melihat dinamika politik dan ekonomi Indonesia.

Anak isteri dan keluarga Faisal Basri Batubara di pusara, tempat peristirahatan terakhir.

Tetapi untuk apa realistis jika itu artinya menyerah? Faisal Hasan Basri Batubara tidak mungkin menyerah; ia terlalu mencintai negerinya. Sepekan sebelum ia meninggal pada 5 September 2024, ia berada Medan, menikmati durian di Dairi, dan mengatakan kepada kawan yang mengantarnya ke stasiun kereta yang akan membawanya ke bandara bahwa ia akan datang lagi: Saya akan paparkan data-data kebobrokan ekonomi Indonesia di masa pemerintahan Jokowi kepada para mahasiswa di Medan.

Ia tidak sempat melakukannya.

Mata saya basah oleh seruan di akhir puisinya: “Saatnya kejujuran yang memimpin bangsa ini.” Dan ia menyusun kalimat itu sebagai bait, yang membuatnya terasa seperti seruan yang terbata-bata.

Saatnya
Kejujuran
Yang memimpin
Bangsa ini

Mungkin ia berpikir bahwa puisi masih sanggup menyentuh nurani.

AS Laksana
Sastrawan, pengarang, kritikus sastra, dan wartawan Indonesia yang dikenal aktif menulis cerita pendek di berbagai media cetak nasional di Indonesia.

Facebook.Com, 7 September 2024

Mengapa Prabowo Ingin Menjadi Presiden?

Analisa Geopolitik untuk Indonesia

Buat kawan-kawan Nasionalis yang masih belum bosan membela NKRI, silahkan simak benang merah konspirasi politik di bawah ini.

Apa yang nampak di permukaan hanya sebagian hal saja, namun kepingan "puzzle" yang disatukan dari berbagai sumber, bisa menjadi bahan perenungan untuk perjalanan ke depan bangsa ini.

Sengkarut Politik semenjak hadirnya Jokowi hingga hari ini bukan tiba-tiba datang dari langit. Namun dari "langitlah" Jokowi dilindungi dan dijaga hingga hari ini dan kelak.

Silahkan disimak, dibaca pelan-pelan sampai akhir bagian serinya. Meski panjang tetapi inilah kenyataan di bawah permukaan yang sebagian kita tidak mengetahuinya. Bukan sebagai pembenaran, namun sebagai referensi agar kita paham ada hal besar saat kita sibuk memperdebatkan hal kecil.

Dirangkum dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri. Dari info yang jarang mau dimuat oleh media mainstream.

Selamat membaca:

Mengapa Prabowo ingin jadi Presiden? Bukan hanya ingin tapi berambisi. Tahu kan, apa itu ambisi? Sesuatu yang sangat diharapkan dan untuk itu akan diperjuangkan dengan at all cost.

Lalu apa motivasinya? Apakah benar karena ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara? Dengan berbagai sudut pandang akhirnya bisa disimpulkan lebih mengarah pada dendam masa lalu.

Yang harus diketahui bahwa Prabowo lahir dari keluarga elite dan intelek. Ayahnya Soemitro Djojohadikusumo, dikenal sebagai Begawan Ekonomi dan kakeknya, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, anggota BPUPKI, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua DPA pertama. Jadi baik kakeknya maupun ayahnya adalah bangsawan dan cendekiawan.

Walau masa remajanya banyak di luar negeri karena harus mengikuti ayahnya yang buronan politik Orla rezim Soekarno namun ketika berangkat dewasa Prabowo berada di Ring-1 kekuasaan Soeharto. Karena ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo sebagai arsitek pembangunan ekonomi Orde Baru, tentu sangat dipercaya oleh Soeharto.

Soemitro Djojohadikusumo (kiri) dan Raden Mas Margono Djojohadikusumo.

Alasan rasa hormat Soeharto kepada Soemitro lah yang meminta agar putranya, Prabowo menjadi menantunya. Sejak itu Prabowo menjadi menantu dari orang nomor 1 di negeri ini yang berkuasa dengan sangat otoriter. Karier Prabowo di militer sudah dapat ditebak. Ia menjadi rising star. Pangkatnya naik cepat dan mendapat kedudukan terhormat di Militer.

Sebagai anak bangsawan dan cendekiawan, dan tumbuh berkembang sebagai menantu Presiden, secara psikologis telah membuat Prabowo menjadi orang yang sangat tinggi pride-nya. Rasa bangga dirinya sangat tinggi. Dia tidak pernah siap untuk dilecehkan atau dikecilkan oleh orang lain.

Chaos Mei 1998 yang membuat Soeharto harus lengser dan sampai kini masih menjadi mendung gelap siapa dibalik chaos itu. Siapa yang paling bertanggung jawab atas chaos Mei 1998?

Prabowo Subianto sebagai perwira Kopassus bersama teman-temannya.

Yang pasti setelah itu Prabowo diberhentikan oleh Panglima ABRI. Mungkin seumur negeri ini hanya Prabowo satu-satunya Perwira Tinggi TNI yang diberhentikan oleh TNI. Namun kebijakan TNI tetap berlaku umum bahwa masalah internal hanya TNI yang tahu. TNI tidak pernah membocorkan alasan pemberhentian Prabowo. Ini sudah menjadi tradisi militer, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain.

Namun yang pasti pemberhentian itu berkaitan dengan doktrin TNI patuh kepada pemimpin Nasional yang juga menjadi kehormatan bagi seluruh prajurit TNI. Justru karena pemberhentian sebagai Pati TNI itu membuat Prabowo sakit hati kepada atasannya. Namun dia tidak berdaya untuk melawan karena memang tidak punya nyali seperti Qaddafi sang Kolonel yang mengkudeta Raja Idris di Libya.

Prabowo memilih untuk menerima dan menjauh dari hiruk pikuk politik. Dia pergi ke Yordania membantu usaha adiknya (Hashim Djojohadikusumo). Kebetulan Raja Yordania, Abdullah II adalah sahabat Prabowo dulu waktu ikut training di Fort Benning yang dikenal sebagai lembaga pendidikan militer paling bergengsi di Amerika Serikat yang khusus mencetak pasukan ahli teror kota dan perang kota.

Prabowo sebagai Cawapresnya Megawati saat Pilpres 2009.

Bahwa kemudian Hashim lah yang memotivasi Prabowo untuk mendirikan partai dan mencalonkan diri sebagai Presiden. Ini diajukan oleh Hashim setelah dia dijebak Sandiaga Uno dan Edwin Suryajaya (adik dari Edward Suryajaya, Bendahara Golkar) lewat skema Hostile Takeover dan akhirnya kalah dengan terpaksa melepas bisnis Tambang Batubaranya di PT Adaro.

Kasus ini sempat digelar di Pengadilan Singapore dan akhirnya Hashim kalah. Hashim dendam dengan kekalahan ini. Prabowo juga dendam karena dia tersingkir sebagai Pati TNI, dan karenanya setuju dengan ide Hashim. Disinilah faktor dendam menjadi lebih dominan.

Sejak partai Gerindra didirikan, Hashim bertindak sebagai financial resource bagi Prabowo. Tahun 2009 pasangan Mega-Prabowo tidak berdaya menghadapi SBY yang didukung oleh Aburizal Bakrie (ARB). Hashim tahu bahwa kekalahan Paslon Mega-Prabowo sama dengan kekalahannya atas Adaro. Semua karena ada harimau besar dibalik ARB yaitu Nathaniel Philip Rothschild (Nat).

Nathaniel Philip Rothschild (Nat) bersama salah seorang partnernya.

Mr Nat adalah anggota dari keluarga terkaya Yahudi. Buyutnya bernama Mayer Amschel Bauer Rothschild merupakan penggerak utama Zionist dan pendana terjadinya migrasi besar-besaran bangsa Yahudi dari seluruh dunia kembali ke Tanah Palestina, dan akhirnya terbentuklah Negara Israel.

Mr Nat sendiri dikenal sebagai konglomerat tambang terbesar di dunia. Buyutnya juga adalah pendiri bursa emas di London dan pendiri The Fed (Bank Central Amerika). Nat didukung oleh sumber pendanaan Yahudi dari hasil menguras SDA di seluruh dunia, seperti Abu Dhabi Investment Council, Schroders Investment Management Limited, Standard Life Investments, Taube Hodson Stonex LLP, Artemis Investment Management LLP, dan Robert Friedland.

Menurut cerita kalangan Fund Manager dunia, sumber pendanaan Nat itu assetnya lebih besar dari GNP Amerika. Jadi benar-benar the real power.

Nathaniel Philip Rothschild (Nat), Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie (ARB).

Pada September 2012 Hashim kali pertama bertemu dengan Mr Nat di Restaurant Belvedere yang berada di Holland Park, London. Pertemuan keduanya ‘dicomblangi’ oleh teman Hashim yaitu Robert Friedland seorang konglomerat tambang AS dan pemegang saham terbesar di beberapa lembaga keuangan di Eropa dan Amerika.

Setelah itu Hashim bergabung dengan Mr Nat. Penyebabnya karena Mr Nat bertikai dengan sohibnya ARB di Bumi Resource PLC yang listed di Bursa London. Mr Nat menguasai saham Bumi Resource PLC melalui anak perusahaannya bernama Vallar. Awalnya ARB dimanfaatkan oleh Nat untuk menguasai tambang batu bara di Indonesia dan karenanya Nat mendukung SBY sebagai Capres tahun 2004, dimana ARB di belakang SBY.

Kelihatannya awal pertikaian antara ARB dan Mr Nat terjadi ketika ARB telah menjadi Ketua Umum Golkar dan bermitra dengan China Investment Corporation (CIC). ARB tidak lagi sebagai loyalis Mr Nat karena sudah di back up oleh CIC. Dia ingin bersama CIC menguasai tambang batu bara di Indonesia dan mendepak Mr Nat di Bumi Resource PLC, dan tentu ingin menguasai Freeport karena PT Bumi Resource juga adalah pemegang saham Freeport. Itu sebabnya ARB menggunakan Golkar sebagai kendaraan untuk menjadi Presiden RI.

Nat tidak bisa menerima sikap ARB tersebut. Maka perang tidak bisa dielakkan. Awalnya ARB tersingkir dari Bumi Resource PLC namun ARB melawan. Setelah 13 bulan peperangan berlangsung, berakhir dengan ARB berhak menguasai kembali PT Bumi Resource namun harus membayar sebesar U$ 501 juta. Karena inilah ARB harus rela mendukung Prabowo sebagai Capres sebagai syarat penundaan pembayaran.

The Actual Winner is Rothschild Family. Ya bagi ARB dan Hashim, kekuasaan formal tidaklah penting, yang penting adalah UANG. Dengan uang maka kekuasaan bisa diperalat. Ingat apa kata Mayer Amschel Bauer Rothschild “Give me control of a nation’s money and I care not who makes it’s laws”.

Jelas sekali ambisi Hashim Djojohadikusumo: "Saya ingin kaya dan menjadi Penguasa."

Kini Hashim menjadi settler dari Rothschild untuk mendukung Prabowo jadi RI-1. Bersamanya juga ada barisan Partai berbendera Islam yang ikut bergabung untuk menjadi icon melawan kekuatan ideologi kaum Marhaen (sosialis nasionalis) yang ada di gerbong Nasionalis.

PDIP dengan kekuatan akar rumput selama 1 dasawarsa sedang berhadapan dengan raksasa elite global yang berada di belakang capres pesaing dari PDIP.

Dari referensi di atas menjadi awal menguak puzle-puzle berikutnya. Kelompok Rothschild dengan proxy-nya yang berada di Indonesia membeli jiwa mereka semua dengan uang dan mereka loyal karena itu. Tentu untuk kepentingan Rothschild, bukan kepentingan nasional apalagi kepentingan agama.

Rothschild Family.

Kita tidak pernah tahu Rothschild itu berbentuk seperti apa. Dimana markasnya dan bagaimana mereka bergerak. Mereka antara ada dan tiada, itulah strategi mereka yang kontroversi. Menjadi invisible power yang tak teridentifikasi.

“You don’t think that having control of the money is more power than making laws? If you control all the money do you not have the maker of laws at your disposal? The only thing you would fear is a socialist in power”.

Makanya PDIP sebagai penjaga Nasionalis bersama ideologi Marhaenisme yang dicetuskan Bung Karno, bagi mereka tidak boleh berkuasa. Kemenangan Jokowi adalah nightmare bagi capitalism. 2 periode mereka "kecolongan" secara dramatis.

Mari kita analisa lagi lebih jauh terkait substansi dari rekam jejak tiap kasusnya: Semua analisis terkait aksi 411, 212 dan Pilkada DKI hanya menekankan soal revitalis gerakan Islam radikal.

Sangat sedikit analisis yang mengarah pada penjelasan modus ekonomi politik dibalik berbagai aksi yang menyerang legitimasi Jokowi. Semuanya dimulai dari keseimbangan baru dari kemenangan Jokowi dalam pilpres 2014 lalu.

Siapapun tak menyangka Jokowi akan sanggup menandingi Prabowo yang didukung kekuatan oligarki bisnis besar di Indonesia plus kapitalis Amerika. Dukungan oligarki bisnis ke Prabowo tidak bisa terlepas dari patron-patron politik mereka yang merapat ke kubu Prabowo.

Ini sinyal bahwa oligarki bisnis yang berpatron 10 tahun masa SBY akan berada di kubu Prabowo. Selain itu ada ARB, ada Hashim Djojohadikusumo, Harry Tanoe, dan dinasti Cendana. Jaringan bisnis yang berpatron pada para Jenderal juga banyak berada di kubu Prabowo. Cek nama-nama Jenderal purnawirawan TNI dan Polri yang masuk di TKN (Tim Kampanye Nasional).

Praktis, sebagian besar konglomerat kelas kakap merapat ke Prabowo. Prabowo jadi jagoan oligarki bisnis besar. Dengan kekuatan modal besar, Prabowo yang disokong oleh sebagian besar konglomerat kelas kakap berada di atas angin.

Dana kampanye Prabowo tiap ikut Pilpres tidak terbatas. Ditambah dengan sokongan diam-diam dari Cikeas. Kekalahan Prabowo dalam 2 Pilpres membuyarkan harapan mereka.

Ganjar, Prabowo dan Jokowi.

Kini untuk ketiga kalinya mereka reuni. Mereka mulai bermanuver. Segala cara dilakukan untuk merapat ke Jokowi. Pintu untuk masuk dicari, tapi Jokowi tetap lempeng.

Kepentingan kroni-kroni lama dibabat habis oleh Jokowi, mulai dari Mafia Migas sampai Mafia impor. Dari Freeport, batubara, CPO, Nikel hingga yang terakhir hilirisasi membuat negara Eropa Amerika merasa "dikerjain" oleh seorang Jokowi. Selain itu kaki-kaki para patron juga dipotong, sehingga patron politik juga kelimpungan.

Bakrie kelimpungan dengan bisnisnya Lapindo-Brantas harus bayar dana talangan. TV One jadi lebih banyak siaran sinetron. Pasang surut kuasa politik dan Bisnis Bakrie dengan Golkar mengalami masa paling buruk. Partai sebesar Golkar pernah pecah 2 kubu, bentrok antar elite terjadi karena berebut ceruk bisnis di era Jokowi yang semakin dibatasi.

Ingat kasus "papa minta saham" dan E-KTP yang semua dilakukan oleh jaringan Partai Golkar.

Jokowi diantara Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Jusuf Kalla (JK).

Gerindra dan Hasyim ikut terkena imbasnya, sehingga jaringan kroni Prabowo juga berupaya mengais dari jatah impor daging dan gula. Artinya aktivitas bisnis kroni sangat tergantung pada patron politiknya. Ketika patron tersungkur, bisnispun ikut tersungkur.

Dalam kondisi seperti itu, strategi yang digunakan adalah mundur selangkah untuk terus mencari cara menurunkan Jokowi. PDIP sepanjang 2 periode Jokowi masih kompak "melindungi" Jokowi dari upaya pemakzulan. ARB cs akhirnya nyerah sebagai veto player di Golkar.

Konstelasi di Golkar akhirnya diserahkan ke elite Golkar di rezim Jokowi: JK dan LBP. Prabowo pun kemudian otomatis lebih dekat dengan LBP. Sehingga beberapa kepentingan Prabowo bisa tetap diakomodasi. Dengan cara merapat ke pilar-pilar kekuasaan, mereka berharap tetap mendapatkan sumber ekonomi untuk biayai aktivitas politik selanjutnya.

Menjadi Menteri Pertahanan adalah bargaining politiknya dengan pihak pemenang Pilpres. Pemerintahan Jokowi dijamin Prabowo tidak "diganggu" stabilitas politiknya. Sebaliknya Pemerintah juga tidak "mengganggu" kerja Kemenhan dengan segala manuver anggarannya.

Belanja Alutsista, Food estate hingga kapal patroli mangkrak nyaris tak satupun aparat penegak hukum yang berani menyentuhnya. Kemenhan seakan menjadi negara dalam negara.

Apa yang terjadi di 2023 ini menjadi upaya last time menggoyang Jokowi meski tidak lagi ikut Pilpres. Namun uniknya mereka justru semakin fokus ke Jokowi dan keluarganya. Upaya adu domba antara keluarga Jokowi dengan PDIP menjadi perang terbuka yang melibatkan para elitenya.

Konglomerat hitam dan oligarki bisnis itu masih tetap ingin berkuasa dengan memanfaatkan patron-patron politik dengan berburu rente.

Hati-hati dibalik serigala berjenggot ada kekuatan hitam yang tetap ingin berkuasa. Mereka tidak peduli dengan jualan NKRI ber-syariah atau apalah itu, karena yang penting bagi mereka pundi-pundi uang mereka tetap terisi.

Ada 9 Naga, membayar 9 Unta untuk membodohi 9 juta Keledai. Jika kita diam, Indonesia habis !!!

Saat Jenderal Wiranto mencopot pangkat Prabowo Subianto.

Perjalanan politik Prabowo diawali dengan kabar dirinya terlantar di Swiss. Saat itu Prabowo dalam rangka mengasingkan dirinya ke Yordania usai dipecat dari militer atas vonis pelanggaran HAM berat di era reformasi 98.

Mantan Danjen Kopassus itu sedang mengurus bisnis dan uangnya di negara bebas pajak, Swiss. Di negara itulah Prabowo dianggap berstatus tanpa kewarganegaraan alias stateless. Warga negara Yordania bukan, Indonesia juga tidak diakui.

Kabar Prabowo stateless sampai ke tanah air. Suami Megawati, Taufik Kiemas-lah yang berinisiatif menyelamatkan Prabowo dari Swiss dengan mengirim private jet. Prabowo dibuatkan paspor di Singapore yang saat itu Dubesnya Luhut Binsar Panjaitan.

Setiba di Indonesia pada bulan Januari 2000, Prabowo dirangkul oleh Partai Golkar yang saat itu Akbar Tanjung masih menjadi sosok yang disegani di partai yang identik dengan Soeharto dan Orba. Menjadi ketua HKTI sekaligus sebagai anggota dewan penasihat partai Golkar hingga tahun 2008.

Hanura, Gerindra, Golkar, dan Nasdem, berasal dari akar yang sama.

Jadi rumor Prabowo melarikan diri ke Yordania sebenarnya kurang tepat. Dari tahun 1998 hingga 2000 tidak sampai 2 tahun, lebih tepatnya disebut plesiran longstay.

Panglima TNI Wiranto yang memecat Prabowo berkumpul juga di satu kubangan partai Golkar. Cek faktanya, di tahun 2004 Golkar menyelenggarakan konvensi untuk memilih calon presiden yang akan diusung. Ada nama Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Prabowo Subianto, dan Wiranto.

Usai konvensi partai yang dimenangkan Wiranto namun gagal dalam Pilpres 2004 yang direbut “the rising stars” SBY sebagai Presiden ke 6. Kemudian 3 nama terakhir membelah diri dari partai Golkar dengan mendirikan partai baru. Surya Paloh dengan Nasdem, Prabowo mendirikan Gerindra dan Wiranto di Hanura.

Sebagai partai baru, Prabowo dan Gerindra memilih berkoalisi dengan PDIP yang notabene ada Taufik Kiemas sang penyelamat plesiran hingga stateless Prabowo. Pasangan Mega-Prabowo terbentuk di 2009 setelah sebelumnya menandatangani perjanjian politik yang dikenal dengan nama Perjanjian Batu Tulis.

Dalam perjanjian tersebut Prabowo mendukung Megawati sebagai capres dan dia sebagai wakilnya. Konsekwensinya pada Pilpres berikutnya, Megawati akan mendukung Prabowo sebagai Capres. Semacam giliran jaga istana negara tiap 5 tahun sekali.

Paslon Mega-Prabowo kalah dalam Pilpres 2009, SBY berkuasa 2 periode. Megawati dan PDIP memilih menjadi oposisi dan Prabowo bersama Gerindra mendukung pemerintahan SBY hingga 2014.

Pertanyaan mengapa Prabowo ingin menjadi Presiden mulai diwujudkan di tahun 2014. Kalah dalam audisi (konvensi) Capres Partai Golar berlanjut kalah berpasangan dengan Megawati membuat Prabowo memutuskan maju sendiri sebagai capres dengan Gerindra di tahun 2014.

Antara Ketua Partai (Gerindra) dan Petugas Partai (PDI-P).

Ternyata situasi berubah, Megawati tidak maju lagi dalam Pilpres 2014, tetapi menugaskan Jokowi melawan seorang Prabowo. Segala kalkulasi politik, logistik hingga analisa para pakar mengarah Prabowo akan menang mudah melawan Jokowi si tukang kayu dari Solo. Ketua Partai bukan hanya sekelas Petugas Partai.

Prabowo yang didukung koalisi gemuk partai pendukung ternyata harus kalah dramatis dari Jokowi. Kesalahan fatal Prabowo saat melawan Jokowi adalah meneruskan persekutuan pemerintah SBY dengan Amerika. Rakyat sudah paham 10 tahun periode SBY yang memanja rakyat dengan subsidi hasil hutang ke IMF.

Bukan hanya melanjutkan program memanjakan rakyat, Prabowo dalam pandangan jurnalis Amerika menjadi anak kesayangan Amerika. Jalur kedekatan militer Amerika dengan Prabowo tertuang dalam dokumen Pentagon.

Berawal dari Joined Combined Exchange Training (JCET) antara pasukan khusus AS dengan pasukan khusus Indonesia. JCET adalah sebuah program latihan gabungan tentara Amerika Serikat di sebuah negara dengan tentara negara setempat saat Prabowo menjadi Danjen Kopassus.

Bertemu dan berpisah karena kepentingan. Itulah politik.

Program ini sempat menimbulkan kontroversi karena justru dianggap menghasilkan tentara yang terlibat kasus pelanggaran HAM. Prabowo berhubungan dengan Defense Intelligence Agency (DIA) milik Amerika Serikat. Dialah sosok kunci utama masuk special forces AS di Indonesia sejak tahun 2000. Sementara sang Adik, Hashim Djoyohadikusumo dalam sebuah acara diskusi berpidato di Washington DC, di depan US-Indo, sebuah kelompok yang ada anggota dari usaha-usaha terbesar di Amerika. Dalam pidato tahun 2013 itu, Hashim berkata bahwa kalau Prabowo naik sebagai Presiden Indonesia, AS akan terima posisi spesial, privilege dari pemerintah Prabowo.

Hegemoni Amerika di era SBY akan diteruskan Prabowo jika dia menjadi Presiden 2014. Namun masyarakat sudah terlanjur kecewa dengan banjir kasus korupsi di era SBY yang menjerat puluhan tokoh Partai Demokrat berikut jaringan oligarkinya. Suara Partai Demokrat terjun bebas di 2014, namun lebih tepatnya beralih ke Gerindra yang bersepakat meneruskan program 10 tahun SBY.

Keinginan Prabowo menjadi Presiden pada 2014 pupus saat menghadapi perlawanan rakyat pada sistem korup melalui sosok Jokowi. Gagal dalam Pilpres 2014 dengan skema pro Amerika membuat Prabowo memutar haluan. Merangkul kelompok Islam militan menjadi strategi Prabowo menggoyang pemerintah Jokowi.

Pasang surut Jokowi - JK.

Inilah yang menghidupkan mereka untuk selanjutnya mulai bermanuver untuk goyang-goyang rezim Jokowi. Banyak orang SBY dan Prabowo diantaranya masih bersembunyi jadi komisaris-komisaris di BUMN. Dan dengan tantiem (pembagian bonus ke manajemen) komisaris-komisaris itu digunakan untuk membiayai aksi-aksi oposisi.

Artinya berbagai aksi itu dibiayai dengan rente ekonomi dari para elite. Dan mereka menunggu durian runtuh apabila aksi mereka itu berhasil. Jadi aksi-aksi itu punya basis material di elite yang tidak puas pada kepemimpinan Jokowi. Elite politik yang tidak puas pada kepemimpinan Jokowi menggalang pengusaha kroni mereka untuk biayai aktivitas politiknya.

Mereka merancang rapat di atas sebuah kapal pesiar, merancang turunnya Jokowi paling lambat 2 tahun setelah dilantik sebagai Presiden 2014. Transisi kekuasaan diatur, Jokowi akan dilengserkan diganti dengan JK. Rancangan awalnya melalui jalur konstitusional lewat Parlemen (DPR). Setelah 2 tahun, Jokowi tidak jatuh juga. Dicari cara baru untuk jatuhkan Jokowi.

Timbul tenggelam Prabowo - JK.

Momentumnya tersedia menjelang pilkada DKI. Politisasi agama dilakukan secara masif. Aksi massa digerakkan untuk menekan Jokowi. Pada saat yang bersamaan tentara didorong-dorong mengambil alih kekuasaan. Jokowi bergerak cepat, garis batas ditarik dengan tegas sehingga momentum pengambilalihan kekuasaan bisa menyurut. Ahok menjadi tumbal.

Gagal dengan skenario pengambil-alihan kekuasaan dengan menggunakan massa disokong tentara gagal, skenario bergeser lagi. Jokowi praktis punya waktu 1,5 tahun sebelum proses pemilu 2019 mulai digelar.

Mereka mulai merancang skenario baru untuk mengalahkan Jokowi, mengulang skenario mengalahkan Ahok. Dalam hal prestasi Ahok sangat populer dan disukai. Sebagian besar warga puas dengan kinerja Ahok. Walaupun tingkat kepuasannya tinggi tapi Ahok bisa ditumbangkan dengan gunakan politisasi agama. Skenario Jakarta inilah yang digunakan untuk melawan Jokowi mulai saat itu.

Politisasi agama mulai digulirkan di masjid-masjid untuk menyerang Jokowi. Disebut sebagai antek China dan keturunan PKI, ini akan gencar dilakukan sampai 2024.

Pilpres 2019 yang berdarah-darah ....

Prabowo yang pada Pilpres 2019 menggandeng Sandiaga Uno kembali gagal mengalahkan dominasi kekuatan akar rumput Jokowi. Kesalahan terbesar Prabowo adalah merangkul kelompok garis keras, namun gagal mengendalikannya. Mereka yang terprovokasi membenci Jokowi ternyata tidak serta merta mengidolakan Prabowo yang jauh dari religius dalam ukuran mereka.

Pilpres 2019 usai dan menyisakan residu politik terkait mayoritas dan minoritas. Polarisasi terjadi sebagai “kecelakaan politik” hingga hari ini. Apakah kemudian Prabowo akan memanfaatkan situasi tersebut untuk kembali bertarung dalam pilpres 2024?

Situasi telah berubah konstelasinya. Sosok Anies Baswedan lebih dipercaya mewakili kelompok perubahan Indonesia dibanding Prabowo. Anies yang super PD dengan situasi tersebut memilih pisah dengan Prabowo yang sebelumnya santer beredar akan disandingkan bersama Ganjar oleh Jokowi.

Di sudut lain Golkar ingin mengambil peran strategis pada Pilpres 2024. Partai yang selama ini mencari aman berdiri di posisi siapapun yang berkuasa sudah saatnya kembali memegang kuasa. Pengalaman 10 tahun Prabowo gagal menjatuhkan Jokowi secata konstitusional menjadi pelajaran berharga.

Jokowi harus dijauhkan dari rakyat dan partainya.

Nama kader Golkar Bahlil Lahadalia muncul sebagai inisiator jabatan Presiden 3 periode. Sosok yang dikabarkan merupakan anak emas Luhut Binsar Panjaitan tersebut sedikit banyak mengabarkan sinyal Jokowi sedang haus kekuasaan di masyarakat. PDIP menolak dengan alasan hal tersebut inkonstitusional. Penolakan PDIP kemudian dihembuskan kabar bahwa Jokowi kecewa dengan keinginannya tidak dituruti. Retak halus Jokowi dan Megawati setiap hari dipupuk.

Di sisi lain Prabowo melihat ada peluang memenangkan Pilpres 2024 dengan memanfaatkan keretakan hubungan Jokowi dengan PDIP. Prabowo merangsak ke ketiak Jokowi berikut anak dan menantunya.

Ingat, Jokowi bukan murni kader PDIP. Tahun 2004 Jokowi masih jadi pengusaha mebel sukses di Solo. Keinginannya menjadi walikota mengharuskannya keliling dari satu partai ke partai yang lain untuk mendapatkan kendaraan politik. Semua partai menutup pintu karena menganggap Jokowi bukan siapa-siapa. Hingga akhirnya FX Rudyatmo ketua DPC PDIP Solo yang berjasa membawanya masuk mempertemukan dengan Megawati dan mendapatkan restu menggunakan PDIP maju sebagai walikota Solo.

Begitu pula dengan Gibran yang masuk PDIP saat akan maju sebagai Walikota Solo. Gibran sebelumnya berada dalam circle pengusaha muda bersama anak-anak petinggi partai Golkar dalam organisasi HIPMI. Gibran sudah “berdarah” Golkar sebelum masuk ke PDIP.

Perseteruan PDIP dengan keluarga Jokowi memuncak pada kasus putusan MK. Karpet merah Gibran lolos persyaratan usia capres dan cawapres dikonotasikan sebagai ulah Jokowi. Namun hingga saat ini belum ada bukti bahwa Jokowi lah yang merancang skenario di MK, kecuali rumor politik Anwar Usman sang adik ipar yang berjibaku mempertaruhkan jabatan untuk sang keponakan.

Hujatan publik sebagai perusak konstitusi tertuju pada 3 orang: Jokowi, Anwar Usman dan Gibran. Prabowo mendapat durian runtuh bernama Gibran, Golkar menyalip di tikungan dengan lebih dulu mendeklarasikan Gibran sebagai cawapres Prabowo.

Strategi Prabowo bersama Golkar adalah dengan menarik paksa Jokowi dan keluarga untuk Pilpres 2024 bersama Prabowo. Suara loyalis Jokower dan PDIP pecah atas indikasi Jokowi dukung Prabowo yang dititipi Gibran.

Yang warnanya kuning belum tentu emas. Di jalan raya warna kuning adalah tanda "Hati-hati!" dan "Waspada!"

Pertanyaan berikutnya untuk Prabowo. Sukseskah strategi unik kali ini untuk menjadikannya sebagai Presiden? Masyarakat pemilih kali ini lebih cerdas melihat rekam jejak sekaligus rekam medis Prabowo.

Ingat, Prabowo sendiri pernah mengatakan bahwa assetnya selama ini macet karena dia gagal berkuasa. Jadi mengapa Prabowo ingin jadi Presiden? Bukan untuk jadi pemimpin tapi agar dia menjadi penguasa. Dendam menjadi penguasa selama puluhan tahun, ketika jebol di 2024 maka kemungkinan apa yang akan terjadi?

Hutang investasi politik puluhan tahun harus dibayar lunas, gerbong kapitalis di belakangnya akan berhamburan berpesta, buka puasa puluhan tahun para neo orba berkumpul dalam satu meja makan. Kita cukup jadi penonton yang terperdaya, kaum marhaen kalah lagi dengan kaum kapitalis.

Demos (rakyat) kratos (kekuasaan) benar-benar nyata berubah menjadi Demon (setan) kratos (kekuasaan). Pilihannya hanya satu: lawan dan menang !!!

Salam NKRI Tanpa Koma !!!

Ki Panji Nuswantoro
https://suluhnusantaranews.id/2023/11/07/mengapa-prabowo-ingin-jadi-presiden-bagian-1/#
https://suluhnusantaranews.id/2023/11/08/mengapa-prabowo-ingin-jadi-presiden-bagian-2/
https://suluhnusantaranews.id/2023/11/10/mengapa-prabowo-ingin-jadi-presiden-bagian-3/

Jusuf Wanandi Menyibak Tabir CSIS

Dalam buku Jusuf Wanandi, ‘Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998’ (Penerbit Buku Kompas, 2014), banyak fakta yang terungkap tentang hubungan CSIS dengan 20 tahun pemerintahan Soeharto. Meski buku ini banyak memuji Benny Moerdani, tapi peristiwa-peristiwa monumental yang diungkap Jusuf menarik disimak.

Jusuf menceritakan dalam bukunya bahwa setelah meninggalkan Benny dan CSIS, pada 1998, setelah lengser dari kepresidenan, Soeharto bertemu lagi dengan Benny. Pertemuan itu terjadi atas jasa Tutut, pada 15 Desember 1998 di rumah Sigit, belakang jalan Cendana, Jakarta. Di dalam pertemuan itu Soeharto bertanya kepada Benny tentang apa yang terjadi sebenarnya pada dirinya. Mengapa ia dilengserkan dan seterusnya.

Benny menceritakan semuanya. Ia bercerita selama satu setengah jam —semua hal yang Benny simpan sejak pertemuan terbuka terakhir mereka, lebih dari 10 tahun yang lalu.

“Bapak sekarang tahu, karena Bapak tidak percaya pada kami,” jawab Benny maksudnya ABRI. “Kami adalah dasar dari kekuasaan Bapak, tetapi kemudian Bapak tidak lagi percaya pada kami, dan malah lebih percaya kepada Habibie dan ICMI. Dan semua pembantu yang Bapak percayai —Harmoko, Ginanjar Kartasasmita, Akbar Tanjung— ternyata pengkhianat. Ini salah besar. Lihat apa yang terjadi. Militer pun sekarang sudah semakin ‘hijau’ (dalam arti perwira non-muslim atau yang kurang ‘saleh’ tidak lagi mendapat kesempatan) di bawah Feisal Tanjung. Karena Bapak tidak percaya kepada saya, Bapak juga tidak percaya kepada ABRI, walaupun kami selalu mendukung Bapak. Dan setia,” tulis Jusuf.

Jusuf melanjutkan kisahnya: “Soeharto terdiam. Namun ketika Benny menyebut nama jenderal ‘dicurigai’, ia mengambil pena dan kertas dan membuat catatan.” Benny mengatakan bahwa “lima dari sepuluh Pangdam adalah hijau. Bapak tidak bisa mengandalkan mereka.”

Mereka berdua berdamai. Soeharto menyempatkan melayat ke rumah Benny dan membaca doa di depan jenazahnya ketika Benny mendahuluinya. "Daftar itu, Benny menceritakan kepada kami kemudian, diberikan kepada Wiranto yang ketika itu menjabat sebagai Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan di bawah kepemimpinan Habibie. Ketika daftar itu sampai ke tangan Wiranto, ia tidak perlu didorong lagi. Dalam waktu satu bulan, kelima nama yang terdapat dalam daftar milik Benny akhirnya diganti.” (halaman 388)

Jusuf Wanandi, kakak kandung Sofjan Wanandi, adalah pendiri koran The Jakarta Post. Ia mengakui kedekatan hubungannya dengan Daoed Joesoef, Benny Moerdani, Jacob Oetama dan Fikri Jufri.

Tentang Daoed Joesoef, diceritakan: “Daoed Joesoef, Ketua Dewan Direktur selama lebih dari 30 tahun, adalah pemikir strategis utama kami. Setelah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Soeharto, ia kembali dengan lebih yakin mengenai pentingnya peran yang dimainkan CSIS sebagai think tank bagi bangsa dan masyarakat. Ia masih terus menulis dan berceramah mengenai masalah-masalah strategis.”

Jusuf mengakui bahwa di awal pemerintahannya Soeharto tidak dekat dengan Islam.

“Selama 20 tahun pertama pada masa kekuasaannya, Soeharto sangat hati-hati untuk tidak membiarkan Islam menjadi kekuatan politik. Di akhir tahun 1980-an, Presiden Soeharto membuang pendirian ini dalam rangka menggalang dukungan untuk menyingkirkan ABRI sebagai penopang utama kekuasannya. Perubahan inilah yang kelak membawa kejatuhan Soeharto.”

Jusuf Wanandi bersama Presiden Soeharto dan Liem Sioe Liong pada acara pertemuan dengan tokoh-tokoh pengusaha nasional di Tapos, Bogor, 1986. (Foto: Sekretariat Negara.)

Kelompok CSIS (Centre for Strategic and International Studies) yang diakui Jusuf Wanandi sebagai kelompok China dan Katolik, memang sejak 1988 sangat kecewa kepada Soeharto yang meninggalkan CSIS.

Tokoh pendiri CSIS ini menyatakan: “Pada Maret 1988, tidak lama setelah kabinet baru terbentuk, Presiden Soeharto memutuskan segala hubungan dengan CSIS yang sudah terjalin begitu lama. Memo yang saya tulis yang mengusulkan agar ia mendelegasikan wewenang eksekutif menjadi korban dari perebutan kekuasaan yang lebih luas. Presiden Soeharto memang sudah tidak peduli kepada kami, tetapi kejatuhan Benny Moerdani setelah Sidang MPR 1988 telah menentukan nasib kami.” (halaman 340)

Lebih lanjut Jusuf menyatakan: “Dari sebuah lembaga yang dianggap ‘dekat’ dengan Soeharto dan think tank yang memberi legitimasi pada kekuasaannya, yang dikelola oleh ‘keturunan Tionghoa dan Katolik’, kini menjadi lembaga yang menentang Soeharto. Setelah 20 tahun, saya sadar bahwa saya tidak lagi dalam posisi menasihati Soeharto mengenai apa yang terbaik bagi kepentingan negara. Awalnya kami terkejut ketika mendengar bahwa para menteri diperintahkan untuk tidak lagi berhubungan dengan kami. Beberapa jenderal yang dekat dengan kami juga mulai menjaga jarak. Mereka juga dilarang memberikan proyek bisnis kepada adik saya Sofjan. Jenderal Tjokropranolo juga pernah diperingatkan oleh Soeharto mengenai hal ini ketika ia menjabat sebagai Panglima Kostrad. Kami juga dilarang untuk diundang pada pembukaan KTT APEC pada tahun 1994 dan KTT Non Blok pada tahun 1992.”

Presiden Soeharto dan Ibu Tien bersama Jenderal Benny Moerdani beserta istri.

Benny Moerdani yang dianggap oleh tokoh-tokoh Islam sebagai musuh utama tahun 1980-1990an, selain CSIS, kecewa besar terhadap Presiden Soeharto yang mencopotnya sebagai Panglima ABRI dan Panglima Kopkamtib. Pak Harto memindahkan posisi Benny menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ‘sedikit kekuasaannya’ pada Maret 1988. Presiden mengangkat Feisal Tanjung sebagai Panglima ABRI.

Jusuf Wanandi memberi catatan tentang Benny yang ingin terus memegang kekuasaan di negeri ini:

“Selain itu, ada beberapa kendala yang harus diatasi Benny. Salah satunya adalah agama yang dianutnya: memang pencalonan itu bisa terjadi, tetapi sebagai umat Katolik, tidak mungkin ia menjadi presiden. Benny tak akan mengubah kepercayaannya. Benny sangat jelas pendiriannya mengenai keimanannya. Saya ingat, dalam suatu acara makan malam bersama Benny, hadir Harry Tjan, saya, dan sejumlah redaktur senior yang berkawan dekat dengan Benny, seperti Jacob Oetama dari Kompas dan Fikri Jufri dari Tempo. Fikri mungkin sudah terpengaruh oleh anggur merah sambil menangis berkata kepada Benny, ‘Mengapa Pak Benny tidak menjadi muslim? Kami akan memilih Bapak menjadi presiden republik ini.’ Yang lain terdiam mendengar ucapan Fikri. Kami sudah mengenal Benny dengan baik, tetapi dia temperamental dan tidak dapat ditebak. Benny memandang Fikri dan berkata, ‘Memangnya saya semurah itu melepas kepercayaan saya hanya untuk mengejar jabatan? Tidak akan pernah’.”

Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi dan Jusuf Wanandi.

CSIS sebagai think tank Soeharto sejak akhir tahun 1960 sampai 1988, sebagaimana sering diungkap para tokoh Islam, bukanlah ungkapan yang mengada-ada. Jusuf Wanandi dalam bukunya ini mengakuinya. Ia mengatakan terus terang: “Meski demikian, sampai akhir tahun 1980-an kami di CSIS cukup nyaman dalam hubungan kami dengan Soeharto. Kami adalah sebuah think tank yang memberikan masukan kepada presiden. Kami bukan bagian dari pemerintah, tetapi kami mempunyai hubungan khusus yang memberikan kami akses dan perlindungan. Ketika Benny Moerdani menjadi Panglima ABRI, ia menjadi orang terkuat nomor dua di negeri ini. Ia menjadi pelindung kami setelah Ali Moertopo meninggal. Peran saya dan kawan-kawan senior di CSIS antara lain adalah menulis memo kepada Presiden Soeharto, pekerjaan yang saya dan kolega saya telah lakukan sejak tahun 1971.” (halaman 313)

Ketika Benny digeser menjadi Menhankam, di saat yang bersamaan Soeharto menyatakan kepada kabinetnya: “Saya tidak mau ada hubungan apapun lagi dengan CSIS dan saya perintahkan kalian juga demikian.”

Menanggapi pemutusan hubungan Soeharto dengan CSIS (dan beralih ke Habibie dan ICMI) ini Jusuf Wanandi menyatakan: “Bagi saya ini menandakan awal dari berakhirnya Orde Baru. Bukan karena ia mencampakkan kami, melainkan karena Presiden Soeharto tampaknya sudah kehilangan arah.” (lihat halaman 295-296)

CSIS yang merupakan lembaga pemikir yang pro-Barat, mengakui bahwa mereka punya kerja sama dengan RAND Corporation, lembaga think tank berbasis di California, Amerika Serikat, yang dikenal anti Islam militan.

“RAND Corporation sangat membantu CSIS,” terang Jusuf. Meski ia tidak mungkin meniru sepenuhnya RAND, Jusuf menyatakan, “Namun, kekuatan intelektual, proses penelitian dan pengawasan, pendekatan dan kerja sama kolektif dan studi interdisiplin yang diterapkan RAND Corporation sangat mengesankan dan saya ingin menerapkannya di CSIS.”

Jusuf dan kawan-kawannya di CSIS, memainkan partai Golkar untuk menguasai politik di Indonesia. “Satu-satunya cara kami mendukung Golkar, kami tegaskan, adalah kalau kami yang mengelola panitia pemilu Golkar sehingga kami dapat memilih calon yang ditampilkan dalam pemilihan dan tidak mengandalkan kader yang ada yang umumnya lemah. Soeharto setuju. Ali Moertopo memberikan kepada saya untuk melaksanakannya. Ia memberi saya sebuah gedung di sebelah gedung lain yang kelak menjadi kantor CSIS untuk mengelola Badan Pengendalian Pemilu (Bappilu) Golkar. Saya menyeleksi 50 orang dari kelompok aktivis sebagai penghubung Golkar di daerah. Pada Maret 1971, Pak Ali memberi kami modal untuk menerbitkan harian Suara Karya untuk menyebarluaskan pesan-pesan Golkar. Penerbitan perdana terjadi tiga hari kemudian, persis pada hari Supersemar. Tidak tahu bagaimana caranya, dengan Sumiskum sebagai penerbit dan Rahman Tolleng, sebelumnya redaktur Mingguan Mahasiswa di Bandung, sebagai pemimpin redaksi, kami berhasil meluncurkannya.”

Kedekatan Ali Moertopo dengan kelompok Katolik CSIS, karena sejak awal ia tidak suka kepada Islam atau syariat Islam. Pada Sidang MPRS 1968, Ali Moertopo menyarankan kepada Soeharto agar menolak GBHN yang dirumuskan MPRS yang dipimpin oleh Jenderal Nasution dan Subchan. Ali dkk. berhasil melobi Soeharto yang ‘baru mengenal politik’ saat itu.

“Pak,” demikian kata Ali Moertopo, “Bapak tidak bisa menerima usulan Badan Pekerja karena semuanya dibuat oleh Nasution dan oknum ABRI berhaluan kanan. Bapak tidak bisa menerima ini karena dalam konsep-konsep tersebut diselipkan perumusan penerapan syariat Islam.” Ali mengutip contoh pasal mengenai hak asasi manusia yang melarang orang beralih agama. Jika ini dimasukkan ke dalam GBHN, berarti UUD kita berlawanan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang salah satu pasalnya menjamin kebebasan untuk beralih agama.” (lihat halaman 113)

Nuim Hidayat,
Anggota MIUMI dan MUI Depok
Sumber: suaraislam.id

Karma Sejarah

Dalam debat, Jokowi bilang tidak sepeserpun mengeluarkan duit waktu nyalon Gubernur Jakarta. Prabowo tersenyum sambil menunjuk adiknya, Hashim Djojohadikusumo. Timses Jokowi saat di pilbub membenarkan, Hashim yang menggelontorkan duit ratusan milyar untuk Jokowi. Pada saya, termasuk beberapa pimpinan media massa Jakarta di Mid Plaza, Hashim mengaku dulu sering ditipu karena masih lugu.

Dalam politik, siapa memanfaatkan apa memang sering terjadi. Saya menduga, Hashim berprasangka baik pada Jokowi, karena tahun 2009, ketika Prabowo jadi cawapres Mega, ada perjanjian Istana Batu Tulis, Bogor. Perjanjian itu berisi: PDIP akan mendukung Prabowo untuk nyapres di 2014. Tapi namanya politik, siapa yang lugu akan dilindas. Hashim nampaknya terlalu percaya.

Hashim, Ahok, Jokowi dan Prabowo, mereka semua pernah satu perahu politik.

Dalam pandangan Prabowo, Jokowi tidak akan maju di Pilpres 2014 karena sudah dibiayai Hashim saat nyagub. Sama seperti Ahok, yang ditarik dari anggota DPR Golkar kemudian ditampung di Gerindra. Belakangan Ahok keluar begitu saja dari Gerindra, yang telah mendukungnya mati-matian untuk menduduki kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Banyak kasus serupa terjadi. Emil Dardak didukung PDIP jadi Bupati Trenggalek. Tapi ia memilih keluar dari PDIP dan gabung Demokrat, untuk meraih kursi Wakil Gubernur Jawa Timur. Ridwan Kamil juga disupport Prabowo dan PKS saat akan meraih kursi Wali Kota Bandung. Tapi ia kini mendukung Jokowi, setelah kursi Gubenur Jawa Barat diraihnya.

Prabowo mengusung Anies - Sandi di Pilkada DKI, 2017, seperti yang pernah dia lakukan ketika mengusung Jokowi - Ahok tahun 2012 yang lalu.

Mungkin yang paling menarik adalah Anies Baswedan. Sama seperti Jokowi, Ahok dan Ridwan Kamil, Anies juga mengaku tidak punya dana. Tapi berkat sokongan Prabowo, Anies jadi gubernur. Cuma di sini, Anies menunjukan kelasnya yang berbeda. Ia tidak mau mendukung Jokowi, termasuk enggan dilibatkan dalam kontestasi pilpres saat namanya sering disebut, karena tidak mau mengkhianati Prabowo.

Saya justru salut dengan sikap Prabowo. Dikhianati bolak balik ia tidak pernah marah. Coba bandingkan kasus yang terjadi pada hubungan Mega dan SBY. Tahun 2004, Mega menuduh SBY mencuri start kampanye pilpres, dan lalu mengucilkannya. Mega menganggap SBY mengkhianatinya. SBY kemudian bentuk Partai Demokrat, dan ia mengalahkan Mega dua kali dalam Pilpres. Sampai sekarang, tak ada pintu terbuka dari Mega untuk SBY.

Kebalikan dengan Jokowi, Anies berbalik dari musuh politik Prabowo menjadi pendukung setia yang tak mau berkhianat dalam Pilpres 2019.

Anies dan Prabowo adalah tipikal politisi yang tidak mudah menusuk kawan seiring. Prabowo mungkin ditempa oleh kawah candradimuka pasukan Kopassus, yang punya jiwa korsa setinggi pohon kelapa. Jiwa korsa adalah perasaan setiakawan di lapangan, hingga apapun yang terjadi pada teman, terluka atau mati, harus tetap diselamatkan sekuat daya. Anies barangkali belajar soal fatsoen politik ini dari kakeknya yang pahlawan nasional.

Kita sudah lelah disodori praktik politik Machiavelli, dari zaman orde lama dan orde baru. Lewat politik menghalalkan segala cara itulah, ada produk MPRS yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Di zaman orde baru, sering terjadi operasi kontra intelijen, untuk menghitamkan pihak lain. Maka sikap Anies dan Prabowo, mungkin jadi semacam oase, bahwa berpolitik pun ada etikanya. Karena semua ujung-ujungnya, pasti akan terkena karma.

Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, walau berbeda agama dengan kakaknya yang muslim, namun senantiasa setia mendukung langkah-langkah politik Prabowo.

Soekarno terjungkal. Soeharto terjungkal. Ahok terjungkal. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Hashim Djojohadikusumo kemudian melanjutkan. Setelah pengalaman pahit berkali-kali, sekarang mereka lebih waspada. Apalagi ada kasus Ratna Sarumpaet, yang tidak disangka bisa berbohong. Padahal rekam jejaknya sebagai aktivis begitu sempurna.

“Kalau artis A ngomong kemudian kita tidak percaya, okelah. Ini Bu Ratna. Seorang aktivis yang punya rekam jejak puluhan tahun dan dikenal berintegritas. Tapi itulah. Dulu kita terlalu lugu. Sekarang tidak. Ini pelajaran berharga,” ujar Hashim.

Kematangan dalam berpolitik lahir dari pengalaman dan karakter. Ada yang sedikit-sedikit pamer hasil kerja, sementara ia tidak pernah memamerkan orang yang telah berbaik hati mengangkatnya dari bawah meja. Sebaliknya, ada yang jarang memamerkan hasil kerja, tapi ia tidak pernah lupa memamerkan siapa orang yang telah mengusungnya. Semuanya akan menanggung karma sejarahnya: entah kapan karma itu tiba …. the end.

Ariful Hakim
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2165915773724521&id=100009183578925

Taruhan yang Sungguh Sangat Mengerikan

Skandal Bank Bali menegaskan, money politics ternyata kian meruyak. Sangat berbahaya mempertahankan cara-cara kotor ini untuk melestarikan rezim yang bobrok dan korup. Rakyat pasti akan marah dan berontak.

Wajah Pradjoto sore itu tampak letih, pucat dan seperti orang tertekan. Biasanya, pakar hukum perbankan ini tampak hidup, bersuara lantang dan suka blakblakan –termasuk, ketika beberapa waktu lalu menolak keras rayuan bergabung dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan bayaran menggiurkan. Bahkan, di kantor PDI Perjuangan Pradjoto sempat melepas kacamata dan mengusap air mata yang hampir jatuh dari kelopak matanya ketika Kwik Kian Gie membacakan salah satu pernyataan sikap partainya yang berbunyi: “Kami tegaskan, supaya para teroris yang meneror Bapak Pradjoto menghentikan kegiatan terornya, dan menghentikan niatnya, kalau memang ada, untuk menyakiti Bapak Pradjoto maupun keluarganya.”

Topik pembicaraan sore itu adalah skandal yang pertama kali dicuatkan Pradjoto dan kini menjadi pergunjingan publik. Yakni, pencairan piutang Bank Bali (BB) di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) melalui BPPN sebesar Rp 904,6 miliar. Dari jumlah ini, Rp 546,5 miliar masuk ke PT Era Giat Prima (EGP) yang bertindak sebagai penagih. Untuk menyegarkan ingatan Anda, berikut kronologi lengkapnya.

Ketika BDNI dan Bank Umum Nasional (BUN) dilikuidasi bulan Agustus 1998, BB punya tagihan interbank ke BDNI sebesar Rp 598 miliar dan ke BUN Rp 200 miliar. BB dan BDNI juga punya transaksi swap, yakni BB punya tagihan ke BDNI senilai US$ 45 juta, sedangkan BDNI punya tagihan ke BB Rp 185 miliar.

Sebelum menggunakan jasa EGP, selama Agustus-Desember 1998 BB pernah mencoba menagih sendiri ke BPPN, tapi gagal melulu. Akhirnya, 11 Januari 1999, BB menandatangani perjanjian pengalihan tagihan (cessie), yang isinya mengalihkan tagihan BB atas BDNI dan BUN kepada EGP. Disepakati pula, EGP akan menyerahkan surat utang yang diterbitkan BB, bank pemerintah dan BUMN senilai Rp 798,1 miliar.

Anehnya, Maret 1999 EGP malah balik memberikan kuasa kepada BB untuk menagih sendiri piutangnya di BDNI senilai Rp 1,28 triliun dan di BUN sebesar Rp 342,9 miliar –ini sudah termasuk bunga selama Maret-Juni 1999. Kemudian, diadakan rapat segi tiga antara BPPN, Bank Indonesia dan BB membicarakan kemungkinan pembayaran tagihan BB. Bulan ini pula, Ketua BPPN Glenn M.S. Jusuf mengirim nota dinas kepada Menteri Keuangan Bambang Subianto, disertai draf surat Menkeu kepada Gubernur BI Syahril Sabirin.

Dalam nota ini tertera jumlah yang harus dibayar BPPN kepada BB, yakni Rp 435,6 miliar (pokok), Rp 288,8 miliar (bunga) dan Rp 181,2 miliar (swap).

Pada 1 Juni 1999 BPPN mencairkan piutang BB senilai Rp 904,6 miliar. Hari berikutnya, 2 Juni, BB menyerahkan cek Rp 120 miliar kepada Grup Mulia milik Joko Soegiarto Tjandra (sobat Setya Novanto dalam urusan tagih-menagih ini). Uang ini langsung ditransfer ke rekening EGP di BNI Rasuna Said. Esoknya, 3 Juni, BB menyerahkan dua cek Rp 184,6 miliar kepada EGP, yang langsung ditransfer ke rekening EGP di BNI Rasuna Said.

Selanjutnya, 9 Juni, BB dan EGP menandatangani surat perjanjian penyelesaian I, isinya: BB harus menambah pembayaran kepada EGP sebesar Rp 141,8 miliar. Pada hari yang sama, BB juga menandatangani surat perjanjian penyelesaian II yang isinya: sisa pembayaran piutang BB menjadi hak EGP. Esoknya lagi, 10 Juni, BB mengeluarkan cek Rp 141,8 miliar kepada EGP.

Bulan berikutnya, tepatnya 20 Juli 1999, skandal BB terbongkar. Standard Chartered Bank langsung membatalkan niatnya masuk BB setelah ditemukan adanya penjualan aset oleh pemilik lama serta dana keluar senilai Rp 546,7 miliar. Tiga hari kemudian, 23 Juli, BB dinyatakan sebagai bank takeover.

Kembali ke kunjungan Pradjoto ke Litbang PDI-P di atas. Pada kesempatan sore itu, Pradjoto memang tak banyak bicara. Dia hanya mengatakan, tidak ingin skandal BB ditutup-tutupi. Tidak ingin keanehan-keanehan yang ada disembunyikan. Dia siap mendukung tiap usaha apapun dan dari manapun yang berniat mengungkap skandal ini. Dia berharap gangguan-gangguan di wilayah perbankan seperti itu, yang mengakibatkan distorsi ekonomi yang luar biasa besar, harus segera dienyahkan. Distorsi inilah yang akhirnya harus dipikul masyarakat luas. Dan, kalau distorsi-distorsi itu berlanjut, sama artinya membiarkan proses pengukuhan kemelaratan masal. “Dan saya akan melawan. Saya tidak akan berhenti berjuang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini,” kata Pradjoto. “Kalau memang benar ada 15-20 bank yang diperlakukan seperti Bank Bali, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan kepada saya atau pihak manapun yang peduli dengan masalah ini.”

Kwik, sementara itu, mengatakan bahwa semua data yang dikemukakan Pradjoto benar adanya. Bahkan, Kwik mengaku memiliki data yang lebih lengkap daripada Pradjoto. Data tersebut mengalir dari orang-orang yang tak dikenalnya berupa dokumen “Laporan KPMG kepada BPPN” tertanggal 8 Februari 1999. Isinya audit dari konsultan internasional itu atas kinerja BB per 31 Desember 1998.

Dari laporan tersebut tertera, total tagihan BB ke BPPN per 31 Desember 1998 sebesar Rp 2.448.855.000. Adapun yang diketahui oleh umum adalah Rp 3 triliun. Penjelasan ini, menurut Kwik, sangat penting karena selisihnya sangat dekat dengan angka pembulatan Rp 550 miliar sebagai fee yang diberikan kepada EGP. Itu sebabnya, Kwik menduga, mungkin saja fee yang diterima EGP diambil dari penggelembungan piutang BB. Namun, dia mengakui, ini masih butuh penyelidikan lebih lanjut. “Bahkan, Deputi Gubernur BI Subarjo Joyosumarto sendiri pernah mengatakan bahwa kasus-kasus seperti ini sudah terjadi 10-12 kali,” ungkap Kwik.

Soal fee yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 550 miliar, Kwik mengatakan ada dua kemungkinan. Pertama, Rudy Ramli sangat tolol sehingga mau memberikan fee sebesar itu. Padahal, piutangnya di BDNI dan BUN sepenuhnya dijamin Pemerintah, dan sebetulnya dia tak perlu mengeluarkan dana serupiah pun untuk mencairkannya. Namun, kemungkinan kedua adalah yang paling masuk akal. Yakni, Rudy mendapat tekanan luar biasa, mungkin mengancam jiwanya, atau dapat membuat hidupnya tidak wajar dan tidak bisa bebas dari ketakutan. Sebab, tambah Kwik, BB termasuk bank yang tersehat saat ini. Tak ada kesulitan likuiditas sama sekali. Ia mencurigai, ada pihak tertentu yang menekan Rudy, sehingga bos BB ini mau menggunakan uang masyarakat (para deposan dan penabung).

Skandal tersebut tak berakhir di situ. Beberapa sumber menyebut, uang yang ditransfer ke EGP itu sebagian besar kemudian ditransfer ke sejumlah rekening lain yang konon berhubungan dengan Presiden Habibie. Konon, gunanya untuk dana penggalangan kekuatan agar Habibie terpilih kembali.

Tim ini katanya diketuai oleh Ketua DPA Ahmad Arnold Baramuli dan beranggotakan antara lain Nova –panggilan akrab Setya Novanto– dan Joko S. Tjandra. Mereka tengah gigih menggalang dana. Antara lain, yang paling cepat adalah dengan “menodong” konglomerat yang kesulitan. Misalnya, dengan “membantu” menagihkan piutang mereka.

Berkaitan dengan hal ini, Majalah Gatra membeberkan rekaman pembicaraan antara Baramuli dan Nova. Dalam rekaman itu, suara yang mirip Baramuli mengatakan kepada suara yang mirip Nova seperti berikut: “Kan orang serang kau, kenapa kau ambil terlalu banyak. Tidak banyak, 60%, eh, cuma 40% kau punya cessie. Orang bank ada yang 80%.” Di sini Baramuli tak memberikan contoh kasus bank-bank mana saja yang pernah memberikan komisi sebesar itu.

Yang lebih menggelikan lagi, kalau rekaman itu benar, adalah alur berpikir orang-orang yang seharusnya menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini. Dalam pembicaraan itu suara yang mirip suara Nova mengatakan: “Uang Bank Bali adalah bukan uang pemerintah, yang dari hasil rekapitalisasi ....” Yang mirip suara Baramuli segera menyahut: “Sebab, rekapitalisasi belum dijalankan di Bank Bali. Sekarang baru pada tahap due diligence kan? Belum selesai pada waktu itu, Juni. Kalau membela diri itu harus betul-betul datanya kuat ....”

Itu jelas pijakan berpikir yang sangat keliru. Sebab, sebagian besar uang dari hasil tagihan ke BPPN yang masuk ke brankas EGP (diduga kuat sebagian besar mengalir ke kas Golkar), sebetulnya bisa digunakan untuk menyehatkan struktur keuangan BB. Sehingga, kondisi BB sebetulnya tak perlu seporak-poranda sekarang. Ujung-ujungnya? Rakyat lagi yang harus menanggung beban rekapitalisasi yang sangat berat, karena Standard Chartered yang semula sangat antusias masuk langsung ngeloyor.

Kasus BB betul-betul seperti kisah dalam film-film mafia. Ada perburuan uang luar biasa besar, ada tokoh-tokoh super penting yang terlibat di dalamnya, ada teror, tapi ada juga pahlawan dan air mata. Sebetulnya, kalau itu tak terjadi di Indonesia (apalagi saat sedang amburadul begini), tak ada yang terlalu luar biasa. Di Amerika Serikat, yang selalu menjadi kiblat negara manapun yang ingin membangun masyarakat demokratis, praktek seperti itu memang sudah jamak dan berlangsung sejak lama. Bahkan, cara kerja mereka jauh lebih dahsyat ketimbang Nova. Kalau Nova hanya menggarap kalangan pejabat, para pelobi AS menggarap semuanya: para pejabat Gedung Putih (juga presidennya), wakil rakyat, asosiasi industri, cendekiawan, pers, sampai penulis kolom di surat kabar.

Kalau Anda membaca buku Lobbyists karangan Jeffrey Birnbaum, misalnya, akan Anda saksikan betapa lihainya para pelobi AS memanipulasi dan menyetir proses politik demi kepentingan perusahaan-perusahaan yang menjadi klien mereka. Kendati penduduk Washington sehari-hari menyebut pekerjaan mereka sebagai pelobi, tapi mereka paling alergi dengan predikat itu. Seorang pelobi, misalnya, melukiskan sebagai berikut: “Ibuku tak pernah memperkenalkanku kepada teman-temannya dengan mengucapkan ‘Ini anak saya, seorang pelobi’. Anak saya, wakil rakyat di Washington, mungkin. Atau konsultan legislatif. Atau penasihat hubungan pemerintah. Namun tak pernah sebagai pelobi.” Dengan fee supermahal dari para raksasa perusahaan AS, mereka menyewa kantor-kantor mewah berdinding marmer dan menyebut diri mereka sebagai konsultan, pengacara, akuntan lepas atau apapun namanya, asal bukan pelobi. Mereka juga gemar menggunakan eufimisme seperti “Ketika saya meninggalkan Capitol Hill ...,” untuk menggambarkan saat mereka baru saja menyogok pejabat pemerintah untuk urusan lobi mereka. Di AS, bisnis lobi memang sudah menjadi industri jasa.

Yang membuat skandal BB menjadi luar biasa, sekali lagi, karena kejadian itu di Indonesia, yang bangunan politiknya sedang hancur lebur dan puluhan juta rakyatnya dilanda kelaparan. Karena itu, meski Nova berkali-kali membela diri bahwa apa yang dia lakukan itu murni bisnis, sulit khalayak mempercayainya. Kalaupun pembelaan diri itu akan terus dipertahankan, justru bisa memancing emosi rakyat tambah menggelegak. Nova memang telah mengambil langkah yang salah di tempat dan waktu yang salah pula. Bayaran super tinggi yang diterimanya dari bank yang kini diambilalih Pemerintah itu jelas punya dampak berantai bagi kondisi perekonomian secara luas.

Yakni, biaya rekapitalisasi untuk BB jadi membengkak, dan itu harus ditanggung oleh rakyat. Dan untuk urusan tagih-menagih, Nova agaknya memang jagonya. Sebelum ini, dia juga dikabarkan sukses menjadi pelobi untuk membereskan piutang Hotel Mulia di BRI, dengan jurus mirip yang dilakukannya sewaktu menyelesaikan tagihan BB di BDNI. Atas keberhasilannya ini, ia mendapatkan imbalan jatah saham di hotel tersebut. Namun, ini dibantahnya. “Tidak benar itu. Saya memang pemilik saham mayoritas, di atas 50%. Memang ada pembelian dan negosiasi. Semuanya dengan suatu mekanisme. Ada perhitungan-perhitungann ya,” katanya tanpa bersedia merinci ihwal kepemilikan tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa keterlibatannya di Hotel Mulia sudah sejak tahun lalu.

Namun, semakin lama borok-borok kolusi itu berusaha ditutup-tutupi, semakin menyebar baunya ke mana-mana. Serangan kali ini bukan saja datang dari mereka yang tahu soal perbankan, tapi telah menjadi bahan caci-maki di jalanan. Dan, seperti biasa, setelah diserang bertubi-tubi, dan kehabisan argumentasi, Pemerintah –dalam hal ini Ketua BPPN– akhirnya berjanji akan membatalkan cessie BB dan EGP. Janji-janji model begini, kendatipun nanti dilaksanakan, sungguh tak ada gunanya. Sebab, yang terkandung di dalamnya, bukan lagi masalah uang rakyat (yang jumlahnya memang besar), tapi juga menyangkut betapa tumpulnya nurani para petinggi yang dipercaya menyelamatkan negeri ini dari krisis dan ancaman kemiskinan yang berkepanjangan. Betapa mereka menganggap remeh persoalan yang menyangkut masa depan bangsa.

Maka, beralasan jika Pradjoto menilai, penyelesaian skandal BB dengan membatalkan cessie antara BB dan EGP tidak menyelesaikan masalah. “Itu bukan win-win solution tetapi win-win collution. Jika solusi itu yang dipakai, sama saja artinya tak ada solusi,” ungkapnya kepada Kompas, 10 Agustus 1999.

Pembatalan perjanjian, lanjut Pradjoto, memang dimungkinkan dari segi yuridis. Namun, untuk skandal BB dan kasus-kasus lain yang jelas-jelas menggerogoti keuangan negara dan merusak sistem, penyelesaiannya tidak sesederhana itu. “Jangan menjadikan skenario pembatalan sebagai senjata untuk tidak mengusut masalah. Masalah itu harus diusut tuntas sesuai hukum,” tandasnya.

Memang, mengadili dan memenjarakan Nova adalah persoalan kecil dan gampang sekali dilakukan. Sebelum namanya mencuat seperti sekarang, pengusaha ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia besar karena “menempel” nama-nama besar di zaman Orde Baru seperti Sudwikatmono, Tutut Soeharto, Hayono Isman, dan sebangsanya. Orang sekaliber Dicky yang anak pahlawan besar Otto Iskandar Dinata saja bisa dijebloskan ke penjara untuk menyelamatkan banyak wajah di Bank Duta. Artinya, orang-orang macam Nova paling gampang dikorbankan demi kepentingan yang “lebih besar”. Ini bukan hal yang mustahil, karena cara-cara Orde Baru justru makin menampakkan sosoknya belakangan ini. Namun, kalau lagi-lagi cara ini yang ditempuh, dan para dedengkot kejahatan dibiarkan bergentayangan, tak bisa dibayangkan akan seperti apa Indonesia ini nantinya.

Karena itu, yang dibutuhkan kini adalah sikap jantan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Minimal, sekali lagi minimal, mereka bersedia mengundurkan diri: Bambang Subianto, Syahril, Glenn, Baramuli (kalau benar suara di kaset itu suara sang Ketua DPA), bahkan juga Habibie.

Apalagi, track record mereka pun belakangan mulai ramai dipertanyakan. Diungkapkan ekonom Rizal Ramli, dua orang yang terkait dengan skandal BB, Menkeu Bambang dan Wakil Ketua BPPN Pande Lubis, memiliki “hubungan historis” dengan kasus Eddy Tansil. Sebab keduanya adalah pejabat di Bank Pembangungan Indonesia (Bapindo) sewaktu dibobol sang maling yang kini entah di mana rimbanya. Waktu skandal Bapindo terbongkar pada 1992, Bambang sebagai salah seorang komisarisnya, sementara Pande sebagai Kepala Cabang Utama Bapindo.

Melihat sepak-terjangnya, sikap Glenn juga dinilai terlalu lemah untuk dipercaya mengelola aset yang luar biasa besarnya (sekitar Rp 600 triliun). Dari skandal BB saja langsung kelihatan, betapa mudahnya dia disetir oleh “tangan-tangan tak kelihatan” yang punya kepentingan politik yang sempit.

Sayangnya, budaya malu kini raib entah ke mana. Yang meruyak sekarang justru sikap konsisten yang tidak pada tempatnya. Konsisten dengan keras kepalanya, dengan tidak tahu malunya, dengan sikap mau menang sendirinya.

Akan tetapi, kalaupun mereka bersikeras tak mau mengundurkan diri –dan rezim yang korup ini tetap dipertahankan– harapan tinggal pada para anggota MPR hasil Pemilu yang akan bersidang November nanti. Dan, kalau pada SU MPR nanti, ternyata politik uang yang dilancarkan rezim yang korup ini berhasil mempengaruhi para wakil rakyat, Indonesia tinggal menunggu saat paling mengerikan. Sejarah di belahan bumi manapun telah membuktikan, rakyat, apalagi yang terus menderita dan ditindas, selalu punya cara untuk menyelesaikan masalahnya.

Sumber:
Harmanto Edy Djatmiko 
Reportase: Firdanianty, Sudarmadi dan Albert Weldison.
Riset: Tantri Riyanthi.
Sajian Khusus Majalah SWA (Setya Novanto),
Majalah SWA Edisi 16 Tahun 1999