Jusuf Wanandi Menyibak Tabir CSIS

Dalam buku Jusuf Wanandi, ‘Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998’ (Penerbit Buku Kompas, 2014), banyak fakta yang terungkap tentang hubungan CSIS dengan 20 tahun pemerintahan Soeharto. Meski buku ini banyak memuji Benny Moerdani, tapi peristiwa-peristiwa monumental yang diungkap Jusuf menarik disimak.

Jusuf menceritakan dalam bukunya bahwa setelah meninggalkan Benny dan CSIS, pada 1998, setelah lengser dari kepresidenan, Soeharto bertemu lagi dengan Benny. Pertemuan itu terjadi atas jasa Tutut, pada 15 Desember 1998 di rumah Sigit, belakang jalan Cendana, Jakarta. Di dalam pertemuan itu Soeharto bertanya kepada Benny tentang apa yang terjadi sebenarnya pada dirinya. Mengapa ia dilengserkan dan seterusnya.

Benny menceritakan semuanya. Ia bercerita selama satu setengah jam —semua hal yang Benny simpan sejak pertemuan terbuka terakhir mereka, lebih dari 10 tahun yang lalu.

“Bapak sekarang tahu, karena Bapak tidak percaya pada kami,” jawab Benny maksudnya ABRI. “Kami adalah dasar dari kekuasaan Bapak, tetapi kemudian Bapak tidak lagi percaya pada kami, dan malah lebih percaya kepada Habibie dan ICMI. Dan semua pembantu yang Bapak percayai —Harmoko, Ginanjar Kartasasmita, Akbar Tanjung— ternyata pengkhianat. Ini salah besar. Lihat apa yang terjadi. Militer pun sekarang sudah semakin ‘hijau’ (dalam arti perwira non-muslim atau yang kurang ‘saleh’ tidak lagi mendapat kesempatan) di bawah Feisal Tanjung. Karena Bapak tidak percaya kepada saya, Bapak juga tidak percaya kepada ABRI, walaupun kami selalu mendukung Bapak. Dan setia,” tulis Jusuf.

Jusuf melanjutkan kisahnya: “Soeharto terdiam. Namun ketika Benny menyebut nama jenderal ‘dicurigai’, ia mengambil pena dan kertas dan membuat catatan.” Benny mengatakan bahwa “lima dari sepuluh Pangdam adalah hijau. Bapak tidak bisa mengandalkan mereka.”

Mereka berdua berdamai. Soeharto menyempatkan melayat ke rumah Benny dan membaca doa di depan jenazahnya ketika Benny mendahuluinya. "Daftar itu, Benny menceritakan kepada kami kemudian, diberikan kepada Wiranto yang ketika itu menjabat sebagai Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan di bawah kepemimpinan Habibie. Ketika daftar itu sampai ke tangan Wiranto, ia tidak perlu didorong lagi. Dalam waktu satu bulan, kelima nama yang terdapat dalam daftar milik Benny akhirnya diganti.” (halaman 388)

Jusuf Wanandi, kakak kandung Sofjan Wanandi, adalah pendiri koran The Jakarta Post. Ia mengakui kedekatan hubungannya dengan Daoed Joesoef, Benny Moerdani, Jacob Oetama dan Fikri Jufri.

Tentang Daoed Joesoef, diceritakan: “Daoed Joesoef, Ketua Dewan Direktur selama lebih dari 30 tahun, adalah pemikir strategis utama kami. Setelah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Soeharto, ia kembali dengan lebih yakin mengenai pentingnya peran yang dimainkan CSIS sebagai think tank bagi bangsa dan masyarakat. Ia masih terus menulis dan berceramah mengenai masalah-masalah strategis.”

Jusuf mengakui bahwa di awal pemerintahannya Soeharto tidak dekat dengan Islam.

“Selama 20 tahun pertama pada masa kekuasaannya, Soeharto sangat hati-hati untuk tidak membiarkan Islam menjadi kekuatan politik. Di akhir tahun 1980-an, Presiden Soeharto membuang pendirian ini dalam rangka menggalang dukungan untuk menyingkirkan ABRI sebagai penopang utama kekuasannya. Perubahan inilah yang kelak membawa kejatuhan Soeharto.”

Jusuf Wanandi bersama Presiden Soeharto dan Liem Sioe Liong pada acara pertemuan dengan tokoh-tokoh pengusaha nasional di Tapos, Bogor, 1986. (Foto: Sekretariat Negara.)

Kelompok CSIS (Centre for Strategic and International Studies) yang diakui Jusuf Wanandi sebagai kelompok China dan Katolik, memang sejak 1988 sangat kecewa kepada Soeharto yang meninggalkan CSIS.

Tokoh pendiri CSIS ini menyatakan: “Pada Maret 1988, tidak lama setelah kabinet baru terbentuk, Presiden Soeharto memutuskan segala hubungan dengan CSIS yang sudah terjalin begitu lama. Memo yang saya tulis yang mengusulkan agar ia mendelegasikan wewenang eksekutif menjadi korban dari perebutan kekuasaan yang lebih luas. Presiden Soeharto memang sudah tidak peduli kepada kami, tetapi kejatuhan Benny Moerdani setelah Sidang MPR 1988 telah menentukan nasib kami.” (halaman 340)

Lebih lanjut Jusuf menyatakan: “Dari sebuah lembaga yang dianggap ‘dekat’ dengan Soeharto dan think tank yang memberi legitimasi pada kekuasaannya, yang dikelola oleh ‘keturunan Tionghoa dan Katolik’, kini menjadi lembaga yang menentang Soeharto. Setelah 20 tahun, saya sadar bahwa saya tidak lagi dalam posisi menasihati Soeharto mengenai apa yang terbaik bagi kepentingan negara. Awalnya kami terkejut ketika mendengar bahwa para menteri diperintahkan untuk tidak lagi berhubungan dengan kami. Beberapa jenderal yang dekat dengan kami juga mulai menjaga jarak. Mereka juga dilarang memberikan proyek bisnis kepada adik saya Sofjan. Jenderal Tjokropranolo juga pernah diperingatkan oleh Soeharto mengenai hal ini ketika ia menjabat sebagai Panglima Kostrad. Kami juga dilarang untuk diundang pada pembukaan KTT APEC pada tahun 1994 dan KTT Non Blok pada tahun 1992.”

Presiden Soeharto dan Ibu Tien bersama Jenderal Benny Moerdani beserta istri.

Benny Moerdani yang dianggap oleh tokoh-tokoh Islam sebagai musuh utama tahun 1980-1990an, selain CSIS, kecewa besar terhadap Presiden Soeharto yang mencopotnya sebagai Panglima ABRI dan Panglima Kopkamtib. Pak Harto memindahkan posisi Benny menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ‘sedikit kekuasaannya’ pada Maret 1988. Presiden mengangkat Feisal Tanjung sebagai Panglima ABRI.

Jusuf Wanandi memberi catatan tentang Benny yang ingin terus memegang kekuasaan di negeri ini:

“Selain itu, ada beberapa kendala yang harus diatasi Benny. Salah satunya adalah agama yang dianutnya: memang pencalonan itu bisa terjadi, tetapi sebagai umat Katolik, tidak mungkin ia menjadi presiden. Benny tak akan mengubah kepercayaannya. Benny sangat jelas pendiriannya mengenai keimanannya. Saya ingat, dalam suatu acara makan malam bersama Benny, hadir Harry Tjan, saya, dan sejumlah redaktur senior yang berkawan dekat dengan Benny, seperti Jacob Oetama dari Kompas dan Fikri Jufri dari Tempo. Fikri mungkin sudah terpengaruh oleh anggur merah sambil menangis berkata kepada Benny, ‘Mengapa Pak Benny tidak menjadi muslim? Kami akan memilih Bapak menjadi presiden republik ini.’ Yang lain terdiam mendengar ucapan Fikri. Kami sudah mengenal Benny dengan baik, tetapi dia temperamental dan tidak dapat ditebak. Benny memandang Fikri dan berkata, ‘Memangnya saya semurah itu melepas kepercayaan saya hanya untuk mengejar jabatan? Tidak akan pernah’.”

Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi dan Jusuf Wanandi.

CSIS sebagai think tank Soeharto sejak akhir tahun 1960 sampai 1988, sebagaimana sering diungkap para tokoh Islam, bukanlah ungkapan yang mengada-ada. Jusuf Wanandi dalam bukunya ini mengakuinya. Ia mengatakan terus terang: “Meski demikian, sampai akhir tahun 1980-an kami di CSIS cukup nyaman dalam hubungan kami dengan Soeharto. Kami adalah sebuah think tank yang memberikan masukan kepada presiden. Kami bukan bagian dari pemerintah, tetapi kami mempunyai hubungan khusus yang memberikan kami akses dan perlindungan. Ketika Benny Moerdani menjadi Panglima ABRI, ia menjadi orang terkuat nomor dua di negeri ini. Ia menjadi pelindung kami setelah Ali Moertopo meninggal. Peran saya dan kawan-kawan senior di CSIS antara lain adalah menulis memo kepada Presiden Soeharto, pekerjaan yang saya dan kolega saya telah lakukan sejak tahun 1971.” (halaman 313)

Ketika Benny digeser menjadi Menhankam, di saat yang bersamaan Soeharto menyatakan kepada kabinetnya: “Saya tidak mau ada hubungan apapun lagi dengan CSIS dan saya perintahkan kalian juga demikian.”

Menanggapi pemutusan hubungan Soeharto dengan CSIS (dan beralih ke Habibie dan ICMI) ini Jusuf Wanandi menyatakan: “Bagi saya ini menandakan awal dari berakhirnya Orde Baru. Bukan karena ia mencampakkan kami, melainkan karena Presiden Soeharto tampaknya sudah kehilangan arah.” (lihat halaman 295-296)

CSIS yang merupakan lembaga pemikir yang pro-Barat, mengakui bahwa mereka punya kerja sama dengan RAND Corporation, lembaga think tank berbasis di California, Amerika Serikat, yang dikenal anti Islam militan.

“RAND Corporation sangat membantu CSIS,” terang Jusuf. Meski ia tidak mungkin meniru sepenuhnya RAND, Jusuf menyatakan, “Namun, kekuatan intelektual, proses penelitian dan pengawasan, pendekatan dan kerja sama kolektif dan studi interdisiplin yang diterapkan RAND Corporation sangat mengesankan dan saya ingin menerapkannya di CSIS.”

Jusuf dan kawan-kawannya di CSIS, memainkan partai Golkar untuk menguasai politik di Indonesia. “Satu-satunya cara kami mendukung Golkar, kami tegaskan, adalah kalau kami yang mengelola panitia pemilu Golkar sehingga kami dapat memilih calon yang ditampilkan dalam pemilihan dan tidak mengandalkan kader yang ada yang umumnya lemah. Soeharto setuju. Ali Moertopo memberikan kepada saya untuk melaksanakannya. Ia memberi saya sebuah gedung di sebelah gedung lain yang kelak menjadi kantor CSIS untuk mengelola Badan Pengendalian Pemilu (Bappilu) Golkar. Saya menyeleksi 50 orang dari kelompok aktivis sebagai penghubung Golkar di daerah. Pada Maret 1971, Pak Ali memberi kami modal untuk menerbitkan harian Suara Karya untuk menyebarluaskan pesan-pesan Golkar. Penerbitan perdana terjadi tiga hari kemudian, persis pada hari Supersemar. Tidak tahu bagaimana caranya, dengan Sumiskum sebagai penerbit dan Rahman Tolleng, sebelumnya redaktur Mingguan Mahasiswa di Bandung, sebagai pemimpin redaksi, kami berhasil meluncurkannya.”

Kedekatan Ali Moertopo dengan kelompok Katolik CSIS, karena sejak awal ia tidak suka kepada Islam atau syariat Islam. Pada Sidang MPRS 1968, Ali Moertopo menyarankan kepada Soeharto agar menolak GBHN yang dirumuskan MPRS yang dipimpin oleh Jenderal Nasution dan Subchan. Ali dkk. berhasil melobi Soeharto yang ‘baru mengenal politik’ saat itu.

“Pak,” demikian kata Ali Moertopo, “Bapak tidak bisa menerima usulan Badan Pekerja karena semuanya dibuat oleh Nasution dan oknum ABRI berhaluan kanan. Bapak tidak bisa menerima ini karena dalam konsep-konsep tersebut diselipkan perumusan penerapan syariat Islam.” Ali mengutip contoh pasal mengenai hak asasi manusia yang melarang orang beralih agama. Jika ini dimasukkan ke dalam GBHN, berarti UUD kita berlawanan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang salah satu pasalnya menjamin kebebasan untuk beralih agama.” (lihat halaman 113)

Nuim Hidayat,
Anggota MIUMI dan MUI Depok
Sumber: suaraislam.id

Parpol, KPK, Politik Peradaban

Pada tahun 1982, dalam tulisan berjudul "Kita Perlu Satu Parpol Lagi?" (Kompas, 18/1/1982), saya menyampaikan betapa tidak terakomodasinya beberapa kalangan strategis masyarakat dalam sistem kepartaian kala itu.

Pembangunan ekonomi Orde Baru yang berlangsung sejak pertengahan akhir 1960-an telah menjadi alat intervensi mengubah komposisi dan distribusi struktur demografi 20 tahun kemudian, yakni pada 1980-an.

Walau tak signifikan secara kuantitas, unsur kaum terpelajar bebas mulai terlihat di dalam struktur demografi itu. Dan, bergabung dengan kalangan muda yang berartikulasi mendorong kelahiran Orde Baru (1967-1998) serta mereka yang tak puas dengan reorganisasi partai politik, pertambahan jumlah kaum terpelajar bebas ini kian membesar.

Inilah yang mendorong saya mengusulkan perlunya sebuah parpol baru. Sebab, Golkar, PPP, dan PDI, parpol-parpol yang diakui pemerintah kala itu, tak lagi mampu menampung aspirasi kebebasan kaum terpelajar. Dua tahun kemudian, justru posisi parpol berada dalam tekanan negara otoriter. Ini saya gambarkan dalam tulisan "Partai: Wakil Pemerintah untuk Rakyat?" (Kompas, 7/2/1984).

Pada masa itu parpol bukan saja tidak lagi bertindak sebagai wakil rakyat, melainkan juga secara ironis menjadi wakil pemerintah untuk rakyat. Dengan kata lain, di dalam sistem kepartaian masa itu, secara substansial, tak ada lagi wakil rakyat di dalam parlemen.

Kegelisahan moral-intelektual
Dua tinjauan politik yang saya buat ketika masih berstatus mahasiswa Fakultas Adab IAIN Ciputat ini merupakan refleksi kegelisahan moral-intelektual tentang posisi parpol. Tentu, dalam konteks teoretis, pelemahan akut parpol kala itu terdorong "kecelakaan" struktural, yaitu perubahan paradigma berpikir penguasa baru yang lebih menekankan kemampuan teknikal demi pembangunan ekonomi, nyatanya tak selangkah jalan dengan iklim budaya parpol yang lebih menekankan ideologi.

Sebagai akibatnya, sistem politik mengarah kepada apa yang disebut Karl Jackson dalam "The Bureaucracy in the Political Context: Weakness and Strength" (1978), sebagai bureaucratic polity: sistem politik sebuah masyarakat di mana keputusan-keputusan penting tingkat nasional tidak didasarkan pada artikulasi kepentingan massa, tetapi ditetapkan kelompok elite birokrasi secara sepihak. Sebagai akibatnya, parpol di dalam bureaucratic polity ini secara substansial menjadi idle (menganggur).

Persoalannya adalah bagaimana nasib suara rakyat? Dapatkah dipertanggungjawabkan secara etis bahwa di dalam sebuah masyarakat "demokrasi", seperti secara retorikal acap diungkapkan penguasa Orde Baru, aspirasi dan peran rakyat diabaikan dalam pembuatan kebijakan strategis tingkat nasional?

Bukankah tanpa menyertakan suara rakyat dengan jalan agregasi dukungan melalui parpol akan menimbulkan kesewenangan penguasa dan mengarah kepada political decay alias pembusukan politik, seperti postulasi Samuel Huntington, dan berakhir pada kehancuran bangsa secara keseluruhan?

Pertanyaan-pertanyaan yang mengungkapkan kegelisahan moral dan intelektual inilah yang mendorong pemikiran tentang betapa pentingnya penguatan parpol pada masa itu. Menggunakan perspektif Joel S Migdal dalam Strong Societies and Weak States (1988), penguatan parpol identik dengan the new distribution of social control (pembagian baru pengawasan sosial) guna menciptakan keseimbangan kekuasaan di dalam sebuah masyarakat politik.

Dengan kata lain, meruntuhkan kepongahan penguasa di dalam birokrasi negara melalui penguatan parpol sebagai agensi pengawas atas nama dan dukungan rakyat.

Saya suka dengan frasa the past is unfinishable (masa lampau tak pernah bisa berakhir). Frasa yang diciptakan pemikir Regis Debray dalam Civilization: How We All Became American (2019) ini menggambarkan bahwa pada esensinya, berbeda dengan budaya (seperti salah satu bahasa di wilayah Amazon), melalui proses hybridization (pencangkokan), peradaban tak pernah punah.

Dengan sedikit "meracau", kita juga bisa mengatakan bahwa parpol adalah salah satu agensi peradaban. Melalui logika silogisme, juga saya gunakan dengan cara "meracau", kemunculan parpol kembali ke panggung politik pasca-Orde Baru menunjukkan berkinerjanya frasa the past is unfinishable.

Dengan kata lain, walau telah ditekan oleh rezim "semi-otoriter" sedemikian rupa selama tiga dekade, melalui proses pencangkokan dengan elemen-elemen extrastate forces (kekuatan ekstra-negara, seperti kaum terpelajar, pers, dan penggiat masyarakat madani), parpol tetap sintas.

Menjauh dari politik peradaban
Persoalannya adalah bahwa kesintasan parpol ini mengubah struktur politik secara drastis. Sementara pencangkokannya dengan elemen-elemen kekuatan ekstra-negara melekang, parpol-parpol secara kolektif membongkar struktur dan sistem bureaucratic polity, dan menggantikannya dengan apa yang saya sebut  "rezim partai politik".

Ini berakibat ganda. Pertama, secara langsung atau tidak, parpol-parpol telah menggantikan kekuatan kaum birokrat di dalam negara. Dalam posisi ini, hampir semua kebijakan negara merupakan refleksi kepentingan partai politik. Kedua, dalam lebih ironi lagi, sama seperti di bawah bureucratic polity, rakyat tetap tak bisa berbuat apa-apa di bawah "rezim partai politik".

Hasilnya, seperti juga kaum birokrat dalam masa bureaucratic polity di masa Orde Baru, terdapat kesan "kepongahan" di kalangan petinggi parpol. Dalam arti kata lain, jika pepatah the persons can do no wrong lebih ditujukan kepada para penguasa Orde Baru. Kini, pada masa "rezim partai politik", suara itu lebih tepat ditujukan kepada elite parpol yang kini berkuasa.

"Kepongahan" inilah, menurut saya, yang menyebabkan parpol menjauh dari "politik peradaban". Apa yang saya maksud dengan frasa terakhir ini adalah, menggunakan konsep hibrida Regis Debray di atas, sikap keterbukaan konstruktif dalam mengakomodasi suara akal-budi di luar dirinya ketika mengambil keputusan publik.

Dalam pelaksanaannya, "politik peradaban" merupakan artikulasi kekuasaan seseorang atau sekelompok orang yang bukan saja terkikis dari rasa "pongah", melainkan juga mengakomodasi secara kontinu kinerja agen-agen yang berfungsi sebagai kekuatan korektif.

Dalam konteks "politik peradaban" inilah kita harus melihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, sama seperti parpol yang bangkit kembali dan dewasa di masa reformasi 1998, kelahiran KPK merupakan usaha korektif dari kesalahan-kesalahan fundamental penyelenggaraan kekuasaan di dalam bureaucratic polity masa Orde Baru. Maka, sesuai dengan tugasnya, KPK secara tanpa pandang bulu melakukan aksi koreksinya atas setiap aktor kekuasaan yang melanggar.

Untuk ini, "posisi peradaban" KPK bahkan jauh lebih kuat. Sebab, sementara perpanjangan napas keberadaan parpol dewasa ini tegak pada basis buying votes, seperti diungkap dalam disertasi Burhanuddin Muhtadi (2018), KPK tegak justru di atas akal-budi.

Ini bukan saja dibuktikan berbagai survei tentang tingginya tingkat kepuasan rakyat atas kinerjanya, melainkan juga memperoleh dukungan agensi-agensi "peradaban" lain. Selain rakyat biasa, pusat-pusat keagamaan dan organisasi civil society serta media massa, pusat peradaban itu adalah perguruan tinggi.

Maka, melalui logika silogisme yang sebenarnya, bukankah usaha parpol melemahkan KPK, dengan rekayasa legislasinya di parlemen, sama dengan langkah menjauh dari "politik peradaban"? Dan bukankah para elite parpol harus menyadari bahwa dengan "politik peradaban" yang sama di masa Orde Baru, kaum terpelajar telah gelisah secara moral dan intelektual karena parpol dilemahkan dan dijauhkan dari rakyat? Bukankah dengan kegelisahan itu, melalui proses hibridasi peradaban, kaum terpelajar yang sama, mendukung dan berusaha menguatkan peranan parpol di dalam sistem politik Indonesia?

Fachry Ali,
Pendiri Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) Indonesia
KOMPAS, 7 Oktober 2019

Ketika Berkuasa Habibie Dihujat, Setelah Tiada Baru Dipuja

Indonesia sejak akhir 1997 didera krisis. Mula-mula krisis moneter, meningkat menjadi krisis ekonomi, sebelum akhirnya berubah menjadi krisis kepercayaan. Belakangan krisis di Indonesia disebut sebagai krisis multidimensi, karena telah berjalin berkelindan di antara krisis politik, krisis hukum, dan krisis ekonomi.

Puncak dari krisis multidimensi itu ialah mundurnya HM Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, padahal jabatan tersebut baru diembannya sejak 11 Maret 1998.

Konsekuensi logis dari mundurnya Presiden Soeharto ialah naiknya Wakil Presiden BJ Habibie ke kursi kepresidenan.

Dalam krisis multidimensi, betapapun naiknya Habibie ke kursi kepresidenan sah secara konstitusional, namun suara yang mempersoalkan posisi Habibie terdengar sangat nyaring.

Habibie yang berterus terang mengaku sebagai murid Soeharto, dianggap sebagai kroni Orde Baru, dan karena itu tidak berhak melanjutkan masa jabatan Soeharto.

Dan hanyalah berkat kegigihan dua guru besar hukum tata negara, Ismail Sunny dan Yusril Ihza Mahendra, di dalam membela keabsahan konstitusional posisi Presiden Habibie, para pengeritik yang umumnya bukan pakar hukum tata negara, akhirnya bungkam.

Dari Teknolog ke Cendekiawan Muslim
Sejatinya Habibie bukanlah seorang politisi. Dia seorang teknolog yang oleh Presiden Soeharto dipanggil pulang dari Jerman untuk mengembangkan teknologi di Indonesia.

Kariernya di pemerintahan sejak 1974 hingga 1998 tidak pernah bergeser dari urusan teknologi: perkapalan, persenjataan, hingga pesawat terbang.

Sebagai satu-satunya teknolog dengan karier mencorong di bidangnya, tidak salah jika Habibie menjadi kesayangan Presiden Soeharto. Semua programnya didukung oleh Presiden.

Puncak prestasinya ialah keberhasilannya membuat pesawat terbang, dan menguji coba penerbangannya pada 10 Agustus 1995. Atas prestasinya itu Habibie dipuji, namun Habibie juga dicibir.

Para pengeritiknya memplesetkan pesawat terbang produk Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), Gatotkaca/Tetuko, menjadi “sing tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku” (yang membeli tidak kunjung datang, yang datang tidak kunjung membeli).

Alhasil, IPTN dikritik sebagai proyek penghamburan uang.

Kritik terhadap Habibie mulai mengeras sejak dia menjadi Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada tahun 1990. Betapapun jauh sebelumnya telah berdiri organisasi cendekiawan atau sarjana berlatar belakang agama tanpa ada sesuatu pihak yang menyatakan keberatan, namun ketika ICMI berdiri, berbagai tuduhan miring kepada organisasi itu berhamburan. Yang paling utama adalah, ICMI dituduh sektarian!

Dalam posisi sebagai Ketua Umum ICMI, Habibie dipercaya oleh Soeharto menjadi Ketua Harian Dewan Pembina Golongan Karya. Maka ketika komposisi anggota MPR periode 1993-1998 dianggap lebih proporsional dari segi pemeluk agama, Habibie dianggap sebagai otak dibalik terbentuknya MPR yang “ijo royo-royo”. Sebuah koran terkemuka, tidak kuasa menahan diri dan memelesetkan “ijo royo-royo” menjadi “ijo loyo-loyo”.

Langkah Kuda Habibie
Habibie sendiri bagai tidak peduli terhadap berbagai kritik dan cemoohan itu. Ia terus bekerja, dan kadang-kadang menyampaikan pikirannya, tidak peduli pikirannya menyentuh bidang kerja koleganya sesama menteri.

Demikianlah misalnya, suatu ketika Menristek BJ Habibie berpolemik secara terbuka dengan Menteri Pendidikan Fuad Hasan. Namun, dibalik sikap yang apa adanya dan penuh percaya diri, Habibie sangat menghormati para senior.

Maka, ketika para senior yang tergabung dalam Petisi 50 ––sebuah kelompok pengeritik Presiden Soeharto yang terdiri dari negarawan senior seperti M Natsir, Manai Sophian, AH Nasution, dan Ali Sadikin–– mengeritik industri strategis yang dikomandani Habibie, respons yang diberikan berbeda.

Habibie justru mengundang seluruh anggota Petisi 50 berkunjung ke IPTN, industri senjata Pindad, dan industri kapal laut PAL. Langkah Habibie itu bukan saja mengejutkan jagat politik, tetapi juga mengubah peta politik nasional.

Para penandatangan Petisi 50 yang sejak 1980 dibunuh hak-hak sipilnya oleh rezim Orde Baru, tiba-tiba hadir dan menjadi tamu kehormatan dari menteri kesayangan Presiden Soeharto.

Di tengah perdebatan apakah langkah Habibie seizin Soeharto atau tidak, publik dikejutkan oleh hadirnya salah seorang penandatangan Petisi 50 yang juga Juru Bicara Partai Masyumi, Anwar Harjono, di Istana. Bersama Ketum MUI kala itu, KH Hasan Basri, Ketum PP Muhammadiyah KH A Azhar Basyir, dan Rois Aam PBNU KH Ilyas Ruhiyat; dalam posisi sebagai Ketua Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Harjono bertemu Presiden Soeharto.

Sesudah itu publik menyaksikan Panglima ABRI Jenderal Feisal Tandjung mengunjungi seniornya yang lama dipenjara oleh rezim Orde Baru, Letnan Jenderal HR Dharsono. Puncaknya, tentu saja pertemuan dua prajurit tua, Jenderal Nasution dan Jenderal Soeharto.

Habibie Dicemooh oleh Kaum Radikal dan Intoleran
Perlahan namun pasti, Habibie telah berubah dari seorang ilmuwan yang seolah tidak peduli dengan dunia sekitar, menjadi pemimpin organisasi yang berani melakukan langkah-langkah berisiko tinggi.

Ketika KPU ragu untuk mengesahkan hasil Pemilu 1999, Presiden Habibie tidak ragu membubuhkan tandatangannya mengesahkan hasil Pemilu 1999 yang dimenangkan oleh PDI Perjuangan.

Presiden yang sempat diragukan kemampuannya itu, dalam masa kurang dari dua tahun telah terbukti mampu menurunkan kurs rupiah dari kisaran Rp 16.000 – Rp 17.000, menjadi Rp 6.500 per-U$ dollar. Dan antrean panjang rakyat untuk memperoleh sembako pun berhasil dihentikannya dalam waktu yang singkat.

Menteri Pangan dan Hortikultura Kabinet Habibie saat itu, AM Saefuddin bercerita dalam masa jabatannya yang singkat itu, dia tidak pernah pulang sebelum tengah malam. “Setiap pukul 23.00 jelang tengah malam, Presiden Habibie selalu menelepon untuk mengecek ketersediaan sembako,” ujar Saefuddin yang kini menjadi Ketua Pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Dalam masa jabatannya yang singkat, Habibie berhasil membentuk berbagai undang-undang yang kelak menjadi landasan bagi pelaksanaan reformasi dan demokrasi Indonesia.

Habibie yang ramah, juga seorang yang tegas. Selama masa kepemimpinannya, dia menegaskan semua pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) hanya boleh dilakukan di gedung DPR. Dan memang, selama Habibie menjadi Presiden, tidak ada satupun panitia khusus atau panitia kerja yang bersidang di hotel mewah. Jangankan di hotel mewah, di hotel kelas melati pun tidak ada. Semuanya diselesaikan di gedung parlemen!

Habibie yang pekerja keras dan berprestasi itulah yang oleh lawan-lawan politiknya dianggap potensial memenangkan pemilihan presiden. Oleh karena itu, berbagai upaya menjegal Habibie dilakukan. Mulai isu Habibie berkewarganegaraan ganda, sampai cara-cara kasar yang tidak terhormat di ruang sidang paripurna MPR.

Pagi itu, 1 Oktober 1999, sebagai kepala negara, Presiden Habibie datang ke MPR untuk menghadiri upacara pelantikan anggota DPR/MPR periode 1999-2004. Di luar dugaan, kedatangan Presiden yang sah itu disambut dengan teriakan mencemooh “Huuu ....,” oleh sebagian anggota DPR/MPR. Sebagian “anggota yang terhormat” itu menolak berdiri saat Presiden Habibie memasuki ruangan sidang.

Merespons sikap radikal dan intoleran sebagian “anggota yang terhormat” itu, Presiden Habibie tersenyum dengan mata bulatnya yang berpendar disertai lambaian tangan persahabatan. Dan dari cerita mantan Pimred Republika, Parni Hadi, dalam talk show mengenang Habibie di sebuah stasiun televisi mengenai apa yang dilakukan Habibie pada saat dicemooh sebagian anggota DPR/MPR dengan teriakan “Huuu ....” itu, Habibie mengatakan, saat mendengar teriakan itu dirinya malah mengucapkan atau mendaraskan doa (dzikir) melalui mulut dan hatinya. Ini sebuah sikap yang luar biasa!

Namun, insiden 1 Oktober 1999 yang dilakukan oleh kaum 'radikal' dan 'intoleran' itu dinilai anggota parlemen AM Fatwa sebagai sikap yang memalukan. Fatwa langsung mengajukan interupsi kepada Pimpinan Sementara Majelis, Suyitno Hardjosudiro.

“Pimpinan Sidang, saya minta anggota Majelis yang berteriak ‘Huuu ....’ agar dikoreksi, karena tidak baik tindakan seperti itu dilakukan terhadap kepala negara. Ini bukan gedung bioskop. Ini sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat,”  kata Fatwa dalam interupsinya.

Pernyataan Fatwa itu kemudian dijawab oleh ketua sidang.

“Memang harus demikian sesuai dengan koreksi Saudara,” kata Suyitno membenarkan sikap Fatwa.

Habibie Kalah, Habibie Menang
Cemooh kepada Habibie tidak berhenti sampai di situ. Dalam pemandangan umum menanggapi laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie, ada anggota parlemen yang menggunakan kata-kata kasar seperti “tidak becus”. Anggota yang lain mengejek Presiden dengan menirukan cara bicara Habibie. Tak tanggung-tanggung, ada anggota MPR dalam sidang paripurna berpidato sembari memarodikan gaya bicara Habibie mirip aktor lawak dari Yogyakarta.

Akhirnya, seperti sudah diduga sebelumnya, laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR. Meski ada penolakan itu, oleh para pendukungnya, betapapun Habibie didesak untuk terus maju. Namun Habibie memilih untuk tidak maju kembali dalam arena pemilihan presiden. Habibie dalam beberapa kesempatan mengaku merasa tidak bermoral jika dia terus maju sementara MPR telah menolak laporan pertanggungjawabannya.

Lalu merajukkah Habibie? Ternyata tidak! Saat KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dilantik menjadi Presiden RI, Habibie hadir tetap dengan mata bulatnya yang berpendar-pendar, senyumnya yang ramah menyapa setiap orang dengan gayanya yang spontan.

Habibie memang dikalahkan, tetapi sejatinya dialah sang pemenang. Dia telah memenangkan pertarungan menjadi demokrat sejati yang bermartabat. Dia tak mau atau tak sudi jadi sosok yang hipokrit.

Selamat jalan Pak Habibie. Teladan kenegarawanmu abadi. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu.

Lukman Hakiem,
Peminat Sejarah, Staf Ahli Fraksi PPP MPR-RI 1999-2004
REPUBLIKA, 14 September 2019

Percaloan

Tidak banyak orang dengan peruntungan sebagus Setya Novanto. Jika tidak, bagaimana mungkin ia bebas dari tujuh kasus sepanjang 16 tahun terakhir? Kalau ia kelak lolos lagi dari kasus percaloan kontrak Freeport yang sekarang ramai diributkan, bolehlah kita mengimbau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu untuk membagi pengalamannya lewat buku. Supaya laku, judulnya mesti bombastis, misalnya “Mau Kaya Tiru Setya: Sejumlah Kiat Mengatasi Hukum Indonesia”. Pasti tak sulit, sebab ia pernah menulis buku “Manajemen Soeharto”.

Pada bab-bab awal, tentu Setya mesti memaparkan bagaimana “menciptakan” garis tangan agar selalu bagus. Hanya dalam waktu tak terlalu panjang, dari berjualan madu dan beras, ia menjadi pengusaha pompa bensin, peternakan, kontraktor, tekstil, hotel, sampai lapangan golf. Sebagai politikus, hokinya juga moncer. Walaupun tak pernah terdengar mencetak prestasi gemilang di politik, ia mampu duduk di jabatan sangat tinggi, yakni Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Disarankan ada bab khusus yang membahas kekuatan teknik gaulnya selama ini: menempel orang yang tepat. Setelah lulus kuliah, ia menumpang di rumah Hayono Isman, bekas menteri di zaman Soeharto. Dari sinilah ia mengenal bisnis penyaluran pupuk. Berkat bertemu Soeharto sekian kali, ia mampu membuat sebuah buku.

Perlu diceritakan di bagian ini, bagaimana sepak-terjang Soeharto dan gaya kepemimpinan ikon Orde Baru itu mempengaruhinya. Lalu, masuk bab yang juga penting: usahanya merapat ke tokoh-tokoh kunci Golkar, seperti Aburizal Bakrie. Dari orang yang tak “bunyi”, ia mampu menyulap diri menjadi orang yang diperhitungkan. Dan puncaknya, di tengah kecaman luas publik, ia justru melesat sampai menduduki posisi tertinggi DPR.

Tentu saja bagian yang sangat ditunggu adalah pengalamannya berselancar di atas hukum, setidaknya sejak kasus cessie Bank Bali pada 1999. Setya perlu menulis pengalaman perusahaannya, PT Era Giat Prima, mendapatkan mandat menagih utang Bank Bali kepada Bank Dagang Nasional Indonesia dengan imbalan Rp 500 miliar. Di sini ia perlu detail berkisah, tentang cara mengatasi hukum yang membuat kasus yang diduga merugikan negara itu dihentikan pada 2003.

Bab yang bercerita cara mengatasi hukum bisa ia perkaya dengan pengalaman lolos dari kasus dugaan penyelundupan beras, limbah beracun, serta proyek PON dan e-KTP. Kalau kurang tebal, ia bisa menambahkan kiat mengelak dari sanksi berat akibat mendukung kampanye Donald Trump, yang belum tentu juga menjadi calon Presiden AS. Pembaca ingin tahu, apakah benar ketika itu ia disuruh pengusaha Hary Tanoe melobi Trump untuk memuluskan pembangunan Disneyland di Cigombong?

Sebagai bab penutup, tentu orang menunggu cerita di balik percaloan Freeport. Bagian akhir ini bisa dimulai dari Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Sudirman Said yang melaporkannya ke Majelis Kehormatan Dewan. Setelah itu, Setya perlu membuka cerita pertemuannya dengan petinggi Freeport di Hotel Ritz-Carlton, 8 Juni 2015.

Pembaca pasti penasaran untuk tahu kiatnya sebagai pemimpin tertinggi lembaga pembuat hukum “berselancar” dalam kasus yang berpotensi besar menimbulkan pelanggaran hukum itu. Ia perlu menambahkan tips, tentang teknik menguatkan nyali sampai berani mencatut nama presiden dan wakil presiden.

Buku Setya akan “sempurna” kalau ia sukses berkelit dari tiga jerat pidana yang disiapkan polisi dalam kasus Freeport. Kalau tidak lolos, ia tetap bisa menyelesaikan bukunya dari mana saja, termasuk dari penjara. Tak jadi soal, bukankah banyak tokoh besar melakukan hal yang sama?

Toriq Hadad,
Pengarang, Wartawan Senior Tempo
TEMPO.CO, 21 November 2015

5 Kelemahan dari 2 Orang Capres

Mau pilih nomor 2 (Jokowi ?) atau pilih nomor 1 (Prabowo !).

Kita bahas kelemahan-kelemahan dari 2 orang capres Indonesia dalam Pilpres 2014. Kita mulai dari kelemahannya Prabowo Subianto dan kemudian Joko Widodo, apa saja.

Kelemahan Prabowo
Secara resmi Prabowo diberhentikan dari TNI karena dinilai bertanggungjawab dalam kasus penculikan di sekitar Reformasi Mei 1998. Meski Prabowo mengaku dia telah ambil alih tanggung jawab anak buahnya dalam kasus penculikan, namun Prabowo tetap dinilai bersalah dan kemudian diberhentikan.

Meskipun Prabowo dan Tim Mawar hanya mengaku menculik 9 aktifis dan semua telah dikembalikan hidup-hidup (selamat), tapi sebagian publik tetap menilai dia bersalah. Meskipun Prabowo mengaku tidak sebagai otak pelaku kerusuhan Mei 98, dimana ia jadi korban fitnah “konspirasi tertentu”, namun publik masih tidak percaya.

Prabowo memang termasuk orator yang hebat dengan pidatonya yang menggelegar dan berapi-api.

Kelemahan Prabowo yang lain adalah ia dicitrakan sebagai pribadi temperamental, meskipun sejak beberapa tahun terakhir tidak terbukti lagi kesan temperamental itu. Bahkan selama masa kampanye pilpres tahun 2014 ini, Prabowo menunjukkan sifat dan sikap penyabar, toleran, pemaaf, bijaksana, ksatria dan sebagainya.

Kelemahan Prabowo, dia juga disebut-sebut tidak “direstui” oleh negara asing, utamanya Ameriaka Serikat. Namun, sebenarnya sudah terpatahkan ketika AS akhirnya memberi respon positif atas pencapresannya.

Yang lain lagi, kelemahan Prabowo adalah bahwa dia dianggap sebagai bagian dari rezim Orba (Orde Baru), meski ia sendiri jadi tumbal dari Orba pada saat-saat Orba berakhir (tumbang), pada tahun 1998.

Prabowo, juga dianggap dekat dan jadi pelindung ormas atau kelompok preman eks Timor Leste.

Itu tadi 5 kelemahan terbesar Prabowo, nanti jika ada info dari teman-teman, kita susulkan untuk dibahas bersama.

Jokowi dan Prabowo, bersalaman dalam salah satu sesi debat capres-cawapres 2014.

Kelemahan Jokowi
Sekarang apa kelemahan Joko Widodo? Apa kelemahannya yang terbesar? Kami menempatkan sifat dan sikap Jokowi yang munafik sebagai kelemahan utama Jokowi. Munafik adalah seburuk-buruknya sifat manusia. Sifat munafik, adalah sifat yang lebih buruk jika dibandingkan dengan kelemahan atau kejahatan manusia yang lain.

Munafikun atau orang munafik adalah orang yang jika ia berbicara, maka ucapannya adalah dusta. Jokowi suka bohong, menipu, tukang glembuk, dan sering memperdaya orang lain. Ngeles dan seterusnya.

Munafikun adalah orang yang jika ia berjanji, maka janji-janjinya itu tidak ia tepati. Selalu ingkar janji. Hanya beri angin sorga atau “angsor”. Orang munafik adalah orang yang jika ia diberi amanah, kuasa, dan tanggung jawab, maka amanah, kuasa dan tanggung jawabnya itu ia khianati.

Khianat atau pengkhianatan adalah termasuk sebagai bentuk kejahatan berat. Pengkhianat negara, misalnya, hukumannya adalah hukuman mati. Meski begitu, Jokowi tidak pernah mengakui bahwa dia seorang penipu, suka ingkar janji dan atau pengkhianat. Jokowi merasa tidak pernah jadi orang munafik.

Beberapa bukti kebohongan dan ingkar janji dari Jokowi.

Mungkin itu sebabnya Jokowi tidak pernah merasa bersalah atau disalahkan oleh para pendukungnya. Jokowi tidak pernah mengaku salah, apalagi minta maaf. Tidak pernah sama sekali. Selama rakyat Indonesia mengetahui dan mengenal Jokowi, tidak pernah sekalipun Jokowi mengaku salah dan minta maaf tentang apa saja.

Kelemahan Jokowi yang kedua adalah ia saat ini sedang dalam proses hukum terkait dengan keterlibatannya dalam banyak kasus korupsi, terutama kasus pengadaan Bus Trans Jakarta. Jokowi sedang terancam dijerat pidana korupsi dan terancam jadi tersangka dari banyak kasus korupsi. Meski begitu, Jokowi tetap mengaku tidak terlibat korupsi sama sekali.

Bahkan Jokowi, di awal-awal tuduhan korupsi Bus Trans Jakarta itu bergulir, ia sempat membantah kenal dengan Michael Bimo Putranto. Dia tuduh Bimo hanyalah mengaku-aku saja kenal sama dirinya. Sayangnya, hanya beberapa saat setelah Jokowi membantah kenal dengan pelaku korupsi Bus Trans Jakarta, Bimo marah besar dan mendatangi Jokowi ke kantor Gubernur DKI Jakarta.

Akhirnya, rakyat menjadi tahu, bahwa Jokowi ternyata bohong. Jokowi sesungguhnya kenal baik dengan Michael Bimo sejak tahun 2004, karena dia adalah putra mantan Walikota Solo sebelumnya, Slamet Suryanto.

Hebatnya, lagi-lagi Jokowi tidak pernah minta maaf kepada publik mengenai kebohongan atau bantahannya sebelum ketahuan bohongnya itu.

Boneka Jokowi dan Ahok yang sempat laris manis dijual saat kampanye cagub-cawagub DKI, tahun 2012 yang lalu.

Kelemahan Jokowi yang ketiga adalah citra Jokowi yang bisa dijuluki sebagai manusia tokoh palsu. Dan semakin lama semakin terbukti karena semua info tentang diri Jokowi memang banyak yang palsu.

Jokowi tidak pernah berani berterus terang mengakui kepalsuan-kepalsuan yang telah direkayasa serta telah disampaikannya ke publik. Jokowi selalu menghindar. Termasuk ketika Jokowi menghindar dan atau mengabaikan desakan dan tuntutan rakyat mengenai siapa diri Jokowi yang sebenarnya. Kenapa Jokowi mati-matian menutupinya?

Entah sampai kapan Jokowi dapat “melarikan diri” dari kewajiban dan tanggungjawab moralnya untuk membuka identitas dan jati dirinya yang asli. Apakah nanti rakyat mau percaya dan pilih Jokowi yang tidak dikenal dan tidak diketahui aslinya itu sebagai calon presiden? Apa rakyat mau?

Jokowi "menjamas" (memandikan) mobil ESEMKA, saat masih menjabat sebagai Walikota Solo.

Kelemahan Jokowi berikutnya adalah terkait tudingan bahwa Jokowi itu sebenarnya adalah kader PKI (komunis) yang sedang mengelabui rakyat. Jokowi hanya bilang bahwa tudingan atas dirinya yang disebut PKI (komunis) itu adalah merupakan “penghinaan” terhadap nasionalismenya. Meski begitu, Jokowi tidak pernah mengklarifikasi keterkaitan erat dirinya dengan komunisme, sebagaimana yang dituduhkan kepadanya akhir-akhir ini.

Jokowi tidak menjelaskan alasan kenapa dia memalsukan nama ayah kandungnya, yang aslinya bernama Widjiatno, dipalsukan menjadi Noto Mihardjo. Penjelasan atau bantahan Jokowi bahwa nama ayahnya bukan Widjiatno tidak pernah dilakukannya. Dia malah mengakui bahwa nama asli ayahnya adalah Widjiatno Mihardjo.

Widjiatno atau Widjiatno bin Wirjo Mihardjo adalah putra tertua dari 5 bersaudara anak-anak dari mantan lurah Kragan, Karanganyar, bernama Wirjo Mihardjo. Widjiatno atau Widjiatno bin Wirjo Mihardjo saat dewasa pindah ke Giriroto, Ngemplak, Boyolali. Di Giriroto, Widjiatno menikahi Sudjiatmi. Widjiatno ayah Jokowi menikahi Sudjiatmi pada tahun 1959 dan mereka tinggal di Giriroto, Ngemplak, Boyolali sampai tahun 1969 atau 1970-an.

Sesuai pengakuan Jokowi saat meresmikan RS Katolik, Brayat Minulyo Solo, Jokowi mengaku bahwa dia lahir di RS itu. Ibunya, Sudjiatmi, juga mengaku begitu. Padahal, sebelumnya Jokowi selalu mengaku bahwa dia lahir di bantaran Kali Pepe, Munggung, Manahan, Banjarsari, Surakarta (Solo). Kok beda?

Padahal, ibu Jokowi, Sudjiatmi, pada tahun 2010 mengaku, bahwa Joko Widodo lahir di desa Giriroto, Ngemplak, Boyolali. Kok sekarang beda? Rakyat ingin tahu yang sebenarnya.

Sesuai pengakuan dari warga dan Sudjiatmi sendiri, mereka baru pindah ke Solo dari Boyolali tahun 1969 atau 1970-an. Namun kok bisa Jokowi katanya lahir pada tahun 1961 di RS Katolik, Brayat Minulyo, Solo? Mana yang sesungguhnya benar?

Beberapa ekspresi wajah Jokowi. Yang kanan bawah adalah foto Jokowi saat berkunjung ke makam Boris Yeltsin, Presiden Rusia, negeri Komunis yang dulu bernama Uni Soviet.

Sampai hari ini (Sabtu, 5 Juli 2014), atau beberapa hari lagi menjelang pilpres, kebenaran atau fakta sesungguhnya tentang Jokowi masih “misterius.” Masih menjadi tanda tanya besar ??!

Berdasarkan pengakuan Rudyatmo -walikota Solo sekarang- ia pada awalnya tidak kenal dengan Jokowi, tetapi ia lebih dulu kenal dengan ayah Jokowi, yaitu Bapak Widjiatno. Rudyatmo mengaku dikenalkan kepada Jokowi oleh Seno Kusumoharjo, seniman dan tokoh PDI (sekarang PDI-P) Boyolali, yang merupakan kakak dari Bupati Boyolali, Seno Samodro.

Rudyatmo mengaku kenal dengan ayah Jokowi yang bernama Widjiatno karena Widjiatno adalah Koordinator Satuan Tugas (Satgas) PDI Boyolali. Boyolali adalah kabupaten yang merupakan basis PKI, dimana pada tahun 1955, PKI menang 21 kursi dari 34 kursi di DPRD. Oleh karenanya, Boyolali dijuluki sebagai “Kabupaten Merah”, yang merupakan basis PKI.

Boyolali juga merupakan Markas Komando Tentara Merah eks Batalyon Pasoepati, yang merupakan batalyon desertir TNI yang tidak mau membubarkan diri paska rasionalisasi.

Jokowi adalah seorang pengagum musik rock metal, yang terkenal dengan salam 3 jarinya yang melambangkan "Dunia Hitam yang Keras".

Berdasarkan keterangan Wijono, teman Widjiatno, disebutkan bahwa sebelum jadi Koordinator Satgas PDI Boyolali, Widjiatno adalah Komandan OPR. OPR adalah singkatan dari Operasi Pertahanan Rakyat. Ada juga yang menyebut bahwa OPR adalah Organisasi Pertahanan Rakyat, yang merupakan sayap milisi PKI dari Pemuda Rakyat.

Apakah Jokowi mampu membantah bahwa ayah kandungnya, Widjiatno Mihardjo adalah Komandan OPR PKI sebelum dia menjadi Koordinator Satgas PDI Boyolali?

Berdasarkan keterangan Wijono, ayah Jokowi memang sempat “hilang” selama sekitar 4 hingga 5 tahun, antara tahun 1965 hingga tahun 1969. Apakah Widjiatno hilang karena ditangkap TNI atau karena lari bersembunyi ke gunung Merbabu, Kemukus atau lainnya? Belum dapat diketahui dengan pasti.

Apakah ayah Jokowi, Widjiatno terlibat G-30S-PKI dalam pembantaian dan pembunuhan puluhan umat Islam di Giriroto, pada tanggal 1 Oktober 1965? Belum diketahui !!!

Kelemahan Jokowi kelima, ia dicitrakan sebagai jongos, boneka ASING - ASENG - ANTEK. Jokowi tidak pernah membantah tuduhan itu. (Biasanya yang membantah malah Ibu Megawati).

Demikianlah 5 kelemahan terbesar Prabowo dan Joko Widodo sebagai Capres Indonesia 2014.
Vox Populi Vox Dei, Suara Rakyat Suara Tuhan!

MERDEKA !

Sumber:
Triomacan 2000, @TM2000Backhttp://chirpstory.com

Evolusi Cinta di Era Rekonsiliasi

Bangsa ini meraih merdeka, diatas satu cinta. Cinta agung para ksatrianya. Cinta yang mampu bebaskan raga rakyatnya dari siksa kejamnya Belanda, kerja rodinya Romusha dan kemiskinan warga berkasta kelas tiga. Cinta itu sanggupkan mereka relakan jasadnya terluka, ikhlas mereka meregang nyawa. Semata demi memberi satu kata, MERDEKA, untuk kita, penerus perjuangan bangsa.

Tapi waktu telah lupakan kita akan agungnya cinta itu. Diganti hasrat pada kilau dunia. Mematikan mata batin. Meninggikan keangkuhan. Bertemankan keserakahan. Pembenaran menutupi kebenaran. Fitnah menjarah rongga hati, merenggut bening sisa nurani. Tapi yakinlah, benih cinta itu tetap ada di sana, di palung hati setiap jiwa kita. Kita hanya lalai memeliharanya, lalai membangkitkannya.

Naluri cinta itu harmoni. Tak inginkan perpisahan apalagi perpecahan. Cinta merindukan pertemuan, cinta merindukan perpaduan dan persatuan. Cinta menutupi kekurangan, cinta juga meninggikan (menghormati) kelebihan. Lalu kenapa kita tidak meninggikan (menghormati) kelebihan setiap periode perjalanan sejarah bangsa kita?

Bukankah disaat Bung Karno memimpin kita, kita rasakan nasionalisme yang bergelora? Kebanggaan berbangsa memenuhi rongga-rongga dada kita? Bukankah saat Pak Harto memimpin kita pernah rasakan manisnya pembangunan menjangkau pelosok-pelosok negeri? Bukankah di masa reformasi kita dapatkan kebebasan bersuara, tanpa satupun media yang dibungkam mulutnya?

Tiga masa itulah yang mengantarkan kita kini menjadi 10 negara dengan kemampuan ekonomi terbesar di dunia. Kini populasi kita didominasi anak-anak muda. Inilah masa-masa emas itu. Masa dimana bangsa kita akan menjadi penentu arah percaturan dunia. Inilah masa kita merajut kembali luka-luka cinta. Menyatukan keunggulan dari setiap masa. Mengkonsolidasikan gairah berbangsa, hasrat mensejahterakan seluruh rakyat kita, sambil terus menjamin kebebasan bersuara.

Maka hembuskanlah evolusi cinta di setiap dada anak bangsa. Cinta yang merekonsiliasi perbedaan, mengkonsolidasikan kekuatan. Demi tujuan mulia, kemanusiaan. Demi mengantarkan bangsa ini ke panggung kehormatan peradaban dunia.

Maka –semestinya– tidak kita temukan lagi ruang bagi sekat-sekat itu. Tidak akan hati yang dibaluri cinta akan sanggup jumawa. Merasa lebih berjasa kepada bangsa. Tidak pula perlu sengketa. Tidak ada ruang benturan antara Orde Lama melawan Orde Baru melawan kebaruan. Tidak mungkin kita benturkan rakyat dengan pemimpinnya. Kita hasut buruh dengan majikannya. Kita pisahkan si miskin dengan temannya yang kaya.

Karena cinta kita terlalu agung. Cinta yang tak mengenal dikotomi. Tak mengenal pertentangan antar kelas antar kasta, karena itu hanya suburkan kebencian dan kekerasan. Sedangkan cinta menawarkan kedamaian, keharmonisan, dan kebahagiaan.

(Sepantasnya) senyum tawa memenuhi wajah tulus kita sebagai anak-anak bangsa yang satu. Terlahir dari rahim ibu pertiwi yang satu. Dibesarkan oleh legenda cinta bersimbah darah dari para luluhur ksatria yang selalu bersatu.

Maka hembuskan evolusi cinta ini, memenuhi bejana hati anak-anak bangsa. Karena mereka semua merindukan cinta itu. Apalagi diriku.

Prayudhi Azwar,
Perth, 3 Juli 2014 9.09PM

Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (9)

Hampir 30 tahun yang lampau, ketika masih seorang taruna. Prabowo menulis kepada seorang sahabat akrabnya tentang perjuangan meraih kekuasaan. “Sebab dengan memperoleh kekuasaan,” tulisnya menjelaskan, “kita dapat berbuat baik.” Bahwa Prabowo itu ambisius, itu bukan rahasia lagi. Sebagian besar orang Indonesia percaya bahwa nafsu meraih kekuasaan inilah yang mendorongnya masuk militer, menikah dengan putri presiden dan kemudian di bulan Mei 1998 merakit suatu komplotan untuk melawan musuh-musuhnya.

Akan tetapi, mengapa Prabowo menginginkan kekuasaan? Boleh jadi jawabannya adalah ungkapan kisahnya yang paling mengherankan. Mungkin ia adalah seorang pengatur siasat yang tidak sehebat seseorang yang menjawab pertanyaan yang diajukan semua idealis muda kepada diri sendiri: Apakah kita bekerja di dalam atau di luar sistem yang ingin kita ubah? Prabowo menentukan pilihannya dan berpegang pada keputusan itu. Hidupnya sejak itu adalah konsekuensi dari keputusan tersebut.

Nama Subianto adalah pemberian kakeknya, Margono Djojohadikoesoemo untuk mengenang pamannya yang gugur dalam perang kemerdekaan.

Kenangan diri Prabowo adalah ketika kakeknya membawanya ziarah ke makam dua orang pamannya yang gugur dalam perjuangan melawan kolonial. Ia diberi nama pamannya yang lebih tua: Subianto. “Kakek menanamkan ke dalam diri saya nilai-nilai ksatria prajurit dan patriotisme,” katanya.

Prabowo melihat nilai-nilai ini diuji ketika ayahnya seorang ekonom terhormat terpaksa keluar dari Indonesia gara-gara ulah pemerintah presiden Indonesia pertama, Soekarno. Sumitro Djojohadikusumo melarikan diri dari Indonesia pada tahun 1958, yang menjadi masa pengasingannya selama 10 tahun. Keluarga itu terus menerus berpindah-pindah yang ujungnya berakhir di Eropa. Di sanalah nasionalisme Prabowo tumbuh, sebagaimana halnya juga kekagumannya pada ide-ide Barat.

Soeharto, jenderal muda yang sedang naik daun gara-gara kudeta PKI tahun 1965 yang gagal.

Pada tahun 1965, Indonesia melihat naiknya seorang jenderal muda bernama Soeharto menyusul kudeta komunis yang gagal. Prabowo pada waktu itu sudah diterima di sebuah perguruan tinggi Amerika, ketika ia memohon kepada ayahnya agar diperbolehkan kembali ke Indonesia. Ketika itu, “banyak peristiwa sedang terjadi.”

Prabowo pulang ke tanah airnya tahun 1968 dan langsung menceburkan diri ke dalam situasi yang sedang bergejolak. Ketika Soeharto menggantikan Soekarno, mulailah terjadi perdebatan di kalangan mahasiswa: Apakah mereka bekerja sama dengan rezim militer yang sedang muncul ataukah tetap di luar sambil berusaha mengawasinya? Banyak di antara tokoh-tokoh politik dan bisnis yang menjadi makmur selama pemerintahan Soeharto, karena memilih kerja sama. Namun sebagian besar teman-temannya tetap memilih tinggal di luar.

Tetapi keterpesonaan Prabowo pada militer yang ditanamkan oleh kakeknya sangat mendalam dalam dirinya. “Saya katakan kepada teman-teman, bahwa saya sedang memikirkan untuk masuk jadi militer,” kata Prabowo mengenang. “Mereka menengok kepada saya: Anda serius? Saya jelaskan: Militer itu sangat penting. Seharusnya beberapa di antara kita harus berada di dalam militer. Saudara-saudara jadilah teknokrat. Pada suatu hari kita akan berjumpa dan ambil bagian dalam memodernkan negeri kita.” Beberapa teman bersikap mendukung, dan sebagian lainnya tidak. “Salah seorang di antara mereka berkata: Prabowo nanti Anda akan diindoktrinasi. Anda akan menjadi seorang fasis. Kata saya: Tidak, kita harus melakukan modernisasi dari dalam. Kita harus melaksanakan reformasi dari dalam.”

Karena menjadi menantu Soeharto, Presiden Orde Baru yang sedang berkuasa, maka karier militer Prabowo melesat bak meteor di langit malam.

Pada tahun 1970, Prabowo mendaftarkan diri ke Akademi Militer. Kehidupan di sana jauh berbeda dibanding kenyamanan yang telah dikenalnya. Ia merasa bawa para seniornya berlaku lebih keras kepadanya dan kepada anak-anak elite lainya. Ketika pangkatnya diturunkan karena pelanggaran disiplin, ibunya mengatakan kepadanya ia boleh meninggalkan akademi itu kalau mau, namun ia menolak. Kata Prabowo: “Tidak, saya senang pada Angkatan Darat. Apa pun yang terjadi, saya akan tetap di Angkatan Darat.”

Keputusan itu ternyata mempunyai konsekuensi penting. Angkatan Darat mempertemukannya dengan keluarga presiden. Komandannya dalam pasukan khusus pada awal-awal tahun 1980, adalah ipar Soeharto. Minat keluarga presiden tergugah oleh perwira muda yang berasal dari keluarga terhormat itu dan lantas ia dijodohkan dengan putri kedua Soeharto, Siti Hediati Harijadi yang biasa dipanggil Titiek. Pasangan itu menikah pada tanggal 8 Mei 1983.

Prabowo tak dapat mengatakan dengan tepat kapan bisik-bisik mulai terdengar setelah itu, tetapi ia tahu isinya. Bahwa ia adalah kesayangan Soeharto. Bahwa perjalanan kariernya telah dibuat lancar melalui promosi. Bahwa ia mendapat perintah-perintah langsung dari presiden dengan melampaui lapisan-lapisan perwira yang lebih senior. Bahwa ia menikmati kepentingan-kepentingan bisnis keluarga Soeharto maupun bisnis keluarganya sendiri. Prabowo berpendapat bahwa ketidaksenangan mereka itu bukan semata-mata karena hubungannya. Melainkan karena –menantu atau bukan– ia sedang menjalankan suatu visi kemiliteran yang berlawanan dengan apa yang diharapkan oleh pimpinannya. “Saya menghendaki kualitas tinggi. Saya menghendaki profesionalisme. Saya menghendaki disiplin,” katanya. “Tetapi banyak di antara jenderal yang masa bodoh. Mereka mengatakan saya datang dari keluarga kaya. Tetapi kenyataannya mereka lebih feodal.”

Sebagai pemimpin latihan Kopassus, Prabowo merasionalisasi latihan-latihan, membersihkan manajemennya dan bahkan perwira-perwiranya dilarang bermain golf, yang merupakan permainan yang digemari para jenderal saat itu. Pada tahun 1995 ia menjadi wakil komandan Kopassus, dan pada tahun berikutnya ia dinaikkan menjadi komandan.

Sejak itu, Kopassus dengan cepat mencapai reputasi sebagai salah satu cabang militer yang terlatih paling baik dan punya dana terbaik. Prabowo mengakui bahwa ia memperoleh uang dari kontak-kontak bisnis di luar militer. “Bukan saya saja yang melakukan begitu,” katanya membantah. “Banyak perwira melakukannya. Saya terpaksa melakukan begitu. Budget kami tidak pernah cukup.”

"Saya sudah telanjur sebagai seorang samurai. Seorang samurai tak akan meninggalkan yang dipertuannya," kata Prabowo.

Prabowo juga menyarankan –dengan hati-hati– agar keluarga presiden merangkul perubahan. Selama bertahun-tahun, ia mencoba memperingatkan ketidaksenangan publik yang semakin besar terhadap pemerintahan Soeharto yang otoriter dan korup, terutama di kalangan ipar-iparnya. Istrinya pun ikut-ikutan mengembangkan kepentingan-kepentingan usahanya. Kata Prabowo, ia berusaha mencegah istrinya tetapi percuma. “Lambat laun saya menjadi dongkol,” katanya. “Ia (Soeharto) terlalu percaya diri. Menurut pendapatnya tidak diperlukan perbaikan pada sistem pemerintahan.” Jadi disamping perselisihan-perselisihannya dengan jenderal-jenderal Soeharto, Prabowo juga meningkatkan ketegangannya dengan anak-anak Soeharto. Katanya: “Pada akhirnya saya sadar bahwa semua senyuman mereka hanyalah kedok semata. Mereka mengatakan sesuatu kepada saya dan melakukan yang lain di belakang saya.”

Namun Prabowo tetap loyal pada Soeharto. “Saya sudah telanjur sebagai seorang samurai,” katanya. “Seorang samurai tidak akan meninggalkan yang dipertuannya.” Kesetiaan Prabowo boleh jadi menjadi kunci mengapa Soeharto mentolerir dia. Selama Prabowo tetap loyal, semua tingkahnya, obsesinya, ide-idenya untuk mengadakan reformasi, kecaman-kecamannya, kedekatannya dengan lawan-lawan Orde Baru, justru akan dapat dijadikan aset. “Ada satu hal mengenai Pak Harto,” kata purnawirawan jenderal Hasnan Habib, “ia mengenali orang melalui intuisinya.”

Pergesekan-pergesekannya yang terus-menerus dengan atasannya barangkali mempercepat kejatuhannya. Mantan juru bicara TNI Mayjen Sudrajat teringat ketika ia bermalam-malam hingga larut berdiskusi tentang reformasi militer dengan Prabowo. “Ide-idenya sangat cemerlang,” kenang Sudrajat. “Tetapi ia terlalu kurang sabar. Ia tak mau menunggu hingga sistem itu sendirilah yang mengadakan reformasi. Ia mengadakan jalan-jalan pintas yang menyinggung perasaan atasan-atasannya.” Prabowo mengakui kesalahannya: “Waktu itu saya berpikir, hasil-hasil reformasi itu pada akhirnya akan meluas. Saya tidak banyak memikirkan bagaimana harusnya menyenangkan hati orang. Saya pikir, reputasi saya, performa saya sudah cukup.”

Prabowo dengan naifnya mengira bahwa memenangi permainan politik hanyalah soal keunggulan dirinya sendiri. Ketulus-ikhlasan yang keras kepala ini menopangnya dalam kenaikannya dan perjuangan-perjuangannya dalam lingkungan sistemnya Soeharto dan memberinya kharisma. Tetapi itu jugalah yang membuatnya mudah dimanipulasi dan berkhayal. Pada akhirnya, ia yakin bahwa Orde Baru yang otoriter itu perlu dipertahankan. Barangkali pada waktu itu ia tidak punya pilihan lain lagi. Sebagai jenderal dan menantunya Soeharto, ia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Orde Baru itu. Sang idealis yang berencana mencapai puncak, kini telah terperosok terlalu dalam.

“Saya tetap berharap agar Soeharto boleh jadi pada akhirnya akan mengadakan reformasi atau menyerahkan kendali kepada seseorang yang mau melakukannya,” katanya. Itulah senantiasa harapan saya: reformasi dari dalam, reformasi dari atas. Tetapi ketika sistemnya menjadi begitu tersumbat, itu semua tidak dapat dilakukan. “Mungkin itulah salah satu dari antara kegagalan-kegagalan saya, yang pada waktu itu tidak dapat saya lihat.”

Sumber:
Majalah Asiaweek, No. 8/Vol. 26, 3 Maret 2000