Ketika Berkuasa Habibie Dihujat, Setelah Tiada Baru Dipuja

Indonesia sejak akhir 1997 didera krisis. Mula-mula krisis moneter, meningkat menjadi krisis ekonomi, sebelum akhirnya berubah menjadi krisis kepercayaan. Belakangan krisis di Indonesia disebut sebagai krisis multidimensi, karena telah berjalin berkelindan di antara krisis politik, krisis hukum, dan krisis ekonomi.

Puncak dari krisis multidimensi itu ialah mundurnya HM Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, padahal jabatan tersebut baru diembannya sejak 11 Maret 1998.

Konsekuensi logis dari mundurnya Presiden Soeharto ialah naiknya Wakil Presiden BJ Habibie ke kursi kepresidenan.

Dalam krisis multidimensi, betapapun naiknya Habibie ke kursi kepresidenan sah secara konstitusional, namun suara yang mempersoalkan posisi Habibie terdengar sangat nyaring.

Habibie yang berterus terang mengaku sebagai murid Soeharto, dianggap sebagai kroni Orde Baru, dan karena itu tidak berhak melanjutkan masa jabatan Soeharto.

Dan hanyalah berkat kegigihan dua guru besar hukum tata negara, Ismail Sunny dan Yusril Ihza Mahendra, di dalam membela keabsahan konstitusional posisi Presiden Habibie, para pengeritik yang umumnya bukan pakar hukum tata negara, akhirnya bungkam.

Dari Teknolog ke Cendekiawan Muslim
Sejatinya Habibie bukanlah seorang politisi. Dia seorang teknolog yang oleh Presiden Soeharto dipanggil pulang dari Jerman untuk mengembangkan teknologi di Indonesia.

Kariernya di pemerintahan sejak 1974 hingga 1998 tidak pernah bergeser dari urusan teknologi: perkapalan, persenjataan, hingga pesawat terbang.

Sebagai satu-satunya teknolog dengan karier mencorong di bidangnya, tidak salah jika Habibie menjadi kesayangan Presiden Soeharto. Semua programnya didukung oleh Presiden.

Puncak prestasinya ialah keberhasilannya membuat pesawat terbang, dan menguji coba penerbangannya pada 10 Agustus 1995. Atas prestasinya itu Habibie dipuji, namun Habibie juga dicibir.

Para pengeritiknya memplesetkan pesawat terbang produk Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), Gatotkaca/Tetuko, menjadi “sing tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku” (yang membeli tidak kunjung datang, yang datang tidak kunjung membeli).

Alhasil, IPTN dikritik sebagai proyek penghamburan uang.

Kritik terhadap Habibie mulai mengeras sejak dia menjadi Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada tahun 1990. Betapapun jauh sebelumnya telah berdiri organisasi cendekiawan atau sarjana berlatar belakang agama tanpa ada sesuatu pihak yang menyatakan keberatan, namun ketika ICMI berdiri, berbagai tuduhan miring kepada organisasi itu berhamburan. Yang paling utama adalah, ICMI dituduh sektarian!

Dalam posisi sebagai Ketua Umum ICMI, Habibie dipercaya oleh Soeharto menjadi Ketua Harian Dewan Pembina Golongan Karya. Maka ketika komposisi anggota MPR periode 1993-1998 dianggap lebih proporsional dari segi pemeluk agama, Habibie dianggap sebagai otak dibalik terbentuknya MPR yang “ijo royo-royo”. Sebuah koran terkemuka, tidak kuasa menahan diri dan memelesetkan “ijo royo-royo” menjadi “ijo loyo-loyo”.

Langkah Kuda Habibie
Habibie sendiri bagai tidak peduli terhadap berbagai kritik dan cemoohan itu. Ia terus bekerja, dan kadang-kadang menyampaikan pikirannya, tidak peduli pikirannya menyentuh bidang kerja koleganya sesama menteri.

Demikianlah misalnya, suatu ketika Menristek BJ Habibie berpolemik secara terbuka dengan Menteri Pendidikan Fuad Hasan. Namun, dibalik sikap yang apa adanya dan penuh percaya diri, Habibie sangat menghormati para senior.

Maka, ketika para senior yang tergabung dalam Petisi 50 ––sebuah kelompok pengeritik Presiden Soeharto yang terdiri dari negarawan senior seperti M Natsir, Manai Sophian, AH Nasution, dan Ali Sadikin–– mengeritik industri strategis yang dikomandani Habibie, respons yang diberikan berbeda.

Habibie justru mengundang seluruh anggota Petisi 50 berkunjung ke IPTN, industri senjata Pindad, dan industri kapal laut PAL. Langkah Habibie itu bukan saja mengejutkan jagat politik, tetapi juga mengubah peta politik nasional.

Para penandatangan Petisi 50 yang sejak 1980 dibunuh hak-hak sipilnya oleh rezim Orde Baru, tiba-tiba hadir dan menjadi tamu kehormatan dari menteri kesayangan Presiden Soeharto.

Di tengah perdebatan apakah langkah Habibie seizin Soeharto atau tidak, publik dikejutkan oleh hadirnya salah seorang penandatangan Petisi 50 yang juga Juru Bicara Partai Masyumi, Anwar Harjono, di Istana. Bersama Ketum MUI kala itu, KH Hasan Basri, Ketum PP Muhammadiyah KH A Azhar Basyir, dan Rois Aam PBNU KH Ilyas Ruhiyat; dalam posisi sebagai Ketua Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Harjono bertemu Presiden Soeharto.

Sesudah itu publik menyaksikan Panglima ABRI Jenderal Feisal Tandjung mengunjungi seniornya yang lama dipenjara oleh rezim Orde Baru, Letnan Jenderal HR Dharsono. Puncaknya, tentu saja pertemuan dua prajurit tua, Jenderal Nasution dan Jenderal Soeharto.

Habibie Dicemooh oleh Kaum Radikal dan Intoleran
Perlahan namun pasti, Habibie telah berubah dari seorang ilmuwan yang seolah tidak peduli dengan dunia sekitar, menjadi pemimpin organisasi yang berani melakukan langkah-langkah berisiko tinggi.

Ketika KPU ragu untuk mengesahkan hasil Pemilu 1999, Presiden Habibie tidak ragu membubuhkan tandatangannya mengesahkan hasil Pemilu 1999 yang dimenangkan oleh PDI Perjuangan.

Presiden yang sempat diragukan kemampuannya itu, dalam masa kurang dari dua tahun telah terbukti mampu menurunkan kurs rupiah dari kisaran Rp 16.000 – Rp 17.000, menjadi Rp 6.500 per-U$ dollar. Dan antrean panjang rakyat untuk memperoleh sembako pun berhasil dihentikannya dalam waktu yang singkat.

Menteri Pangan dan Hortikultura Kabinet Habibie saat itu, AM Saefuddin bercerita dalam masa jabatannya yang singkat itu, dia tidak pernah pulang sebelum tengah malam. “Setiap pukul 23.00 jelang tengah malam, Presiden Habibie selalu menelepon untuk mengecek ketersediaan sembako,” ujar Saefuddin yang kini menjadi Ketua Pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Dalam masa jabatannya yang singkat, Habibie berhasil membentuk berbagai undang-undang yang kelak menjadi landasan bagi pelaksanaan reformasi dan demokrasi Indonesia.

Habibie yang ramah, juga seorang yang tegas. Selama masa kepemimpinannya, dia menegaskan semua pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) hanya boleh dilakukan di gedung DPR. Dan memang, selama Habibie menjadi Presiden, tidak ada satupun panitia khusus atau panitia kerja yang bersidang di hotel mewah. Jangankan di hotel mewah, di hotel kelas melati pun tidak ada. Semuanya diselesaikan di gedung parlemen!

Habibie yang pekerja keras dan berprestasi itulah yang oleh lawan-lawan politiknya dianggap potensial memenangkan pemilihan presiden. Oleh karena itu, berbagai upaya menjegal Habibie dilakukan. Mulai isu Habibie berkewarganegaraan ganda, sampai cara-cara kasar yang tidak terhormat di ruang sidang paripurna MPR.

Pagi itu, 1 Oktober 1999, sebagai kepala negara, Presiden Habibie datang ke MPR untuk menghadiri upacara pelantikan anggota DPR/MPR periode 1999-2004. Di luar dugaan, kedatangan Presiden yang sah itu disambut dengan teriakan mencemooh “Huuu ....,” oleh sebagian anggota DPR/MPR. Sebagian “anggota yang terhormat” itu menolak berdiri saat Presiden Habibie memasuki ruangan sidang.

Merespons sikap radikal dan intoleran sebagian “anggota yang terhormat” itu, Presiden Habibie tersenyum dengan mata bulatnya yang berpendar disertai lambaian tangan persahabatan. Dan dari cerita mantan Pimred Republika, Parni Hadi, dalam talk show mengenang Habibie di sebuah stasiun televisi mengenai apa yang dilakukan Habibie pada saat dicemooh sebagian anggota DPR/MPR dengan teriakan “Huuu ....” itu, Habibie mengatakan, saat mendengar teriakan itu dirinya malah mengucapkan atau mendaraskan doa (dzikir) melalui mulut dan hatinya. Ini sebuah sikap yang luar biasa!

Namun, insiden 1 Oktober 1999 yang dilakukan oleh kaum 'radikal' dan 'intoleran' itu dinilai anggota parlemen AM Fatwa sebagai sikap yang memalukan. Fatwa langsung mengajukan interupsi kepada Pimpinan Sementara Majelis, Suyitno Hardjosudiro.

“Pimpinan Sidang, saya minta anggota Majelis yang berteriak ‘Huuu ....’ agar dikoreksi, karena tidak baik tindakan seperti itu dilakukan terhadap kepala negara. Ini bukan gedung bioskop. Ini sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat,”  kata Fatwa dalam interupsinya.

Pernyataan Fatwa itu kemudian dijawab oleh ketua sidang.

“Memang harus demikian sesuai dengan koreksi Saudara,” kata Suyitno membenarkan sikap Fatwa.

Habibie Kalah, Habibie Menang
Cemooh kepada Habibie tidak berhenti sampai di situ. Dalam pemandangan umum menanggapi laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie, ada anggota parlemen yang menggunakan kata-kata kasar seperti “tidak becus”. Anggota yang lain mengejek Presiden dengan menirukan cara bicara Habibie. Tak tanggung-tanggung, ada anggota MPR dalam sidang paripurna berpidato sembari memarodikan gaya bicara Habibie mirip aktor lawak dari Yogyakarta.

Akhirnya, seperti sudah diduga sebelumnya, laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR. Meski ada penolakan itu, oleh para pendukungnya, betapapun Habibie didesak untuk terus maju. Namun Habibie memilih untuk tidak maju kembali dalam arena pemilihan presiden. Habibie dalam beberapa kesempatan mengaku merasa tidak bermoral jika dia terus maju sementara MPR telah menolak laporan pertanggungjawabannya.

Lalu merajukkah Habibie? Ternyata tidak! Saat KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dilantik menjadi Presiden RI, Habibie hadir tetap dengan mata bulatnya yang berpendar-pendar, senyumnya yang ramah menyapa setiap orang dengan gayanya yang spontan.

Habibie memang dikalahkan, tetapi sejatinya dialah sang pemenang. Dia telah memenangkan pertarungan menjadi demokrat sejati yang bermartabat. Dia tak mau atau tak sudi jadi sosok yang hipokrit.

Selamat jalan Pak Habibie. Teladan kenegarawanmu abadi. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu.

Lukman Hakiem,
Peminat Sejarah, Staf Ahli Fraksi PPP MPR-RI 1999-2004
REPUBLIKA, 14 September 2019

Perginya Voltaire van Solo

Suatu siang Mas Dawam Rahardjo menelepon saya di kantor harian Republika. Ia bilang, ia sudah mendengar kontroversi yang melibatkan saya, dan bahwa saya akan diskors atau dipecat dari koran itu. Ia sudah bicara dengan Pak Habibie supaya terhadap saya tidak perlu ada tindakan disipliner dan sejenisnya.

Mas Dawam kemudian menyatakan maksudnya menelepon saya. Ia ingin minta penjelasan tentang tulisan saya yang menjadi sumber protes sejumlah ormas Islam itu. “Apa sih isinya? Saya belum baca,” katanya. “Tapi saya tidak setuju dengan tindakan apapun terhadap diri Anda! Saya perlu tahu detail kontroversi ini. Bisa nggak, Anda ceritakan isi tulisan itu?”

Intinya, saya bilang, saya menyebut Nike Ardilla itu sebagai contoh anak muda yang kaki kirinya masih di wilayah tradisionalisme/religius, kaki kanannya mulai menapak di modernisme berkat popularitas yang tiba-tiba dinikmatinya sebagai penyanyi belia.

Ambiguitas itu terlihat dari fakta bahwa di mobil yang dikendarainya ia membawa mukena dan sajadah; dan malam itu ia pulang pukul 11 malam dari sebuah diskotik, dan mobil mengalami kecelakaan parah yang menyebabkan kematiannya.

Almarhumah Nike Ardilla.

Banyak sekali orang, mungkin kita semua termasuk di dalamnya, yang menghadapi ambiguitas seperti penyanyi Bandung itu dalam kadar masing-masing.

Menurut Mas Dawam, itu penjelasan sosiologis yang sangat baik. Lalu kenapa tulisan seperti itu diprotes keras? Sebab di akhir tulisan (editorial, jadi anonim; entah bagaimana banyak yang tahu bahwa saya penulisnya), dipanjatkan doa semoga Nike tidur tenteram di sisiNya.

Inti protes: tulisan itu seolah-olah menyatakan bahwa Tuhan tidur; padahal Dia tak pernah tidur, dan seterusnya. Lalu wakil-wakil dari 18 ormas Islam mendatangi kantor Republika.

Mereka diterima untuk berdialog dengan Dewan Redaksi, termasuk Adi Sasono, Dawam Rahardjo, Quraish Shihab, Soetjipto Wirosardjono dan beberapa orang lain. Dialog berlangsung cukup panas. Saya sendiri tidak boleh hadir.

Mereka juga memprotes Ihsan Ali-Fauzi, yang menurunkan tulisan bernada pujian kepada Ahmad Wahib dan catatan hariannya yang masyhur, “Pergolakan Pemikiran Islam.”

Di akhir tahun 1994 itu, Mas Dawam juga berkata di telepon: “Saya mungkin tidak setuju dengan pendapat Anda, tapi hak Anda untuk mengungkapkan pendapat itu akan saya bela sampai mati!”

Dan ia bukan hanya mengutip Maksim Voltaire itu, tapi sungguh-sungguh mengamalkannya. Saya dengar ia melobi beberapa orang dekat Pak BJ Habibie, bahkan menyempatkan diri membahas kasus itu kepada Pak BJ Habibie sewaktu ia ikut rombongan BJ Habibie ke Jerman.

Saya tidak jadi dipecat. Tidak perlu pula harus menulis surat pengunduran diri seperti salah satu opsi semula. Saya hanya diskors beberapa bulan; kalaupun menulis, nama saya tidak boleh muncul. Sebab urusannya sudah diambil alih Dirjen PPG Subrata, atas perintah Menteri Penerangan Harmoko.

Saya diselamatkan oleh Monsieur Voltaire, yang kali ini berbentuk seorang pemikir ekonomi besar yang tekun, jujur dan berkomitmen penuh terhadap apa saja yang baik bagi Indonesia.

Maksim Voltaire itu pula yang sepuluh tahun kemudian membuat kami bertengkar keras. Lia Aminuddin dan kelompoknya diserang oleh opini publik, bahkan ancaman kekerasan, karena ia mengancam ulama-ulama tertentu dengan sejumlah ayat Al-Quran.

Mas Dawam membela posisi Lia dengan alasan Lia hanya mengutip ayat Al-Quran. Saya bilang, itu pun merupakan ancaman. Lia yang mengklaim mendapat wahyu dari malaikat Jibril itu mengancam pemrotesnya dengan meminjam tangan Al-Quran.

Tapi keberatan utama saya pada Lia adalah karena dia sendiri melakukan bentuk-bentuk penindasan terhadap pengikutnya, termasuk yang masih kanak-kanak. Saya tidak akan ikut-ikutan menyerang, mengingat konteks suasana politik, tapi juga tidak akan membelanya, sebab itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang saya yakini.

Mas Dawam menggebrak meja dan berdiri dari kursinya karena sangat keberatan dengan sikap saya. Semua peserta rapat terdiam. Dalam diam, saya bertekad di batin: Saya tidak akan melawan senior yang sangat saya hormati itu, sambil tak selamanya akan bersepakat dengannya.

Dia marah seperti apapun, saya hanya akan diam. Bukan semata karena ia pernah membela saya dalam kasus Republika. Tapi terutama karena ia berjasa besar untuk bangsa ini; untuk begitu banyak lembaga sosial yang ia dirikan dan ia bantu; untuk kesediaannya mendidik kawan-kawan saya dalam metode penelitian sosial dan sebagainya.

Tentu saja juga untuk kerja-kerasnya melakukan pendidikan publik, sejak ia masih aktifis HMI di Jogja tahun 1960-an, melalui produktifitasnya dalam menulis isu-isu ekonomi secara mendalam dan penuh kesungguhan –tanpa saya harus selalu setuju dengan perspektif dan nada umum esai-esainya itu.

Dalam sepuluh tahun terakhir kesehatannya turun-naik. Kadang saya masih mewawancarainya untuk acara radio yang saya asuh.

Lalu saya dengar ia berobat ke Beijing. Berulang kali saya ingin membahas isu-isu favoritnya dengannya, tapi selalu saya batalkan karena kuatir kesehatannya makin memburuk.

Seperti semua pemikir serius, kadang ia kesepian. Tidak tahu dengan siapa suatu masalah perlu ia bicarakan. Beberapa kali ia menelepon saya pukul 5.30 pagi –selepas ia shalat Subuh, tampaknya.

Dalam resepsi ultah LP3ES ke 45 dua tahun lalu (2016), saya sempat mengobrol kecil dengannya, yang saya kenal sejak 1981 di Jogja. Dalam kekurusan tubuhnya yang makin mencolok, ia tampak bahagia dikelilingi para junior yang mengerti cara berterima kasih dan cara menghormati Pak Guru yang tak selalu sabar itu.

Baru saja muncul kabar: Mas Dawam Rahardjo telah pergi. Meski kami para rekan juniornya tahu bahwa kami hanya menanti harinya, kabar runcing itu tetap menusuk ulu hati saya. Perih, terasa.

Hamid Basyaib
Aktivis dan mantan wartawan,
Menerbitkan sejumlah buku tentang Islam, masalah-masalah sosial, dan politik internasional.
https://geotimes.co.id/kolom/dawam-rahardjo-voltaire-van-solo/
https://www.facebook.com/hamid.basyaib/posts/10156401523529894

Catatan Asro Kamal Rokan

Dawam Rahardjo telah tiada. Cendekiawan muslim itu wafat Rabu (30/5/2018) malam di RS Islam Jakarta. Sejak tahun lalu, Mas Dawam —begitu sapaan akrabnya— menderita diabetes, jantung, dan stroke.

Kabar wafatnya Mas Dawam segera menyebar di jejaring sosial. Banyak yang terkejut dan bahkan tidak percaya. Selama beberapa tahun terakhir ini, Mas Dawam —dilahirkan di Solo, 20 April 1942— jarang mucul di publik. Terakhir, saya bertemu beliau saat pemakaman Pak Adi Sasono, Agustus 2016. “Kondisi Bapak terus menurun dalam beberapa bulan ini karena penyakit diabetes,” kata Jauhari Rahardjo, putra kedua Dawam.

Saya mengenal Mas Dawam di Republika, 1995. Bersama Mas Adi Sasono (alm), Pak Soetjipto Wirosardjono, dan sesekali Pak Amien Rais, hadir dalam rapat-rapat redaksi. Mereka memberi masukan dan informasi tentang berbagai hal, terutama politik dan ekonomi kepada kami yang junior. Mas Dawam, adalah orang yang suka mendengar dan sangat menghargai pemikiran orang lain.

Jauh sebelum di Republika dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), nama Mas Dawam sudah dikenal. Kalangan akademisi, aktivis mahasiswa, tokoh-tokoh poltik, dan kelompok-kelompok strategis mengenal pemikiran-pemikiran politik ekonomi Mas Dawam pada tahun 1970-an melalui jurnal bulanan sosial dan ekonomi, Prisma, yang diterbitkan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

Jurnal yang dipimpin Mas Dawam ini menjadi referensi dan bacaan kalangan intelektual. Analisis dan pemikiran jurnal ini selalu kritis. Dan, ini tidak disukai rezim Orde Baru. Bahkan, jurnal ini dianggap menyebarkan paham kiri. Pada April 1983, Mas Dawam, Ismid Hadad, dan Daniel Dhakidae diinterogasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Mungkin ini juga menjadi salah satu faktor, Mas Dawam tidak diperkenankan Departemen Penerangan, menjadi pemimpin redaksi Republika.

Mas Dawam pendiri LP3ES bersama Adam Malik, Bintoro Tjokroamidjojo, Dorodjatun Kuntjorojakti, Emil Salim, Koentjoroningrat, Selo Soemardjan, Soetjipto Wirosardjono, Soemitro Djojohadikusumo, Taufik Abdullah, dan Umar Kayam. Lembaga swadaya masyarakat ini bergerak dalam penelitian, studi kebijakan dan riset aksi, terutama yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat bawah.

Mas Dawam adalah intelektual muslim yang dikenal kritis. Sebagai salah seorang pemimpin Muhammadiyah, Mas Dawam bisa berbeda pendapat dengan organisasinya, terutama dalam membela prinsip-prinsip kesetaraan. Atas konsistensinya membela kelompok-kelompok minoritas, di antaranya Jemaah Ahmadiyah, Dawam dianugerahi penghargaan HAM, Yap Thiam Hien Award, pada tahun 2013. Namun itu pula yang lantas memicu konflik di antara pengurus pusat Muhammadiyah. Dawam akhirnya memilih mundur.

Mas Dawam aktif mendirikan ICMI, antara lain bersama Pak BJ Habibie, Mas Adi Sasono, Pak Amien Rais, dan Imaduddin Abdulrahim. Organisasi cendekiawan ini sempat dianggap sektarian oleh pengritiknya, namun Mas Dawam tidak peduli. Dia ingin mendorong umat Islam bangkit, terpandang, dan mandiri. Melalui ICMI, Mas Dawam menggagas pendirian Bank Syariah dan membidani lahirnya Baitul Mal wat-Tamwil (BMT).

Beberapa karya analisa dan buku Mas Dawam, antara lain Esai-Esai Ekonomi Politik (1983), Deklarasi Mekah: Esai-Esai Ekonomi Islam (1987), Etika Bisnis dan Manajemen (1990), Habibienomics: Telaah Pembangunan Ekonomi (1995), Paradigma Al-Quran: Metodologi dan Kritik Sosial (2005), Nalar Politik Ekonomi Indonesia (2011), Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa, Masyarakat Madani, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial, dan lain-lain.

Walau tidak jarang pemikirannya memicu kontroversi, namun Mas Dawam adalah tokoh yang mewarnai alam pikiran Islam Indonesia modern. Pemikiran dan sosok Dawam banyak mewarnai pemikiran intelektual muda berikutnya di antaranya Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, Din Syamsuddin, Bahtiar Effendy, Budhi Munawar Rahman, dan lain-lainnya.

Beberapa jam setelah wafat, di jejaring sosial, cerita pendek Mas Dawam berjudul Wirid, yang dimuat di Kompas, 16 Oktober 1994, beredar dan viral. Bahasanya indah, daya lukisnya kuat, dan romantis.

“Aku mengecup kedua mata istriku yang terakhir kalinya ketika jenazahnya hendak digotong ke masjid sebelah, hendak dishalatkan. Bulu matanya terasa di bibirku, seolah ia masih hidup.”

Itulah kalimat terakhir cerpen Wirid karya Mas Dawam, yang ditulisnya pada 10 Oktober 1994, setelah istrinya, Zainun Hawairiah, wafat. Mas Dawam sangat mencintai istrinya, Zainun.

“Ia adalah seorang istri yang sederhana, seorang yang rajin beribadah. Ia selalu menungguiku ketika menulis di waktu malam, walaupun sering tertidur di depan TV atau di samping radio,” tulis Dawam dalam kata pengantar buku karyanya berjudul Ensiklopedi Al-Quran (2002). Pada buku itu, Dawam menyebut tiga wanita, Mutmainnah (ibunya), Zainun (almarhumah istrinya), dan Sumarni (istri Dawam yang dinikahi pada 17 Maret 1995).

Mas Dawam —lelaki berwajah bersih dan suka berpakaian rapi— itu telah pergi selamanya, menyusul ibu, istri, dan orang-orang yang dicintainya. Almarhum meninggalkan banyak warisan: buku-buku, karya ilmiah, keteladanan, dan cintanya ....

Selamat jalan Mas Dawam. Setiap orang punya giliran untuk pergi memenuhi janjinya ....

Asro Kamal Rokan
Ceknricek.com
https://ceknricek.com/a/mas-dawam-warisan-intelektual-dan-cinta/950

Emha: Reformasi Tak Cuma Gagal

Budayawan Emha Ainun Nadjib berada di pusaran arus perubahan kekuasaan 1998. Dia adalah salah satu tokoh yang dengan lantang meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Tapi reformasi yang terjadi sampai saat ini, kata dia, palsu belaka. Mengapa?

Anda termasuk tokoh yang diundang dan berbicara langsung dengan Presiden Soeharto pada 19 Mei 1998 atau beberapa hari sebelum beliau mengundurkan diri sebagai presiden. Bisa diceritakan, keinginan Soeharto saat itu apa kepada para tokoh, apakah terkait dengan rencana reshufle kabinet Pembangunan VII ?

Pak Harto tidak pernah mengundang sembilan orang termasuk saya untuk bertemu 19 Mei 1998. Kami berlima (Cak Nurcholish Madjid, Malik Fajar, Oetomo Dananjaya, S Drajat dan saya) mengirim surat kepada Pak Harto tgl 16 Mei 1998, yang isinya menyatakan bahwa sebaiknya beliau turun dari jabatannya, dan kami tawari memilih 1 di antara 4 cara.

Isi surat itu dikonferensi-perskan di Hotel Wisata 17 Mei, disampaikan oleh Mensekneg Saadillah Mursyid kepada Presiden 18 Mei, malam harinya tanggal itu sesudah shalat Isya Pak Harto telpon ke Cak Nur, kemudian Cak Nur meneruskan hasilnya ke kami berempat. Isi telpon Pak Harto adalah beliau setuju isi surat itu, siap melepaskan jabatan, tapi minta tolong ditemani selama proses peralihan kekuasaan, serta bersama-sama menjaga agar situasi aman dan tidak semakin terancam oleh anarkisme, penjarahan dll.

Maka disepakati untuk bertemu dengan lima orang yang menandatangani surat itu tanggal 19 Mei pagi jam 9.00. Pak Harto usul bagaimana kalau beberapa orang tua juga dilibatkan. Akhirnya dari 5 orang (bertambah) menjadi 9 orang, termasuk KH Ali Yafie dan Gus Dur.

Saat pertemuan dengan para tokoh itu, bagaimana pola pikir Soeharto? Apakah beliau sudah memperlihatkan tanda-tanda memang akan mundur atau masih bersikeras tetap bertahan ?

Pertemuan sembilan orang dengan Pak Harto 19 Mei 1998 itu basa-basi, ibarat pengantin itu sekedar resepsinya, sedang akad-nya sudah duluan sebelumnya. Tanggal 18 malam Pak Harto ambil keputusan mau lengser. Kami ngobrol santai saja tidak ada ketegangan, sehingga 16 bom yang tersebar di 8 pom bensin dan 8 titik jalan tol yang mengitari Istana tidak perlu diledakkan. Hanya ada ‘mercon’ kecil yang dipelajari oleh Pak Harto dalam silaturahmi itu adalah statemen “tidak jadi Presiden tidak patheken”.

Secara pribadi ada yang penting bagi saya, lima menit sebelum pertemuan, di luar ruangan, Cak Nur dan saya berjabat tangan untuk saling berjanji bahwa sesudah Pak Harto turun, pada kekuasaan berikutnya, Cak Nur dan saya bersepakat untuk melarang diri terlibat atau menjadi pejabat.

Masalah yang tersisa adalah Pak Harto lengser itu formula dan aplikasinya dalam puncak perpolitikan nasional bagaimana. Tidak tersepakatinya formula itu yang menjadi salah satu sebab kenapa akhirnya Reformasi 1998 itu bukan hanya gagal dan omong kosong, tapi juga palsu, bergelimang kemunafikan yang sangat menjijikkan. Jauh lebih susah mengurusi seorang munafik Reformasi dibanding 100 orang kafir Orba, karena karakter kemunafikan mengizinkan putih adalah merah, merah adalah hijau, hijau adalah biru, biru adalah coklat, demikian seterusnya tanpa batas.

Kalau disebut sesuatu yang istimewa mungkin ada. Bahwa Presiden Soeharto yang menurut pengetahuan dunia diseret turun, dengan dosa-dosa nasionalnya yang menggunung, ‘mestinya’ lari ke luar Negeri dan minta suaka, kemudian kelak meninggal di pengasingan dan dikubur di tanah kutukan seluruh rakyat Indonesia. Tapi Soeharto hidup tenteram di Cendana, menyirami kembang, memomong cucu-cucunya yang berkunjung, merokok klobot dan terus tersenyum kepada langit dan bumi. Tidak ada demo kaum aktivis ke Cendana, dan warisan-warisannya yang terkutuk, misalnya TMII dan 5000 Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila, tidak dibakar, diambrukkan atau dimusnahkan.

Sebagai tokoh budayawan, bisa diceritakan juga bagaimana kondisi yang terjadi di pusat kekuasaan pemerintah menghadapi tekanan berbagai pihak, seperti kubu reformasi serta aksi penjarahan? Aksi anarki masyarakat seperti penjarahan sendiri saat itu bagaimana Cak ?

Itu bebagai-bagai dimensi, saya ambil satu garis linier saja, yakni pergulatan di pusat kekuasaan yang menyangkut formula Reformasi. Yang (mengenai) konstelasi TNI, peta kekuatan dan pasukan Islam, subversi-subversi luar negeri, kemudian kenapa Glodog dijarah tapi Kelapa Gading tidak, dst, kapan-kapan (lain kali) saja.

Bersama Cak Nur almarhum, kami merumuskan bahwa Reformasi adalah pergantian kekuasaan total: Pak Harto turun dengan seluruh jajaran Kabinetnya, MPR dan DPR bubar, kemudian kita bentuk Komite Reformasi, terdiri atas 45 tokoh reformis. Komite Reformasi itu akan secara darurat menjadi MPR-Sementara, yang bertugas mengangkat Kepala Negara Sementara dan menugasinya untuk membikin Pemilu paling lambat setahun sesudah Pak Harto lengser.

Di antara 45 anggota Komite Reformasi itu ada tiga tokoh Orba: Akbar Tanjung, Jenderal Wiranto dan Pak Harto sendiri, yang berseberangan melawan 42 orang. Butuh waktu cukup lama bagi bangsa Indonesia untuk menyadari bahwa ternyata Akbar Tanjung dan Wiranto sesungguhnya adalah tokoh Reformasi, dan mungkin akan tampil jadi calon Presiden 2014.

Bagaimana pengamatan Cak Nun, adakah hal-hal krusial penting yang terjadi di pemerintahan saat itu menjelang Soeharto jatuh? Misalnya seperti antar menteri yang sudah menyerah menghadapi krisis moneter ?

Tokoh utama Reformasi dan para politisi-aktivis pada tgl 20 Mei siang hari menyatakan menolak Komite Reformasi. Pak Harto dan Cak Nur sangat kecewa, sehingga Cak Nur ‘purik’ alias ngambeg dan tak bersedia menjadi Ketua Komite Reformasi, dan Pak Harto melepas Indonesia dengan langkah cukup lengser saja, kemudian terserah siapa yang berkuasa berikutnya, juga terserah mau aman atau tidak, tidak memikirkan lagi arah sejarah yang dimaui Reformasi.

Itulah tonggak terbangunnya kepalsuan Reformasi, yang ditandai oleh naiknya BJ Habibie menjadi Presiden, dan beliau tenang-tenang sampai hari ini karena tak seorang pun bertanya kepadanya apa saja yang ‘menimpa’nya menjelang naik jadi Presiden, bagaimana ‘kampungan’nya proses Kabinet baru tersusun, serta who’s boys yang sebenarnya mengendalikan semuanya.

Anda melihat dan memprediksi apa yang mungkin terjadi dengan bangsa ini bila saat itu Soeharto tidak mau turun dari jabatan Presiden ?

Kebanyakan bangsa Indonesia yang penyakit utamanya adalah ‘dengki’, terutama elite dan kelas menengahnya, tidak punya kesiapan mental dan kejernihan intelektual untuk mendengar jika pertanyaan itu saya jawab.

Tanggal 22 Mei malam hari, saya mengambil keputusan untuk tidak meneruskan aktivitas Reformasi yang sebelumnya saya lakukan hingga ‘mengawal’ penjarahan, tiap hari di Trisakti, mendoakan 3 hari, 7 hari dan 40 hari peringatan para korban. Keputusan itu saya ambil di tengah saya mengalami peristiwa di Hotel Regent Kuningan (sekarang entah apa namanya) dengan beberapa tokoh Reformasi, yang saya tidak tega mengisahkannya di sini.

Saya kembali ke wilayah kebudayaan dan spiritualitas kemanusiaan. Yang tersisa adalah kewajiban memenuhi janji kepada Pak Harto untuk memandu proses beliau melakukan proses Husnul Khatimah, yang juga tidak dipercaya oleh siapa pun. Tapi syukur sempat saya tuliskan Teks Empat Sumpah dan beliau menandatangani. Yakni sumpah untuk (1) Tidak akan berupaya menjadi Presiden lagi, (2) Tidak akan turut campur pada setiap proses pemilihan Presiden, (3) Siap diadili oleh Pengadilan Negara untuk mempertanggungjawabkan seluruh kesalahannya, (4) Siap mengembalikan semua harta rakyat yang ada di tangannya berdasarkan klaim Pengadilan.

Kalau Cak Nun berpendapat, kesalahan fatal Soeharto sebelum dilengserkan bagaimana Cak ?

Mudah-mudahan metafor saya ini bisa menjadi pintu untuk menemukan jawaban saya atas pertanyaan ini. Bangsa Indonesia mengalami tiga tahap. Pertama, punya hak roti tapi hanya mendapat bagian (maaf) ‘tai’. Ini melahirkan berbagai pergolakan kecil maupun besar. Tahap kedua, bangsa Indonesia mengembangkan semacam kekebalan mental sosial maupun individual untuk sanggup makan ‘tai’ dengan atau menjadi ‘terasa roti’. Bangsa Indonesia adalah pakar penderitaan, sanggup tertawa dan sehat mentalnya dalam kehancuran hidup. Bahkan juga memiliki self-entrepreneurship yang tak tertandingi: secara ekonomi tak kunjung collapsed karena kehebatan kewiraswastaan mereka. Bahkan Warteg dan warung-warung kecil lainnya mensubsidi perusahaan-perusahaan besar di metropolitan Jakarta.

Ketiga, tahap yang sekarang sedang dialami, adalah karena sudah sangat terbiasa makan ‘tai’, maka semakin sedikit rakyat Indonesia yang ingat dan sadar bahwa yang dimakannya adalah ‘tai’, sebab ‘tai-tai’ sudah mereka rotikan tiap hari di dalam diri mereka. Hari ini rakyat Indonesia sudah tidak percaya bahwa Negaranya, Pemerintahnya, sistem yang sedang dijalaninya, politiknya, demokrasinya, apapun saja yang tiap hari dikenyamnya: adalah ‘tai’.

Anda melihat sosok Soeharto apakah sebagai presiden yang berhasil memimpin negara atau bagaimana Cak ?

Kalau tidak salah Bethoven menyatakan bahwa ia tidak bermain musik untuk babi-babi.

Dan, ketika proses penyerahan jabatan dari Soeharto ke wakil presiden BJ Habibie di tahun 1998 apakah ada gesekan kuat untuk segera membuat pemerintahan baru ?
Sudah saya jelaskan di atas terutama point-4.

Anda melihat pergerakan mahasiswa saat 1998 itu bagaimana Cak ? Apakah bisa dikatakan mahasiswa sebagai penggerak reformasi ?

Dari peristiwa yang saya ceritakan di atas, pasti Anda menemukan apa jawaban saya. Secara pribadi Pak Harto mengatakan kepada saya: “Cak, kalau gerakan mahasiswa mungkin tidak menakutkan, tetapi kalau rakyat menjarah: saya menggigil dan ketakutan ….”

Ulasan pemikiran apa yang bisa diberikan Cak Nun kepada pembaca kami setelah menjalani 15 tahun era reformasi ini? Sebagai tokoh budayawan lebih nyaman mana era reformasi dibandingkan zaman orde baru ?

Bung bulan ini (umur) saya 60 tahun, energi dan waktu saya tidak ada yang saya agendakan untuk dua hal. Pertama, menghubung-hubungkan kenyamanan hidup dengan sesuatu di luar diri saya, apalagi dengan Negara, Pemerintahan dan para anak turun Dasamuka yang bergelar Sewumuka (dulu Rahwana hanya punya 10 wajah, sekarang cucu-cucunya beratus wajahnya dipampangkan di jalan-jalan).

Kedua, 43 tahun saya berkeliling bercengkerama dengan massa, sehingga saya cukup berpengalaman untuk tidak akan mengomentari sesuatu sebelum pihak-pihak yang terkait dengan komentar saya itu mendapatkan hidayah dari Tuhan untuk belajar bersikap jujur terhadap kehidupan.

Ditulis Oleh: Hardani Triyoga dari Harian Detik
Sumber:
1. http://kenduricinta.com/v3/?p=2292
2. http://news.detik.com/read/2013/05/21/113629/2251574/158/emha-ainun-nadjib-reformasi-itu-omong-kosong
3. http://edisi.harian.detik.com/?iid=77379&startpage=page0000008#folio=8

Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Yth. Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Yth. Presiden ke-5, Ibu Megawati Soekarnoputri
Yth. Para mantan Wakil Presiden
Yth. Pimpinan MPR dan Lembaga Tinggi Negara lainnya
Bapak-bapak dan Ibu-ibu para anggota MPR yang saya hormati
Serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai,

Assalamu ‘alaikum wr wb, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini tanggal 1 Juni 2011, enam puluh enam tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung Karno menyampaikan pandangannya tentang fondasi dasar Indonesia Merdeka yang beliau sebut dengan istilah Pancasila sebagai philosofische grondslag (dasar filosofis) atau sebagai weltanschauung (pandangan hidup) bagi Indonesia Merdeka.

Selama enam puluh enam tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik, sejak jaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap jaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah.

Sejak 1998, kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama: Di manakah Pancasila kini berada?

Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik.

Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila?

Para hadirin yang berbahagia,

Ada sejumlah penjelasan, mengapa Pancasila seolah "lenyap" dari kehidupan kita. Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945 -- 66 tahun yang lalu -- telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain: (1) terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya; (2) perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbagi dengan kewajiban asasi manusia (KAM); (3) lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap "manipulasi" informasi dengan segala dampaknya.

Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut diperlukan reaktualisasi nilai-nilai pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Kebelum-berhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.

Kedua, terjadinya euphoria reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya ‘amnesia nasional' tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik. Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika saat ini.

Sebagai ilustrasi misalnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur dan massif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai "tidak Pancasilais" atau "anti Pancasila" . Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan.

Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tententu, menurut saya, merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan atau orde tertentu. Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada dan tak akan menyertai kepergian sebuah era pemerintahan!

Para hadirin yang berbahagia,

Pada refleksi Pancasila 1 Juni 2011 saat ini, saya ingin menggarisbawahi apa yang sudah dikemukakan banyak kalangan yakni perlunya kita melakukan reaktualisasi, restorasi atau revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan bangsa masa kini dan masa datang. Problema kebangsaan yang kita hadapi semakin kompleks, baik dalam skala nasional, regional maupun global, memerlukan solusi yang tepat, terencana dan terarah dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pemandu arah menuju hari esok Indonesia yang lebih baik.

Oleh karena Pancasila tak terkait dengan sebuah era pemerintahan, termasuk Orde Lama, Orde Baru dan orde manapun, maka Pancasila seharusnya terus menerus diaktualisasikan dan menjadi jati diri bangsa yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan, dari waktu ke waktu. Tanpa aktualisasi nilai-nilai dasar negara, kita akan kehilangan arah perjalanan bangsa dalam memasuki era globalisasi di berbagai bidang yang kian kompleks dan rumit.

Reformasi dan demokratisasi di segala bidang akan menemukan arah yang tepat manakala kita menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh toleransi di tengah keberagaman bangsa yang majemuk ini. Reaktualisasi Pancasila semakin menemukan relevansinya di tengah menguatnya paham radikalisme, fanatisme kelompok dan kekerasan yang mengatasnamakan agama yang kembali marak beberapa waktu terakhir ini. Saat infrastruktur demokrasi terus dikonsolidasikan, sikap intoleransi dan kecenderungan mempergunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan, apalagi mengatasnamakan agama, menjadi kontraproduktif bagi perjalanan bangsa yang multikultural ini. Fenomena fanatisme kelompok, penolakan terhadap kemajemukan dan tindakan teror kekerasan tersebut menunjukkan bahwa obsesi membangun budaya demokrasi yang beradab, etis dan eksotis serta menjunjung tinggi keberagaman dan menghargai perbedaan masih jauh dari kenyataan.

Krisis ini terjadi karena luruhnya kesadaran akan keragaman dan hilangnya ruang publik sebagai ajang negosiasi dan ruang pertukaran komunikasi bersama atas dasar solidaritas warganegara. Demokrasi kemudian hanya menjadi jalur antara bagi hadirnya pengukuhan egoisme kelompok dan partisipasi politik atas nama pengedepanan politik komunal dan pengabaian terhadap hak-hak sipil warganegara serta pelecehan terhadap supremasi hukum.

Dalam perspektif itulah, reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk dan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan akan dibawa ke mana biduk peradaban bangsa ini berlayar di tengah lautan zaman yang penuh tantangan dan ketidakpastian? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menyegarkan kembali pemahaman kita terhadap Pancasila dan dalam waktu yang bersamaan, kita melepaskan Pancasila dari stigma lama yang penuh mistis bahwa Pancasila itu sakti, keramat dan sakral, yang justru membuatnya teralienasi dari keseharian hidup warga dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah tata nilai luhur (noble values), Pancasila perlu diaktualisasikan dalam tataran praksis yang lebih ‘membumi' sehingga mudah diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan.

Para hadirin yang berbahagia,

Sebagai ilustrasi misalnya, kalau sila kelima Pancasila mengamanatkan terpenuhinya "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", bagaimana implementasinya pada kehidupan ekonomi yang sudah mengglobal sekarang ini?

Kita tahu bahwa fenomena globalisasi mempunyai berbagai bentuk, tergantung pada pandangan dan sikap suatu Negara dalam merespon fenomena tersebut. Salah satu manifestasi globalisasi dalam bidang ekonomi, misalnya, adalah pengalihan kekayaan alam suatu Negara ke Negara lain, yang setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi, kemudian menjual produk-produk ke Negara asal, sedemikian rupa sehingga rakyat harus "membeli jam kerja" bangsa lain. Ini adalah penjajahan dalam bentuk baru, neo-colonialism, atau dalam pengertian sejarah kita, suatu "VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dengan baju baru".

Implementasi sila ke-5 untuk menghadapi globalisasi dalam makna neo-colnialism atau "VOC-baju baru" itu adalah bagaimana kita memperhatikan dan memperjuangkan "jam kerja" bagi rakyat Indonesia sendiri, dengan cara meningkatkan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan dan strategi yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan usaha meningkatkan "Neraca Jam Kerja" tersebut, kita juga harus mampu meningkatkan "nilai tambah" berbagai produk kita agar menjadi lebih tinggi dari "biaya tambah"; dengan ungkapan lain, "value added" harus lebih besar dari "added cost". Hal itu dapat dicapai dengan peningkatan produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia dengan mengembangkan, menerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam forum yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh dan cendekiawan di kampus-kampus serta di lembaga-lembaga kajian lain untuk secara serius merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam lima silanya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks masa kini dan masa depan. Yang juga tidak kalah penting adalah peran para penyelenggara Negara dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dan program yang dilaksanakan. Hanya dengan cara demikian sajalah, Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai pandangan hidup akan dapat ‘diaktualisasikan' lagi dalam kehidupan kita.

Memang, reaktualisasi Pancasila juga mencakup upaya yang serius dari seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai sebuah visi yang menuntun perjalanan bangsa di masa datang sehingga memposisikan Pancasila menjadi solusi atas berbagai macam persoalan bangsa. Melalui reaktualisasi Pancasila, dasar negara itu akan ditempatkan dalam kesadaran baru, semangat baru dan paradigma baru dalam dinamika perubahan sosial politik masyarakat Indonesia.

Para hadirin yang saya hormati,

Oleh karena itu saya menyambut gembira upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akhir-akhir ini gencar menyosialisasikan kembali empat pilar kebangsaan yang fundamental: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Keempat pilar itu sebenarnya telah lama dipancangkan ke dalam bumi pertiwi oleh para founding fathers kita di masa lalu. Akan tetapi, karena jaman terus berubah yang kadang berdampak pada terjadinya diskontinuitas memori sejarah, maka menyegarkan kembali empat pilar tersebut, sangat relevan dengan problematika bangsa saat ini. Sejalan dengan itu, upaya penyegaran kembali juga perlu dilengkapi dengan upaya mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam keempat pilar kebangsaan tersebut.

Marilah kita jadikan momentum untuk memperkuat empat pilar kebangsaan itu melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai weltanschauung, yang dapat menjadi fondasi, perekat sekaligus payung kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan dan keadilan sosial, saya yakin bangsa ini akan dapat meraih kejayaan di masa depan. Nilai-nilai itu harus diinternalisasikan dalam sanubari bangsa sehingga Pancasila hidup dan berkembang di seluruh pelosok nusantara.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang terencana dengan baik sehingga tidak menjadi slogan politik yang tidak ada implementasinya. Saya yakin, meskipun kita berbeda suku, agama, adat istiadat dan afiliasi politik, kalau kita mau bekerja keras kita akan menjadi bangsa besar yang kuat dan maju di masa yang akan datang.

Melalui gerakan nasional reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, bukan saja akan menghidupkan kembali memori publik tentang dasar negaranya tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi para penyelenggara negara di tingkat pusat sampai di daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah diamanahkan rakyat melalui proses pemilihan langsung yang demokratis. Saya percaya, demokratisasi yang saat ini sedang bergulir dan proses reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung akan lebih terarah manakala nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamu ‘alaikum wr wb.

Jakarta 1 Juni 2011
Bacharuddin Jusuf Habibie