Jusuf Wanandi Menyibak Tabir CSIS

Dalam buku Jusuf Wanandi, ‘Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998’ (Penerbit Buku Kompas, 2014), banyak fakta yang terungkap tentang hubungan CSIS dengan 20 tahun pemerintahan Soeharto. Meski buku ini banyak memuji Benny Moerdani, tapi peristiwa-peristiwa monumental yang diungkap Jusuf menarik disimak.

Jusuf menceritakan dalam bukunya bahwa setelah meninggalkan Benny dan CSIS, pada 1998, setelah lengser dari kepresidenan, Soeharto bertemu lagi dengan Benny. Pertemuan itu terjadi atas jasa Tutut, pada 15 Desember 1998 di rumah Sigit, belakang jalan Cendana, Jakarta. Di dalam pertemuan itu Soeharto bertanya kepada Benny tentang apa yang terjadi sebenarnya pada dirinya. Mengapa ia dilengserkan dan seterusnya.

Benny menceritakan semuanya. Ia bercerita selama satu setengah jam —semua hal yang Benny simpan sejak pertemuan terbuka terakhir mereka, lebih dari 10 tahun yang lalu.

“Bapak sekarang tahu, karena Bapak tidak percaya pada kami,” jawab Benny maksudnya ABRI. “Kami adalah dasar dari kekuasaan Bapak, tetapi kemudian Bapak tidak lagi percaya pada kami, dan malah lebih percaya kepada Habibie dan ICMI. Dan semua pembantu yang Bapak percayai —Harmoko, Ginanjar Kartasasmita, Akbar Tanjung— ternyata pengkhianat. Ini salah besar. Lihat apa yang terjadi. Militer pun sekarang sudah semakin ‘hijau’ (dalam arti perwira non-muslim atau yang kurang ‘saleh’ tidak lagi mendapat kesempatan) di bawah Feisal Tanjung. Karena Bapak tidak percaya kepada saya, Bapak juga tidak percaya kepada ABRI, walaupun kami selalu mendukung Bapak. Dan setia,” tulis Jusuf.

Jusuf melanjutkan kisahnya: “Soeharto terdiam. Namun ketika Benny menyebut nama jenderal ‘dicurigai’, ia mengambil pena dan kertas dan membuat catatan.” Benny mengatakan bahwa “lima dari sepuluh Pangdam adalah hijau. Bapak tidak bisa mengandalkan mereka.”

Mereka berdua berdamai. Soeharto menyempatkan melayat ke rumah Benny dan membaca doa di depan jenazahnya ketika Benny mendahuluinya. "Daftar itu, Benny menceritakan kepada kami kemudian, diberikan kepada Wiranto yang ketika itu menjabat sebagai Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan di bawah kepemimpinan Habibie. Ketika daftar itu sampai ke tangan Wiranto, ia tidak perlu didorong lagi. Dalam waktu satu bulan, kelima nama yang terdapat dalam daftar milik Benny akhirnya diganti.” (halaman 388)

Jusuf Wanandi, kakak kandung Sofjan Wanandi, adalah pendiri koran The Jakarta Post. Ia mengakui kedekatan hubungannya dengan Daoed Joesoef, Benny Moerdani, Jacob Oetama dan Fikri Jufri.

Tentang Daoed Joesoef, diceritakan: “Daoed Joesoef, Ketua Dewan Direktur selama lebih dari 30 tahun, adalah pemikir strategis utama kami. Setelah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Soeharto, ia kembali dengan lebih yakin mengenai pentingnya peran yang dimainkan CSIS sebagai think tank bagi bangsa dan masyarakat. Ia masih terus menulis dan berceramah mengenai masalah-masalah strategis.”

Jusuf mengakui bahwa di awal pemerintahannya Soeharto tidak dekat dengan Islam.

“Selama 20 tahun pertama pada masa kekuasaannya, Soeharto sangat hati-hati untuk tidak membiarkan Islam menjadi kekuatan politik. Di akhir tahun 1980-an, Presiden Soeharto membuang pendirian ini dalam rangka menggalang dukungan untuk menyingkirkan ABRI sebagai penopang utama kekuasannya. Perubahan inilah yang kelak membawa kejatuhan Soeharto.”

Jusuf Wanandi bersama Presiden Soeharto dan Liem Sioe Liong pada acara pertemuan dengan tokoh-tokoh pengusaha nasional di Tapos, Bogor, 1986. (Foto: Sekretariat Negara.)

Kelompok CSIS (Centre for Strategic and International Studies) yang diakui Jusuf Wanandi sebagai kelompok China dan Katolik, memang sejak 1988 sangat kecewa kepada Soeharto yang meninggalkan CSIS.

Tokoh pendiri CSIS ini menyatakan: “Pada Maret 1988, tidak lama setelah kabinet baru terbentuk, Presiden Soeharto memutuskan segala hubungan dengan CSIS yang sudah terjalin begitu lama. Memo yang saya tulis yang mengusulkan agar ia mendelegasikan wewenang eksekutif menjadi korban dari perebutan kekuasaan yang lebih luas. Presiden Soeharto memang sudah tidak peduli kepada kami, tetapi kejatuhan Benny Moerdani setelah Sidang MPR 1988 telah menentukan nasib kami.” (halaman 340)

Lebih lanjut Jusuf menyatakan: “Dari sebuah lembaga yang dianggap ‘dekat’ dengan Soeharto dan think tank yang memberi legitimasi pada kekuasaannya, yang dikelola oleh ‘keturunan Tionghoa dan Katolik’, kini menjadi lembaga yang menentang Soeharto. Setelah 20 tahun, saya sadar bahwa saya tidak lagi dalam posisi menasihati Soeharto mengenai apa yang terbaik bagi kepentingan negara. Awalnya kami terkejut ketika mendengar bahwa para menteri diperintahkan untuk tidak lagi berhubungan dengan kami. Beberapa jenderal yang dekat dengan kami juga mulai menjaga jarak. Mereka juga dilarang memberikan proyek bisnis kepada adik saya Sofjan. Jenderal Tjokropranolo juga pernah diperingatkan oleh Soeharto mengenai hal ini ketika ia menjabat sebagai Panglima Kostrad. Kami juga dilarang untuk diundang pada pembukaan KTT APEC pada tahun 1994 dan KTT Non Blok pada tahun 1992.”

Presiden Soeharto dan Ibu Tien bersama Jenderal Benny Moerdani beserta istri.

Benny Moerdani yang dianggap oleh tokoh-tokoh Islam sebagai musuh utama tahun 1980-1990an, selain CSIS, kecewa besar terhadap Presiden Soeharto yang mencopotnya sebagai Panglima ABRI dan Panglima Kopkamtib. Pak Harto memindahkan posisi Benny menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ‘sedikit kekuasaannya’ pada Maret 1988. Presiden mengangkat Feisal Tanjung sebagai Panglima ABRI.

Jusuf Wanandi memberi catatan tentang Benny yang ingin terus memegang kekuasaan di negeri ini:

“Selain itu, ada beberapa kendala yang harus diatasi Benny. Salah satunya adalah agama yang dianutnya: memang pencalonan itu bisa terjadi, tetapi sebagai umat Katolik, tidak mungkin ia menjadi presiden. Benny tak akan mengubah kepercayaannya. Benny sangat jelas pendiriannya mengenai keimanannya. Saya ingat, dalam suatu acara makan malam bersama Benny, hadir Harry Tjan, saya, dan sejumlah redaktur senior yang berkawan dekat dengan Benny, seperti Jacob Oetama dari Kompas dan Fikri Jufri dari Tempo. Fikri mungkin sudah terpengaruh oleh anggur merah sambil menangis berkata kepada Benny, ‘Mengapa Pak Benny tidak menjadi muslim? Kami akan memilih Bapak menjadi presiden republik ini.’ Yang lain terdiam mendengar ucapan Fikri. Kami sudah mengenal Benny dengan baik, tetapi dia temperamental dan tidak dapat ditebak. Benny memandang Fikri dan berkata, ‘Memangnya saya semurah itu melepas kepercayaan saya hanya untuk mengejar jabatan? Tidak akan pernah’.”

Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi dan Jusuf Wanandi.

CSIS sebagai think tank Soeharto sejak akhir tahun 1960 sampai 1988, sebagaimana sering diungkap para tokoh Islam, bukanlah ungkapan yang mengada-ada. Jusuf Wanandi dalam bukunya ini mengakuinya. Ia mengatakan terus terang: “Meski demikian, sampai akhir tahun 1980-an kami di CSIS cukup nyaman dalam hubungan kami dengan Soeharto. Kami adalah sebuah think tank yang memberikan masukan kepada presiden. Kami bukan bagian dari pemerintah, tetapi kami mempunyai hubungan khusus yang memberikan kami akses dan perlindungan. Ketika Benny Moerdani menjadi Panglima ABRI, ia menjadi orang terkuat nomor dua di negeri ini. Ia menjadi pelindung kami setelah Ali Moertopo meninggal. Peran saya dan kawan-kawan senior di CSIS antara lain adalah menulis memo kepada Presiden Soeharto, pekerjaan yang saya dan kolega saya telah lakukan sejak tahun 1971.” (halaman 313)

Ketika Benny digeser menjadi Menhankam, di saat yang bersamaan Soeharto menyatakan kepada kabinetnya: “Saya tidak mau ada hubungan apapun lagi dengan CSIS dan saya perintahkan kalian juga demikian.”

Menanggapi pemutusan hubungan Soeharto dengan CSIS (dan beralih ke Habibie dan ICMI) ini Jusuf Wanandi menyatakan: “Bagi saya ini menandakan awal dari berakhirnya Orde Baru. Bukan karena ia mencampakkan kami, melainkan karena Presiden Soeharto tampaknya sudah kehilangan arah.” (lihat halaman 295-296)

CSIS yang merupakan lembaga pemikir yang pro-Barat, mengakui bahwa mereka punya kerja sama dengan RAND Corporation, lembaga think tank berbasis di California, Amerika Serikat, yang dikenal anti Islam militan.

“RAND Corporation sangat membantu CSIS,” terang Jusuf. Meski ia tidak mungkin meniru sepenuhnya RAND, Jusuf menyatakan, “Namun, kekuatan intelektual, proses penelitian dan pengawasan, pendekatan dan kerja sama kolektif dan studi interdisiplin yang diterapkan RAND Corporation sangat mengesankan dan saya ingin menerapkannya di CSIS.”

Jusuf dan kawan-kawannya di CSIS, memainkan partai Golkar untuk menguasai politik di Indonesia. “Satu-satunya cara kami mendukung Golkar, kami tegaskan, adalah kalau kami yang mengelola panitia pemilu Golkar sehingga kami dapat memilih calon yang ditampilkan dalam pemilihan dan tidak mengandalkan kader yang ada yang umumnya lemah. Soeharto setuju. Ali Moertopo memberikan kepada saya untuk melaksanakannya. Ia memberi saya sebuah gedung di sebelah gedung lain yang kelak menjadi kantor CSIS untuk mengelola Badan Pengendalian Pemilu (Bappilu) Golkar. Saya menyeleksi 50 orang dari kelompok aktivis sebagai penghubung Golkar di daerah. Pada Maret 1971, Pak Ali memberi kami modal untuk menerbitkan harian Suara Karya untuk menyebarluaskan pesan-pesan Golkar. Penerbitan perdana terjadi tiga hari kemudian, persis pada hari Supersemar. Tidak tahu bagaimana caranya, dengan Sumiskum sebagai penerbit dan Rahman Tolleng, sebelumnya redaktur Mingguan Mahasiswa di Bandung, sebagai pemimpin redaksi, kami berhasil meluncurkannya.”

Kedekatan Ali Moertopo dengan kelompok Katolik CSIS, karena sejak awal ia tidak suka kepada Islam atau syariat Islam. Pada Sidang MPRS 1968, Ali Moertopo menyarankan kepada Soeharto agar menolak GBHN yang dirumuskan MPRS yang dipimpin oleh Jenderal Nasution dan Subchan. Ali dkk. berhasil melobi Soeharto yang ‘baru mengenal politik’ saat itu.

“Pak,” demikian kata Ali Moertopo, “Bapak tidak bisa menerima usulan Badan Pekerja karena semuanya dibuat oleh Nasution dan oknum ABRI berhaluan kanan. Bapak tidak bisa menerima ini karena dalam konsep-konsep tersebut diselipkan perumusan penerapan syariat Islam.” Ali mengutip contoh pasal mengenai hak asasi manusia yang melarang orang beralih agama. Jika ini dimasukkan ke dalam GBHN, berarti UUD kita berlawanan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang salah satu pasalnya menjamin kebebasan untuk beralih agama.” (lihat halaman 113)

Nuim Hidayat,
Anggota MIUMI dan MUI Depok
Sumber: suaraislam.id

Ketika Berkuasa Habibie Dihujat, Setelah Tiada Baru Dipuja

Indonesia sejak akhir 1997 didera krisis. Mula-mula krisis moneter, meningkat menjadi krisis ekonomi, sebelum akhirnya berubah menjadi krisis kepercayaan. Belakangan krisis di Indonesia disebut sebagai krisis multidimensi, karena telah berjalin berkelindan di antara krisis politik, krisis hukum, dan krisis ekonomi.

Puncak dari krisis multidimensi itu ialah mundurnya HM Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, padahal jabatan tersebut baru diembannya sejak 11 Maret 1998.

Konsekuensi logis dari mundurnya Presiden Soeharto ialah naiknya Wakil Presiden BJ Habibie ke kursi kepresidenan.

Dalam krisis multidimensi, betapapun naiknya Habibie ke kursi kepresidenan sah secara konstitusional, namun suara yang mempersoalkan posisi Habibie terdengar sangat nyaring.

Habibie yang berterus terang mengaku sebagai murid Soeharto, dianggap sebagai kroni Orde Baru, dan karena itu tidak berhak melanjutkan masa jabatan Soeharto.

Dan hanyalah berkat kegigihan dua guru besar hukum tata negara, Ismail Sunny dan Yusril Ihza Mahendra, di dalam membela keabsahan konstitusional posisi Presiden Habibie, para pengeritik yang umumnya bukan pakar hukum tata negara, akhirnya bungkam.

Dari Teknolog ke Cendekiawan Muslim
Sejatinya Habibie bukanlah seorang politisi. Dia seorang teknolog yang oleh Presiden Soeharto dipanggil pulang dari Jerman untuk mengembangkan teknologi di Indonesia.

Kariernya di pemerintahan sejak 1974 hingga 1998 tidak pernah bergeser dari urusan teknologi: perkapalan, persenjataan, hingga pesawat terbang.

Sebagai satu-satunya teknolog dengan karier mencorong di bidangnya, tidak salah jika Habibie menjadi kesayangan Presiden Soeharto. Semua programnya didukung oleh Presiden.

Puncak prestasinya ialah keberhasilannya membuat pesawat terbang, dan menguji coba penerbangannya pada 10 Agustus 1995. Atas prestasinya itu Habibie dipuji, namun Habibie juga dicibir.

Para pengeritiknya memplesetkan pesawat terbang produk Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), Gatotkaca/Tetuko, menjadi “sing tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku” (yang membeli tidak kunjung datang, yang datang tidak kunjung membeli).

Alhasil, IPTN dikritik sebagai proyek penghamburan uang.

Kritik terhadap Habibie mulai mengeras sejak dia menjadi Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada tahun 1990. Betapapun jauh sebelumnya telah berdiri organisasi cendekiawan atau sarjana berlatar belakang agama tanpa ada sesuatu pihak yang menyatakan keberatan, namun ketika ICMI berdiri, berbagai tuduhan miring kepada organisasi itu berhamburan. Yang paling utama adalah, ICMI dituduh sektarian!

Dalam posisi sebagai Ketua Umum ICMI, Habibie dipercaya oleh Soeharto menjadi Ketua Harian Dewan Pembina Golongan Karya. Maka ketika komposisi anggota MPR periode 1993-1998 dianggap lebih proporsional dari segi pemeluk agama, Habibie dianggap sebagai otak dibalik terbentuknya MPR yang “ijo royo-royo”. Sebuah koran terkemuka, tidak kuasa menahan diri dan memelesetkan “ijo royo-royo” menjadi “ijo loyo-loyo”.

Langkah Kuda Habibie
Habibie sendiri bagai tidak peduli terhadap berbagai kritik dan cemoohan itu. Ia terus bekerja, dan kadang-kadang menyampaikan pikirannya, tidak peduli pikirannya menyentuh bidang kerja koleganya sesama menteri.

Demikianlah misalnya, suatu ketika Menristek BJ Habibie berpolemik secara terbuka dengan Menteri Pendidikan Fuad Hasan. Namun, dibalik sikap yang apa adanya dan penuh percaya diri, Habibie sangat menghormati para senior.

Maka, ketika para senior yang tergabung dalam Petisi 50 ––sebuah kelompok pengeritik Presiden Soeharto yang terdiri dari negarawan senior seperti M Natsir, Manai Sophian, AH Nasution, dan Ali Sadikin–– mengeritik industri strategis yang dikomandani Habibie, respons yang diberikan berbeda.

Habibie justru mengundang seluruh anggota Petisi 50 berkunjung ke IPTN, industri senjata Pindad, dan industri kapal laut PAL. Langkah Habibie itu bukan saja mengejutkan jagat politik, tetapi juga mengubah peta politik nasional.

Para penandatangan Petisi 50 yang sejak 1980 dibunuh hak-hak sipilnya oleh rezim Orde Baru, tiba-tiba hadir dan menjadi tamu kehormatan dari menteri kesayangan Presiden Soeharto.

Di tengah perdebatan apakah langkah Habibie seizin Soeharto atau tidak, publik dikejutkan oleh hadirnya salah seorang penandatangan Petisi 50 yang juga Juru Bicara Partai Masyumi, Anwar Harjono, di Istana. Bersama Ketum MUI kala itu, KH Hasan Basri, Ketum PP Muhammadiyah KH A Azhar Basyir, dan Rois Aam PBNU KH Ilyas Ruhiyat; dalam posisi sebagai Ketua Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Harjono bertemu Presiden Soeharto.

Sesudah itu publik menyaksikan Panglima ABRI Jenderal Feisal Tandjung mengunjungi seniornya yang lama dipenjara oleh rezim Orde Baru, Letnan Jenderal HR Dharsono. Puncaknya, tentu saja pertemuan dua prajurit tua, Jenderal Nasution dan Jenderal Soeharto.

Habibie Dicemooh oleh Kaum Radikal dan Intoleran
Perlahan namun pasti, Habibie telah berubah dari seorang ilmuwan yang seolah tidak peduli dengan dunia sekitar, menjadi pemimpin organisasi yang berani melakukan langkah-langkah berisiko tinggi.

Ketika KPU ragu untuk mengesahkan hasil Pemilu 1999, Presiden Habibie tidak ragu membubuhkan tandatangannya mengesahkan hasil Pemilu 1999 yang dimenangkan oleh PDI Perjuangan.

Presiden yang sempat diragukan kemampuannya itu, dalam masa kurang dari dua tahun telah terbukti mampu menurunkan kurs rupiah dari kisaran Rp 16.000 – Rp 17.000, menjadi Rp 6.500 per-U$ dollar. Dan antrean panjang rakyat untuk memperoleh sembako pun berhasil dihentikannya dalam waktu yang singkat.

Menteri Pangan dan Hortikultura Kabinet Habibie saat itu, AM Saefuddin bercerita dalam masa jabatannya yang singkat itu, dia tidak pernah pulang sebelum tengah malam. “Setiap pukul 23.00 jelang tengah malam, Presiden Habibie selalu menelepon untuk mengecek ketersediaan sembako,” ujar Saefuddin yang kini menjadi Ketua Pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Dalam masa jabatannya yang singkat, Habibie berhasil membentuk berbagai undang-undang yang kelak menjadi landasan bagi pelaksanaan reformasi dan demokrasi Indonesia.

Habibie yang ramah, juga seorang yang tegas. Selama masa kepemimpinannya, dia menegaskan semua pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) hanya boleh dilakukan di gedung DPR. Dan memang, selama Habibie menjadi Presiden, tidak ada satupun panitia khusus atau panitia kerja yang bersidang di hotel mewah. Jangankan di hotel mewah, di hotel kelas melati pun tidak ada. Semuanya diselesaikan di gedung parlemen!

Habibie yang pekerja keras dan berprestasi itulah yang oleh lawan-lawan politiknya dianggap potensial memenangkan pemilihan presiden. Oleh karena itu, berbagai upaya menjegal Habibie dilakukan. Mulai isu Habibie berkewarganegaraan ganda, sampai cara-cara kasar yang tidak terhormat di ruang sidang paripurna MPR.

Pagi itu, 1 Oktober 1999, sebagai kepala negara, Presiden Habibie datang ke MPR untuk menghadiri upacara pelantikan anggota DPR/MPR periode 1999-2004. Di luar dugaan, kedatangan Presiden yang sah itu disambut dengan teriakan mencemooh “Huuu ....,” oleh sebagian anggota DPR/MPR. Sebagian “anggota yang terhormat” itu menolak berdiri saat Presiden Habibie memasuki ruangan sidang.

Merespons sikap radikal dan intoleran sebagian “anggota yang terhormat” itu, Presiden Habibie tersenyum dengan mata bulatnya yang berpendar disertai lambaian tangan persahabatan. Dan dari cerita mantan Pimred Republika, Parni Hadi, dalam talk show mengenang Habibie di sebuah stasiun televisi mengenai apa yang dilakukan Habibie pada saat dicemooh sebagian anggota DPR/MPR dengan teriakan “Huuu ....” itu, Habibie mengatakan, saat mendengar teriakan itu dirinya malah mengucapkan atau mendaraskan doa (dzikir) melalui mulut dan hatinya. Ini sebuah sikap yang luar biasa!

Namun, insiden 1 Oktober 1999 yang dilakukan oleh kaum 'radikal' dan 'intoleran' itu dinilai anggota parlemen AM Fatwa sebagai sikap yang memalukan. Fatwa langsung mengajukan interupsi kepada Pimpinan Sementara Majelis, Suyitno Hardjosudiro.

“Pimpinan Sidang, saya minta anggota Majelis yang berteriak ‘Huuu ....’ agar dikoreksi, karena tidak baik tindakan seperti itu dilakukan terhadap kepala negara. Ini bukan gedung bioskop. Ini sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhormat,”  kata Fatwa dalam interupsinya.

Pernyataan Fatwa itu kemudian dijawab oleh ketua sidang.

“Memang harus demikian sesuai dengan koreksi Saudara,” kata Suyitno membenarkan sikap Fatwa.

Habibie Kalah, Habibie Menang
Cemooh kepada Habibie tidak berhenti sampai di situ. Dalam pemandangan umum menanggapi laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie, ada anggota parlemen yang menggunakan kata-kata kasar seperti “tidak becus”. Anggota yang lain mengejek Presiden dengan menirukan cara bicara Habibie. Tak tanggung-tanggung, ada anggota MPR dalam sidang paripurna berpidato sembari memarodikan gaya bicara Habibie mirip aktor lawak dari Yogyakarta.

Akhirnya, seperti sudah diduga sebelumnya, laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR. Meski ada penolakan itu, oleh para pendukungnya, betapapun Habibie didesak untuk terus maju. Namun Habibie memilih untuk tidak maju kembali dalam arena pemilihan presiden. Habibie dalam beberapa kesempatan mengaku merasa tidak bermoral jika dia terus maju sementara MPR telah menolak laporan pertanggungjawabannya.

Lalu merajukkah Habibie? Ternyata tidak! Saat KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dilantik menjadi Presiden RI, Habibie hadir tetap dengan mata bulatnya yang berpendar-pendar, senyumnya yang ramah menyapa setiap orang dengan gayanya yang spontan.

Habibie memang dikalahkan, tetapi sejatinya dialah sang pemenang. Dia telah memenangkan pertarungan menjadi demokrat sejati yang bermartabat. Dia tak mau atau tak sudi jadi sosok yang hipokrit.

Selamat jalan Pak Habibie. Teladan kenegarawanmu abadi. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu.

Lukman Hakiem,
Peminat Sejarah, Staf Ahli Fraksi PPP MPR-RI 1999-2004
REPUBLIKA, 14 September 2019

Percaloan

Tidak banyak orang dengan peruntungan sebagus Setya Novanto. Jika tidak, bagaimana mungkin ia bebas dari tujuh kasus sepanjang 16 tahun terakhir? Kalau ia kelak lolos lagi dari kasus percaloan kontrak Freeport yang sekarang ramai diributkan, bolehlah kita mengimbau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu untuk membagi pengalamannya lewat buku. Supaya laku, judulnya mesti bombastis, misalnya “Mau Kaya Tiru Setya: Sejumlah Kiat Mengatasi Hukum Indonesia”. Pasti tak sulit, sebab ia pernah menulis buku “Manajemen Soeharto”.

Pada bab-bab awal, tentu Setya mesti memaparkan bagaimana “menciptakan” garis tangan agar selalu bagus. Hanya dalam waktu tak terlalu panjang, dari berjualan madu dan beras, ia menjadi pengusaha pompa bensin, peternakan, kontraktor, tekstil, hotel, sampai lapangan golf. Sebagai politikus, hokinya juga moncer. Walaupun tak pernah terdengar mencetak prestasi gemilang di politik, ia mampu duduk di jabatan sangat tinggi, yakni Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Disarankan ada bab khusus yang membahas kekuatan teknik gaulnya selama ini: menempel orang yang tepat. Setelah lulus kuliah, ia menumpang di rumah Hayono Isman, bekas menteri di zaman Soeharto. Dari sinilah ia mengenal bisnis penyaluran pupuk. Berkat bertemu Soeharto sekian kali, ia mampu membuat sebuah buku.

Perlu diceritakan di bagian ini, bagaimana sepak-terjang Soeharto dan gaya kepemimpinan ikon Orde Baru itu mempengaruhinya. Lalu, masuk bab yang juga penting: usahanya merapat ke tokoh-tokoh kunci Golkar, seperti Aburizal Bakrie. Dari orang yang tak “bunyi”, ia mampu menyulap diri menjadi orang yang diperhitungkan. Dan puncaknya, di tengah kecaman luas publik, ia justru melesat sampai menduduki posisi tertinggi DPR.

Tentu saja bagian yang sangat ditunggu adalah pengalamannya berselancar di atas hukum, setidaknya sejak kasus cessie Bank Bali pada 1999. Setya perlu menulis pengalaman perusahaannya, PT Era Giat Prima, mendapatkan mandat menagih utang Bank Bali kepada Bank Dagang Nasional Indonesia dengan imbalan Rp 500 miliar. Di sini ia perlu detail berkisah, tentang cara mengatasi hukum yang membuat kasus yang diduga merugikan negara itu dihentikan pada 2003.

Bab yang bercerita cara mengatasi hukum bisa ia perkaya dengan pengalaman lolos dari kasus dugaan penyelundupan beras, limbah beracun, serta proyek PON dan e-KTP. Kalau kurang tebal, ia bisa menambahkan kiat mengelak dari sanksi berat akibat mendukung kampanye Donald Trump, yang belum tentu juga menjadi calon Presiden AS. Pembaca ingin tahu, apakah benar ketika itu ia disuruh pengusaha Hary Tanoe melobi Trump untuk memuluskan pembangunan Disneyland di Cigombong?

Sebagai bab penutup, tentu orang menunggu cerita di balik percaloan Freeport. Bagian akhir ini bisa dimulai dari Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Sudirman Said yang melaporkannya ke Majelis Kehormatan Dewan. Setelah itu, Setya perlu membuka cerita pertemuannya dengan petinggi Freeport di Hotel Ritz-Carlton, 8 Juni 2015.

Pembaca pasti penasaran untuk tahu kiatnya sebagai pemimpin tertinggi lembaga pembuat hukum “berselancar” dalam kasus yang berpotensi besar menimbulkan pelanggaran hukum itu. Ia perlu menambahkan tips, tentang teknik menguatkan nyali sampai berani mencatut nama presiden dan wakil presiden.

Buku Setya akan “sempurna” kalau ia sukses berkelit dari tiga jerat pidana yang disiapkan polisi dalam kasus Freeport. Kalau tidak lolos, ia tetap bisa menyelesaikan bukunya dari mana saja, termasuk dari penjara. Tak jadi soal, bukankah banyak tokoh besar melakukan hal yang sama?

Toriq Hadad,
Pengarang, Wartawan Senior Tempo
TEMPO.CO, 21 November 2015

Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (9)

Hampir 30 tahun yang lampau, ketika masih seorang taruna. Prabowo menulis kepada seorang sahabat akrabnya tentang perjuangan meraih kekuasaan. “Sebab dengan memperoleh kekuasaan,” tulisnya menjelaskan, “kita dapat berbuat baik.” Bahwa Prabowo itu ambisius, itu bukan rahasia lagi. Sebagian besar orang Indonesia percaya bahwa nafsu meraih kekuasaan inilah yang mendorongnya masuk militer, menikah dengan putri presiden dan kemudian di bulan Mei 1998 merakit suatu komplotan untuk melawan musuh-musuhnya.

Akan tetapi, mengapa Prabowo menginginkan kekuasaan? Boleh jadi jawabannya adalah ungkapan kisahnya yang paling mengherankan. Mungkin ia adalah seorang pengatur siasat yang tidak sehebat seseorang yang menjawab pertanyaan yang diajukan semua idealis muda kepada diri sendiri: Apakah kita bekerja di dalam atau di luar sistem yang ingin kita ubah? Prabowo menentukan pilihannya dan berpegang pada keputusan itu. Hidupnya sejak itu adalah konsekuensi dari keputusan tersebut.

Nama Subianto adalah pemberian kakeknya, Margono Djojohadikoesoemo untuk mengenang pamannya yang gugur dalam perang kemerdekaan.

Kenangan diri Prabowo adalah ketika kakeknya membawanya ziarah ke makam dua orang pamannya yang gugur dalam perjuangan melawan kolonial. Ia diberi nama pamannya yang lebih tua: Subianto. “Kakek menanamkan ke dalam diri saya nilai-nilai ksatria prajurit dan patriotisme,” katanya.

Prabowo melihat nilai-nilai ini diuji ketika ayahnya seorang ekonom terhormat terpaksa keluar dari Indonesia gara-gara ulah pemerintah presiden Indonesia pertama, Soekarno. Sumitro Djojohadikusumo melarikan diri dari Indonesia pada tahun 1958, yang menjadi masa pengasingannya selama 10 tahun. Keluarga itu terus menerus berpindah-pindah yang ujungnya berakhir di Eropa. Di sanalah nasionalisme Prabowo tumbuh, sebagaimana halnya juga kekagumannya pada ide-ide Barat.

Soeharto, jenderal muda yang sedang naik daun gara-gara kudeta PKI tahun 1965 yang gagal.

Pada tahun 1965, Indonesia melihat naiknya seorang jenderal muda bernama Soeharto menyusul kudeta komunis yang gagal. Prabowo pada waktu itu sudah diterima di sebuah perguruan tinggi Amerika, ketika ia memohon kepada ayahnya agar diperbolehkan kembali ke Indonesia. Ketika itu, “banyak peristiwa sedang terjadi.”

Prabowo pulang ke tanah airnya tahun 1968 dan langsung menceburkan diri ke dalam situasi yang sedang bergejolak. Ketika Soeharto menggantikan Soekarno, mulailah terjadi perdebatan di kalangan mahasiswa: Apakah mereka bekerja sama dengan rezim militer yang sedang muncul ataukah tetap di luar sambil berusaha mengawasinya? Banyak di antara tokoh-tokoh politik dan bisnis yang menjadi makmur selama pemerintahan Soeharto, karena memilih kerja sama. Namun sebagian besar teman-temannya tetap memilih tinggal di luar.

Tetapi keterpesonaan Prabowo pada militer yang ditanamkan oleh kakeknya sangat mendalam dalam dirinya. “Saya katakan kepada teman-teman, bahwa saya sedang memikirkan untuk masuk jadi militer,” kata Prabowo mengenang. “Mereka menengok kepada saya: Anda serius? Saya jelaskan: Militer itu sangat penting. Seharusnya beberapa di antara kita harus berada di dalam militer. Saudara-saudara jadilah teknokrat. Pada suatu hari kita akan berjumpa dan ambil bagian dalam memodernkan negeri kita.” Beberapa teman bersikap mendukung, dan sebagian lainnya tidak. “Salah seorang di antara mereka berkata: Prabowo nanti Anda akan diindoktrinasi. Anda akan menjadi seorang fasis. Kata saya: Tidak, kita harus melakukan modernisasi dari dalam. Kita harus melaksanakan reformasi dari dalam.”

Karena menjadi menantu Soeharto, Presiden Orde Baru yang sedang berkuasa, maka karier militer Prabowo melesat bak meteor di langit malam.

Pada tahun 1970, Prabowo mendaftarkan diri ke Akademi Militer. Kehidupan di sana jauh berbeda dibanding kenyamanan yang telah dikenalnya. Ia merasa bawa para seniornya berlaku lebih keras kepadanya dan kepada anak-anak elite lainya. Ketika pangkatnya diturunkan karena pelanggaran disiplin, ibunya mengatakan kepadanya ia boleh meninggalkan akademi itu kalau mau, namun ia menolak. Kata Prabowo: “Tidak, saya senang pada Angkatan Darat. Apa pun yang terjadi, saya akan tetap di Angkatan Darat.”

Keputusan itu ternyata mempunyai konsekuensi penting. Angkatan Darat mempertemukannya dengan keluarga presiden. Komandannya dalam pasukan khusus pada awal-awal tahun 1980, adalah ipar Soeharto. Minat keluarga presiden tergugah oleh perwira muda yang berasal dari keluarga terhormat itu dan lantas ia dijodohkan dengan putri kedua Soeharto, Siti Hediati Harijadi yang biasa dipanggil Titiek. Pasangan itu menikah pada tanggal 8 Mei 1983.

Prabowo tak dapat mengatakan dengan tepat kapan bisik-bisik mulai terdengar setelah itu, tetapi ia tahu isinya. Bahwa ia adalah kesayangan Soeharto. Bahwa perjalanan kariernya telah dibuat lancar melalui promosi. Bahwa ia mendapat perintah-perintah langsung dari presiden dengan melampaui lapisan-lapisan perwira yang lebih senior. Bahwa ia menikmati kepentingan-kepentingan bisnis keluarga Soeharto maupun bisnis keluarganya sendiri. Prabowo berpendapat bahwa ketidaksenangan mereka itu bukan semata-mata karena hubungannya. Melainkan karena –menantu atau bukan– ia sedang menjalankan suatu visi kemiliteran yang berlawanan dengan apa yang diharapkan oleh pimpinannya. “Saya menghendaki kualitas tinggi. Saya menghendaki profesionalisme. Saya menghendaki disiplin,” katanya. “Tetapi banyak di antara jenderal yang masa bodoh. Mereka mengatakan saya datang dari keluarga kaya. Tetapi kenyataannya mereka lebih feodal.”

Sebagai pemimpin latihan Kopassus, Prabowo merasionalisasi latihan-latihan, membersihkan manajemennya dan bahkan perwira-perwiranya dilarang bermain golf, yang merupakan permainan yang digemari para jenderal saat itu. Pada tahun 1995 ia menjadi wakil komandan Kopassus, dan pada tahun berikutnya ia dinaikkan menjadi komandan.

Sejak itu, Kopassus dengan cepat mencapai reputasi sebagai salah satu cabang militer yang terlatih paling baik dan punya dana terbaik. Prabowo mengakui bahwa ia memperoleh uang dari kontak-kontak bisnis di luar militer. “Bukan saya saja yang melakukan begitu,” katanya membantah. “Banyak perwira melakukannya. Saya terpaksa melakukan begitu. Budget kami tidak pernah cukup.”

"Saya sudah telanjur sebagai seorang samurai. Seorang samurai tak akan meninggalkan yang dipertuannya," kata Prabowo.

Prabowo juga menyarankan –dengan hati-hati– agar keluarga presiden merangkul perubahan. Selama bertahun-tahun, ia mencoba memperingatkan ketidaksenangan publik yang semakin besar terhadap pemerintahan Soeharto yang otoriter dan korup, terutama di kalangan ipar-iparnya. Istrinya pun ikut-ikutan mengembangkan kepentingan-kepentingan usahanya. Kata Prabowo, ia berusaha mencegah istrinya tetapi percuma. “Lambat laun saya menjadi dongkol,” katanya. “Ia (Soeharto) terlalu percaya diri. Menurut pendapatnya tidak diperlukan perbaikan pada sistem pemerintahan.” Jadi disamping perselisihan-perselisihannya dengan jenderal-jenderal Soeharto, Prabowo juga meningkatkan ketegangannya dengan anak-anak Soeharto. Katanya: “Pada akhirnya saya sadar bahwa semua senyuman mereka hanyalah kedok semata. Mereka mengatakan sesuatu kepada saya dan melakukan yang lain di belakang saya.”

Namun Prabowo tetap loyal pada Soeharto. “Saya sudah telanjur sebagai seorang samurai,” katanya. “Seorang samurai tidak akan meninggalkan yang dipertuannya.” Kesetiaan Prabowo boleh jadi menjadi kunci mengapa Soeharto mentolerir dia. Selama Prabowo tetap loyal, semua tingkahnya, obsesinya, ide-idenya untuk mengadakan reformasi, kecaman-kecamannya, kedekatannya dengan lawan-lawan Orde Baru, justru akan dapat dijadikan aset. “Ada satu hal mengenai Pak Harto,” kata purnawirawan jenderal Hasnan Habib, “ia mengenali orang melalui intuisinya.”

Pergesekan-pergesekannya yang terus-menerus dengan atasannya barangkali mempercepat kejatuhannya. Mantan juru bicara TNI Mayjen Sudrajat teringat ketika ia bermalam-malam hingga larut berdiskusi tentang reformasi militer dengan Prabowo. “Ide-idenya sangat cemerlang,” kenang Sudrajat. “Tetapi ia terlalu kurang sabar. Ia tak mau menunggu hingga sistem itu sendirilah yang mengadakan reformasi. Ia mengadakan jalan-jalan pintas yang menyinggung perasaan atasan-atasannya.” Prabowo mengakui kesalahannya: “Waktu itu saya berpikir, hasil-hasil reformasi itu pada akhirnya akan meluas. Saya tidak banyak memikirkan bagaimana harusnya menyenangkan hati orang. Saya pikir, reputasi saya, performa saya sudah cukup.”

Prabowo dengan naifnya mengira bahwa memenangi permainan politik hanyalah soal keunggulan dirinya sendiri. Ketulus-ikhlasan yang keras kepala ini menopangnya dalam kenaikannya dan perjuangan-perjuangannya dalam lingkungan sistemnya Soeharto dan memberinya kharisma. Tetapi itu jugalah yang membuatnya mudah dimanipulasi dan berkhayal. Pada akhirnya, ia yakin bahwa Orde Baru yang otoriter itu perlu dipertahankan. Barangkali pada waktu itu ia tidak punya pilihan lain lagi. Sebagai jenderal dan menantunya Soeharto, ia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Orde Baru itu. Sang idealis yang berencana mencapai puncak, kini telah terperosok terlalu dalam.

“Saya tetap berharap agar Soeharto boleh jadi pada akhirnya akan mengadakan reformasi atau menyerahkan kendali kepada seseorang yang mau melakukannya,” katanya. Itulah senantiasa harapan saya: reformasi dari dalam, reformasi dari atas. Tetapi ketika sistemnya menjadi begitu tersumbat, itu semua tidak dapat dilakukan. “Mungkin itulah salah satu dari antara kegagalan-kegagalan saya, yang pada waktu itu tidak dapat saya lihat.”

Sumber:
Majalah Asiaweek, No. 8/Vol. 26, 3 Maret 2000

Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (8)

Prabowo bersama kawan-kawannya para pejuang Pro-Integrasi di Timor Timur.

Reputasi Prabowo begitu rupa, sehingga setelah pemungutan suara di Timor Timur untuk kemerdekaan di bulan Agustus tahun 1999 lalu, tersebar laporan-laporan yang mengatakan bahwa ia terlibat dalam perusakan yang terjadi kemudian –setahun lebih setelah ia dipecat. Baru-baru ini sebuah surat kabar Inggris bahkan berspekulasi bahwa pasukan-pasukan penjaga perdamaian Jordania yang disebarkan di wilayah itu bisa digunakan pula oleh mantan jenderal tersebut untuk menimbulkan kerusuhan. Karena Prabowo pada tahun 2000 tinggal di Jordania dan ia adalah sahabat Raja Abdullah.

Tanggapan Prabowo terhadap tuduhan-tuduhan seperti itu: “Saya kira itu banyak yang disimpangkan.” Ia tidak membantah bahwa ia mendukung integrasi Timor Timur dengan Indonesia dan mendukung orang-orang Timor Timur yang berjuang untuk itu. “Saya kira waktu itu kita punya tujuan yang baik yang perlu didukung,” katanya. “Orang Portugis berada di sana selama 500 tahun, mereka meninggalkan kekacauan. Bagi kami, Fretilin adalah Marxist-Leninist, musuh ideologi. Kami harus membantu orang-orang Timor Timur yang pro-Indonesia karena banyak pula di antara mereka (orang-orang Timor Timur lainnya) yang menentang pro-Indonesia.” Penduduk setempat yang pro-Jakarta membantu kesatuan-kesatuan Prabowo. Katanya, mereka tidak dibayar banyak, tetapi ia melihat mereka sebagai pejuang-pejuang integrasi yang paling mengabdi (loyal). Namun orang-orang Timor Timur yang pro-kemerdekaan tentu saja melihat mereka sebaliknya.

Tetapi keyakinan Prabowo terhadap integrasi tidaklah berarti bahwa ia akan melakukan apa saja untuk mencapainya. “Saya selalu menentang penganiayaan terhadap tawanan,” katanya. “Saya selalu menentang penyiksaan. Saya punya filasafat: tentara rakyat. Kami harus menjaga supaya rakyat berada di pihak kami. Bagaimana itu bisa terwujud kalau mereka dianiaya?”

Selama pergiliran dinas (tour of duty), Prabowo bertugas sebanyak 4 kali di Timor Timur.

Prabowo bertugas empat kali di Timor Timur. Ia tiba di sana untuk pergiliran dinas (tour of duty), yang pertama pada bulan Maret 1976, kira-kira tiga bulan setelah wilayah itu ditinggalkan Portugal dan kemudian diserbu Indonesia. “Kami adalah semacam satuan gempur,” katanya mengenang. “Kami keluar kota Dili selama dua-tiga minggu untuk tugas patroli jarak jauh. Pada suatu kali kami dikepung ratusan gerilya, pada waktu itu kami belum punya banyak helikopter dan cuaca tidak begitu baik. Saya ingat waktu itu saya berharap: ‘Hei, kalau saya tertembak, mudah-mudahan di pagi hari.’ Sebab kalau tertembak setelah pukul dua siang, tidak ada lagi helikopter yang bisa datang menolong.”

Di tahun 1978, ia kembali ke Timor Timur sebagai komandan Kompi 112, dengan nama sandi Nanggala 28. Prestasi pentingnya adalah penembakan Presiden Fretilin, Nicolau dos Reis Lobato, karena itulah Prabowo mendapat kenaikan pangkat. Lima tahun kemudian ia memimpin sebuah task force (satuan tugas) anti gerilya. Akhirnya Prabowo ditempatkan di Timor Timur dari tahun 1988 hingga 1989, sebagai komandan Batalyon 328 Lintas Udara Kostrad.

Kecurigaan-kecurigaan bahwa pasukan Indonesia melakukan kekejaman di Timor Timur sudah tersebar, dan sebuah laporan yang belum lama ini dikeluarkan Komnas HAM melibatkan beberapa perwira tinggi, termasuk mantan panglima ABRI, Jenderal Wiranto, dalam kekerasan yang meletus setelah referendum tahun 1999 lalu. Selama dua dekade menyusul invasi Indonesia tahun 1975, pihak militer menerapkan sikap keras terhadap wilayah itu. Korupsi, disiplin buruk, perlakuan kejam, tampaknya sudah merebak di kalangan perwira dan pasukan yang ditempatkan di Timor Timur.

Pertanyaannya ialah: Berapa jauh Prabowo terlibat dalam semua ini? Untuk memperoleh rincian tentang apa yang dikatakan sebagai “perlakuan kejamnya Prabowo”, Asiaweek menghubungi empat LSM terpisah yang memantau kekejaman militer. Mereka adalah: Tapol di London; Solidamor di Jakarta; Yayasan HAK, yang berdomisili di Dili, dan ETAN yang berada di New York. Kepada mereka dimintakan laporan saksi mata, transkrip komunikasi yang tertangkap, dokumen-dokumen yang dibocorkan atau apa saja yang memperkuat cerita-cerita tentang perlakuan tersebut.

Namun ternyata tidak ada satu pun yang dapat memberikannya. Sumber Tapol mengakui, “Saya kira kami sebenarnya tidak punya senapan berasap (bukti nyata bahwa seseorang bersalah).” Ia dan Tri Agus Siswowiharjo dari Solidamor mengatakan, kantor mereka tidak punya data pasti yang menghubungkan Prabowo dengan perlakuan-perlakukan kejam itu. Seorang sumber bernama Liem, memberi alasan karena Prabowo “tidak pernah menjadi bagian dari struktur resmi.” Levidus Malau dari HAK mengatakan, kelompoknya memang punya beberapa data, tetapi sudah hilang dalam peristiwa penghancuran Dili tahun 1999 yang lalu, ETAN mengarahkan kami untuk menelepon seorang warga Timor Timur, yang pendidikan sekolahnya dibiayai Prabowo. Orang tersebut mengatakan ia tidak bisa membenarkan maupun membantah cerita-cerita itu. Direktur media itu dan outreach ETAN, John Miller, menegaskan: “Reputasi Prabowo adalah berdasarkan kenyataan.”

Apa kenyataan itu? Saya meneliti suatu insiden yang menurut laporan, Prabowo terlibat di dalamnya: pembunuhan besar-besaran terhadap penduduk desa di Cracas, Kabupaten Viqueque, arah tenggara kota Dili. Menurut seorang perwira Kopassus yang meminta namanya tidak disebut, Cracas diratakan dengan tanah tanggal 3 Agustus 1983, sebagai balasan atas terbunuhnya insinyur-insinyur Indonesia oleh Fretilin di desa tersebut. Kesatuan Prabowo, yang salah seorang anggotanya adalah perwira yang tak mau disebutkan namanya tadi, baru tiba di Timor Timur tiga hari setelah peristiwa itu. Kesatuan Prabowo dikirim ke Cracas, mereka menjumpai 30 orang yang selamat yang sebagian besarnya adalah wanita dan anak-anak. Dikatakannya, Prabowo memberi mereka spanduk merah putih dan sepucuk surat untuk disampaikan kepada komandan wilayah. Kesatuan itu kemudian mengawal kelompok penduduk tersebut sejauh tepi sungai penyeberangan. Perwira itu mengatakan, ia tidak tahu apa yang terjadi terhadap mereka setelah itu, tetapi informasi yang diperoleh dari tempat lain mengesankan mereka dibunuh oleh kesatuan Indonesia lain.

Prabowo bersama para sahabatnya, masyarakat Timor Timur yang Pro-Integrasi.

Namun banyak hal yang dipercaya menyangkut Prabowo sesungguhnya tidak cocok dengan fakta. Ia telah disangkut-pautkan dengan peristiwa pembunuhan besar-besaran di pemakaman Santa Cruz pada tahun 1991, tetapi ia bahkan tidak berada di wilayah Timor Timur pada saat itu, lagi pula waktu itu ia bertugas di Kostrad, bukan di Koppassus (kelompok pasukan khusus yang menangani soal intelijen dan kontra pemberontakan). September 1999 lalu desas-desus tersebar luas yang mengatakan bahwa Prabowo berada di Timor Barat sebagai penasihat milisi pro-Indonesia padahal ia ada di Malaysia sedang diwawancarai Asiaweek.

Kurangnya bukti yang menguatkan kejahatan yang katanya dilakukan Prabowo tentu saja berarti bahwa ia tidak melakukan tindakan kejam di Timor Timur. Tidak adanya laporan dari hari ke hari yang dapat dibuktikan secara independen mengenai masing-masing pergiliran tugas (tour of duty) Prabowo, dan juga keraguan terhadap catatan mengenai dirinya yang akan tetap ada, demikian juga halnya mengenai perwira mana pun yang bertugas di sana. Begitulah hebatnya keburukan namanya dan citra militer Indonesia di Timor Timur.

Pada waktu terjadi perang di Timor Timur, semua orang yang meninggal berlumuran darah. Tetapi Prabowo, tampaknya telah memasuki konflik yang terjadi di sana –seperti ia melakukan banyak hal– sebagai orang yang idealis. Ia mempunyai konsep-konsep tinggi mengenai perilaku perang dan integrasi yang membuatnya lain dari rekan-rekannya. Ia memerintahkan pasukannya agar tidak menembak penduduk sipil yang tidak bersenjata sekalipun mereka berkelompok dengan Fretilin bersenjata (suatu kebijaksanaan yang dibenarkan bekas bawahannya). Ia mengatakan gara-gara pendekatannya seperti ini, ia dianggap oleh komandan-komandan lainnya sebagai pengecut. “Banyak perwira Indonesia kurang profesional,” katanya. “Mereka juga memiliki sikap kolonialis yang imperialistis. Mereka memperlakukan Timor Timur sebagai suatu daerah kekuasaan. Saya waktu itu mendesakkan: Tidak, kita harus memenangi hati dan pikiran rakyat. Kalau rakyat tidak bersama kita, kita menghadapi masalah.”

Kata Prabowo: "Dalam situasi pemberontakan, harus selalu ada solusi politik. Dan menurut pikiran saya, daerah otonomi khusus adalah ideal."

Di tahun-tahun permulaan 1990, Prabowo membujuk Jakarta agar memberikan otonomi untuk wilayah itu. Hal ini merupakan sebuah fakta yang diperkuat oleh duta besar keliling Indonesia, Francisco Lopez da Cruz dan mantan Menlu Ali Alatas, yang keduanya lama terlibat dalam kebijaksanaan mengenai Timor Timur. Hal itu membuat Prabowo sebagai salah seorang dari penganjur otonomi paling awal. “Dalam situasi pemberontakan, harus selalu ada solusi politik,” kata Prabowo. “Dan menurut pikiran saya, daerah otonomi khusus adalah ideal. Tetapi siapa yang mau mendengarkan seorang letnan dua, seorang letnan satu atau seorang kapten?”

Statusnya sebagai menantu Soeharto tidak ada pengaruhnya, sebab orang kuat itu kukuh mengenai soal itu. “Bagi dia (Soeharto), integrasi sudah final,” kata Prabowo yang merasa bahwa pilihan Timor Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia –untuk sebagian– membuktikan kebenarannya. “Saya selalu menentang pengekalan peperangan di sana. Pada akhirnya pendirian saya terbukti benar. Beberapa dari mereka yang berada di tingkat atas (elite) punya ide gila yang berfikir alangkah baiknya kalau kita bisa mengekalkan perang itu.”

Betapapun jeleknya, Prabowo tetap loyal kepada suatu institusi yang menangani Timor Timur dengan buruk. Paling-paling ia menempatkan dirinya sejauh mungkin di atas keganasan penyalahtanganan itu dan bahkan mencoba menguranginya. Kalau begitu mengapa ia dianggap sebagai personifikasi kekejaman militer Indonesia? Jawabannya barangkali adalah karena dengan memusatkan perhatian kepadanya, jadi mengaburkan jati diri dari banyak orang yang bertanggung jawab atas pemberian perintah dan pelaku kekejaman yang sebenarnya. Begitu pula barangkali desas-desus bahwa ia berada di Timor Barat setelah pemungutan suara bulan Agustus lalu, telah membantu mengalihkan pengamatan mengenai sifat pertalian para milisi dengan Jakarta.

Prabowo di tengah-tengah anak buahnya, para anggota korps baret merah Koppassus.

Memang adalah suatu ironi bila Prabowo merupakan suatu titik tumpuan yang aneh antara mereka yang tidak menghiraukan hak asasi manusia (HAM) dan mereka yang mencoba menegakkannya. Para perwira dan birokrat yang memerintahkan, melakukan atau membantu kekejaman di Timor Timur boleh jadi menghendaki agar konsekuensi tindakan mereka jatuh di kepala orang lain. Bagi aktivis hak asasi dan bagi orang Timor Timur pro-kemerdekaan, cerita-cerita mengenai Prabowo yang sudah tersebar luas, memberikan gambaran yang baik dari dosa-dosa Indonesia di Timor Timur sehingga cerita-cerita itu lebih banyak dilihat dari segi kegunaannya daripada bukti kebenarannya.

Anggota Komnas HAM Saparinah Sadli turut duduk dalam TGPF yang mengusut kerusuhan-kerusuhan Mei 1998 yang konon “melibatkan” Prabowo. Ia mengakui: “Boleh jadi kami sudah dipengaruhi secara tidak sadar. Itu mungkin terjadi.” Ia juga menyatakan bahwa tekanan-tekanan yang sama mungkin juga telah diterapkan pada penyelidikan mengenai amukan yang terjadi di Timor Timur tahun lalu. “Terus terang,” katanya, “sekarang kami cenderung berpikir bahwa entah bagaimana, Wiranto berada di belakangnya.” Apakah memang mantan panglima ABRI itu adalah penjahat yang berada di belakang tragedi Timor Timur? Itu pun mungkin harus menunggu bukti.

(Bersambung)

Sumber:
Majalah Asiaweek, No. 8/Vol. 26, 3 Maret 2000

Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (7)

Prabowo, terjepit di antara Soeharto dan Habibie.

Keterlibatan Prabowo dalam penculikan dan dukungannya yang terang-terangan kepada Habibie boleh jadi menghukumnya di mata publik dan Soeharto. Tetapi loyalitasnya, baik kepada presiden maupun wakil presiden merupakan bukti terkuat untuk menentang tuduhan bahwa ia melancarkan kerusuhan atau kudeta, yang akan membahayakan kedua orang itu. Pertanyaannya barangkali bukanlah mengapa Prabowo berbalik menentang mertuanya dan sahabatnya, melainkan mengapa kedua mereka (Soeharto dan Habibie) berbalik arah menentang dia?

Sebagian sebabnya adalah posisi Prabowo itu sendiri. “Ia mengira dirinya orang dalam, padahal ia adalah seorang outsider sejati,” kata Daniel Lev, ahli sejarah asal Amerika. Pendidikannya di luar negeri memberinya pandangan Barat, yang menyebabkan masalah baginya dalam politik Angkatan Darat dan keluarga Soeharto. Bahkan kredensial Islamnya dianggap kurang oleh para radikalis yang digabunginya. Untuk memuaskan pihak konservatif, ia menginginkan terlalu banyak perubahan, padahal ia sendiri adalah bagian kental dari rezim lama untuk bisa diterima sebagai seorang reformis. Andaikata ia benar-benar merebut kekuasaan, ia mengakui, sebagai menantu Soeharto, ia akan terlibat sebagai pendukung kepentingan-kepentingan suatu rezim. Pendeknya, ia dianggap sangat di luar tempatnya, dan pada akhirnya, tidak sesuai dengan masanya.

Setelah Mei 1998, Wiranto adalah jenderal "pro-reformasi" dan seorang yang "profesional" yang akan "melindungi negerinya dalam melangkah menuju demokrasi."

Faktor lainnya tidak bisa tidak adalah reputasinya, antara yang sebenarnya, yang dibayangkan, atau yang diciptakan orang. Reputasi itu boleh jadi telah membuat beberapa anggota TGPF percaya pada teori tertentu tentang kerusuhan-kerusuhan itu. Reputasi itu bisa jadi telah mengekalkan suatu salah pengertian yang mungkin terjadi di seputar keamanan yang mengelilingi Habibie. Reputasi itu pula yang membuat ia masih dihubungkan dengan kekerasan yang terjadi di Indonesia, seperti misalnya kerusuhan yang terjadi di Maluku.

Ini semua adalah penjelasan-penjelasan yang gampang. Pertanyaan-pertanyaan lain tentu saja lebih sulit lagi dicari penjelasannya. Setelah bulan Mei, Wiranto diberi label “pro-reformasi”, “profesional”, seorang yang akan “melindungi negerinya dalam melangkah menuju demokrasi.” Pada suatu waktu ia bahkan lebih populer daripada Habibie, dan masih ada harapan untuk dipilih menjadi presiden, meskipun masih mempertunjukkan loyalitasnya kepada Soeharto. Bagaimana mungkin ia bisa menyatukan kedua pertentangan itu?

Pertanyaan-pertanyaan lain: Mengapa Wiranto bersikeras membawa perwira-perwira senior ke Jawa Timur pada tanggal 14 Mei? Siapa yang bertanggung jawab atas “pernyataan” mengenai lengsernya Soeharto? Mengapa ia mengizinkan mahasiswa memasuki gedung MPR/DPR dan membiarkan mereka tinggal di sana sampai Soeharto mengundurkan diri?

Wiranto, Megawati, dan Prabowo.

Prabowo mengakui bahwa versinya tiada lain adalah versinya sendiri. Peristiwa-peristiwa yang sama mungkin saja dilihat berbeda oleh orang lain: Soeharto, Habibie, anak-anak Soeharto, Wiranto. “Saya harus fair,” kata Prabowo mengenai Wiranto. “Ia ingin mengadakan reformasi tetapi ia juga punya ambisi-ambisi politik.” Di matanya sendiri, Prabowo menganggap dirinya adalah orang yang loyal. Namun bagi orang lain, tindakan-tindakannya bisa saja kelihatan sebagai tindakan-tindakan seorang rival yang berbahaya, seorang pengkhianat, dan seorang konspirator.

Saling curiga, kebingungan dan salah pengertian pasti punya peran dalam drama bulan Mei. Masing-masing pemain kunci boleh jadi berpikir bahwa pihak-pihak lain bermaksud mencelakakan dirinya. Jika politik di Indonesia adalah permainan wayang, maka mungkin pemain-pemain itu takut pada bayangannya satu sama lain.

Orang masih bisa mencari alur dan kontra-alur cerita. Tetapi melihat bahwa yang berperan di sini lebih daripada suatu konspirasi, itu sama dengan melepaskan kebenaran yang rumit dari sangkar fiksi yang cocok. Apa pun kenyataan di belakang kerusuhan-kerusuhan itu, cerita-cerita yang muncul terbukti sangat berguna.

Jaksa Agung Marzuki Darusman: "Seharusnya jangan hanya dia seorang (Prabowo) yang disalahkan atas semuanya."

“Setelah TGPF,” kata Munir dari Kontras, menjelaskan, “siapa yang muncul adalah Wiranto. Bahwa Wiranto adalah seseorang yang tak bisa dinyatakan bertanggung jawab.” Inilah kemenangan politik Wiranto: memperoleh tiket memasuki suatu rezim baru padahal sebenarnya ia adalah bagian dari rezim lama yang digulingkan. Namun, apakah konsolidasi militer dan keberhasilan politik Wiranto mungkin terjadi tanpa mengakhiri karier Prabowo (sebagai tumbal)?

Bayang-bayang Prabowo telah digambarkan seperti sehelai selimut yang meliputi kerusuhan-kerusuhan, penculikan, perlakuan kejam di berbagai daerah. Orang tidak perlu repot-repot lagi mencari penjelasan-penjelasan. “Seharusnya jangan hanya dia seorang (Prabowo) yang disalahkan atas semuanya,” kata Jaksa Agung Marzuki Darusman kepada Asiaweek. “Itu jalan keluar yang gampang.”

Tetapi itulah rute yang telah diambil. Dengan adanya kambing hitam, tidak ada orang yang perlu menjelaskan mengapa seseorang dianiaya, dan bagaimana karier seseorang menjadi terhambat. Tidak ada orang yang perlu mengungkapkan nasib dari orang-orang yang masih hilang. Tidak ada orang yang perlu mengaku bertanggung jawab. Selama cukup banyak orang yang percaya bahwa kesusahan semua orang ini akan sirna jika ada orang lain –seseorang, atau suatu komunitas– yang dapat disalahkan dan kemudian dilenyapkan.

(Bersambung)

Sumber:
Majalah Asiaweek, No. 8/Vol. 26, 3 Maret 2000

Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (4)

Demonstrasi besar masyarakat Yogyakarta di alun-alun kraton yang menuntut reformasi Indonesia dan agar Presiden Soeharto segera turun.

Gejolak seruan yang menuntut perubahan dengan cepat menjadi arus yang deras. Fraksi-fraksi partai yang berkuasa, para mantan jenderal, semua mulai menuntut pengunduran diri presiden. Pada tanggal 15, pimpinan NU menyampaikan pernyataan yang terdiri dari lima pokok. Salah satu pokoknya menggaris bawahi rasa hormat mereka terhadap sikap Soeharto di Mesir, di mana ia telah mengatakan; “Kalau saya tidak dipercaya lagi, saya akan menjadi pandito.” Tanggapan NU itu adalah suatu cara diplomatis untuk mengatakan bahwa mereka pun berpendapat masa kekuasaannya sudah habis.

Prabowo melewatkan sebagian besar akhir pekan dari tanggal 15 hingga 17 Mei dengan menangani pasukan-pasukannya di Makostrad. Pada Sabtu malam, tanggal 16, ada sebuah pernyataan pers dari Mabes ABRI yang mendukung pendirian NU. Prabowo langsung menemui Presiden. “Pak, ini berarti militer minta Bapak turun!” Katanya kepada Soeharto.

Presiden menyuruh menantunya itu untuk mengecek ke Subagyo (Kasad). Prabowo mengatakan, bahwa Kasad belum tahu mengenai pendirian ini. Kedua jenderal tersebut kemudian melapor kepada Soeharto. Pagi-pagi tanggal 17 Mei, Mabes ABRI menarik pernyataan itu sebelum telanjur dimuat oleh sebagian besar surat kabar. Menurut Prabowo, pagi itu juga, kemudian Wiranto tiba di Cendana untuk menegaskan bahwa ia pun tidak tahu mengenai pernyataan itu.

Presiden Soeharto yang terjepit diantara Letjen Prabowo Subianto dan Jenderal Wiranto.

Jose Manuel Tessoro (koreponden Asiaweek di Jakarta) memperoleh copy pengumuman pernyataan itu, yang bertanggal 16 Mei. Pengumuman itu tidak memuat tanda tangan, juga tidak menggunakan kop surat ABRI. Untuk menelusuri keberadaannya, Jose Manuel Tessoro menemui Brigjen A. Wahab Mokodongan, Kapuspen ABRI di bulan Mei 1998. Ia membenarkan bahwa pihak militer harus menariknya kembali, tetapi ia menegaskan tidak tahu dari mana asalnya. Sehabis sebuah konferensi pers larut malam, katanya, ia terkejut menemukannya dalam berkas fotokopinya. Ketika ia melaporkannya kepada Wiranto, Pangab itu memerintahkan diadakan penyelidikan. Mokodongan mengatakan pihak intelijen mengecek komputer-komputer yang ada di seluruh kompleks Mabes ABRI yang luas itu. “Tidak ada yang seperti ini,” katanya.

Di lain kesempatan, Jose Manuel Tessoro berbicara dengan tiga orang wartawan Indonesia yang meliput peristiwa-peristiwa 1998. Ada dua orang yang masih ingat bahwa mereka telah menerima pernyataan itu waktu berlangsungnya konferensi pers Mokodongan. Salah seorang bahkan ingat Mokodongan membacakannya. Wartawan lain, seorang wanita, mengatakan bahwa majalahnya menerima fax-nya dari kantor Mokodongan. Dengan demikian sumber asalnya masih tetap tersembunyi. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin sebuah pernyataan yang begitu sensitif bisa muncul tanpa sepengetahuan Mokodongan atau Panglima ABRI?

Amien Rais, lokomotif reformasi yang menuntut diadakannya suksesi kepemimpinan nasional.

Pada tanggal 18 Mei, Prabowo bertemu dengan Amien Rais. Tokoh oposisi itu seingat Prabowo mengatakan kepadanya: “Saya pikir keadaan sekarang ini tidak bisa dipertahankan. Saya kira Anda harus meyakinkan Pak Harto supaya mengundurkan diri.” Tetapi Prabowo sama sekali tidak punya wewenang untuk melakukan itu. Di Cendana, malam itu, katanya, ia berjumpa dengan Wiranto, yang menyampaikan kepadanya bahwa anak-anak Soeharto ingin melawan. “Bagaimana kita bisa?!,” seru Prabowo. Hari itu juga, Amien Rais telah mengeluarkan seruan untuk mengadakan demonstrasi pada tanggal 20 Mei di Monas. Prabowo berupaya keras mencegah protes itu, yang diperkirakan akan menarik ribuan orang, dan bisa mengakibatkan jatuhnya banyak korban.

Berikutnya Prabowo bertemu putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut). Kata Prabowo, Tutut bertanya kepadanya, apa yang harus mereka lakukan berikutnya. “Saran saya,” katanya, “Anda harus mengganti Wiranto, atau buatlah dekrit darurat.” Soeharto tidak mau melakukan satu pun dari kedua saran itu. Maka saya katakan: “Jalan lain yang mana lagi?” Tutut bertanya kepada Prabowo, “Apa yang akan terjadi kalau ayahnya turun?” Prabowo menjawab: “Berdasarkan konstitusi, Habibie naik jadi Presiden.”

Ketua DPR/MPR Harmoko, meminta Presiden Soeharto segera mengundurkan diri.

Seruan langsung agar Soeharto mengundurkan diri datang pada hari yang sama. Pada pukul 15.00 tanggal 18 Mei, sementara gedung MPR/DPR dipenuhi oleh para mahasiswa yang berdemonstrasi, Ketua MPR Harmoko meminta agar Soeharto mengundurkan diri. Malam harinya, Wiranto, di depan konferensi pers yang dipenuhi wartawan, langsung menyatakan bahwa pernyataan Harmoko adalah “pendapat pribadi”.

Mengenai kehadiran para mahasiswa di gedung MPR/DPR, pada malam sebelumnya, Wiranto telah bertemu dengan suatu kelompok termasuk pimpinan alumni Universitas Indonesia, Hariadi Darmawan. Kelompok ini menegaskan bahwa para mahasiswa berencana bergerak ke MPR dan membahas bagaimana cara terbaik mencegah kemungkinan terjadinya kerusuhan. Ada orang yang menyarankan agar para mahasiswa itu dikawal oleh militer atau diangkut dengan kendaraan. Keesokan paginya, kata Panglima Kodam Jaya, Sjafrie, diinstruksikan oleh dua orang ajudan Wiranto untuk menyiapkan transportasi. Kira-kira pukul 10.00 pagi, katanya, ia juga diberi tahu bahwa pimpinan MPR telah memberikan izin masuk. Mahasiswa menolak sebagian besar kendaraan militer, tetapi selama mereka datang dengan kendaraan, Sjafrie menjamin perjalanan mereka ke gedung MPR tidak akan dihalangi.

Keesokan harinya, tanggal 19 Mei, Prabowo berpartisipasi sepenuhnya dalam usaha mengamankan Monas dari demonstrasi protes yang direncanakan Amien Rais. Malam itu Wiranto bertemu dengan para perwira senior untuk membahas demonstrasi tersebut. “Pertemuan yang dipimpin oleh Wiranto itu mengatakan bahwa perintahnya ialah bagaimana pun demonstrasi itu harus dicegah.” Seingat Prabowo, “Saya bertanya berkali-kali apa maksudnya? Apakah kami menggunakan peluru tajam? Ia tidak mau memberikan jawaban tegas.”

Sepanjang malam itu, Amien Rais menerima utusan-utusan untuk membujuknya agar membatalkan demonstrasi. Ia akhirnya mengalah dan demonstrasi yang dikhawatirkan itu dibatalkan. Tetapi pada tanggal 20 Mei, Soeharto dapat dua pukulan. Empat belas dari menteri-menterinya mengundurkan diri dari kabinet. Dan secara berturut-turut orang-orang yang diajaknya membentuk sebuah “Komite Reformasi”, menolak.

Prabowo adalah pendukung Habibie yang paling bersemangat.

Setelah matahari terbenam, Prabowo mengunjungi Habibie. “Saya katakan kepadanya: Pak, kemungkinan besar, Pak Tua akan turun. Apa Bapak sudah siap? Ia sudah siap. Ya ... ya ... ya. Kata saya: Bapak harus mempersiapkan diri.” Dari rumah Habibie, Prabowo kembali ke Cendana. “Setelah semua aman, saya masuk, masih mengenakan pakaian kamuflase,” katanya. “Saya mengira akan memperoleh pujian, karena telah berhasil mencegah demonstrasi. Tidak ada pembunuhan. Tidak ada korban. Prajurit memegang teguh disiplin. Sjafrie telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan kemudian, bam!”

Di ruang dalam, kata Prabowo, keluarga Soeharto sedang duduk bersama Wiranto. Yang pertama keluar adalah Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek), putri bungsu Soeharto. Prabowo ingat: “Mamiek melihat saya dan menudingkan telunjuknya kira-kira beberapa sentimeter dari hidung saya, sambil berkata: Pengkhianat! Dan kemudian: Jangan injakkan kakimu di rumah saya lagi. Jadi, saya keluar. Saya menunggu. Saya ingin masuk. Saya katakan saya perlu penjelasan. Istri saya menangis pula.” Prabowo pulang ke rumahnya. Keesokan paginya, tanggal 21 Mei, pukul 09.05 setelah MPR/DPR dan Kabinet berpaling dari Soeharto, Presiden yang telah 32 tahun berkuasa itu, mengundurkan diri. Pidato pengunduran dirinya yang singkat itu disiarkan ke seluruh Indonesia.

Pidato singkat pengunduran diri Presiden Soeharto, 21 Mei 1998.

Sekalipun mendapat hinaan malam sebelumnya di Cendana, Prabowo tetap saja menghadiri upacara 21 Mei itu, untuk memberikan dukungan moril kepada pengganti Soeharto, yaitu Habibie. Setelah Habibie mengucapkan sumpah, Wiranto melangkah ke depan mengucapkan janjinya, akan melindungai Soeharto dan keluarganya.

Ketika keluarga presiden pulang kembali ke Cendana, Prabowo ikut serta. “Saya ikut sekadar menghibur Pak Harto,” katanya. “Tetapi saya sudah dituduh sebagai pengkhianat.” Situasinya sangat tegang antara saya dan anak-anak Pak Harto lainnya. Kemudian istri saya mengatakan kepada saya bahwa ada laporan-laporan yang mengatakan saya mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Habibie setiap malam. Saya juga bertemu dengan Gus Dur, Amien Rais, Buyung Nasution. “Tetapi kami tidak mengkoordinir kejatuhan Soeharto. Kami membicarakan cara terbaik untuk meredakan kekerasan.”

Dalam masalah ini, Soeharto tidak menjawab permintaan Asiaweek untuk memberi tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan Prabowo.

(Bersambung)

Sumber:
Majalah Asiaweek, No. 8/Vol. 26, 3 Maret 2000