Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (9)

Hampir 30 tahun yang lampau, ketika masih seorang taruna. Prabowo menulis kepada seorang sahabat akrabnya tentang perjuangan meraih kekuasaan. “Sebab dengan memperoleh kekuasaan,” tulisnya menjelaskan, “kita dapat berbuat baik.” Bahwa Prabowo itu ambisius, itu bukan rahasia lagi. Sebagian besar orang Indonesia percaya bahwa nafsu meraih kekuasaan inilah yang mendorongnya masuk militer, menikah dengan putri presiden dan kemudian di bulan Mei 1998 merakit suatu komplotan untuk melawan musuh-musuhnya.

Akan tetapi, mengapa Prabowo menginginkan kekuasaan? Boleh jadi jawabannya adalah ungkapan kisahnya yang paling mengherankan. Mungkin ia adalah seorang pengatur siasat yang tidak sehebat seseorang yang menjawab pertanyaan yang diajukan semua idealis muda kepada diri sendiri: Apakah kita bekerja di dalam atau di luar sistem yang ingin kita ubah? Prabowo menentukan pilihannya dan berpegang pada keputusan itu. Hidupnya sejak itu adalah konsekuensi dari keputusan tersebut.

Nama Subianto adalah pemberian kakeknya, Margono Djojohadikoesoemo untuk mengenang pamannya yang gugur dalam perang kemerdekaan.

Kenangan diri Prabowo adalah ketika kakeknya membawanya ziarah ke makam dua orang pamannya yang gugur dalam perjuangan melawan kolonial. Ia diberi nama pamannya yang lebih tua: Subianto. “Kakek menanamkan ke dalam diri saya nilai-nilai ksatria prajurit dan patriotisme,” katanya.

Prabowo melihat nilai-nilai ini diuji ketika ayahnya seorang ekonom terhormat terpaksa keluar dari Indonesia gara-gara ulah pemerintah presiden Indonesia pertama, Soekarno. Sumitro Djojohadikusumo melarikan diri dari Indonesia pada tahun 1958, yang menjadi masa pengasingannya selama 10 tahun. Keluarga itu terus menerus berpindah-pindah yang ujungnya berakhir di Eropa. Di sanalah nasionalisme Prabowo tumbuh, sebagaimana halnya juga kekagumannya pada ide-ide Barat.

Soeharto, jenderal muda yang sedang naik daun gara-gara kudeta PKI tahun 1965 yang gagal.

Pada tahun 1965, Indonesia melihat naiknya seorang jenderal muda bernama Soeharto menyusul kudeta komunis yang gagal. Prabowo pada waktu itu sudah diterima di sebuah perguruan tinggi Amerika, ketika ia memohon kepada ayahnya agar diperbolehkan kembali ke Indonesia. Ketika itu, “banyak peristiwa sedang terjadi.”

Prabowo pulang ke tanah airnya tahun 1968 dan langsung menceburkan diri ke dalam situasi yang sedang bergejolak. Ketika Soeharto menggantikan Soekarno, mulailah terjadi perdebatan di kalangan mahasiswa: Apakah mereka bekerja sama dengan rezim militer yang sedang muncul ataukah tetap di luar sambil berusaha mengawasinya? Banyak di antara tokoh-tokoh politik dan bisnis yang menjadi makmur selama pemerintahan Soeharto, karena memilih kerja sama. Namun sebagian besar teman-temannya tetap memilih tinggal di luar.

Tetapi keterpesonaan Prabowo pada militer yang ditanamkan oleh kakeknya sangat mendalam dalam dirinya. “Saya katakan kepada teman-teman, bahwa saya sedang memikirkan untuk masuk jadi militer,” kata Prabowo mengenang. “Mereka menengok kepada saya: Anda serius? Saya jelaskan: Militer itu sangat penting. Seharusnya beberapa di antara kita harus berada di dalam militer. Saudara-saudara jadilah teknokrat. Pada suatu hari kita akan berjumpa dan ambil bagian dalam memodernkan negeri kita.” Beberapa teman bersikap mendukung, dan sebagian lainnya tidak. “Salah seorang di antara mereka berkata: Prabowo nanti Anda akan diindoktrinasi. Anda akan menjadi seorang fasis. Kata saya: Tidak, kita harus melakukan modernisasi dari dalam. Kita harus melaksanakan reformasi dari dalam.”

Karena menjadi menantu Soeharto, Presiden Orde Baru yang sedang berkuasa, maka karier militer Prabowo melesat bak meteor di langit malam.

Pada tahun 1970, Prabowo mendaftarkan diri ke Akademi Militer. Kehidupan di sana jauh berbeda dibanding kenyamanan yang telah dikenalnya. Ia merasa bawa para seniornya berlaku lebih keras kepadanya dan kepada anak-anak elite lainya. Ketika pangkatnya diturunkan karena pelanggaran disiplin, ibunya mengatakan kepadanya ia boleh meninggalkan akademi itu kalau mau, namun ia menolak. Kata Prabowo: “Tidak, saya senang pada Angkatan Darat. Apa pun yang terjadi, saya akan tetap di Angkatan Darat.”

Keputusan itu ternyata mempunyai konsekuensi penting. Angkatan Darat mempertemukannya dengan keluarga presiden. Komandannya dalam pasukan khusus pada awal-awal tahun 1980, adalah ipar Soeharto. Minat keluarga presiden tergugah oleh perwira muda yang berasal dari keluarga terhormat itu dan lantas ia dijodohkan dengan putri kedua Soeharto, Siti Hediati Harijadi yang biasa dipanggil Titiek. Pasangan itu menikah pada tanggal 8 Mei 1983.

Prabowo tak dapat mengatakan dengan tepat kapan bisik-bisik mulai terdengar setelah itu, tetapi ia tahu isinya. Bahwa ia adalah kesayangan Soeharto. Bahwa perjalanan kariernya telah dibuat lancar melalui promosi. Bahwa ia mendapat perintah-perintah langsung dari presiden dengan melampaui lapisan-lapisan perwira yang lebih senior. Bahwa ia menikmati kepentingan-kepentingan bisnis keluarga Soeharto maupun bisnis keluarganya sendiri. Prabowo berpendapat bahwa ketidaksenangan mereka itu bukan semata-mata karena hubungannya. Melainkan karena –menantu atau bukan– ia sedang menjalankan suatu visi kemiliteran yang berlawanan dengan apa yang diharapkan oleh pimpinannya. “Saya menghendaki kualitas tinggi. Saya menghendaki profesionalisme. Saya menghendaki disiplin,” katanya. “Tetapi banyak di antara jenderal yang masa bodoh. Mereka mengatakan saya datang dari keluarga kaya. Tetapi kenyataannya mereka lebih feodal.”

Sebagai pemimpin latihan Kopassus, Prabowo merasionalisasi latihan-latihan, membersihkan manajemennya dan bahkan perwira-perwiranya dilarang bermain golf, yang merupakan permainan yang digemari para jenderal saat itu. Pada tahun 1995 ia menjadi wakil komandan Kopassus, dan pada tahun berikutnya ia dinaikkan menjadi komandan.

Sejak itu, Kopassus dengan cepat mencapai reputasi sebagai salah satu cabang militer yang terlatih paling baik dan punya dana terbaik. Prabowo mengakui bahwa ia memperoleh uang dari kontak-kontak bisnis di luar militer. “Bukan saya saja yang melakukan begitu,” katanya membantah. “Banyak perwira melakukannya. Saya terpaksa melakukan begitu. Budget kami tidak pernah cukup.”

"Saya sudah telanjur sebagai seorang samurai. Seorang samurai tak akan meninggalkan yang dipertuannya," kata Prabowo.

Prabowo juga menyarankan –dengan hati-hati– agar keluarga presiden merangkul perubahan. Selama bertahun-tahun, ia mencoba memperingatkan ketidaksenangan publik yang semakin besar terhadap pemerintahan Soeharto yang otoriter dan korup, terutama di kalangan ipar-iparnya. Istrinya pun ikut-ikutan mengembangkan kepentingan-kepentingan usahanya. Kata Prabowo, ia berusaha mencegah istrinya tetapi percuma. “Lambat laun saya menjadi dongkol,” katanya. “Ia (Soeharto) terlalu percaya diri. Menurut pendapatnya tidak diperlukan perbaikan pada sistem pemerintahan.” Jadi disamping perselisihan-perselisihannya dengan jenderal-jenderal Soeharto, Prabowo juga meningkatkan ketegangannya dengan anak-anak Soeharto. Katanya: “Pada akhirnya saya sadar bahwa semua senyuman mereka hanyalah kedok semata. Mereka mengatakan sesuatu kepada saya dan melakukan yang lain di belakang saya.”

Namun Prabowo tetap loyal pada Soeharto. “Saya sudah telanjur sebagai seorang samurai,” katanya. “Seorang samurai tidak akan meninggalkan yang dipertuannya.” Kesetiaan Prabowo boleh jadi menjadi kunci mengapa Soeharto mentolerir dia. Selama Prabowo tetap loyal, semua tingkahnya, obsesinya, ide-idenya untuk mengadakan reformasi, kecaman-kecamannya, kedekatannya dengan lawan-lawan Orde Baru, justru akan dapat dijadikan aset. “Ada satu hal mengenai Pak Harto,” kata purnawirawan jenderal Hasnan Habib, “ia mengenali orang melalui intuisinya.”

Pergesekan-pergesekannya yang terus-menerus dengan atasannya barangkali mempercepat kejatuhannya. Mantan juru bicara TNI Mayjen Sudrajat teringat ketika ia bermalam-malam hingga larut berdiskusi tentang reformasi militer dengan Prabowo. “Ide-idenya sangat cemerlang,” kenang Sudrajat. “Tetapi ia terlalu kurang sabar. Ia tak mau menunggu hingga sistem itu sendirilah yang mengadakan reformasi. Ia mengadakan jalan-jalan pintas yang menyinggung perasaan atasan-atasannya.” Prabowo mengakui kesalahannya: “Waktu itu saya berpikir, hasil-hasil reformasi itu pada akhirnya akan meluas. Saya tidak banyak memikirkan bagaimana harusnya menyenangkan hati orang. Saya pikir, reputasi saya, performa saya sudah cukup.”

Prabowo dengan naifnya mengira bahwa memenangi permainan politik hanyalah soal keunggulan dirinya sendiri. Ketulus-ikhlasan yang keras kepala ini menopangnya dalam kenaikannya dan perjuangan-perjuangannya dalam lingkungan sistemnya Soeharto dan memberinya kharisma. Tetapi itu jugalah yang membuatnya mudah dimanipulasi dan berkhayal. Pada akhirnya, ia yakin bahwa Orde Baru yang otoriter itu perlu dipertahankan. Barangkali pada waktu itu ia tidak punya pilihan lain lagi. Sebagai jenderal dan menantunya Soeharto, ia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Orde Baru itu. Sang idealis yang berencana mencapai puncak, kini telah terperosok terlalu dalam.

“Saya tetap berharap agar Soeharto boleh jadi pada akhirnya akan mengadakan reformasi atau menyerahkan kendali kepada seseorang yang mau melakukannya,” katanya. Itulah senantiasa harapan saya: reformasi dari dalam, reformasi dari atas. Tetapi ketika sistemnya menjadi begitu tersumbat, itu semua tidak dapat dilakukan. “Mungkin itulah salah satu dari antara kegagalan-kegagalan saya, yang pada waktu itu tidak dapat saya lihat.”

Sumber:
Majalah Asiaweek, No. 8/Vol. 26, 3 Maret 2000

Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (5)

Prabowo: "Saya dekat kepada Habibie."

Sekarang Habibie sudah menjadi Presiden. Pukul 16.00 (4 sore) tanggal 21 Mei, Prabowo menjumpai sahabatnya itu untuk menyampaikan ucapan selamat. “Ia mencium kedua belah pipi saya,” kata Prabowo, yang minta diberi kesempatan bertemu pada malam harinya.

Larut malam, Prabowo tiba di kediaman Habibie, ditemani oleh komandan Kopassus, Muchdi. Oleh karena Wiranto mungkin akan tetap menjadi Menhan, Prabowo menganjurkan agar Kasad Subagyo dijadikan Panglima ABRI guna mencegah agar tak terlalu banyak kekuasaan di satu tangan. Langkah itu juga akan membuat Prabowo menjadi calon terbaik menggantikan Subagyo. “Ya, saya mencoba mempengaruhi Habibie,” kata Prabowo mengakui. “Saya dekat kepadanya!” Kapan pun, kata Prabowo, ia tidak pernah mengancam presiden yang baru itu. Setelah itu ia kembali ke Makostrad.

Keesokan harinya, 22 Mei, setelah shalat Jumat, telepon Prabowo berdering. Mabes Angkatan Darat meminta bendera Kostrad. Prabowo mengenang, “Mereka minta bendera saya. Itu berarti mereka mau mengganti saya.” Ia bergegas kembali ke Makostrad. “Saya ingat Habibie pernah mengatakan: ‘Prabowo, bilamana saja Anda dalam keraguan, datanglah kepada saya kapan saja dan jangan pikirkan soal protokol.’ Saya telah mengenal orang ini selama bertahun-tahun. Saya merasa, baiklah, saya akan mencari Habibie. Ia ada di Istana. Jadi, saya pergi ke sana.”

"Mereka minta bendera saya. Itu berarti mereka mau mengganti saya," kata Prabowo.

Ia tiba siang menjelang sore, dengan sebuah iring-iringan terdiri dari tiga mobil Land Rover yang mengangkut staf dan pengawal. “Kami masuk,” kata Prabowo. “Keadaannya sangat tegang. Pengawal kepresidenan menengok kepada saya dengan wajah-wajah aneh. Saya kira waktu itu saya dilaporkan mau menyerang atau apa. Saya menjumpai perwira ajudan dan mengatakan: ‘Saya perlu bertemu dengan Pak Habibie. Saya hanya perlu 10 menit.’ Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Ini sangat penting buat saya.”

Sebelum memasuki kantor Habibie, kata Prabowo, ia melepaskan pistolnya; “Sebab ini adalah prosedur. Bilamana datang menjumpai perwira senior, kita harus melepas semua senjata. Saya tidak dilucuti!” Kemudian ia melangkah masuk ke kantor presiden. “Ia mencium kedua belah pipi saya,” kata Prabowo. “Saya katakan: Pak, apa Bapak tahu bahwa saya akan diganti hari ini? Ya ... ya ... ya ..., katanya. Mertuamu minta pada saya untuk menggantimu. Itu yang terbaik. Kalau mau berhenti dari Angkatan Darat, saya akan mengangkatmu sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat. Itulah yang dikatakannya,” kata Prabowo, ia terpaku. “Ya Tuhanku, apa ini?”

Ia mengenang pikirannya waktu itu. “Dalam pikiran saya, Habibie pada waktu itu masih suka pada saya, tetapi rupanya ia sedang dikelabui orang. Saya pergi ke Subagyo, ketika saya masuk, saya berpapasan dengan beberapa jenderal pendukung saya. Pesan mereka: Ayo, kita bikin konfrontasi. Kata saya: Tenang saja. Saya berjumpa dengan Muchdi di sana. Kata kami: Kami rela minggir, tetapi berilah sedikit waktu, supaya pertukaran komando ini kelihatan sebagai sesuatu yang normal. Saya kira Subagyo kemudian pergi menjumpai Wiranto. Dan Wiranto berkata: Tidak, harus hari ini!”

Panglima ABRI, Jenderal Wiranto dan Letnan Jenderal Prabowo Subianto.

Sang ‘Mastermind’
Sudah dihalau oleh para iparnya, dicampakkan oleh sekutunya dan dipecat oleh rivalnya, namun yang terburuk belum menimpa Prabowo. Dalam bulan-bulan berikutnya, perwira-perwira yang dianggap dekat dengan dia, kemudian dipindahkan atau dicopot dari tugas aktif. Pada tanggal 25 Juni, Wiranto melepaskan Sjafrie dari jabatannya sebagai Pangdam Jaya, yang merupakan awal dari pergantian yang mencakup luas. Berdasarkan temuan dari DKP (Dewan Kehormatan Perwira), komandan Kopassus Muchdi dan seorang kolonel dibebastugaskan.

Tambahan pula desas-desus yang tak kunjung bisa dihentikan bahwa Prabowo dan sekutu-sekutunya telah memicu kerusahan-kerusuhan pada bulan Mei. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli, Habibie membentuk TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) yang beranggotakan 18 orang untuk menemukan “otak perencana” (mastermind) di belakang kerusuhan-kerusuhan di enam kota besar, termasuk Jakarta. Dan setelah tiga bulan bekerja, TGPF menyimpulkan bahwa penculikan-penculikan, krisis ekonomi, sidang MPR, demonstrasi-demonstrasi dan penembakan di Trisakti semuanya bertalian erat satu sama lain dengan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi.

Yang pertama dari sembilan rekomendasinya adalah agar pemerintah menyelidiki pertemuan tanggal 14 Mei di Makostrad, “untuk mengetahui peranan Letjen Prabowo dan pihak-pihak lain dalam proses yang menuju terjadinya kerusuhan.” Laporan itu tidak menyebut Prabowo sebagai dalang kerusuhan dalam ringkasan yang diumumkan kepada media. Tetapi laporan itu mengacu kepadanya, yakni mengacu kepada pertemuan 14 Mei dan penculikan-penculikan, sejumlah 11 kali acuan. Itu lebih banyak daripada kepada Sjafrie, yang mendapat 4 acuan, atau Wiranto yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Menhan dan Panglima ABRI. Nama Wiranto hanya disebut satu kali dalam konteks turut menandatangani dekrit dan melahirkan TGPF.

Reuni para jenderal: Prabowo, Subagyo, Agum Gumelar, Hendro Priyono, dan Sintong Panjaitan.

Prabowo mengecam insinuasi-insinuasi laporan itu. “Apa motivasi yang mendorong kami untuk menghasut kerusuhan-kerusuhan?” tanyanya. “Kepentingan kami adalah pemerintah selamat. Saya adalah bagian dari rezim Soeharto. Andaikata Pak Harto terus memerintah tiga tahun lagi, mungkin saya menjadi jenderal bintang empat. Mengapa saya harus membakar ibukota? Itu bertentangan dengan kepentingan pribadi saya, apalagi prinsip-prinsip saya.” Ia menyalahkan logika laporan itu. “Bagaimana saya bisa mengadakan pertemuan pada tanggal 14?” katanya. “Kerusuhan-kerusuhan dimulai pada tanggal 13. Dan mereka yang menemui saya itu adalah orang-orang yang disebut sebagai lawan-lawan Orde Baru.”

Ia membantah kesan bahwa ia anti-Cina. Dikatakannya, bahwa seperti halnya banyak orang Indonesia, ia berpendapat bahwa tidaklah sehat bila suatu minoritas menguasai sebagian besar ekonomi. “Para usahawan Cina mengira saya ingin menggusur mereka. Padahal model saya adalah New Economic Policy-nya Malaysia.” Bukankah itu berarti bahwa ia tidak akan mengobarkan kerusuhan untuk memberikan pelajaran kepada etnis Cina? “Katakanlah bahwa Anda tidak percaya bahwa saya punya rasa kemanusiaan,” katanya membantah. “Kalau kami memusnahkan orang Cina, ekonomi kami pun akan turut musnah. Sama saja dengan bunuh diri sendiri …. Kalaulah saya yang mengobarkan kerusuhan-kerusuhan tersebut, mengapa saya tidak dituntut? Beban pembuktian kan ada di pihak penuduh?!”

Kalaulah saya yang mengobarkan kerusuhan-kerusuhan tersebut, mengapa saya tidak dituntut? (Prabowo Subianto)

Untuk mencari bukti itu, koresponden Asiaweek di Jakarta, Jose Manuel Tessoro, kembali ke hasil kerja TGPF. Ia menelaah copy laporan lengkap yang terdiri dari enam jilid, karena hanya jilid satu, yang merupakan ringkasan eksekutif yang diberikan kepada pers. Empat dari kelima jilid selebihnya berisikan laporan korban dan kerusakan, keterangan-keterangan saksi mata mengenai kerusuhan dan perkosaan, serta usaha mendeteksi adanya pola-pola. Satu jilid lainnya berisi transkrip wawancara kepada perwira-perwira militer yang bertugas ketika terjadi kerusuhan. Sebagai tambahan, saya bicara dengan sembilan dari 18 anggota TGPF, demikian juga dengan pengamat Politik Hermawan Sulistyo yang mengepalai tim terpisah yang terdiri dari 12 orang yang melakukan banyak kerja mondar-mandir untuk mengumpulkan data.

Apakah kerusuhan-kerusuhan itu diorganisir? Banyak diantara yang melapor kepada tim berpendapat demikian, akan tetapi dalam keenam jilid laporan itu tidak ada bukti yang mendukung keterangan para saksi mata, apalagi yang menunjuk kepada seseorang yang berada di belakang kerusuhan itu. Sifat kerusuhan itu masih perlu dipertanyakan. Tinggallah sekarang pertemuan tanggal 14 Mei. Namun ketika saya bicara dengan tiga dari mereka yang hadir dalam pertemuan itu, termasuk anggota TGPF Bambang Widjojanto, semua membantah adanya hubungan antara mereka dengan kerusuhan, sebagaimana halnya juga dikatakan oleh sejumlah peserta pertemuan dalam sebuah konferensi pers sehari setelah laporan TGPF diumumkan. Gambaran yang mereka lukiskan ternyata cocok dengan keterangan Prabowo.

Kalau begitu apakah Pangkostrad membiarkan kerusuhan-kerusuhan merebak sehingga tidak dapat dikendalikan? Ini tentu sulit untuk dilakukan, karena ia sama sekali tidak punya wewenang. Berdasarkan prosedur baku, polisi ibukota-lah yang menangani keamanan. Komando akan beralih kepada Pangdam Jaya bila polisi tidak mampu menjaga hukum dan ketertiban, sebagaimana fakta yang ditunjukkan oleh Kapolda Metro Jaya, Mayjen Polisi Hamami Nata kepada TGPF pada tanggal 28 Agustus 1998 dan diperkuat oleh Sjafrie. Mantan Pangdam Jaya itu memastikan waktu peralihan komando: sekitar tengah hari tanggal 14 Mei 1998. Kaum perusuh sudah mulai menyerang pos-pos polisi, maka polisi ditarik mundur demi keselamatan mereka. Dari tanggal 14 dan seterusnya, Sjafrie memegang kendali: dan menjelang tanggal 15, sebagian besar kerusuhan sudah dipadamkan. Sjafrie membantah keras bahwa Prabowo punya kendali atas dirinya. “Prabowo tidak pernah mempengaruhi saya,” kata Sjafrie. “Dia adalah sahabat saya, tetapi saya punya prinsip-prinsip tugas saya.” Pada waktu itu, sesungguhnya, perwira atasan Sjafrie adalah Wiranto.

Pengumuman laporan TGPF diundurkan ke tanggal 3 November karena adanya pertikaian mendalam di kalangan tim. “Situasinya sangat politis,” kata anggota TGPF Nursyahbani Katjasungkana mengakui. “Pendapat-pendapat (opini) sudah lebih dulu terbentuk. Maka dalam proses pengumpulan fakta, sulit membedakan dengan tajam antara fakta dan pendapat.” Debat-debat jadi macet dalam perpecahan antara anggota sipil dan militer, antara mereka yang ingin membatasi temuan-temuan pada bukti-bukti yang dapat diterima berdasarkan hukum dan mereka yang ingin melukiskan apa yang mereka sebut “fakta sosial”. Suatu hal yang menjadi pertentangan yang eksplosif adalah: jumlah korban perkosaan.

Hermawan Sulistyo mengatakan dari 109 kasus yang dilaporkan, timnya hanya mampu mengecek kebenaran dari 14 kasus. Tetapi beberapa orang yang duduk dalam tim gabungan itu –yang telah menjumpai sendiri perkosaan yang dilaporkan– merasa bahwa angka itu harusnya lebih tinggi. Angka hitungan yang muncul dalam laporan terakhir adalah 66 perkosaan yang sudah dicek kebenarannya, plus 19 korban pelecehan seksual dan kekerasan.

Hermawan Sulistyo, Munir (Alm.), Nursyahbani Katjasungkana, dan Bambang Widjojanto.

Transkrip kesaksian yang disampaikan oleh Prabowo dan Sjafrie ke TGPF mengenai kegiatan-kegiatan mereka antara tanggal 12 dan 14 Mei tidak berisi informasi yang berbeda dari apa yang mereka katakan kepada saya hampir 20 bulan kemudian. Hampir semua anggota TGPF yang saya temui menyangkal adanya usaha pihak luar untuk mempengaruhi penyelidikan itu. Beberapa di antara mereka mengatakan tidak dipengaruhi prasangka mereka sendiri atau rumor yang menghubungkan Prabowo dengan kerusuhan-kerusuhan itu.

Kendati demikian pada tanggal 12 Oktober 1998, TGPF memanggil Kasad Subagyo semata-mata dalam kapasitas sebagai ketua DKP yang menyelidiki Prabowo. Dalam transkrip, para anggota yang menanyai Subagyo pada waktu itu mencari hubungan antara hilangnya empat pemuda dalam puncak kerusuhan dan penculikan para aktivis yang terjadi sebelumnya. Tetapi Subagyo, setidak-tidaknya dalam catatan itu, tidak dapat memberikan hubungan itu. Dalam laporan terakhir, masih saja ditarik garis pemisah antara penculikan-penculikan pra bulan Mei yang dilakukan Prabowo dan terjadinya kerusuhan.

Bahkan Munir dari Kontras tidak melihat hubungan itu. “Di bulan Mei, saya melihat gerakan di kalangan elite untuk mendorong situasi politik ke arah perubahan,” katanya. “Ini beda dengan penculikan, yang merupakan suatu konspirasi mempertahankan sistem yang ada.” Seorang anggota TGPF, I Made Gelgel, sekarang mengakui adanya masalah penafsiran ini. “Tidak masuk akal,” katanya, “bahwa di satu pihak Prabowo akan membentengi kekuasaan mertuanya, dan di pihak lain menggerakkan kerusuhan-kerusuhan.”

(Bersambung)

Sumber:
Majalah Asiaweek, No. 8/Vol. 26, 3 Maret 2000

Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (4)

Demonstrasi besar masyarakat Yogyakarta di alun-alun kraton yang menuntut reformasi Indonesia dan agar Presiden Soeharto segera turun.

Gejolak seruan yang menuntut perubahan dengan cepat menjadi arus yang deras. Fraksi-fraksi partai yang berkuasa, para mantan jenderal, semua mulai menuntut pengunduran diri presiden. Pada tanggal 15, pimpinan NU menyampaikan pernyataan yang terdiri dari lima pokok. Salah satu pokoknya menggaris bawahi rasa hormat mereka terhadap sikap Soeharto di Mesir, di mana ia telah mengatakan; “Kalau saya tidak dipercaya lagi, saya akan menjadi pandito.” Tanggapan NU itu adalah suatu cara diplomatis untuk mengatakan bahwa mereka pun berpendapat masa kekuasaannya sudah habis.

Prabowo melewatkan sebagian besar akhir pekan dari tanggal 15 hingga 17 Mei dengan menangani pasukan-pasukannya di Makostrad. Pada Sabtu malam, tanggal 16, ada sebuah pernyataan pers dari Mabes ABRI yang mendukung pendirian NU. Prabowo langsung menemui Presiden. “Pak, ini berarti militer minta Bapak turun!” Katanya kepada Soeharto.

Presiden menyuruh menantunya itu untuk mengecek ke Subagyo (Kasad). Prabowo mengatakan, bahwa Kasad belum tahu mengenai pendirian ini. Kedua jenderal tersebut kemudian melapor kepada Soeharto. Pagi-pagi tanggal 17 Mei, Mabes ABRI menarik pernyataan itu sebelum telanjur dimuat oleh sebagian besar surat kabar. Menurut Prabowo, pagi itu juga, kemudian Wiranto tiba di Cendana untuk menegaskan bahwa ia pun tidak tahu mengenai pernyataan itu.

Presiden Soeharto yang terjepit diantara Letjen Prabowo Subianto dan Jenderal Wiranto.

Jose Manuel Tessoro (koreponden Asiaweek di Jakarta) memperoleh copy pengumuman pernyataan itu, yang bertanggal 16 Mei. Pengumuman itu tidak memuat tanda tangan, juga tidak menggunakan kop surat ABRI. Untuk menelusuri keberadaannya, Jose Manuel Tessoro menemui Brigjen A. Wahab Mokodongan, Kapuspen ABRI di bulan Mei 1998. Ia membenarkan bahwa pihak militer harus menariknya kembali, tetapi ia menegaskan tidak tahu dari mana asalnya. Sehabis sebuah konferensi pers larut malam, katanya, ia terkejut menemukannya dalam berkas fotokopinya. Ketika ia melaporkannya kepada Wiranto, Pangab itu memerintahkan diadakan penyelidikan. Mokodongan mengatakan pihak intelijen mengecek komputer-komputer yang ada di seluruh kompleks Mabes ABRI yang luas itu. “Tidak ada yang seperti ini,” katanya.

Di lain kesempatan, Jose Manuel Tessoro berbicara dengan tiga orang wartawan Indonesia yang meliput peristiwa-peristiwa 1998. Ada dua orang yang masih ingat bahwa mereka telah menerima pernyataan itu waktu berlangsungnya konferensi pers Mokodongan. Salah seorang bahkan ingat Mokodongan membacakannya. Wartawan lain, seorang wanita, mengatakan bahwa majalahnya menerima fax-nya dari kantor Mokodongan. Dengan demikian sumber asalnya masih tetap tersembunyi. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin sebuah pernyataan yang begitu sensitif bisa muncul tanpa sepengetahuan Mokodongan atau Panglima ABRI?

Amien Rais, lokomotif reformasi yang menuntut diadakannya suksesi kepemimpinan nasional.

Pada tanggal 18 Mei, Prabowo bertemu dengan Amien Rais. Tokoh oposisi itu seingat Prabowo mengatakan kepadanya: “Saya pikir keadaan sekarang ini tidak bisa dipertahankan. Saya kira Anda harus meyakinkan Pak Harto supaya mengundurkan diri.” Tetapi Prabowo sama sekali tidak punya wewenang untuk melakukan itu. Di Cendana, malam itu, katanya, ia berjumpa dengan Wiranto, yang menyampaikan kepadanya bahwa anak-anak Soeharto ingin melawan. “Bagaimana kita bisa?!,” seru Prabowo. Hari itu juga, Amien Rais telah mengeluarkan seruan untuk mengadakan demonstrasi pada tanggal 20 Mei di Monas. Prabowo berupaya keras mencegah protes itu, yang diperkirakan akan menarik ribuan orang, dan bisa mengakibatkan jatuhnya banyak korban.

Berikutnya Prabowo bertemu putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut). Kata Prabowo, Tutut bertanya kepadanya, apa yang harus mereka lakukan berikutnya. “Saran saya,” katanya, “Anda harus mengganti Wiranto, atau buatlah dekrit darurat.” Soeharto tidak mau melakukan satu pun dari kedua saran itu. Maka saya katakan: “Jalan lain yang mana lagi?” Tutut bertanya kepada Prabowo, “Apa yang akan terjadi kalau ayahnya turun?” Prabowo menjawab: “Berdasarkan konstitusi, Habibie naik jadi Presiden.”

Ketua DPR/MPR Harmoko, meminta Presiden Soeharto segera mengundurkan diri.

Seruan langsung agar Soeharto mengundurkan diri datang pada hari yang sama. Pada pukul 15.00 tanggal 18 Mei, sementara gedung MPR/DPR dipenuhi oleh para mahasiswa yang berdemonstrasi, Ketua MPR Harmoko meminta agar Soeharto mengundurkan diri. Malam harinya, Wiranto, di depan konferensi pers yang dipenuhi wartawan, langsung menyatakan bahwa pernyataan Harmoko adalah “pendapat pribadi”.

Mengenai kehadiran para mahasiswa di gedung MPR/DPR, pada malam sebelumnya, Wiranto telah bertemu dengan suatu kelompok termasuk pimpinan alumni Universitas Indonesia, Hariadi Darmawan. Kelompok ini menegaskan bahwa para mahasiswa berencana bergerak ke MPR dan membahas bagaimana cara terbaik mencegah kemungkinan terjadinya kerusuhan. Ada orang yang menyarankan agar para mahasiswa itu dikawal oleh militer atau diangkut dengan kendaraan. Keesokan paginya, kata Panglima Kodam Jaya, Sjafrie, diinstruksikan oleh dua orang ajudan Wiranto untuk menyiapkan transportasi. Kira-kira pukul 10.00 pagi, katanya, ia juga diberi tahu bahwa pimpinan MPR telah memberikan izin masuk. Mahasiswa menolak sebagian besar kendaraan militer, tetapi selama mereka datang dengan kendaraan, Sjafrie menjamin perjalanan mereka ke gedung MPR tidak akan dihalangi.

Keesokan harinya, tanggal 19 Mei, Prabowo berpartisipasi sepenuhnya dalam usaha mengamankan Monas dari demonstrasi protes yang direncanakan Amien Rais. Malam itu Wiranto bertemu dengan para perwira senior untuk membahas demonstrasi tersebut. “Pertemuan yang dipimpin oleh Wiranto itu mengatakan bahwa perintahnya ialah bagaimana pun demonstrasi itu harus dicegah.” Seingat Prabowo, “Saya bertanya berkali-kali apa maksudnya? Apakah kami menggunakan peluru tajam? Ia tidak mau memberikan jawaban tegas.”

Sepanjang malam itu, Amien Rais menerima utusan-utusan untuk membujuknya agar membatalkan demonstrasi. Ia akhirnya mengalah dan demonstrasi yang dikhawatirkan itu dibatalkan. Tetapi pada tanggal 20 Mei, Soeharto dapat dua pukulan. Empat belas dari menteri-menterinya mengundurkan diri dari kabinet. Dan secara berturut-turut orang-orang yang diajaknya membentuk sebuah “Komite Reformasi”, menolak.

Prabowo adalah pendukung Habibie yang paling bersemangat.

Setelah matahari terbenam, Prabowo mengunjungi Habibie. “Saya katakan kepadanya: Pak, kemungkinan besar, Pak Tua akan turun. Apa Bapak sudah siap? Ia sudah siap. Ya ... ya ... ya. Kata saya: Bapak harus mempersiapkan diri.” Dari rumah Habibie, Prabowo kembali ke Cendana. “Setelah semua aman, saya masuk, masih mengenakan pakaian kamuflase,” katanya. “Saya mengira akan memperoleh pujian, karena telah berhasil mencegah demonstrasi. Tidak ada pembunuhan. Tidak ada korban. Prajurit memegang teguh disiplin. Sjafrie telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan kemudian, bam!”

Di ruang dalam, kata Prabowo, keluarga Soeharto sedang duduk bersama Wiranto. Yang pertama keluar adalah Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek), putri bungsu Soeharto. Prabowo ingat: “Mamiek melihat saya dan menudingkan telunjuknya kira-kira beberapa sentimeter dari hidung saya, sambil berkata: Pengkhianat! Dan kemudian: Jangan injakkan kakimu di rumah saya lagi. Jadi, saya keluar. Saya menunggu. Saya ingin masuk. Saya katakan saya perlu penjelasan. Istri saya menangis pula.” Prabowo pulang ke rumahnya. Keesokan paginya, tanggal 21 Mei, pukul 09.05 setelah MPR/DPR dan Kabinet berpaling dari Soeharto, Presiden yang telah 32 tahun berkuasa itu, mengundurkan diri. Pidato pengunduran dirinya yang singkat itu disiarkan ke seluruh Indonesia.

Pidato singkat pengunduran diri Presiden Soeharto, 21 Mei 1998.

Sekalipun mendapat hinaan malam sebelumnya di Cendana, Prabowo tetap saja menghadiri upacara 21 Mei itu, untuk memberikan dukungan moril kepada pengganti Soeharto, yaitu Habibie. Setelah Habibie mengucapkan sumpah, Wiranto melangkah ke depan mengucapkan janjinya, akan melindungai Soeharto dan keluarganya.

Ketika keluarga presiden pulang kembali ke Cendana, Prabowo ikut serta. “Saya ikut sekadar menghibur Pak Harto,” katanya. “Tetapi saya sudah dituduh sebagai pengkhianat.” Situasinya sangat tegang antara saya dan anak-anak Pak Harto lainnya. Kemudian istri saya mengatakan kepada saya bahwa ada laporan-laporan yang mengatakan saya mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Habibie setiap malam. Saya juga bertemu dengan Gus Dur, Amien Rais, Buyung Nasution. “Tetapi kami tidak mengkoordinir kejatuhan Soeharto. Kami membicarakan cara terbaik untuk meredakan kekerasan.”

Dalam masalah ini, Soeharto tidak menjawab permintaan Asiaweek untuk memberi tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan Prabowo.

(Bersambung)

Sumber:
Majalah Asiaweek, No. 8/Vol. 26, 3 Maret 2000

Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (2)

Banyak cerita yang beredar di Jakarta mengenai Prabowo. Dalam narasi populer mengenai kejatuhan Soeharto, bekas perwira pasukan khusus itu sering digambarkan sebagai perancangnya: seorang jenius jahat yang, kalau ia mau menjelaskannya, dapat menunjukkan bagaimana seluruh busur lingkaran peristiwa-peristiwa yang dirancangnya terdiri dari suatu konspirasi yang cerdik, namun memiliki cacat yang mematikan. Tetapi hingga akhir kekuasaan Soeharto, ia bukan satu-satunya tokoh. Ada banyak pelaku, dengan demikian banyak motif dan manuver.

Di tengah-tengah kerusuhan sosial dan keruntuhan ekonomi, bagi para elite di Jakarta sudah jelas jauh sebelum Mei 1998, bahwa persoalannya bukanlah apakah presiden akan melangkah turun, melainkan kapan. Buat mereka, yang paling penting adalah bagaimana supaya survive atau bahkan memperoleh keuntungan. Itu berarti memainkan suatu permainan yang sulit: tetap di tempat atau setidak-tidaknya kelihatan tetap di tempat –tanpa ragu-ragu setia kepada Soeharto– namun pada saat yang sama bergerak ke posisi yang terbaik demi masa depan tanpa Soeharto.

Para Mahasiswa dan rakyat yang beroposisi, walaupun mendapat sorotan yang menonjol, adalah para pemain yang paling tidak berkekuatan. Keputusan-keputusan yang sesungguhnya, diambil di sekitar presiden yang sudah uzur itu. Ada anak-anak Soeharto. Ada Wapres Habibie. Ada menteri-menteri dan pimpinan MPR/DPR. Dan ada angkatan bersenjata, dengan kedua jenderal utama, Wiranto dan Prabowo.

Prabowo dan Wiranto; "Tak ada lawan yang abadi".

Dalam masa menjelang bulan Mei, Prabowo berada nyaman di tengah. Di bulan Maret 1998, ia dipromosikan dari komandan Kopassus, untuk memimpin Kostrad. Jabatan baru ini menjadikannya jenderal berbintang tiga. Teman sekelasnya dari Kopassus, Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin telah menjadi komandan garnisun Jakarta sejak September 1997 (Pangdam Jaya). Bekas atasan Prabowo di Kopassus, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, berkedudukan sebagai Kasad. Teman-teman lain, termasuk bos Kopassus, Mayjen Muchdi Purwopranjono.

Satu-satunya jenderal yang tidak sejalan dengan Prabowo adalah atasannya, Wiranto. “Antara kami berdua tidak ada kesesuaian yang serasi,” kata Prabowo. “Kami tidak pernah bertugas dalam kesatuan yang sama. Kami berasal dari latar belakang yang beda.” Wiranto dibesarkan di Jawa Tengah yang tradisional. Prabowo dibesarkan di luar negeri, di kota-kota besar Eropa dan Asia. Sementara penempatan-penempatan Prabowo adalah tugas-tugas lapangan dan tempur, sedangkan Wiranto bertugas di jabatan-jabatan staf dan komando teritorial. Setelah empat tahun sebagai ajudan Soeharto, Wiranto melesat cepat dari Panglima Kodam Jaya menjadi Panglima Kostrad. Di tahun 1997, ia menjadi Kasad. Bulan Mei 1998, Soeharto menjadikannya Panglima ABRI sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam dan Pangab).

(Asiaweek telah mengirim pernyataan-pernyataan dan komentar Prabowo, maupun pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam artikel ini kepada Wiranto. Ajudan Wiranto menjawab, bahwa sang jenderal memutuskan untuk memberikan tanggapannya kepada Asiaweek dalam terbitan kemudian).

Habibie dan Prabowo; "Tak ada kawan yang abadi".

Wiranto dan Prabowo seimbang. Tetapi dalam bulan Maret, ketika MPR kembali memilih Soeharto dan menunjuk Habibie sebagai Wapres, Prabowo tampaknya melangkah lebih tinggi. Ia adalah sahabat lama Habibie. Mereka sama-sama memiliki temperamen Barat dan idealisme yang optimistis. “Saya suka pada visi teknologi tingginya,” kata Prabowo. “Itu menawan hati saya. Selalu saja ada ucapan: Kita akan tunjukkan bahwa Indonesia bisa jadi besar.” Mereka sering bertemu. Bagi rekan-rekannya sesama jenderal, Prabowo adalah pembela Habibie yang paling bersemangat.

Melihat keadaan kesehatan Soeharto yang menurun –ia terkena stroke ringan pada bulan Desember 1997– kesempatan Habibie untuk menggantikannya menjadi lebih baik dibandingkan para wapres sebelumnya. Bagi Prabowo, kenaikan Habibie berarti kesempatan menjadi bos militer: “Beberapa kali dikatakannya: Jika saya menjadi presiden. Anda menjadi panglima ABRI. Anda akan menjadi bintang empat.” Artinya, andaikata terjadi suksesi yang teratur rapi.

Keruntuhan rupiah yang dimulai pada bulan Oktober 1997, telah mendatangkan gelombang-gelombang keresahan sosial di seluruh Nusantara. Januari berikutnya, sebuah bom meledak di sebuah apartemen di Jakarta (Bom Tanah Tinggi) yang dihuni oleh anggota-anggota partai terlarang, PRD (Partai Rakyat Demokratik). Pihak militer berusaha keras menghadapi demonstrasi-demonstrasi mahasiswa yang vokal. Beberapa aktivis pun menghilang secara misterius.

Prabowo Subianto dan Pius Lustrilanang; "Tak ada kawan dan lawan yang abadi".

Pada tanggal 27 April, Pius Lustrilanang mengungkapkan di depan umum –yang pertama diungkapkan oleh para aktivis yang diculik– mengenai penculikan dan pengurungan dirinya selama dua bulan. Ketika diinterograsi, kata Lustrilanang, ia disetrum dan dibenamkan dalam air. Sekalipun Wiranto membantah dengan mengatakan bahwa penculikan itu bukan kebijakan militer, namun kecurigaan rakyat ditujukan kepada militer, dan terutama Kopassus yang pada waktu itu masih diidentikkan dengan Prabowo.

Walaupun ia punya reputasi setia kepada Soeharto. Prabowo juga terus berteman dengan para pengecam rezim “Orde Baru”. Mereka ini merupakan tokoh-tokoh yang sudah dikenal luas, mulai dari Jenderal Nasution yang dikecewakan, yang sezaman dengan Soeharto hingga kepada Adnan Buyung Nasution yang turut mendirikan Lembaga Bantuan Hukum, sebuah LSM yang membela dan membantu para aktivis anti-Soeharto.

Prabowo membina hubungan pula dengan tokoh-tokoh Islam yang merasa sebagai korban ketidakadilan militer yang dipengaruhi Kristen, maupun merasa dikucilkan dalam perekonomian yang didominasi etnis Cina. Di antara mereka adalah: Amien Rais, seorang profesor dari UGM (Universitas Gajah Mada), Yogyakarta yang serangan-serangannya terhadap kekuatan Kristen dan modal Cina berubah jadi kecaman terbuka terhadap Soeharto. Hubungan-hubungan Prabowo yang tidak konvensional dan keakrabannya dengan Habibie, membuatnya unik bila dibandingkan dengan orang-orang lain yang mengelilingi Soeharto.

(Bersambung)

Sumber:
Majalah Asiaweek edisi 3 Maret 2000

Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (1)

Inilah sosok Prabowo: Seorang pebisnis Indonesia yang sedang kelelahan pada usianya yang mendekati 50 (saat tulisan ini dirilis Asiaweek tahun 2000, sedangkan kini usianya sudah hampir 63 tahun). Prabowo lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951, (saat itu tahun 2000), jauh dari keluarga, terus menerus dalam perjalanan. Ada lagi sisi Prabowo yang lain; penyiksa orang-orang tak bersalah di Timor Timur, penculik para aktivis pro-demokrasi, otak kerusuhan dan perkosaan di Jakarta bulan Mei 1998, konspirator kudeta yang gagal yang mencoba menyandera seorang presiden Indonesia.

Prabowo yang disebut pertama adalah Prabowo sebagai daging dan darah atau tubuh seorang manusia, sedang sisi Prabowo lainnya adalah ciptaan guntingan berita dan rumor. Prabowo yang disebut pertama kini hidup di luar Indonesia (saat itu tepatnya di Jordania), terutama karena sisi reputasinya itu telah menggantikannya. Prabowo si perancang jahat merupakan cerita yang lebih menarik bagi para wartawan, dan merupakan bahan baku bagi seteru yang lebih mudah ditempa jadi berbagai bentuk peluru untuk para aktivis dan –tentu saja– kambing hitam yang lebih gampang bagi para politisi. Sekali-sekali, ada saja orang yang berteriak agar Prabowo dipanggil pulang untuk diadili. Namun demikian, orang jadi bertanya-tanya, apa gerangan rintangan yang lebih menghalangi jalan menuju keadilan di Indonesia: realitas atau mitos?

Michael Camdesus menunggui Pak Harto menandatangani LOI (Letter of Intent).

Agar sampai pada realitas itu, staf koresponden Asiaweek untuk Indonesia, Jose Manuel Tessoro, bukan hanya mengadakan wawancara mendalam dengan Prabowo, yakni wawancara pertama dengan sebuah publikasi internasional sejak Mei 1998, Tessoro juga melakukan investigasi. Hasilnya adalah uraian bernuansa tinggi tentang peristiwa-peristiwa dramatis, yang di dalamnya sejumlah perorangan mengemukakan pendapat atau argumentasi yang didasarkan pada ambisi, kepentingan sendiri, loyalitas dan ketakutan.

Apakah Prabowo bersalah atas peristiwa 1998? Menurut dia sendiri, tidak! Tetapi ia tidak menyebutkan siapa, meskipun berdasarkan persepsi mengenai pertarungan Presiden Wahid dan Jenderal Wiranto baru-baru ini (tahun 2000), adalah sesuatu yang senantiasa dilupakan.

Kini muncul tuntutan-tuntutan, agar membuka kembali kasus-kasus lama: serangan-serangan, kekejaman dan inisiden lain di waktu lampau. Barangkali saja, setelah beberapa dasawarsa tidak ada pertanggungjawaban dari para pemimpin, rakyat Indonesia ingin mengetahui yang sebenarnya dan ingin lebih mengendalikan lagi urusan politik. Dengan memaparkan ceritanya, Prabowo sendiri –disadari atau tidak– malahan membantu memulai proses itu.

Kambing Hitam?
Arkian malam hari, pada tanggal 21 Mei 1998, lusinan prajurit mengambil posisi sekitar Istana Merdeka dan rumah kediaman Habibie, yang kurang dari 24 jam sebelumnya telah menjadi presiden ketiga Indonesia. Komandan dari pasukan ini adalah Letnan Jenderal Prabowo Subianto yang ganas.

Seminggu sebelumnya, ia telah mengatur pasukan-pasukan gelap ini dalam keadaan siap menunggu perintah –pasukan khusus rahasia, penjahat-penjahat pusat kota, muslim radikal, untuk membunuh, membakar, memperkosa, menjarah, dan menyebarkan kebencian etnis ke dalam hati penduduk Jakarta. Tujuannya adalah untuk merongrong rivalnya, Panglima ABRI, Jenderal Wiranto dan untuk memaksa mertuanya, Soeharto, mengangkatnya sebagai pimpinan Angkatan Darat –suatu langkah yang dalam waktu huru-hara akan lebih mendekatkan Prabowo menjadi presiden.

Pengunduran diri Soeharto yang prematur dari kedudukan presiden menggagalkan ambisi Prabowo. Maka ia mengerahkan amarahnya kepada Habibie. Bencana buat Indonesia –dan mimpi buruk bagi Asia Tenggara– boleh jadi akan segera menyusul, jika tidak karena datangnya perintah dari Wiranto untuk membebas-tugaskan Jenderal yang tak terkendali itu dari posisi komando. Diamuk amarah, Prabowo membawa pasukannya ke halaman istana dan mencoba mendobrak masuk dengan senjata lengkap ke dalam kamar-kamar Habibie. Tetapi akhirnya ia diperdayakan. Percobaan kudetanya merupakan klimaks dari drama 10 hari yang mengitari kejatuhan Soeharto, pemimpin Indonesia selama tiga dekade.

Masalahnya adalah tidak semua itu benar. Bahkan mungkin tidak satu pun di antaranya ada yang benar.

Yang pertama mengatakan demikian adalah Prabowo. “Saya tidak pernah mengancam Habibie,” katanya. Apakah Prabowo merencanakan kerusuhan bulan Mei terhadap etnis Cina Indonesia untuk menjatuhkan Wiranto atau Soeharto? “Saya tidak berada di belakang kerusuhan-kerusuhan itu. Itu adalah bohong besar,” jawabnya tegas. “Saya tidak pernah mengkhianati Pak Harto. Saya tidak pernah mengkhianati Habibie. Saya tidak pernah mengkhianati tanah air saya.”

Prabowo, bukanlah seorang yang suci. Selama 24 tahun, ia menjadi anggota militer Indonesia, yang dengan setia mematuhi perintah-perintah presiden. Ia membina Kopassus untuk memerangi pemberontakan dan terorisme dalam negeri. Prabowo juga menikah dengan putri kedua Soeharto dan ia menikmati kekayaan, kekuasaan, dan kebebasan juga tanggung jawab yang dimiliki oleh keluarga presiden. Ia mengakui penculikan sembilan aktivis pada permulaan tahun 1998, yang beberapa di antaranya mengalami penyiksaan. Kira-kira 12 orang lainnya yang diduga diculik dalam operasi yang sama masih belum diketahui keberadaannya.

Tetapi, apakah Prabowo itu iblis? Di bulan Agustus 1998, DKP (Dewan Kehormatan Perwira) menyatakannya bersalah dalam menafsirkan perintah dan direkomendasikan untuk dikenakan sanksi atau dihadapkan ke pengadilan militer, Prabowo kemudian dipecat.

Dalam laporannya di bulan Oktober 1998, mengenai kerusuhan bulan Mei, TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) meminta agar Prabowo diperiksa mengenai ketersangkutannya dalam kerusuhan-kerusuhan itu. Sejak itu media massa Indonesia dan luar negeri mengaitkan namanya dengan kata-kata seperti “rencana jahat”, kejam dan sembrono, “seorang fanatik yang haus kekuasaan”. Sebuah surat kabar Asia menulis: “Ia disebut benci pada orang Cina.” Keyakinan bahwa dialah yang mencetuskan kerusuhan-kerusuhan dan gagal mengekangnya telah masuk ke dalam buku-buku sejarah. “Sayalah monster di belakang segala-galanya,” kata Prabowo dengan ironi yang tidak disembunyikannya.

Kendati begitu, hampir dua tahun setelah Soeharto mengundurkan diri, belum juga ada bukti yang mengemuka yang menghubungkannya dengan kerusuhan-kerusuhan yang memicu pengunduran diri itu. Gambaran lengkap dari hari-hari itu masih saja kabur oleh cerita-cerita yang saling bertentangan dan dari narasumber-narasumber yang tidak bisa disebut namanya.

Di bulan September 1998, Marzuki Darusman, yang pada waktu itu Ketua TGPF dan sekarang (tahun 2000) Jaksa Agung, mengungkapkan renungannya kepada wartawan: “Saya kira masalahnya bukan hanya sekedar Prabowo. Saya akui ia adalah pemegang rahasia yang ketat. Dan mungkin ia cenderung mengungkapkan sedikit kalau terpaksa.”

Prabowo telah diadili oleh opini publik dan dinyatakan bersalah. Tetapi ia tidak pernah mendapat kesempatan untuk memberikan kesaksiannya. Ia kini menghabiskan seluruh waktunya di luar negeri, walaupun surat kabar-surat kabar setempat mengatakan bahwa ia mengadakan kunjungan singkat, yang tidak banyak diketahui orang di bulan Januari lalu, yang merupakan kunjungan pertamanya dalam rentang waktu 15 bulan (istrinya menetap di Indonesia, putra mereka belajar di Amerika Serikat).

Apa yang muncul dari uraian Prabowo sendiri, dirangkaikan dengan penyelidikan independen yang dilakukan Asiaweek, adalah kisah yang jauh berbeda, lebih bernuansa daripada penilaian yang sejauh ini diterima di kalangan luas bahwa kejatuhan Soeharto bermula pada pertarungan antara yang baik dan yang jahat, dan bahwa Prabowo adalah sang penjahat.

Kisah ini adalah laporan dari dan tentang elite politik Indonesia, suatu pengungkapan mengenai sifat perubahannya yang berbahaya dan kompleksitas para pelakunya. Laporan ini menentang apa yang selama ini diterima oleh banyak pihak mengenai negeri ini: militernya, keluarga penguasa yang lalu, dan sejarahnya. Keputusan apapun yang Anda simpulkan, Anda tidak akan mungkin lagi melihat kejatuhan Soeharto di masa lampau –atau kecaman-kecaman pedas dan konflik-konflik yang berkecamuk sekarang ini– dengan cara yang sama.

(Bersambung)

Sumber:
Majalah Asiaweek edisi 3 Maret 2000