Sepenggal Kisah di Bulan Mei yang Gerah (2)

Banyak cerita yang beredar di Jakarta mengenai Prabowo. Dalam narasi populer mengenai kejatuhan Soeharto, bekas perwira pasukan khusus itu sering digambarkan sebagai perancangnya: seorang jenius jahat yang, kalau ia mau menjelaskannya, dapat menunjukkan bagaimana seluruh busur lingkaran peristiwa-peristiwa yang dirancangnya terdiri dari suatu konspirasi yang cerdik, namun memiliki cacat yang mematikan. Tetapi hingga akhir kekuasaan Soeharto, ia bukan satu-satunya tokoh. Ada banyak pelaku, dengan demikian banyak motif dan manuver.

Di tengah-tengah kerusuhan sosial dan keruntuhan ekonomi, bagi para elite di Jakarta sudah jelas jauh sebelum Mei 1998, bahwa persoalannya bukanlah apakah presiden akan melangkah turun, melainkan kapan. Buat mereka, yang paling penting adalah bagaimana supaya survive atau bahkan memperoleh keuntungan. Itu berarti memainkan suatu permainan yang sulit: tetap di tempat atau setidak-tidaknya kelihatan tetap di tempat –tanpa ragu-ragu setia kepada Soeharto– namun pada saat yang sama bergerak ke posisi yang terbaik demi masa depan tanpa Soeharto.

Para Mahasiswa dan rakyat yang beroposisi, walaupun mendapat sorotan yang menonjol, adalah para pemain yang paling tidak berkekuatan. Keputusan-keputusan yang sesungguhnya, diambil di sekitar presiden yang sudah uzur itu. Ada anak-anak Soeharto. Ada Wapres Habibie. Ada menteri-menteri dan pimpinan MPR/DPR. Dan ada angkatan bersenjata, dengan kedua jenderal utama, Wiranto dan Prabowo.

Prabowo dan Wiranto; "Tak ada lawan yang abadi".

Dalam masa menjelang bulan Mei, Prabowo berada nyaman di tengah. Di bulan Maret 1998, ia dipromosikan dari komandan Kopassus, untuk memimpin Kostrad. Jabatan baru ini menjadikannya jenderal berbintang tiga. Teman sekelasnya dari Kopassus, Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin telah menjadi komandan garnisun Jakarta sejak September 1997 (Pangdam Jaya). Bekas atasan Prabowo di Kopassus, Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, berkedudukan sebagai Kasad. Teman-teman lain, termasuk bos Kopassus, Mayjen Muchdi Purwopranjono.

Satu-satunya jenderal yang tidak sejalan dengan Prabowo adalah atasannya, Wiranto. “Antara kami berdua tidak ada kesesuaian yang serasi,” kata Prabowo. “Kami tidak pernah bertugas dalam kesatuan yang sama. Kami berasal dari latar belakang yang beda.” Wiranto dibesarkan di Jawa Tengah yang tradisional. Prabowo dibesarkan di luar negeri, di kota-kota besar Eropa dan Asia. Sementara penempatan-penempatan Prabowo adalah tugas-tugas lapangan dan tempur, sedangkan Wiranto bertugas di jabatan-jabatan staf dan komando teritorial. Setelah empat tahun sebagai ajudan Soeharto, Wiranto melesat cepat dari Panglima Kodam Jaya menjadi Panglima Kostrad. Di tahun 1997, ia menjadi Kasad. Bulan Mei 1998, Soeharto menjadikannya Panglima ABRI sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam dan Pangab).

(Asiaweek telah mengirim pernyataan-pernyataan dan komentar Prabowo, maupun pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam artikel ini kepada Wiranto. Ajudan Wiranto menjawab, bahwa sang jenderal memutuskan untuk memberikan tanggapannya kepada Asiaweek dalam terbitan kemudian).

Habibie dan Prabowo; "Tak ada kawan yang abadi".

Wiranto dan Prabowo seimbang. Tetapi dalam bulan Maret, ketika MPR kembali memilih Soeharto dan menunjuk Habibie sebagai Wapres, Prabowo tampaknya melangkah lebih tinggi. Ia adalah sahabat lama Habibie. Mereka sama-sama memiliki temperamen Barat dan idealisme yang optimistis. “Saya suka pada visi teknologi tingginya,” kata Prabowo. “Itu menawan hati saya. Selalu saja ada ucapan: Kita akan tunjukkan bahwa Indonesia bisa jadi besar.” Mereka sering bertemu. Bagi rekan-rekannya sesama jenderal, Prabowo adalah pembela Habibie yang paling bersemangat.

Melihat keadaan kesehatan Soeharto yang menurun –ia terkena stroke ringan pada bulan Desember 1997– kesempatan Habibie untuk menggantikannya menjadi lebih baik dibandingkan para wapres sebelumnya. Bagi Prabowo, kenaikan Habibie berarti kesempatan menjadi bos militer: “Beberapa kali dikatakannya: Jika saya menjadi presiden. Anda menjadi panglima ABRI. Anda akan menjadi bintang empat.” Artinya, andaikata terjadi suksesi yang teratur rapi.

Keruntuhan rupiah yang dimulai pada bulan Oktober 1997, telah mendatangkan gelombang-gelombang keresahan sosial di seluruh Nusantara. Januari berikutnya, sebuah bom meledak di sebuah apartemen di Jakarta (Bom Tanah Tinggi) yang dihuni oleh anggota-anggota partai terlarang, PRD (Partai Rakyat Demokratik). Pihak militer berusaha keras menghadapi demonstrasi-demonstrasi mahasiswa yang vokal. Beberapa aktivis pun menghilang secara misterius.

Prabowo Subianto dan Pius Lustrilanang; "Tak ada kawan dan lawan yang abadi".

Pada tanggal 27 April, Pius Lustrilanang mengungkapkan di depan umum –yang pertama diungkapkan oleh para aktivis yang diculik– mengenai penculikan dan pengurungan dirinya selama dua bulan. Ketika diinterograsi, kata Lustrilanang, ia disetrum dan dibenamkan dalam air. Sekalipun Wiranto membantah dengan mengatakan bahwa penculikan itu bukan kebijakan militer, namun kecurigaan rakyat ditujukan kepada militer, dan terutama Kopassus yang pada waktu itu masih diidentikkan dengan Prabowo.

Walaupun ia punya reputasi setia kepada Soeharto. Prabowo juga terus berteman dengan para pengecam rezim “Orde Baru”. Mereka ini merupakan tokoh-tokoh yang sudah dikenal luas, mulai dari Jenderal Nasution yang dikecewakan, yang sezaman dengan Soeharto hingga kepada Adnan Buyung Nasution yang turut mendirikan Lembaga Bantuan Hukum, sebuah LSM yang membela dan membantu para aktivis anti-Soeharto.

Prabowo membina hubungan pula dengan tokoh-tokoh Islam yang merasa sebagai korban ketidakadilan militer yang dipengaruhi Kristen, maupun merasa dikucilkan dalam perekonomian yang didominasi etnis Cina. Di antara mereka adalah: Amien Rais, seorang profesor dari UGM (Universitas Gajah Mada), Yogyakarta yang serangan-serangannya terhadap kekuatan Kristen dan modal Cina berubah jadi kecaman terbuka terhadap Soeharto. Hubungan-hubungan Prabowo yang tidak konvensional dan keakrabannya dengan Habibie, membuatnya unik bila dibandingkan dengan orang-orang lain yang mengelilingi Soeharto.

(Bersambung)

Sumber:
Majalah Asiaweek edisi 3 Maret 2000

Herman

Potret itu dipajang berderet-deret, hampir di tiap pohon. Tapi di manakah Herman? Tiba-tiba saya ingat dia. Ia tak pernah kembali. Sepuluh tahun lebih, sejak ia hilang pada 12 Maret 1998. Orang banyak sudah lupa akan kejadian itu, orang mungkin bahkan lupa ada nama itu, nama seorang yang diculik, terutama karena Herman tak dikenal luas. Saya juga tak mengenalnya betul—dan memang tak harus mengenalnya betul.

Baru kemudian saya ketahui aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu, bernama lengkap Herman Hendrawan, lahir pada 29 Mei 1971 di Pangkal Pinang, Bangka. Selebihnya tak banyak lagi informasi. Wilson, aktivis PRD yang juga sejarawan, menulis kenangan tentang kawannya ini dan mengakui: ”Menulis… tentang Herman Hendrawan bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali aktivitas politiknya yang dilakukan secara rahasia dan tersembunyi….”

Rahasia dan tersembunyi: saya dan Herman bertemu dalam beberapa rapat seperti itu. Itu tahun 1998, pada hari-hari ketika tentara Soeharto menangkap dan memburu para anggota PRD, setelah rezim itu memenjarakan anggota-anggota AJI (Aliansi Jurnalis Independen), setelah orang-orangnya menduduki dengan kekerasan Kantor PDI-P…. Beberapa orang sudah dilenyapkan. Dan Herman salah satu buron, seperti halnya Andi Arif, Nezar Patria, Bimo Petrus, dan lain-lain….

Dari bangunan di Jalan Utan Kayu 68-H, saya dan teman-teman aktivis lain tahu kami dimata-matai. Di tempat yang kini dikenal sebagai ”Komunitas Utan Kayu”, kami belajar bagaimana mengamankan diri, setelah markas AJI, organisasi kami, digerebek polisi dan tiga anggota ditangkap. Satu tim dari kami—Irawan Saptono, Ging Ginanjar, Stanley Adi Prasetya, Tedjobayu—mengatur cara pengamanan itu, yang kadang membingungkan karena tiap kali diubah.

Itu tak bertambah gampang ketika kami harus berhubungan dengan lingkaran yang lebih luas. Tapi waktu itu kalangan pergerakan perlu membentuk jaringan, bahkan front bersama, secara pelan-pelan. Soeharto terlampau kuat, dan kami hanya sekelompok aktivis dengan jangkauan terbatas. Di luar pelbagai gerakan pro-demokrasi bergerak, diam-diam atau terbuka, dan kami saling mendukung, tapi tak ada front persatuan untuk perlawanan.

Selebihnya gagu. Soeharto berhasil menundukkan Indonesia dengan cara yang efisien: menyebarkan ketakutan. Rezim itu punya modal teror yang amat cukup, setelah pada 1965-66 puluhan ribu orang dibunuh, dibui, dan dibuang. Dalam keadaan itu, membentuk kerja sama dengan kalangan lain dalam pergerakan pro-demokrasi perlu didahului dengan mematahkan teror itu. Dengan menjajal keberanian.

PRD ada di garis depan keberanian itu. Saya mulai bekerja sama dengan mereka secara lebih dekat sejak saya mengetuai Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)—sebuah langkah ke arah pembentukan front bersama dan sekaligus sebuah siasat untuk mendelegitimasi pemilihan umum Soeharto (”kami pura-pura memantau pemilu, karena rezim ini juga pura-pura mengadakan pemilu”). Harus saya katakan sekarang: para anggota PRD—mereka umumnya sadar arti gerakan politik, bersemangat, dan tak gentar—adalah sayap yang paling saya andalkan dalam KIPP.

Tapi sebelum KIPP bekerja penuh, PRD digerebek. Pimpinan mereka, antara lain Budiman Sudjatmiko, kemudian tertangkap. Kami terpukul, tentu: seluruh daya harus dibagi. Sebagian untuk meningkatkan perlawanan —”la lutta continua!”— dan sebagian menggagalkan usaha tentara Soeharto mematahkan bagian gerakan yang tersisa. Langkah baru harus diatur.

Sejak itu hubungan kami berlangsung makin berahasia, termasuk membangun kontak ke tempat tahanan. Dari Utan Kayu 68-H, operasi seperti ini, termasuk operasi penyebaran informasi dan disinformasi, dikerjakan oleh yang kami sebut ”Tim Blok M”. Lewat jaringan yang dibentuk Irawan kami secara periodik bertemu dengan link PRD”: Andi Arif dan Bambang Ekalaya. Kemudian Herman—meskipun saya tak mengenalnya betul sebagaimana ia tak akan mengenal saya betul. Ada yang harus dijaga, karena bisa saja suatu hari kami tertangkap dan dipaksa buka mulut.

Dan benar: pada Maret itu Herman tertangkap. Atau lebih tepat, diculik. Tak hanya dia; Andi Arief, Faisol Reza, Waluyo Jati, Mugianto, Nezar Patria, Aan Rusdianto—semua aktivis PRD yang diangkut dengan paksa, dalam mobil yang tertutup rapat, dengan mata yang diikat dan kepala yang diselubungi seibo, dan dimasukkan ke dalam yang oleh Nezar Patria disebut, dalam testimoninya kemudian, sebagai ”kuil penyiksaan Orde Baru”.

Sebagian mereka kemudian dilepas. Tapi Herman tidak. Ia hilang. Juga dua nama lain Bimo Petrus dan Suyat. Wiji Thukul, yang untuk beberapa lama dapat disembunyikan satu tim teman-teman, juga kemudian lenyap.

Tak ada alasan untuk tak menduga mereka dibunuh. Setidaknya mati dalam penyiksaan. Nezar pernah menggambarkan bagaimana tentara Soeharto menganiaya mereka: pada satu bagian dari interogasi, kepalanya dijungkirkan. Listrik pun menyengat dari paha sampai dada. ”Allahu akbar!” ia berteriak. Tapi mulutnya diinjak. Darah mengucur lagi. Satu setruman di dada membuat napasnya putus. Tersengal-sengal.

Saya bayangkan Herman di ruang itu. Mungkin ia lelap selamanya setelah tersengal-sengal. Mungkin ia langsung dibunuh. Yang pasti, ia tak pernah pulang. Para pejuang dalam sajak Hr. Bandaharo berkata ”tak berniat pulang, walau mati menanti”. Dan Herman pernah menulis surat ke orang tuanya: ”Herman sudah memilih untuk hidup di gerakan”, sebab Indonesia, tanah airnya, membutuhkan itu. Tapi haruskah kekejian itu?

Saya memandang potret-potret pemilihan umum itu, ada orang-orang keji yang saya kenal. Tak ada Herman.

Catatan:
Herman Hendrawan, mahasiswa jurusan Ilmu Politik 1990, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Aktif sebagai organisator di Partai Rakyat Demokratik (PRD). Terlihat terakhir di tahun 1998. Anak muda yang pintar, pernah menjadi pelajar teladan se Indonesia dan rendah hati. Masih hilang hingga kini.

Goenawan Mohamad, Majalah Tempo, 6 April 2009