Dinasti Politik Jokowi Menghancurkan Demokrasi

“Menempatkan anak sebagai calon wakil presiden adalah wujud paranoia Jokowi. Kepentingan personal yang merusak demokrasi.”

Sepuluh tahun lalu, mayoritas rakyat Indonesia memilih Joko Widodo sebagai presiden untuk mencegah Prabowo Subianto berkuasa. Prabowo adalah salah satu simbol kekuatan lama Orde Baru yang hendak diputus melalui Reformasi 1998. Kini, tak hanya bersekutu, Jokowi bahkan menyokong Prabowo dengan memasangkan Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024.

Setelah gagal mendapatkan dukungan publik dan partai politik untuk memperpanjang masa jabatan presiden, Jokowi memakai cara yang sepintas demokratis untuk tetap berkuasa. Di banyak negara, politik dinasti memang tak dilarang. Tapi ia terbukti merusak demokrasi karena menodai fairness dalam sistem pemilihan. Sebagai penguasa, Jokowi bisa memobilisasi aparatur dan alat negara serta sumber dana untuk memenangkan calon presiden yang ia dukung.

Penggantian Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pertanian, serta Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat oleh orang-orang yang dikenal punya sejarah kedekatan dengan Jokowi mudah ditafsirkan sebagai bagian dari upaya pemenangan Pemilu 2024 ketimbang perbaikan teknokratik di ketiga lembaga.

Dalam pemilihan kepala daerah serentak 2020, mobilisasi alat kekuasaan oleh patron calon kepala daerah efektif menjaring suara pemilih. Dari 804 calon, sebanyak 16,8 persen memiliki hubungan dengan dinasti politik dan 42,96 persen memenangi pemilihan. Seperti disebut Herbert Simon dalam Administrative Behavior (1947), dalam sistem pemilihan yang demokratis, suara pemilih cenderung mengikuti suara elite yang punya sumber daya menguasai informasi. Studi Halilul Khairi dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada 2022 menyebutkan pemilih umumnya mencoblos kepala daerah yang populer meski mereka tak kompeten dan bagian dari dinasti politik.

Keleluasaan Jokowi mengacak-acak cita-cita Reformasi 1998 terjadi akibat partai-partai hanya memikirkan perut sendiri. Alih-alih memimpin oposisi, Prabowo Subianto menerima pinangan Jokowi menjadi Menteri Pertahanan setelah kalah dalam Pemilu 2014 dan 2019. Dalih rekonsiliasi menyembuhkan polarisasi tersebab dua pemilu menjadi alasan yang dipakai keduanya membangun koalisi ganjil tersebut.

Bergabungnya Prabowo dalam kabinet Jokowi diikuti partai-partai lain. Koalisi tanpa syarat yang dibentuk Jokowi membuat ia leluasa merangkul dan memiting lawan politiknya. Partai-partai yang haus kekuasaan kemudian berlomba melayani keinginan Jokowi memereteli dan melumpuhkan lembaga-lembaga pengontrol kekuasaan.

Partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat setuju ketika Jokowi mengebiri Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai-partai membiarkan Mahkamah Konstitusi dikuasai Jokowi melalui pernikahan adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman. Jokowi bahkan terang-terangan memakai lembaga hukum untuk menggebuk lawan politik yang tak sejalan dan mencegah sekutu itu membelot.

Penelusuran majalah ini menemukan dukungan Golkar terhadap Gibran Rakabuming Raka terjadi karena Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tersandera kasus korupsi minyak goreng dan dugaan penyalahgunaan subsidi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Penyelidikan Kejaksaan Agung membuat Golkar sukarela menjadi kendaraan Gibran sebagai calon wakil presiden meski ia kader PDI Perjuangan.

IKN (Ibu Kota Nusantara) di antara impian (atas) dan kenyataan (bawah).

Ketika kekuasaan tak punya kontrol, presiden seperti Jokowi bisa sesuka hati membuat kebijakan betapapun membahayakan Indonesia. Proyek-proyek mercusuar yang membebani anggaran negara, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tanpa studi yang kuat, dan pengerukan sumber daya alam yang merusak lingkungan hanyalah output kekuasaan tanpa kontrol itu.

Dengan kebijakan yang tak memenuhi tata kelola yang baik seperti itu, Jokowi membutuhkan presiden setelah 2024 yang melindunginya dari konsekuensi hukum. Menempatkan anak keturunannya sebagai calon wakil presiden adalah wujud paranoia dan ketidakpercayaan diri Jokowi —sesuatu yang personal tapi secara fundamental merusak demokrasi.

Setri Yasa
Pemimpin Redaksi Majalah Tempo
TEMPO, 28 Oktober 2023

Mitos Kepuasan Publik

Tak bisa dimungkiri bahwa tingkat kepuasan yang tinggi terhadap Jokowi pada tahun politik menaikkan daya tawar sang petahana sebagai the sitting president, pemimpin koalisi, ataupun junjungan para pendukungnya.

Hasilnya, para calon presiden (capres) merapat sedekat mungkin atau harus hati-hati jika melempar kritik. Terlepas dari presidential toolbox yang digunakan Jokowi dalam mengonsolidasikan elite partai di seputar Istana, tingkat kepuasan yang tinggi dan efek elektoralnya terhadap dua capres penerus, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, menggiring banyak pihak untuk pada kesimpulan bahwa siapa pun pemenang pemilihan presiden (pilpres) adalah hasil “arahan” Jokowi pada pendukungnya.

“Economic voting”
Para ilmuwan politik, seperti Fiorina dan Kramer, sejak lebih dari setengah abad lalu telah mengajukan dan menguji tesis penting dalam teori economic voting: Pemilih akan menghadiahi petahana dengan memilihnya kembali atau memilih penerusnya jika performa dianggap baik atau memuaskan.

Sebaliknya, publik akan menghukum petahana (implisit para calon penerusnya) jika performa petahana dianggap buruk atau tak memuaskan.

Pertanyaannya, apakah tingkat kepuasan publik atau jamak dikenal sebagai job approval rating mempunyai kekuatan prediktif elektoral sedemikian besar? Jawabnya, belum tentu.

Setidaknya terdapat tiga argumen penting yang menyebabkan kepuasan publik bisa saja berakhir sebagai mitos, sebuah kisah yang diglorifikasi, tetapi tak terlihat bukti dan jejaknya di kemudian hari, hingga hanya menyisakan desas-desus.

Pertama, publik —yang juga terdiri atas berbagai simpatisan partai— bisa saja menilai kinerja Presiden Jokowi sebagai kinerja kolektif para pembantunya, seperti para menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Gerindra, PKB, Golkar, PAN, Nasdem, PPP, PSI, atau Perindo.

Dalam pemerintahan koalisi, beberapa ilmuwan politik, seperti Whitten dan Paul, menganggap bahwa clarity of responsibility ini penting untuk dicek. Semakin tinggi tingkat kejelasan bahwa Presiden Jokowi-lah yang berjasa atas performa pemerintah, dan bukan para pembantunya, semakin tinggi kredit untuk Jokowi. Begitu juga sebaliknya.

Kekalahan Megawati Soekarnoputri sebagai sang petahana dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang adalah bekas pembantunya pada pemilihan presiden (pilpres) bulan Juli 2004 menjadi contoh bekerjanya teori ini secara terbalik.

Meskipun tak ada data survei yang secara sistematis menguji relasi kausal kepuasan publik terhadap dinamika dan output pemilu jelang Pilpres 2004, pada isu keamanan bisa jadi tingkat clarity of responsibility cukup rendah bagi Megawati sebagai the sitting president dan justru cukup tinggi bagi SBY sebagai pembantu di bidangnya.

Di sisi lain, terlepas dari model underdog campaign dan playing victim dalam komunikasi publik SBY menjelang dan pasca-pengunduran dirinya sebagai menteri koordinator (menko) pada Maret 2004, performa dan kinerja pemerintahan Megawati dengan pertumbuhan ekonomi stabil dan bahkan cenderung meningkat bisa jadi dianggap publik sebagai jasa para pembantunya.

Hal ini akibat begitu iritnya sang presiden muncul di publik dan menjelaskan program ekonominya. Kontras dengan Presiden Jokowi yang sangat dominan menyampaikan agenda ekonomi dan pembangunan hingga berhasil menempatkan dirinya sebagai titik pusat gravitasi pembangunan sepanjang hampir sepuluh tahun kepemimpinannya.

Meski demikian, Jokowi dan para capres “penerus” belum tentu aman dari mitos kepuasan publik meskipun clarity of responsibility yang dimiliki Jokowi cukup tinggi.

Rabun jauh pemilih
Argumen lain yang diajukan para kritikus-revisionis teori economic voting (seperti Christopher Andersons, Matthew Singer, atau Larry Bartels) adalah bahwa pemilih tidak memiliki cukup kemampuan untuk menilai kinerja pejabat publik dari lamanya durasi administrasi pemerintahan, apalagi dari total durasi jabatan (misalnya, lima tahun seperti di Indonesia).

Pemilih hanya sanggup mengukur kinerja pejabat maksimal dalam beberapa bulan terakhir pemerintahan. Achen dan Bartels (2016), misalnya, menggagalkan teori perilaku rasional pemilih di AS yang sebenarnya menderita myopic judgement. Para pemilih menderita rabun jauh dalam menentukan kandidat berdasarkan performanya hanya pada beberapa bulan menjelang pemilu.

Keterbatasan memori, rendahnya pengetahuan politik soal tugas dan kinerja pejabat publik, dan kurangnya perhatian pada isu-isu publik menyebabkan mayoritas pemilih mengevaluasi performa pemerintah pada satu hingga tiga bulan terakhir sebelum hari pemungutan suara atau ketika jadi responden survei.

Dalam konteks Indonesia, publik akan lupa dan tak hirau atas pengalaman tingginya harga minyak goreng dan BBM yang berimplikasi pada biaya hidup hampir seluruh populasi pemilih ketika pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi dianggap berhasil dalam beberapa bulan sebelum hari pemungutan suara.

Sebaliknya, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi saat ini tak menyisakan implikasi elektoral berarti baik bagi Jokowi maupun “penerusnya” jika kepuasan publik anjlok pada awal tahun depan. Nasib buruk ini pernah terjadi pada SBY ketika tingkat kepuasan publik terhadapnya terus berada pada angka 50-an persen hingga pemilu legislatif pada April 2014.

Terlepas dari klaim SBY bahwa dirinya tak cawe-cawe, pengaruhnya sebagai the sitting president tak mampu menahan anjloknya suara Demokrat hingga dua kali lipat menjadi 10 persen pada 2014, dari 21 persen pada 2009 ketika beberapa sigi merekam job approval rating di angka 70-80 persen beberapa bulan jelang Pemilu Legislatif 2009.

Faktor lain
Ketiga, publik pada dasarnya tidak mempunyai kemampuan dan kapasitas dalam membangun nexus antara kinerja petahana dan pilihan politik mereka. Achen dan Bartels menyebutnya sebagai blind retrospection.

Meski demikian, saya lebih sepakat untuk memahaminya sebagai “kebutaan” publik terhadap performa petahana akibat hadirnya faktor lain yang berdampak besar pada kehidupan pemilih. “Faktor lain” ini sering disebut sebagai random forces (atau juga random shocks), di mana bencana alam atau kejadian mendadak yang terjadi menjelang pemilu bisa saja merusak efek kepuasan publik terhadap preferensi mereka.

Contoh klasik yang sering diperdebatkan ilmuwan politik adalah serangan hiu beruntun yang terjadi di New Jersey sekitar dua bulan menjelang pemilu presiden Amerika Serikat pada 1916. Kejutan acak tersebut telah merusak suara Woodrow Wilson di daerah pemilihan sepanjang pantai New Jersey meskipun sang petahana sangat populer pada masanya, sementara kondisi ekonomi nasional, termasuk New Jersey, juga pada titik terbaik.

Basuki Tjahaya Purnama alias BTP alias Ahok.

Di Indonesia, blind retrospection akibat kejadian mengejutkan juga pernah menyisakan kepuasan publik sebagai mitos. Bedanya, kebutaan atas evaluasi kinerja petahana ini terjadi karena random shocks yang justru dibuat oleh sang petahana.

Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 adalah contoh paling dekat dengan ingatan kita bahwa efek elektoral atas tingkat kepuasan yang tinggi berakhir sebagai mitos.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur petahana dengan tingkat kepuasan antara 75 persen dan 80 persen berakhir dengan cerita sedih bagi pendukungnya. Sang petahana yang menyandang dual-minority menciptakan random shock-nya sendiri dengan satu-dua kalimat sensitif.

Ahok versus Anies

Mayoritas warga DKI puas terhadap kinerja Ahok, tetapi pilihan jatuh kepada kandidat lain yang bahkan belum pernah duduk sebagai kepala daerah. Sebagian pihak menganggap dinamika Pilgub DKI 2017 adalah anomali, seperti terjadinya semacam psychological dissonance di level mikro (individu); atau sebuah gradual causation atas mobilisasi politik identitas yang mereduksi efek kepuasan publik terhadap pilihan rasional.

Namun, yang pasti, pemilih pada dasarnya “buta” dalam mengevaluasi kinerja petahana ketika kejutan destruktif membutakan penglihatan rasional mereka. Dalam hal ini, komunikasi publik kandidat yang telah mengaktivasi sentimen identitas agama yang telah lama mengendap sebagai kompas moral pilihan politik adalah ceruk pemilih yang cukup besar hingga “membutakan” preferensi rasional mereka.

Gary Hart kandidat presiden AS dari Partai Demokrat yang kandas karena diguncang isu perselingkuhan.

Kisah candidate-made random shocks lain yang cukup populer adalah jatuhnya suara Gary Hart dalam nominasi capres Demokrat di AS pada 1987 akibat skandal perselingkuhannya pada periode kampanye meskipun kisah ini tak berbicara langsung dengan kepuasan publik terhadap petahana.

Pada dasarnya ada cukup banyak preskripsi bagi para calon penerus “Pak Lurah” yang bisa saja melakukan mitigasi atas rabun jauh (myopic judgment) dan kebutaan (blind retrospection) yang diderita publik dan dapat terjadi kapan saja.

Namun, yang pasti, kepuasan publik tak akan berakhir sebagai mitos jika sang presiden terus menjaga performa dan mengantisipasi terjadinya random shocks yang berdampak pada hajat hidup orang banyak ataupun yang berakibat pada tatanan kohesi sosial.

Arya Budi,
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM;
Direktur Riset Poltracking Indonesia
KOMPAS, 30 Agustus 2023

Kontestasi Politik Baju Putih

Baju “kebesaran” Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto sama-sama putih. Keduanya kini bersaing dalam Pemilu Presiden 2019. Mereka sama-sama nasionalis dan bercita-cita membesarkan Indonesia. Sama-sama ingin memberikan hasil kerja yang manis bagi rakyat pemilih. Mereka pun siap memperebutkan 196,5 juta suara pemilih (berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum).

Diharapkan, mereka mampu menggelar kampanye berbasis budaya yang menekankan logika (kebenaran), etika (keadaban), dan estetika (keindahan). Kebenaran diproduksi berdasarkan data dan fakta secara obyektif atau mengungkapkan realitas sosiologis, bukan hoaks. Keadaban berporos pada moralitas yang dijunjung tinggi dan diaktualisasi untuk menciptakan berbagai kebaikan publik; bukan jatuh pada pengadilan personal berupa fitnah. Keindahan bersumbu pada nilai-nilai kepantasan dan keanggunan, menjauhi kekerasan verbal maupun fisik. Muara dari kebenaran, keadaban, dan keindahan adalah peradaban bangsa yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Semiotik-semantik
Kontestasi Jokowi dan Prabowo secara semiotik dan semantik (baca: keduanya sama-sama menggunakan baju berwarna putih) adalah kontestasi yang berasal dari satu “rahim kesucian niat dan jiwa yang bersih”, layaknya makna warna putih. Warna bukan hanya jadi tanda, melainkan juga mencerminkan kejiwaan sekaligus pesan yang disampaikan penggunanya.

Dengan memilih warna putih, Jokowi dan Prabowo ingin menyampaikan pesan tentang “jiwa bersih dan suci”. Dalam bahasa sosial pesan itu bisa diterjemahkan “perjuangan tanpa pamrih, dedikatif, dan bisa dipercaya”. Begitulah semestinya pemimpin, selalu meletakkan kepercayaan di atas segalanya. Adapun di dalam praktik kepemimpinan, semua makna kebaikan itu menuntut integritas, komitmen dan kapabilitas serta konsistensi.

Untuk celana panjang, Jokowi memilih hitam dan Prabowo memilih coklat muda. Warna hitam pada celana yang dikenakan Jokowi memiliki filosofi: “keberanian, pusat perhatian, ketenangan, kekuatan/keteguhan hati, dan lebih menyukai yang alami daripada yang palsu”. Warna coklat muda pada celana yang dikenakan Prabowo memiliki makna: “mengandung unsur bumi, hangat, nyaman, dan aman”. Secara psikologis warna coklat akan memberi kesan kuat dapat diandalkan. Warna ini melambangkan sebuah fondasi dan kekuatan hidup. Kelebihan lain, warna coklat dapat menimbulkan kesan modern, canggih, dan mahal karena kedekatannya dengan warna emas (goodmind.id).

Jika Jokowi melipat lengan baju, Prabowo memilih mengancingkan lengan baju di pergelangan tangan. Dengan lengan baju dilipat, Jokowi ingin tampil laiknya anak muda tipe pekerja yang tak terikat formalitas. Ekspresif. Sementara Prabowo ingin menunjukkan kesan resmi dan serius. Pada tataran semiotika, kedua capres menunjukkan hal-hal yang ideal dan memberi pesan, “keduanya sama-sama berpotensi untuk dipilih”. Persuasi simbolik ini diharapkan mampu menambah keyakinan pemilih dalam memberikan dukungan suara kepada kedua capres.

Dulu ada yang berjanji untuk setia. Akan tetapi realita membuktikan, bahwa "bla... bla... bla..."

Kesederhanaan dan ide besar
Menilik sejarah kepresidenan republik ini, persoalan karakter dan penampilan merupakan dua hal yang disukai publik. Soekarno selain dikenal sebagai pemimpin cerdas, visioner, dan berani juga selalu tampil dandy. Gagah. Tampan. Berwibawa. Peci hitam, kacamata hitam, baju putih, celana putih, dan tongkat komando merupakan ikon yang selalu melekat pada Putra Sang Fajar itu.

Soeharto yang berlatar belakang militer cenderung tampil ala priayi Jawa. Baju safari, setelan jas, baju batik, dan peci selalu menyertainya. Citra kebapakan yang mengayomi pun tecermin. Penampilan yang tidak terlalu berbeda juga tampak pada BJ Habibie. Citra teknokrat melekat cukup kuat.

Abdurrahman Wahid, di luar setelan jas, cenderung mengenakan baju batik dan peci. Citra kesantrian sangat kuat. Megawati Soekarnoputri tampil dengan citra kuat seorang ibu, dengan mengenakan kebaya. Rapi dan elegan. Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang berlatar belakang militer selalu tampil elegan dan berwibawa, baik ketika mengenakan jas maupun baju batik. Citra kesantunan, kecerdasan, ketenangan, dan kehati-hatian terpantul dari SBY. Bagaimana dengan Jokowi? Berlatar belakang orang biasa, rakyat jelata, Jokowi tampil sederhana dengan baju putih dan celana hitam, kadang-kadang baju batik. Ia berpenampilan ala anak muda.

Kontestasi Jokowi dan Prabowo berlangsung secara politik dan simbolik. Gaya dan kostum Prabowo mendekati gaya presiden-presiden RI yang resmi dan serius. Adapun gaya dan penampilan Jokowi cenderung sederhana dan tidak formal.

Pilihan pada kostum dan gaya penampilan sejatinya tidak jauh dari cara berpikir dan karakter seseorang. Kesederhanaan Jokowi mencerminkan cara pandang dan karakter dirinya yang lebih memilih nilai-nilai berbasis tindakan (praksis) daripada teori muluk-muluk. Hal ini dia terjemahkan dalam slogan “kerja, kerja, dan kerja”. Jokowi adalah seorang praktisi. Nilai atas peran sosial ditentukan secara empiris.

Adapun Prabowo cenderung menyukai gagasan-gagasan besar seperti isu nasionalisme, kejayaan Indonesia, antidominasi dan hegemoni asing, pentingnya harkat-martabat bangsa, dan lainnya. Ia selalu menggunakan gaya retorika ketika berpidato. Baginya, berpidato selain memaparkan ide juga menggembleng rakyat. Citra yang dibangun Prabowo adalah pentingnya ketegasan bagi seorang pemimpin.

Dua-duanya menarik. Tentu masing-masing memiliki pendukung, baik secara ideologis, rasional, maupun emosional. Kontestasi niscaya akan berlangsung sangat ketat. Jumlah suara yang diperebutkan Jokowi dan Prabowo, menurut KPU, sekitar 196,5 juta. Sekitar 40 persen dari jumlah pemilih adalah generasi milenial. Mereka berkomitmen pada pemilu damai.

Masyarakat menunggu penubuhan (perwujudan) pemilu damai ini sehingga Pilpres 2019 lebih mengutamakan nilai, gagasan, serta produk-produk politik yang bermakna bagi penguatan kebangsaan dan peningkatan kesejahteraan publik. Ini jumbuh atau menyatu dengan niat suci mereka yang disimbolkan dengan baju putih yang dikenakan.

Indra Tranggono,
Pemerhati Kebudayaan
KOMPAS, 29 September 2018

5 Kelemahan dari 2 Orang Capres

Mau pilih nomor 2 (Jokowi ?) atau pilih nomor 1 (Prabowo !).

Kita bahas kelemahan-kelemahan dari 2 orang capres Indonesia dalam Pilpres 2014. Kita mulai dari kelemahannya Prabowo Subianto dan kemudian Joko Widodo, apa saja.

Kelemahan Prabowo
Secara resmi Prabowo diberhentikan dari TNI karena dinilai bertanggungjawab dalam kasus penculikan di sekitar Reformasi Mei 1998. Meski Prabowo mengaku dia telah ambil alih tanggung jawab anak buahnya dalam kasus penculikan, namun Prabowo tetap dinilai bersalah dan kemudian diberhentikan.

Meskipun Prabowo dan Tim Mawar hanya mengaku menculik 9 aktifis dan semua telah dikembalikan hidup-hidup (selamat), tapi sebagian publik tetap menilai dia bersalah. Meskipun Prabowo mengaku tidak sebagai otak pelaku kerusuhan Mei 98, dimana ia jadi korban fitnah “konspirasi tertentu”, namun publik masih tidak percaya.

Prabowo memang termasuk orator yang hebat dengan pidatonya yang menggelegar dan berapi-api.

Kelemahan Prabowo yang lain adalah ia dicitrakan sebagai pribadi temperamental, meskipun sejak beberapa tahun terakhir tidak terbukti lagi kesan temperamental itu. Bahkan selama masa kampanye pilpres tahun 2014 ini, Prabowo menunjukkan sifat dan sikap penyabar, toleran, pemaaf, bijaksana, ksatria dan sebagainya.

Kelemahan Prabowo, dia juga disebut-sebut tidak “direstui” oleh negara asing, utamanya Ameriaka Serikat. Namun, sebenarnya sudah terpatahkan ketika AS akhirnya memberi respon positif atas pencapresannya.

Yang lain lagi, kelemahan Prabowo adalah bahwa dia dianggap sebagai bagian dari rezim Orba (Orde Baru), meski ia sendiri jadi tumbal dari Orba pada saat-saat Orba berakhir (tumbang), pada tahun 1998.

Prabowo, juga dianggap dekat dan jadi pelindung ormas atau kelompok preman eks Timor Leste.

Itu tadi 5 kelemahan terbesar Prabowo, nanti jika ada info dari teman-teman, kita susulkan untuk dibahas bersama.

Jokowi dan Prabowo, bersalaman dalam salah satu sesi debat capres-cawapres 2014.

Kelemahan Jokowi
Sekarang apa kelemahan Joko Widodo? Apa kelemahannya yang terbesar? Kami menempatkan sifat dan sikap Jokowi yang munafik sebagai kelemahan utama Jokowi. Munafik adalah seburuk-buruknya sifat manusia. Sifat munafik, adalah sifat yang lebih buruk jika dibandingkan dengan kelemahan atau kejahatan manusia yang lain.

Munafikun atau orang munafik adalah orang yang jika ia berbicara, maka ucapannya adalah dusta. Jokowi suka bohong, menipu, tukang glembuk, dan sering memperdaya orang lain. Ngeles dan seterusnya.

Munafikun adalah orang yang jika ia berjanji, maka janji-janjinya itu tidak ia tepati. Selalu ingkar janji. Hanya beri angin sorga atau “angsor”. Orang munafik adalah orang yang jika ia diberi amanah, kuasa, dan tanggung jawab, maka amanah, kuasa dan tanggung jawabnya itu ia khianati.

Khianat atau pengkhianatan adalah termasuk sebagai bentuk kejahatan berat. Pengkhianat negara, misalnya, hukumannya adalah hukuman mati. Meski begitu, Jokowi tidak pernah mengakui bahwa dia seorang penipu, suka ingkar janji dan atau pengkhianat. Jokowi merasa tidak pernah jadi orang munafik.

Beberapa bukti kebohongan dan ingkar janji dari Jokowi.

Mungkin itu sebabnya Jokowi tidak pernah merasa bersalah atau disalahkan oleh para pendukungnya. Jokowi tidak pernah mengaku salah, apalagi minta maaf. Tidak pernah sama sekali. Selama rakyat Indonesia mengetahui dan mengenal Jokowi, tidak pernah sekalipun Jokowi mengaku salah dan minta maaf tentang apa saja.

Kelemahan Jokowi yang kedua adalah ia saat ini sedang dalam proses hukum terkait dengan keterlibatannya dalam banyak kasus korupsi, terutama kasus pengadaan Bus Trans Jakarta. Jokowi sedang terancam dijerat pidana korupsi dan terancam jadi tersangka dari banyak kasus korupsi. Meski begitu, Jokowi tetap mengaku tidak terlibat korupsi sama sekali.

Bahkan Jokowi, di awal-awal tuduhan korupsi Bus Trans Jakarta itu bergulir, ia sempat membantah kenal dengan Michael Bimo Putranto. Dia tuduh Bimo hanyalah mengaku-aku saja kenal sama dirinya. Sayangnya, hanya beberapa saat setelah Jokowi membantah kenal dengan pelaku korupsi Bus Trans Jakarta, Bimo marah besar dan mendatangi Jokowi ke kantor Gubernur DKI Jakarta.

Akhirnya, rakyat menjadi tahu, bahwa Jokowi ternyata bohong. Jokowi sesungguhnya kenal baik dengan Michael Bimo sejak tahun 2004, karena dia adalah putra mantan Walikota Solo sebelumnya, Slamet Suryanto.

Hebatnya, lagi-lagi Jokowi tidak pernah minta maaf kepada publik mengenai kebohongan atau bantahannya sebelum ketahuan bohongnya itu.

Boneka Jokowi dan Ahok yang sempat laris manis dijual saat kampanye cagub-cawagub DKI, tahun 2012 yang lalu.

Kelemahan Jokowi yang ketiga adalah citra Jokowi yang bisa dijuluki sebagai manusia tokoh palsu. Dan semakin lama semakin terbukti karena semua info tentang diri Jokowi memang banyak yang palsu.

Jokowi tidak pernah berani berterus terang mengakui kepalsuan-kepalsuan yang telah direkayasa serta telah disampaikannya ke publik. Jokowi selalu menghindar. Termasuk ketika Jokowi menghindar dan atau mengabaikan desakan dan tuntutan rakyat mengenai siapa diri Jokowi yang sebenarnya. Kenapa Jokowi mati-matian menutupinya?

Entah sampai kapan Jokowi dapat “melarikan diri” dari kewajiban dan tanggungjawab moralnya untuk membuka identitas dan jati dirinya yang asli. Apakah nanti rakyat mau percaya dan pilih Jokowi yang tidak dikenal dan tidak diketahui aslinya itu sebagai calon presiden? Apa rakyat mau?

Jokowi "menjamas" (memandikan) mobil ESEMKA, saat masih menjabat sebagai Walikota Solo.

Kelemahan Jokowi berikutnya adalah terkait tudingan bahwa Jokowi itu sebenarnya adalah kader PKI (komunis) yang sedang mengelabui rakyat. Jokowi hanya bilang bahwa tudingan atas dirinya yang disebut PKI (komunis) itu adalah merupakan “penghinaan” terhadap nasionalismenya. Meski begitu, Jokowi tidak pernah mengklarifikasi keterkaitan erat dirinya dengan komunisme, sebagaimana yang dituduhkan kepadanya akhir-akhir ini.

Jokowi tidak menjelaskan alasan kenapa dia memalsukan nama ayah kandungnya, yang aslinya bernama Widjiatno, dipalsukan menjadi Noto Mihardjo. Penjelasan atau bantahan Jokowi bahwa nama ayahnya bukan Widjiatno tidak pernah dilakukannya. Dia malah mengakui bahwa nama asli ayahnya adalah Widjiatno Mihardjo.

Widjiatno atau Widjiatno bin Wirjo Mihardjo adalah putra tertua dari 5 bersaudara anak-anak dari mantan lurah Kragan, Karanganyar, bernama Wirjo Mihardjo. Widjiatno atau Widjiatno bin Wirjo Mihardjo saat dewasa pindah ke Giriroto, Ngemplak, Boyolali. Di Giriroto, Widjiatno menikahi Sudjiatmi. Widjiatno ayah Jokowi menikahi Sudjiatmi pada tahun 1959 dan mereka tinggal di Giriroto, Ngemplak, Boyolali sampai tahun 1969 atau 1970-an.

Sesuai pengakuan Jokowi saat meresmikan RS Katolik, Brayat Minulyo Solo, Jokowi mengaku bahwa dia lahir di RS itu. Ibunya, Sudjiatmi, juga mengaku begitu. Padahal, sebelumnya Jokowi selalu mengaku bahwa dia lahir di bantaran Kali Pepe, Munggung, Manahan, Banjarsari, Surakarta (Solo). Kok beda?

Padahal, ibu Jokowi, Sudjiatmi, pada tahun 2010 mengaku, bahwa Joko Widodo lahir di desa Giriroto, Ngemplak, Boyolali. Kok sekarang beda? Rakyat ingin tahu yang sebenarnya.

Sesuai pengakuan dari warga dan Sudjiatmi sendiri, mereka baru pindah ke Solo dari Boyolali tahun 1969 atau 1970-an. Namun kok bisa Jokowi katanya lahir pada tahun 1961 di RS Katolik, Brayat Minulyo, Solo? Mana yang sesungguhnya benar?

Beberapa ekspresi wajah Jokowi. Yang kanan bawah adalah foto Jokowi saat berkunjung ke makam Boris Yeltsin, Presiden Rusia, negeri Komunis yang dulu bernama Uni Soviet.

Sampai hari ini (Sabtu, 5 Juli 2014), atau beberapa hari lagi menjelang pilpres, kebenaran atau fakta sesungguhnya tentang Jokowi masih “misterius.” Masih menjadi tanda tanya besar ??!

Berdasarkan pengakuan Rudyatmo -walikota Solo sekarang- ia pada awalnya tidak kenal dengan Jokowi, tetapi ia lebih dulu kenal dengan ayah Jokowi, yaitu Bapak Widjiatno. Rudyatmo mengaku dikenalkan kepada Jokowi oleh Seno Kusumoharjo, seniman dan tokoh PDI (sekarang PDI-P) Boyolali, yang merupakan kakak dari Bupati Boyolali, Seno Samodro.

Rudyatmo mengaku kenal dengan ayah Jokowi yang bernama Widjiatno karena Widjiatno adalah Koordinator Satuan Tugas (Satgas) PDI Boyolali. Boyolali adalah kabupaten yang merupakan basis PKI, dimana pada tahun 1955, PKI menang 21 kursi dari 34 kursi di DPRD. Oleh karenanya, Boyolali dijuluki sebagai “Kabupaten Merah”, yang merupakan basis PKI.

Boyolali juga merupakan Markas Komando Tentara Merah eks Batalyon Pasoepati, yang merupakan batalyon desertir TNI yang tidak mau membubarkan diri paska rasionalisasi.

Jokowi adalah seorang pengagum musik rock metal, yang terkenal dengan salam 3 jarinya yang melambangkan "Dunia Hitam yang Keras".

Berdasarkan keterangan Wijono, teman Widjiatno, disebutkan bahwa sebelum jadi Koordinator Satgas PDI Boyolali, Widjiatno adalah Komandan OPR. OPR adalah singkatan dari Operasi Pertahanan Rakyat. Ada juga yang menyebut bahwa OPR adalah Organisasi Pertahanan Rakyat, yang merupakan sayap milisi PKI dari Pemuda Rakyat.

Apakah Jokowi mampu membantah bahwa ayah kandungnya, Widjiatno Mihardjo adalah Komandan OPR PKI sebelum dia menjadi Koordinator Satgas PDI Boyolali?

Berdasarkan keterangan Wijono, ayah Jokowi memang sempat “hilang” selama sekitar 4 hingga 5 tahun, antara tahun 1965 hingga tahun 1969. Apakah Widjiatno hilang karena ditangkap TNI atau karena lari bersembunyi ke gunung Merbabu, Kemukus atau lainnya? Belum dapat diketahui dengan pasti.

Apakah ayah Jokowi, Widjiatno terlibat G-30S-PKI dalam pembantaian dan pembunuhan puluhan umat Islam di Giriroto, pada tanggal 1 Oktober 1965? Belum diketahui !!!

Kelemahan Jokowi kelima, ia dicitrakan sebagai jongos, boneka ASING - ASENG - ANTEK. Jokowi tidak pernah membantah tuduhan itu. (Biasanya yang membantah malah Ibu Megawati).

Demikianlah 5 kelemahan terbesar Prabowo dan Joko Widodo sebagai Capres Indonesia 2014.
Vox Populi Vox Dei, Suara Rakyat Suara Tuhan!

MERDEKA !

Sumber:
Triomacan 2000, @TM2000Backhttp://chirpstory.com

Selubung Fitnah Itu Semakin Terkuak

Bagi Prabowo: "Satu musuh terlalu banyak, dan seribu teman terlalu sedikit."

Roda sejarah bergulir. Bukan secara kebetulan. Begitu juga sejarah anak manusia. Seperti sejarah sosok cerdas, pemberani, dan pecinta negeri paling romantis ini.

Telah terjungkal ia, diterjang fitnah, yang tak pernah usang di daur ulang. Dipaksa memikul dosa satu institusi, seorang sendiri. Dipojokkan. Terhina di mata anak bangsa. Terusir dari keluarga mertua. Terpisah dari istri dan ananda tercinta. Sendiri, terbuang jauh ke negeri seberang di ujung sana.

Dalam kehampaan coba ia bertahan. Mengobati raga cedera dari beragam pertempuran agung demi negeri cintanya (@Jerman). Membasuh perih luka jiwa di tanah suci, bersimpuh pada kuasa Tuhannya (@Mekkah). Sebelum akhirnya terdampar ia di istana megah karibnya (@Yordania).

Nanar dia tatap langit yang telah berganti warna. “Sekarang kamu dijadikan sasaran macam-macam. Jangan harapkan teman-teman kamu sendiri akan membantu. Orang yang berhutang budi terhadap kamu pun bakal meninggalkanmu. Tapi dalam keadaan segelap apapun, niscaya masih ada orang-orang baru yang akan membantu. Jadi harus tabah. Jangan menjadi dendam. Ini kehidupan, hadapilah!”

Hormat dan ta'dhim pada ulama adalah karakter Prabowo yang tak pernah berubah.

Bekal wasiat, Soemitro, sang Ayahanda tercinta membaluri luka hatinya. Nasihat ini begitu membekas di kalbunya. Menyatu dalam pergumulan batinnya. Maka istana indah itu tak mampu silaukan, tak mampu surutkan rindunya. Rindu pada negeri yang selalu memenangi hatinya. Bahkan sejak usia belianya.

Tawaran beasiswa George Washington University yang menjanjikan kemapanan pun tak mampu menggoda setianya. Baginya, cinta diukur dari kesediaan berkorban untuk yang dicintainya. Maka baginya, jalan bakti tertinggi, terbaik dan paling romantis adalah jalan pengorbanan. Jalan para ksatria. Maka digembleng ia pada institusi negara. Merintis jalan sang Paman kebanggaannya, Subianto. Yang gugur berkorban di medan tempur perjuangan pembebasan negeri tercinta.

“Bowo, jangan lupa, rakyatmu masih banyak yang miskin,” adalah pesan terakhir almarhum ibundanya, Dora Sigar, yang menyusupi relung batinnya yang terdalam. Ingin dia membelai, membasuh luka-luka di sekujur raga ibu pertiwi tercintanya. Yang terus dikoyak laku khianat segelintir anak-anak kandungnya.

Maka kepulangannya ke tanah air disambut gegap gempita. Bukan dengan kembang api atau bunga tujuh rupa. Tapi oleh ledakan dahsyat bom natal, yang kembali coba menistanya. Memang fitnah adalah bagian hidupnya. Suratan dalam romantika perjuangannya. Fitnah yang membesar setiap ia melangkah mendekati takdirnya. Memimpin kekasih hatinya, Indonesia Raya.

Kini tiba masanya, tiada selubung kan lagi mampu tutupi kilaunya. Wangi aroma gelora jiwanya membuka sumbat penciuman rakyatnya. Maka bersiaplah menjadi saksi sejarah, episode terakhir dari sang pencinta memeluk kekasih hatinya.

The best fighter is always a best lover.

Prayudhi Azwar
Perth, 18 Juni 2014
12.08 PM, disapa mentari yang menerangi hati.

Kutatap Tulus Cinta Di Matanya

Reaksi jenderal yang dahulu kusangka agresif dan kejam, sungguh diluar dugaan. Tak sekalipun dia menyerang dan memojokkan lawannya. Tak pula dia menyindir atau menatap sinis lawan debatnya. Bahkan tak segan dia memuji, menghormati pendapat rivalnya.

Saat dipojokkan kembali dengan isu HAM yang menderanya dan membunuh karirnya 16 tahun yang lalu, dia bisa saja memojokkan kembali dengan menjawab: “tanya kepada bu Megawati, mantan presiden yang pernah mengangkat saya sebagai Cawapres 2009.” Atau bertanya kembali, “kenapa Pak JK sendiri tidak adili saya waktu Bapak menjabat Wakil Presiden?”

Tapi tidak! Memojokkan bukan sifatnya, tidak ada dalam jernih pikirannya. Mungkin karena begitulah sifat ksatria. Sifat seorang negarawan. Maka dia hanya berkata: “tanyalah kepada atasan saya.” Atasan yang kita semua tahu persis berada justru di kubu Pak JK sendiri. Usai debat, beliau bukan hanya hangat menyambut memeluk rivalnya. Juga saat ditanya wartawan, dengan ringan dia menjawab: “saya harus mau diserang.”

Dia juga tidak keberatan pesaingnya berbangga hati menunjukkan prestasi terpilih menjadi kepala daerah. Padahal kita semua tahu bahwa dialah orang yang pertama mengusungnya.

Sejujurnya, tak banyak saya melihat pribadi dengan karakter yang seikhlas dirinya, saat ini. Batin saya seolah menangkap kilau kepribadiannya. Kepribadian yang akan mampu menyatukan elemen-elemen yang terserak di negeri ini.

Sejarah telah mencatat pengorbanannya untuk bangsanya. Mempertahankan keutuhan NKRI dengan darah dan nyawanya. Dan itu terjadi berulang kali. Di pertempuran di Timor-Timur, dalam mission impossible pembebasan sandera sipil di Mapenduma, penangkapan 2 agen berkulit putih tahun 1984, yang menyulut disintegrasi Papua, dan dalam berbagai operasi tempur berat lainnya. Dia tak tonjolkan semua bakti yang telah ditorehkan untuk ibu pertiwi yang dicintainya dengan sepenuh jiwa raganya itu.

Karena itulah, keteguhan kata-katanya memberi makna yang dalam bagi yang memahami bersih nuraninya. “Saya sekian tahun adalah abdi negara, yang membela HAM. Mencegah kelompok radikal mengancam hidup orang-orang yang tidak bersalah.”

Lalu dimana kita? Dimana nurani?

Kenapa kita rakyat sipil, yang katanya lebih beradab, dan yang telah dijaga hak hidup dan keleluasaan menjalankan berbagai jenis usaha, masih tetap terdorong ikut memojokkannya. Tidak cukupkah kita menyaksikan betapa para jenderal-jenderal senior yang semestinya berjiwa korsa itu terus menuduhnya sebagai psikopat, gila, pelaku bom natal dan membebankan dosa satu institusi TNI tahun 1998, hanya dipundaknya sendiri, seorang diri.

Tidakkah hati kita tergerak, untuk sekedar menghargai lelaki yang teguh ini?

Mudah-mudahan nurani kita pada akhirnya bisa memaknai semua ini.

Prayudhi Azwar
Perth, 10 Juni 2014
Ditulis dikeheningan winter, 1:27 AM dinihari

Sisi Lain Prabowo

Prabowo Subianto, Menhankam Pangab Jenderal LB Moerdani, Titiek Soeharto.

Kisah tentang Jokowi sudah banyak kita published, sekarang kita share sisi lain Prabowo Subianto yang tidak pernah terungkap (untold story).

Eng ing eeeng ... Sedikit orang yang tahu bahwa perkawinan Prabowo Subianto dengan Titiek Soeharto di TMII pada tanggal 8 Mei 1983, adalah berkat jasa Jenderal LB Moerdani (LBM). Prabowo, yang pada tahun 1982-1985 berpangkat Mayor adalah staf khusus Menhankam/Pangab LB Moerdani. Moerdani sudah lama mengamati Prabowo. Sejak lulus Akmil berpangkat Letda, Moerdani serius mencermati dan menilai perilaku, karakter dan kinerja Prabowo. Kesimpulannya: Luar Biasa.

Disamping memiliki kejeniusan (IQ 152), Prabowo sangat berani, patriotik, dan sangat cinta tanah air. Dalam cerita-cerita Jawa, disebut sebagai Senopati Wirang. Saat itu, Menhankam/Pangab LB Moerdani tahu persis bahwa Prabowo sudah dijodohkan dengan putri seorang jenderal yang juga seorang dokter, namun Moerdani diam-diam tidak setuju.

Pada tahun 1982-1985 itu, LB Moerdani adalah tokoh yang sangat dipercayai oleh Presiden Soeharto. Saran-sarannya didengar dan sering diterima oleh Pak Harto. Besarnya Kepercayaan Soeharto kepada Moerdani adalah karena dia selalu menunjukkan loyalitasnya terhadap Soeharto. Jadi LBM adalah pengaman bagi kekuasaan Soeharto dan Orba.

LB Moerdani kebetulan adalah penganut Katolik, agama yang sama dengan Ibu Tien saat itu. Sedangkan Pak Harto adalah penganut Islam Abangan, lebih ke Kejawen (Bhirawa). Moerdani melobi Ibu Tien agar setuju mengambil Mayor Prabowo menjadi menantu, dan menjodohkannya dengan Titiek (Siti Hediati Harijadi) Soeharto. Bu Tien akhirnya setuju dan Pak Harto pun menyetujuinya. Mereka (Pak Harto dan Bu Tien) tidak tahu bahwa Prabowo sebenarnya sudah bertunangan. Akhirnya tunangan dibatalkan, dan Prabowo menikahi Titiek.

Semula LB Moerdani berharap Prabowo akan menjadi mata dan telinganya di Cendana. Menjadi tangan kanan Moerdani dalam menggapai cita-citanya. LB Moerdani tidak menyangka Mayor Prabowo setelah jadi menantu Soeharto ternyata malah mengkhianati Moerdani, karena Prabowo lebih berpihak kepada Pak Harto dan keluarga Cendana.

Siti Hediati Harijadi (Titiek) dan Letjen Prabowo Subianto.

Moerdani salah menganalisa dan menilai Prabowo sebagai penganut Islam Abangan, karena berayahkan sosialis sekuler, ibu dan saudara-saudaranya banyak yang Kristen atau non muslim. Moerdani merasa tidak berisiko ketika dia memaparkan rencananya selaku Menhankam/Pangab untuk menghancurkan Islam di Indonesia secara sistematis. Termasuk rencana Moerdani untuk merekayasa stigma negatip pada umat Islam Indonesia sebagai “ancaman” terhadap NKRI dan kekuasaan Soeharto.

Contohnya adalah ketika ABRI membantai ratusan umat Islam pada peristiwa Tanjung Priok. Moerdani melakukan pengkondisian agar Islam menjadi "musuh" Negara! Sehingga Islam sama dengan "musuh" Negara!

Moerdani memaparkan bagaimana caranya ABRI menciptakan “terorisme Islam”, “pembangkangan Islam”, atau “Islamophobia” dan seterusnya. Lalu menumpasnya secara keji. Moerdani menapaki karier di ABRI dengan cara menciptakan Islam sebagai “musuh” Negara dan kemudian ditumpasnya. Penghargaan dan pujian Soeharto didapatkannya karena prestasinya itu.

Ketika Prabowo tahu rencana besar dan rekayasa-rekayasa yang dilakukan Moerdani dalam rangka membenturkan Islam dengan Pak Harto, dia lalu membocorkannya. Prabowo melaporkan rencana keji Moerdani terhadap umat Islam Indonesia kepada Soeharto, mertuanya. Pak Harto kaget, marah dan menyesalkan.

Sebelumnya, Pak Harto sudah lama mendengar adanya rekayasa petinggi ABRI terhadap sejumlah peristiwa terkait “makar” kelompok Islam, tapi Pak Harto abaikan. Ia nilai itu hanyalah ekses rivalitas di internal ABRI. Namun kali ini informasi itu datang dari Prabowo, menantunya sendiri.

Prabowo menilai Moerdani punya agenda lebih besar dengan merekayasa benturan antara umat Islam dengan Soeharto karena Moerdani ingin menjadi Presiden. Cita-cita Moerdani menjadi Presiden setelah Pak Harto lengser sangat besar, namun hanya bisa terwujud jika Islam dan Pak Harto bermusuhan.

Karena jika hubungan umat Islam dan Pak Harto baik dan normal, maka akan sulit bagi Moerdani yang beragama Katolik menjadi wapres pada tahun 1988. Pak Harto pasti lebih memperhatikan aspirasi umat Islam saat penetapan wapresnya pada 1988. Oleh sebab itu hubungan Soeharto dengan Islam harus dirusak. Selanjutnya, Moerdani berharap, setelah menjabat wapres pada 1988, kemungkinan besar Pak Harto akan mundur pada 1993. Saat itulah otomatis Moerdani akan menjadi RI-1.

Rencana keji Moerdani terhadap umat Islam Indonesia ini dinilai Prabowo sangat membahayakan posisi Pak Harto. Karena Islam adalah agama mayoritas di Republik Indonesia. Akan lebih kecil risikonya bagi Soeharto bila membina hubungan baik dengan umat Islam yang mayoritas daripada menjadikan Islam sebagai musuh negara.

Mbak Titiek dan Pak Harto (kiri), Jenderal LB Moerdani (kanan).

Setelah mendapat laporan dari Prabowo mengenai rencana keji ABRI yang diotaki Menhankam/Pangab LB Moerdani, Soeharto tidak langsung bertindak. Dia mengamati secara diam-diam.

Pak Harto diam-diam mencegah rencana keji LB Moerdani dengan menempatkan dan mempromosikan sejumlah perwira tinggi ABRI yang kuat keislamannya. Selain mempromosikan perwira-perwira ABRI yang Islam, Pak Harto juga mempromosikan perwira-perwira dari kesatuan lain yang tidak berhubungan dengan jaringan Moerdani. Akibatnya Menhankam/Pangab Moerdani tidak lagi bisa bergerak bebas karena dikelilingi oleh jenderal-jenderal Islam (TNI Hijau). Dia akhirnya terjepit, tak bisa berkutik.

Puncak kekesalan Moerdani terjadi ketika Pak Harto mencopot LB Moerdani dari jabatan Panglima ABRI pada tahun 1988 dan menunjuk Jenderal Try Soetrisno menjadi penggantinya. Try Soetrisno tidak berasal dari Akmil tapi dari Atekad (Akademi Teknik Angkatan Darat). Bukan pula perwira intelijen, sehingga tidak ada sentuhan dari Moerdani sama sekali.

Moerdani yang marah dan kecewa terhadap Soeharto kemudian merencanakan balas dendam besar-besaran dengan rencana untuk menjatuhkan Soeharto. Sebelum itu, pada tahun 1984, Moerdani berhasil mengompori umat Islam agar marah kepada Soeharto dengan cara mendorong Soeharto agar menerapkan kewajiban Azas Tunggal kepada seluruh organisasi politik maupun ormas.

Seluruh ormas dan partai di Indonesia harus mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya azas. Tidak boleh ada azas Islam atau azas-azas yang lain. Semua harus berazas Pancasila. Tidak boleh ada yang lain!

Munculnya reaksi keras umat Islam terhadap penerapan Azas Tunggal Pancasila memang diharapkan sekali oleh Moerdani. Bahkan Moerdani berupaya mengkondisikan agar umat Islam mau berontak. Jaringan intelijen Moerdani disusupkan ke ormas-ormas Islam dan ditugaskan untuk mengipas-ngipasi tokoh-tokoh Islam agar memberontak terhadap Soeharto. Tujuannya agar Soeharto marah kepada umat Islam dan Islam dinilai sebagai ancaman terhadap Negara dan Soeharto, dengan demikian ABRI lalu diperintahkan untuk membantai “musuh” Negara tersebut.

Rencana Benny Moerdani itu kandas, bahkan gagal total, karena ormas-ormas Islam juga didekati orang-orang Soeharto dan diberi pengertian perihal kondisi sebenarnya. Moerdani kemudian tahu bahwa penyebab kegagalan rencana besarnya men-stigmatisasi Islam sebagai “musuh” Negara dikarenakan laporan Prabowo.

Prabowo sempat “dibuang” oleh Moerdani dengan memutasikannya menjadi Kasdim (Kepala Staf Kodim), namun beberapa waktu kemudian oleh Kasad Jenderal Rudini, Prabowo akhirnya dipulihkan. Sejak itu, dalam otak Moerdani hanya ada 2 musuh besar yang harus dihancurkan yakni Prabowo Subianto dan Soeharto.

Jenderal LB Moerdani (kiri). Kenangan saat wisuda Mbak Titiek dan Mas Bowo (kanan).

Moerdani menyusun rencana strategis
Karena puluhan tahun menjadi “dewa” di kalangan ABRI dan di lingkungan intelijen, antek-antek Moerdani masih banyak tersebar. Dua orang yang menonjol adalah Luhut Panjaitan dan AM Hendropriyono. Meski LB Moerdani sudah tidak jadi Panglima ABRI dan Menhankam, namun dia masih bisa memerintahkan Hendropriyono untuk mem-back up PDI Megawati atau yang sekarang populer sebagai PDI Perjuangan alias PDI-P.

Saat itu Megawati adalah simbol perlawanan terhadap Presiden Soeharto, khususnya melalui PDI. Kongres PDI terpecah menghasilkan PDI kembar. Keberadaan PDI kembar, yang satu diketuai Soerjadi dan satu lagi dipimpin Megawati, bisa terjadi karena ada dukungan jenderal-jenderal yang pro-Moerdani.

Keberhasilan Prabowo meyakinkan Pak Harto dan Ibu Tien terhadap bahaya besar yang sedang direncanakan Moerdani, menyebabkan Pak Harto dapat menerima dan mempercayai Prabowo sepenuhnya, termasuk saran Prabowo agar Pak Harto membina hubungan lebih mesra lagi dengan umat Islam.

Penerapan Azas Tunggal Pancasila yang menimbulkan reaksi keras umat Islam, akhirnya tidak meletus menjadi bencana nasional karena perubahan sikap Pak Harto ini. Pak Harto mulai mendekati Islam. Akhirnya Ibu Tien pun memeluk agama Islam dan menjadi mualaf, disusul kemudian dengan Pak Harto sekeluarga menunaikan Ibadah Haji di Mekah. Pak Harto akhirnya berhasil membangun hubungan yang harmonis dengan umat Islam. Suatu hubungan baik yang belum pernah terjalin selama 24 tahun Soeharto berkuasa.

Tahun 1990 merupakan tahun kemerdekaan umat Islam Indonesia setelah “dijajah” dan “ditindas” selama 24 tahun oleh Orde Baru, Soeharto. Puncaknya, pada tanggal 7 Desember 1990, organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) didirikan di Universitas Brawijaya, Malang. Dan dari hasil Pemilu tahun 1993, menteri-menteri kabinet dan petinggi-petinggi ABRI mulai dijabat para tokoh dan perwira Muslim.

Namun Benny Moerdani dan kelompoknya masih terus mencari jalan bagaimana menghancurkan Soeharto dan Prabowo. Akhirnya ditemukan cara, yakni penculikan! Maka terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah warga pada tahun 1997 menjelang Pemilu dan kemudian diikuti dengan penculikan dan pembunuhan setelah Sidang Umum MPR 1998.

Tragedi reformasi Mei 1998, yang selalu dikenang karena terjadinya penculikan dan pembunuhan beberapa aktivis dan mahasiswa.

Saat terjadi penculikan dan pembunuhan menjelang Pemilu 1997, sama sekali belum ada tuduhan kepada Kopassus sebagai terduga pelakunya. Namun ketika Tim Mawar melakukan penculikan aktivis pada tanggal 2-4 Februari 1998 dan 12-13 Maret 1998 terjadi kebocoran operasi.

Kebocoran informasi mengenai operasi Tim Mawar dalam rangka pengamanan Sidang Umum MPR terjadi karena ada 1 target, yakni Andi Arief, belum bisa diringkus. Andi Arief sempat kabur, dicari kemana-mana, akhirnya ditemukan di persembunyiannya di Lampung, Pulau Sumatera. Lalu dibawa ke Jakarta lewat jalur darat via Bakauheni.

Saat Tim Mawar menaiki kapal feri di Bakauheni, petugas polisi menghentikan Tim Mawar yang membawa Andi Arief dalam keadaan mata tertutup kain. Meski Tim Mawar kemudian diizinkan masuk feri setelah menunjukkan kartu pengenal Kopassus, kejadian ini tetap dilaporkan polisi ke Den Pom Lampung.

Komandan Den Pom Lampung meneruskan info ini ke Dan Puspom TNI di Jakarta. Saat itulah info bocor, lalu ditunggangilah kasus ini oleh oknum-oknum TNI binaan Moerdani. Peristiwa penangkapan Andi Arief di Lampung yang kemudian dibawa ke Jakarta pada tgl 28 Maret 1998 ini akhirnya ditunggangi dengan terjadinya kasus penculikan lain.

Penculikan lain atau susulan terjadi pada tanggal 30 Maret 1998 dengan korban Petrus Bima Anugrah, yang dilakukan oleh tim lain yang bukan Tim Mawar. Sebelumnya tim lain juga sudah menunggangi penculikan Herman Hendrawan pada tanggal 12 Maret 1998. Para korban ini hilang atau mati dibunuh.

Korban penculikan dari tim lain semuanya mati dibunuh, mayoritas non-Muslim, agar menimbulkan kesan bahwa penculikan dan pembunuhan itu dilakukan oleh Kopassus pimpinan Prabowo, jenderal pembela umat Islam Indonesia.

Fitnah terhadap Prabowo dan Kopassus melalui penculikan dan pembunuhan warga dan aktifis adalah untuk tujuan akhir melemahkan Soeharto. Kenapa? Karena untuk menghancurkan Soeharto harus dihancurkan terlebih dahulu penopang utama kekuasaan Soeharto yakni TNI. Dan kekuatan inti TNI berada di Kopassus sebagai kesatuan elit yang paling dibanggakan oleh TNI.

Moerdani cs hancurkan Soeharto dengan cara hancurkan TNI
Pemilihan target korban yang umumnya non-Muslim atau Katolik dimaksudkan untuk “menghilangkan jejak pelaku” sekaligus memancing perhatian Dunia. Seolah-olah di Indonesia sedang berkuasa rezim Soeharto yang anti Katolik dan anti Kristen. Media-media yang dimiliki umat Katolik dan Kristen pun bersuara sangat keras.

Akibatnya, Prabowo, Kopassus, TNI, dan Soeharto babak belur dihajar dan difitnah oleh Moerdani cs melalui penunggangan operasi Tim Mawar ini. Namun Pak Harto masih tetap bertahan. Sampai akhirnya terjadi peristiwa kerusuhan Mei 1998, yang diawali dengan penembakan terhadap Mahasiswa Trisakti. Peristiwa Trisakti ini, jelas ditunggangi oleh kelompok Benny Moerdani dengan memfitnah Polres Jakarta Barat, Brimob dan Kopassus sebagai pelakunya.

Sementara itu, krisis Moneter yang sedang terjadi saat itu, diperburuk dengan perampokan fasilitas dana BLBI oleh para bankir China melalui rekayasa kredit dan tagihan pihak ketiga yang macet dll. Sampai hari ini, Negara kita masih terbebani utang BLBI sebesar lebih dari Rp 600 triliun, dan baru akan lunas dibayar melalui APBN hingga tahun 2032 yang akan datang.

Krisis moneter, rekayasa opini, fitnah, dan kerusuhan Mei 1998 menjadi penyebab utama kejatuhan Soeharto pada tanggal 20 Mei 1998. Pada saat terjadinya kerusuhan Mei 1998, kembali TNI, Kopassus dan Prabowo dijadikan kambing hitam oleh kelompok Moerdani cs yang berkolaborasi dengan konspirasi global (KG).

Situasi kacau dan tak terkendali tersebut dimanfaatkan para perusuh yang patut diduga merupakan kesatuan dari loyalis Moerdani cs untuk membakar kota dan mengeruhkan situasi. Kehadiran sekelompok orang tidak dikenal yang membuat rusuh dan terkordinir inilah yang dibaca Prabowo sebagai faktor dominan yang membahayakan negara.

Paska kerusuhan, dikembangkan opini sampai ke seluruh dunia, seolah-olah telah terjadi pemerkosaan terhadap wanita-wanita China. Tuduhan itu tidak terbukti sama sekali. Secara teori pun mustahil ada orang yang sempat dan masih berhasrat melakukan pemerkosaan di tengah-tengah kerusuhan. Bahkan katanya dalam melampiaskan nafsu bejat itu mereka sambil meneriakkan takbir. Sungguh fitnah keji yang tak masuk akal!

Tuduhan itu memang ditargetkan untuk mengebiri TNI, menjatuhkan Soeharto dan menghancurkan Prabowo. Fitnah itu sukses besar. Soeharto pun termakan fitnah tersebut. Laporan beberapa jenderal yang langsung kepada Pak Harto menghasilkan pengusiran Prabowo oleh keluarga Cendana karena dianggap sebagai pengkhianat. Prabowo tidak diberi kesempatan menjelaskan fakta sebenarnya kepada Soeharto. Operasi intelijen, penyesatan fakta dan informasi Moerdani cs, terbukti sukses. Operasi itu sangat rapi, cermat dan dibantu oleh media-media kolaborator Moerdani seperti harian Kompas Grup dll. Prabowo dicap pengkhianat Soeharto.

Peran KG (konspirasi global) sangat dominan. Sejak Pak Harto dan Ibu Tien menjadi mualaf dan mesra dengan umat Islam, Soeharto tidak lagi jadi “hadiah terbesar” bagi Amerika Serikat. Kebangkitan Islam Indonesia di era 1990-an dinilai menjadi ancaman serius oleh AS, Barat seumumnya, Australia dan juga Singapura.

Sejalan dengan teori pasca perang dingin, tulisan Samuel P. Huntington dalam “The Clash of Civilization” (benturan peradaban) terus-menerus dikembangkan oleh negara-negara Barat terutama AS. Melalui opini di segala lini, Islam dikembangkan sebagai musuh baru bagi dunia Barat pasca kejatuhan Komunis Uni Soviet dan Eropa Timur. Islam di negeri ini juga dinilai sebagai bagian dari ancaman internasional itu.

Upaya penjatuhan Soeharto yang sedang mendorong kebangkitan kembali Islam di Indonesia setelah 24 tahun “dijajah” bangsa sendiri, telah dijadikan agenda utama oleh KG. Penjatuhan Soeharto itu sekaligus digunakan pula untuk sarana melakukan imperialisme baru atas Indonesia melalui LOI antara IMF dan RI yang telah terbukti menghancurkan kedaulatan NKRI.

Plus dengan menerapkan demokrasi liberal yang sejatinya tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila, menyebabkan para kapitalis dengan amat mudah menjadi penguasa-penguasa baru Indonesia. Dan senjatanya hanya satu, yakni money (uang). Inilah cikal-bakal meruyaknya money politics di negeri ini.

Era 1998-2004, Indonesia mengalami gonjang-ganjing tanpa henti. Gangguan keamanan dan kerusuhan terjadi dimana-mana. Ekonomi morat-marit dan pers menjadi sangat liberal tak terkendali. Dan akhirnya, Pers menjadi penguasa baru yang dominan. Pers, baik media cetak maupun elektronik, membentuk opini, mengarahkan persepsi rakyat sesuka hati dan sesuai agenda kapitalis liberal. Selera hedonis menurut masing-masing individu menjadi sangat marak. Bahkan negeri ini menjadi negeri yang paling liberal di atas panggung dunia.

Pers telah menjelma menjadi The First State. Opini pers mampu mengendalikan kebijakan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Trial by the press menjadi tontonan sehari-hari. Suara pers menjadi suara kebenaran, seolah-olah menjadi wakil suara Tuhan di negara demokrasi.

Pencopotan Prabowo selaku Pangkostrad juga disebabkan penyesatan informasi dan opini. Bermula dari laporan ke Panglima TNI tentang adanya pasukan liar. Pangkostrad Prabowo mengantisipasi gerakan pasukan liar tersebut dengan mengerahkan pasukan Kostrad dalam rangka pengamanan. Tapi gerakan Prabowo ini malah jadi sasaran tembak kesalahan. Lagi-lagi Prabowo dijadikan kambing hitam.

Apalagi ketika hasil penyisiran gedung-gedung di sekitar Istana (Ring 1), ternyata ditemukan sejumlah besar senjata dan amunisi, termasuk di Gedung Humpus (Gambir), milik Tommy Soeharto. Kontan Prabowo dituduh sebagai penimbun senjata dan amunisi dalam jumlah besar yang ditemukan di lantai 3 Gedung Humpus, milik adik iparnya tersebut. Sekali lagi, Prabowo telah dengan empuk difitnah.

Usaha Prabowo menjelaskan bahwa dirinya mustahil melakukan kudeta atau menggulingkan kekuasaan tidak diterima Presiden Habibie. Opini yang begitu kuat menyudutkan Prabowo adalah hasil misinformation (penyesatan) dan deception (pengelabuan) oleh kelompok Moerdani cs.

Begitu kuatnya rekayasa opini dan fitnah yang dilancarkan kepada Prabowo, sehingga Habibie, petinggi-petinggi TNI dan publik lupa pada satu hal. Mereka lupa satu hal yang sudah menjadi sifat dan karakter dasar Prabowo yang sudah sejak muda belia menjadi ciri khas atau trade mark-nya, yakni bahwa Prabowo Subianto memiliki patriotisme yang luar biasa!

Kenangan manis ketika Mbak Titiek dan Mas Bowo masih utuh rumah tangganya.

Dalam suatu kesempatan, kami (TrioMacan) pernah ditegur keras oleh Mayjen Haryadi Darmawan, mantan Ketua ILUNI (Ikatan Alumni UI). “Saya jamin dengan jiwa raga saya tentang patriotisme Prabowo !!! Orang seperti Prabowo tidak akan mungkin melakukan tindakan sekecil apapun yang dapat membahayakan negara!” Itu pesan Haryadi pada kami.

Jadi kesimpulan kami, tokoh seperti Prabowo-lah yang dibutuhkan bangsa ini. Tokoh yang sepanjang hidupnya hanya memikirkan nasib bangsa dan negaranya. Untuk itu ia telah mengorbankan pangkat dan jabatannya, harga dirinya, dan bahkan telah mengorbankan rumah tangganya.

Tokoh seperti Prabowo-lah yang dibutuhkan rakyat Indonesia saat ini. Tokoh yang akan jadikan Indonesia kembali menjadi “Macan Asia”. Bukan sekedar kuli dan jongos dari bangsa asing!

MERDEKA !!!

Sumber:
Trio Macan
http://linkis.com/chirpstory.com/li/UUt36

Mencari yang Terbaik

Pasukan Hitler berbaris memasuki kota-kota besar di Eropa pada dekade perang tahun 1940-an (kiri). Pemikir dan filosof Walter Benjamin (kanan).

Membuka kembali lembaran masa lalu yang sarat pengalaman pahit adalah tentatif. Padahal fragmen-fragmen sejarah, memang seharusnya disimpan rapi dalam ingatan dan tidak dihapuskan begitu saja. Ingatan kolektif yang kemudian terbentuk bisa menjadi landasan bagi semua pihak untuk mengambil keputusan sehingga pengalaman pahit masa lalu tidak terulang kembali dan ketidakadilan tidak menjadi abadi. Sejarah adalah titik tolak untuk melangkah ke depan.

Refleksi ini, antara lain, disampaikan pemikir Walter Benjamin (1968) dengan merujuk pada pengalaman pahit ketika menjadi korban kekerasan selama perang berkecamuk di Eropa pada dekade 1940-an.

Untuk konteks Indonesia, refleksi itu selalu relevan, karena sejarah kita penuh dengan cerita kekerasan dan tragedi. Namun, kebenaran tentang kekerasan dan tragedi itu banyak yang masih menjadi misteri.

Refleksi itu juga selalu relevan karena dalam perjalanan bangsa, kita sering menghadapi situasi di mana sebagian orang berusaha melupakan apa yang telah terjadi. Pada sisi lain, entah mempunyai watak dasar pemaaf atau pelupa, masyarakat kita juga begitu mudah berdamai dengan masa lalu, memaafkan para pelaku dan melupakan kesalahannya.

Pencapresan Prabowo
Pencalonan Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai presiden niscaya akan dikaitkan dengan apa yang telah terjadi menjelang reformasi tahun 1998, ketika sejumlah aktivis diculik, diinterogasi, disiksa, dan sebagian tidak pernah kembali.

Belum jelas dan tegas benar bagaimana dan sejauh mana keterlibatan Prabowo dalam “proyek” kekerasan terhadap para aktivis pro-demokrasi itu. Namun karena pasukan yang dipimpinnya terindikasi terlibat, beberapa pihak meyakini peran Prabowo. Kedatangan orang-orang Prabowo kepada orangtua korban penculikan, beberapa waktu lalu, seolah-olah menegaskan hal itu.

Ingatan dan kontroversi tentang penculikan para aktivis selalu menghantui kiprah figur politik seperti Prabowo. Akan lebih mudah bagi masyarakat, juga mungkin bagi Prabowo, jika lembaga yudikatif, Komnas HAM, dan pemerintah berhasil membuat keputusan resmi yang menegaskan posisi Prabowo dalam tragedi itu, dan mengakhiri spekulasi yang berkembang.

Ingatan akan masa lalu itu menjadi penting dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Kita tentu tidak ingin bangsa Indonesia sekadar asal mencoblos pada pilpres nanti, tetapi benar-benar mencoblos demi hadirnya pemimpin yang berkualitas.

Jenderal AH Nasution (kiri) dan Letnan Jenderal Prabowo Subianto (kanan).

Legitimasi politik pilpres antara lain ditentukan oleh sejauh mana warga negara mengetahui benar rekam jejak dan masa lalu calon pemimpin mereka. Dengan demikian, warga negara akan memilih pemimpin mereka secara rasional, berdasarkan pengetahuannya tentang plus-minus perihal kualitas pemimpin itu.

Dapat dibayangkan betapa rendahnya legitimasi (kualitas) pilpres jika banyak warga negara yang ketika memilih presidennya tanpa tahu benar bagaimana rekam jejak sosok yang dipilihnya. Sungguh tidak bermutu jika jalan menuju panggung kekuasaan tertinggi eksekutif itu diraih dengan modal lupa sejarah (politik) dan politik uang.

Dalam konteks ini, akan lebih baik bagi capres Prabowo secara terbuka dan transparan menjelaskan posisinya dalam tragedi penculikan aktivis pro-demokrasi di senja Orde Baru kala itu. Apa benar dia terlibat, sejauh mana? Jika tidak terlibat, di mana kedudukan dia sebagai komandan pasukan khusus kala itu? Jika dia terlibat, janji-janji apa yang bisa diberikan agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama?

Pada satu titik, kita sebagai bangsa memang harus berdamai dengan masa lalu, memaafkan pelaku sejarah atas kesalahannya. Namun, berdamai dan memaafkan tidak mungkin dimulai dengan lupa sejarah (politik). Berdamai dan memaafkan harus dimulai dengan “ingat” dan pengakuan secara terbuka tentang apa yang sebenarnya telah terjadi di masa lalu.

Poster kampanye pemilihan walikota Surakarta, Ir H Joko Widodo dan FX Hadi Rudyatmo.

Mengingat janji
Namun, problem lupa sejarah (politik) tidak hanya relevan dibahas dalam konteks pencapresan Prabowo. Pada gradasi dan kadar keseriusan yang berbeda, capres Joko Widodo (Jokowi) juga menghadapi masalah yang sama.

Jokowi mestinya ingat dan tidak boleh lupa akan janji-janji politik yang dia tebarkan kepada warga Jakarta ketika mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Datang ke Jakarta dengan meninggalkan kedudukannya sebagai walikota Solo, Jokowi berjanji untuk membawa Jakarta menuju perubahan dan perbaikan selama 5 tahun. Jokowi menabur harapan, sehingga banyak orang yang terpikat oleh pesona diri dan keseriusannya. Dan oleh karena itulah Jokowi akhirnya mendapat mandat warga Jakarta untuk menjadi gubernur DKI selama 5 tahun.

Dalam konteks ini, tentu tidak cukup jika Jokowi hanya mengajukan cuti untuk nyapres kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selayaknya dan sudah seharusnya, Jokowi meminta izin terlebih dahulu kepada seluruh warga Jakarta dan meminta maaf kepada mereka karena masih banyak meninggalkan hutang pekerjaan, ditambah banyak absen selama proses pencapresan, dan kemungkinan besar tidak akan pernah bisa mewujudkan janji-janji politik yang telah diucapkannya di kala kampanye pilgub saat itu.

Joko Widodo alias Jokowi dalam pakaian budaya wayang wong (wayang orang).

Dari sudut pandang etika politik, pencalonan Jokowi semestinya tidak meninggalkan preseden buruk. Satu jabatan publik (Walikota Solo) telah ditinggalkan begitu saja demi jabatan publik yang lebih tinggi (Gubernur DKI). Namun jabatan publik yang lebih tinggi (Gubernur DKI) ini pun kemudian ditinggalkannya pula dengan alasan demi jabatan publik yang lebih tinggi lagi (calon Presiden RI).

Bagaimanapun, akan lebih baik jika suatu pengabdian dituntaskan lebih dahulu sesuai komitmen janji politiknya kepada rakyat, sebelum beranjak ke pengabdian berikutnya. Kalaupun prinsip ini diabaikan demi untuk mengejar kemaslahatan publik yang lebih besar, seharusnya tidak dilakukan karena alasan lupa janji politik dan lupa sejarah.

Maka, yang dibutuhkan adalah keterbukaan dan kejujuran untuk mengakui kekurangan diri dan kelemahan diri masing-masing capres, dan dengan rendah hati meminta permakluman dari masyarakat.

Agus Sudibyo,
Direktur Eksekutif Matriks Indonesia
KOMPAS, 30 Mei 2014