Janji-janji Jokowi

Inilah 66 janji manis Jokowi saat berlangsungnya kampanye Pilpres 2014 yang lalu. Mari kita kawal bersama dan kita catat agar mudah untuk mengingatkan manakala beliau lupa. Dan yang penting juga, mari kita bersama-sama mendoakan agar beliau berhasil memenuhi harapan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Seperti kita ketahui bersama, Jokowi - JK telah memenangkan Pilpres 2014 dan sekarang telah dilantik menjadi Presiden Indonesia yang ketujuh. Dan dalam kampanye yang digelar sejak bulan Juli 2014 yang lalu setidaknya dapat dicatat 66 janji yang terucap dari beliau.

1. Janji Jokowi-JK akan besarkan Pertamina sehingga bisa kalahkan Petronas (Malaysia) dalam tempo 5 Tahun.
http://finance.detik.com/read/2014/07/04/081943/2627515/1034/janji-jokowi-jk-besarkan-pertamina-kalahkan-petronas

2. Jokowi janjikan akan bangun 50.000 Puskesmas yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/09/jokowi-janjikan-bangun-50-ribu-puskesmas

3. Janji Jokowi untuk perbaiki ekonomi pertanian Indonesia melalui program swasembada pangan.
http://www.merdeka.com/politik/5-janji-jokowi-perbaiki-ekonomi-indonesia-jika-jadi-presiden.html

4. Akan mendirikan Bank Tani dan secara bertahap akan mengurangi impor pangan.
http://www.merdeka.com/politik/5-janji-jokowi-perbaiki-ekonomi-indonesia-jika-jadi-presiden.html

5. Jokowi berjanji akan tetap blusukan, walaupun sudah jadi Presiden.
http://news.detik.com/read/2014/08/03/143519/2651923/10/jokowi-janji-akan-tetap-blusukan-bila-jadi-presiden?9911012

6. Jokowi berjanji akan benahi kawasan Masjid Agung Banten.
https://id-id.facebook.com/notes/fesbuk-banten-news/jika-terpilih-menjadi-presiden-jokowi-janji-benahi-kawasan-masjid-agung-banten/10151943340196717

7. Jika jadi Presiden, Jokowi berjanji akan cetak 10.000.000 (10 juta) lapangan kerja.
http://bisnis.liputan6.com/read/2072282/jokowi-janji-cetak-10-juta-lapangan-kerja-jika-jadi-presiden

8. Jika jadi Presiden, Jokowi berjanji akan buka 3.000.000 (3 juta) lahan pertanian baru.
http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/muliakan-petani-jokowi-janji-buka-3-juta-lahan-pertanian-1

9. Jokowi berjanji akan membatasi bank-bank milik asing.
http://www.merdeka.com/pemilu-2014/janji-manis-prabowo-jokowi-saat-debat-soal-ekonomi/jokowi-janji-batasi-bank-asing.html

10. Jokowi berjanji akan membangun tol laut yang menghubungkan mulai dari Aceh hingga Papua.
http://pemilu.sindonews.com/read/870645/113/jokowi-jk-janji-upayakan-jalan-tol-laut-aceh-papua

11. Jokowi berjanji akan memberi berapapun untuk anggaran pendidikan.
http://www.merdeka.com/pemilu-2014/janji-manis-prabowo-jokowi-saat-debat-soal-ekonomi/jokowi-janji-beri-berapapun-anggaran-pendidikan.html

12. Jokowi berjanji untuk mengurangi impor pupuk, pestisida dan bibit pertanian.
http://www.merdeka.com/politik/5-janji-jokowi-perbaiki-ekonomi-indonesia-jika-jadi-presiden/kurangi-impor-pupuk.html

13. Jokowi berjanji akan menghapus Ujian Nasional.
http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/06/10/251278/jokowi-janji-hapus-ujian-nasional

14. Bila jadi Presiden, Jokowi akan membangun e-government, e-budgeting, e-procurement, e-catalog, e-audit, yang akan dirampungkan secepatnya, kurang dari 2 minggu.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/07/23/121327/2645746/1562/3/revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

15. Jokowi berjanji akan terbitkan Perpres Pemberantasan Korupsi.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/07/23/121327/2645746/1562/4/revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

16. Jika jadi Presiden, Jokowi berjanji akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/07/23/121327/2645746/1562/5/revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

17. Janji Jokowi akan meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti, pelabuhan, bandara, di wilayah Indonesia bagian timur.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/07/23/121327/2645746/1562/5/revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

18. Akan memberikan dana Rp 1,4 miliar per desa setiap tahun.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/07/23/121327/2645746/1562/6/revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

19. Akan mengupayakan kepemilikan tanah pertanian untuk 4.500.000 (4,5 juta) kepala keluarga dan perbaikan irigasi untuk 3.000.000 (3 juta) hektar sawah.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/07/23/121327/2645746/1562/6/revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

20. Akan membangun sedikitnya 100 sentra perikanan yang dilengkapi dengan lemari berpendingin.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/07/23/121327/2645746/1562/7/revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

21. Akan membentuk bank khusus bagi para nelayan.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/07/23/121327/2645746/1562/7/revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

22. Jika jadi Presiden, Jokowi akan menggunakan pesawat tanpa awak (drone) untuk mengcover wilayah lndonesia.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/07/23/121327/2645746/1562/8/revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

23. Berjanji akan meningkatkan pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/07/23/121327/2645746/1562/9/revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

24. Akan mengalihkan penggunaan BBM (minyak)  ke BBG (gas) dalam waktu 3 tahun.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/07/23/121327/2645746/1562/10/revolusi-mental-dan-8-janji-jokowi-jk

25. Jokowi berjanji akan ‘menyulap’ KJS (Kartu Jakarta Sehat) dan KJP (Kartu Jakarta Pintar) menjadi Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/24/103257/2591407/1562/jokowi-janji-sulap-kjs-kjp-jadi-indonesia-sehat-dan-indonesia-pintar

26. Jokowi berjanji tidak akan bagi-bagi kursi (politik transaksional) menteri kepada partai pendukungnya.
http://m.merdeka.com/pemilu-2014/buka-koalisi-tapi-jokowi-tak-janji-bagi-bagi-kursi-menteri.html

27. Jokowi berjanji tak akan berada di bawah bayang-bayang Megawati.
http://www.solopos.com/2014/07/22/hasil-pilpres-2014-jokowi-janji-tak-berada-di-bawah-bayang-megawati-521083

28. Bila sudah jadi Presiden, Jokowi tetap akan membenahi Jakarta dari masalah macet, banjir, permukiman kumuh, dll.
http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/08/2152423/.Jokowi.Akan.Membenahi.Jakarta.dengan.Cara.Lain.

29. Jokowi akan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan akan mendirikan KBRI di Palestina.
http://www.beritasatu.com/nasional/192571-jk-indonesia-siap-buka-kbri-di-palestina.html

30. Jokowi berjanji akan menetapkan tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional.
http://beta.antaranews.com/berita/441336/jokowi-janji-tetapkan-hari-santri-nasional-pada-1-muharam

31. Jika jadi Presiden, Jokowi berjanji akan mudah ditemui oleh warga Papua.
http://jkw4p.com/bila-jadi-presiden-jokowi-janji-warga-papua-akan-gampang-menemuinya/

32. Jokowi berjanji akan menurunkan harga sembako, meningkatkan kualitas dan kuantitas program raskin.
http://www.indopos.co.id/2014/06/kampanye-di-purwakarta-jokowi-janji-urus-outsourcing.html

33. Jokowi akan memperhatikan permasalahan outsourcing.
http://www.indopos.co.id/2014/06/kampanye-di-purwakarta-jokowi-janji-urus-outsourcing.html

34. Jika jadi Presiden, Jokowi berjanji akan menghapus subsidi BBM.
http://finance.detik.com/read/2014/05/31/101625/2596038/1034/jokowi-mau-hapus-subsidi-bbm-prabowo-kurangi-subsidi-orang-kaya

35. Jokowi berjanji akan meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji dan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri.
http://surabaya.bisnis.com/read/20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014

36. Jika jadi Presiden, Jokowi berjanji akan meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan, termasuk akan memberi subsidi Rp 1.000.000 (1 juta) per bulan untuk keluarga pra sejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi di atas 7 %.
http://surabaya.bisnis.com/read/20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014

37. Jokowi berjanji akan mengadakan perbaikan setidaknya 5.000 pasar tradisional dan akan membangun pusat pelelangan, penyimpanan dan pengolahan ikan.
http://surabaya.bisnis.com/read/20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014

38. Jokowi berjanji akan membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan akan meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian dari komponen pendidik bangsa.
http://surabaya.bisnis.com/read/20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014

39. Jika jadi Presiden, Jokowi berjanji akan berbicara terkait kasus BLBI.
http://www.jpnn.com/read/2014/07/17/246771/Jokowi-Janji-Bicara-Kasus-BLBI-jika-Jadi-Presiden-

40. Jokowi berjanji akan memperkuat KPK dengan meningkatkan anggarannya hingga 10 kali lipat, menambah jumlah penyidik KPK, serta membuat regulasi.
http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2069113/jokowi-janji-tingkatkan-anggaran-kpk-10-kali-lipat

41. Jika jadi Presiden, Jokowi berjanji akan menghentikan impor daging dalam tempo 5-6 tahun.
http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/07/06/261741/jokowi-jk-janji-hentikan-impor-daging-dalam-5-6-tahun

42. Jika jadi Presiden, Jokowi berjanji akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur.
http://fokus.news.viva.co.id/news/read/512458-debat-capres-kedua%E2%80%93janji-siapa-paling-realistis-

43. Jika jadi Presiden, Jokowi berjanji akan meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, irigasi, dan pelabuhan.
http://fokus.news.viva.co.id/news/read/512458-debat-capres-kedua%E2%80%93janji-siapa-paling-realistis-

44. Jokowi berjanji akan meningkatkan anggaran pertahanan hingga 3 kali lipat.
http://nasional.kompas.com/read/2014/06/22/2225457/Jokowi.Janji.Tingkatkan.3.Kali.Lipat.Anggaran.Pertahanan

45. Jokowi berjanji akan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan tenaga pengajar sehingga mempunyai kemampuan merata di seluruh nusantara.
http://www.merdeka.com/politik/5-janji-jusuf-kalla-di-pengembangan-sdm-dan-iptek.html

46. Jika jadi Presiden, Jokowi akan pilih Mendikbud dari PGRI.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/06/01/231136/2596646/1562/jokowi-pilih-mendikbud-dari-pgri-jika-jadi-presiden

47. Jokowi berjanji akan memberikan gaji yang besar bagi para ahli asal Indonesia.
http://www.merdeka.com/politik/5-janji-jusuf-kalla-di-pengembangan-sdm-dan-iptek/berikan-gaji-besar-bagi-para-ahli-asal-indonesia.html

48. Jika jadi Presiden, Jokowi berjanji akan menaikkan gaji guru.
http://www.merdeka.com/politik/5-janji-jusuf-kalla-di-pengembangan-sdm-dan-iptek/jk-janji-kerja-cepat-naikkan-gaji-guru.html

49. Jika terpilih, Jokowi-JK berjanji akan merealisasikan program sekolah gratis.
http://www.merdeka.com/politik/5-janji-jusuf-kalla-di-pengembangan-sdm-dan-iptek/sekolah-gratis.html

50. Jokowi berjanji akan menangani kabut asap di Riau.
http://m.koran-sindo.com/node/393930

51. Jokowi berjanji akan membeli kembali Indosat yang telah dijual di era Presiden Megawati.
http://www.solopos.com/2014/06/22/debat-capres-2014-jokowi-janji-beli-kembali-indosat-514768

52. Jokowi berjanji akan membangun industri maritim yang kuat.
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/22/269595079/Jokowi-Pilih-Pidato-di-Kapal-untuk-Bangun-Maritim

53. Jokowi berjanji akan menyederhanakan regulasi perikanan.
http://dprd-tegalkota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3066&Itemid=18

54. Jokowi berjanji akan mempermudah nelayan mendapatkan solar sebagai bahan bakar kapal dengan mendirikan SPBU khusus.
http://dprd-tegalkota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3066&Itemid=18

55. Jokowi berjanji akan membuktikan janji-janji seperti yang tertuang dalam visi-misi.
http://www.koran-sindo.com/node/402621

56. Jika terpilih, Jokowi-JK berjanji akan menyejahterakan kehidupan petani.
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/03/269590217/Di-Bandung-Jokowi-Janji-Sejahterakan-Petani

57. Jika jadi Presiden, Jokowi berjanji akan mengelola persediaan pupuk dan menjaga harga tetap murah
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/03/269590217/Di-Bandung-Jokowi-Janji-Sejahterakan-Petani

58. Jika jadi Presiden, Jokowi berjanji akan membangun banyak bendungan dan irigasi.
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/03/269590217/Di-Bandung-Jokowi-Janji-Sejahterakan-Petani

59. Jika jadi Presiden, Jokowi berjanji akan menyusun kabinet yang ramping dan diisi oleh profesional.
http://finance.detik.com/read/2014/07/23/064514/2645350/4/jokowi-harus-ingat-janji-susun-kabinet-ramping-dan-profesional

60. Jika jadi Presiden, Jokowi berjanji akan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu.
http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/23/amnesty-international-jokowi-mesti-wujudkan-janji-janji-ham

61. Jika jadi Presiden, Jokowi berjanji akan menjadikan perangkat desa jadi PNS secara bertahap.
http://www.solopos.com/2014/07/03/pilpres-2014-9-program-nyata-jokowi-janji-naikkan-kesejahteraan-pns-516971

62. Jokowi berjanji akan meningkatkan industri kreatif sebagai salah satu kunci kesejahteraan masyarakat.
http://compusiciannews.com/detail?idnews=1220#.U94B91V_vfI

63. Jika jadi Presiden, Jokowi berjanji cuma satu-dua jam saja di kantor, selebihnya akan bertemu rakyat.
http://politik.news.viva.co.id/news/read/513505-bila-jadi-presiden--joko-cuma-ingin-1-2-jam-di-kantor

64. Jika menang, Jokowi janjikan internet cepat.
http://www.kabar24..com/nasional/read/20140627/98/222330/pilpres-2014-jika-menang-jokowi-janjikan-internet-cepat

65. Jika jadi Presiden, Jokowi berjanji akan menyelesaikan masalah korban lumpur Lapindo.
http://www.tempo.co/read/news/2014/05/30/078581138/Jokowi-Kontrak-Politik-dengan-Korban-PT-Lapindo

66. Jokowi berjanji akan mengusut kasus penculikan aktivis pada 1998.
http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/05/269590563/Jokowi-Akan-Usut-Kasus-Penculikan-Aktivivis-1998

Jika dilihat kebelakang, janji kampanye Jokowi saat pilgub DKI Jakarta 2 tahun lalu, tercatat Jokowi sudah mengobral paling tidak 85 janji kepada rakyat selama kampanye. Setidaknya, ada 19 janji Jokowi yang gagal direalisasikan saat terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta dahulu seperti yang dimuat oleh situs resmi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 24 September 2012.

Dalam situs itu dimuat hasil catatan dari Harian Terbit selama Jokowi berkampanye. Berikut ini dua diantaranya:
- Tidak memakai Voorijder untuk ikut merasakan kemacetan di Jakarta.
- Akan memimpin Jakarta selama lima tahun. Tidak akan menjadi kutu loncat dengan mengikuti Pilpres 2014 (Dalam jumpa pers di rumah Megawati Soekarnoputri, tanggal 20 September 2012).

19 Janji Jokowi sewaktu Pilgub DKI bisa dilihat melalui:
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/03/15/n2h8sz-ingat-inilah-19-janji-jokowi-saat-pilgub-dki-2012

“Empat sifat, jika seseorang memilikinya, maka dia termasuk golongan orang munafik. Pertama, jika berbicara dia berdusta, kedua, jika berjanji dia tidak menepati, ketiga, jika bersumpah dia khianat, keempat, jika bertikai dia melampaui batas. Barangsiapa yang terdapat salah satu dari sifat tersebut, maka dia memiliki sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya.”
(HR. Bukhari, 3178 dan Muslim, 58)

“Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan.”
(HR. Bukhari, 1870 dan Muslim, 1370)

Wajah Pertelevisian

Semenjak dan selama Pemilu Presiden 2014 (Pilpres) lalu, pertelevisian nasional terbelah dan berhadapan secara frontal. Kini, setelah Mahkamah Konstitusi mengumumkan pemenang Pilpres, keterbelahaan masih terasakan.

Namun, sesungguhnya pertelevisian republik ini bukan hanya pecah, tapi juga tak jelas arah. Segala sesuatu bisa terjadi, tanpa ada kontrol sama sekali. Antara lain, setiap orang bisa membuat siaran tersendiri. Caranya mudah. Namanya TV Streaming, streaming television. Belum lagi soal siaran digital. Pada dasarnya, pengelolaan pertelevisian menggunakan cara sederhana, terbuka, dan mempunyai riwayat. Selama ini, pertelevisian seluruh dunia mendasarkan diri pada undang-undang atau ketentuan komunikasi yang berlaku di Amerika Serikat 1934. Undang-undang mengambil pola yang berlaku untuk radio pada tahun 1927.

Dari sinilah muncil badan Federal Communications Commission (FCC), sebuah lembaga yang independen. Walau tidak sama, di sini ada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dari lembaga independen inilah segala kebijakan komunikasi, bukan hanya televisi, dirumuskan. Misalnya, adab “preambule” terkemuka yang berbunyi bahwa udara adalah milik bersama, tak bisa dikuasai dan dimiliki perorangan atau kelompok. Tugas pemerintah mengadakan sistem penyiaran bagi seluruh masyarakat, secara cepat, efisien, berskala nasional atau international. Itulah dasar-dasar kelahiran televisi pendidikan, independen, atau di sini lebih dikenal pelayanan publik, TVRI, serta televisi swasta niaga yang bersifat komersial. Namun, sudah sejak awal pembagian atau pembatasan itu tak berlaku sepenuhnya. Semula, TVRI sebagai “the one and only”, satu-satunya lembaga penyiaran yang masuk dalam Departemen Penerangan Orde Baru.

Statusnya kemudian berubah-ubah sampai sekarang. TV dengan izin lokal kemudian menjadi bersiaran nasional seperti SCTV (Surabaya) atau ANTV (Lampung). Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) pun bisa menjadi komersial seperti lainnya. Kepelikan lembaga yang kini bernama MNC TV tersebut sampai sekarang masih diributkan.

Lembaga Pemirsa
Dengan keadaan semrawut seperti tergambarkan tadi, segala kemungkinan bisa terjadi. Perubahan dasar, sifat, kepemilikan, bahkan juga pelanggaran masih akan sering bertabrakan.

Ini bisa merepotkan dalam kerja sama dengan institusi lain seperti Lembaga Sensor. Tayangan televisi non-berita perlu surat izin lolos sensor. Ketentuan ini masih berjalan, walau pada kenyataannya tidak berlaku efektif. Ini kadang tidak mengikat karena kekurangan tukang sensor dan kriterianya tidak baku. Selain itu, tak ada jaminan bahwa setelah lolos sensor tak akan ditarik atau diprotes. Repotnya, tayangan yang harus disensor banyak sekali. Ada lebih dari 1.000 acara dalam sebulan. Contoh, sinetron saja dari 10 stasiun siar mencapai 37 jam tayang setiap hari.

Semua ini menggambarkan cara kerja yang tidak sempurna, namun tetap dipertahankan. Tak jelas penanggung jawab akhir, andai terjadi sesuatu. Contoh lain, kerja sama dengan KPI. Secara teori, KPI bisa mengontrol dan merekomendasikan tindakan tertentu. Namun, keberadaannya tertinggal jauh karena pertelevisian sudah menjadi industri. KPI seolah menjadi “nenek cerewet” yang tak perlu didengar.

Contoh nyata yang menyakitkan ketika sebuah acara bertajuk “Empat Mata” dianggap melanggar tata krama, dengan enteng diganti menjadi “Bukan Empat Mata.” Sungguh penghinaan akan tata nilai dan sebuah institusi resmi. Anehnya, acara tersebut berjalan aman sampai sekarang. Baru pada acara yang lain, “YKS,” peringatan KPI dituruti karena hilang dari udara. Boleh saja berganti acara asal tidak “YKS,” menjadi “YKS Baru” atau “Bukan YKS”. Tayangan YKS diprotes karena menyajikan adegan tokoh komedi saat dihipnotis bisa membayangkan wajah Benyamin Sueb (maaf ) sebagai anjing yang lucu. Protes bermunculan dan opini masyarakat menghangat.

Siapa yang lebih kuasa? KPI atau mereka?

Namun, sesungguhnya yang tak terselesaikan adalah jenis acara hipnotis atau sihir dalam tayangan tersebut. Apakah diperbolehkan? Apakah benar seseorang bisa dihipnotis melihat “bakal calon pacar”, atau “merasa diri superman yang mencoba terbang?” Atau ini hanya berlaku pada orang tertentu dalam situasi tertentu juga. Sebab tanpa penjelasan tekstual (yang ditayangkan berjalan), sama saja pembohongan publik yang luar biasa. Dalam kasus ini bukan hanya seniman besar Benyamin yang dilecehkan, tapi seluruh akal sehat pemirsa.

Kemudian, kerja sama dengan khalayak yang namanya pemirsa, pendengar, pemerhati, dan sejenisnya. Tata krama dunia pertelevisian mengandaikan tiga unsur utama berjalan baik: penyelenggara siaran, pemerintah, dan penonton.

Pada zaman Orba, TVRI masih membuat “lembaga pemirsa” meskipun diisi orang-orang pemerintah. Lembaga seperti itu kini tak ada lagi. Maka, wajar bila penyelenggara siaran (biasanya pemilik stasiun) makin leluasa dan rakus karena tak ada ikatan apa pun yang membatasi atau mengatur. Pada saat yang sama, peran pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika) justru menambah galau dan kacau dengan Keputusan Menteri tentang Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing secara Teresterial karena bertabrakan dengan peraturan dan undang-undang sebelumnya. Lagi pula, mengapa diberlakukan detik-detik menjelang kabinet sekarang bubar?

Ternyata “lembaga pemirsa” lain masih ada dan bersuara, yaitu Koalisi Independen untuk Demokrasi Penyiaran (KIDP). Institusi ini keberatan. Ini memberikan harapan bahwa masih selalu ada tokoh-tokoh yang mempunyai perhatian sekaligus keberanian mempertanyakan hal-hal strategis mengenai penyiaran yang seakan terlupakan. KIDP antara lain berisi Aliansi Jurnalis Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Pers Indonesia, Pemantau Regulasi dan Regulator Media Yogyakarta. Kemudian, Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik Yogyakarta, Remotivi Jakarta, Yayasan Tifa Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Media Link Jakarta, serta Masyarakat Cipta Media Jakarta.

Aktivitas mereka sekarang memiliki dasar dan mulia karena memperjuangkan hak-hak penonton. Pokok masalah bukan hanya peraturan menteri yang memang terasa “bau bisnis amis,” tapi juga dan terutama kemungkinan pengadaan penyiaran yang kebablasan.

Saat ini, setiap orang, kelompok, baik pengusaha atau bukan, bisa membuat siaran secara streaming. Sekarang membuat program apa pun bebas luar biasa. Apa saja bisa disiarkan dan dikomunikasikan. Semua itu belum ada tata krama pengaturan dan nilai isinya. Ini mengerikan karena membuka kesempatan setiap orang membuat program dengan paham dan ideologi apa saja. Fenomena “TV dukun” juga sangat mengganggu.

Siaran program pengobatan (alternatif) dikategorikan apa? Siaran, iklan, atau provokasi karena mereka leluasa berkampanye! Pertelevisian terbelah terutama karena tidak ada ketegasan antara hal yang boleh dan hal yang dilarang. KIDP bisa menjadi pijakan menjelaskan kondisi pertelevisian negeri ini. Mereka harus berani berteriak.

Arswendo Atmowiloto,
Budayawan
KORAN JAKARTA, 29 Agustus 2014

Keinginan Luhur Politisi

“Ini Indonesia ya,” kata saya merespons diskusi terbatas di grup BBM, Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) tentang kampanye pilpres yang sudah ‘membelah’ masyarakat Indonesia. Sebenarnya itu sikap trenyuh mendalam menyaksikan keterbelahan anak bangsa Indonesia menyusul kampanye calon presiden dan calon wakil presiden PS+HR (1) dan calon presiden dan calon wakil presiden JW+JK (2).

Saya teringat di awal reformasi. Begitu derasnya desakan meliberalkan segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud keinginan berubah dari era sentralistis dan otoriter. Saking kuatnya desakan itu, amandemen UUD 1945 hingga empat kali perubahan pun dilakukan tanpa dibarengi kajian akademis yang mendalam.

Elite menghendaki perubahan dan rakyat luas tidak mengetahui dan memahami ke mana arah perubahan itu. Pada 2001 saya telah menulis di Media Indonesia bahwa hasil empat kali amendemen itu ialah rancunya batang tubuh dan lahirnya tujuh masalah inkonsistensi UUD 2001. Salah satu masalah itu ialah apa yang sedang dihadapi bangsa ini sekarang: perebutan kekuasaan di elite politik yang melahirkan potensi konflik horizontal di berbagai lapisan masyarakat.

Adakah hal seperti ini yang dikehendaki para pejuang kemerdekaan Indonesia dan para pendiri Republik? Tanpa harus menoleh sejarah terlalu jauh dan mendalam, kita mendapat jawaban, “Tidak!” Para pendiri Republik dan UUD 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan bangsa itu berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan didorong oleh keinginan luhur agar kehidupan berbangsa bebas dari ketertindasan (dengan segala bentuknya). Tentu termasuk tertindas dalam alam pemikiran. Begitu kurang lebih bunyi alinea ketiga Pembukaan UUD 1945.

Sejak reformasi, saat parpol diamanatkan dalam amendemen keempat UUD 2001 sebagai satu-satunya kendaraan untuk partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lantas berbagai kalangan mendirikan parpol. Dalam beberapa aspek, hal itu positif karena mungkin saja agregasi aspirasi masyarakat tidak tertampung pada parpol yang sudah ada sebelumnya. Namun dalam perkembangannya, disadari juga bahwa kebebasan mendirikan parpol telah melahirkan dampak negatif. Misalnya hanya dijadikan ajang mendulang uang dan membuka akses kekuasaan. Sementara itu, akses kekuasaan pun hanya digunakan untuk meraih kekayaan bagi petinggi parpol.

Dampak negatif lainnya, masyarakat digiring menurut kepentingan parpol, padahal kepentingan tertinggi masyarakat ialah tegaknya dan terlaksananya konstitusi. Untuk menggiring keputusan masyarakat, digunakan industri survei guna mempengaruhi opini publik.

Karena prinsip no free lunch sebagai rujukan nilai kebebasan individual, untuk Indonesia saya menyebutnya sebagai demokrasi korporasi sejak Pemilu 2004, yakni suatu demokrasi berdasarkan transaksi materi yang pembiayaannya bersumber dari korporasi. Inilah esensi dan substansi politik uang.

Joe Klein, tangan kanan raja media di dunia Rupert Murdoch, justru mengajukan pertanyaan; “Tidakkah dengan kondisi yang demikian sebenarnya demokrasi hanya merupakan basa-basi aspirasi, karena aspirasi yang dilaksanakan sesungguhnya adalah aspirasi korporasi?” Secara tidak langsung, gugatan Joe Klein dijawab Joseph E Stiglitz sebagai itulah harga dari sebuah ketimpangan yang merupakan wujud dari kegagalan suatu sistem. Juga merupakan harga dari sebuah peradaban yang menempatkan masyarakat banyak hanya sebagai mesin produksi dan alas kekuasaan bagi bekerjanya mesin kepentingan kelompok elite penguasa.

Situasi seperti ini pernah dibahas demikian mendalam dalam sidang-sidang BPUPKI pada 29 Mei-1 Juni 1945. Saat memutuskan Indonesia bukanlah kerajaan, melainkan republik, hampir semua peserta sidang menyetujui bahwa Indonesia tidak menganut demokrasi liberal, fasisme, komunisme, etatisme, dan sosialisme Timur-Barat. Penolakan berbagai aliran pemikiran politik yang berkembang di dunia itulah yang melahirkan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945: MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah utusan dari daerah-daerah dan utusan golongan-golongan. Kenapa demikian? Penjelasannya adalah agar majelis (MPR) benar-benar merupakan penjelmaan dari seluruh lapisan masyarakat.

Saya memahami hal itu sebagai diakuinya sistem pemilu bersamaan dengan sistem elektorat (pemilihan wakil-wakil secara berjenjang pada daerah dan komunitas atau golongan). Hibrida sistem pemilihan itu kemudian dilaksanakan majelis untuk memilih pemimpin bangsa dan negara.

Jika dulu diasumsikan bahwa masyarakat Indonesia sudah terbiasa memilih langsung kepala desanya, sehingga tidaklah berlebihan jika masyarakat pun akan mampu memilih langsung presidennya. Namun sekarang terbukti, pemilihan langsung presiden itu membuka peluang bagi pecah belahnya bangsa dan negara.

Lalu, apakah ini keinginan luhur para politikus dan kaum yang menyebut diri reformis itu? Jelas dan pasti kita menolak sistem sentralistis dan otoriter, saya pun tidak ingin kembali ke era itu. Namun, adalah salah jika power games melalui pemilu langsung telah mengubur atau paling tidak menyingkirkan keinginan luhur para founding fathers dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adakah cara memperbaiki?
Beberapa saat sebelum kampanye pilpres, saya diundang diskusi di Lemhannas, Kepolisian RI, dan beberapa instansi atau lembaga lainnya. Dalam diskusi itu saya menyebutkan kekuasaan politik yang membuahkan regulasi di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara telah melahirkan struktur-struktur sosial politik ekonomi seperti yang kita hadapi sekarang. Sebagaimana terbukti pada angka-angka; ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, kepemilikan sumber daya, dan produksi serta terbukti pada kata-kata; saling jegal, saling menihilkan, transaksional material, sanjungan pada kemasan, renggangnya ikatan sosial, keringnya hubungan kebersamaan, dan saling menyalahkan serta saling membela diri dan golongan.

Struktur itu lebih lanjut membuahkan kultur masyarakat bersamaan dengan dinamika warga dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidupnya. Lihatlah jalan raya, di sana cerminan kekuasaan politik, regulasi, struktur hukum-sosial-politik-ekonomi, kultur masyarakat dan dinamika kegiatan warga masyarakat yang berbasis pada adagium “yang kuat adalah yang menang” dan “the winner takes all.”

Dalam sebuah talk show di Metro TV, ketika merespons visi-misi-program para capres, saya menyebutnya sebagai tegaknya sistem hukum-sosial-politik-ekonomi yang liberal. Di stasiun TV swasta lainnya, saya mengatakan hal itu sebagai produk pembangunan karakter bangsa yang dijanjikan selama kampanye 2004 dan 2009.

Sebab sistem yang sekarang tegak memang sudah seperti itu adanya, harapannya tinggal pada manusianya, yakni apakah mereka yang menjadi pemimpin akan melanjutkan sistem itu atau berupaya kembali ke jalan yang benar menurut konstitusi UUD 1945. Pertanyaan itu diajukan karena kedua capres sama-sama memiliki visi-misi-program yang ingin mengangkat keterpurukan bangsa yang disebabkan oleh jebakan neoliberal yang kini diterapkan. Para capres menyadari pentingnya menegakkan ketahanan dan kedaulatan ekonomi. JW+JK menggunakan istilah Trisakti sementara PS+HR menggunakan istilah perekonomian berdikari yang berkedaulatan dan sekaligus kerakyatan.

Justru dengan visi-misi-program itu, didukung dengan situasi kondisi yang berkembang saat ini, jalan bijaksana dan meneduhkan bagi semua kalangan ialah menunjukkan keinginan luhur kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan menunjukkan sikap kenegarawanan sebagaimana saya sampaikan di Metro TV pada 10 Juli 2014 dan TV One pada 8 Juli 2014.

Ini bisa dilakukan kalau para capres, para timses, dan tim pemikir mereka bersama dengan media massa pendukung mereka mau bersikap bahwa keutuhan bangsa dan negara adalah hal yang lebih utama dan politik pecah belah harus disingkirkan. Jika tidak, lima tahun pemerintahan ke depan, niscaya akan penuh dengan hambatan, tantangan, dan gangguan baik internal maupun eksternal.

Ichsanuddin Noorsy,
Pakar Ekonomi Kebijakan Publik
MEDIA INDONESIA, 17 Juli 2014

5 Kelemahan dari 2 Orang Capres

Mau pilih nomor 2 (Jokowi ?) atau pilih nomor 1 (Prabowo !).

Kita bahas kelemahan-kelemahan dari 2 orang capres Indonesia dalam Pilpres 2014. Kita mulai dari kelemahannya Prabowo Subianto dan kemudian Joko Widodo, apa saja.

Kelemahan Prabowo
Secara resmi Prabowo diberhentikan dari TNI karena dinilai bertanggungjawab dalam kasus penculikan di sekitar Reformasi Mei 1998. Meski Prabowo mengaku dia telah ambil alih tanggung jawab anak buahnya dalam kasus penculikan, namun Prabowo tetap dinilai bersalah dan kemudian diberhentikan.

Meskipun Prabowo dan Tim Mawar hanya mengaku menculik 9 aktifis dan semua telah dikembalikan hidup-hidup (selamat), tapi sebagian publik tetap menilai dia bersalah. Meskipun Prabowo mengaku tidak sebagai otak pelaku kerusuhan Mei 98, dimana ia jadi korban fitnah “konspirasi tertentu”, namun publik masih tidak percaya.

Prabowo memang termasuk orator yang hebat dengan pidatonya yang menggelegar dan berapi-api.

Kelemahan Prabowo yang lain adalah ia dicitrakan sebagai pribadi temperamental, meskipun sejak beberapa tahun terakhir tidak terbukti lagi kesan temperamental itu. Bahkan selama masa kampanye pilpres tahun 2014 ini, Prabowo menunjukkan sifat dan sikap penyabar, toleran, pemaaf, bijaksana, ksatria dan sebagainya.

Kelemahan Prabowo, dia juga disebut-sebut tidak “direstui” oleh negara asing, utamanya Ameriaka Serikat. Namun, sebenarnya sudah terpatahkan ketika AS akhirnya memberi respon positif atas pencapresannya.

Yang lain lagi, kelemahan Prabowo adalah bahwa dia dianggap sebagai bagian dari rezim Orba (Orde Baru), meski ia sendiri jadi tumbal dari Orba pada saat-saat Orba berakhir (tumbang), pada tahun 1998.

Prabowo, juga dianggap dekat dan jadi pelindung ormas atau kelompok preman eks Timor Leste.

Itu tadi 5 kelemahan terbesar Prabowo, nanti jika ada info dari teman-teman, kita susulkan untuk dibahas bersama.

Jokowi dan Prabowo, bersalaman dalam salah satu sesi debat capres-cawapres 2014.

Kelemahan Jokowi
Sekarang apa kelemahan Joko Widodo? Apa kelemahannya yang terbesar? Kami menempatkan sifat dan sikap Jokowi yang munafik sebagai kelemahan utama Jokowi. Munafik adalah seburuk-buruknya sifat manusia. Sifat munafik, adalah sifat yang lebih buruk jika dibandingkan dengan kelemahan atau kejahatan manusia yang lain.

Munafikun atau orang munafik adalah orang yang jika ia berbicara, maka ucapannya adalah dusta. Jokowi suka bohong, menipu, tukang glembuk, dan sering memperdaya orang lain. Ngeles dan seterusnya.

Munafikun adalah orang yang jika ia berjanji, maka janji-janjinya itu tidak ia tepati. Selalu ingkar janji. Hanya beri angin sorga atau “angsor”. Orang munafik adalah orang yang jika ia diberi amanah, kuasa, dan tanggung jawab, maka amanah, kuasa dan tanggung jawabnya itu ia khianati.

Khianat atau pengkhianatan adalah termasuk sebagai bentuk kejahatan berat. Pengkhianat negara, misalnya, hukumannya adalah hukuman mati. Meski begitu, Jokowi tidak pernah mengakui bahwa dia seorang penipu, suka ingkar janji dan atau pengkhianat. Jokowi merasa tidak pernah jadi orang munafik.

Beberapa bukti kebohongan dan ingkar janji dari Jokowi.

Mungkin itu sebabnya Jokowi tidak pernah merasa bersalah atau disalahkan oleh para pendukungnya. Jokowi tidak pernah mengaku salah, apalagi minta maaf. Tidak pernah sama sekali. Selama rakyat Indonesia mengetahui dan mengenal Jokowi, tidak pernah sekalipun Jokowi mengaku salah dan minta maaf tentang apa saja.

Kelemahan Jokowi yang kedua adalah ia saat ini sedang dalam proses hukum terkait dengan keterlibatannya dalam banyak kasus korupsi, terutama kasus pengadaan Bus Trans Jakarta. Jokowi sedang terancam dijerat pidana korupsi dan terancam jadi tersangka dari banyak kasus korupsi. Meski begitu, Jokowi tetap mengaku tidak terlibat korupsi sama sekali.

Bahkan Jokowi, di awal-awal tuduhan korupsi Bus Trans Jakarta itu bergulir, ia sempat membantah kenal dengan Michael Bimo Putranto. Dia tuduh Bimo hanyalah mengaku-aku saja kenal sama dirinya. Sayangnya, hanya beberapa saat setelah Jokowi membantah kenal dengan pelaku korupsi Bus Trans Jakarta, Bimo marah besar dan mendatangi Jokowi ke kantor Gubernur DKI Jakarta.

Akhirnya, rakyat menjadi tahu, bahwa Jokowi ternyata bohong. Jokowi sesungguhnya kenal baik dengan Michael Bimo sejak tahun 2004, karena dia adalah putra mantan Walikota Solo sebelumnya, Slamet Suryanto.

Hebatnya, lagi-lagi Jokowi tidak pernah minta maaf kepada publik mengenai kebohongan atau bantahannya sebelum ketahuan bohongnya itu.

Boneka Jokowi dan Ahok yang sempat laris manis dijual saat kampanye cagub-cawagub DKI, tahun 2012 yang lalu.

Kelemahan Jokowi yang ketiga adalah citra Jokowi yang bisa dijuluki sebagai manusia tokoh palsu. Dan semakin lama semakin terbukti karena semua info tentang diri Jokowi memang banyak yang palsu.

Jokowi tidak pernah berani berterus terang mengakui kepalsuan-kepalsuan yang telah direkayasa serta telah disampaikannya ke publik. Jokowi selalu menghindar. Termasuk ketika Jokowi menghindar dan atau mengabaikan desakan dan tuntutan rakyat mengenai siapa diri Jokowi yang sebenarnya. Kenapa Jokowi mati-matian menutupinya?

Entah sampai kapan Jokowi dapat “melarikan diri” dari kewajiban dan tanggungjawab moralnya untuk membuka identitas dan jati dirinya yang asli. Apakah nanti rakyat mau percaya dan pilih Jokowi yang tidak dikenal dan tidak diketahui aslinya itu sebagai calon presiden? Apa rakyat mau?

Jokowi "menjamas" (memandikan) mobil ESEMKA, saat masih menjabat sebagai Walikota Solo.

Kelemahan Jokowi berikutnya adalah terkait tudingan bahwa Jokowi itu sebenarnya adalah kader PKI (komunis) yang sedang mengelabui rakyat. Jokowi hanya bilang bahwa tudingan atas dirinya yang disebut PKI (komunis) itu adalah merupakan “penghinaan” terhadap nasionalismenya. Meski begitu, Jokowi tidak pernah mengklarifikasi keterkaitan erat dirinya dengan komunisme, sebagaimana yang dituduhkan kepadanya akhir-akhir ini.

Jokowi tidak menjelaskan alasan kenapa dia memalsukan nama ayah kandungnya, yang aslinya bernama Widjiatno, dipalsukan menjadi Noto Mihardjo. Penjelasan atau bantahan Jokowi bahwa nama ayahnya bukan Widjiatno tidak pernah dilakukannya. Dia malah mengakui bahwa nama asli ayahnya adalah Widjiatno Mihardjo.

Widjiatno atau Widjiatno bin Wirjo Mihardjo adalah putra tertua dari 5 bersaudara anak-anak dari mantan lurah Kragan, Karanganyar, bernama Wirjo Mihardjo. Widjiatno atau Widjiatno bin Wirjo Mihardjo saat dewasa pindah ke Giriroto, Ngemplak, Boyolali. Di Giriroto, Widjiatno menikahi Sudjiatmi. Widjiatno ayah Jokowi menikahi Sudjiatmi pada tahun 1959 dan mereka tinggal di Giriroto, Ngemplak, Boyolali sampai tahun 1969 atau 1970-an.

Sesuai pengakuan Jokowi saat meresmikan RS Katolik, Brayat Minulyo Solo, Jokowi mengaku bahwa dia lahir di RS itu. Ibunya, Sudjiatmi, juga mengaku begitu. Padahal, sebelumnya Jokowi selalu mengaku bahwa dia lahir di bantaran Kali Pepe, Munggung, Manahan, Banjarsari, Surakarta (Solo). Kok beda?

Padahal, ibu Jokowi, Sudjiatmi, pada tahun 2010 mengaku, bahwa Joko Widodo lahir di desa Giriroto, Ngemplak, Boyolali. Kok sekarang beda? Rakyat ingin tahu yang sebenarnya.

Sesuai pengakuan dari warga dan Sudjiatmi sendiri, mereka baru pindah ke Solo dari Boyolali tahun 1969 atau 1970-an. Namun kok bisa Jokowi katanya lahir pada tahun 1961 di RS Katolik, Brayat Minulyo, Solo? Mana yang sesungguhnya benar?

Beberapa ekspresi wajah Jokowi. Yang kanan bawah adalah foto Jokowi saat berkunjung ke makam Boris Yeltsin, Presiden Rusia, negeri Komunis yang dulu bernama Uni Soviet.

Sampai hari ini (Sabtu, 5 Juli 2014), atau beberapa hari lagi menjelang pilpres, kebenaran atau fakta sesungguhnya tentang Jokowi masih “misterius.” Masih menjadi tanda tanya besar ??!

Berdasarkan pengakuan Rudyatmo -walikota Solo sekarang- ia pada awalnya tidak kenal dengan Jokowi, tetapi ia lebih dulu kenal dengan ayah Jokowi, yaitu Bapak Widjiatno. Rudyatmo mengaku dikenalkan kepada Jokowi oleh Seno Kusumoharjo, seniman dan tokoh PDI (sekarang PDI-P) Boyolali, yang merupakan kakak dari Bupati Boyolali, Seno Samodro.

Rudyatmo mengaku kenal dengan ayah Jokowi yang bernama Widjiatno karena Widjiatno adalah Koordinator Satuan Tugas (Satgas) PDI Boyolali. Boyolali adalah kabupaten yang merupakan basis PKI, dimana pada tahun 1955, PKI menang 21 kursi dari 34 kursi di DPRD. Oleh karenanya, Boyolali dijuluki sebagai “Kabupaten Merah”, yang merupakan basis PKI.

Boyolali juga merupakan Markas Komando Tentara Merah eks Batalyon Pasoepati, yang merupakan batalyon desertir TNI yang tidak mau membubarkan diri paska rasionalisasi.

Jokowi adalah seorang pengagum musik rock metal, yang terkenal dengan salam 3 jarinya yang melambangkan "Dunia Hitam yang Keras".

Berdasarkan keterangan Wijono, teman Widjiatno, disebutkan bahwa sebelum jadi Koordinator Satgas PDI Boyolali, Widjiatno adalah Komandan OPR. OPR adalah singkatan dari Operasi Pertahanan Rakyat. Ada juga yang menyebut bahwa OPR adalah Organisasi Pertahanan Rakyat, yang merupakan sayap milisi PKI dari Pemuda Rakyat.

Apakah Jokowi mampu membantah bahwa ayah kandungnya, Widjiatno Mihardjo adalah Komandan OPR PKI sebelum dia menjadi Koordinator Satgas PDI Boyolali?

Berdasarkan keterangan Wijono, ayah Jokowi memang sempat “hilang” selama sekitar 4 hingga 5 tahun, antara tahun 1965 hingga tahun 1969. Apakah Widjiatno hilang karena ditangkap TNI atau karena lari bersembunyi ke gunung Merbabu, Kemukus atau lainnya? Belum dapat diketahui dengan pasti.

Apakah ayah Jokowi, Widjiatno terlibat G-30S-PKI dalam pembantaian dan pembunuhan puluhan umat Islam di Giriroto, pada tanggal 1 Oktober 1965? Belum diketahui !!!

Kelemahan Jokowi kelima, ia dicitrakan sebagai jongos, boneka ASING - ASENG - ANTEK. Jokowi tidak pernah membantah tuduhan itu. (Biasanya yang membantah malah Ibu Megawati).

Demikianlah 5 kelemahan terbesar Prabowo dan Joko Widodo sebagai Capres Indonesia 2014.
Vox Populi Vox Dei, Suara Rakyat Suara Tuhan!

MERDEKA !

Sumber:
Triomacan 2000, @TM2000Backhttp://chirpstory.com

Prabowo atau Jokowi, adalah Putra Terbaik Bangsa

Presiden RI yang pertama, Soekarno, ketika sedang melakukan shalat.

“Siapa pun kelak yang memimpin negara ini, kita tak akan pernah berhenti meraut perjuangan dan melakukan perbaikan. Sebab bukan kepada negara atau pemimpin kita mengabdi yang sebenarnya, melainkan hanya kepada Allah SWT. Dan tugas menegakkan kebenaran dan keadilan bukan berarti sekadar menjadi warga negara yang baik. Adil bukan (hanya) perkara antara rakyat dan penguasa, antara negara dan warganya. Adil yang sejati adalah sikap seorang anak manusia sebagai hamba dengan Tuhannya, yang telah terpancang sejak zaman alastu.”

Hiruk pikuk politik tanah air kita menjelang pemilihan umum (seperti biasa) tampak begitu gaduh dan ribut luar biasa. Ini tak mengejutkan dan seharusnya menjadi biasa bagi kita. Membicarakan kepemimpinan seolah perlu dilakukan tiap lima tahun sekali, walau sebenarnya ia harus dipikirkan dengan saksama dalam waktu yang panjang. Politik sebenarnya bukan kegiatan lima tahunan, politik seharusnya berlaku setiap hari. Namun karena kita adalah bangsa yang suka “rame-rame”, untuk kemudian lupa, maka perilaku ribut menjadi hal yang lumrah walaupun sebenarnya tragis.

Umat Islam di Indonesia pun seperti punya jadwal sendiri untuk ribut. Dan perkara yang paling lumrah diributkan ialah mengenai Islam dan demokrasi. Satu kubu menyatakan Islam bertentangan dengan demokrasi dan dengan demikian haram hukumnya terlibat dalam demokrasi, sementara kubu lain menerima demokrasi dan menganggapnya sebagai jalan juang yang patut ditempuh guna terbitnya fajar Islam di persada Indonesia.

Kedua kubu –tampaknya- jarang-jarang mempelajari demokrasi secara saksama, sehingga begitu saja menerima bahwa apa yang terjadi di negeri ini memang sebuah proses yang demokratis. Sehingga walaupun demokrasi yang berlaku ternyata dilakukan dengan anomali dan penuh cacat, tampaknya tak selalu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Dan yang jelas, kita malas menggali gagasan politik yang lahir dari buah pikir para ulama. Kita lebih senang berjalan dengan cara yang serba tanggung (mentah) dan beralas pada ketidakmengertian persoalan yang terang-benderang.

Maka pemilu dengan segala “kebrutalannya” disikapi dengan tak benar-benar jelas oleh orang-orang Islam. Kita mengikuti dan menjalani pemilu dengan kegamangan luar biasa. Jadi amatlah wajar bila dalam setiap pemilu, partai Islam tak pernah menang.

Kita begitu bersemangat dan boros mengumbar kata-kata juang (takbir dll.) dalam masa kampanye, tapi sekaligus kita miskin gagasan mengenai cita politik Islam. Kita jarang menyepuh hubungan Islam dan politik secara serius. Maka pentas politik kita yang nampak adalah hura-hura, urakan, dan cenderung tak memiliki arah. Ringkas kata, pentas politik kita adalah ngawur dan nekad.

Kampanye partai politik yang cenderung "asal rame".

Pertarungan politik akhir-akhir ini jauh dari pertarungan ide, gagasan, dan ideologi. Yang dipertarungkan adalah kekuatan-kekuatan purba seperti kekuatan fisik, uang dan juga hasrat insting hewaniyah. Kita mempertarungkan seberapa banyak pendukung kita, bukan seberapa kuat gagasan dan pemikiran kita. Kita tak mempertarungkan gagasan dalam politik hari ini, tapi berebut kuasa dengan cara yang awuntah.

Ketika pemilu legislatif berlalu, kita berhadapan dengan kenyataan bahwa partai-partai Islam hanyalah partai kelas menengah yang tampak gugup berhadapan dengan partai-partai nasionalis-sekuler. Upaya mempersatukan partai-partai Islam selalu kandas, karena memang hanya merupakan harapan kosong belaka. Dan yang menjadi pertanyaan sesungguhnya adalah, kita akan bersatu di atas ide apa, jika kita sebenarnya tak pernah punya ide (gagasan) apapun mengenai persatuan dan kesatuan?

Yang kita miliki hanyalah hasrat untuk menang dan berkuasa dengan mengusung lencana jumlah dan simbol-simbol fanatisme yang tak tentu arah itu. Kita masih selalu mempertaruhkan jumlah besar dan banyak (kuantitas), bukan gagasan besar dan bermutu (kualitas). Gagalnya gagasan rapuh mengenai persatuan partai-partai Islam untuk mengusung sendiri seorang calon presiden dari kalangan umat Islam dapat dipandang sebagai kebangkrutan visi politik Islam. Karena bukan persatuan semata yang menjadi soal, tapi memang kita sudah terlalu lama abai dan malas untuk menyepuh soal-soal politik, soal-soal kebangsaan dan soal-soal ke-Indonesiaan.

Diantara para tokoh pemimpin umat Islam yang sangat berpengaruh: KH Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), KH Hasyim Asy'ari (Nahdlatul Ulama), dan Buya Muhammad Natsir (Masyumi).

Apa arti Indonesia bagi kita umat Islam? Bagaimana kita menafsirkan Pancasila? Bagaimana Islam dan Indonesia seharusnya berjalin berkelindan? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu hanya akan membentur jidat para politisi yang begitu angkuh dengan perolehan jumlah suara. Pikiran mereka kian lama kian tumpul soal kebangsaan. Dan umat menjadi sepi dan miskin akan makna Indonesia, akan makna Pancasila. Umat menjadi asing akan makna tanah air dan kebangsaan. Indonesia menjadi sekadar tempat lahir, hidup, beranak-pinak -yang entah bermakna atau tidak- dan akhirnya mati. Pancasila menjadi seonggok gagasan yang tak hendak dimengerti dengan kesungguhan, yang ada dan tiadanya tak lagi berarti bagi sebagian besar umat Islam.

Keadaan ini, dimana umat tak memiliki visi politik yang jelas dan terarah namun ribut terus tentang politik, sementara para politisi dan pemimpin kita makin terjebak pada kuasa duniawi, menjadikan kita terlihat sebagai umat yang tak pandai bersyukur. Sebagai umat yang tak tahu terima kasih. Padahal Allah SWT telah menjadikan Indonesia sebagai rahmat dan kenikmatan yang tidak terperi yang seharusnya kita syukuri.

Ulama dan pemimpin kita di masa lalu telah berupaya keras menyepuh Indonesia dengan semangat Islam. Jika kita lalai dan abai, tak hendak mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, maka kita adalah umat yang tak tahu terima kasih kepada Buya M. Natsir, Buya Hamka, K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Wahid Hasyim, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Agus Salim, A. Hassan, dan para tokoh pemimpin kita yang lain. Merekalah yang berlelah-lelah menafsirkan Indonesia serta mencanang-juangkan visi politik Islam namun kita jugalah yang melupakan mereka. Lalu dengan apa kita akan menempuh jalan politik kita?

BJ Habibie mengucapkan sumpah dan janji sebagai Presiden RI, menggantikan Presiden Soeharto yang dipaksa lengser oleh mahasiswa dan rakyat melalui peristiwa reformasi tahun 1998.

Mencari Presiden: Harusnya Kita Biasa Saja
Seharusnya, kita adalah umat yang tak takut dipimpin Prabowo dan sudah tahu caranya kalau dipimpin oleh Jokowi. Kita sebenarnya bukan umat kemarin sore yang tak punya pengalaman apa-apa perihal politik. Belanda, penjajah itu, beratus tahun menikam kita dan selama itu pula kita tetap teguh melawannya. Belanda bisa menguasai tanah kita, merampok kekayaan alam kita, tapi ia tak dapat merebut iman kita. Jika kita terikat dengan lajur juang para ulama di Melayu-Nusantara ini, harusnya semangat Cut Nyak Dien, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sultan Hasanuddin dan para pejuang pahlawan lainnya mengalir deras di dalam jiwa kita. Dan itulah modal kita sebenarnya untuk menghadapi hari ini dan masa depan.

Kita (jika kata “kita” mengikat umat sekarang dengan gagasan ulama terdahulu) pernah menghadapi tekanan ala Soekarno, atau tipu muslihat ala Soeharto, dan kita mampu menghadapi semua keadaan itu. Kita bergumul dalam perjalanan politik yang panjang dengan berbagai sifat dan karakter pemimpin bangsa kita. Kita pernah berjabat tangan dengan Soekarno tapi tak ragu pula ketika berbeda pandangan dan bahkan bertentangan dengan beliau. Kita pernah berharap banyak pada Soeharto, terutama pada awal masa orde baru, tapi kita serempak melawan ketika ditindas, dan kemudian kita juga tak ragu untuk kembali bekerja sama ketika sikap Pak Harto ternyata berubah menjelang runtuhnya orde baru.

Tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI), DN Aidit dalam salah satu pidato politik di tengah massa rakyat sekitar tahun 1960-an.

Gemuruh peristiwa 1965 dan keributan politik tahun 1998 pernah kita hadapi dengan berbagai kecamuk pikiran dan perasaan. Pada 1965, kita berdiri tegak menghadapi cara-cara brutal Partai Komunis Indonesia (PKI). Fitnah, tuduhan, kekerasan fisik, ancaman, hinaan bahkan pembunuhan, pernah kita hadapi bersama-sama. Apa yang menimpa Buya Hamka, tuduhan berat kepada Buya M. Natsir dan para tokoh Islam yang lain, harusnya kita pelajari sungguh-sungguh dan dengan itu kita tegak berdiri. Kita tak perlu menjadi kaum perengek dan cengeng karena ada di lajur sejarah para pemberani yang memiliki keteguhan iman. Pada 1998 kita terlibat berkelindan dalam kerja politik yang melelahkan. Dan apa yang telah terjadi sepantasnya kita ambil pelajaran darinya. Mungkin kita atau pemimpin kita pernah keliru, tapi itu bukan untuk diratapi, dicaci-maki dan dikutuki. Kita sungguh dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga daripadanya.

Apa susahnya dipimpin Prabowo dan apa masalahnya dipimpin Jokowi? Kita pernah lebih dari itu dan kita telah teruji sanggup menghadapi semuanya dengan berani. Kita tak perlu takut dengan Prabowo yang tampak galak dan bergaya seperti macan dan penggebuk. Umat ini ratusan kali digebuk dengan berbagai cara, tapi kita tetap tegar berdiri. Dan belum tentu pula bila Prabowo jadi presiden dia akan jadi tukang gebuk macam mertuanya (Soeharto) dulu.

Prabowo, Megawati dan Jokowi, ketiganya pernah berbaju sama "kotak-kotak".

Lalu Jokowi. Kita pernah dipimpin bos-nya (atasannya) Jokowi, Megawati. Bangsa ini bahkan pernah dipimpin bapaknya Megawati (Soekarno), yang pandai berpidato membusa-busa mengenai apa saja. Kita juga sudah berlatih dipimpin presiden semacam Pak SBY selama 10 tahun. Harusnya itu semua cukup untuk mampu menghadapi pemimpin macam Jokowi. Apa masalahnya?

Pada akhirnya bukan siapa yang akan memimpin kita namun bagaimana kita menghadapinya dan menyikapinya. Pemimpin yang zalim ataupun pemimpin yang adil (seharusnya) kita sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Kita tak perlu risau jika ternyata pemimpin kita kelak tukang gebuk, karena jika demikian, memberi peringatan kepadanya dengan berani adalah merupakan jihad. Jika kita nanti dipimpin perengek yang diam-diam menjual negara kepada asing, kita kritisi dan kita lawan dengan cara-cara yang dewasa dan saksama. Akan tetapi, jika kenyataannya pemimpin yang terpilih mendatang mampu menjadi pemimpin yang baik, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah, dan mendukungnya dengan sepenuh hati untuk melaksanakan perbaikan hidup sesuai dengan yang dijanjikan.

Sikap fanatik kekanak-kanakan yang menunjukkan kegagapan tanpa arah dalam perkara dukung-mendukung calon presiden, seharusnya tak perlu terjadi. Riuh dunia maya yang terlalu cepat dan spontan serta tidak memberi jeda, mestinya dapat kita redam dengan cara-cara yang bijaksana. Menghadapi kenyataan ini, seharusnya kita sudah tahu apa yang mesti kita lakukan. Seharusnya kita sudah kenal dan hapal kelakuan dan sifat para politikus yang memang begitu itu. Membabi-buta dalam mendukung dan terlibat dalam keributan yang tak perlu, mestinya dapat dihindari. Sebab kita adalah umat yang (seharusnya) sudah tahu harus berbuat apa dalam keadaan macam apa saja, karena kita punya Buku Panduan Suci (al-Quran) dari Tuhan untuk menghadapi kehidupan, macam apapun modelnya.

Presiden SBY dan Wapres Boediono beserta keluarganya masing-masing, yang tak luput pula pernah menjadi sasaran fitnah.

Perjuangan Tanpa Jadwal Lima Tahunan
Kita menjadi orang Islam bukan cuma ketika pemilu setiap lima tahun sekali. Meributkan Islam dan non-Islam bukanlah jadwal lima tahunan. Bukankah lima tahun lalu kita atau sebagian kita juga sibuk mempertanyakan ke-Islaman dari istri Wapres Boediono? Bahkan ada juga yang mempertanyakan istri Pak SBY karena "kebetulan" bernama Kristiani (Bu Ani Yudhoyono)? Dan sekarang pun kita ribut Jokowi itu orang apa, Prabowo itu hapal berapa surat, dll.

Ke-Islaman seorang pemimpin memang penting. Tapi kita juga pernah dipimpin oleh presiden yang Islamnya abangan, atau presiden yang Islamnya awut-awutan tidak karuan. Dipimpin seorang saleh memang menjadi dambaan setiap insan, tapi dipimpin orang zalim pun kita pernah dan sudah berpengalaman, sehingga kita tahu cara menghadapinya.

Merajut ukhuwah dan menjalin jamaah juga bukan tugas yang datang hanya menjelang pemilihan presiden. Itu tugas panjang yang tidak boleh hanya dikerjakan dalam keadaan yang selalu darurat. Persatuan tidak bisa ditempatkan sebagai sebuah sikap darurat menjelang pilpres. Semestinya itu merupakan sikap yang utuh tidak parsial dan terus-menerus selalu berkelanjutan.

Jokowi atau Prabowo, semuanya sama-sama putra terbaik bangsa pada zamannya.

Siapa pun kelak yang memimpin negara ini, kita tak akan pernah berhenti meraut perjuangan dan melakukan perbaikan. Sebab bukan kepada negara atau pemimpin kita mengabdi yang sebenarnya, melainkan hanya kepada Allah SWT. Dan tugas menegakkan kebenaran dan keadilan bukan berarti sekadar menjadi warga negara yang baik. Adil bukan (hanya) perkara antara rakyat dan penguasa, antara negara dan warganya. Adil yang sejati adalah antara seorang anak manusia sebagai hamba dengan Tuhannya, yang telah terpancang sejak zaman alastu.

Tahun-tahun mendatang setelah kita mendapatkan pemimpin baru adalah tetap merupakan tahun-tahun perjuangan. Apa pun keadaannya, kita tak semestinya berhenti berjuang. Apa yang telah kita pancangkan akan terus kita lakukan. Indonesia tetap sebuah rahmat Allah SWT yang harus terus-menerus dijaga, disyukuri dengan cara merawatnya berdasarkan nilai-nilai iman dan nilai-nilai Islam yang sebenarnya.

Yang lebih penting bukanlah adil atau zalimnya seorang pemimpin, tapi bagaimana kita menghadapinya dan menyikapinya. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita bisa tetap merawat selalu cita politik Islam dalam keadaan macam apa pun. Perjuangan politik Islam bukanlah jadwal lima tahunan, kita perlu terus-menerus memperjuangkannya sepanjang hayat dikandung badan. Kita tak pernah mundur (seharusnya). Seperti keberanian Pangeran Diponegoro yang direkam Chairil Anwar dalam puisinya:

Pangeran Diponegoro, pahlawan pejuang yang legendaris sepanjang masa.

Diponegoro

Di masa pembangunan ini tuan hidup kembali
Dan bara kagum menjadi api
Di depan sekali tuan menanti
Tak gentar.
Lawan banyaknya seratus kali
Pedang di kanan, keris di kiri
Berselempang semangat yang tak bisa mati

MAJU

Ini barisan tak bergenderang-berpalu
Kepercayaan tanda menyerbu

Sekali berarti
Sudah itu mati

MAJU

Bagimu Negeri
Menyediakan api

Punah di atas menghamba
Binasa di atas ditindas
Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai
Jika hidup harus merasai

Maju
Serbu
Serang
Terjang

Jadi kesimpulannya, kita adalah umat yang tak takut dipimpin Prabowo dan sudah tahu caranya manakala dipimpin oleh Jokowi.

Sumber:
Tri Shubhi A
www.komunitasnuun.org