Mendengar Denny dan Rizal, Mengerti Rocky Gerung

Rizal Mallarangeng dan Denny JA.

Mari kita lihat apa yang terjadi dengan tiga sosok ini. Siapa yang berubah?

Jagat intelektual politik beberapa hari ini diisi oleh kritikan dua orang doktor (Ph D) ilmu politik dari Ohio States University USA, yaitu Denny JA dan Rizal Mallarangeng. Mereka berdua pada dasarnya menyerang sikap dan tingkah laku politik Rocky Gerung yang sangat agresif menyerang Presiden dan juga Calon Presiden Joko Widodo.

Rocky menggunakan idiom “Akal Sehat” untuk seluruh narasi dan pernyataan negatifnya terhadap Jokowi. Sedangkan terhadap para pendukung Jokowi, Rocky menggunakan ungkapan yang tidak kalah galaknya: “Para Kecebong dengan IQ 200 sekolam”. IQ 200 itu tinggi dan super tetapi jadi bermasalah dan berpotensi menghina jika dia dibagi kepada kecebong sekolam !!!

Rizal Mallarangeng, Denny JA dan Rocky Gerung.

Kedua mantan aktifis mahasiswa tahun 1980-an ini kemudian mengulas panjang lebar arti dan makna dari “Akal Sehat”. Kamus dan Dictionary dibuka, ditelaah dan dikupas. Denny JA sampai pada sebuah kesimpulan: Rocky Gerung sudah tidak imbang dalam narasinya. Dia menggunakan idiom “Akal Sehat” hanya untuk menyerang Jokowi tetapi tidak pernah sekali pun dia menyerang Prabowo.

“Di tangan Rocky Gerung, akal sehat sudah dimiskinkan, didangkalkan bahkan disalahgunakan untuk mengkritik Jokowi saja, dan tidak untuk Prabowo,” demikian ‘grendengan’ Pemimpin Tertinggi Lembaga Survey LSI Denny JA itu.

Segendang dan sepenarian, hal itu diungkapkan juga oleh Rizal Mallarangeng. Dia meminta Rocky bertindak lebih ‘fair’ dan berimbang untuk juga mengkritik Prabowo. Mereka tidak habis mengerti kenapa Rocky menolak mengkritik Prabowo. Padahal Prabowo adalah Capres yang menawarkan visi dan misi, yang tentu saja bisa dikritik dan dibedah dengan pisau intelektual dan tentu saja dengan “Akal Sehat”.

Denny Januar Ali, alias Denny JA.

Pertemanan
Saya mengenal Denny JA sejak lama, sekitar pertengahan tahun 1980-an. Dia seorang intelektual mahasiswa yang cukup punya nama. Dia adalah mahasiswa Fakultas Hukum UI, yang aktif di Kelompok Studi Mahasiswa, yang merupakan wadah cair dan tidak mengikat bagi mahasiswa kritis yang mencoba melawan rezim Orde Baru dari ‘bawah tanah’ setelah lembaga resmi Dewan Mahasiwa diberangus oleh Soeharto dan antek-anteknya.

Dengan beberapa mahasiwa yang kritis, dia aktif di Kelompok Studi Proklamasi (KSP) di bawah bimbingan Djohan Effendi, sebelum jadi Menteri Sekneg pada masa Presiden Gus Dur. Dari sanalah Denny memulai kiprahnya dalam kancah intelektual nasional.

Sedangkan dengan Rizal Mallarangeng saya tidak kenal. Tetapi, namanya cukup tenar sebagai aktivis mahasiswa dari Universitas Gajahmada, Yogyakarta. Saya cukup sering membaca tulisannya di media massa. Hanya sebatas itu persinggungan saya dengan dia.

Andi Rizal Mallarangeng, alias Rizal Mallarangeng.

Dengan Rocky saya kenal lebih awal. Kami sama-sama tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Politik UI. Dia masuk tahun 1979 sedangkan saya tahun 1981. Pernah tiga atau empat kali mengambil mata kuliah yang sama. Kami pernah saling uji pikiran dalam mengajukan dan membandingkan makalah di depan kelas. Dalam hal diskusi dan menyampaikan pikiran itu, harus saya akui, dia jagonya. Dia sangat pandai mencari gaya bahasa dan diksi yang tepat, efektif dan memukau serta menguasai ruang pikir kita. Untuk hal satu ini, Rocky sukar dicari tandingannya.

Karena itu, saya merasa tidak asing dengan perkembangan pemikiran Rocky Gerung sejak dia mulai bertumbuh di FIS UI, kemudian mekar di Jurusan Filsafat UI dan mencapai puncaknya ketika dia aktif di Forum Kelompok Sosialis yang berkawan akrab dengan Marsillam Simanjuntak, Rahman Tolleng, dan Sjahrir.

Note: Forum Kelompok Sosialis itu hanya penamaan dari saya saja. Saya tidak tahu persis mereka berwujud di mana dan apa saja, bisa di SOMAL (Sekretariat Bersama Organisasi Mahasiswa Lokal), IMADA (Ikatan Mahasiswa Djakarta), Forum Mahasiwa Independen (Formasi) atau di Forum Demokrasi (Fordem), sebuah forum yang dibentuk untuk mendukung Gus Dur pada masa Orde Baru ketika dia mengambil posisi melawan Orde Baru secara lebih lembut dan tidak frontal.

Rocky Gerung.

Kecenderungan Ideologis
Apakah yang membedakan Denny-Rizal di satu sisi dengan Rocky di sisi yang lain dalam narasi dan tingkah laku politik mereka? Dalam pandangan saya, Rocky relatif lebih patuh dan konsisten dengan ideologi yang dia anut. Mungkin berlebihan kalau saya katakan, dia merupakan seorang ideolog kaum kiri yang tumbuh dan berkembang di Jakarta dan sekitarnya. Dia fasih menjelaskan di dalam ceramahnya tentang hubungan antara sosialisme dan demokrasi. Sebuah Jargon Besar orang-orang kiri adalah: Kekuasaan itu harus diawasi dan dikritisi. Sebab, kalau tidak, dia akan jadi banal dan menindas.

Di sinilah kita bisa mengerti, mengapa dia menolak untuk mengritisi Prabowo. Sebagai Capres, Prabowo belum menjadi Rezim. Tidak appeal to appeal mengkritik Jokowi pada saat yang sama mengkritik Prabowo. Saya hadir ketika dia memberikan pendapat di depan Prabowo di Taman Mini itu.

“Prabowo baru mengajukan cita-cita, visi dan misi. Sedangkan Jokowi sudah memerintah selama empat tahun. Karena itu tidak adil kalau saya mengkritik Prabowo sekarang. Saya baru akan kritik Prabowo 12 menit setelah dilantik jadi Presiden,” demikian kata Rocky.

Lalu apakah ideologi Denny dan Rizal? (Noted: saya tidak perlu menjelaskan lagi apa itu ideologi, sebab Denny dan Rizal sudah pasti lebih tahu dari saya) Maaf, saya tidak tahu secara persis tetapi saya bisa mendeskripsikan dari tingkah laku politik mereka. Mungkin ketika mahasiwa, mereka lebih condong kepada sosialisme karena tidak menyukai kemapanan dan establisme Orde Baru. Mereka lebih ke kiri sedikit. Tetapi, setelah mereka menjadi mapan, ideologi mereka berubah ke kanan.

Saya bisa menyebutkan betapa Rocky Gerung hampir tidak pernah berubah dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Sewaktu kuliah, hampir tidak pernah saya lihat dia pakai kemeja. Dia selalu memakai kaos bekerah. Sebagian besar kaosnya itu berwarna putih. Sejak muda dia memang berkacamata. Hampir setiap saat jika kacamatanya kotor, dia mengelapnya dengan ujung kaosnya. Tidak pernah dia memakai lap khusus kacamata. Begitu humble-nya dia.

Sekarang, saya lihat, dia tetap relatif hampir tidak berubah. Dia tetap memakai jeans seperti waktu mahasiswa. Walau kini sering terlihat memakai kemeja, tetapi kaos berkerah belum bisa lepas sepenuhnya dari dirinya. Ketika hadir dalam acara Prabowo di Taman Mini bulan lalu itu, dia tetap memakai kaos berkerah, celana jeans dan sepatu kets. Pikiran sosialisnya diterapkannya tanpa sadar dalam cara dia berpakaian.

Kondisi ini berlainan dengan Denny dan Rizal. Denny pernah menyatakan sewaktu mahasiswa dia adalah orang miskin dari Palembang yang harus bertahan hidup di tengah egoisme dan sikap cuek Jakarta. Karena itu, ketika dia punya kesempatan untuk berubah maka dia mengubah segalanya dalam hidupnya, baik orientasi maupun sikap politik. Sekarang dia adalah seorang surveyor dan konsultan politik yang terkenal. Ratusan bahkan ribuan [sic!] calon kepala daerah sudah dia bantu menjadi kepala daerah dengan survey yang dibuatnya dan konsultansi yang diberikannya. Ini tentunya memberikan finansial yang sangat besar baginya, serta dengan sendirinya mempengaruhi mobilitas sosial dan ekonominya.

Saya tidak tahu apakah Rizal juga mengalami masa melarat seperti Denny saat dia berangkat dari Makassar ke Yogya. Tetapi, dengan aktif di Kelompok Studi Mahasiswa di kampusnya (UGM), memberikan petunjuk bahwa semasa mahasiswa dia kurang suka kepada kemapanan. Sikapnya itu berubah setelah kembali dari Ohio dan menjadi orang yang sangat dekat dengan Aburizal Bakrie, pengusaha besar dan ketua umum DPP Golkar 2010-2015. Dia juga sangat dekat dengan SBY, Presiden 2004-2014, walaupun kemudian kasus Andi Mallarangeng, kakaknya, membuat hubungannya dengan SBY merenggang.

Dari Ramadhan Pohan, teman Denny juga, saya pernah dapat info bahwa sampai sekarang Rocky tetap naik busway kalau mau pergi ke suatu tempat. Kegiatan itu baru dikuranginya setelah dia menjadi terkenal di mana begitu banyak orang meminta dan menyiksa dia dengan selfie.

Sementara itu, saya tidak tahu apakah Denny dan Rizal masih suka naik busway, seperti ketika mahasiswa, setelah mereka sukses mengoleksi banyak mobil Mercy dan BMW?

Tulisan pendek saya ini hanya untuk mencoba mengerti mengapa Denny dan Rizal ‘kesal’ terhadap Rocky dan meminta agar, sebagai pengamat, Rocky netral dalam bersikap. Tidak hanya mengecam Jokowi tetapi tidak bersuara bila terhadap Prabowo.

Wajar mereka bersikap seperti itu. Sekarang Rizal adalah Ketua DPD I Partai Golkar Jakarta yang jelas-jelas mendukung Jokowi. Sedangkan Denny JA bersikap sangat Jokowers dengan sejumlah meme dan tulisannya. Apakah dia dan LSI-nya mendapat order dari Jokowi? Saya tidak tahu. Tetapi, hampir tidak terlihat Denny memberikan kritik kepada Jokowi. Apakah orang tidak menilai Denny JA sama saja dengan Rocky tetapi dengan objek yang berbeda?

Tentu saja, tulisan ini tidak berpretensi memvonis siapa yang benar dan siapa yang salah dalam mengambil sikap dan tingkah laku politik mereka. Apakah Denny dan Rizal benar dan Rocky salah? Semua ada latar belakang dan semua ada sebab musababnya. Terpulang kepada pembaca untuk memberikan penilaian.

Ramadhani Aksyah,
Jurnalis Senior
REPUBLIKA, 17 Februari 2019

Prabowo atau Jokowi, adalah Putra Terbaik Bangsa

Presiden RI yang pertama, Soekarno, ketika sedang melakukan shalat.

“Siapa pun kelak yang memimpin negara ini, kita tak akan pernah berhenti meraut perjuangan dan melakukan perbaikan. Sebab bukan kepada negara atau pemimpin kita mengabdi yang sebenarnya, melainkan hanya kepada Allah SWT. Dan tugas menegakkan kebenaran dan keadilan bukan berarti sekadar menjadi warga negara yang baik. Adil bukan (hanya) perkara antara rakyat dan penguasa, antara negara dan warganya. Adil yang sejati adalah sikap seorang anak manusia sebagai hamba dengan Tuhannya, yang telah terpancang sejak zaman alastu.”

Hiruk pikuk politik tanah air kita menjelang pemilihan umum (seperti biasa) tampak begitu gaduh dan ribut luar biasa. Ini tak mengejutkan dan seharusnya menjadi biasa bagi kita. Membicarakan kepemimpinan seolah perlu dilakukan tiap lima tahun sekali, walau sebenarnya ia harus dipikirkan dengan saksama dalam waktu yang panjang. Politik sebenarnya bukan kegiatan lima tahunan, politik seharusnya berlaku setiap hari. Namun karena kita adalah bangsa yang suka “rame-rame”, untuk kemudian lupa, maka perilaku ribut menjadi hal yang lumrah walaupun sebenarnya tragis.

Umat Islam di Indonesia pun seperti punya jadwal sendiri untuk ribut. Dan perkara yang paling lumrah diributkan ialah mengenai Islam dan demokrasi. Satu kubu menyatakan Islam bertentangan dengan demokrasi dan dengan demikian haram hukumnya terlibat dalam demokrasi, sementara kubu lain menerima demokrasi dan menganggapnya sebagai jalan juang yang patut ditempuh guna terbitnya fajar Islam di persada Indonesia.

Kedua kubu –tampaknya- jarang-jarang mempelajari demokrasi secara saksama, sehingga begitu saja menerima bahwa apa yang terjadi di negeri ini memang sebuah proses yang demokratis. Sehingga walaupun demokrasi yang berlaku ternyata dilakukan dengan anomali dan penuh cacat, tampaknya tak selalu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Dan yang jelas, kita malas menggali gagasan politik yang lahir dari buah pikir para ulama. Kita lebih senang berjalan dengan cara yang serba tanggung (mentah) dan beralas pada ketidakmengertian persoalan yang terang-benderang.

Maka pemilu dengan segala “kebrutalannya” disikapi dengan tak benar-benar jelas oleh orang-orang Islam. Kita mengikuti dan menjalani pemilu dengan kegamangan luar biasa. Jadi amatlah wajar bila dalam setiap pemilu, partai Islam tak pernah menang.

Kita begitu bersemangat dan boros mengumbar kata-kata juang (takbir dll.) dalam masa kampanye, tapi sekaligus kita miskin gagasan mengenai cita politik Islam. Kita jarang menyepuh hubungan Islam dan politik secara serius. Maka pentas politik kita yang nampak adalah hura-hura, urakan, dan cenderung tak memiliki arah. Ringkas kata, pentas politik kita adalah ngawur dan nekad.

Kampanye partai politik yang cenderung "asal rame".

Pertarungan politik akhir-akhir ini jauh dari pertarungan ide, gagasan, dan ideologi. Yang dipertarungkan adalah kekuatan-kekuatan purba seperti kekuatan fisik, uang dan juga hasrat insting hewaniyah. Kita mempertarungkan seberapa banyak pendukung kita, bukan seberapa kuat gagasan dan pemikiran kita. Kita tak mempertarungkan gagasan dalam politik hari ini, tapi berebut kuasa dengan cara yang awuntah.

Ketika pemilu legislatif berlalu, kita berhadapan dengan kenyataan bahwa partai-partai Islam hanyalah partai kelas menengah yang tampak gugup berhadapan dengan partai-partai nasionalis-sekuler. Upaya mempersatukan partai-partai Islam selalu kandas, karena memang hanya merupakan harapan kosong belaka. Dan yang menjadi pertanyaan sesungguhnya adalah, kita akan bersatu di atas ide apa, jika kita sebenarnya tak pernah punya ide (gagasan) apapun mengenai persatuan dan kesatuan?

Yang kita miliki hanyalah hasrat untuk menang dan berkuasa dengan mengusung lencana jumlah dan simbol-simbol fanatisme yang tak tentu arah itu. Kita masih selalu mempertaruhkan jumlah besar dan banyak (kuantitas), bukan gagasan besar dan bermutu (kualitas). Gagalnya gagasan rapuh mengenai persatuan partai-partai Islam untuk mengusung sendiri seorang calon presiden dari kalangan umat Islam dapat dipandang sebagai kebangkrutan visi politik Islam. Karena bukan persatuan semata yang menjadi soal, tapi memang kita sudah terlalu lama abai dan malas untuk menyepuh soal-soal politik, soal-soal kebangsaan dan soal-soal ke-Indonesiaan.

Diantara para tokoh pemimpin umat Islam yang sangat berpengaruh: KH Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), KH Hasyim Asy'ari (Nahdlatul Ulama), dan Buya Muhammad Natsir (Masyumi).

Apa arti Indonesia bagi kita umat Islam? Bagaimana kita menafsirkan Pancasila? Bagaimana Islam dan Indonesia seharusnya berjalin berkelindan? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu hanya akan membentur jidat para politisi yang begitu angkuh dengan perolehan jumlah suara. Pikiran mereka kian lama kian tumpul soal kebangsaan. Dan umat menjadi sepi dan miskin akan makna Indonesia, akan makna Pancasila. Umat menjadi asing akan makna tanah air dan kebangsaan. Indonesia menjadi sekadar tempat lahir, hidup, beranak-pinak -yang entah bermakna atau tidak- dan akhirnya mati. Pancasila menjadi seonggok gagasan yang tak hendak dimengerti dengan kesungguhan, yang ada dan tiadanya tak lagi berarti bagi sebagian besar umat Islam.

Keadaan ini, dimana umat tak memiliki visi politik yang jelas dan terarah namun ribut terus tentang politik, sementara para politisi dan pemimpin kita makin terjebak pada kuasa duniawi, menjadikan kita terlihat sebagai umat yang tak pandai bersyukur. Sebagai umat yang tak tahu terima kasih. Padahal Allah SWT telah menjadikan Indonesia sebagai rahmat dan kenikmatan yang tidak terperi yang seharusnya kita syukuri.

Ulama dan pemimpin kita di masa lalu telah berupaya keras menyepuh Indonesia dengan semangat Islam. Jika kita lalai dan abai, tak hendak mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, maka kita adalah umat yang tak tahu terima kasih kepada Buya M. Natsir, Buya Hamka, K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Wahid Hasyim, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Agus Salim, A. Hassan, dan para tokoh pemimpin kita yang lain. Merekalah yang berlelah-lelah menafsirkan Indonesia serta mencanang-juangkan visi politik Islam namun kita jugalah yang melupakan mereka. Lalu dengan apa kita akan menempuh jalan politik kita?

BJ Habibie mengucapkan sumpah dan janji sebagai Presiden RI, menggantikan Presiden Soeharto yang dipaksa lengser oleh mahasiswa dan rakyat melalui peristiwa reformasi tahun 1998.

Mencari Presiden: Harusnya Kita Biasa Saja
Seharusnya, kita adalah umat yang tak takut dipimpin Prabowo dan sudah tahu caranya kalau dipimpin oleh Jokowi. Kita sebenarnya bukan umat kemarin sore yang tak punya pengalaman apa-apa perihal politik. Belanda, penjajah itu, beratus tahun menikam kita dan selama itu pula kita tetap teguh melawannya. Belanda bisa menguasai tanah kita, merampok kekayaan alam kita, tapi ia tak dapat merebut iman kita. Jika kita terikat dengan lajur juang para ulama di Melayu-Nusantara ini, harusnya semangat Cut Nyak Dien, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sultan Hasanuddin dan para pejuang pahlawan lainnya mengalir deras di dalam jiwa kita. Dan itulah modal kita sebenarnya untuk menghadapi hari ini dan masa depan.

Kita (jika kata “kita” mengikat umat sekarang dengan gagasan ulama terdahulu) pernah menghadapi tekanan ala Soekarno, atau tipu muslihat ala Soeharto, dan kita mampu menghadapi semua keadaan itu. Kita bergumul dalam perjalanan politik yang panjang dengan berbagai sifat dan karakter pemimpin bangsa kita. Kita pernah berjabat tangan dengan Soekarno tapi tak ragu pula ketika berbeda pandangan dan bahkan bertentangan dengan beliau. Kita pernah berharap banyak pada Soeharto, terutama pada awal masa orde baru, tapi kita serempak melawan ketika ditindas, dan kemudian kita juga tak ragu untuk kembali bekerja sama ketika sikap Pak Harto ternyata berubah menjelang runtuhnya orde baru.

Tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI), DN Aidit dalam salah satu pidato politik di tengah massa rakyat sekitar tahun 1960-an.

Gemuruh peristiwa 1965 dan keributan politik tahun 1998 pernah kita hadapi dengan berbagai kecamuk pikiran dan perasaan. Pada 1965, kita berdiri tegak menghadapi cara-cara brutal Partai Komunis Indonesia (PKI). Fitnah, tuduhan, kekerasan fisik, ancaman, hinaan bahkan pembunuhan, pernah kita hadapi bersama-sama. Apa yang menimpa Buya Hamka, tuduhan berat kepada Buya M. Natsir dan para tokoh Islam yang lain, harusnya kita pelajari sungguh-sungguh dan dengan itu kita tegak berdiri. Kita tak perlu menjadi kaum perengek dan cengeng karena ada di lajur sejarah para pemberani yang memiliki keteguhan iman. Pada 1998 kita terlibat berkelindan dalam kerja politik yang melelahkan. Dan apa yang telah terjadi sepantasnya kita ambil pelajaran darinya. Mungkin kita atau pemimpin kita pernah keliru, tapi itu bukan untuk diratapi, dicaci-maki dan dikutuki. Kita sungguh dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga daripadanya.

Apa susahnya dipimpin Prabowo dan apa masalahnya dipimpin Jokowi? Kita pernah lebih dari itu dan kita telah teruji sanggup menghadapi semuanya dengan berani. Kita tak perlu takut dengan Prabowo yang tampak galak dan bergaya seperti macan dan penggebuk. Umat ini ratusan kali digebuk dengan berbagai cara, tapi kita tetap tegar berdiri. Dan belum tentu pula bila Prabowo jadi presiden dia akan jadi tukang gebuk macam mertuanya (Soeharto) dulu.

Prabowo, Megawati dan Jokowi, ketiganya pernah berbaju sama "kotak-kotak".

Lalu Jokowi. Kita pernah dipimpin bos-nya (atasannya) Jokowi, Megawati. Bangsa ini bahkan pernah dipimpin bapaknya Megawati (Soekarno), yang pandai berpidato membusa-busa mengenai apa saja. Kita juga sudah berlatih dipimpin presiden semacam Pak SBY selama 10 tahun. Harusnya itu semua cukup untuk mampu menghadapi pemimpin macam Jokowi. Apa masalahnya?

Pada akhirnya bukan siapa yang akan memimpin kita namun bagaimana kita menghadapinya dan menyikapinya. Pemimpin yang zalim ataupun pemimpin yang adil (seharusnya) kita sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Kita tak perlu risau jika ternyata pemimpin kita kelak tukang gebuk, karena jika demikian, memberi peringatan kepadanya dengan berani adalah merupakan jihad. Jika kita nanti dipimpin perengek yang diam-diam menjual negara kepada asing, kita kritisi dan kita lawan dengan cara-cara yang dewasa dan saksama. Akan tetapi, jika kenyataannya pemimpin yang terpilih mendatang mampu menjadi pemimpin yang baik, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah, dan mendukungnya dengan sepenuh hati untuk melaksanakan perbaikan hidup sesuai dengan yang dijanjikan.

Sikap fanatik kekanak-kanakan yang menunjukkan kegagapan tanpa arah dalam perkara dukung-mendukung calon presiden, seharusnya tak perlu terjadi. Riuh dunia maya yang terlalu cepat dan spontan serta tidak memberi jeda, mestinya dapat kita redam dengan cara-cara yang bijaksana. Menghadapi kenyataan ini, seharusnya kita sudah tahu apa yang mesti kita lakukan. Seharusnya kita sudah kenal dan hapal kelakuan dan sifat para politikus yang memang begitu itu. Membabi-buta dalam mendukung dan terlibat dalam keributan yang tak perlu, mestinya dapat dihindari. Sebab kita adalah umat yang (seharusnya) sudah tahu harus berbuat apa dalam keadaan macam apa saja, karena kita punya Buku Panduan Suci (al-Quran) dari Tuhan untuk menghadapi kehidupan, macam apapun modelnya.

Presiden SBY dan Wapres Boediono beserta keluarganya masing-masing, yang tak luput pula pernah menjadi sasaran fitnah.

Perjuangan Tanpa Jadwal Lima Tahunan
Kita menjadi orang Islam bukan cuma ketika pemilu setiap lima tahun sekali. Meributkan Islam dan non-Islam bukanlah jadwal lima tahunan. Bukankah lima tahun lalu kita atau sebagian kita juga sibuk mempertanyakan ke-Islaman dari istri Wapres Boediono? Bahkan ada juga yang mempertanyakan istri Pak SBY karena "kebetulan" bernama Kristiani (Bu Ani Yudhoyono)? Dan sekarang pun kita ribut Jokowi itu orang apa, Prabowo itu hapal berapa surat, dll.

Ke-Islaman seorang pemimpin memang penting. Tapi kita juga pernah dipimpin oleh presiden yang Islamnya abangan, atau presiden yang Islamnya awut-awutan tidak karuan. Dipimpin seorang saleh memang menjadi dambaan setiap insan, tapi dipimpin orang zalim pun kita pernah dan sudah berpengalaman, sehingga kita tahu cara menghadapinya.

Merajut ukhuwah dan menjalin jamaah juga bukan tugas yang datang hanya menjelang pemilihan presiden. Itu tugas panjang yang tidak boleh hanya dikerjakan dalam keadaan yang selalu darurat. Persatuan tidak bisa ditempatkan sebagai sebuah sikap darurat menjelang pilpres. Semestinya itu merupakan sikap yang utuh tidak parsial dan terus-menerus selalu berkelanjutan.

Jokowi atau Prabowo, semuanya sama-sama putra terbaik bangsa pada zamannya.

Siapa pun kelak yang memimpin negara ini, kita tak akan pernah berhenti meraut perjuangan dan melakukan perbaikan. Sebab bukan kepada negara atau pemimpin kita mengabdi yang sebenarnya, melainkan hanya kepada Allah SWT. Dan tugas menegakkan kebenaran dan keadilan bukan berarti sekadar menjadi warga negara yang baik. Adil bukan (hanya) perkara antara rakyat dan penguasa, antara negara dan warganya. Adil yang sejati adalah antara seorang anak manusia sebagai hamba dengan Tuhannya, yang telah terpancang sejak zaman alastu.

Tahun-tahun mendatang setelah kita mendapatkan pemimpin baru adalah tetap merupakan tahun-tahun perjuangan. Apa pun keadaannya, kita tak semestinya berhenti berjuang. Apa yang telah kita pancangkan akan terus kita lakukan. Indonesia tetap sebuah rahmat Allah SWT yang harus terus-menerus dijaga, disyukuri dengan cara merawatnya berdasarkan nilai-nilai iman dan nilai-nilai Islam yang sebenarnya.

Yang lebih penting bukanlah adil atau zalimnya seorang pemimpin, tapi bagaimana kita menghadapinya dan menyikapinya. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita bisa tetap merawat selalu cita politik Islam dalam keadaan macam apa pun. Perjuangan politik Islam bukanlah jadwal lima tahunan, kita perlu terus-menerus memperjuangkannya sepanjang hayat dikandung badan. Kita tak pernah mundur (seharusnya). Seperti keberanian Pangeran Diponegoro yang direkam Chairil Anwar dalam puisinya:

Pangeran Diponegoro, pahlawan pejuang yang legendaris sepanjang masa.

Diponegoro

Di masa pembangunan ini tuan hidup kembali
Dan bara kagum menjadi api
Di depan sekali tuan menanti
Tak gentar.
Lawan banyaknya seratus kali
Pedang di kanan, keris di kiri
Berselempang semangat yang tak bisa mati

MAJU

Ini barisan tak bergenderang-berpalu
Kepercayaan tanda menyerbu

Sekali berarti
Sudah itu mati

MAJU

Bagimu Negeri
Menyediakan api

Punah di atas menghamba
Binasa di atas ditindas
Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai
Jika hidup harus merasai

Maju
Serbu
Serang
Terjang

Jadi kesimpulannya, kita adalah umat yang tak takut dipimpin Prabowo dan sudah tahu caranya manakala dipimpin oleh Jokowi.

Sumber:
Tri Shubhi A
www.komunitasnuun.org

Jalan Paradoks Sjahrir

Perkenankan saya mengaku, saya belum pernah bertemu muka dengan almarhum Sutan Sjahrir. Ketika beliau wafat di Zürich, Swiss, 9 April 1966, saya bahkan belum tahu membaca dan menulis. Tatkala menginjak dewasa, sayup-sayup saya mendengar orang sering menyebut namanya.

Tanpa tahu mengapa, ia terdengar sebagai satu di antara deretan nama yang menjulang tinggi ke angkasa Indonesia. Namun, lantaran jarak generasi, ia lebih terdengar sebagai gema ketimbang suara.

Ketika mulai melek-huruf, sesekali saya membaca renungan-renungannya dari penjara dan pembuangan. Sebagai anak muda, saya merasa renungan-renungan itu menyimpan teka-teki yang misterius tetapi menawan. Saya kadang membaca ulasan dari para ahli atau juga kenang-kenangan dari para muridnya, pengagum, dan kritikus Sjahrir. Namun, jauh dalam hati, saya merasa ada yang selalu saja lolos dari genggaman ulasan dan refleksi kenangan itu. Saya tidak mengerti apa. Mungkin itu suara keabadian yang tak pernah tertampung oleh keterbatasan. Mungkin juga karena Sjahrir terlalu besar untuk kita, atau kita terlalu kecil untuk Sjahrir.

Dilema pilihan
Sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasih kepada Sjahrir, perkenankan saya mengajukan satu kemungkinan memahami mengapa Sjahrir selalu lolos dari genggaman ideologi yang pasti. Ia seorang sosialis, tetapi corak sosialismenya terlalu licin untuk dipatok dalam kategori sosialisme yang luas dipahami. Dalam pemahaman sederhana saya, itu lantaran Sjahrir adalah seorang yang menghidupi dan memeluk erat-erat apa yang akan saya sebut ”jalan paradoks”.

”Paradoks” adalah posisi atau sikap yang kelihatan kontradiktif atau tidak masuk akal karena secara logis tampak tidak konsisten, tetapi sesungguhnya mengandung ”kebenaran” lebih tinggi karena didasarkan pada fondasi lebih kokoh dan lebih lengkap daripada yang tampak. Ambillah satu contoh kecil. Kita mungkin pernah mengalami luka batin yang dalam. Luka batin tidak akan sembuh dengan kita tolak, tetapi justru dengan kita peluk/terima sebagai bagian sejarah hidup, luka batin itu akan pergi/sembuh. Suatu X dicapai bukan dengan kategori yang sama (yaitu X), tetapi melalui non-X. Dalam ungkapan penyair Jerman, Friedrich Schiller, yang diangkat Ignas Kleden dalam pengantar buku Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan (2010), hidup hanya dimenangkan dengan mempertaruhkan hidup itu sendiri.

Paradoks tampil dalam berbagai wajah. Salah satunya adalah dilema pilihan. Namun, ada beda antara dilema praktis dan dilema eksistensial. Contoh dilema praktis adalah jika kita harus memilih salah satu dari dua acara yang diadakan pada waktu yang bersamaan karena secara fisik kita tak mungkin berada di dua tempat sekaligus. Ketidaksanggupan kita berada di salah satu acara bukan cacat atau ketidakmatangan pilihan, tetapi persis kelugasan pilihan praktis yang sederhana. Banyak dilema pilihan adalah dilema praktis seperti itu. Perkaranya kadang kecil, kadang besar. Putusan Sjahrir bekerja sama atau tidak bekerja sama dengan Jepang juga bercorak dilema praktis semacam itu.

Akan tetapi, mana yang dipilih Sjahrir: nasionalisme atau internasionalisme, kebebasan individual atau solidaritas sosial? Boleh juga itu berupa dilema aksi atau refleksi, spontanitas individu atau tertib tatanan, yang lokal atau yang global, roh atau materi, dan sebagainya? Itulah dilema-dilema eksistensial. Ia disebut ”eksistensial” sebab tegangan-tegangan itu secara niscaya senantiasa terlibat dalam perjuangan kita meraih kualitas hidup-personal ataupun hidup-bersama yang bermutu dan matang. Dengan kata lain, dilema memilih ”kebebasan individual atau solidaritas sosial” adalah oposisi semu. Memilih salah satu dengan menyingkirkan yang lain adalah resep pasti menuju kesesatan dan ketidakmatangan. Keduanya hanya perlu dipeluk erat-erat dan dihidupi dalam tegangan abadi sebagai paradoks eksistensial.

Jika alam tidak suka kehampaan, politik tidak suka kerumitan. Itulah mengapa dunia politik praktis berisi kelugasan kubu-kubu pilihan eksklusif ”ini atau itu”. Pilihan eksklusif itu tentu sering niscaya lantaran ia dilema praktis yang sederhana. Akan tetapi, pada banyak momen lain, dunia politik juga berisi dilema-dilema eksistensial: kebebasan atau solidaritas, nasional atau global?

Tergelincir ke salah satunya adalah resep pasti menuju kesesatan. Yang diperlukan adalah menghidupinya sebagai tegangan abadi. Itulah mengapa dalam diri Sjahrir, kita menemukan keengganan tetapi sekaligus kesediaan terhadap dunia politik. Dalam bahasa Sol Tas yang mengenal Sjahrir: ”Dia terlibat dalam politik dari rasa kewajiban, bukan dari minat”.

Mengenali patologi
Seperti apa Sjahrir menuliskan jalan paradoks itu? Dari serakan renungan-renungannya, beginilah contoh ia meyakini jalan paradoks itu:

”Hanya merekalah yang sudah matang dan mengerti akan kehidupan oleh pengalaman, tidak lagi menyobek kehidupan itu dalam dua bagian yang bertentangan satu dengan yang lain; tapi mereka itu melihat peralihan-peralihan, sambungan-sambungan, percampuran-percampuran dari kedua bagian itu.” (Surat 16 Desember 1934).

Kali lain, Sjahrir menulis prinsip menghidupi tegangan antara individualitas dan sosialitas:

”Suatu perasaan yang luas dan dalam, suatu rasa bahagia yang sungguh-sungguh, tidak pernah eksklusif. Kita ingin membaginya kepada orang lain... Sebab itu kukira kebahagiaan pribadi yang setinggi-tingginya yang bisa kita raih, mestilah berbarengan dengan kebahagiaan umum umat manusia.” (Surat 22 Juli 1934).

Sjahrir menulis, memilih salah satunya adalah ”gambaran manusia yang belum matang”.

Apa yang boleh kita pelajari dari keluhuran jalan paradoks Sjahrir itu? Pertama, silakan mengenali patologi apa yang sedang membusukkan periode sejarah kita dewasa ini? Apakah ia ekstremisme agama, ekstremisme pasar, globalisme, ataukah campuran semua itu? Menurut jalan paradoks Sjahrir, ekstremisme adalah buah busuk dari ketidakmatangan pribadi dan kolektif. Terhadap patologi itu, jalan menuju kematangan hidup pribadi dan berbangsa menuntut kita melancarkan gerakan balik. Kedua, jalan paradoks Sjahrir juga mengajar kita bahwa pemimpin politik sejati bukanlah mereka yang haus akan kursi dan kekuasaan, tetapi mereka yang justru punya sikap curiga dan skeptis terhadap kekuasaan dan jabatannya.

Saya belum pernah bertemu muka dengan Sjahrir. Pada hari pemakamannya, saya bahkan belum tahu menulis dan membaca. Akan tetapi, bahwa sekian tahun kemudian saya boleh belajar dari Sjahrir tentang rahasia kehidupan dan tentang ”jalan paradoks” bagi kematangan politik, ekonomi, budaya, dan intelektual suatu bangsa, itu sudah sebuah kegembiraan.

Sjahrir memang tidak bisa lagi bersuara, tetapi ia tetap nyaring bergema.

B Herry Priyono, Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta.
KOMPAS, 8 Maret 2010

Epistemologi Buruh

“Ideology is indispensable in any society if men are to be formed, transformed and equipped to respond to the demands of their conditions of existence.”

— Louis Althusser

Kita bekerja tidak sekadar mencari nafkah. Tentu kita senang mendapat uang dari hasil kerja. Tapi ada bentuk lain, yakni memperjuangkan nilai-nilai yang lebih baik bagi diri kita dan orang lain. Tujuannya menciptakan kebahagiaan di dunia kerja. Kita menyebut setiap gagasan, harapan dan perbuatan menuju kondisi yang dinginkan sebagai ideologi.

Menurut sebagian orang, ideologi berkenaan dengan kumpulan ide atau gagasan. Kata Mazhab Frankfurt, ideologi adalah struktur pengetahuan yang punya solusi terhadap problem konkret yang dihadapinya. Menurut Jorge Larrain dalam The Concept of Ideology, ideologi merujuk pada sistem pendapat, nilai, dan pengetahuan yang berhubungan dengan kepentingan kelas tertentu yang cara berpikirnya mungkin berbeda-beda.

Ideologi dipahami pula sebagai visi yang komprehensif tentang segala sesuatu secara umum dan filosofis. Konsep ini ditransformasikan oleh kelas yang dominan kepada publik agar menjadi inti gerakan politik. Tujuan utama ideologi adalah tawaran perubahan melalui proses pemikiran normatif.

Dalam ringkasan lain, ideologi adalah struktur pengetahuan yang melahirkan sikap dan tindakan dalam menyikapi realitasnya. Problem tidak mesti terlihat secara kasat mata. Ia bisa berada di luar lingkungan sosial kita, melampaui dunia material kita, atau bahkan melingkari konsep kita sendiri.

Problem karyawan tidak mesti disebabkan oleh manajemen perusahaan. Bisa jadi oleh krisis ekonomi yang berada di luar kendali perusahaan. Bahkan mungkin saja ada suatu sistem yang membuat perusahaan dan karyawan tertindas bersama-sama.

Sebuah problem tidak mesti dirasakan dulu untuk disebut sebagai problem. Setiap orang yang hidup dalam realitas sosial pasti punya problem. Bahkan orang yang tidak punya problem pun punya problem. Problemnya adalah ’tidak punya problem’. Karyawan yang kesehariannya riang gembira bukan tidak punya problem. Ia punya problem, hanya saja ia tidak peka.

Fungsi ideologi mengkonstruksi semua problem manusia dan memecahkannya dalam praktik.

Memilih Ideologi
Ideologi bertumpu pada pengetahuan. Setiap manusia punya pengetahuan. Setidaknya pengetahuan tentang dirinya sendiri: dirinya adalah dirinya dan dirinya pasti bukan selain dirinya. Dalam filsafat Aristoteles, pengetahuan primordial ini disebut prinsip identitas. Kita bisa juga menyebutnya: kesadaran.

Setiap manusia punya ideologi. Apa pun profesinya. Supir, presiden, pelacur, pemulung, menteri, pengemis, polisi, pencopet, semua punya ideologi. Meskipun orang-orang itu tidak menyadarinya.

Ada kalangan yang menyanggah, “Saya sudah muak dengan ideologi. Itu masa lalu. Kita bicara yang konkret saja.” Alih-alih menetralisir ideologi, pernyataan tersebut mempertegas keniscayaan ideologi. Sang pemrotes sudah berideologi. Ideologinya: ’tanpa-ideologi’.

Mirip dengan ungkapan lain, “Saya bosan dengan aliran, golongan, atau mazhab. Saya tidak mau ikut-ikutan. Saya netral saja.” Ia memang tidak ikut aliran mainstream. Namun ia menyatakan alirannya ’netral’ atau ’tidak-bermazhab’. Bila ada dua aliran yang ia tolak, ia memilih membentuk atau berposisi di aliran ketiga.

Kesimpulannya, tidak ada orang yang bebas dari ideologi. Tidak ada pula orang yang bebas untuk tidak memilih. Bahkan, ’tidak memilih’ pun adalah sebuah pilihan. ’Memilih’, atau berkehendak, adalah sesuatu yang melekat pada diri setiap orang.

Pengetahuan, Pondasi Ideologi
Ideologi mempunyai tiga pondasi: gagasan, sikap, dan aksi. Konsep atau gagasan (knowledge) adalah tersingkapnya realitas tanpa keraguan. Konsep diperoleh dari interaksi subjek dengan objek melalui panca indera yang terverifikasi melalui akal rasional kita. Konsep-konsep yang terakumulasi sejenis dan terstruktur kita namakan ilmu pengetahuan.

Sikap adalah konsekuensi lanjut atau penilaian spontan atas pengetahuan yang kita terima. Jika kita tidak punya sikap, bisa dipastikan kita tidak punya pengetahuan. Sikap kita menentukan penilaian kita atas realitas yang kita tangkap. Dan penilaian kita menentukan kualitas diri kita.
Sedangkan perbuatan manusia sangat bergantung pada kesadarannya atas realitas. Karena kita makhluk sosial, maka tindakan kita harus mengarah pada pembaruan kehidupan sosial pula.

Misalnya, kita melihat sebuah buku. Otomatis kita punya konsep tentang buku. Pengetahuan tentang buku ini punya nilai kuat dan lemah, tergantung pada sejauh mana ’buku’ itu teruji keberadaannya. Informasi tentang buku lebih lemah nilainya daripada melihat buku, lebih lemah nilainya daripada memegang buku, lebih lemah nilainya daripada menggunakan buku, lebih lemah nilainya daripada mengetahui secara detil bagaimana sebuah buku itu dibuat.

Seperti halnya sebatang sumpit yang nampak bengkok saat dicelupkan ke segelas air. Setelah diraba, sumpit itu tidak benar-benar bengkok. Kita tahu, ada pembiasan cahaya atau penjelasan fisika lain. Sumpit bengkok hanya sebatas pemahaman saja. Dan pengetahuan yang kuat adalah sumpit tidak bengkok. Begitu seterusnya.

Kita hidup untuk mencari pengetahuan yang sebenar-benarnya, yang akan kita bela sampai mati. Kita tidak mau menerima pengetahuan yang belum teruji. Pengetahuan yang lemah hanya berfungsi sebagai informasi dalam benak kita. Tidak akan berpengaruh sedikitpun bagi diri kita. Sedangkan pengetahuan yang kuat akan mengoreksi pengetahuan sejenis yang lebih lemah. Pengetahuan itu akan memperkokoh pengetahuan sejenis yang sudah ada.

Buruh yang punya pengetahuan perburuhan yang utuh akan mengetahui segala konsekuensi perbuatannya. Ia akan lebih peka terhadap nasib buruh-buruh lain, terutama yang tertindas. Ia juga menyadari sistem perburuhan punya hubungan dengan sistem lain. Sebaliknya, buruh yang tidak punya pengetahuan perburuhan yang utuh tidak akan berani bertindak. Meskipun ia dizalimi. Ia lebih berpikir personal dan tidak peduli dunia lain.

Pengetahuan dan Keyakinan
Pengetahuan yang bernilai kuat akan menjadi keyakinan kita. Puncak keyakinan adalah keimanan. Misalnya, buku yang kita lihat, rasakan, gunakan, ketahui cara produksinya, akan menjadi iman kita setelah kita yakini betul keberadaannya.

Setiap manusia pada dasarnya telah beriman pada sesuatu, yakni pada objek pengetahuannya tersebut. Karena objek-objek di alam semesta ini tak terbatas –dari yang terindera hingga tidak terindera, dari yang kasat mata hingga batin— maka pengetahuan dan iman kita pun tidak terbatas. Perjalanan pengetahuan manusia beranjak dari sesuatu yang terbatas menuju objek pengetahuan yang tidak terbatas.

Kesadaran
Pengetahuan, keyakinan, keimanan adalah pondasi utama kesadaran (consciousness). Awal kesadaran berkenaan dengan pengetahuan primordial kita. Kita sadar: diri kita = diri kita; diri kita = bukan selain diri kita. Bila kita tidak menyadari kedirian kita, mustahil kita menyadari keberadaan yang lain. Kesadaran terkait erat dengan kontrol atau kewaspadaan.

Saat kita sadar berkendaraan, kita waspada terhadap kendaraan lain di sekeliling kita, lubang, rambu lalu lintas dan penyeberang jalan. Tapi bila kita tidak sadar, tertidur atau melamun, besar kemungkinan kita mendapatkan kecelakaan.

Misalnya, kita melihat sebuah buku di etalase. Tapi karena pikiran kita melayang entah ke mana, maka buku yang kita lihat tidak akan hadir di benak kesadaran. Mata kita bekerja normal, tapi tidak berfungsi sebagai indera penglihatan (baca; indera kesadaran).

Begitupun dengan posisi kita sebagai karyawan. Karyawan yang sadar adalah ia yang selalu awas dalam setiap berhubungan dengan perusahaan. Mulai saat perjanjian kerja dibuat, spesifikasi yang diberikan hingga beban pekerjaan tersebut. Ia tahu perusahaan selalu mencari celah untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari karyawannya. Sebaliknya, karyawan yang tidak sadar adalah karyawan yang menekankan standar abstrak terhadap perusahaannya. ”Ah, saya tidak masalah lembur tidak dibayar. Toh cuma beberapa jam saja.” Padahal perusahaan selalu menekankan standar konkret.

Dengan demikian, sungguh mengherankan ada orang-orang yang lebih suka menghilangkan kesadarannya dengan minum minuman keras atau memakai obat-obat terlarang. Alasan umumnya adalah melarikan diri dari problem hidup. Padahal masalah hidup tidak akan pernah hilang kecuali dihadapi dan diselesaikan hingga tuntas. Mabuk cuma menunda masalah. Setelah ia bangun tidur dan siuman kembali, problem itu pun datang kembali.

Batas Kesadaran
Semakin besar konsep yang kita miliki, semakin luas kemungkinan kesadaran kita. Setiap makna yang kita peroleh selalu kita kaitkan dengan realitas lain yang lebih besar, atau spesifik. Misalnya, rambut adalah medan kesadaran pencukur rambut. Bagi loper koran, rambut orang bukan wilayah kesadarannya. Ia hanya butuh pembeli koran.

Tidak heran, sebagian pemikir mengatakan bahwa diri kita terkait dengan pekerjaan kita. Apa yang kita kerjakan terkait erat dengan struktur pengetahuan yang melekat dalam diri kita. Ia dibentuk berdasar pengalaman dan pengetahuan yang terus menerus. Di alam ini selalu muncul dua kelas yang berlawanan. Satu sama lain bertarung memperebutkan hegemoni. Di luar itu semuanya adalah nonsens.

Sampai kapan pun perusahaan mengeksploitasi karyawan. Orang kaya pasti mencuri harta orang miskin. Negara pasti menindas warganya. Tidak ada dua kelas sosial yang berbeda bisa bekerja sama, kecuali salah satunya berhasil ditundukkan.

Tapi ada pandangan lain. Dikatakan, mereka yang menguasai dan memperluas kesadarannya tidak hanya pada kelas dan pekerjaannya semata, maka ia akan mempunyai penyikapan yang lebih utuh dan komprehensif. Semakin besar medan kesadaran kita, semakin luas makna kita tentang sebuah pekerjaan. Kita tidak dikungkung pada sejenis pekerjaan tertentu saja.

Bagi kalangan ini, pekerjaan hanyalah alat, bisa berganti atau berubah. Yang utama tetaplah ideologi atau tokoh di belakang pekerjaan tersebut. Tidak setiap perusahaan itu penjahat, tidak setiap orang kaya itu pencuri, dan tidak setiap negara itu penindas.

Tindakan
“Thinking is easy, acting is difficult, and to put one’s thoughts into action is the most difficult thing in the world.” (Berpikir itu mudah, berbuat itu sulit, dan yang paling sulit adalah menerapkan pikiran orang lain ke dalam tindakan di dunia ini)

–Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).

Tiap orang punya motif. Meskipun jenis pekerjaan yang dilakukan sama, kualitas pekerjaan berbeda pada tiap-tiap orang. Dan titik tertinggi pekerjaan manusia adalah pada pengorbanannya untuk sesuatu di luar dirinya yang menurutnya lebih sempurna.

Ada orang yang bertindak sebagai reaksi atas apa yang dihadapinya. Ia lapar, karena itu ia bekerja.
Ada orang yang bertindak berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ia mulai rajin menabung karena pernah menderita kesulitan keuangan.
Ada orang yang bertindak karena pengalaman orang lain. Ia rajin menabung karena meyakini hemat pangkal kaya.
Ada pula orang yang bertindak sebagai konsekuensi ideologinya. Ia hidup sederhana bukan karena tidak mampu membeli barang mewah. Tapi ia sisihkan sebagian pendapatannya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu.

Ada lagi orang yang bertindak sebagai bentuk perlawanan. Ia bekerja bukan sekadar agar mampu membantu orang-orang yang kekurangan. Ia juga berupaya menyadarkan kelas mereka. Ia menyadari, kesusahan mereka dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan dan kesehatan, dikarenakan sistem ekonomi pasar liberal.

Kita sebut contoh lain. Misalnya, mengapa kita bersusah payah demonstrasi perburuhan? Jawabannya bisa bermacam-macam, mulai dari yang praktis hingga yang normatif dan idealis.
Seorang demonstran buruh bisa berucap, ia turun ke jalan karena sudah capek hidup miskin. Bila demonstrasi tersebut berhasil dan upah buruh meningkat, ia berencana mengganti ponselnya dengan model terbaru, yang ada fitur kamera megapiksel, suara stereo, dan game menarik.

Buruh yang lain nyeletuk santai, lebih baik turun ke jalan daripada bengong di pabrik. Sesekali refreshing. Siapa tahu bisa disorot televisi.

Ada lagi yang bergerak sebagai bentuk solidaritas. Tidak enak bila ada demonstrasi buruh yang tidak kita ikuti karena status kita pun buruh.

Ada pula buruh yang beralasan, membiarkan sistem yang zalim adalah sama saja dengan menciptakan generasi budak. Dulu, katanya, kedua orangtuanya bukan buruh. Sekarang ia, anaknya, jadi buruh. Bagaimana jadinya bila sistem ini tidak diubah? Tentu nasib anak cucunya lebih mengenaskan lagi. Karena itulah ia melawan.

Tindakan bisa sama, tapi intensitas kepedulian dan pemahaman pada sumber masalah berbeda-beda.

Tanda Kepedulian
Lihatlah tayangan fauna di televisi. Demi sumber kehidupan baru, banyak kambing mati diterkam buaya saat menyeberang sungai. Adakah simpati dan keprihatinan dari sesama kambing yang masih hidup? Adakah kambing yatim piatu yang diurus kambing dewasa? Tidak ada. Mereka berjuang untuk tujuan masing-masing. Mereka bergabung dengan komunitas kambing lain bukan karena ada sebuah tujuan luhur, melainkan hanya ingin mencari keselamatan masing-masing.

Buruh yang melakukan demonstrasi demi menghindar dari kemiskinannya sendiri tidak bernilai apa-apa. Ia tidak ubahnya kambing yang mencari rumput hijau. Tindakan manusia tidak bernilai apa-apa bila tidak mempunyai struktur dan sistematika ideologi yang jelas dan argumentatif. Dan kualitas sebuah tindakan ditentukan pada sejauh mana kita berani menanggung risiko atas segala perjuangan kita.

Demonstrasi menentang PHK yang sewenang-wenang bisa bernilai rendah apabila hanya didasarkan pada sekadar ikut-ikutan. Ia bernilai tinggi ketika dilandaskan pada kesadaran nilai bahwa kesewenang-wenangan harus dilawan, tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melakukan tindakan nyata? Apakah tujuan tindakan kita?

Ringkasan:
1. Konsepsi melahirkan kesadaran.
2. Kesadaran mengantarkan sikap.
3. Sikap menghasilkan tindakan.
4. Konsepsi tanpa kesadaran adalah khayalan.
5. Kesadaran tanpa penyikapan adalah wacana kosong.
6. Penyikapan tanpa tindakan tanda kepengecutan.
7. Tindakan tanpa kesadaran, kesia-siaan.
8. Tindakan yang benar pasti punya tujuan.

anditoaja.wordpress.com

Politik sebagai Janji

Ingar-bingar janji memekakkan telinga kita belakangan ini. Di negeri ini, selain musim hujan beneran, ada juga musim hujan janji. Datangnya lima tahun sekali, menjelang pemilu seperti saat-saat ini. Setelah itu, kita memasuki lima tahun musim menanti, yang lebih pantas disebut musim kemarau pemenuhan janji.

Persoalannya, apakah keliru menempatkan politik sebagai janji? Atau, bahkan, apakah pasti keliru kalau janji-janji politik lalu tak terpenuhi?

Bukankah seorang pemikir besar, seperti Jacques Derrida, justru pernah berwacana bahwa janji merupakan matra konstitutif politik sebagai ”demokrasi akan datang” (democracy to come)?

Justru karena dimensi janji tersebut, politik lalu mempunyai struktur messianik, mempunyai orientasi etis ekstratemporal untuk mengacu sehingga dapat melakukan penyempurnaan terus-menerus tak berkesudahan dalam mengejawantahkan ’K’eadilan. Baginya, bahkan seandainya tak terpenuhi, janji masih tetap merupakan matra penting politik karena betapapun gagal, upaya-upaya memenuhinya meninggalkan jejak janji tersebut: meninggalkan jejak-jejak pergulatan etis mewujudkan keadilan.

Seujung hidung
Kalau sense of humor kita belum ikut-ikutan defisit tergerus krisis finansial, kita bisa terpingkal-pingkal melihat politik janji parpol kita seperti terpampang pada iklan pemilu mereka.

Ada klaim sukses menurunkan harga BBM tiga kali berturutan. Padahal, tidakkah naik-turunnya harga BBM lebih bergantung pada harga minyak dunia?

Ada rebutan klaim sukses swasembada beras, padahal sama-sama tidak pernah memacul sawah. Ada yang mengulang gimmick basi kontrak-kontrakan politik. Ada yang mendadak prihatin dengan penderitaan rakyat; ada yang mendadak merasa jadi juru bicara petani; ada yang mendadak prihatin dengan merajalelanya korupsi.

Semacam itulah janji politik kita. Isinya cuma judul-judul mimpi atau klaim keberhasilan. Kurang programatis, defisit strategi apalagi kebijakan, dan terutama, alpa ideologis. Terkadang, bahkan ada unsur kibul-kibul yang sengaja pula.

Kesamar-samaran sebagai gaya, sekarang menggejala dalam komunikasi politik kita. Karena itu, ketika janji tak terpenuhi, lalu dengan mudah bisa berkelat-kelit lewat perdebatan semantik, seperti pada pemakaian ukuran tingkat kemiskinan BPS atau Bank Dunia. Padahal, miskin ya miskin, nganggur ya nganggur. Tren kenaikan atau penurunannya mestinya tak berbeda pakai penggaris mana pun.

Jangan-jangan segenap janji tersebut memang sekadar pragmatis. Yang penting rakyat percaya. Kalau kuasa sudah di tangan, urusan belakangan. Toh, rakyat Indonesia bukan masyarakat yang demanding; bukan penuntut yang bawel. Coba lihat, penandatanganan kontrak-kontrak politik pemilu lalu. Tak pernah ada yang menagih walau tak terwujud. Jadi, cuma gimmick politik seujung hidung.

Janji ideologis
Pada pemikiran Derrida, janji politik bukan hanya mungkin tak terpenuhi, melainkan bahkan tak mungkin sungguh terpenuhi.

Maksudnya tentu bukan membenarkan politik dusta seperti janji kampanye para politisi kita. Baginya, struktur messianik politik menempatkan idealitas ’K’eadilan -dengan K kapital; jadi keadilan pada posibilitas perwujudan paling optimalnya- sebagai janji di pengujung temporal politik. Jadi, janji tersebut bersifat tak berkesudahan (infinitudo) karena tak mungkin sepenuhnya tergapai; namun menjadi acuan bagi politik sebagai rangkaian pergulatan tanggung jawab etis manusia.

’K’eadilan sebagai janji politik, lalu menjadi acuan ziarah artikulatif setiap keputusan politik sebagai tindak nilai. Rangkaian tindak politik lalu laiknya pesawat ulang-alik terus-menerus pulang-pergi mencocokkan-mengejawantahkan di antara idealitas ’K’eadilan dengan masing-masing penerapan kontekstualnya.

Jadi, walaupun Derrida sendiri tidak suka dengan sebutan ini, politik semestinya mempunyai dimensi ”utopia” semacam ini. Utopia semacam ini berguna untuk menjadi acuan jangka panjang sehingga politik tak terjebak pada tetek bengek kekuasaan sesaat yang pragmatis.

Tepat di sinilah persoalan mendasar politik kita. Dalam politik, rumah utopia, rumah cita-cita politik, adalah ideologi. Kebijakan parpol-parpol kita tak pernah jelas karena ketidakjelasan ideologi mereka. Sungguh kesulitan besar untuk membedakan kebijakan mereka masing-masing atas isu-isu sentral di negeri ini.

Perubahan drastis kebijakan Amerika Serikat (AS) seharusnya menjadi pelajaran bagi kita mengenai arti sebuah ”janji” ideologis. Banyak pihak terheran-heran atas keputusan pemerintahan Barack Obama untuk lebih penetratif ikut campur menyelesaikan krisis finansial karena dianggap bertentangan dengan asas liberal yang dikampanyekan AS selama ini. Padahal, dalam tafsir atas doktrin negara minimal, ideologi sosial demokrat memang cenderung memberi peran lebih besar pada negara ketimbang ideologi liberal yang lebih konservatif karena penekanan lebih besar pada tanggung jawab negara menjaga kesejahteraan minimal masyarakat.

Lewat perubahan ini justru tampak jelas, anggapan sementara pengamat kita selama ini bahwa tak ada lagi jarak ideologis pada politik di AS, sama sekali tidak benar. Perbedaan konsep mengenai minimum peran negara tersebut hanyalah salah satu contoh kecil saja.

Celakanya, justru politik kita mengidap penyakit genting sehubungan dengan persoalan ini. Tiga dasawarsa pemberlakuan politik massa mengambang mengakibatkan anasir-anasir ideologis pada masyarakat kita tergerus habis pragmatisme kekuasaan. Akibatnya, politik tak lagi dipahami sebagai upaya mewujudkan cita-cita koeksistensial tertentu masing-masing dalam rangka ikut memberi aksentuasi pada imajineri kolektif kita sebagai bangsa. Politik lalu cuma dipahami sebagai upaya merebut kekuasaan dan kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan kelompok sendiri, kalau malah tidak kepentingan pribadi.

Politik kita menderita miopia, rabun jauh.

Budiarto Danujaya, Pengajar Filsafat Politik
KOMPAS, 2 April 2009

Ideologi Bahasa Indonesia

Setiap penggunaan bahasa bersifat ideologis. Bahkan, bahasa adalah ideologi. Itulah pandangan para linguis kritis, seperti Volosinov, Bakhtin, Foucault, Fairclough, Wodak, Kress, Hodge, dan Van Dijk.

Dalam hal ini, ideologi adalah gagasan atau keyakinan yang commonsensical (sesuai akal sehat) dan tampak normal. Gagasan atau keyakinan itu telah menjadi bawah sadar masyarakat. Maka, jika masyarakat tidak menyadari ideologi (dalam) bahasa yang dipakainya, itu membuktikan ideologi sedang efektif bekerja.

Bahasa Indonesia pun bersifat ideologis. Ideologi itu mengenai penentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928) dan bahasa negara (UUD 1945 Pasal 36). Saat para tokoh pemuda mengikrarkan butir ketiga Sumpah Pemuda, mereka digerakkan ideologi kebangsaan yang demokratis dan egaliter. Maka, pilihan jatuh pada bahasa Indonesia bukan bahasa Jawa atau Sunda, yang penutur aslinya lebih banyak. Bahasa Melayu -bahan dasar bahasa Indonesia- hanya berpenutur asli sekitar 4,5 persen populasi. Namun, meski belum jelas benar sosoknya, bahasa Indonesia diyakini lebih demokratis dan egaliter sebab tidak mengenal speech level (tingkat tutur).

Dalam pandangan sosiolinguistik, penentuan bahasa Indonesia jadi bahasa persatuan dan bahasa negara didasari ideologi vernacularization (vernakularisasi, pribumisasi). Menurut Cobarrubias (Ethical Issues in Status Planning, 1983), vernakularisasi adalah penentuan sebuah indigenous language (bahasa pribumi) menjadi bahasa resmi. Segi-segi sosiologis-politis-kultural pasti dipertimbangkan, termasuk kehendak memartabatkan jati diri.

Demikianlah, bahasa Indonesia mengada karena ideologi kebangsaan demokratis-egaliter dan pemartabatan jati diri. Bahkan, bahasa Indonesia pada gilirannya adalah ideologi tentang nasionalisme, demokrasi, jati diri, dan kesederajatan. Tak ayal dalam literatur-literatur utama sosiolinguistik, bahasa Indonesia menjadi contoh klasik vernakularisasi, selain Tok Pisin (Papua Niugini), Yahudi (Israel), Tagalog (Filipina), dan Quechua (Peru).

Jika bahasa Indonesia dan situasi kebahasaan mutakhir dicermati, masih adakah jejak ideologi itu? Apa tantangan bagi ideologi bahasa Indonesia? Apa kaitannya dengan Kongres IX Bahasa Indonesia, 28 Oktober-1 November 2008?

Beragam ideologi bahasa
Tiga ideologi selain vernakularisasi, yaitu linguistic assimilation, linguistic pluralism, dan internationalism. Linguistic assimilation menempatkan bahasa terdominan sebagai bahasa resmi. Semua warga -pribumi atau pendatang- wajib mempelajari dan menggunakan bahasa itu. Contohnya bahasa Perancis di Perancis, bahasa Inggris di Inggris dan Amerika Serikat serta wilayah koloninya, serta bahasa Jerman di Jerman. Ideologi ini diterapkan dengan berbagai bentuk, termasuk pemaksaan, seperti kebijakan Hellenization di Yunani dan Russification di Uni Soviet masa lampau.

Linguistic pluralism memberikan kesempatan sama kepada bahasa-bahasa yang ada. Kesempatan itu dapat berbasis wilayah atau ikatan warga. Paham ini diberlakukan antara lain di Belgia, Kanada, Singapura, Afrika Selatan, dan Swiss.

Adapun internationalism (internasionalisme) justru mengangkat non-indigenous language (bahasa nonpribumi). Karena bahasa nonpribumi telah digunakan dalam komunikasi luas, lalu dijadikan bahasa resmi bidang tertentu. Ideologi ini, misalnya, berwujud penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi pendidikan dan perdagangan di Singapura, India, Filipina, dan Papua Niugini.

Tantangan internasionalisme
Bahasa Indonesia masih relatif muda. Namanya baru mulai disebut saat Kongres Pemuda 1, 2 Mei 1926. Setelah dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa Indonesia mengalami promosi dan kodifikasi besar-besaran. Dalam usia 80 (atau 82) tahun, secara korpus bahasa Indonesia makin sempurna. Berbagai kamus dan pedoman tata bahasa, ejaan, dan peristilahan kian lengkap. Jumlah penuturnya makin meningkat. Bahasa Indonesia telah melampaui masa lampaunya sebagai bahasa "kecil" dan kini menjadi bahasa "besar". Namun, bagaimana ideologinya? Bahasa Indonesia masih menjadi ideologi kebangsaan, demokrasi, jati diri, dan kesederajatan?

Sebagaimana teritori mana pun, Indonesia adalah arena perang ideologi, termasuk ideologi bahasa. Dalam arena itu ideologi bahasa Indonesia harus bertarung menegakkan eksistensinya. Benar pernyataan St Sunardi (Kompas, 27/10/2008) dimensi nasionalisme menjadi lebih rumit daripada sekadar kesamaan sejarah, suku, bangsa, atau budaya. Menyangkut ideologi bahasa Indonesia, kerumitan itu berwujud hadirnya ideologi internasionalisme yang menyatu dengan globalisasi. Padahal, internasionalisme serba bertentangan dengan vernakularisasi.

Dengan kata lain, bahasa Indonesia sebagai ideologi berpotensi terpinggirkan, terutama sebagai ideologi kebangsaan dan jati diri.

Kongres IX Bahasa Indonesia
Pada 28 Oktober - 1 November 2008 digelar Kongres IX Bahasa Indonesia, bertema "Bahasa Indonesia Membentuk Insan Indonesia Cerdas Kompetitif di Atas Fondasi Peradaban Bangsa".

Tampak, tema itu digerakkan ideologi bahasa Indonesia, yakni kebangsaan, demokrasi, jati diri, dan kesederajatan. Upaya penyelenggara kongres, Pusat Bahasa, patut diapresiasi. Bukan hanya karena setia memelihara ideologi bahasa Indonesia, tetapi juga membuka diri atas situasi terkini. Secara tersirat, kata "kompetitif" menyadari hadirnya ideologi internasionalisme yang tidak harus dihadapi frontal.

Apalagi kaidah-kaidah yang amat kaku tidak "membakukan", tetapi "membekukan" bahasa Indonesia. Sikap normatif berlebihan menjadi kendala bagi pengembangan kreativitas. Martabat bahasa Indonesia pun terlecehkan. "Bangsa Indonesia soedah sadar akan persatoeannja, boekan sadja dalam artian politik, akan tetapi dalam artian keboedajaan jang seloeas-loeasnja". Itulah tanggapan surat kabar Kebangoenan pimpinan Sanoesi Pane (22/6/1938) atas rencana Kongres I Bahasa Indonesia di Solo, 25-28 Juni 1938.

Semoga Kongres IX Bahasa Indonesia juga melahirkan tanggapan senada.

P Ari Subagyo, Penggulat Linguistik di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
KOMPAS, 29 Oktober 2008

Inspirasi Amerika Latin

Derasnya arus neososialisme yang merambah Amerika Latin kian menjadi perhatian dunia. Bisa saja hal itu dilihat secara miris, sekadar reaksi atas gembosnya roda kapitalisme.
Namun, bila pengaruhnya sudah menggurita mencakup Kuba, Venezuela Brasil, Ekuador, Argentina, Cile, Peru, Nikaragua, Uruguay, dan kini Paraguay, hal itu bukan lagi kebetulan.

Pesimisme
Awal abad XX dengan janji kesejahteraan menyeluruh, disambut penuh antusias di Amerika Latin dan diakui para uskup AL dalam Dokumen Medellin (1968). Ada optimisme bakal terwujudnya emansipasi total, pembebasan dari segala bentuk perbudakan, kemantangan pribadi, dan integrasi kolektif.
Dalam kenyataan, harapan itu cepat sirna. Optik desarrollista (asal dianggap maju) yang mengandalkan pinjaman luar negeri, dengan cepat diketahui kedoknya. Kesejahteraan yang dijanjikan berubah wajah menjadi seram. ”Bantuan” telah menggiring negara miskin ke jalan buntu. Mereka terus ”dibuntuti” untuk melunasi utang luar negeri.
Oleh Leonardo Boff (Pasado y Futuro de la Teologia de la Liberacion, 1987) kenyataan ini dilihat sebagai produk logika pasar (logica del mercado). Di sana modal dibiarkan bergerak semau gue. Sementara itu, gerakan ke arah pendistribusian kekayaan demi meratanya kesejahteraan dibendung.
Bukan itu saja. Kemiskinan menjadi awal dari serentetan kekerasan baru. Konflik, pertentangan, peperangan, kelaparan, dan kematian menjadi wajah baru. Oleh José Comblin (Liberación y Cautiverio, 1976), fenomena ini disebut kekerasan yang terinstitusionalisasi (violencia institucionalizada). Hal ini memprihatinkan. Hidup seakan tidak berharga karena begitu mudah dimangsa kematian oleh perebutan makanan.

Logika kehidupan
Jeratan neokapitalisme yang dipromotori oleh saudara sebenua AS dengan cepat disadari. Tawaran memperbanyak senjata dan menggandakan militer demi mengatasi konflik dipahami sebagai taktik licik. Di sana, atas ”nama keamanan”, sejumlah negara miskin (tetapi kaya sumber alam) dipaksakan memiliki delapan kali lipat tentara daripada jumlah dokter (R Ruiz, El Paiz, 1992). Padahal, masalah yang dihadapi adalah ancaman kematian oleh kelaparan.
Kuba yang cukup mahir mempelajari gelagat ”sang tetangga”, menawarkan jalan keadilan sosial. Kekayaan bersama dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama dan menjamin hak hidup masyarakat. Tak pelak, puluhan rumah sakit dibangun. Dalam 25 tahun terakhir, Kuba yang hanya berpenduduk 10 juta jiwa memiliki 4.000 tamatan dokter spesialis setiap tahun. Sebanyak 30.000 dokter bekerja di jaringan rumah sakit (red de hospitales), 20.000 lebih sebagai dokter keluarga. Yang lain sebagai peneliti dan pengajar di berbagai tempat. Dalam 25 tahun terakhir, Kuba telah menjadi pionir dalam pemberian beasiswa bagi mahasiswa kedokteran di seluruh Amerika Latin (Gianni Mina, Habla Fidel, 1987). Seluruh dokter tamatan Kuba kini melayani hampir 70 juta penduduk dunia.
Venezuela dengan keunggulan sumber daya alam tidak kurang keterlibatan sosialnya. Pada saat dunia menjerit akibat kenaikan harga BBM, Chavez menawarkan ”harga berdamai” kepada sesama negara di Amerika Latin. Ia bahkan menawarkan harga 100 dollar AS per barrel kepada pemerintahan sosialis Spanyol. Di Bolivia, bertepatan dengan hari Buruh 1 Mei 2006, Evo Morales memulai program reapropiación social de la riqueza pública dengan menasionalisasi semua perusahaan migas. Baginya, perwujudan keadilan sosial adalah harga mati.

Harapan
Gelombang sosialisme yang menyebar di Amerika Latin menjadi inspirasi bagi kita.
Pertama, butuh komitmen pada keadilan sosial sebagai pijakan awal. Ia bukan sekadar ekspresi aksi karitatif yang mungkin dilakukan dengan motif politis sekunder. Tidak. Keadilan sosial dipahami secara komutatif demi terpenuhinya kebutuhan dasar dan terjunjungnya harkat dan martabat semua manusia.
Kita masih jauh dari idealisme ini. Kelangkaan kebutuhan dasar, melambungnya harga BBM dan gas, kian sulitnya mendapatkan beras murah, selain orang miskin yang ”dilarang untuk sakit” (karena itu berarti ajal) adalah tanda betapa jauhnya kita dari cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kedua, butuh gerakan sosial yang kompak. Untuk ini, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia bersyukur punya Ramadhan, bulan penuh rahmat. Di sana pembaruan sosial berawal dari pengekangan nafsu badaniah perlahan dibatinkan untuk kemudian hadir sebagai gerakan sosial demi membarui negeri ini.
Pembaruan seperti ini bersifat menyeluruh karena mencakup dimensi transenden sekaligus imanen, demikian Boff dalam El águila y la gallina (1989). Agama selain bagai elang (águila) yang terbang dengan idealisme spiritual yang tinggi untuk mencapai kesempurnaan pribadi, tetapi juga membumi bagai induk ayam (gallina) yang terlibat secara etis pragmatis dalam keseharian. Kalau proses ini dijalani, impian akan surga sudah akan terwujud kini dan di sini.

Robert Bala
Alumnus Universidad Pontificia de Salamanca dan Universidad Complutense de Madrid.
KOMPAS, 9 September 2008