Showing posts with label Sutan Sjahrir. Show all posts
Showing posts with label Sutan Sjahrir. Show all posts

Monday, April 18, 2011

Rosihan Anwar, Wartawan Kebetulan


Rosihan Anwar adalah sosok yang penuh warna. Pria kelahiran Kubang nan Dua, Sumatera Barat, pada 10 Mei 1922 ini menulis sajak, bermain sandiwara dan film, serta berbicara hampir tentang apa saja di diskusi dan seminar-seminar. Dan -ini yang penting- tiga perempat hidupnya dihabiskan dalam dunia jurnalistik.

Ia wartawan yang melintasi beberapa zaman: masa penjajahan Jepang, pemerintahan Soekarno, Soeharto, hingga masa reformasi. Dimulai di surat kabar Asia Raya, ia kemudian mendirikan majalah Siasat, juga koran Pedoman. Dia juga pengajar wartawan.

Rosihan disayang, dipuji, dicemooh, dimaki. Dia juga dibungkam. Bahkan tak hanya satu-dua kali.

Rumah sakit adalah tempat yang mungkin paling sering dikunjunginya sekarang. Ketika tulisan ini diturunkan, ia masih terbaring di ICCU Rumah Sakit MMC Kuningan, karena gangguan jantung. Rosihan, kini 89 tahun, masih menulis. Buku terakhirnya dalam proses penerbitan. Dia juga terus bicara. Panjang-lebar, dalam dua pertemuan, dia mengisahkan pernak-pernik hidupnya kepada wartawan Tempo Purwani Diyah Prabandari dan Cheta Nilawaty.

Hari itu libur Maulud Nabi. Kediaman wartawan senior Rosihan Anwar di pinggiran Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, yang selalu ramai itu terlihat sepi. Pintu pagar dan rumah sama tertutup.


Tak lama, sosok yang ditunggu muncul: berbaju batik, necis. "Sebenarnya saya nih agak sesak," katanya. Inilah wawancara yang tertunda. Beberapa kali wawancara terpaksa dibatalkan karena ia harus ke rumah sakit. Hari itu, Selasa, 15 Februari, ia bercerita panjang: dua setengah jam.

Sejak kecil hingga sekolah menengah atas di zaman Belanda, sama sekali tidak terbayang dalam pikiran saya untuk menjadi wartawan. Dulu, cita-cita saya meneruskan belajar ke Universitas Leiden, Belanda. Sebab, saya belajar di sekolah AMS A bagian klasik Barat. Jadi saya belajar bahasa Latin, budaya Yunani.

Cita-cita ini tidak pernah kesampaian. Perang dengan Jepang pecah, pada 7 atau 8 Desember 1941, maka menguaplah segala yang saya bayangkan tadi. Habis. Khalas.

Di Jakarta, saya mesti berusaha bekerja. Kiriman wesel dari ayah saya, Anwar, yang pada zaman kolonial menjadi anggota pangreh praja Belanda -demang di Sumatera Barat, berarti sama dengan bupati di Jawa- berhenti. Jadi, saya mesti cari duit untuk hidup mandiri.

Di surat kabar, ada pengumuman mencari pemuda-pemuda tamatan sekolah menengah atas untuk mengikuti kursus kilat menjadi jaksa yang dilakukan pemerintah Jepang atau Gunseikan. Tempo latihan enam bulan. Selama belajar, saya mendapat tunjangan 50 rupiah atau 50 gulden. Akhirnya saya ikut ujian, dan lulus. Saya pun sudah siap masuk asrama.


Tapi apa gerangan? Sebelum masuk, saya ketemu dengan abang Usmar Ismail, yaitu dr Abu Hanifah. Waktu itu dia bekerja di rumah sakit umum pusat atau CBZ (Centrale Burgelijke Ziekenhuis), sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dia sudah saya anggap sebagai abang sendiri. Saya panggil dia broer. Abang saya ini mengatakan, "Rosihan, tadi saya bicara dengan Sukardjo Wirjopranoto, Pemimpin Umum Surat Kabar Asia Raya. Kamu mau masuk di Asia Raya atau tidak? Ada lowongan."

Saya putuskan, iyalah, masuk Asia Raya. Saya batal menjadi jaksa. Di Asia Raya, saya diterima oleh pengawas Jepang, Yoshio Nakatani. Sistem waktu itu, semua bisa dijalankan oleh orang Indonesia, tapi mesti ada supervisor atau penghubung (shido-kan). -Nakatani juga menjadi penerjemah. Orang ini kecil, sopan, dan baik hati. Tidak seperti orang Jepang lain, yang kerjanya menampar dan memaki orang Indonesia.

Saya bekerja di Asia Raya dengan tugas ganda. Sebagai asisten Nakatani saya mesti mengoreksi terjemahannya ke bahasa Indonesia. Lalu menjadi semacam deskman untuk berita luar negeri yang diterima dari kantor berita Jepang, Domei. Bos saya, redaktur luar negeri bernama Burhanuddin Mohammad Diah (B.M. Diah).

Tuhan menakdirkan di situlah saya berjumpa dengan seorang gadis Betawi yang sangat cantik, yang rupanya koyo Londo atau seperti Belanda. Pokoknya, ia terkenal waktu itu sebagai salah satu bunga mawar atau ros van Batavia. Namanya Zuraida Sanawi, atau bisa dipanggil Ida Sanawi. Ida adalah sekretaris di redaksi dan sekretaris pemimpin umum surat kabar Asia Raya. Dia kemudian menjadi istri saya.


Saat itu saya sama sekali tidak memiliki pengalaman. Tidak ada senior yang mengajari saya. Tapi saya percaya penuh pada diri sendiri. Ini karena saya sekolah di AMS Yogya. Harap dicatat, pada zaman kolonial, jumlah sekolah menengah atas hanya delapan buah. Jadi, tidak gampang masuk AMS waktu itu. Pertama, orang tua harus mampu membayar sekolah. Saya masih ingat uang sekolah saya di AMS per bulan 14,5 gulden. Itu lebih banyak daripada gaji juru tulis yang hanya 10 gulden. Bayangkan, kalau ayah saya bukan demang, mana bisa saya sekolah di sana?

Selain itu, otak mesti sedikit cerdas. Sebab, jika tidak pintar, mana bisa lulus ujian masuk. Di sini pula saya harus belajar lima bahasa: Belanda, Inggris, Prancis, Jerman, dan Latin. Saya ambil jurusan klasik Barat. Sehingga bisa dibayangkan, di satu sisi kepala saya mumet, tapi di sisi lain saya pede luar biasa.
Karena itu, sampai sekarang, orang yang tidak mengenal saya lebih mesra suka mengatakan, Rosihan itu orangnya arogan, angkuh. Saya selalu jawab, sesuka hatimulah.

Pada akhir zaman Jepang, posisi saya di redaksi Asia Raya adalah reporter politik. Setelah proklamasi, Asia Raya masih terbit sebentar, sampai sekitar awal September 1945. Kemudian orang-orang yang bekerja di Asia Raya mengambil alih percetakan Belanda, De Java Bode, tempat Asia Raya dicetak. Kemudian kami terbitkan surat kabar Merdeka pada 1 Oktober 1945. Pemimpin umum serta pemimpin redaksinya B.M. Diah. Sedangkan saya menjadi redaktur pertama. Yang lain tidak bernafsu.


Saat itu keadaan tidak pasti. Jepang berkuasa. Pemuda melawan. NICA sudah bergerak. Banyak teman kabur ke pedalaman (luar Jakarta). Di Jakarta tidak aman. Yang tinggal di Jakarta hanya orang yang nekat. Jadi hanya ada sedikit wartawan.

Meski tidak banyak wartawan, tetap ada kompetisi dengan koresponden media asing. Waktu itu mereka dinamakan war correspondent. Maka saya harus bekerja begitu rupa, tidak boleh mengalah terhadap mereka yang lebih berpengalaman.

Seperti telah saya katakan, saya ini cukup pede. Kalau tidak mengerti, saya berlaku pura-pura mengerti. Selebihnya, karena Merdeka satu-satunya koran di Jakarta, kami jaya. Uang masuk, meski gaji saya tidak seberapa. Waktu itu dibayar dengan uang Jepang. ORI alias Oeang Repoeblik Indonesia belum keluar, dan uang NICA tidak kita terima.

Tapi kami tidak mengkhawatirkannya. Waktu itu, uang tidak begitu penting. Sebab, di masyarakat terdapat semangat gotong-royong yang murni.

Rosihan Anwar mulai lelah. "Istirahat sebentar, ya. Saya perlu minum," katanya. Dia meninggalkan ruang tamu rumahnya yang luas. Tak lama, dia kembali. Sambil berjalan, ia bercerita ringan tentang memoar yang hampir selesai. Buku tersebut banyak mengisahkan ihwal istrinya, Ida Sanawi. Dia pun mengisahkan traumanya dengan komputer. Ketika dia sedang menulis, tiba-tiba file-nya hilang. "Ada yang hilang. Saya panik, dan sampai sesak napas," kisahnya. Setelah kejadian itu, dia tak pernah lupa mengkopi hasil ketikannya.


Ia juga sempat menjelaskan beberapa foto dan lukisan yang menghiasi dinding ruang tamunya. "Itu repro karya Affandi," ia menunjuk lukisan seperti potret diri. "Kita lanjutkan ya...."

Saya banyak berbeda pendapat dengan B.M. Diah. Pada 1946, karena tak seide, saya keluar dari surat kabar Merdeka. Dia berpendapat, Merdeka punya dia. Saya berpendapat, Merdeka adalah milik bersama para wartawan. Jadi saya bilang "good bye".

Pada 4 Januari 1947, bersama Soedjatmoko, saya mendirikan majalah politik, Siasat. Terbitnya dibantu oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir, berupa bantuan modal dan kertas cetak yang jumlahnya tidak banyak. Selebihnya kami mandiri. Dalam waktu enam minggu, Siasat mencapai oplah 12 ribu. Buat zaman itu, ini hebat sekali.

Selagi saya memimpin Siasat, saya ditawari Haji Djunaidi, mantan pemilik surat kabar Pemandangan. Dia ingin membuat koran yang dimulai dengan huruf P. Saya usulkan nama Pedoman. Baru dua bulan terbit, koran itu dibredel Belanda karena membela Republik. Jadi, pada 31 Januari 1949, Pedoman mati.
Setelah perjanjian Roem-Royen pada Juli 1949, yang memutuskan akan ada Konferensi Meja Bundar, Pedoman boleh terbit kembali. Kali ini Haji Djunaidi tak lagi ikut. Dia kapok. Dengan susah payah, kami meneruskannya.


Tapi, alhamdulillah, saya banyak hoki. Seperti juga saat saya diboikot orang-orang kiri pada sekitar 1951. Waktu itu Pedoman sempat tidak terbit beberapa hari. Alasannya, saya mendukung kebijakan kabinet Natsir yang sedang membersihkan pengaruh kiri di kebun-kebun di Jawa Barat. Mereka marah. Buruh percetakan di bawah SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) mogok.

Lalu kami berunding di salah satu ruangan di gedung parlemen. Sebab, anggota-anggota parlemen dari golongan kiri juga memboikot. Jadi saya mesti cari kompromi. Waktu itu mereka puas menghina saya..., "Mampus loe." Tapi akhirnya Pedoman terbit juga. Eh, begitu terbit, malah oplahnya meloncat menjadi 15 ribu. Padahal sebelumnya hanya 6.000.

Namun hoki tak selalu ada. Karena saya selalu beroposisi, akhirnya Soekarno, yang tadinya baik ke saya pada zaman revolusi, menjadi marah. Pada 7 Januari 1961, Pedoman dilarang terbit. Khalas.

Sebenarnya beberapa pemimpin media berusaha bersama untuk memperjuangkan kebebasan pers. Misalnya pada 1956, sewaktu diadakan konferensi editor Belanda-Indonesia di Zurich, Swiss, saya, B.M. Diah, Adam Malik, Mochtar Lubis, Suardi Tasrif, Sumadi M. Wonohito (Kedaulatan Rakyat), dan Moh Supardi menandatangani deklarasi bersama, akan membela kemerdekaan pers. Penandatanganan dilakukan di pesawat ketika meninggalkan Kemayoran menuju Zurich. Pada waktu itu mulai kelihatan gejala atau gara-gara Soekarno mau berkuasa, mau menerapkan demokrasi terpimpin.


Tantangan lain, misalnya, ketika rezim Soekarno memberikan persyaratan ke media, harus menerima Manipol Usdek (manifesto politik bersendikan lima unsur: UUD 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kepribadian Indonesia). Saya pemimpin redaksi Pedoman yang paling besar ikut menerima. Kepentingan saya, mesti menyelamatkan dan melindungi Pedoman selama mungkin. Jadi, saya tanda tangan saja. Habis cerita.

Eh, ternyata Mochtar Lubis, yang saat itu sedang dikenai tahanan rumah oleh Soekarno, mengirim surat pengaduan ke IPI (International Press Institute). Tahu-tahu, saya diskors.

Saya pun menjelaskan kenapa saya menerima Manipol Usdek, meski pada akhirnya tetap tak ada gunanya. Toh, akhirnya saya juga dibredel. IPI menerima penjelasan saya, dan mencabut skorsing ke saya. Saya tidak peduli lagi. Persetan dengan kalian.

Sementara itu, setelah Pedoman dibredel, saya menjadi koresponden beberapa surat kabar asing. Namun kemudian terjadi peristiwa September 1965, yang berbuntut jatuhnya Soekarno. Pada 1968, Pedoman hidup kembali. Kami mulai berjuang lagi, meski banyak pesaing yang sudah tegak, seperti Kompas.

Tantangan di sisi lain juga saya hadapi. Dalam Kongres PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) di Palembang pada 1970, saya menang dalam pemilihan ketua umum, bersama Jakob Oetama sebagai sekretaris jenderal. Saya mengalahkan B.M. Diah dan Manai Sophiaan, dengan beda suara 54. Tapi Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani tidak setuju saya ketua. Dia menggunakan B.M. Diah dan Manai. Sejalan dengan politik Soeharto waktu itu, pemerintah ingin menguasai seluruh perpolitikan di Indonesia, termasuk PWI.


Akhirnya Menteri Penerangan Laksamana Boedihardjo tetap mengakui B.M. Diah dan Manai Sophiaan. Saya dan pendukung tidak terima. Akhirnya PWI pecah: PWI Rosihan-Jakob Oetama, satu lagi PWI B.M. Diah-Manai Sophiaan. Tapi kemudian dilakukan perundingan. Pada waktu itu, untuk pertama kali, PWI memiliki dua ketua umum dan dua sekjen.

Sementara itu, saya juga terus mengurus Pedoman. Pada masa pemerintahan Soeharto, Pedoman tetap beroposisi. Beberapa waktu setelah peristiwa Malari, pada 15 April 1974, Pedoman kembali dimatikan. Anehnya, sebelum itu, saya diberi anugerah Bintang Mahaputra.

Akhirnya, saya kembali lagi jadi free-lancer untuk The Straits Times, New Straits Time, Asiaweek, dan Hindustan Times. Saya kadang menulis kolom di Kompas, juga media lain. Saya kerap diminta menulis obituari kalau ada orang mati.

Tetapi kemudian semua sudah tak lagi saya kerjakan. Saya tinggal menjadi kolumnis di tabloid Cek & Ricek. Saya juga menulis buku. Naskah buku tentang istri saya sudah siap.

Sumber:
majalah.tempointeraktif.com

Wednesday, November 17, 2010

Des Alwi, Tokoh Simbol Masyarakat Banda



Di Banda Neira ia bukan saja tokoh, tapi juga ‘pusat komunikasi’ sebagai tempat mengadu, berkeluh kesah, meminta petunjuk untuk memecahkan masalah. Di Jakarta, ia terkenal sebagai pelobi tingkat tinggi dan simbol masyarakat Banda. Lalu, siapa Des Alwi?

Sebuah kapal putih tampak merapat ke dermaga. Semua mata tertuju pada dua orang tua mengenakan setelan jas putih dan berdasi yang menuruni tangga kapal. Kedua tuan berparas pucat itu membawa delapan koper besar dari kayu dan empat tas besar dari kulit. Dengan celana renang dan rambut yang masih basah saya perhatikan mereka. Yang salah seorang di antaranya memakai kaca mata. Seorang di antara mereka tersenyum kepada saya,” demikian kenangan Des Alwi saat pertama kali bertemu Muhammad Hatta dan Sutan Sjahrir di masa pembuangan mereka di Banda Neira.

Saat itu Des Alwi baru berusia 8 tahun dan duduk di kelas dua ELS (Europeesche Lagere School). Namun ia mengaku sudah mengetahui dengan pasti bahwa kedua tuan itu dari Boven Digul, karena wajah mereka pucat. “Setiap orang yang datang dari Digul senantiasa berwajah pucat. Agaknya di sana mereka kekurangan makan dan banyak yang menderita malaria,” ungkapnya.


Kedua orang itu lalu bertanya pada Des dengan bahasa Belanda, apakah tahu di mana rumah dokter Tjipto Mangunkusumo? “Tahu, tetapi jauh dari sini. Kalau rumah Mr. Iwa Kusumah Sumantri persis di depan dermaga ini,” jawab Des kecil. Nama dokter Tjipto dan Mr. Iwa memang sangat dikenal di Banda, karena mereka telah cukup lama berdiam di Neira dan Des Alwi adalah teman putra-putri mereka.

Belakangan Des baru tahu, kedua ‘tamu jauh’ itu bernama Muhammad Hatta dan Sjahrir, orang tahanan politik Belanda yang dibuang ke Boven Digul. Pertemuan dengan kedua tokoh itulah yang hingga kini tak pernah ia lupakan. Bahkan ia menganggapnya sebagai pertemuan yang kemudian menjadikan arah hidupnya hingga menjadi Des Alwi yang sekarang ini. Karena kecerdikan, kepandaian dan ‘kenakalan’-nya, kedua tokoh tersebut konon sangat menyukai cucu Said Baadilla ini. Hingga kemudian Bung Hatta mengambil Des Alwi sebagai anak angkat.

Saya merasa sebagai orang pertama yang mereka tangani. Dalam kehidupan saya selanjutnya, ketepatan dan ketelitian dalam bekerja yang telah beliau tanamkan merupakan salah satu nilai tambah yang besar dalam karier saya selama ini. Dari Oom Sjahrir, saya mendapat banyak wawasan dan pengertian,” kata Des Alwi.


Cucu Raja Mutiara Maluku
Des Alwi Abubakar lahir 17 November 1927 di Desa Nusantara, Neira sebuah pulau kecil dalam kelompok Banda di Kepulauan Maluku. Ayahnya bernama Alwi, berasal dari Ternate yang konon masih keturunan Sultan Palembang yang dibuang ke Banda. Sang ibu bernama Halijah Baadilla, anak perempuan dari Said Baadilla, pengusaha mutiara yang pernah terkenal dari Neira.

Sang kakek, Said Baadilla terkenal sebagai pebisnis ulung di Banda. Dengan bendera perusahaan Baadilla Brothers, ia mengembangkan bisnis mutiara Banda dan perkebunan Pala yang terkenal dengan Perk Kele Norwegen di Lonthor dan di Pagar Buton, Banda Besar. Mutiara dan Pala itu diekspor ke berbagai negara di Eropa, hingga ia dikenal sebagai eksportir berpengaruh. Berkembangnya perusahaan Baadilla Brothers menjulangkan nama Said Baadilla, hingga Pemerintah Hindia Belanda menjulukinya sebagai Raja Mutiara dari Maluku. Dengan julukan itu, pada tahun 1896 Said Baadilla mendapat kehormatan menjadi tamu istimewa Ratu Emma, istri Wilhelm III di Belanda.


Namun, kebesaran sang kakek hanya kenangan di benak Des Alwi. Sebagai cucu raja mutiara, Des Alwi lahir saat usaha Baadilla sudah hampir ambruk. Masa kebesaran sang kakek sudah mulai memudar, bahkan kondisinya semakin memburuk ketika sang kakek meninggal tahun 1934. Sampai usia 6 tahun, Des sama sekali tidak tahu jika sang kakek pernah menjadi orang terkaya di Banda Neira, bahkan di Maluku. Ia mengaku tak sempat menikmati kejayaan sang kakek, walaupun sisa-sisa kejayaan itu masih terlihat.

Namun, betapapun buruknya kondisi ekonomi keluarga, Des mengaku kehidupan masa kecilnya sangat menyenangkan. Setiap hari ia mengaji, berenang di laut sambil berebut memburu coin yang dilempar orang, mencuri buah dari kebun tetangga dan bermain dengan teman-temannya. “Masa kecil saya demikian indah. Saya bangga lahir di Neira,” ungkap ayah Mira, Tanya dan Ramon Alwi ini.


Ahli Lobi Dan Model Komunikasi
Kebesaran nama keluarga tidak membuat Des Alwi terlena. Ia tumbuh sebagai sosok pemuda yang begitu mencintai tanah kelahiran dan negaranya. Barangkali karena ‘pengaruh’ pendidikan Hatta dan Sjahrir, di samping sekolahnya di ELS, Des tumbuh menjadi pemuda yang tidak sekedar berani dan penuh percaya diri, tapi juga memiliki ‘kelebihan’ dalam berdiplomasi.


Sebagian orang menilai, kepiawaian Des Alwi dalam hal melobi, hingga mendapat julukan pelobi tingkat tinggi, dari petinggi nasional hingga internasional itu merupakan salah satu hasil dari kebiasaannya bergaul dengan tokoh-tokoh tahanan politik yang dibuang ke Banda. Des banyak belajar dari dr. Tjipto Mangunkusumo yang disebutnya sebagai Oom Tjip, Dr. Muhammad Hatta yang dipanggilnya sebagai Oom Kaca Mata, Sjahrir sebagai Oom Rir, Mr. Iwa Kusumah Sumantri dan beberapa anggota Sjarikat Islam Indonesia lainnya.


Maka, dalam perjalanan karier selanjutnya, ia pernah beberapa kali menjadi Atache Press/Kebudayaan KBRI di luar negeri yaitu KBRI Bern, KBRI Austria dan KBRI Philipina. Bahkan ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia – Malaysia tahun 1965-1975 ia berdinas sebagai diplomat yang terlibat dalam Operasi Khusus Tim Penyelesaian Konfrontasi itu. Des berhasil menjadi perantara ‘sulit’. Jurus-jurus kepiawaian diplomasinya dalam mendekati PM Tun Abdul Rahman dan DPM Tun Abdul Razak berhasil meredakan konfrontasi itu.


Sebagai putra daerah ia berperan aktif dalam lobi-lobi nasional dan internasional, untuk berbagai kepentingan Indonesia di dalam maupun luar negeri. Secara lebih spesifik, Des Alwi memiliki jalur lobi kepada tokoh-tokoh nasional di Jakarta. Dalam hal ketokohan ini, maka realitas menunjukkan bahwa hampir sembilan puluh persen pembangunan fisik dan pembangunan masyarakat Banda yang membutuhkan peran lobi, semuanya dipengaruhi oleh hasil lobi Des Alwi di tingkat nasional. Dalam hal ini pula maka sebenarnya semua keputusan tentang pembangunan Banda yang berskala besar pada kenyataannya bukan diputuskan di tingkat Maluku atau Maluku Tengah, akan tetapi diputuskan di tingkat pusat, Jakarta.


Bahkan kini, dalam perkembangan masyarakat Banda, tokoh Des Alwi menjadi salah satu model komunikasi. Model komunikasi yang memusat pada tokoh Des Alwi ini adalah semua komponen masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha dan kegiatan Des Alwi. Termasuk mereka yang pernah mendapat bantuan Des, baik fasilitas, dana maupun koneksitas.


Melihat ketokohan dan peran Des Alwi yang begitu dominan terhadap pengembangan masyarakat di Banda, terutama pariwisata, maka umumnya masyarakat Banda berpendapat bahwa Banda sangat identik dengan kehendak Des Alwi. Pendapat-pendapat macam ini dan kaitan-kaitan kepentingan masyarakat dengan bidang-bidang yang bersentuhan dengan usaha Des Alwi di Banda inilah yang melahirkan model-model komunikasi memusat kepada tokoh ini.

http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/d/des-alwi/index.shtml

Saturday, March 13, 2010

Jalan Paradoks Sjahrir


Perkenankan saya mengaku, saya belum pernah bertemu muka dengan almarhum Sutan Sjahrir. Ketika beliau wafat di Zürich, Swiss, 9 April 1966, saya bahkan belum tahu membaca dan menulis. Tatkala menginjak dewasa, sayup-sayup saya mendengar orang sering menyebut namanya.

Tanpa tahu mengapa, ia terdengar sebagai satu di antara deretan nama yang menjulang tinggi ke angkasa Indonesia. Namun, lantaran jarak generasi, ia lebih terdengar sebagai gema ketimbang suara.

Ketika mulai melek-huruf, sesekali saya membaca renungan-renungannya dari penjara dan pembuangan. Sebagai anak muda, saya merasa renungan-renungan itu menyimpan teka-teki yang misterius tetapi menawan. Saya kadang membaca ulasan dari para ahli atau juga kenang-kenangan dari para muridnya, pengagum, dan kritikus Sjahrir. Namun, jauh dalam hati, saya merasa ada yang selalu saja lolos dari genggaman ulasan dan refleksi kenangan itu. Saya tidak mengerti apa. Mungkin itu suara keabadian yang tak pernah tertampung oleh keterbatasan. Mungkin juga karena Sjahrir terlalu besar untuk kita, atau kita terlalu kecil untuk Sjahrir.


Dilema pilihan
Sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasih kepada Sjahrir, perkenankan saya mengajukan satu kemungkinan memahami mengapa Sjahrir selalu lolos dari genggaman ideologi yang pasti. Ia seorang sosialis, tetapi corak sosialismenya terlalu licin untuk dipatok dalam kategori sosialisme yang luas dipahami. Dalam pemahaman sederhana saya, itu lantaran Sjahrir adalah seorang yang menghidupi dan memeluk erat-erat apa yang akan saya sebut ”jalan paradoks”.

”Paradoks” adalah posisi atau sikap yang kelihatan kontradiktif atau tidak masuk akal karena secara logis tampak tidak konsisten, tetapi sesungguhnya mengandung ”kebenaran” lebih tinggi karena didasarkan pada fondasi lebih kokoh dan lebih lengkap daripada yang tampak. Ambillah satu contoh kecil. Kita mungkin pernah mengalami luka batin yang dalam. Luka batin tidak akan sembuh dengan kita tolak, tetapi justru dengan kita peluk/terima sebagai bagian sejarah hidup, luka batin itu akan pergi/sembuh. Suatu X dicapai bukan dengan kategori yang sama (yaitu X), tetapi melalui non-X. Dalam ungkapan penyair Jerman, Friedrich Schiller, yang diangkat Ignas Kleden dalam pengantar buku Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan (2010), hidup hanya dimenangkan dengan mempertaruhkan hidup itu sendiri.

Paradoks tampil dalam berbagai wajah. Salah satunya adalah dilema pilihan. Namun, ada beda antara dilema praktis dan dilema eksistensial. Contoh dilema praktis adalah jika kita harus memilih salah satu dari dua acara yang diadakan pada waktu yang bersamaan karena secara fisik kita tak mungkin berada di dua tempat sekaligus. Ketidaksanggupan kita berada di salah satu acara bukan cacat atau ketidakmatangan pilihan, tetapi persis kelugasan pilihan praktis yang sederhana. Banyak dilema pilihan adalah dilema praktis seperti itu. Perkaranya kadang kecil, kadang besar. Putusan Sjahrir bekerja sama atau tidak bekerja sama dengan Jepang juga bercorak dilema praktis semacam itu.

Akan tetapi, mana yang dipilih Sjahrir: nasionalisme atau internasionalisme, kebebasan individual atau solidaritas sosial? Boleh juga itu berupa dilema aksi atau refleksi, spontanitas individu atau tertib tatanan, yang lokal atau yang global, roh atau materi, dan sebagainya? Itulah dilema-dilema eksistensial. Ia disebut ”eksistensial” sebab tegangan-tegangan itu secara niscaya senantiasa terlibat dalam perjuangan kita meraih kualitas hidup-personal ataupun hidup-bersama yang bermutu dan matang. Dengan kata lain, dilema memilih ”kebebasan individual atau solidaritas sosial” adalah oposisi semu. Memilih salah satu dengan menyingkirkan yang lain adalah resep pasti menuju kesesatan dan ketidakmatangan. Keduanya hanya perlu dipeluk erat-erat dan dihidupi dalam tegangan abadi sebagai paradoks eksistensial.

Jika alam tidak suka kehampaan, politik tidak suka kerumitan. Itulah mengapa dunia politik praktis berisi kelugasan kubu-kubu pilihan eksklusif ”ini atau itu”. Pilihan eksklusif itu tentu sering niscaya lantaran ia dilema praktis yang sederhana. Akan tetapi, pada banyak momen lain, dunia politik juga berisi dilema-dilema eksistensial: kebebasan atau solidaritas, nasional atau global?

Tergelincir ke salah satunya adalah resep pasti menuju kesesatan. Yang diperlukan adalah menghidupinya sebagai tegangan abadi. Itulah mengapa dalam diri Sjahrir, kita menemukan keengganan tetapi sekaligus kesediaan terhadap dunia politik. Dalam bahasa Sol Tas yang mengenal Sjahrir: ”Dia terlibat dalam politik dari rasa kewajiban, bukan dari minat”.


Mengenali patologi
Seperti apa Sjahrir menuliskan jalan paradoks itu? Dari serakan renungan-renungannya, beginilah contoh ia meyakini jalan paradoks itu:

Hanya merekalah yang sudah matang dan mengerti akan kehidupan oleh pengalaman, tidak lagi menyobek kehidupan itu dalam dua bagian yang bertentangan satu dengan yang lain; tapi mereka itu melihat peralihan-peralihan, sambungan-sambungan, percampuran-percampuran dari kedua bagian itu.” (Surat 16 Desember 1934).

Kali lain, Sjahrir menulis prinsip menghidupi tegangan antara individualitas dan sosialitas:

Suatu perasaan yang luas dan dalam, suatu rasa bahagia yang sungguh-sungguh, tidak pernah eksklusif. Kita ingin membaginya kepada orang lain... Sebab itu kukira kebahagiaan pribadi yang setinggi-tingginya yang bisa kita raih, mestilah berbarengan dengan kebahagiaan umum umat manusia.” (Surat 22 Juli 1934).

Sjahrir menulis, memilih salah satunya adalah ”gambaran manusia yang belum matang”.

Apa yang boleh kita pelajari dari keluhuran jalan paradoks Sjahrir itu? Pertama, silakan mengenali patologi apa yang sedang membusukkan periode sejarah kita dewasa ini? Apakah ia ekstremisme agama, ekstremisme pasar, globalisme, ataukah campuran semua itu? Menurut jalan paradoks Sjahrir, ekstremisme adalah buah busuk dari ketidakmatangan pribadi dan kolektif. Terhadap patologi itu, jalan menuju kematangan hidup pribadi dan berbangsa menuntut kita melancarkan gerakan balik. Kedua, jalan paradoks Sjahrir juga mengajar kita bahwa pemimpin politik sejati bukanlah mereka yang haus akan kursi dan kekuasaan, tetapi mereka yang justru punya sikap curiga dan skeptis terhadap kekuasaan dan jabatannya.

Saya belum pernah bertemu muka dengan Sjahrir. Pada hari pemakamannya, saya bahkan belum tahu menulis dan membaca. Akan tetapi, bahwa sekian tahun kemudian saya boleh belajar dari Sjahrir tentang rahasia kehidupan dan tentang ”jalan paradoks” bagi kematangan politik, ekonomi, budaya, dan intelektual suatu bangsa, itu sudah sebuah kegembiraan.

Sjahrir memang tidak bisa lagi bersuara, tetapi ia tetap nyaring bergema.

B Herry Priyono, Dosen pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta.
KOMPAS, 8 Maret 2010

Tuesday, March 17, 2009

100 Tahun Sjahrir: Inspirator untuk Bangsanya


Sudah banyak ulasan dan karya mendalam tentang tokoh Sutan Sjahrir (1909-1966). Atributnya beragam, mulai dari kontroversial, jauh dari ingar-bingar di atas panggung, dipuja pengagum, hingga dihujat lawan-lawan politiknya.

Dibanding Soekarno dan Mohamad Hatta, ketokohan Sjahrir menyimpan lebih banyak tanda tanya, apalagi termasuk salah satu tokoh yang sengaja dilupakan, padahal pada era awal persiapan proklamasi kemerdekaan Sjahrir merupakan satu dari triumvirat Indonesia di samping Soekarno dan Hatta.

Tanda tanya-tanda tanya itu justru merangsang minat orang untuk menguak harta karun seorang beretnis Minang tetapi terbang tinggi melewati batas-batas etnis primordialnya. Setelah 100 tahun ”terkubur”, di saat mencari-cari tokoh panutan dan apresiasi sosok-sosok terlupakan, muncul di antaranya nama Sutan Sjahrir.

Di antara upaya mengais-ngais warisannya, melesat spontan genealogi cara berpikir Sjahrir, di antaranya intelektualitas, kedalaman hati, kebebasan batin, dan komitmen pada keluhuran martabat manusia—sifat-sifat adiluhung umumnya elite negeri ini di awal-awal kemerdekaan.

Panelis Herry Priyono membuat metafor cara berpikir either-or (salah satu dari dua). Ada dua ciri either-or, pertama yang bersifat praktis, lainnya eksistensial. Sjahrir menempatkan either-or sebagai cara menghidupi realitas, ketegangan antara aksi dan refleksi, individualitas dan sosialitas.

Cara berpikir ”salah satu dari dua” itu diamini penanggap Jakob Oetama. Sosok Sjahrir yang tidak hitam putih, tetapi either-or menunjukkan ia seorang pemikir yang tidak terbatasi ada di sana dan tidak ada di sini. Sjahrir menghadapi dilema yang kemudian dicoba diatasi dengan mendukung sosialisme kerakyatan yang intinya negara kesejahteraan. Kesejahteraan untuk seluruh rakyat dengan kebebasan yang manusiawi yang dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan fleksibilitas.

Either-or, mirip istilah berpikir nggiwar (lateral thinking)-nya Mangunwijaya, yang jika dikembangkan bisa berpengaruh lebih luas dalam mencari jalan keluar membangun kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Sosok Sjahrir sebagai pemikir sekaligus politisi merupakan inspirator seumur-umur bagi bangsanya, Indonesia.

Kematangan dalam hidup nasional di bidang politik, ekonomi, dan budaya tergantung dari seberapa besar kemampuan merangkul dan menghidupi ketegangan eksistensial ini tidak sebagai problem, tetapi sebagai jalan hidup berbangsa dan bernegara. Dan inilah harta karun warisan terbesar Sjahrir, yakni kita tidak terjebak dalam dikotomi kapitalisme atau komunisme, individualitas atau kolektivitas, deregulasi atau regulasi.

Ketika kedalaman dan kematangan berpikir Sjahrir ditempatkan dalam kondisi Indonesia saat ini, sebulan menjelang Pemilu 2009, terlihat perbedaan mencolok dalam cara berdemokrasi di tingkat elite Indonesia. Kata panelis Rocky Gerung, ada instalasi politik modern seperti partai, parlemen, pemilu, MA, tetapi sesungguhnya yang mengalir dalam instalasi itu adalah politik demagogi. Para demagog bekerja keras merebut, memperbesar, dan melanggengkan kekuasaan—persis petuah Niccolo Machiavelli abad XVI.

Menurut Sjahrir, analisis politik perlu daya pikir yang kuat sekaligus keteguhan hati pada keadilan. Dengan daya pikir itu politik merupakan pendidikan demokrasi, bukan perburuan, pembesaran, dan pelanggengan kekuasaan.

Humanis Indonesia
Sjahrir dalam konteks perjuangan sebuah bangsa tidak bisa disejajarkan dengan Nehru, kata panelis Budiman Sudjatmiko, tapi mungkin dengan Ali Jinnah dari Pakistan atau seagung Mohamad Iqbal. Begitu juga menempatkan Sjahrir hanya sebagai pendiri Partai Sosialis Indonesia atau pimpinan partai sosialis, atribut itu terlalu kecil bagi Sjahrir.

Dia seorang humanis Indonesia, yang muncul tidak hanya dengan tesis antifasisme dan kolonialisme, tetapi membangun nasionalisme Indonesia. Karena itu, dalam beberapa hal terjadi persentuhan dan pertemuan cara berpikir Sjahrir dengan sosok Tan Malaka—rekan dan pesaingnya di bawah permukaan, tetapi sama-sama bernasib dilupakan. Humanisme Sjahrir, konon, tidak semenukik Tan Malaka, menonjol dalam cara menyampaikan. Di antaranya Sjahrir menulis, ”...aku cinta negeri ini dan orang-orangnya... terutama barangkali karena mereka selalu kukenal sebagai penderita, sebagai orang kalah. Jadi biasa saja, simpati kepada orang-orang yang ditindas.”

Sebagai sosialis, didefinisikan panelis Fadjroel Rachman, sebagai sosialisme berdasarkan kerakyatan (menyitir rumusan Lindsay Rae), Sjahrir menganjurkan dicapai tidak dengan kekerasan seperti Tan Malaka, tetapi dengan cara demokratis, yakni lewat partai tidak dengan kriteria ukuran jumlah pemilih, tetapi dengan perjuangan sosial demokrasi. Gagasan Sjahrir lebih tepat dikelompokkan sebagai gagasan filosof, filosof Indonesia, sebagaimana dicita-citakan Mohamad Iqbal bahkan Plato yang mengandaikan pemahaman ideal demokrasi bagi tumbuhnya kehidupan demokratis suatu negara atau kota (polis).

Diterapkan untuk Indonesia saat ini, dalam kondisi perpolitikan tereduksi sebagai perebutan kekuasaan, masih relevankah pemikiran dan cara berpikir Sjahrir? Masih, kata panelis Rachman Tolleng, ketokohan sentral Sjahrir berdasarkan data sejarah menonjol paling tidak dalam dua tahun pertama republik ini.
Bahkan orang-orang Partai Sosialis Indonesia tidak bosan-bosan mengatakan seandainya Sjahrir tidak ada, apakah Indonesia bisa merdeka. Sjahrir adalah ”kekecualian”, sosok serba kontroversial—mungkin wajar setiap manusia berprinsip biasanya kontroversial—dan telanjur dimarginalkan republik ini, sambung panelis Daniel Dhakidae yang menegaskan jasa Sjahrir dalam membela politics of value dengan memunculkan gerakan-gerakan antifasisme dengan alamat Jepang.

Peranan diplomasi
Ketersingkiran Sjahrir bersamaan dengan pengelabuan sejarah, menurut istilah Daniel Dhakidae, kemerdekaan merupakan hasil perang. Diplomasi adalah ”kecelakaan sejarah” sehingga sejak 1959—kembalinya ke UUD 1945—ditabalkan seruan rediscovery of our revolution, diplomasi adalah ”politik menyerahkan diri kepada kepentingan asing”; sesuatu yang kemudian diperkuat oleh berkuasanya Orde Baru yang dengan otomatis menempatkan militer sebagai pemilik terbesar kenikmatan dan privilese politik yang menentukan kehidupan negeri ini.

Padahal senyatanya diplomasi semacam komplemen, semacam pelengkap yang tidak kalah penting dibanding peranan militer. Tesis George MT Kahin membuktikan besarnya peran diplomasi itu dalam membangun citra Indonesia. Perlu dimunculkan ketokohan orang-orang seperti Sjahrir atau Amir Sjarifuddin—menyebut dua nama sebagai sosok-sosok yang sengaja dilupakan.

Di samping diplomasi dan politics of value, masih adakah kemungkinan menawarkan alternatif lain untuk negeri ini? Tantangan-tantangan yang dihadapi negeri ini, di tengah karut-marutnya perpolitikan dan merosotnya fatsoen politik—menurut istilah Budiman Sudjatmiko, ”Indonesia berada di atas panggung yang diretakkan” dan ”disorganisasi sosial”, eksistensi pemikiran seharusnya menjadi bahan merajut ke-Indonesia seperti awal negeri ini diciptakan.

Dengan peran aktif sepintas Sjahrir sebagai rujukan yang tidak sempat meluas, perjalanan Indonesia mau dibawa ke mana? Pilihlah di antara dua kemungkinan, kata panelis Rosihan Anwar. Belajarlah dari China dan India! China berhasil membangun negeri miskin jadi kaya raya, India sukses membangun sumber daya manusia—tentu dengan sisi-sisi negatifnya—merupakan bahan belajar dan tempat menengok.

Memungut istilah agama, diperlukan satu pertobatan—dalam arti sekuler sebagai kemauan eksistensial untuk memungut sisi-sisi baik-positif dari warisan tokoh-tokoh besar semacam Sutan Sjahrir. Selintas bagaimana tokoh-tokoh besar sosialis semacam Soedjatmoko mewarnai pergulatan pemikiran humanistik untuk negeri ini, tetapi privilese pemegang kuasa yang antifasis dan militeristik cenderung ”memuntes”-nya. Perlu dimunculkan buku-buku sejarah yang benar, semacam real history dan bukan unreal his story seperti yang diharapkan penanggap Rais Abin.

Singkat kata, demikian panelis Sabam Siagian, ketokohan Sjahrir menjadi inspirator bagi bangsa ini, yang menawarkan pemahaman politik sebagai nilai luhur mewujudkan kesejahteraan rakyat dan bukan berburu kekuasaan. Perjuangan kemanusiaan memang tidak semudah caleg mengumpulkan suara terbanyak untuk beringsut posisi dari caleg menjadi anggota legislatif! Tobat! Tobat! Tobat!

ST SULARTO
KOMPAS, 13 Maret 2009


Sutan Syahrir atau Sutan Sjahrir atau Soetan Sjahrir, negarawan, Perdana Menteri Indonesia pertama (Padangpanjang, 5 Maret 1909–Zürich, Swiss, 9 April 1966).

"Tiap persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa, hanya menghasilkan anak banci. Persatuan semacam itu akan terasa sakit, tersesat, dan merusak pergerakan."

"Nasionalisme yang Soekarno bangun di atas solidaritas hierarkis, feodalistis: sebenarnya adalah fasisme, musuh terbesar kemajuan dunia dan rakyat kita."