Gempa dan (Wakil) Rakyat

Rabu sore, 30 September 2009, tepat 44 tahun tragedi G30S, terjadi gempa berkekuatan 7,6 Skala Richter, mengguncang Sumatera Barat. Kota Padang dan sebagian ranah Minang porak poranda.

Akibat gempa, lebih dari 500 orang meninggal, ribuan lainnya luka-luka dan kehilangan tempat tinggal. Dalam situasi menyedihkan, hujan terus mengguyur, menambah derita rakyat yang lapar, berduka, dan menggigil kedinginan.

Hari berikutnya, 1 Oktober 2009—tepat 44 tahun Kesaktian Pancasila—para anggota DPR 2009-2014 dilantik. Gedung parlemen yang megah di Senayan terasa semarak. Sebanyak 560 legislator diambil sumpah, dibungkus pakaian baru dan gelimang fasilitas sebagai wakil rakyat.

Pesan simbolik dan idiomisasi
Adakah kaitan gempa di Padang dengan pelantikan wakil rakyat? Secara rasional, tidak ada. Menghubungkan keduanya setali tiga uang dengan mengaitkan pemimpin dan berbagai bencana alam maupun kecelakaan yang harus ditanggung rakyat negeri ini. Menyimpulkan bahwa sang pemimpin tidak dikehendaki alam adalah takhayul.

Repotnya, dalam masyarakat yang paling rasional pun selalu terbuka ruang untuk membuat tafsir irasional. Tafsir itu didasari asumsi, alam dan semua gejala kehidupan merupakan teks yang menyediakan diri untuk dimaknai. Jadi, ini bukan soal takhayul-tidak takhayul, tetapi perkara kepekaan naluri.

Para wakil rakyat pantas bersyukur karena berita tentang gempa bisa mengalihkan perhatian—dan keberatan—masyarakat atas biaya pelantikan mereka yang selangit. Namun, berurutannya gempa di Padang dan pelantikan anggota parlemen memuat pesan simbolik kepada para wakil rakyat.

Pesan simboliknya ialah sungguh berbeda nasib rakyat dan mereka yang menjadi wakil rakyat. Dua peristiwa itu begitu kontras. Yang satu musibah memilukan, yang lain selebrasi membahagiakan. Kontras pula nasib rakyat korban gempa dibandingkan dengan nasib wakil rakyat di Senayan. Rakyat korban gempa harus menanti—untuk tidak mengatakan mengemis—belas kasihan dan uluran tangan negara demi menyambung hidup, sedangkan para wakil rakyat mendapatkan—tanpa perlu meminta—fasilitas yang disediakan negara untuk kemudahan hidup.

Efek idiomisasi
Kontras nasib itu membuktikan, ”wakil rakyat” sebenarnya bukan frase (kelompok kata), tetapi idiom (kata majemuk). Sebagai idiom, makna ”wakil rakyat” bukan lagi ”wakil dari rakyat” atau ”wakilnya rakyat” yang berkedudukan lebih rendah dari rakyat yang diwakili, tetapi sebuah jabatan politik. Jadi, terbentuk makna baru yang bukan lagi gabungan dari makna kata ”wakil” dan ”rakyat”.

Idiomisasi ”wakil rakyat” pada gilirannya menempatkan rakyat sebagai massa yang hanya ditengok saat kampanye menjelang pemilu legislatif. Rakyat dimobilisasi dan diperebutkan karena suaranya menentukan keberhasilan para politisi naik jenjang dari ”rakyat” menjadi ”wakil rakyat”. Lalu, para politisi menikmati kebebasan dalam ranah makna ”wakil rakyat” sebagai idiom. Dalam ranah makna itu, ”rakyat” dan ”wakil rakyat” merupakan dua entitas yang bisa sama sekali tidak berkaitan.

Oom Pasikom (Kompas, 12/9) menampilkan sindiran karikatural yang menohok. Tanggal 2 September 2009 gempa tektonik menerjang Jawa Barat bagian selatan. Namun, penanganan korban dan pemberian bantuan tidak lancar. Nasib para korban telantar. Partai-partai politik yang biasanya adu cepat mendirikan posko bantuan kali itu terkesan tenang-tenang saja. Oom Pasikom lalu memajang kartun bergambar sekumpulan korban yang berjejalan di dalam tenda, di antara reruntuhan bangunan rumah mereka. Di luar tenda terjadi dialog. ”Parpol Bapak kok tidak bikin Posko Bantuan Korban Bencana seperti dulu?!” Jawab sang politisi, ”Untuk apa?! Pemilu sudah usai! Tauk!”

Dialog itu menggambarkan, di luar kepentingan pemenangan pemilu, parpol dan para politisi lazim melupakan rakyat. Alih-alih ditempatkan sebagai pihak yang diwakili atau diabdi, rakyat mereka pahami sebagai tanggungan atau beban.

Lidah memang tak bertulang. Lain di muka, lain di belakang. Citra umum politisi di mata rakyat yang kritis sebenarnya sama. Mereka piawai menebar janji, tetapi kurang berkomitmen mewujudkan. Alasan klasik: wakil rakyat hanya menangani urusan legislatif, bukan eksekutif.

Lidah yang lentur diperlukan karena tugas politisi di parlemen adalah bersilat lidah. Mereka berdebat dan beradu argumen untuk membuahkan perundang-undangan yang menyejahterakan rakyat. Namun, kelenturan lidah tidak sepatutnya untuk sekadar menebar janji dan mempermainkan harapan rakyat.

Keberanian
Satu-satunya yang dinantikan rakyat adalah kesediaan dan keberanian anggota DPR mewujudkan komitmen yang ditebar saat kampanye. Mereka memang bukan eksekutif. Namun, lembaga legislatif bagaimanapun memiliki kekuatan besar dalam menentukan arah kebijakan eksekutif.

Kesediaan dan keberanian mewujudkan komitmen kepada rakyat menjadi penentu kaitan makna antara ”wakil rakyat” dan ”rakyat”. Jika tidak, idiomisasi memang membenarkan mereka sekadar menjadi pejabat parlemen atau legislator, bukan ”wakil dari rakyat” atau ”wakilnya rakyat”. Benarkah nasib rakyat dan nasib wakil rakyat harus kontras, sebagaimana gempa telah membuktikannya? Sanggupkah para wakil rakyat mengatakan, ”Gembiraku adalah gembira rakyat, dan derita rakyat adalah deritaku?” Mari kita tunggu.

P Ari Subagyo, Penggulat Linguistik di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
KOMPAS, 3 Oktober 2009

100 Tahun Sjahrir: Inspirator untuk Bangsanya

Sudah banyak ulasan dan karya mendalam tentang tokoh Sutan Sjahrir (1909-1966). Atributnya beragam, mulai dari kontroversial, jauh dari ingar-bingar di atas panggung, dipuja pengagum, hingga dihujat lawan-lawan politiknya.

Dibanding Soekarno dan Mohamad Hatta, ketokohan Sjahrir menyimpan lebih banyak tanda tanya, apalagi termasuk salah satu tokoh yang sengaja dilupakan, padahal pada era awal persiapan proklamasi kemerdekaan Sjahrir merupakan satu dari triumvirat Indonesia di samping Soekarno dan Hatta.

Tanda tanya-tanda tanya itu justru merangsang minat orang untuk menguak harta karun seorang beretnis Minang tetapi terbang tinggi melewati batas-batas etnis primordialnya. Setelah 100 tahun ”terkubur”, di saat mencari-cari tokoh panutan dan apresiasi sosok-sosok terlupakan, muncul di antaranya nama Sutan Sjahrir.

Di antara upaya mengais-ngais warisannya, melesat spontan genealogi cara berpikir Sjahrir, di antaranya intelektualitas, kedalaman hati, kebebasan batin, dan komitmen pada keluhuran martabat manusia—sifat-sifat adiluhung umumnya elite negeri ini di awal-awal kemerdekaan.

Panelis Herry Priyono membuat metafor cara berpikir either-or (salah satu dari dua). Ada dua ciri either-or, pertama yang bersifat praktis, lainnya eksistensial. Sjahrir menempatkan either-or sebagai cara menghidupi realitas, ketegangan antara aksi dan refleksi, individualitas dan sosialitas.

Cara berpikir ”salah satu dari dua” itu diamini penanggap Jakob Oetama. Sosok Sjahrir yang tidak hitam putih, tetapi either-or menunjukkan ia seorang pemikir yang tidak terbatasi ada di sana dan tidak ada di sini. Sjahrir menghadapi dilema yang kemudian dicoba diatasi dengan mendukung sosialisme kerakyatan yang intinya negara kesejahteraan. Kesejahteraan untuk seluruh rakyat dengan kebebasan yang manusiawi yang dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan fleksibilitas.

Either-or, mirip istilah berpikir nggiwar (lateral thinking)-nya Mangunwijaya, yang jika dikembangkan bisa berpengaruh lebih luas dalam mencari jalan keluar membangun kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Sosok Sjahrir sebagai pemikir sekaligus politisi merupakan inspirator seumur-umur bagi bangsanya, Indonesia.

Kematangan dalam hidup nasional di bidang politik, ekonomi, dan budaya tergantung dari seberapa besar kemampuan merangkul dan menghidupi ketegangan eksistensial ini tidak sebagai problem, tetapi sebagai jalan hidup berbangsa dan bernegara. Dan inilah harta karun warisan terbesar Sjahrir, yakni kita tidak terjebak dalam dikotomi kapitalisme atau komunisme, individualitas atau kolektivitas, deregulasi atau regulasi.

Ketika kedalaman dan kematangan berpikir Sjahrir ditempatkan dalam kondisi Indonesia saat ini, sebulan menjelang Pemilu 2009, terlihat perbedaan mencolok dalam cara berdemokrasi di tingkat elite Indonesia. Kata panelis Rocky Gerung, ada instalasi politik modern seperti partai, parlemen, pemilu, MA, tetapi sesungguhnya yang mengalir dalam instalasi itu adalah politik demagogi. Para demagog bekerja keras merebut, memperbesar, dan melanggengkan kekuasaan—persis petuah Niccolo Machiavelli abad XVI.

Menurut Sjahrir, analisis politik perlu daya pikir yang kuat sekaligus keteguhan hati pada keadilan. Dengan daya pikir itu politik merupakan pendidikan demokrasi, bukan perburuan, pembesaran, dan pelanggengan kekuasaan.

Humanis Indonesia
Sjahrir dalam konteks perjuangan sebuah bangsa tidak bisa disejajarkan dengan Nehru, kata panelis Budiman Sudjatmiko, tapi mungkin dengan Ali Jinnah dari Pakistan atau seagung Mohamad Iqbal. Begitu juga menempatkan Sjahrir hanya sebagai pendiri Partai Sosialis Indonesia atau pimpinan partai sosialis, atribut itu terlalu kecil bagi Sjahrir.

Dia seorang humanis Indonesia, yang muncul tidak hanya dengan tesis antifasisme dan kolonialisme, tetapi membangun nasionalisme Indonesia. Karena itu, dalam beberapa hal terjadi persentuhan dan pertemuan cara berpikir Sjahrir dengan sosok Tan Malaka—rekan dan pesaingnya di bawah permukaan, tetapi sama-sama bernasib dilupakan. Humanisme Sjahrir, konon, tidak semenukik Tan Malaka, menonjol dalam cara menyampaikan. Di antaranya Sjahrir menulis, ”...aku cinta negeri ini dan orang-orangnya... terutama barangkali karena mereka selalu kukenal sebagai penderita, sebagai orang kalah. Jadi biasa saja, simpati kepada orang-orang yang ditindas.”

Sebagai sosialis, didefinisikan panelis Fadjroel Rachman, sebagai sosialisme berdasarkan kerakyatan (menyitir rumusan Lindsay Rae), Sjahrir menganjurkan dicapai tidak dengan kekerasan seperti Tan Malaka, tetapi dengan cara demokratis, yakni lewat partai tidak dengan kriteria ukuran jumlah pemilih, tetapi dengan perjuangan sosial demokrasi. Gagasan Sjahrir lebih tepat dikelompokkan sebagai gagasan filosof, filosof Indonesia, sebagaimana dicita-citakan Mohamad Iqbal bahkan Plato yang mengandaikan pemahaman ideal demokrasi bagi tumbuhnya kehidupan demokratis suatu negara atau kota (polis).

Diterapkan untuk Indonesia saat ini, dalam kondisi perpolitikan tereduksi sebagai perebutan kekuasaan, masih relevankah pemikiran dan cara berpikir Sjahrir? Masih, kata panelis Rachman Tolleng, ketokohan sentral Sjahrir berdasarkan data sejarah menonjol paling tidak dalam dua tahun pertama republik ini.
Bahkan orang-orang Partai Sosialis Indonesia tidak bosan-bosan mengatakan seandainya Sjahrir tidak ada, apakah Indonesia bisa merdeka. Sjahrir adalah ”kekecualian”, sosok serba kontroversial—mungkin wajar setiap manusia berprinsip biasanya kontroversial—dan telanjur dimarginalkan republik ini, sambung panelis Daniel Dhakidae yang menegaskan jasa Sjahrir dalam membela politics of value dengan memunculkan gerakan-gerakan antifasisme dengan alamat Jepang.

Peranan diplomasi
Ketersingkiran Sjahrir bersamaan dengan pengelabuan sejarah, menurut istilah Daniel Dhakidae, kemerdekaan merupakan hasil perang. Diplomasi adalah ”kecelakaan sejarah” sehingga sejak 1959—kembalinya ke UUD 1945—ditabalkan seruan rediscovery of our revolution, diplomasi adalah ”politik menyerahkan diri kepada kepentingan asing”; sesuatu yang kemudian diperkuat oleh berkuasanya Orde Baru yang dengan otomatis menempatkan militer sebagai pemilik terbesar kenikmatan dan privilese politik yang menentukan kehidupan negeri ini.

Padahal senyatanya diplomasi semacam komplemen, semacam pelengkap yang tidak kalah penting dibanding peranan militer. Tesis George MT Kahin membuktikan besarnya peran diplomasi itu dalam membangun citra Indonesia. Perlu dimunculkan ketokohan orang-orang seperti Sjahrir atau Amir Sjarifuddin—menyebut dua nama sebagai sosok-sosok yang sengaja dilupakan.

Di samping diplomasi dan politics of value, masih adakah kemungkinan menawarkan alternatif lain untuk negeri ini? Tantangan-tantangan yang dihadapi negeri ini, di tengah karut-marutnya perpolitikan dan merosotnya fatsoen politik—menurut istilah Budiman Sudjatmiko, ”Indonesia berada di atas panggung yang diretakkan” dan ”disorganisasi sosial”, eksistensi pemikiran seharusnya menjadi bahan merajut ke-Indonesia seperti awal negeri ini diciptakan.

Dengan peran aktif sepintas Sjahrir sebagai rujukan yang tidak sempat meluas, perjalanan Indonesia mau dibawa ke mana? Pilihlah di antara dua kemungkinan, kata panelis Rosihan Anwar. Belajarlah dari China dan India! China berhasil membangun negeri miskin jadi kaya raya, India sukses membangun sumber daya manusia—tentu dengan sisi-sisi negatifnya—merupakan bahan belajar dan tempat menengok.

Memungut istilah agama, diperlukan satu pertobatan—dalam arti sekuler sebagai kemauan eksistensial untuk memungut sisi-sisi baik-positif dari warisan tokoh-tokoh besar semacam Sutan Sjahrir. Selintas bagaimana tokoh-tokoh besar sosialis semacam Soedjatmoko mewarnai pergulatan pemikiran humanistik untuk negeri ini, tetapi privilese pemegang kuasa yang antifasis dan militeristik cenderung ”memuntes”-nya. Perlu dimunculkan buku-buku sejarah yang benar, semacam real history dan bukan unreal his story seperti yang diharapkan penanggap Rais Abin.

Singkat kata, demikian panelis Sabam Siagian, ketokohan Sjahrir menjadi inspirator bagi bangsa ini, yang menawarkan pemahaman politik sebagai nilai luhur mewujudkan kesejahteraan rakyat dan bukan berburu kekuasaan. Perjuangan kemanusiaan memang tidak semudah caleg mengumpulkan suara terbanyak untuk beringsut posisi dari caleg menjadi anggota legislatif! Tobat! Tobat! Tobat!

ST SULARTO
KOMPAS, 13 Maret 2009


Sutan Syahrir atau Sutan Sjahrir atau Soetan Sjahrir, negarawan, Perdana Menteri Indonesia pertama (Padangpanjang, 5 Maret 1909–Zürich, Swiss, 9 April 1966).

"Tiap persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa, hanya menghasilkan anak banci. Persatuan semacam itu akan terasa sakit, tersesat, dan merusak pergerakan."

"Nasionalisme yang Soekarno bangun di atas solidaritas hierarkis, feodalistis: sebenarnya adalah fasisme, musuh terbesar kemajuan dunia dan rakyat kita."