Azyumardi Azra dan Sikap Mental Konspiratif

Dalam makalah di muktamar ABIM, Prof Azyumardi membahas potensi kebangkitan peradaban Muslim. Berikut ini sebuah catatan dari Asro Kamal Rokan.

Ketika dipercaya memimpin Dewan Pers, Mei 2022, banyak harapan masyarakat pers pada Prof Dr Azyumardi Azra, terutama untuk memperkuat kebebasan pers. Prof Edi ––begitu biasa disapa–– dikenal independen, sangat kritis, prodemokrasi, dan tentu cendekiawan. Ini modal besar sebagai penjaga yang tangguh kebebasan pers dari berbagai intervensi dan tekanan.

Lima bulan setelah ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pers dari unsur masyarakat, Prof Edi wafat, Ahad (18 September 2022) pukul 12.30 di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia. Keterangan resmi Rumah Sakit Serdang, yang dikutip Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Ahad, menyebutkan Prof Edi menderita kelainan jantung.

Perjalanan terakhir Prof Azyumardi Azra menuju Malaysia.

Pada Jumat (16/9/2022) dalam penerbangan Jakarta ke Kuala Lumpur, Prof Edi mendadak sesak napas dan dipasang oksigen. Tiba di Bandara KLIA, cendekiawan Muslim itu dilarikan ke RS Serdang untuk perawatan lanjutan. Penasihat Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia (Iswami) Datuk Zakaria Abdul Wahab, setelah mendapat info, langsung ke RS Serdang.

Menurutnya, Prof Edi dalam kondisi tidak sadar. Mantan Pemimpin Redaksi Kantor Berita Bernama Malaysia tersebut terus memberikan kabar kepada kami melalui WhatsApp Group.

Dan, Ahad siang, kabar meninggalnya Prof Edi kami terima. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pergi seorang guru, cendekiawan, dan sahabat baik. Tokoh sederhana, yang kepadanya wibawa, marwah, dan martabat pers diharapkan semakin tegak, semakin independen.

Prof Azyumardi berada di Malaysia memenuhi undangan sebagai pembicara seminar internasional Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) di Bangi Convention Center, Kajang, Malaysia, Sabtu (17/9). Seminar ini bertema “Masa Depan Peradaban Kosmopolitan Islam ––Membina Optimistik Generasi Baharu”.

Prof Edi rencananya akan berbicara pada sesi pertama, Sabtu pagi, membawa makalah berjudul “Nusantara untuk Kebangkitan Peradaban: Memperkuat Optimisme dan Peran Umat Islam Asia Tenggara”. Makalah tersebut tidak sempat dibacakan Prof Edi, selamanya.

Dalam makalah 22 halaman, yang diedarkan kepada peserta muktamar ABIM, Prof Edi membahas potensi kebangkitan peradaban Muslim. Secara demografis di seluruh dunia, tulis Prof Azyu, jumlah kaum Muslimin meningkat secara signifikan, diperkirakan lebih dari 1,9 miliar jiwa (2022), agama kedua terbesar setelah Kristianitas (Katolik dan Protestan digabungkan).

Dengan jumlah yang terus meningkat itu, kaum Muslim memiliki potensi kian besar pula; tidak hanya untuk membangun peradaban Muslim, tetapi juga pada peradaban dunia secara keseluruhan.

Tetapi potensi itu belum bisa diwujudkan, belum dapat menjadi aset, bahkan sering lebih merupakan liabilities. Ini karena kebanyakan penduduk Muslim tinggal di negara-negara berkembang, bahkan terkebelakang. Kondisi pendidikan tidak kompetitif, di bawah standar. Banyak murid putus sekolah. Tidak punya masa depan untuk memajukan diri sendiri, apalagi peradaban Muslim dan peradaban dunia.

Sementara itu, ada negara-negara Muslim kaya raya berkat minyak, mendatangkan windfall terus menerus karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tetapi, tulis Prof Edi, windfall tersebut justru menambah beban negara-negara Muslim yang tidak memiliki sumber daya alam BBM. Bahkan sebaliknya, mereka mensubsidi negara-negara kaya minyak tersebut.

Windfall itu tidak mengalir ke negara-negara Muslim miskin dalam bentuk grant atau investasi. Jika ada, jumlahnya tidak signifikan, boleh dikatakan hanya berupa tetesan belaka.

Karena itulah, menurut Prof Edi ––yang meraih gelar Master of Art (MA) di Universitas Columbia tahun 1988–– negara-negara Muslim yang miskin atau berkembang harus mengandalkan sumber-sumber lain, termasuk menambah utang dari negara-negara atau lembaga-lembaga keuangan Barat seperti Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Keadaan ini menambah ketergantungan pada Barat, yang jelas memiliki implikasi ekonomis, politis, dan bahkan psikologis di kalangan umat Islam.

Salah satu dampak psikologis itu, tulis Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini, menguatnya sikap mental konspiratif; bahwa para penguasa negara-negara Muslim berkolaborasi dengan Barat, misalnya, mengembangkan ekonomi pasar yang liberal di negara-negara Muslim dengan mengorbankan potensi-potensi ekonomi dalam masyarakat Muslim sendiri.

Dampak lebih lanjut dari psikologi konspiratif ini dengan segera mengalir ke dalam kehidupan politik, dalam bentuk ketidakpercayaan pada rezim berkuasa, yang dapat mendorong instabilitas politik di banyak negara Muslim.

Menurut Prof Edi, psikologi konspiratif lebih jauh lagi menjadikan kalangan Muslim —khususnya sebagian ulama, pemikir dan aktivis Muslim— terperangkap ke dalam sikap defensif, apologetik, dan reaksioner; terpenjara ke dalam enclosed mind atau captive mind, mentalitas tertutup yang penuh kecurigaan dan syak wasangka.

Akibatnya, tulis Prof Edi, kalangan Muslim seperti ini lebih asyik pula dalam masalah-masalah furu’iyyah (percabangan), baik dalam bidang sosial, budaya, pemikiran dan keagamaan. Buahnya adalah keterjerambaban ke dalam tindakan dan aksi-aksi yang kurang produktif dalam upaya memajukan peradaban Muslim. Karena itu, jika kita mau berbicara tentang kemajuan peradaban Muslim, sudah waktunya kaum Muslimin membebaskan diri dari psikologi konspiratif dan enclosed mind.

Harapannya, kaum Muslimin lebih mengkonsentrasikan diri pada upaya-upaya kreatif dan produktif daripada terus dikuasai sikap defensif, apologetik, dan reaksioner yang sering eksesif.

Dalam seminar "Masa Depan Peradaban Kosmopolitan Islam" di Malaysia, yang tidak sempat dihadirinya tersebut, Prof Azyu mengajukan sejumlah usulan untuk kebangkitan peradaban ––yang dapat dilakukan Indonesia dan Malaysia, negara di luar Timur Tengah.

Prasyarat utama adalah stabilitas politik. Menurutnya, demokrasi Indonesia yang telah diadopsi dan dipraktikkan sejak 1999 masih perlu dikonsolidasikan dalam tiga hal: basis konstitusional-legal, kelembagaan (parpol, legislatif dan eksekutif), dan budaya politik. Hanya dengan konsolidasi lebih lanjut dapat ditegakkan good governance, penegakan hukum, dan kohesi sosial.

Sedangkan di Malaysia, menurutnya, juga mendesak perlu konsolidasi kekuatan politik umat Islam yang tercerai-berai dalam beberapa tahun terakhir. Keadaan ini jelas tidak menguntungkan untuk mempertahankan hegemoni politik dan kekuasaan Melayu, baik di eksekutif maupun legislatif. Juga tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi yang mutlak perlu bagi kemajuan puak Melayu khususnya.

Konsolidasi demokrasi dan politik di kedua negara berpenduduk mayoritas Muslim ini mutlak untuk pembangunan peradaban utama juga meniscayakan partisipasi publik dalam proses politik demokrasi dengan segala ekses negatif yang sudah sampai pada titik yang tidak bisa dimundurkan lagi.

Tetapi juga jelas, tulis Prof Azyu, proses politik demokrasi di Malaysia dan Indonesia masih menyisakan banyak masalah, sejak dari fragmentasi politik, kepincangan politik, oligarki politik, korupsi, dan tidak fungsionalnya check and balances.

Prof Azyu percaya, kunci utama kebangkitan peradaban Islam adalah pendidikan. Pendidikan di Indonesia dan Malaysia, bukan hanya harus mencapai pemerataan (equity), tapi juga harus semakin berkualitas sejak dari tingkat dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Hanya dengan pendidikan seperti itu, kaum muda negeri ini dapat bertransformasi bersama menuju kemajuan peradaban.

Dalam konteks itu, pendidikan tinggi khususnya harus dikembangkan, bukan sekadar teaching higher institution —atau universitas pengajaran— tetapi sekaligus menjadi research institution. Proses pendidikan di perguruan tinggi sudah waktunya berbasiskan riset.

Pentingnya pendidikan tidak hanya dibahas Prof Azyumardi di seminar-seminar. Ia melakukannya. Ketika dipercaya sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 1998-2002, ia melakukan perubahan besar. IAIN Syarif Hidayatullah diubah statusnya menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta pada 2002. Ini diikuti perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri (PTKIN) lainnya.

Prof Azyumardi membangun Kampus UIN Jakarta menjadi lebih modern, melakukan transformasi besar-besaran, mengembangkan program studi, dan mendirikan sejumlah fakultas. Di antaranya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Kedokteran.

Azyu berkeinginan generasi muda Islam menguasai teknologi, sosial, ekonomi, dan kedokteran ––yang pada Abad Pertengahan silam melahirkan pemikir-pemikir besar Islam.

Mantan wartawan majalah Panjimas yang menjadi Ketua Dewan Pers.

Transformasi
Sukses di UIN, nama Prof Azyumardi semakin dikenal luas, tidak saja sebagai pemikir Islam, tapi juga pendidik yang membumikan gagasannya. Ketika Redaktur Pelaksana Republika Nasihin Masha mengajukan nama Azyumardi sebagai penulis kolom tetap "Resonansi", sebagai Pemimpin Redaksi Republika saat itu, saya langsung setuju. Sejak 2003 itu, Azyumardi menjadi pengisi tetap kolom "Resonansi" hingga akhir hayatnya.

Kolomnya digemari. Tidak seperti umumnya akademisi, tulisan Azyumardi lebih cair dan mudah dimengerti. Kalimatnya efektif. Ini mungkin karena Azyu, yang juga wartawan, terbiasa menggunakan bahasa jurnalistik. Tulisan-tulisan Azyu di kolom "Resonansi", selain berisi berbagai gagasan, juga tentang kehadirannya dalam sejumlah seminar internasional.

Semasa hidup, Azyu sering diundang sebagai pembicara seminar-seminar internasional di mancanegara. Ia juru bicara yang baik dalam mempromosikan Islam rahmatan lil 'alamin di masyarakat yang mencurigai Islam. Sepanjang hidupnya diisi dengan belajar dan mendidik.

Mendapatkan gelar kehormatan dari Ratu Elizabeth II dari Kerajaan Inggris dan juga bintang kehormatan dari Pemerintah Jepang yang diserahkan oleh Kaisar Akihito.

Azyu orang Asia Tenggara pertama yang diangkat sebagai Guru Besar Kehormatan Universitas Melbourne, Australia (2004-2009). Carroll College, Montana, USA, memberinya Honoris Causa. Lebih dari 44 buku telah diterbitkan dan puluhan artikel telah ditulis dalam bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Italia, dan Jerman.

Selain itu dia juga merupakan anggota Dewan Penyantun, penasihat dan Guru Besar Tamu di beberapa universitas di mancanegara; dan juga lembaga riset dan advokasi demokrasi internasional.

Gagasan dan pemikiran Azyu melintasi batas-batas negara. Ratu Elizabeth II dari Kerajaan Inggris menghormatinya dengan memberi gelar Commander of the Most Excellent Order of British Empire (CBE), 2010. Azyu adalah satu-satunya akademisi Indonesia yang menerima penghargaan tinggi tersebut.

Pemerintah Jepang juga memberinya bintang The Order of the Rising Sun: Gold and Silver Star, yang diserahkan Kaisar Akihito dan Perdana Menteri Shinzo Abe di Tokyo, Jepang (2017). Lelaki berpenampilan sederhana ini termasuk The 500 Most Influential Muslim Leaders (2009) dalam bidang keilmuan.

Prof Azyumardi Azra telah pergi menemui Sang Maha Pencipta, yang menentukan hidup manusia. Tapi, cendekiawan besar dan Guru Bangsa ini, tidak benar-benar pergi dan hilang. Puluhan buku, ratusan makalah yang berisi gagasan dan pemikirannya ––juga ilmu serta keteladanan yang diwariskannya–– akan tetap hidup dan bahkan akan berkembang sebagai kekayaan yang tidak ada habis-habisnya.

Selamat jalan Guru ....

Jakarta, 19 September 2022

Asro Kamal Rokan
Pemimpin Redaksi Harian Republika (2003-2005),
Pemimpin Umum LKBN Antara (2005-2007),
Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat (2018-2023)
REPUBLIKA, 20 September 2022

Catatan Dahlan Iskan: Jakob Oetama

 

Yacob Utama, Yakob Utama, Jacob Utama, Jakob Oetama.

Yang terakhir itu ejaan yang benar. Saya bernah bertanya langsung kepada beliau tentang ejaan  nama beliau itu –saking banyaknya versi di media.

Beliau juga menjelaskan secara khusus bahwa kata "Oetama" di situ harus dibaca: utomo.

Beliau kan orang Jawa Tengah. Lahir di desa sekitar candi Borobudur. Bahwa ''utomo'' itu ditulis ''Oetama'' justru itulah yang benar –menurut grammar bahasa Jawa: bunyi “o” harus ditulis “a” manakala kata itu berubah bunyi ketika diberi akhiran “ne”.

“Utomo” ketika diberi akhiran “ne” bunyinya menjadi “utamane”. Bukan “utomone”.

Jangan disangka hanya bahasa Inggris yang grammar-nya bikin pusing. Cukup sampai di situ kita bicara bahasa Jawa.

Kita kan lagi membicarakan sosok hebat tokoh pers Indonesia yang meninggal Rabu siang kemarin: Jakob Oetama. Baca: Yakob utomo.

Saya tengah dalam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta (pakai mobil) ketika staf di Kompas TV menghubungi saya.

Kompas TV minta agar saya ikut memberi kesaksian tentang Pak Jakob. Saya diminta menyiapkan HP dan laptop untuk pengambilan suara dan gambar.

“Saya tidak membawa laptop,” jawab saya.

Lima menit kemudian saya baru tahu ada apa. Yakni setelah Joko “Jagaters” Intarto menghubungi saya: bahwa Pak Jakob meninggal dunia. Rabu, jam 13.00, di RS Mitra Keluarga, Jakarta.

Tentu saya tidak terlalu kaget. Saya sudah lama mendengar beliau sakit. Usianya juga sudah 89 tahun –beberapa hari lagi.

Saya langsung teringat semua kenangan lama. Pak Jakob adalah orang yang sabar, kalem, tenang, kalau berjalan tidak bergegas, kalau bicara lirih, ritme kata-katanya lamban dan wajahnya lebih sering datar –tidak bisa terlalu kelihatan gembira atau terlalu kelihatan sedih.

Pak Jakob, karena itu, adalah simbol sosok orang Jawa yang sangat sempurna.

Kepindahan beliau ke Jakarta tidak membuat beliau berubah menjadi “lu gue”. Tidak seperti saya: begitu pindah ke Surabaya langsung ikut menjadi bonek.

Kesantunan Pak Jakob itu mungkin karena budaya desa di Jawa Tengah sangat merasuk ke jiwanya. Mungkin juga karena roh Borobudur ikut mewarnainya. Mungkin sekali latar belakangnya sebagai guru masih terus terbawa. Mungkin pula kultur sekolah Seminari Katolik masih ada padanya –meski beliau tidak menyelesaikan seminarinya.

Rambut beliau lurus tapi dibiarkan agak panjang. Ibarat guru besar, Pak Jakob itu sempurna karena linier. Tidak seperti saya yang zig-zag: tamat SMA di Magetan langsung ke Kalimantan. Kawin pun dengan galuh Banjar, lalu jadi bonek, dan menjelang tua harus mengganti hati saya dengan hatinya orang Tionghoa dari Tianjin.

Pak Jakob adalah orang yang santun –santun yang linier. Dan itu tercermin dari gaya pemberitaan koran yang dilahirkannya: Kompas. Jurnalistik Kompas adalah jurnalistik yang santun. Terutama bisa dilihat dari Tajuk Rencananya. Yang bagi pengkritiknya dianggap sebagai tajuk dengan gaya yang muter-muter.

Di era saya muda, gaya Kompas seperti itu sangat menjengkelkan. Tidak radikal sama sekali. Tidak seperti Harian Kami-nya Nono Anwar Makarim yang dar-der-dor. Tidak seperti Harian Indonesia Raya-nya Mochtar Lubis yang memberontak. Atau tidak seperti Harian Nusantara-nya –aduh lupa siapa pemiliknya– yang menyerang-nyerang.

Keberanian Kompas yang paling berani –menurut anak-anak muda kala itu– hanyalah sebatas ini: menyindir.

Tapi “Purwodadi kutane, sing dadi nyatane”. Maksudnya: yang penting kan kenyataannya. (Di kalimat peribahasa itu terdapat akhiran “ne”. Maka kata “kuto” menjadi “kuta”, “nyoto” menjadi “nyata”).

Kenyataan adalah bukti yang sungguh tidak bisa diabaikan.

Kenyataannya: Kompas-lah yang paling hebat. Paling besar. Paling kaya. Kaya-raya.

Harian Kami, milik ayah Nadiem Makarim itu, tewas dibredel. Harian Nusantara, milik TD Hafaz, juga dibredel. Harian Indonesia Raya-nya Mochtar Lubis belakangan juga dibredel. Semua karena tidak mau tunduk pada kemauan penguasa.

Harian Kompas memang juga pernah dibredel. Tapi sangat sebentar –mungkin seminggu saja.

Koran saya dulu malah tidak pernah dibredel. Saya ikut gaya Pak Jakob yang sesekali harus mengalah –untuk menang. Lebih baik tetap bisa menyindir bertahun-tahun daripada sekali membentak lalu mati.

Waktu itu, perdebatan mana yang lebih baik –menyindir berlama-lama atau bisa membentak tapi hanya sekali– tidak pernah reda di kalangan wartawan saat itu. Topik perdebatan itu lebih disederhanakan: pilih jalan Mochtar Lubis atau Jakob Oetama. Terutama dalam memilih strategi perjuangan menegakkan demokrasi.

Perdebatan seperti itu kini tidak ada lagi di kalangan pelaku media masa. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Bahan yang dibahas juga habis –tidak ada lagi mahasiswa yang galak. Yang mestinya membahas pun –para wartawan profesional– sudah lelah. Atau takut pada bos pemilik media.

Gaya Pak Jakob adalah gaya yang ternyata lebih bisa diterima siapa saja –kecuali yang progresif.

Nyatanya Kompas menjadi raja media masa di Indonesia. Lalu menjadi raja toko buku: Gramedia. Raja hotel: Santika-Amaris. Dan banyak lagi.

Bahkan bisnis Kompas melebar ke mana-mana: perkebunan, jalan tol dan bank –Bank Media yang kemudian dilepas.

Tapi Kompas telat masuk bisnis TV. Saya yakin itu karena idealisme yang berlebihan sebagai wartawan media cetak. Seperti juga saya.

Gak tahunya kue media terbesar adalah di TV. Pendapatan koran tidak ada seujung kuku pendapatan stasiun TV. Akhirnya bos-bos TV-lah yang menjadi raja media –bukan yang merangkak dari bawah: si wartawan.

Pada akhirnya Kompas mendirikan stasiun TV juga. Tidak sukses. Lalu dikerjasamakan dengan Chairul Tanjung menjadi Trans 7. Lalu kelihatannya menyesal: kok tidak punya TV lagi. Maka didirikan lagi Kompas TV. Yang seperti sekarang.

Mungkin juga Pak Jakob tidak menyesal bekerja sama dengan Chairul Tanjung. Stasiun TV-nya itu dari rugi bertahun-tahun menjadi laba. Dari “menggerogoti” keuangan Kompas menjadi “sumber pendapatan”. Toh Kompas Gramedia masih memiliki sekitar separo saham di TV 7.

Pak Jakob juga terasa telat ekspansi ke daerah-daerah. Itu juga karena tingginya kesantunan dan rasa tepo sliro pak Jakob: kalau Kompas ekspansi ke daerah-daerah akan terasa “yang besar  ‘memakan’ yang kecil”. Koran-koran daerah akan mati semua.

Pak Jakob tentu sering mendengar aspirasi koran-koran kecil di daerah seperti itu. Beliau adalah Ketua Umum Serikat Penerbit Suratkabar (SPS). Setiap kali rapat SPS muncul keluh kesah penerbit koran kecil: kalah bersaing dengan koran besar. Yang jumlah halamannya begitu banyak dengan harga jual yang begitu murah.

Tapi, akhirnya Kompas juga ekspansi ke seluruh Indonesia –setelah si Bonek dari Surabaya berlari kencang ke mana-mana.

Pak Jakob selalu “menjewer” saya dengan senyumnya dan pujiannya. “Ini lho anak muda yang hebat. Ekspansi ke mana-mana tanpa beban,” katanya kepada teman-teman penerbit yang lagi kumpul. Berkata begitu beliau sambil tersenyum dengan ekspresi mulut yang –dalam bahasa Jawa disebut– “mencep”.

Rosihan Anwar, Mochtar Lubis, dan Jakob Oetama.

Pak Jakob sebenarnya tidak mau jadi ketua umum SPS. Bukan agar tidak punya beban ekspansi. Tapi Pak Jakob memang bukan orang yang ambisius di bidang politik. Bahkan sama sekali tidak berpolitik secara praktis. Tidak pula punya sedikit pun keinginan di jabatan publik.

Rasanya itu sikap yang benar. Daripada seperti yang dilakukan si Bonek yang sampai terperangkap jebakan politik.

Bahwa akhirnya Pak Jakob mau menjadi ketua umum, itu karena terpaksa. Kami semua mendaulat beliau. Kami semua merasa Pak Jakob lah yang harus kami tuakan.

Sambil memaksa beliau, kami juga berdoa agar kali ini ketua umum SPS tidak meninggal dalam jabatan. Itu karena ketua-ketua umum sebelumnya selalu meninggal dunia sebelum mengakhiri masa jabatan mereka. Dan itu juga karena seseorang bisa menjadi ketua umum SPS sampai berapa periode sekali pun. Toh tidak banyak yang mau. Apalagi orang seperti saya: yang bekerja lebih baik dari berbicara.

Setelah beberapa periode, Pak Jakob benar-benar tidak mau lagi dipilih. Beliau merayu saya untuk menggantikan. Saya juga tidak mau.

Dalam suatu kongres SPS di Jakarta pak Jakob “menggalang” utusan: jangan lagi memilih beliau. Harga mati. Lantas beliau “menggalang” suara agar memilih saya.

Saya melihat gelagat itu. Menjelang acara pemilihan ketua umum, saya diam-diam ke bandara. Pulang ke Surabaya. Agar tidak bisa dipilih –ketentuannya jelas: calon ketua umum harus ada di arena pemilihan.

Saya pun lega: bisa pulang dari kongres tanpa beban apa-apa.

Gus Dur dan Jakob Oetama.

Ups... Begitu mendarat di Juanda saya ditelepon Pak Jakob.

“Mas Dahlan terpilih sebagai ketua umum,” kata beliau.

“Lho saya kan tidak ada di tempat? Kan anggaran dasar mensyaratkan itu?” jawab saya.

“Menjelang pemilihan tadi anggaran dasarnya sudah diubah. Dan saya yang menjamin bahwa Mas Dahlan pasti mau kalau saya yang minta,” kata beliau.

Tentu saya tidak berani untuk tidak tawaduk kepada Pak Jakob. Saya pun menerima jabatan itu –dengan doa jangan sampai saya meninggal dunia di jabatan itu.

Ternyata saya hampir meninggal dunia. Terkena kanker hati. Sampai harus ganti hati.

Rosihan Anwar, Jakob Oetama, Surya Paloh, dan Presiden Megawati.

Dan ternyata saya meninggal dunia beneran –secara politik. Saya dikenai perkara bertubi-tubi. Saya pun minta berhenti sebagai ketua umum: tidak pantas ketua umum SPS berstatus tersangka. Saya ajukan surat pengunduran diri itu: ditolak! Mereka tahu bahwa saya tidak seharusnya bernasib seperti itu.

Begitu diangkat menjabat sesuatu dulu saya juga sowan ke Pak Jakob. Minta restu beliau. Kepada beliau saya juga berjanji untuk selama menjabat akan menjaga nama baik institusi pers dan kewartawanan. Beliau tahu maksud saya: jangan sampai korupsi.

Ketika akhirnya saya jadi tersangka saya menghadap beliau lagi. Di kantornya yang megah di gedung Kompas Gramedia. Saya menceritakan apa yang sedang saya hadapi.

Tapi beliau sudah sulit mengikuti pembicaraan. Bahkan beliau awalnya tidak ingat siapa tamunya itu. Sampai-sampai saya harus mendekat ke beliau dan dengan agak lantang mengatakan siapa nama saya. Lalu beliau menganggukkan kepala.

Itu sudah enam tahun lalu. Setelah itu saya menghadap beliau lagi. Yakni setelah saya dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Jatim. Tapi beliau sudah semakin lemah dan semakin tidak ingat siapa saya.

Jakob Oetama dan Presiden SBY.

Kini Kompas memiliki gedung pencakar langit yang sangat tinggi dan sangat megah. Juga sangat baru. Saya tidak bisa lagi mengatakan gedung saya lebih bagus dari gedung Kompas –karena kini saya tidak punya gedung sama sekali.

Saya belum sempat berkunjung ke gedung baru Kompas itu. Saya berharap Pak Jakob sempat merasakan kemegahannya.

Ketika akhirnya saya juga tidak mau lagi menjabat ketua umum SPS –sudah tiga periode– saya menghadap putra beliau.

“Pak Lilik, tolong ganti Anda yang menjadi ketua umum SPS,” kata saya. Waktu itu saya didampingi Mas Jauhar, ketua harian SPS dan Mas Asmono, direktur eksekutif SPS.

Pak Lilik bergeming.

Segala jurus rayuan saya pun tidak mempan. Pak Lilik tetap tidak mau.

Jakob Oetama merayakan ulang tahun bersama para karyawan Kompas-Gramedia.

Saya sudah lama mendengar Pak Lilik tidak tertarik pada bisnis koran. Tapi baru hari itu saya mendengarnya sendiri. “Saya tidak paham koran. Ruwet,” katanya merendah.

Untuk mengurus koran, Pak Lilik mempercayakannya kepada kader-kader profesional ayahnya. "Untuk urusan media terserah beliau saja," katanya sambil menepuk pundak orang yang duduk di sebelahnya: Rikard Bagun, wartawan senior yang juga pernah jadi pemred di Kompas.

Pak Lilik sendiri pilih terus memimpin grup Santika. Yang sekarang berkembang mencapai hampir seribu hotel. Pak Lilik terlihat asyik sekali di bisnis hotel.

Kini Pak Jakob sudah tiada. Saya tidak tahu apakah kepemimpinan di Kompas selanjutnya akan dipegang keturunan Pak Jakob atau keturunan Pak Auwjong Peng Koen (P.K. Oyong, Petrus Kanisius Ojong). Yakni orang Sawahlunto yang mengajak dan memboyong Pak Jakob dari Yogya ke Jakarta. Semula untuk bersama-sama mendirikan majalah Intisari, kemudian harian Kompas.

Pak Ojong sudah lama sekali meninggal dunia, tahun 1980. Tapi pasangan Tionghoa-Jawa, UI-UGM itulah yang telah membuat sejarah penting pers di Indonesia. Kompas –nama yang diberikan oleh Presiden Soekarno itu, benar-benar telah terbukti bisa menjadi kompas di Indonesia. Termasuk kompas saya.

Prof. Dr. (HC) Dahlan Iskan
Mantan CEO surat kabar Jawa Pos dan Jawa Pos Group
Direktur Utama PLN (23 Desember 2009 – 19 Oktober 2011)
Menteri BUMN Ke-7 (19 Oktober 2011 – 20 Oktober 2014)
DISWAY, 11 September 2020

Menunggu Presiden Berantas Amplop Wartawan

Presiden Joko Widodo memastikan akan menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional 2016 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 9 Februari 2016. Dalam acara itu, Jokowi akan diberi panggung untuk berinteraksi dengan kurang-lebih 600 wartawan nasional, petinggi negara, dan tokoh masyarakat. Supaya pertemuan itu bermakna, bantuan atau kebijakan strategis apa yang bisa Presiden keluarkan agar kehidupan pers Indonesia semakin sehat?

Jawabannya ada di buku Kepemimpinan Pro Rakyat yang diterbitkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) persis menjelang Jokowi dilantik menjadi Presiden. Buku itu memuat tulisan 39 tokoh pers berisi masukan dan harapan masyarakat media terhadap Jokowi. Salah satunya adalah “Berantas Budaya Amplop” karya Pemimpin Redaksi Merdeka.com, Didik Supriyanto. Jika harapan pada tulisan itu dipenuhi oleh Presiden, hal itu akan berdampak positif bagi upaya menyehatkan pers.

Dalam tulisan itu, Didik mengharapkan, “Pemerintahan Jokowi dan seluruh jajarannya harus memulai tradisi tidak menggunakan uang negara untuk menyogok wartawan melalui kerja-kerja kehumasan yang selama ini berlangsung. Pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla harus mampu menyadarkan jajarannya, dari kementerian, instansi, hingga gubernur dan kepala daerah, bahwa kultur yang menyuburkan budaya penyuapan dan pemerasan tidak akan menghasilkan apa-apa. Bagi wartawan, lahan subur yang bertabur uang justru berujung pada pemerasan dan penipuan. Jika tidak ada pembinaan dari pemerintahan yang baru, lingkaran setan penipuan dan pemerasan tidak akan pernah bisa diputus.”

Mengapa Presiden harus turun tangan memberantas budaya amplop dengan, misalnya, menerbitkan kebijakan melarang kementerian, kepala daerah, dan unit kerja di bawah pemerintahannya mengalokasikan dana untuk “mengamplopi” pers.

Budaya amplop jelas merugikan negara dan pers paling tidak dalam empat hal. Pertama, mengamplopi wartawan berarti menyia-nyiakan anggaran negara. Pada pertengahan tahun lalu, beberapa media online Jakarta terlibat sengketa pers dengan 37 media lokal di Blitar, Jawa Timur. Tempo.co, misalnya, meminta pembatalan rencana Pemerintah Kabupaten Blitar agar 220 kepala desa mengalokasikan sekitar 5 persen, yakni Rp 3,5 miliar, dana desa untuk pers lokal. Dalam upaya menyelesaikan perkara itu di Surabaya, Agustus tahun lalu, Dewan Pers menegaskan bahwa pengalokasian dana desa untuk pers adalah tindakan mubazir. Membiarkan program seperti itu berarti berpotensi menyia-nyiakan anggaran negara sekitar Rp 1,2 triliun per tahun, yakni 5 persen dari Rp 350 juta kali 74.053 desa.

Gambaran perkembangan media nasional tecermin dari informasi yang disampaikan DPRD Kota Padang ketika berkunjung ke Dewan Pers Jakarta pada awal Desember lalu. Salah satu anggota Dewan melaporkan 65 persen anggaran sejumlah media Kota Padang berasal dari APBD. Tanpa anggaran itu, media tidak mampu eksis.

Apa sikap Dewan Pers atas kenyataan banyak media bergantung pada “belas kasihan” pemerintah? Pertama, hanya instansi yang bersih yang berani meniadakan amplop untuk pers. Kedua, pengadaan dana publikasi itu bertujuan sekadar untuk mendukung perselingkuhan pemerintah dan pers. Ketiga, penggunaan dana itu tidak terbukti telah mendorong penyehatan pers secara kualitas dan kuantitas.

Dana publikasi triliunan rupiah tersebut semestinya segera dihentikan dan dialihkan ke program pemberdayaan pers sehat. Selama 70 tahun ini, untuk menghasilkan hakim, jaksa, camat, intel, perwira militer, dan polisi yang profesional, negara mendirikan sekolah tinggi untuk mereka. Mereka pada gilirannya dilatih di Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi (Sespa), Sekolah Staf dan Komandan (Sesko), serta Lembaga Ketahanan Nasional, yang semuanya dibiayai negara.

Semestinya, untuk tersedianya wartawan bersertifikat kompeten, negara juga harus adil dengan mendirikan dan mendanai sekolah tinggi jurnalistik di setiap provinsi dan menyediakan semacam “Sespa” untuk wartawan. Sekarang ini kira-kira terdapat 100 ribu wartawan di Indonesia, tapi hanya beberapa ribu orang yang berkualifikasi profesional dan mampu membuat medianya sehat isi dan sehat bisnis.

Kedua, mengamplopi wartawan berarti melemahkan fungsi kontrol sosialnya. Ketiga, wartawan amplop mencederai kemerdekaan pers. Dewan Pers berpendapat wartawan amplop adalah penumpang gelap kemerdekaan pers dan mencederai profesi wartawan profesional.

Keempat, membunuh entrepreneurship pers. Pasal 3 Undang-Undang Pers menyebutkan pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Pasal ini bermakna media profesional hanya bisa sehat bisnis jika prinsip-prinsip keekonomian pers dijalankan.

Membiarkan wartawan berkarya dengan menguber amplop, bukan hanya mematikan semangat menumbuhkembangkan pers sesuai dengan prinsip-prinsip keekonomian pers, tapi justru mengundang lebih banyak preman dan pengangguran untuk meramaikan pers abal-abal.

Sabam Leo Batubara,
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers
KORAN TEMPO, 9 Februari 2016

Permainan Uang di Media-media Besar

Saya adalah seorang perempuan biasa yang sempat bercita-cita menjadi seorang wartawan. Menjadi wartawan TEMPO tepatnya. Kekaguman saya terhadap sosok Goenawan Mohamad adalah menjadi alasan utamanya. Dimulai dari mengoleksi coretan-coretan beliau yang tertuang dalam ‘Catatan Pinggir’ hingga rutin membaca Majalah TEMPO sejak masih duduk di bangku pelajar, membulatkan tekad saya untuk menjadi bagian dalam grup media TEMPO.

Dengan polos, saya selalu berpikir, salah satu cara memberikan kontribusi yang mulia kepada masyarakat, mungkin juga kepada negara adalah dengan menjadi bagian dalam jejaring wartawan TEMPO. Apalagi, sebagai orang awam, saya selalu melihat TEMPO sebagai media yang bersih dari praktik-praktik kotor permainan uang. Permainan uang ini, dikenal dalam dunia wartawan dengan istilah ‘Jale’ yang merupakan perubahan kata (plesetan) dari kosakata ‘Jelas’.

“Jelas nggak nih acaranya?”

“Ada kejelasan nggak nih?”

“Gimana nih broh, ada jale-annya nggak?”

Kira-kira begitulah pembicaraan yang sering saya dengar di area liputan. Istilah ‘Jelas’ berarti acara liputannya memberikan ongkos transportasi alias gratifikasi kepada wartawan, dengan imbal balik tentunya penulisan berita yang positif. Dari kata ‘Jelas’, kemudian bergeser istilah menjadi ‘Jale’ yang menjadi kosakata slang untuk ‘Uang Transportasi Wartawan’.

Perilaku menerima uang sudah menjadi sangat umum dalam dunia wartawan. Saya pribadi, jujur saja, sangat jijik dengan perilaku tersebut.

Ketika (akhirnya) saya bergabung dengan grup TEMPO di tahun 2006, sebagaimana cita-cita saya sejak dulu, saya merasa lega.

“Setidaknya, saya tidak menjadi bagian dari media ecek-ecek yang kotor dan sarat permainan uang,” pikir saya.

Dulu, saya berpikir, media besar seperti TEMPO, KOMPAS, Bisnis Indonesia, Jawa Pos dan sebagainya, tidak mungkin bermain uang dalam peliputannya. Dulu, saya pikir, hanya media-media tidak jelas saja yang bermain uang seperti itu.

Namun fakta berkata lain. Saya sempat tidak percaya karena begitu dibutakan oleh kekaguman saya pada kewartawanan Goenawan Mohamad, TEMPO dan lainnya. Saya sempat menolak percaya bahwa wartawan-wartawan sekelas TEMPO, KOMPAS, Bisnis Indonesia, Jawa Pos, Antara dan lain-lainnya, terlibat dalam jejaring permainan uang. Namun rupanya benar adanya.

Media-media tidak jelas atau yang lebih dikenal dengan media kelas ‘Bodrek’ bermain uang dalam peliputannya, itu sudah biasa. Hanya saja, dari segi uang yang diterima, saya bisa katakan kalau itu hanya uang receh belaka. Bukan the big money, bukan uang segunung.

Dan mafia-nya bukan disitu. Media-media kelas ‘Bodrek’ ini bukan menjadi mafia permainan uang dalam jual beli pencitraan para raksasa politik, korporasi, dan pemerintahan. Adalah media-media besar seperti TEMPO, KOMPAS, Detik, Antara, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Jawa Pos dan sebagainya, yang menjadi pelaku jual beli pencitraan alias menjadi mafia permainan uang para wartawan.

Siapa tak kenal Fajar (KOMPAS) yang menjadi kepala mafia uang dari Bank Indonesia dalam mengatur permainan uang di kalangan wartawan perbankan?

Siapa tak kenal Kang Budi (Antara News) yang mengatur seluruh permainan uang di kalangan wartawan Bursa Efek Indonesia?

Siapa tak kenal duet Anto (Investor Daily) dan Yusuf (Bisnis Indonesia) yang kuasa mengatur peredaran uang wartawan di sektor Industri?

Dan banyak lagi yang lainnya, yang tak perlu saya ungkap disini. Tapi beberapa nama berikut ini, sungguh menyakitkan hati dan pikiran saya, sempat menggoyahkan iman saya, lantas betul-betul membuat saya kehilangan iman.

Adalah Bambang Harymurti (eks Pimred TEMPO yang kemudian menjadi pejabat Dewan Pers), juga salah seorang kepercayaan Goenawan Mohamad di grup TEMPO, yang menjadi kepala dari permainan uang di dalam grup TEMPO.

Siapa bilang TEMPO bersih?
Saya melihat sendiri bagaimana para wartawan TEMPO memborong saham-saham grup Bakrie, setelah TEMPO mati-matian menghajar grup Bakrie di tahun 2008, yang membuat saham Bakrie terpuruk jatuh ke titik terendah. Ketika itu, tak sedikit para petinggi TEMPO yang melihat peluang itu, lalu memborong saham Bakrie.

Dan rupanya, perilaku yang sama juga terjadi pada media-media besar lainnya, seperti yang saya sebut di atas.

Memang, secara gaya, permainan uang dalam grup TEMPO berbeda gaya dengan grup Jawapos. Teman saya di Jawapos mengatakan, falsafah dari Dahlan Iskan (pemilik grup Jawapos) adalah, gaji para wartawan Jawapos tidak besar, namun manajemen Jawapos menganjurkan para wartawannya untuk mencari ‘pendapatan sampingan’ di luar. Syukur-syukur bisa mendatangkan iklan bagi perusahaan.

Gaya TEMPO berbeda. Kami, wartawannya, digaji cukup besar. Start awal, di angka 3 jutaan. Terakhir malah mencapai 4 jutaan. Bukan untuk mencegah wartawan TEMPO bermain uang seperti yang dipikir banyak orang. Rupanya, agar para junior berpikir demikian, sementara para senior leluasa bermain proyek pemberitaan.

Media sekelas TEMPO, KOMPAS, Bisnis Indonesia dan sebagainya yang sudah saya sebut tadi, tidak bermain receh. Mereka bermain dalam kelas yang lebih tinggi, yang high-class. Mereka tidak dibayar per-berita-tayang seperti media kelas ecek-ecek. Mereka dibayar untuk suatu jasa pengawalan pencitraan jangka panjang.

Memangnya, ketika TEMPO membela Sri Mulyani begitu rupa, tidak ada kucuran dana dari Arifin Panigoro sebagai pendana Partai SRI?

Memangnya, ketika TEMPO menggembosi Sukanto Tanoto, tidak ada kucuran dana dari Edwin Soerjadjaja, yang merupakan kompetitor bisnis Sukanto Tanoto?

Memangnya, ketika TEMPO usai menghajar Sinar Mas, lalu balik arah kembali membela Sinar Mas, tidak ada kucuran dana dari Sinar Mas? Memang dari mana Goenawan Mohamad mampu membangun Salihara dan Green Gallery?

Memangnya, ketika grup TEMPO membela Menteri BUMN Mustafa Abubakar dalam skandal IPO Krakatau Steel dan Garuda, tidak ada deal khusus antara Bambang Harymurti dengan Mustafa Abubakar? Bahkan saat itu, Bambang Harymurti adalah merupakan freelance staff khusus Menteri Mustafa Abubakar.

Memangnya, ketika TEMPO mengangkat kembali kasus utang grup Bakrie, tidak ada kucuran dana dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo, yang saat itu sedang bermusuhan dengan Bakrie? Lin Che Wei, sebagai penyedia data keuangan grup Bakrie yang buruk, semula menawarkan kepada Nirwan Bakrie jasa ‘Tutup Mulut’ senilai Rp 2 miliar. Karena ditolak oleh bos Bakrie, Lin Che Wei kemudian menjual data itu ke Agus Marto, yang sedang berseberangan dengan grup Bakrie terkait sengketa tambang Newmont. Agus Marto sepakat membayar Rp 2 miliar untuk mempublikasi data buruk grup Bakrie tersebut. Grup TEMPO-lah, yang kemudian bertindak sebagai gerbang pembuka data buruk tersebut kepada masyarakat dan kepada media-media lain, dapat berapa ya? Dan Lin Che Wei dapat berapa?

Rudi Rubiandini, Jero Wacik, dan Lin Che Wei.

Fakta-fakta itu, yang semula begitu enggan saya percayai karena fanatisme saya yang begitu buta terhadap TEMPO, sempat membuat saya frustrasi. Kalau boleh saya samakan, mungkin kebimbangan saya seperti seseorang yang hendak berpindah agama. Spiritualitas dan mentalitas saya goncang akibat adanya fakta-fakta tersebut. Bukan hanya fakta soal permainan uang mafia grup TEMPO, tetapi juga fakta bahwa media-media besar bersama para wartawan lainnya, sudah lebih jauh terlibat dalam permainan uang dan jual beli pencitraan, layaknya jasa konsultan.

Mereka, media-media besar ini, tidak sekedar bermain uang receh, mereka bermain dalam cakupan yang lebih luas lagi, baik deal politik tingkat tinggi maupun transaksi korporasi kelas berat.

Namun semua itu sebetulnya tidak terlalu saya masalahkan, hingga suatu hari saya lihat sendiri ketika permainan uang dan jual beli pencitraan itu juga terjadi pada media tempat saya bekerja, yakni TEMPO. Dan dikepalai oleh Bambang Harymurti sebagai salah satu Godfather mafia permainan uang dan transaksi jual beli pencitraan dalam grup.

TEMPO, kini tidak hanya bergerak di dalam internal TEMPO sendiri, tetapi sudah menjadi jejaring antara grup TEMPO dengan para eks-wartawan TEMPO yang membangun kapal-kapal semi-konsultan untuk memperluas jaringan mereka. Dan semuanya masih di bawah kendali Bambang Harymurti.

Saya pribadi, akhirnya memutuskan untuk resign dari TEMPO pada awal tahun 2013. Muak dengan segala kekotoran TEMPO, dan kejorokan media-media di Indonesia, serta jijik melihat jejaring permainan uang dan jual beli pencitraan di kalangan wartawan TEMPO dan media-media besar lainnya.

Praktik mafia TEMPO kini semakin menjadi-jadi
Agustus lalu, masih di tahun 2013, saya sempat mampir ke Bank Mandiri pusat di jalan Gatot Subroto. Saat itu, saya sudah resign dari grup TEMPO. Tak perlu saya sebut, kini saya bekerja sebagai buruh biasa di sebuah perusahaan kecil-kecilan, namun jauh dari permainan kotor ala TEMPO.

Di gedung pusat Bank Mandiri itu, saya memang janjian dengan eks-wartawan TEMPO bernama Eko Nopiansyah, yang kini bekerja sebagai Media Relations Bank Mandiri. Ia keluar dari TEMPO dan pindah ke Bank Mandiri sejak tahun 2009, karena dibajak oleh Humas Bank Mandiri, Iskandar Tumbuan.

Pada pertemuan santai itu, hadir juga Dicky Kristanto, eks-wartawan Antara yang kini juga menjabat sebagai Media Relations Bank Mandiri. Kami bincang bertiga. Pak Iskandar, yang dulu juga saya kenal ketika sempat meliput berita-berita perbankan sempat mampir menemui kami bertiga. Namun karena ada meeting dengan bos-bos Mandiri, Pak Iskandar pun pamit.

Sambil menyeruput kopi pagi, saya berbincang bersama Eko dan Dicky. Mulai dari obrolan ringan seputar kabar masing-masing, hingga bicara konspirasi politik dan berujung pada obrolan soal aksi lanjutan TEMPO dalam ‘memeras’ Bank Mandiri terkait kasus SKK Migas.

Saya lupa siapa yang memulai pembicaraan mengagetkan itu, meski sebetulnya kami sudah tidak kaget lagi karena memang kami, kalangan wartawan (atau eks-wartawan) sudah paham betul bagaimana perilaku wartawan yang sebenarnya.

Sri Mulyani Indrawati.

Siapapun itu, Eko maupun Dicky menuturkan keluhannya terhadap grup TEMPO. Begini ceritanya.

“Ketika kasus suap SKK Migas yang melibatkan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini terkuak, saat itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris Bank Mandiri. Dan memang harus diakui bahwa aktivitas transaksi suap, pencairan dana dan sebagainya, menggunakan rekening Bank Mandiri. Tapi ya, itu kami nilai sebagai transaksi individu. Karena berdasarkan UU Kerahasiaan Nasabah, kami Bank Mandiri pun tidak dapat melihat dan memang tidak diizinkan untuk menilai tujuan dari sebuah transaksi pencairan, transfer atau apapun, kecuali ada permintaan dari pihak Bank Indonesia, PPATK, pokoknya yang berwenang. Oleh sebab itu, kami tidak terlalu memusingkan soal apakah Bank Mandiri akan dilibatkan dalam kasus SKK Migas,” tuturnya.

“Tiba-tiba, masuklah proposal kepada divisi Corporate Secretary dan Humas Bank Mandiri dari Kata-Data. Itu lho lembaga barunya Metta Dharmasaputra (eks-wartawan TEMPO) yang didanai oleh Lin Che Wei (eks-broker Danareksa). Gua kira Kata-Data murni bergerak di bidang pemberitaan. Eh, nggak taunya Kata-Data juga bergerak sebagai lembaga konsultan. Jadi Kata-Data menawarkan jasa solusi komunikasi kepada Bank Mandiri untuk berjaga-jaga apabila isu SKK Migas meluas dan mengaitkan Bank Mandiri sebagai fasilitator aksi suap,” ungkapnya.

“Rekomendasinya sih menarik, Kata-Data menawarkan agar aksi suap SKK Migas dipersonalisasi menjadi hanya kejahatan Individu, bukan kejahatan kelembagaan, baik itu lembaga SKK Migas maupun Bank Mandiri. Apalagi, Metta mengatakan bahwa tim Kata-Data juga sudah bergerak di social media untuk mendiskreditkan Rudi Rubiandini dalam isu perselingkuhan, sehingga akan mempermudah proses mempersonalisasi kasus suap SKK Migas menjadi kejahatan individu semata,” jelasnya.

“Data-data yang ditampilkan Kata-Data memang menarik, karena riset data dilakukan oleh IRAI, lembaga riset milik Lin Che Wei yang menjadi penyedia data utama Kata-Data. Kalau tidak salah, waktu itu data utang-utang grup Bakrie yang dibongkar TEMPO juga dari IRAI ya? Itu lho, yang tadinya ditawarin ke pak Nirwan dan karena ditolak kemudian dibayarin Agus Marto Rp 2 miliar untuk menghajar grup Bakrie,” papar dia.

“Kita sih waktu itu melaporkan proposal tersebut kepada para direksi Bank Mandiri. Dan selama sekitar 2 pekan, memang belum ada arahan dari direksi mau diapakan proposal tersebut. Penjelasan Pak Iskandar (humas Bank Mandiri) sih, direksi masih melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan pemerintahan. Biar bagaimanapun ini isu besar, salah langkah bisa berabe akibatnya. Gua sih yakin, saat itu bos-bos lagi memetakan dulu kemana arah isu ini sebelum memberikan jawaban terhadap proposal yang masuk. Karena selain Kata-Data juga ada dari pihak-pihak konsultan lainnya,” kata dia.

“Eeh, tahu-tahu Pak Iskandar bilang, gila, TEMPO makin jadi aja kelakuannya. Masak BHM (Bambang Harymurti) sampai menelepon langsung ke Pak Budi (Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin), terkait proposal Kata-Data yang memang belum kita respon karena masih memetakan arah isunya. Secara tersirat kita tahulah telepon itu semacam ancaman halus dari BHM dan Kata-Data bahwa jika tidak segera direspon, maka data-data itu akan dipublikasi, tentunya dengan cara TEMPO mempublikasi data dong, yang selalu penuh asumsi dan bertendensi negatif,” ungkap dia.

“Menurut Pak Iskandar, meski sudah diperingatkan soal bahaya menolak tawaran (alias ancaman) grup TEMPO, dengan akan terjadinya serangan isu negatif kepada Bank Mandiri, rupanya Pak Budi (Direktur Utama Bank Mandiri) bersikeras untuk tidak takut terhadap grup TEMPO. Penolakan dengan memberikan respon cepat terhadap proposal Kata-Data pun disampaikan kepada BHM (Bambang Harymurti),” ungkap dia.

“Alhasil, terbitlah Majalah TEMPO edisi 18 Agustus 2013, dengan judul: Setelah Rudi, Siapa Terciprat? yang isinya begitu mendiskreditkan Bank Mandiri dalam kasus SKK Migas. TEMPO telah membentuk opini bahwa aksi suap Rudi Rubiandini tidak akan terjadi apabila pihak Bank Mandiri tidak memfasilitasinya,” keluh dia.

“Ini kan semacam pemerasan halus atau pemerasan ‘Kerah Putih’ dari jejaring TEMPO (Bambang Harymurti), Kata-Data (Metta Dharmasaputra, Eks-Wartawan TEMPO) dan IRAI (Lin Che Wei, Eks-Broker Danareksa dan pendana utama Kata-Data). Begitu edisi tersebut tayang, kita sih tepuk dada saja menghadapi mafia TEMPO dalam memeras korban-korbannya. Biasanya memang begitu polanya. Begitu ada kasus skala nasional, calon-calon korban seperti kita (Bank Mandiri) akan didekati oleh mereka, ditawari jasa konsultan dengan ancaman kalau tidak deal, ya di blow up. Padahal data yang mereka publish tidak sepenuhnya benar. Tapi semua orang juga tahu kalau TEMPO sangat pintar memainkan asumsi dan tendensi negatif,” keluh dia.

Mendengar cerita tersebut, dalam hati saya bersyukur, bahwa saya sudah tidak lagi menjadi bagian dari TEMPO, yang sudah tidak bersih lagi. Mereka sudah menjadi bagian dari praktik mafia permainan uang wartawan dan transaksi jual beli pencitraan. Sama saja dengan media-media lainnya kayak KOMPAS, Antara, Detik, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Jawa Pos dan lain-lain.

Saya lega, sudah dibukakan mata dan tidak lagi buta terhadap TEMPO, maupun mimpi saya menjadi seorang wartawan yang bersih. Ternyata memang sulit menjadi bersih di kalangan wartawan. Godaan begitu banyak. Tidak hanya sulit di luar organisasi tempat kita bekerja, tetapi juga sulit di dalam organisasi tempat kita bekerja.

Hampir mirip seperti PNS, mengikuti arus korupsi adalah sebuah keharusan, karena jika tidak, karir kita akan mandek. Korupsi yang melembaga tidak hanya terjadi di lembaga pemerintah. Jejaring wartawan, dan media seperti yang terjadi pada grup TEMPO, meski mereka seringkali memeras dengan ‘kedok’ melawan korupsi, toh kenyataannya grup TEMPO telah menjadi bagian dari praktik mafia permainan uang wartawan dan transaksi jual beli pencitraan.

Kini, TEMPO dan media-media besar lainnya tidak lagi bersih. Korupsi dalam grup TEMPO telah melembaga alias terorganisir, sebagaimana korupsi di organisasi pemerintahan, di departemen-departemen dan sebagainya.

Saya sekarang bersyukur telah dibukakan mata dan dijauhkan dari dunia itu. Lebih senang dan tenang batin kita ketika bekerja sebagai buruh biasa, seperti yang saya lakukan saat ini. Insya-Allah jauh dari dunia hitam.

Jilbab Hitam,
Mantan Wartawan Tempo/KCM/Kompasiana
Sumber : http://www.suaranews.com/2013/11/wow-mantan-wartawan-tempo-ungkap.html#ixzz3IRV96JId

Catatan Harian Anas Urbaningrum (8)

Rabu, 15 Januari 2014. Hingga hari ini, Akmal, Nawal, Najih, dan Najma belum bisa ketemu menjenguk saya. Sebaiknya memang tidak usah dulu untuk sementara waktu. Alhamdulillah, mereka diwakili oleh surat masing-masing.

Surat tertutup khusus untuk ayahnya di tahanan. Saya dengar bahkan ibunya pun tidak boleh mengintip apa isi surat-surat itu. Menulis surat adalah perjuangan tersendiri buat anak-anak seusia mereka, terutama Najih dan Najma. Tapi kalau Akmal dan Nawal sudah lumayan kemampuan menulisnya.

Akmal menulis suratnya di selembar kertas merah. Judul depannya “SEPERTI WARNA SURAT INI, ABAH HARUS BERANI!” Isi suratnya meminta saya untuk tetap semangat, tetap tegar, menghadapi apa pun yang terjadi.

Bapaknya harus punya keyakinan yang teguh atas apa pun yang dilakukan orang. Kalau bapaknya tidak apa-apa, Akmal tidak apa-apa. Akmal juga menulis bahwa suratnya adalah pengganti kehadirannya, karena dia tidak bisa menemui dan menemani.

Nawal suka gaya saya ketika datang ke KPK.

Surat Nawal agak berbeda. Di sampul luarnya ditulis “Kalau amplopnya sudah dibuka, tidak boleh diterima. Karena kalau sudah terbuka berarti kurirnya yang salah.” Tersenyum saya membaca tulisan Nawal di amplop surat. Ternyata benar adanya. Surat Nawal ada di dalam amplop rangkap tiga!

Isi suratnya, pada bagian awal menanyakan kabar. Lalu menceritakan bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 dia melihat abahnya datang ke KPK. Dia menulis bahwa dia suka gaya saya ketika datang dengan guyonan. Tetapi, protes karena lama menunggu di TV. Nawal menceritakan, ia menunggu berita di TV sambil bikin candaan singkatan: KPK = Komisi Paling Kepo.

Dalam suratnya, Nawal juga protes kenapa kasih hadiah tahun baru ke SBY, tetapi belum ada hadiah untuk Nawal. Sama dengan Akmal, Nawal minta abahnya tetap semangat dan pantang menyerah, sambil terus berdoa dari Yogya.

Tak tega rasanya kalau tidak memberi statement, karena para wartawan sudah menunggu sejak pagi.

Memang, ketika sampai di KPK, saya bikin kelakar ringan. Saya bilang, “Benar informasi yang menyebutkan Anas tidak mau dipanggil KPK. Nama saya Anas, kok dipanggil KPK? Ya, jelas tidak mau. Istri dan anak-anak saya memanggil Abah. Teman-teman ada yang memanggil Mas dan Cak. Jadi, jangan dipanggil KPK,” begitu canda saya.

Mengapa bercanda? Karena, hal-hal yang lebih serius sudah saya sampaikan kepada teman-teman wartawan di Durensawit, sebelum shalat Jumat. Ketika datang ke KPK setelah shalat Jumat, saya merasa tak perlu lagi bikin pernyataan serius. Tetapi, karena wartawan sudah menunggu dari pagi dan jumlahnya sangat banyak, tak tega rasanya kalau tidak memberi statement yang bisa mereka setor ke redaktur masing-masing.

Ya, sudah, bikin guyonan saja, biar ada berita untuk teman-teman wartawan di KPK. Mungkin Akmal dan Nawal menunggu saya lewat berita di TV sama dengan para wartawan yang menunggu sejak pagi.

Surat panggilan memang menyebut jam 10.00 pagi. Tapi karena harus menemui wartawan yang sudah beberapa hari menunggu di Durensawit terlebih dulu, maka saya baru berangkat ke KPK setelah shalat Jumat di Masjid Matraman dan makan siang di Restoran Sederhana, Pasar Rumput, langganan lama yang cukup lama tidak disambangi. Saya bergerak dari Pasar Rumput persis jam 13.30 dan tiba di Gedung KPK sekitar jam 13.45.

Saya bangga, walaupun Najih harus menerima beban tapi dia rela berkorban.

Lain halnya dengan Najih. Isinya singkat saja: “Abah, aku akan support Abah sampai Najih meninggal.” Ditutup dengan, “OK. Cuman ini yang bisa Najih tulis.” Di bawah tertulis: “Your Son, Najih.” Sedangkan Najma lebih singkat lagi: “Abah, semoga berhasil, ya, dan tetap sehat, dari Najma,” lalu ada tanda tangannya. Najih kelas 5 SD dan Najma kelas 3 SD. Suratnya singkat, padat, dan jelas.

Tetapi, Najih punya titipan spesial, yaitu sebuah bantal-guling. Sejak kecil, Najih tak bisa lepas dari bantal-gulingnya. Guling itulah yang dibawa ke mana pun dia pergi, baik ke luar kota atau ke luar negeri. Kalau tanpa guling itu, tidurnya gelisah. Guling itu sejak lama diberi nama “Bambang” untuk menggambarkan kedekatannya dan sudah dianggap semacam “teman”. Hari ini, guling itu diserahkan kepada saya untuk menjadi teman di tahanan.

Saya membayangkan betapa berat dia melepaskan “Bambang”. Tetapi, hari ini, “Bambang” dilepaskan dan diserahkan kepada abahnya. Sungguh saya merasa Najih telah mengorbankan apa yang dianggapnya berharga. Saya pun bertanya-tanya, apakah nanti malam Najih bisa tidur pulas?

Jangan-jangan dia gelisah karena ditinggal “Bambang”-nya. Malah, jadi saya yang gelisah, sambil merasa bangga bahwa Najih rela berkorban. Sudah harus menerima beban, ia masih mau merelakan berpisah dengan “teman tidur”-nya.

(Bersambung)

Sumber:
www.jurnal3.com

Riwayat Hidup Rosihan Anwar

H. Rosihan Anwar lahir di Kubang Nan Dua, Solok, Sumatera Barat, 10 Mei 1922; adalah tokoh pers Indonesia, meski dirinya lebih tepat dikatakan sebagai sejarawan, sastrawan, bahkan budayawan. Rosihan yang memulai karier jurnalistiknya sejak berumur 20-an, tercatat telah menulis 21 judul buku dan mungkin ratusan artikel di hampir semua koran dan majalah utama di Indonesia dan di beberapa penerbitan asing.

Anak keempat dari sepuluh bersaudara putra Anwar Maharaja Sutan, seorang demang di Padang, Sumatera Barat ini menyelesaikan sekolah rakyat (HIS) dan SMP (MULO) di Padang. Ia pun melanjutkan pendidikannya ke AMS di Yogyakarta. Dari sana Rosihan mengikuti berbagai workshop di dalam dan di luar negeri, termasuk di Yale University dan School of Journalism di Columbia University, New York, Amerika Serikat.

Rosihan telah hidup dalam 'multi-zaman'. Di masa perjuangan, dirinya pernah disekap oleh penjajah Belanda di Bukitduri, Jakarta Selatan. Kemudian di masa Presiden Soekarno koran miliknya, Pedoman pada 1961 ditutup oleh rezim saat itu. Namun di masa peralihan pemerintah Orde Baru, Rosihan mendapat anugerah sebagai wartawan sejak sebelum Revolusi Indonesia dengan mendapatkan anugerah Bintang Mahaputra III, bersama tokoh pers Jakob Oetama. Sayangnya rezim Orde Baru ini pun menutup Pedoman pada tahun 1974-kurang dari setahun setelah Presiden Soeharto mengalungkan bintang itu di leher para penerimanya.

Rosihan memulai karier jurnalistiknya sebagai reporter Asia Raya di masa pendudukan Jepang tahun 1943 hingga menjadi pemimpin redaksi Siasat (1947-1957) dan Pedoman (1948-1961). Selama enam tahun, sejak 1968, ia menjabat Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Bersama Usmar Ismail, pada 1950 ia mendirikan Perusahaan Film Nasional (Perfini). Dalam film pertamanya, Darah dan Doa, ia sekaligus menjadi figuran. Dilanjutkan sebagai produser film Terimalah Laguku. Sejak akhir 1981, aktivitasnya di film adalah mempromosikan film Indonesia di luar negeri dan tetap menjadi kritikus film sampai sekarang.

Pada tahun 2007, Rosihan Anwar dan Herawati Diah, yang ikut mendirikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Surakarta pada 1946 mendapat penghargaan 'Life Time Achievement' atau 'Prestasi Sepanjang Hayat' dari PWI Pusat.

Rosihan Anwar menikahi Siti Zuraida Binti Moh. Sanawi, yang terhitung kerabat M. Husni Thamrin, pahlawan nasional dari Betawi, pada 1947. Pasangan ini dikaruniai tiga anak dan sejumlah cucu. Pada tahun 2007, Rosihan Anwar dan Herawati Diah, yang ikut mendirikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Surakarta pada 1946 mendapat penghargaan 'Life Time Achievement' atau 'Prestasi Sepanjang Hayat' dari PWI Pusat.

Rosihan Anwar meninggal dunia Kamis pagi jam 08.15 WIB di Rumah Sakit Metropolitan Media Center (MMC) Jakarta dalam usia 89 tahun, diduga karena gangguan jantung.

http://id.wikipedia.org/wiki/Rosihan_Anwar

Rosihan Dirawat Tiga Rumah Sakit Sebelum Wafat

Wartawan senior Rosihan Anwar, 89 tahun, sudah dirawat tiga rumah sakit dalam sebulan terakhir, sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir. "Iya dia sudah ke RS MMC, RS Medhistra dan RS Harapan Kita," ujar Alma Tania, cucu Rosihan yang ditemui usai keluar dari Kamar Jenazah, RS MMC Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/4)

Rosihan baru saja menjalani operasi jantung by pass sekitar 1-2 pekan lalu. Tapi, kata Alma, tiba-tiba tadi pagi tubuhnya terkulai. "Setelah makan, tiba-tiba napasnya sesak dan tubuhnya terkulai sehingga di bawa ke sini," kata dia.

Padahal, awalnya Rosihan sempat sarapan di teras. Lalu serangan terjadi di sana. Sarapan pagi tadi, merupakan sarapan pertama setelah operasi jantung di RS Harapan Kita. Pihak keluarga menduga kematian Rosihan karena sakit jantungnya tersebut.

Dianing Sari
http://www.tempointeraktif.com/hg/kesra/2011/04/14/brk,20110414-327387,id.html

Rosihan dan Para Pemimpin Bangsa

Pada awal 1950, harian Pedoman yang saya pimpin adalah harian yang tertinggi oplahnya. Banyak yang menganggap besarnya oplah karena saya tergabung dalam Partai Sosialis Indonesia (PSI), yang saat itu menjadikan Pedoman sebagai koran partainya. Sebenarnya bukan PSI yang mendanai, melainkan saya yang menawarkan, karena PSI tidak punya uang untuk bikin koran.

Dengan Pedoman sebagai koran internal, orang menganggap saya memiliki perbedaan ideologi dengan Presiden Soekarno. Banyak yang menganggap hubungan saya dengan Soekarno sangat buruk. Padahal saya memiliki pandangan sendiri tentang ideologi, yaitu sosialis kerakyatan. Ini membuat saya sedih, mengapa hubungan saya dengan Soekarno harus diasosiasikan seperti itu.

Saya akui bahwa kritik saya terhadap Soekarno banyak tidak disetujui orang. Tapi bukan berarti saya bermusuhan dengan Soekarno. Bahkan, ketika saya hampir mati pada 1961, saat Pedoman dicabut izin terbitnya oleh Soekarno, tidak pernah ada rasa benci.

Saya selalu berada di pihak oposisi, tapi tetap bersahabat baik dengan Soekarno. Khususnya saat revolusi kemerdekaan. Hampir setiap malam Soekarno memanggil saya sebelum tidur. Dia mengajarkan soal seks kepada saya, padahal saya sudah menikah dan punya anak.

Suatu waktu saya melihat ada yang janggal dari Soekarno di sebuah resepsi pernikahan. Saya merasa orang besar ini akan jatuh. Karena apa? Ketika bersalaman di resepsi itu, tangannya ditepiskan beberapa pejabat militer. Saya kira orang-orang militer itu adalah orangnya Soeharto.

Lain Soekarno lain pula kisah saya dengan Soeharto. Saya bertemu Soeharto pertama kali di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta, pada 7 Juli 1949. Sebagai Pemimpin Redaksi Harian Pedoman, saya bertugas melaporkan penjemputan Panglima Besar Jenderal Sudirman dari Wonosari ke Yogyakarta.

Pak Dirman sebagai pemimpin perang gerilya dikabarkan tidak menyetujui garis kebijakan politik para pemimpin bangsa yang hadir dalam perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Konferensi itu sendiri membahas soal penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari Belanda. Sebelum KMB diadakan, para pemimpin republik harus menandatangani persetujuan Roem-Van Roijen.

Demi menghindari selisih paham antarpemimpin republik ini, Sultan Hamengku Buwono IX meminta Soeharto membawa Pak Dirman kembali ke Yogyakarta. Maka pagi-pagi sekali di dekat Malioboro, wartawan foto Ipphos, Frans Sumardjo Mendur memperkenalkan saya dengan Soeharto, yang waktu itu berpangkat letnan kolonel. Pertama kali melihat Soeharto, ia berpakaian seragam putih dan menyetir sendiri mobil Land Rover-nya.

Sebelumnya saya tidak pernah kenal dengan Soeharto. Saat di mobil itu dia tersenyum sambil mengulurkan tangan, saya duduk di sampingnya, sedangkan Frans di belakang. Sepanjang perjalanan dari Yogya hingga ke Wonosari, dia tidak berbicara sama sekali. Begitu pula ketika perjalanan menggunakan mobil harus berganti dengan menggenjot sepeda. Soeharto tidak juga berbicara kepada saya.

Menurut saya, Soeharto bukanlah tipe orang yang suka basa-basi. Kata-katanya hemat sekali. Dalam perjalanan ke Wonosari hanya sekali ia berbicara, saat mempersilakan saya minum air kelapa muda. "Mari minum degan," katanya.

Sembilan jam bersepeda, akhirnya kami sampai di desa tempat Pak Dirman berada. Itulah pembicaraan kedua saya dengan Soeharto. Saya minta wawancara secepatnya dengan Pak Dirman. Tapi kata dia besok pagi saja, sekarang istirahat dulu.

Saya juga merasa, Soeharto tidak mudah dekat dengan orang lain. Setelah Soeharto menjadi presiden, saya baru bertemu lagi ketika ada kunjungan Presiden Nixon pada 1970. Waktu itu dia ngobrol dengan saya, saat sarapan pagi dilakukan. Hadir pula di sana Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Sudjatmoko.

Saat sarapan itu, Soeharto saya kasih masukan soal bagaimana cara membuka hubungan dengan Presiden Nixon. Masukan ini saya dapat setelah malam hari sebelumnya saya mewawancarai Nixon di Hotel Sheraton. Mendengar masukan itu, Soeharto tertawa senang.

Paling aneh menurut saya, ketika Soeharto menganugerahi saya Bintang Mahaputra pada 1971. Tapi ternyata, tiga tahun kemudian, 24 Januari 1974, Soeharto membredel Pedoman karena memuat berita hubungan Tien Soeharto dengan beberapa perusahaan swasta.

Pemberitaan itu membuat Soeharto geram kepada saya. Soeharto pun memanggil saya ke Bina Graha. Di sana saya dimarahi habis-habisan dan langsung dihadapkan kepada pengusaha-pengusaha Cina yang namanya saya beritakan. Dan mereka disuruh bilang: tidak punya hubungan dengan Ibu Tien.

Setelah itu, Pedoman memuat pengumuman penyesalan -saat ini semacam hak jawab. Namun tetap saja dua bulan kemudian surat izin cetak dan surat izin terbit Pedoman dicabut.

Cerita saya dengan Soeharto berakhir saat dia mulai sakit-sakitan. Saya dengar dari Bob Hasan bahwa Soeharto sering menyebut nama saya ketika teringat peristiwa penjemputan Pak Dirman di Wonosari.

Beberapa kali pula Bob Hasan meminta saya datang menjenguk ke Cendana, tapi saya menolaknya. Bahkan, beberapa waktu kemudian, ketika saya datang di peluncuran buku anak Ruslan Abdul Gani, Bob tetap menyuruh saya datang. Namun, belum sempat saya menjenguknya, dua minggu kemudian Soeharto mangkat.

Setelah reformasi 1998 bergulir, kepemimpinan Soeharto berganti dengan B.J. Habibie. Presiden ketiga RI ini sudah mengenal baik saya dan keluarga sejak dulu. Istrinya, Ainun, juga teman baik istri saya, Zuraida Sanawi. Mereka memanggil kami dengan sebutan om dan tante.

Ketika istri saya meninggal, Habibie sempat marah kepada saya, karena tidak langsung diberi tahu soal kematian itu. Setelah mengucapkan belasungkawa, Habibie langsung memeluk saya. Dia sangat tahu bagaimana hubungan saya dengan Zuraida. Habibie bilang, dia yang menikah selama 48 tahun, rasanya berat sekali kehilangan Ainun. Apa lagi saya, yang sudah menikah dengan Zuraida selama 63 tahun.

Saya juga mengalami masa-masa berat seperti Habibie. Saya sering ke makam istri saya, dan menyapa, "Selamat pagi, Ma. Anak-anak baik-baik saja." Tapi suatu kali, saya dinasihati cucu, tidak baik bersikap seperti itu. Karena kehidupan mereka yang meninggal berbeda dengan yang masih hidup. Mereka sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi di dunia. So, the life must go on kata cucu saya. Nasihat ini pula yang ingin saya sampaikan kepada Habibie.

Sebelum mengenal Gus Dur, saya sudah berkawan baik dengan ayahnya, Wahid Hasyim. Dulu, kalau ngobrol bareng, Wahid Hasyim sering memegang tangan saya. Karena memang begitu cara orang-orang NU berkomunikasi.

Sama dengan Habibie, Gus Dur memanggil saya dan istri dengan sebutan om dan tante. Tidak sering kami bertemu, tapi Gus Dur dan saya selalu menyapa ketika berpapasan. Seperti ketika Gus Dur bertemu saya dan istri di Singapura. Dari jauh dia sudah berteriak, hai om, tante, sambil melambaikan tangannya.

Sampai kemudian saat dia menjadi presiden, tiba-tiba rumah saya ditelepon staf protokoler Istana. Kata staf itu, Gus Dur mau berkunjung ke rumah saya. Waktu itu saya bilang ke istri, apakah tidak apa-apa kalau presiden datang kemari? Ibu bilang tidak masalah, bahkan Gus Dur mau dimasakkan soto Betawi.

Ketika Gus Dur dan keluarga sampai di rumah saya, banyak sekali media yang meliput. Tapi mereka diharuskan menunggu di luar rumah. Selepas menyantap soto Betawi buatan istri saya, Gus Dur dan saya mengobrol. Begitu pula istri saya, yang mengobrol dengan Sinta Nuriyah. Istri saya senang karena soto Betawi buatannya habis. Zaman sekarang mana ada presiden yang mau datang ke rumah wartawan, dan ikut makan bersama?

Tentang Megawati, justru istri saya -bersama Ibu Herawati Diah- yang dekat dengannya. Mega selalu memanggil mereka dengan sebutan Tante Ida dan Tante Her. Hubungan saya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak sedekat presiden yang lain. Hanya pernah bertemu sekali dengan SBY, pada saat perayaan Hari Pers Nasional di Bandung. Kami bersalaman, lalu difoto dan dipajang besar-besar oleh harian Kompas. Tapi, that's all, hanya bersalaman.

Azan zuhur berkumandang, Rosihan menghentikan kisahnya dengan para pemimpin Republik. Suaranya sudah melemah. "Sudah, ya. Kalau disuruh cerita lagi, saya bisa harus menggunakan tabung oksigen lagi," ujarnya.

Sumber:
majalah.tempointeraktif.com