Prabowo dan Jalan Kebangkitan Indonesia

Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. (Foto: BPMI Setpres)

Dunia sedang memasuki fase yang tidak mudah. Perang Rusia vs Ukraina belum selesai, Timur Tengah masih tegang, perang dagang antarkekuatan besar makin terbuka, dan perubahan iklim mengganggu produksi pangan serta rantai pasok global. Dalam situasi seperti ini, setiap negara dipaksa untuk bertanya: seberapa jauh ia mampu bertahan dengan kekuatannya sendiri?

Pertanyaan itu menjadi salah satu benang merah pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2026. Presiden menyebut konflik geopolitik, perang dagang, gangguan rantai pasok, dan tekanan ekonomi mengharuskan Indonesia agar semakin mampu “berdiri di atas kaki kita sendiri”.

Kalimat itu menandai perubahan orientasi pembangunan. Indonesia tidak sedang menutup diri dari ekonomi dunia; yang sedang dibangun adalah kemampuan nasional agar keterbukaan tidak berubah menjadi ketergantungan. Dalam studi pembangunan, pendekatan ini lebih cenderung kepada gagasan developmental state: negara tidak menggantikan pasar, tetapi memastikan pasar bekerja untuk memperkuat kapasitas produksi nasional.

Bukan Kembali Menutup Diri
Kemandirian ekonomi sering disalahartikan sebagai autarki, seolah negara harus memproduksi semuanya sendiri dan memusuhi pasar. Itu bukan jalan yang ditempuh Indonesia.

Presiden sendiri menegaskan, “Kita tidak anti pasar.” Yang dipersoalkan adalah ketika pasar dimanipulasi oleh konsentrasi modal dan rakyat tidak punya posisi tawar. Karena itu, koperasi ditempatkan sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat dan penguasaan rantai pasok dari bawah.

Pendekatan ini bukan hal baru dalam literatur pembangunan. Alice Amsden, dalam Asia's Next Giant (1989), menunjukkan bahwa industrialisasi negara-negara pendatang belakangan tidak lahir semata dari mekanisme pasar, melainkan dari “prinsip resiprositas”: dukungan negara harus dibalas kinerja.

Peter Evans dalam Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation (1995) menyebutnya embedded autonomy: negara harus cukup otonom agar tak ditawan oleh kepentingan sempit, tetapi tetap terhubung dengan pelaku ekonomi untuk memahami kebutuhan transformasi industri.

Dani Rodrik, melalui Industrial Policy for the Twenty-First Century (2004), menambahkan bahwa kebijakan industri modern bukan sekadar memilih perusahaan untuk disubsidi, melainkan membangun kemampuan produktif baru melalui hubungan yang disiplin antara negara dan sektor usaha.

Dari perspektif ini, arah kebijakan Prabowo lebih tepat disebut kedaulatan produktif: terbuka terhadap investasi, perdagangan, modal, dan teknologi dunia, tetapi mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang menentukan keselamatan bangsa.

Fondasi yang Mulai Terlihat
Pangan adalah contoh paling konkret.

Presiden menyebut 145 aturan penyaluran pupuk telah dihapus, harga pupuk turun 20 persen, dan Indonesia mencapai swasembada delapan komoditas pangan, meski ketergantungan pada daging sapi dan bawang putih masih ada. Data Badan Pangan Nasional mendukung optimisme itu: Cadangan Beras Pemerintah mencapai sekitar 5,25 juta ton pada 12 Agustus 2026, jauh di atas 1,52 juta ton menjelang puncak El Niño September 2023, dan bersumber dari produksi dalam negeri, bukan impor.

Ancamannya nyata. BMKG memprediksi 56,18 persen wilayah daratan Indonesia mengalami kemarau lebih kering dari normal, dengan peluang El Niño moderat mencapai 98 persen. Dalam kondisi ini, cadangan pangan bukan lagi sekadar urusan pertanian, melainkan instrumen keamanan nasional.

Logika serupa berlaku pada energi dan hilirisasi. Presiden menyampaikan bahwa mulai berjalannya B50 untuk mengurangi impor solar serta percepatan hilirisasi tembaga, emas, aluminium, garam industri, DME, dan waste-to-energy. Pemerintah juga hendak memanfaatkan BUMN dan Danantara untuk memperoleh teknologi, intellectual property, manajemen, dan pasar.

Di sinilah hilirisasi seharusnya dibaca: bukan semata-mata membangun smelter, tetapi mengubah posisi Indonesia dari penjual kekayaan alam menjadi pemilik kemampuan produksi.

Pertumbuhan yang Harus Naik Kelas
Kedaulatan tidak berarti banyak bila ekonomi tidak tumbuh.

BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II-2026 dan 5,45 persen sepanjang semester pertama 2026. Realisasi investasi semester I-2026 menembus sekitar Rp1.010 triliun dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja langsung.

Tingkat kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang, berkurang 920.000 orang dari Maret tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen.

Namun, pekerjaan belum selesai: kemiskinan perdesaan masih 10,67 persen, dan gini ratio Maret 2026 berada di 0,368, sedikit naik dibanding September 2025, meski lebih rendah dibanding Maret tahun sebelumnya. Ukuran keberhasilan berikutnya bukan hanya seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi juga siapa yang naik kelas bersamaan dengannya.

Saya kira kalimat terpenting dalam pidato Presiden adalah: “Pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita.” Ia menegaskan setiap rupiah investasi harus menghasilkan pekerjaan dan perbaikan kualitas hidup, khususnya bagi kelompok terbawah, itulah beda antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Negara yang Kembali Memiliki Kapasitas
Ada satu syarat yang tak boleh diabaikan: menjalankan kebijakan industri, mengelola kekayaan alam, membangun koperasi, dan mengarahkan BUMN membutuhkan kapasitas institusional yang kuat.

Karena itu, pembenahan birokrasi dan BUMN menjadi bagian yang paling menentukan dalam agenda ini. Presiden sendiri mengakui bahwa birokrasi yang berbelit dan korup dapat menghancurkan bangsa: “Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit.”

Ini pula pelajaran Amsden dan Evans: negara pembangunan bukan sekadar negara yang besar, melainkan negara yang mampu —memberi dukungan tetapi menuntut prestasi, melakukan intervensi tetapi menjaga disiplin, dekat dengan dunia usaha tetapi tidak dikuasai.

Restrukturisasi BUMN, hilirisasi, koperasi, subsidi, dan investasi publik harus selalu disertai dengan ukuran kinerja yang transparan. Tanpa disiplin, kebijakan industri berubah menjadi rente; dengan disiplin, ia menjadi tangga industrialisasi.

Di sinilah pertaruhan pemerintahan Prabowo sesungguhnya berada.

Kebangkitan Indonesia tidak ditentukan oleh satu angka pertumbuhan, satu proyek hilirisasi, atau satu musim panen yang berhasil. Pembangunan, sebagaimana diakui Presiden sendiri, adalah sebuah “long march” —perjuangan panjang yang dibangun melalui estafet kepemimpinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hari ini beberapa tandanya mulai terlihat: pangan yang semakin aman, investasi yang tetap bergerak di tengah ketidakpastian global, kemiskinan yang menurun, hilirisasi yang semakin dalam, dan negara yang mulai membangun instrumen untuk mengelola kekayaan nasionalnya sendiri.

Namun, bila kedaulatan ekonomi terus dipadukan dengan produktivitas, teknologi, pendidikan, keterbukaan terhadap dunia, dan disiplin institusi, Indonesia sedang membangun kemampuan untuk bangkit di tengah dunia yang retak.

Barangkali itulah makna kemerdekaan yang paling relevan pada usia republik yang ke-81: bukan hanya bebas menentukan nasib sendiri, tetapi juga memiliki kemampuan ekonomi untuk mewujudkan nasib itu menjadi kemakmuran.

Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si,
Rektor Universitas Sumatera Utara
Media Indonesia, 18 Agustus 2026

Danantara, Bisa Jadi Malaikat Atau Monster

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengingatkan kehati-hatian dalam pengelolaan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menentukan eksistensi badan tersebut, apakah akan menjadi malaikat atau monster bagi bangsa Indonesia. “Makanya saya selalu menekankan, ini kita menciptakan malaikat yang mensejahterakan bangsa, atau kita menciptakan monster?” kata Darmadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Menurut dia, apabila pengelola BPI Danantara bekerja dengan integritas maka sovereign wealth fund (SWF) milik Indonesia itu akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tanah air. “Kalau tidak diawasi (dengan) baik, dia akan menjadi monster ini, tapi kalau diawasi dengan baik, dia bekerja dengan baik, kami harapkan integritasnya baik, maka dia akan menjadi malaikat penyelamat bagi bangsa ini. Dan dia akan membawa negara Indonesia ini terbang tinggi begitu,” ujarnya.

Sebab, kata dia, BPI Danantara akan mengelola nilai total aset yang begitu besar sehingga diharapkan struktur pengelola badan tersebut harus memiliki kompetensi yang mumpuni. “Makanya ini kompetensinya juga harus kita pertanyakan. Ini Kepala Badan Danantara ini terbukti nggak nanti dengan aset yang begitu besar, yang belum pernah dia kelola kan, ini kan besar sekali Rp14 ribuan (triliun) ini. Dia bisa nerbitkan surat utang, dia bisa mengagunkan aset, dia bisa macam-macam ini. Nah, kekuatan yang diberikan begitu besar, kalau disalahgunakan, saya pikir cukup berbahaya,” urainya.

Untuk itu, dia menekankan bahwa pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan BPI Danantara menjadi faktor kunci dari kebermanfaatan hadirnya badan pengelola investasi negara itu. “Jadi ya kuncinya di sana, kalau saya lihat memang dari pelaksanaannya dan pengawasannya,” katanya.

Dia berharap para sosok yang ditunjuk ke dalam struktur organisasi BPI Danantara mampu berkinerja dengan baik dalam menjalankan operasional badan tersebut. “Kami haraplah mereka kerja dengan baik ya, bekerja dengan baik, integritasnya tinggi, kompetensinya saya lihat juga sudah bagus, ya. Hanya nanti pelaksanaannya saja, integritasnya saja yang nanti kita akan evaluasi ketat di DPR maupun oleh instansi lain begitu,” ucapnya.

Lebih jauh, dia berharap pula agar pengelolaan Danantara nanti bebas dari intervensi politik agar eksistensi lembaga tersebut sesuai dengan nawacita pendiriannya. “Begitu intervensi politik ini masuk, saya pikir semuanya akan berantakan juga gitu kan. Jadi kami harapkan memang pemerintahan ini betul-betul menjaga Danantara ini jangan sampai banyak politikus, banyak pejabat-pejabat yang ikut mengintervensi Danantara ini,” paparnya.

Dia pun menekankan bahwa DPR RI bersama sejumlah lembaga pengawas lainnya akan ikut mengevaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja BPI Danantara. “Saya pikir nanti pengawasannya dari segala arah ini, kalau kita lihat dari Kementerian BUMN, dari DPR, dari BPK, dari auditor, dari penasihat juga mengawasi, dan begitu banyak (yang) mengawasi. Kalau sampai 'lolos' jago banget ini Kepala Badan Pelaksananya,” ujar dia.

Bari Baihaqi
Jurnalis Neraca
NERACA, 25 Februari 2025

Menteri Mengontrol Menteri

Empat bulan berkuasa, Presiden Prabowo Subianto melahirkan Danantara, sebuah korporasi raksasa milik negara. Ada yang bilang, ini 'bayinya' Prabowo. Lebih jauh, kata Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, ini gagasan ayahnya, begawan ekonomi Prof Sumitro Djojohadikusumo.

Siapakah orang-orang yang duduk di puncak Danantara? Sudah ada telaah mengupas rekam jejak orang-orang itu. Ada juga yang menjawab rasa penasaran, siapakah yang menang di dalam tarik-menarik kepentingan menentukan CEO (Chief Executive Officer), CIO (Chief Investment Officer) dan COO (Chief Operating Officer) Danantara?

Saya tak tertarik membicarakan 'orang-orang', apakah mereka duduk di situ buah meritokrasi, buah patronase, atau buah nepotisme. Saya tertarik melihat aspek organisasi, aspek 'nonhuman' Danantara.

Struktur organisasi Danantara rasanya menyimpan potensi kekisruhan garis tanggung jawab. Dua dari tiga anggota dewan pengawas orang Indonesia ialah menteri, yakni menteri BUMN dan menteri keuangan. CEO-nya juga menteri, yakni menteri investasi dan hilirisasi.

Mengawasi ialah mengamat-amati dan menjaga baik-baik; mengontrol. Maka, terjadilah keganjilan, menteri mengawasi menteri, menteri mengontrol menteri.

Kata dasar 'pengawas' adalah 'awas', alias 'tidak meleng'; 'waspada'. Serem juga membayangkan di puncak suatu organisasi bisnis skala raksasa, di situ ada dua pembantu presiden alias menteri yang 'waspada'/'tidak meleng' terhadap satu pembantu presiden lainnya yang setara kedudukannya di kabinet sebagai menteri.

Struktur organisasi Danantara menggunakan struktur organisasi lini. Salah satu jenis struktur organisasi paling dasar dengan garis wewenang yang jelas dari atas ke bawah. Orang di dalam organisasi mengetahui kepada siapa mereka melapor dan siapa yang melapor kepada mereka.

COO Danantara adalah wakil menteri BUMN yang sehari-hari di kabinet melapor kepada menteri BUMN, tetapi sehari-hari di Danantara dia melapor kepada CEO yang adalah menteri investasi dan hilirisasi yang diawasi menteri BUMN dan menteri keuangan. Tak perlu ekstra cerdas untuk menyimpulkan: ruwet !!!

Keruwetan itu bakal permanen bila tiga menteri dan satu wakil menteri tersebut nangkring di puncak Danantara sebagai ex officio. Bila terjadi reshuffle, menteri atau wakil menteri penggantinya 'dengan sendirinya' kembali duduk di singgasana Danantara.

Demikianlah struktur organisasi Danantara itu contoh struktur organisasi yang di dalam bahasa Jawa ngoko disebut mbulet dan bikin 'mumet'. Pertanyaannya, kenapa yang ruwet, mbulet, dan bikin mumet itu terjadi?

Ditengarai, semua itu akibat kencangnya tarik-menarik kepentingan elite kekuasaan yang diselesaikan dengan kompromi. Ada empat macam kompromi, tinggal publik menilai, apakah yang terjadi kompromi pragmatis, kompromi rasional, kompromi fair, atau kompromi busuk.

Kata guru manajemen Peter F Drucker, “Struktur organisasi yang paling baik tidak akan menjamin adanya hasil dan prestasi, tetapi struktur yang salah merupakan jaminan bahwa tidak akan ada prestasi.”

Sebelum nasi menjadi bubur, sebelum Danantara berlayar rada jauh, baiklah Presiden menilik ulang kedudukan 'penghuni' struktur organisasi Danantara di kabinet/pemerintahan atau sebaliknya sehingga tak terjadi keganjilan seperti menteri mengontrol menteri.

Saur Hutabarat
Dewan Redaksi Media Group
Media Indonesia, 3 Maret 2025

Catatan Kritis Terhadap Danantara Indonesia

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Djojohadikusumo meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025). Peluncuran dihadiri berbagai kalangan termasuk mantan presiden hingga pemimpin redaksi media massa.

Danantara merupakan superholding atau perusahaan induk yang mengendalikan berbagai perusahaan besar di sektor industri sekaligus manajer investasi dari tujuh BUMN untuk saat ini yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND, serta Indonesia Investment Authority (INA) yang didirikan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam konteks ekonomi, superholding sering kali dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola aset negara.

Berkaca dari holding BUMN yang telah dilakukan oleh Jokowi mulai dari holding BUMN Pertambangan, yaitu MIND ID pada tahun 2017, holding BUMN Migas, yaitu Pertamina Group pada tahun 2018, holding BUMN Farmasi pada tahun 2020, holding BUMN Perkebunan yaitu PalmCo & SugarCo pada tahun 2023, dan holding BUMN Pariwisata & Aviasi, yaitu InJourney yang didirikan pada tahun 2022.

Secara garis besar, holding-holding tersebut sukses dalam akuisisi strategis dan peningkatan efisiensi tetapi masih belum optimal dalam menghadapi tantangan besar khususnya dalam pengelolaan keuangan dan daya saing internasional.

Misalnya, holding BUMN Pertambangan masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisiensi dan teknologi pengolahan, sementara holding BUMN Migas masih menghadapi masalah keuangan akibat subsidi BBM dan utang yang meningkat.

Sementara, holding BUMN Farmasi masih menghadapi tantangan dalam daya saing produk lokal dibandingkan impor dan holding BUMN Pariwisata dan Aviasi, yaitu belum mampu mengeluarkan Garuda Indonesia dari utang yang besar.

Oleh karena itu, tantangan terbesar dari kelima sektor tersebut masih berkutat pada tata kelola, utang yang besar dan persaingan global. Dan holding BUMN yang berfokus pada sumber daya alam seperti MIND ID dan PalmCo lebih stabil dibandingkan sektor energi dan investasi.

Hal pertama yang mengkhawatirkan dari superholding Danantara Indonesia menggabungkan empat karakteristik industri yang berbeda, yaitu industri perbankan, industri pertambangan, industri migas, dan industri teknologi dengan risiko bisnis yang jelas berbeda dan tantangan setiap industri yang berbeda.

Apakah memungkinkan perusahaan-perusahaan besar ini yang secara signifikan memiliki karakteristik industri yang berbeda bisa bersinergi secara optimal? Atau gabungan perusahaan dengan karakteristik industri yang terlalu berbeda secara signifikan akan melemahkan superholding karena perbedaan yang terlalu lebar.

Hal kedua yang menjadi catatan adalah meskipun Jokowi telah mendirikan Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola investasi milik negara yang didirikan pada tahun 2020 ini, sangat berbeda dengan Danantara Indonesia.

INA beroperasi secara independen dan tidak mengelola perusahaan-perusahaan secara langsung, sementara Danantara Indonesia yang baru saja diluncurkan dirancang untuk mengelola dan mengonsolidasikan aset-aset dari tujuh BUMN. INA juga lebih berperan sebagai pengelola portofolio investasi tanpa kepemilikan langsung atas perusahaan-perusahaan tersebut.

Hal ketiga yang menjadi keraguan banyak pihak terkait dengan Danantara Indonesia adalah terburu-buru untuk menciptakan superholding tanpa merancang mekanisme pengendalian internal yang memadai dan menganalisis efek pascaintegrasi akan menyebabkan kegagalan proyek besar tersebut.

Pemerintah harusnya mempertimbangkan bagaimana cara menangani efek negatif dari mengintegrasikan perusahaan dengan karakteristik yang berbeda. Dan pemerintah seharusnya mempertimbangkan ulang jika Danantara Indonesia justru mengalami dis-sinergi.

Hal keempat yang menjadi kekhawatiran banyak pihak adalah mengenai dana pihak ketiga milik depositor. Jika Danantara gagal, nasib depositor BNI, Bank Mandiri, dan BRI sangat tergantung pada bagaimana struktur keuangan dan perlindungan simpanan diatur.

Dalam konsep investasi, dana investasi merupakan dana lebih yang siap hilang kapan pun sehingga investasi tidak hanya mengantisipasi keuntungan tetapi juga kerugian atau kita katakan dana siap hilang. Jika Danantara Indonesia hanya gagal dalam pengelolaan aset atau mengalami kerugian investasi, simpanan deposan seharusnya tetap aman karena ketiga bank tersebut masih berdiri sebagai entitas terpisah dengan cadangan modal sendiri.

Namun, jika Danantara Indonesia menggunakan dana dari bank BUMN secara besar-besaran dan gagal, ada risiko bahwa profitabilitas dan likuiditas bank bisa terganggu. Saat ini, Lembaga Penjamin Simpanan hanya memberikan garansi simpanan sampai batas Rp 2 miliar per nasabah per bank sehingga depositor kecil terlindungi.

Namun, bagaimana dengan depositor bisnis UMKM yang memiliki dana terkait dengan penerimaan dan pembayaran gaji sejumlah pegawai di atas Rp 2 miliar? Siapa yang akan menanggung simpanan UMKM dan bisnis menengah di ketiga bank BUMN tersebut?

Maka langkah aman yang bisa diambil depositor secara umum adalah membatasi simpanan sampai Rp 2 miliar di masing-masing bank peserta Danantara Indonesia agar tetap dijamin oleh LPS dari risiko sistemik.

Hal kelima yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah tata kelola. Kisah sukses superholding yang ada adalah Temasek dan kisah gagal superholding yang terbesar adalah skandal 1MDB yang terjadi di Malaysia.

Skandal 1MDB adalah salah satu kasus korupsi dan pencucian uang terbesar dalam sejarah dunia, yang melibatkan dana miliaran dolar yang dicuri dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebuah dana investasi milik negara Malaysia.

Awalnya 1MDB dibentuk oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, sebagai dana investasi negara untuk pembangunan ekonomi. Dana ini awalnya bertujuan menarik investasi asing dan membiayai proyek infrastruktur.

Namun, dari tahun 2009-2015, terjadi penyelewengan dana sekitar US$ 4,5 miliar (sekitar Rp 72 triliun) melalui transaksi keuangan yang kompleks. Uang ini dialihkan ke rekening pribadi pejabat tinggi dan digunakan untuk membeli properti mewah, karya seni, dan kapal pesiar.

Jho Low, seorang pengusaha Malaysia, berperan sebagai dalang di balik pencucian uang ini. Ia menggunakan jaringan global untuk menyalurkan dana ke berbagai negara seperti Swiss, AS, Singapura, dan UEA.

Oleh karena itu, jika secara desain melalui dipersulitnya pihak ketiga seperti BPK dan KPK mengaudit Danantara Indonesia, pengendalian internal dan pengawasan yang lemah terhadap dana investasi negara maka bisa membuka peluang korupsi besar-besaran.

Ditambah lagi kolaborasi global dalam pencucian uang dapat memperumit pelacakan dana yang dicuri. Kasus ini menjadi peringatan bagi negara lain agar lebih transparan dalam pengelolaan keuangan publik.

Struktur sektor BUMN Indonesia saat ini sudah kompleks. Sebagai akibat dari diversifikasi vertikal dan horizontal, banyak BUMN memiliki struktur kepemilikan piramida dengan banyak anak perusahaan.

Jumlah total anak perusahaan BUMN, yang sering disebut anak cucu, diperkirakan mencapai ratusan. Karena persyaratan untuk mengungkapkan informasi tentang anak perusahaan, yang secara teknis tidak diklasifikasikan sebagai BUMN, lemah, dan kapasitas pengawasan pemangku kepentingan terbatas, korupsi sering terjadi di anak perusahaan ini.

Nurhastuti Kesumo Wardhani
Akademisi dan dosen senior di Program Doktoral Ilmu Ekonomi konsentrasi Akuntansi di Universitas Trisakti.
Penulis buku dengan gelar Ph.D. di bidang keuangan dari University of Queensland Australia.
CNBC Indonesia, 28 Februari 2025

Danantara: Bagaimana dan Untuk Siapa?

Pemerintah Indonesia telah meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai strategi untuk mengelola aset negara senilai Rp 14.000 triliun (USD 900 miliar) guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun, dalam diskusi yang digelar Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), para ekonom menyoroti berbagai tantangan, termasuk inefisiensi tata kelola, intervensi politik, dan ketidakjelasan strategi penggabungan BUMN. Prof. Didik J. Rachbini menegaskan bahwa keberhasilan Danantara sangat bergantung pada reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas BUMN, sementara Esther Sri Astuti mengkritisi potensi ketidakefisienan akibat pengelolaan aset yang tidak optimal.

Selain itu, peluncuran Danantara mendapat respon negatif dari pasar, terlihat dari kontraksi IHSG pada hari pertama operasionalnya, yang menurut Andry Satrio Nugroho menunjukkan rendahnya kepercayaan investor terhadap independensi dan tata kelolanya. Risiko moral hazard juga dikhawatirkan muncul jika aset strategis BUMN yang memiliki kewajiban layanan publik (seperti PLN dan Pertamina) justru dialihkan untuk investasi komersial. Ketidaksesuaian antara proyeksi dividen BUMN sebagai sumber pendanaan —yang diklaim Rp 300 triliun tetapi diperkirakan hanya Rp 90 triliun— juga menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan model keuangan Danantara.

Agar Danantara berfungsi optimal, INDEF merekomendasikan tiga langkah utama: pertama, penguatan transparansi dan tata kelola melalui audit independen; kedua, penghapusan keterlibatan politik dalam kepemimpinan lembaga; dan ketiga, pemisahan peran regulator dan operator agar keputusan investasi tetap profesional. Jika diterapkan dengan baik, Danantara berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi layaknya Temasek (Singapura) dan Khazanah (Malaysia). Namun, tanpa tata kelola yang kuat, lembaga ini berisiko menjadi beban APBN dan alat kepentingan politik tanpa manfaat nyata bagi ekonomi nasional.

Diskusi Publik
INDEF, 24 Februari 2025

Permainan Uang di Media-media Besar

Saya adalah seorang perempuan biasa yang sempat bercita-cita menjadi seorang wartawan. Menjadi wartawan TEMPO tepatnya. Kekaguman saya terhadap sosok Goenawan Mohamad adalah menjadi alasan utamanya. Dimulai dari mengoleksi coretan-coretan beliau yang tertuang dalam ‘Catatan Pinggir’ hingga rutin membaca Majalah TEMPO sejak masih duduk di bangku pelajar, membulatkan tekad saya untuk menjadi bagian dalam grup media TEMPO.

Dengan polos, saya selalu berpikir, salah satu cara memberikan kontribusi yang mulia kepada masyarakat, mungkin juga kepada negara adalah dengan menjadi bagian dalam jejaring wartawan TEMPO. Apalagi, sebagai orang awam, saya selalu melihat TEMPO sebagai media yang bersih dari praktik-praktik kotor permainan uang. Permainan uang ini, dikenal dalam dunia wartawan dengan istilah ‘Jale’ yang merupakan perubahan kata (plesetan) dari kosakata ‘Jelas’.

“Jelas nggak nih acaranya?”

“Ada kejelasan nggak nih?”

“Gimana nih broh, ada jale-annya nggak?”

Kira-kira begitulah pembicaraan yang sering saya dengar di area liputan. Istilah ‘Jelas’ berarti acara liputannya memberikan ongkos transportasi alias gratifikasi kepada wartawan, dengan imbal balik tentunya penulisan berita yang positif. Dari kata ‘Jelas’, kemudian bergeser istilah menjadi ‘Jale’ yang menjadi kosakata slang untuk ‘Uang Transportasi Wartawan’.

Perilaku menerima uang sudah menjadi sangat umum dalam dunia wartawan. Saya pribadi, jujur saja, sangat jijik dengan perilaku tersebut.

Ketika (akhirnya) saya bergabung dengan grup TEMPO di tahun 2006, sebagaimana cita-cita saya sejak dulu, saya merasa lega.

“Setidaknya, saya tidak menjadi bagian dari media ecek-ecek yang kotor dan sarat permainan uang,” pikir saya.

Dulu, saya berpikir, media besar seperti TEMPO, KOMPAS, Bisnis Indonesia, Jawa Pos dan sebagainya, tidak mungkin bermain uang dalam peliputannya. Dulu, saya pikir, hanya media-media tidak jelas saja yang bermain uang seperti itu.

Namun fakta berkata lain. Saya sempat tidak percaya karena begitu dibutakan oleh kekaguman saya pada kewartawanan Goenawan Mohamad, TEMPO dan lainnya. Saya sempat menolak percaya bahwa wartawan-wartawan sekelas TEMPO, KOMPAS, Bisnis Indonesia, Jawa Pos, Antara dan lain-lainnya, terlibat dalam jejaring permainan uang. Namun rupanya benar adanya.

Media-media tidak jelas atau yang lebih dikenal dengan media kelas ‘Bodrek’ bermain uang dalam peliputannya, itu sudah biasa. Hanya saja, dari segi uang yang diterima, saya bisa katakan kalau itu hanya uang receh belaka. Bukan the big money, bukan uang segunung.

Dan mafia-nya bukan disitu. Media-media kelas ‘Bodrek’ ini bukan menjadi mafia permainan uang dalam jual beli pencitraan para raksasa politik, korporasi, dan pemerintahan. Adalah media-media besar seperti TEMPO, KOMPAS, Detik, Antara, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Jawa Pos dan sebagainya, yang menjadi pelaku jual beli pencitraan alias menjadi mafia permainan uang para wartawan.

Siapa tak kenal Fajar (KOMPAS) yang menjadi kepala mafia uang dari Bank Indonesia dalam mengatur permainan uang di kalangan wartawan perbankan?

Siapa tak kenal Kang Budi (Antara News) yang mengatur seluruh permainan uang di kalangan wartawan Bursa Efek Indonesia?

Siapa tak kenal duet Anto (Investor Daily) dan Yusuf (Bisnis Indonesia) yang kuasa mengatur peredaran uang wartawan di sektor Industri?

Dan banyak lagi yang lainnya, yang tak perlu saya ungkap disini. Tapi beberapa nama berikut ini, sungguh menyakitkan hati dan pikiran saya, sempat menggoyahkan iman saya, lantas betul-betul membuat saya kehilangan iman.

Adalah Bambang Harymurti (eks Pimred TEMPO yang kemudian menjadi pejabat Dewan Pers), juga salah seorang kepercayaan Goenawan Mohamad di grup TEMPO, yang menjadi kepala dari permainan uang di dalam grup TEMPO.

Siapa bilang TEMPO bersih?
Saya melihat sendiri bagaimana para wartawan TEMPO memborong saham-saham grup Bakrie, setelah TEMPO mati-matian menghajar grup Bakrie di tahun 2008, yang membuat saham Bakrie terpuruk jatuh ke titik terendah. Ketika itu, tak sedikit para petinggi TEMPO yang melihat peluang itu, lalu memborong saham Bakrie.

Dan rupanya, perilaku yang sama juga terjadi pada media-media besar lainnya, seperti yang saya sebut di atas.

Memang, secara gaya, permainan uang dalam grup TEMPO berbeda gaya dengan grup Jawapos. Teman saya di Jawapos mengatakan, falsafah dari Dahlan Iskan (pemilik grup Jawapos) adalah, gaji para wartawan Jawapos tidak besar, namun manajemen Jawapos menganjurkan para wartawannya untuk mencari ‘pendapatan sampingan’ di luar. Syukur-syukur bisa mendatangkan iklan bagi perusahaan.

Gaya TEMPO berbeda. Kami, wartawannya, digaji cukup besar. Start awal, di angka 3 jutaan. Terakhir malah mencapai 4 jutaan. Bukan untuk mencegah wartawan TEMPO bermain uang seperti yang dipikir banyak orang. Rupanya, agar para junior berpikir demikian, sementara para senior leluasa bermain proyek pemberitaan.

Media sekelas TEMPO, KOMPAS, Bisnis Indonesia dan sebagainya yang sudah saya sebut tadi, tidak bermain receh. Mereka bermain dalam kelas yang lebih tinggi, yang high-class. Mereka tidak dibayar per-berita-tayang seperti media kelas ecek-ecek. Mereka dibayar untuk suatu jasa pengawalan pencitraan jangka panjang.

Memangnya, ketika TEMPO membela Sri Mulyani begitu rupa, tidak ada kucuran dana dari Arifin Panigoro sebagai pendana Partai SRI?

Memangnya, ketika TEMPO menggembosi Sukanto Tanoto, tidak ada kucuran dana dari Edwin Soerjadjaja, yang merupakan kompetitor bisnis Sukanto Tanoto?

Memangnya, ketika TEMPO usai menghajar Sinar Mas, lalu balik arah kembali membela Sinar Mas, tidak ada kucuran dana dari Sinar Mas? Memang dari mana Goenawan Mohamad mampu membangun Salihara dan Green Gallery?

Memangnya, ketika grup TEMPO membela Menteri BUMN Mustafa Abubakar dalam skandal IPO Krakatau Steel dan Garuda, tidak ada deal khusus antara Bambang Harymurti dengan Mustafa Abubakar? Bahkan saat itu, Bambang Harymurti adalah merupakan freelance staff khusus Menteri Mustafa Abubakar.

Memangnya, ketika TEMPO mengangkat kembali kasus utang grup Bakrie, tidak ada kucuran dana dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo, yang saat itu sedang bermusuhan dengan Bakrie? Lin Che Wei, sebagai penyedia data keuangan grup Bakrie yang buruk, semula menawarkan kepada Nirwan Bakrie jasa ‘Tutup Mulut’ senilai Rp 2 miliar. Karena ditolak oleh bos Bakrie, Lin Che Wei kemudian menjual data itu ke Agus Marto, yang sedang berseberangan dengan grup Bakrie terkait sengketa tambang Newmont. Agus Marto sepakat membayar Rp 2 miliar untuk mempublikasi data buruk grup Bakrie tersebut. Grup TEMPO-lah, yang kemudian bertindak sebagai gerbang pembuka data buruk tersebut kepada masyarakat dan kepada media-media lain, dapat berapa ya? Dan Lin Che Wei dapat berapa?

Rudi Rubiandini, Jero Wacik, dan Lin Che Wei.

Fakta-fakta itu, yang semula begitu enggan saya percayai karena fanatisme saya yang begitu buta terhadap TEMPO, sempat membuat saya frustrasi. Kalau boleh saya samakan, mungkin kebimbangan saya seperti seseorang yang hendak berpindah agama. Spiritualitas dan mentalitas saya goncang akibat adanya fakta-fakta tersebut. Bukan hanya fakta soal permainan uang mafia grup TEMPO, tetapi juga fakta bahwa media-media besar bersama para wartawan lainnya, sudah lebih jauh terlibat dalam permainan uang dan jual beli pencitraan, layaknya jasa konsultan.

Mereka, media-media besar ini, tidak sekedar bermain uang receh, mereka bermain dalam cakupan yang lebih luas lagi, baik deal politik tingkat tinggi maupun transaksi korporasi kelas berat.

Namun semua itu sebetulnya tidak terlalu saya masalahkan, hingga suatu hari saya lihat sendiri ketika permainan uang dan jual beli pencitraan itu juga terjadi pada media tempat saya bekerja, yakni TEMPO. Dan dikepalai oleh Bambang Harymurti sebagai salah satu Godfather mafia permainan uang dan transaksi jual beli pencitraan dalam grup.

TEMPO, kini tidak hanya bergerak di dalam internal TEMPO sendiri, tetapi sudah menjadi jejaring antara grup TEMPO dengan para eks-wartawan TEMPO yang membangun kapal-kapal semi-konsultan untuk memperluas jaringan mereka. Dan semuanya masih di bawah kendali Bambang Harymurti.

Saya pribadi, akhirnya memutuskan untuk resign dari TEMPO pada awal tahun 2013. Muak dengan segala kekotoran TEMPO, dan kejorokan media-media di Indonesia, serta jijik melihat jejaring permainan uang dan jual beli pencitraan di kalangan wartawan TEMPO dan media-media besar lainnya.

Praktik mafia TEMPO kini semakin menjadi-jadi
Agustus lalu, masih di tahun 2013, saya sempat mampir ke Bank Mandiri pusat di jalan Gatot Subroto. Saat itu, saya sudah resign dari grup TEMPO. Tak perlu saya sebut, kini saya bekerja sebagai buruh biasa di sebuah perusahaan kecil-kecilan, namun jauh dari permainan kotor ala TEMPO.

Di gedung pusat Bank Mandiri itu, saya memang janjian dengan eks-wartawan TEMPO bernama Eko Nopiansyah, yang kini bekerja sebagai Media Relations Bank Mandiri. Ia keluar dari TEMPO dan pindah ke Bank Mandiri sejak tahun 2009, karena dibajak oleh Humas Bank Mandiri, Iskandar Tumbuan.

Pada pertemuan santai itu, hadir juga Dicky Kristanto, eks-wartawan Antara yang kini juga menjabat sebagai Media Relations Bank Mandiri. Kami bincang bertiga. Pak Iskandar, yang dulu juga saya kenal ketika sempat meliput berita-berita perbankan sempat mampir menemui kami bertiga. Namun karena ada meeting dengan bos-bos Mandiri, Pak Iskandar pun pamit.

Sambil menyeruput kopi pagi, saya berbincang bersama Eko dan Dicky. Mulai dari obrolan ringan seputar kabar masing-masing, hingga bicara konspirasi politik dan berujung pada obrolan soal aksi lanjutan TEMPO dalam ‘memeras’ Bank Mandiri terkait kasus SKK Migas.

Saya lupa siapa yang memulai pembicaraan mengagetkan itu, meski sebetulnya kami sudah tidak kaget lagi karena memang kami, kalangan wartawan (atau eks-wartawan) sudah paham betul bagaimana perilaku wartawan yang sebenarnya.

Sri Mulyani Indrawati.

Siapapun itu, Eko maupun Dicky menuturkan keluhannya terhadap grup TEMPO. Begini ceritanya.

“Ketika kasus suap SKK Migas yang melibatkan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini terkuak, saat itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris Bank Mandiri. Dan memang harus diakui bahwa aktivitas transaksi suap, pencairan dana dan sebagainya, menggunakan rekening Bank Mandiri. Tapi ya, itu kami nilai sebagai transaksi individu. Karena berdasarkan UU Kerahasiaan Nasabah, kami Bank Mandiri pun tidak dapat melihat dan memang tidak diizinkan untuk menilai tujuan dari sebuah transaksi pencairan, transfer atau apapun, kecuali ada permintaan dari pihak Bank Indonesia, PPATK, pokoknya yang berwenang. Oleh sebab itu, kami tidak terlalu memusingkan soal apakah Bank Mandiri akan dilibatkan dalam kasus SKK Migas,” tuturnya.

“Tiba-tiba, masuklah proposal kepada divisi Corporate Secretary dan Humas Bank Mandiri dari Kata-Data. Itu lho lembaga barunya Metta Dharmasaputra (eks-wartawan TEMPO) yang didanai oleh Lin Che Wei (eks-broker Danareksa). Gua kira Kata-Data murni bergerak di bidang pemberitaan. Eh, nggak taunya Kata-Data juga bergerak sebagai lembaga konsultan. Jadi Kata-Data menawarkan jasa solusi komunikasi kepada Bank Mandiri untuk berjaga-jaga apabila isu SKK Migas meluas dan mengaitkan Bank Mandiri sebagai fasilitator aksi suap,” ungkapnya.

“Rekomendasinya sih menarik, Kata-Data menawarkan agar aksi suap SKK Migas dipersonalisasi menjadi hanya kejahatan Individu, bukan kejahatan kelembagaan, baik itu lembaga SKK Migas maupun Bank Mandiri. Apalagi, Metta mengatakan bahwa tim Kata-Data juga sudah bergerak di social media untuk mendiskreditkan Rudi Rubiandini dalam isu perselingkuhan, sehingga akan mempermudah proses mempersonalisasi kasus suap SKK Migas menjadi kejahatan individu semata,” jelasnya.

“Data-data yang ditampilkan Kata-Data memang menarik, karena riset data dilakukan oleh IRAI, lembaga riset milik Lin Che Wei yang menjadi penyedia data utama Kata-Data. Kalau tidak salah, waktu itu data utang-utang grup Bakrie yang dibongkar TEMPO juga dari IRAI ya? Itu lho, yang tadinya ditawarin ke pak Nirwan dan karena ditolak kemudian dibayarin Agus Marto Rp 2 miliar untuk menghajar grup Bakrie,” papar dia.

“Kita sih waktu itu melaporkan proposal tersebut kepada para direksi Bank Mandiri. Dan selama sekitar 2 pekan, memang belum ada arahan dari direksi mau diapakan proposal tersebut. Penjelasan Pak Iskandar (humas Bank Mandiri) sih, direksi masih melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN dan pemerintahan. Biar bagaimanapun ini isu besar, salah langkah bisa berabe akibatnya. Gua sih yakin, saat itu bos-bos lagi memetakan dulu kemana arah isu ini sebelum memberikan jawaban terhadap proposal yang masuk. Karena selain Kata-Data juga ada dari pihak-pihak konsultan lainnya,” kata dia.

“Eeh, tahu-tahu Pak Iskandar bilang, gila, TEMPO makin jadi aja kelakuannya. Masak BHM (Bambang Harymurti) sampai menelepon langsung ke Pak Budi (Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin), terkait proposal Kata-Data yang memang belum kita respon karena masih memetakan arah isunya. Secara tersirat kita tahulah telepon itu semacam ancaman halus dari BHM dan Kata-Data bahwa jika tidak segera direspon, maka data-data itu akan dipublikasi, tentunya dengan cara TEMPO mempublikasi data dong, yang selalu penuh asumsi dan bertendensi negatif,” ungkap dia.

“Menurut Pak Iskandar, meski sudah diperingatkan soal bahaya menolak tawaran (alias ancaman) grup TEMPO, dengan akan terjadinya serangan isu negatif kepada Bank Mandiri, rupanya Pak Budi (Direktur Utama Bank Mandiri) bersikeras untuk tidak takut terhadap grup TEMPO. Penolakan dengan memberikan respon cepat terhadap proposal Kata-Data pun disampaikan kepada BHM (Bambang Harymurti),” ungkap dia.

“Alhasil, terbitlah Majalah TEMPO edisi 18 Agustus 2013, dengan judul: Setelah Rudi, Siapa Terciprat? yang isinya begitu mendiskreditkan Bank Mandiri dalam kasus SKK Migas. TEMPO telah membentuk opini bahwa aksi suap Rudi Rubiandini tidak akan terjadi apabila pihak Bank Mandiri tidak memfasilitasinya,” keluh dia.

“Ini kan semacam pemerasan halus atau pemerasan ‘Kerah Putih’ dari jejaring TEMPO (Bambang Harymurti), Kata-Data (Metta Dharmasaputra, Eks-Wartawan TEMPO) dan IRAI (Lin Che Wei, Eks-Broker Danareksa dan pendana utama Kata-Data). Begitu edisi tersebut tayang, kita sih tepuk dada saja menghadapi mafia TEMPO dalam memeras korban-korbannya. Biasanya memang begitu polanya. Begitu ada kasus skala nasional, calon-calon korban seperti kita (Bank Mandiri) akan didekati oleh mereka, ditawari jasa konsultan dengan ancaman kalau tidak deal, ya di blow up. Padahal data yang mereka publish tidak sepenuhnya benar. Tapi semua orang juga tahu kalau TEMPO sangat pintar memainkan asumsi dan tendensi negatif,” keluh dia.

Mendengar cerita tersebut, dalam hati saya bersyukur, bahwa saya sudah tidak lagi menjadi bagian dari TEMPO, yang sudah tidak bersih lagi. Mereka sudah menjadi bagian dari praktik mafia permainan uang wartawan dan transaksi jual beli pencitraan. Sama saja dengan media-media lainnya kayak KOMPAS, Antara, Detik, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Jawa Pos dan lain-lain.

Saya lega, sudah dibukakan mata dan tidak lagi buta terhadap TEMPO, maupun mimpi saya menjadi seorang wartawan yang bersih. Ternyata memang sulit menjadi bersih di kalangan wartawan. Godaan begitu banyak. Tidak hanya sulit di luar organisasi tempat kita bekerja, tetapi juga sulit di dalam organisasi tempat kita bekerja.

Hampir mirip seperti PNS, mengikuti arus korupsi adalah sebuah keharusan, karena jika tidak, karir kita akan mandek. Korupsi yang melembaga tidak hanya terjadi di lembaga pemerintah. Jejaring wartawan, dan media seperti yang terjadi pada grup TEMPO, meski mereka seringkali memeras dengan ‘kedok’ melawan korupsi, toh kenyataannya grup TEMPO telah menjadi bagian dari praktik mafia permainan uang wartawan dan transaksi jual beli pencitraan.

Kini, TEMPO dan media-media besar lainnya tidak lagi bersih. Korupsi dalam grup TEMPO telah melembaga alias terorganisir, sebagaimana korupsi di organisasi pemerintahan, di departemen-departemen dan sebagainya.

Saya sekarang bersyukur telah dibukakan mata dan dijauhkan dari dunia itu. Lebih senang dan tenang batin kita ketika bekerja sebagai buruh biasa, seperti yang saya lakukan saat ini. Insya-Allah jauh dari dunia hitam.

Jilbab Hitam,
Mantan Wartawan Tempo/KCM/Kompasiana
Sumber : http://www.suaranews.com/2013/11/wow-mantan-wartawan-tempo-ungkap.html#ixzz3IRV96JId

Saatnya Putra Petir Harus Melawan

Dahlan Iskan, Menteri BUMN

Terbukti,
Setiap presiden Indonesia terjerat oleh BBM.

Terbukti,
Siapa pun presidennya, kapan pun masanya, harus menaikkan harga BBM.

Terbukti,
Setiap terjadi kenaikan BBM menimbulkan kehebohan nasional.

Terbukti,
Setiap kehebohan menguras energi nasional.

Energi dihambur-hamburkan.
Energi terbuang-buang sia-sia.
Energi yang mestinya untuk mendorong maju menjadi energi yang habis untuk berputar-putar.

Karena itu:
Mari kita lawan BBM!
Mari kita tolak BBM!
Mari beralih dari BBM ke listrik!

Mari!
Kita lawan BBM!
Untuk penyelesaian yang tuntas jangka panjang.
Agar BBM tidak lagi menjerat-jerat presiden-presiden yang akan datang.
Agar BBM tidak habis-habisnya menimbulkan kehebohan nasional.
Agar tidak terus-menerus menguras energi nasional.

Mari kita lawan BBM!
Mari kita produksi mobil-motor listrik nasional.
Kita pakai kendaraan listrik.
Bukan kendaraan yang haus BBM.

Jangan ketinggalan.
Seluruh dunia mengarah ke kendaraan listrik.
Seluruh dunia akan beralih ke kendaraan listrik.
Seluruh dunia akan meninggalkan kendaraan BBM.

Jangan sampai kita ketinggalan lagi.
Hanya untuk terjerat-jerat BBM sepanjang masa.
Hanya untuk berheboh-heboh tiada habisnya.
Hanya untuk menguras energi semua manusia Indonesia.

Mari kita produksi kendaraan listrik.
Mari kita manfaatkan listrik murah ketika tengah malam.
Ketika semua orang tidur dengan lelapnya.
Ketika AC-AC kantor tidak bekerja.
Ketika TV-TV tidak menyala.
Ketika lift-lift gedung bertingkat beristirahat.

Listrik tengah malam.
Terbuang sia-sia.
Listrik tengah malam.
Alangkah bermanfaatnya bila untuk nge-charge kendaraan kita.

Mari kita produksi motor listrik nasional.
Mari kita produksi mobil listrik nasional.

Kita!
Putra-putri bangsa.
Pasti mampu merealisasikannya.

BUMN siap menjadi pelopornya.
BUMN siap menjadi pemrakarsanya.
Inpres Hemat Energi No 05/2006 harus menjadi nyata.

Ayo!
Siapa pun Anda.
Yang merasa sebagai putra bangsa.
Yang sudah lama mimpi mobil-motor listrik nasional.
Yang memiliki konsep, bukan yang hanya bisa mengeluh.
Yang siap bekerja keras, bukan yang hanya bisa bicara keras.
Yang bisa melakukan R&D sendiri.
Yang bisa melahirkan kualitas motor listrik tidak seperti yang kita kenal hari ini.
Yang siap bikin blueprint dan working prototype untuk produksi mobil/motor listrik nasional.
Yang mampu menemukan teknologi tidak sekadar merakit yang sudah ada.
Yang siap melibatkan lembaga pendidikan nasional jangka panjang.
Yang siap untuk mengikuti sertifikasi pengujian nasional.
Yang kalau dipatenkan bisa diterima.
Yang siap membangun perusahaan nasional.

Dan tentu.
Yang siap bekerja sama dengan BUMN.

Ayo kumpul di BUMN.
Kita bicarakan bersama.
Kita wujudkan bersama.
Kita jalankan bersama.

Ayo kita lahirkan motor listrik nasional.
Ayo kita lahirkan mobil listrik nasional.

Ayo!
Jeratan nasional itu kita urai.
Kehebohan nasional itu kita cegah.
Pemborosan energi nasional itu kita akhiri.

Ayo!
Indonesia jangan ketinggalan lagi.

Mari!
Kita akhiri keluh kesah.
Kita ganti dengan motor listrik nasional.
Kita ganti dengan mobil listrik nasional.

Mari kita songsong bersama.
Lahirnya...
Jabang bayi PUTRA PETIR ini!

1). Tanggal 20 Mei 2012 adalah target kesepakatan mendirikan perusahaan nasional patungan BUMN-partner. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.

2). Respons terhadap gagasan ini, silakan kirim e-mail ke: dahlanlistrikiskan@gmail.com.

3). Peminat serius menjadi partner usaha dan partner dalam konsep dan rancang bangun mobil-motor listrik nasional silakan kirim e-mail ke: dahlanmobillistriknasionaliskan@gmail.com paling lambat 21 April 2012 bertepatan dengan Hari Ibu Kita Kartini.

4). Pertemuan-pertemuan intensif dilakukan antara 21 April 2012 sampai 15 Mei 2012.

Sumber:
JAWA POS, 12 Maret 2012

Dahlan Iskan

Dahlan Iskan lahir di Magetan, Jawa Timur, 17 Agustus 1951. Dia adalah CEO surat kabar Jawa Pos dan Jawa Pos Group, yang bermarkas di Surabaya. Dia diangkat sebagai Direktur Utama PLN sejak 23 Desember 2009. Namun pada tanggal 19 Oktober 2011, berkaitan dengan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, Dahlan Iskan diangkat sebagai Menteri Negara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menggantikan Mustafa Abubakar yang sedang sakit.

Awal karier
Karier Dahlan Iskan dimulai sebagai seorang reporter pada sebuah surat kabar kecil di Samarinda, Kalimantan Timur, pada tahun 1975. Tahun 1976, dia tercatat menjadi wartawan majalah Tempo. Dan Sejak tahun 1982, Dahlan Iskan memimpin surat kabar Jawa Pos hingga sekarang.

Jawa Pos
Dahlan Iskan adalah sosok yang menjadikan Jawa Pos yang waktu itu hampir mati dengan oplah 6.000 ekslempar, dalam waktu 5 tahun menjadi surat kabar dengan oplah 300.000 eksemplar. Lima tahun kemudian terbentuk Jawa Pos News Network (JPNN), salah satu jaringan surat kabar terbesar di Indonesia yang memiliki 134 surat kabar, tabloid, dan majalah, serta 40 jaringan percetakan di Indonesia. Pada tahun 1997 ia berhasil mendirikan Graha Pena, salah satu gedung pencakar langit di Surabaya, dan kemudian gedung serupa di Jakarta. Pada tahun 2002, ia mendirikan stasiun televisi lokal JTV di Surabaya, yang kemudian diikuti Batam TV di Batam dan Riau TV di Pekanbaru.

FIC
Sejak awal 2009, Dahlan adalah Komisaris PT. Fangbian Iskan Corporindo (FIC) yang memulai pembangunan Sambungan Komunikasi Kabel Laut (SKKL) pertengahan tahun 2011. SKKL ini rencananya akan menghubungkan Surabaya di Indonesia dan Hong Kong. Dengan panjang serat optik kurang lebih 4.300 kilometer.

PLN
Sejak akhir 2009, Dahlan diangkat menjadi direktur utama PLN menggantikan Fahmi Mochtar yang dikritik karena selama kepemimpinannya banyak terjadi mati lampu di daerah Jakarta. Semenjak memimpin PLN, Dahlan membuat beberapa gebrakan diantaranya bebas byar pet se Indonesia dalam waktu 6 bulan, gerakan sehari sejuta sambungan. Dahlan juga berencana membangun PLTS di 100 pulau pada tahun 2011. Sebelumnya, tahun 2010 PLN telah berhasil membangun PLTS di 5 pulau di Indonesia bagian Timur yaitu Pulau Banda, Bunaken Manado, Derawan Kalimantan Timur, Wakatobi Sulawesi Tenggara, dan Citrawangan.

Menteri Negara BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
Pada tanggal 17 Oktober 2011, Dahlan Iskan ditunjuk sebagai pengganti Menteri BUMN yang menderita sakit. Ia terisak dan terharu begitu dirinya dipanggil menjadi menteri BUMN karena ia berat meninggalkan PLN yang menurutnya sedang pada puncak semangat untuk melakukan reformasi PLN. Dahlan melaksanakan beberapa program yang akan dijalankan dalam pengelolaan BUMN. Program utama itu adalah restrukturisasi aset dan downsizing (penyusutan jumlah) sejumlah badan usaha. Ihwal restrukturisasi masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan.

Kehidupan pribadi
Dahlan Iskan dibesarkan di lingkungan pedesaan dangan kondisi serba kekurangan. Orangtuanya tidak ingat tanggal berapa Dahlan dilahirkan. Dahlan akhirnya memilih tanggal 17 Agustus dengan alasan mudah diingat karena bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.

Dahlan Iskan pernah menulis buku berjudul Ganti Hati pada tahun 2008. Buku ini berisi tentang pengalaman Dahlan Iskan dalam melakukan operasi cangkok hati di Cina.

Selain sebagai pemimpin Grup Jawa Pos, Dahlan juga merupakan presiden direktur dari dua perusahaan pembangkit listrik swasta, yaitu PT Cahaya Fajar Kaltim di Kalimantan Timur dan PT Prima Electric Power di Surabaya.

Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Dahlan_Iskan