Ironi BBM dan BLT

Bantuan langsung tunai (BLT) yang bermetamorfosa menjadi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dari pemerintah untuk rakyat miskin sebagai subsidi atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai banyak pihak tidak tepat. Bahkan, cenderung tidak memberikan pelajaran yang penting pada rakyat untuk bersikap mandiri. BLT dinilai memberi contoh buruk pada rakyat karena terkesan mengajari untuk mengemis. Selain itu, BLT/BLSM diduga tidak mengajarkan sikap kerja keras. Bahwa, untuk mendapatkan penghasilan maka rakyat harus bekerja.

Besaran angka kucuran dana BLT, menurut pemberitaan media, sebesar Rp 100-150 ribu per bulan. Dan, menurut rencananya akan dibagikan selama sembilan bulan. Sebuah jumlah yang sangat jauh dari logika kesejahteraan di tengah kebutuhan yang semakin melilit. Lagi pula, ini bukan soal dananya, melainkan BLT akan menggiring rakyat pada sebuah mental yang lemah, tidak berjibaku seperti spirit orang-orang Jepang.

Pemerintah seharusnya memberikan “kail“ kepada masyarakat miskin, bukan “ikannya“ demi mendorong mereka mampu bertahan hidup. Memberikan modal kerja membuat mereka tetap kreatif dalam mempertahankan hidup. Kenaikan BBM ini dikhawatirkan akan semakin membuat jumlah warga miskin bertambah karena sudah tak mampu membeli kebutuhan pokok.

Logika kenaikan harga BBM versus pemberian BLT (BLSM) sama sekali bertentangan, serta tak ada korelasi, kompatibilitas, atau kesesuaiannya. Karena itulah, banyak nada peyoratif ditujukan pada pemerintah atau petinggi partai berkuasa, yang mengatakan bahwa jika ada pihak-pihak yang mengkritik kebijakan BLT maka dia tidak prorakyat.

Pernyataan seperti itu justru menjadi bumerang bahwa sesungguhnya merekalah yang tidak pro-rakyat. Karena, BLT merupakan kebijakan jalan pintas atau bisa juga disebut sebagai bentuk penyuapan (kolusi) pada rakyat. Di sisi lain, pemerintah sendiri memiliki kepentingan, yaitu dalam rangka meredam gejolak akar rumput sebagai efek domino dari rencana menaikkan harga BBM yang sudah pasti akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok lainnya.

Lagi pula, tak ada kaitan bahwa jika pemerintah memberikan BLT maka kemiskinan bisa teratasi. Sangat jauh panggang dari api jika logika BLT bisa sedikitnya mengurangi kemiskinan. Sebaliknya, pemerintah harusnya belajar dari pengalaman lalu karena program BLT tidak efektif dan membuat warga miskin malas untuk bekerja. Dana BLT untuk konsumsi selama beberapa hari saja, padahal dampak kenaikan harga BBM akan dirasakan masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

David T Ellwood (2010), dari Harvard School of Government, AS, mengatakan, program seperti pemberian kupon atau uang tunai kepada masyarakat miskin tidak akan dapat menstimulasi pekerjaan dan keterampilan baru. Pemerintah hendaknya fokus pada stimulasi penciptaan lapangan kerja baru. Juga memberikan pelatihan-pelatihan pada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia.

Menurutnya, ada empat resep penciptaan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Pertama, menciptakan ekonomi yang sehat dan kuat. Kedua, menemukan cara kerja sama jangka panjang yang kompetitif dengan menemukan keunggulan komparatif di dunia. Ketiga, mewujudkan pemerintahan yang kuat dan efektif. Keempat, membuat program khusus bagi masyarakat miskin.

Target mengakhiri kemiskinan, seperti diungkapkan oleh Jeffry Sachs dalam bukunya The End of Poverty (2008), merupakan tanggung jawab bersama negara-negara di dunia yang melintasi batas nasionalisme. Kemiskinan yang melanda suatu negara merupakan sebuah penyakit yang sangat sulit dientaskan tanpa adanya pertolongan dari negara lain.

Sejak 2000, semua negara anggota PBB memiliki kesepakatan yang dituangkan dalam Milleneum Development Goals (MDGs). Salah satu tujuan utamanya adalah pengurangan angka kemiskinan menjadi separuh pada 2015. Kemudian, sebuah pertanyaan besar yang menyoal bagaimana target itu bisa terpenuhi pun mengemuka. Pertanyaan ini memang sudah sewajarnya diungkapkan mengingat kondisi dan kapasitas APBN Indonesia yang kurang mumpuni.

Indonesia memiliki debt to GDP ratio sebesar 45,63 persen. Maka, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa utang luar negeri mempunyai dampak yang kurang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan berutang, penyediaan sarana dan prasarana publik pun menjadi terkendala. Betapa tidak, setiap tahun fiskal 48,70 persen PPh dan PPn (Rp 210,71 T+ Rp 128,31 T=Rp 339,02 T) yang dibebankan ke masyarakat, habis untuk bayar utang pemerintah.

Hal ini menjadi hal yang ironis mengingat salah satu fungsi utama pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang-barang kebutuhan publik (public goods). Jadi, alih-alih menyejahterakan negara, dengan menambah utang justru semakin menyengsarakan negara.

BLT pada kasus 2009 juga dikucurkan pemerintah dari utang meski dalam kasus rencana BLT 2012 pemerin tah menolak bahwa itu akan bersumber dari utang. Namun, kita kurang yakin memiliki dampak positif bagi pengentasan kemiskinan.

Pemberantasan kemiskinan yang dilakukan dengan upaya teratur dan terukur merupakan tugas negara dan pemerintah sebagaimana diperintahkan konstitusi. Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks. Karena itu, cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan, dan tidak bersifat temporer seperti BLT.

Ismatillah A Nu’ad,
Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina, Jakarta
REPUBLIKA, 29 Maret 2012

Saatnya Putra Petir Harus Melawan

Dahlan Iskan, Menteri BUMN

Terbukti,
Setiap presiden Indonesia terjerat oleh BBM.

Terbukti,
Siapa pun presidennya, kapan pun masanya, harus menaikkan harga BBM.

Terbukti,
Setiap terjadi kenaikan BBM menimbulkan kehebohan nasional.

Terbukti,
Setiap kehebohan menguras energi nasional.

Energi dihambur-hamburkan.
Energi terbuang-buang sia-sia.
Energi yang mestinya untuk mendorong maju menjadi energi yang habis untuk berputar-putar.

Karena itu:
Mari kita lawan BBM!
Mari kita tolak BBM!
Mari beralih dari BBM ke listrik!

Mari!
Kita lawan BBM!
Untuk penyelesaian yang tuntas jangka panjang.
Agar BBM tidak lagi menjerat-jerat presiden-presiden yang akan datang.
Agar BBM tidak habis-habisnya menimbulkan kehebohan nasional.
Agar tidak terus-menerus menguras energi nasional.

Mari kita lawan BBM!
Mari kita produksi mobil-motor listrik nasional.
Kita pakai kendaraan listrik.
Bukan kendaraan yang haus BBM.

Jangan ketinggalan.
Seluruh dunia mengarah ke kendaraan listrik.
Seluruh dunia akan beralih ke kendaraan listrik.
Seluruh dunia akan meninggalkan kendaraan BBM.

Jangan sampai kita ketinggalan lagi.
Hanya untuk terjerat-jerat BBM sepanjang masa.
Hanya untuk berheboh-heboh tiada habisnya.
Hanya untuk menguras energi semua manusia Indonesia.

Mari kita produksi kendaraan listrik.
Mari kita manfaatkan listrik murah ketika tengah malam.
Ketika semua orang tidur dengan lelapnya.
Ketika AC-AC kantor tidak bekerja.
Ketika TV-TV tidak menyala.
Ketika lift-lift gedung bertingkat beristirahat.

Listrik tengah malam.
Terbuang sia-sia.
Listrik tengah malam.
Alangkah bermanfaatnya bila untuk nge-charge kendaraan kita.

Mari kita produksi motor listrik nasional.
Mari kita produksi mobil listrik nasional.

Kita!
Putra-putri bangsa.
Pasti mampu merealisasikannya.

BUMN siap menjadi pelopornya.
BUMN siap menjadi pemrakarsanya.
Inpres Hemat Energi No 05/2006 harus menjadi nyata.

Ayo!
Siapa pun Anda.
Yang merasa sebagai putra bangsa.
Yang sudah lama mimpi mobil-motor listrik nasional.
Yang memiliki konsep, bukan yang hanya bisa mengeluh.
Yang siap bekerja keras, bukan yang hanya bisa bicara keras.
Yang bisa melakukan R&D sendiri.
Yang bisa melahirkan kualitas motor listrik tidak seperti yang kita kenal hari ini.
Yang siap bikin blueprint dan working prototype untuk produksi mobil/motor listrik nasional.
Yang mampu menemukan teknologi tidak sekadar merakit yang sudah ada.
Yang siap melibatkan lembaga pendidikan nasional jangka panjang.
Yang siap untuk mengikuti sertifikasi pengujian nasional.
Yang kalau dipatenkan bisa diterima.
Yang siap membangun perusahaan nasional.

Dan tentu.
Yang siap bekerja sama dengan BUMN.

Ayo kumpul di BUMN.
Kita bicarakan bersama.
Kita wujudkan bersama.
Kita jalankan bersama.

Ayo kita lahirkan motor listrik nasional.
Ayo kita lahirkan mobil listrik nasional.

Ayo!
Jeratan nasional itu kita urai.
Kehebohan nasional itu kita cegah.
Pemborosan energi nasional itu kita akhiri.

Ayo!
Indonesia jangan ketinggalan lagi.

Mari!
Kita akhiri keluh kesah.
Kita ganti dengan motor listrik nasional.
Kita ganti dengan mobil listrik nasional.

Mari kita songsong bersama.
Lahirnya...
Jabang bayi PUTRA PETIR ini!

1). Tanggal 20 Mei 2012 adalah target kesepakatan mendirikan perusahaan nasional patungan BUMN-partner. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.

2). Respons terhadap gagasan ini, silakan kirim e-mail ke: dahlanlistrikiskan@gmail.com.

3). Peminat serius menjadi partner usaha dan partner dalam konsep dan rancang bangun mobil-motor listrik nasional silakan kirim e-mail ke: dahlanmobillistriknasionaliskan@gmail.com paling lambat 21 April 2012 bertepatan dengan Hari Ibu Kita Kartini.

4). Pertemuan-pertemuan intensif dilakukan antara 21 April 2012 sampai 15 Mei 2012.

Sumber:
JAWA POS, 12 Maret 2012

Dahlan Iskan

Dahlan Iskan lahir di Magetan, Jawa Timur, 17 Agustus 1951. Dia adalah CEO surat kabar Jawa Pos dan Jawa Pos Group, yang bermarkas di Surabaya. Dia diangkat sebagai Direktur Utama PLN sejak 23 Desember 2009. Namun pada tanggal 19 Oktober 2011, berkaitan dengan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, Dahlan Iskan diangkat sebagai Menteri Negara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menggantikan Mustafa Abubakar yang sedang sakit.

Awal karier
Karier Dahlan Iskan dimulai sebagai seorang reporter pada sebuah surat kabar kecil di Samarinda, Kalimantan Timur, pada tahun 1975. Tahun 1976, dia tercatat menjadi wartawan majalah Tempo. Dan Sejak tahun 1982, Dahlan Iskan memimpin surat kabar Jawa Pos hingga sekarang.

Jawa Pos
Dahlan Iskan adalah sosok yang menjadikan Jawa Pos yang waktu itu hampir mati dengan oplah 6.000 ekslempar, dalam waktu 5 tahun menjadi surat kabar dengan oplah 300.000 eksemplar. Lima tahun kemudian terbentuk Jawa Pos News Network (JPNN), salah satu jaringan surat kabar terbesar di Indonesia yang memiliki 134 surat kabar, tabloid, dan majalah, serta 40 jaringan percetakan di Indonesia. Pada tahun 1997 ia berhasil mendirikan Graha Pena, salah satu gedung pencakar langit di Surabaya, dan kemudian gedung serupa di Jakarta. Pada tahun 2002, ia mendirikan stasiun televisi lokal JTV di Surabaya, yang kemudian diikuti Batam TV di Batam dan Riau TV di Pekanbaru.

FIC
Sejak awal 2009, Dahlan adalah Komisaris PT. Fangbian Iskan Corporindo (FIC) yang memulai pembangunan Sambungan Komunikasi Kabel Laut (SKKL) pertengahan tahun 2011. SKKL ini rencananya akan menghubungkan Surabaya di Indonesia dan Hong Kong. Dengan panjang serat optik kurang lebih 4.300 kilometer.

PLN
Sejak akhir 2009, Dahlan diangkat menjadi direktur utama PLN menggantikan Fahmi Mochtar yang dikritik karena selama kepemimpinannya banyak terjadi mati lampu di daerah Jakarta. Semenjak memimpin PLN, Dahlan membuat beberapa gebrakan diantaranya bebas byar pet se Indonesia dalam waktu 6 bulan, gerakan sehari sejuta sambungan. Dahlan juga berencana membangun PLTS di 100 pulau pada tahun 2011. Sebelumnya, tahun 2010 PLN telah berhasil membangun PLTS di 5 pulau di Indonesia bagian Timur yaitu Pulau Banda, Bunaken Manado, Derawan Kalimantan Timur, Wakatobi Sulawesi Tenggara, dan Citrawangan.

Menteri Negara BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
Pada tanggal 17 Oktober 2011, Dahlan Iskan ditunjuk sebagai pengganti Menteri BUMN yang menderita sakit. Ia terisak dan terharu begitu dirinya dipanggil menjadi menteri BUMN karena ia berat meninggalkan PLN yang menurutnya sedang pada puncak semangat untuk melakukan reformasi PLN. Dahlan melaksanakan beberapa program yang akan dijalankan dalam pengelolaan BUMN. Program utama itu adalah restrukturisasi aset dan downsizing (penyusutan jumlah) sejumlah badan usaha. Ihwal restrukturisasi masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan.

Kehidupan pribadi
Dahlan Iskan dibesarkan di lingkungan pedesaan dangan kondisi serba kekurangan. Orangtuanya tidak ingat tanggal berapa Dahlan dilahirkan. Dahlan akhirnya memilih tanggal 17 Agustus dengan alasan mudah diingat karena bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.

Dahlan Iskan pernah menulis buku berjudul Ganti Hati pada tahun 2008. Buku ini berisi tentang pengalaman Dahlan Iskan dalam melakukan operasi cangkok hati di Cina.

Selain sebagai pemimpin Grup Jawa Pos, Dahlan juga merupakan presiden direktur dari dua perusahaan pembangkit listrik swasta, yaitu PT Cahaya Fajar Kaltim di Kalimantan Timur dan PT Prima Electric Power di Surabaya.

Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Dahlan_Iskan

M Dzikron: Amerika Butuh Infus dari Indonesia

Pada saat negara-negara di Benua Amerika dan Eropa menjauhi Barack Obama, Indonesia justru paling lengket bak perangko. Ini ditunjukkan oleh dekatnya hubungan pribadi antara SBY dan Obama. Padahal, di luar itu ada maksud lain yang hendak dilancarkan AS. “Amerika saat ini sedang sekarat, dia kan butuh infus. Satu-satunya infus paling gampang ya dari Indonesia,” ujar pengamat pertambangan ITB M Dzikron kepada Indonesia Monitor, Rabu, (10/3).

Indonesia ini, lanjut Dzikron, istilahnya merupakan “sapi perah” bagi Amerika. “Arti sebenarnya, perekonomian Amerika saat ini masih kacau. Itu membutuhkan recovery yang relatif lama. Untuk menutup ekonomi Amerika yang morat-marit, yang paling mungkin hanya dari Indonesia,” kata staf pengajar di Universitas Islam Bandung (Unisba) itu.

Menurut Dzikron, saat ini Amerika sedang terpojok. Di beberapa negara Eropa, Amerika Latin, dan Timur Tengah, Amerika tidak mendapatkan tempat. “USA di Amerika Latin dilawan, di Eropa dilawan, di Timur Tengah memang ada teman-temannya, tapi untuk membiayai perang Irak, perang Afghanistan, dan Pakistan, keuangan Amerika babak belur. Satu-satunya negara yang baik, selalu loyal sama dia, ya Indonesia,” katanya.

Kekayaan minyak dan gas dari Indonesia yang akan tersedot ke Amerika bisa dikalkualsi. “Kalau dari konversi minyak dan gas saja kira-kira 1,5 juta barrel per hari, dan kalau dihitung 1 barrel minyak per hari harganya 70 dolar AS. Maka 1,5 juta barrel kali 70 dolar AS per hari, sudah ketahuan berapa,” katanya.

Dalam bidang Migas, Amerika menguasai 70 persen. Konversi produksinya kira-kira begini. “Misalnya kita per hari memproduksi minyak 1 juta barrel. Dari 1 juta barrel per hari, yang 700 ribu adalah kavling-nya Amerika. Kemudian, pemerintah akan bilang ekspor naik. Padahal kalau yang ekspor orang asing, ya pemasukannya bukan untuk Indonesia. Jadi terminologi ekspor yang terjadi hari ini harus direvisi,” katanya.

Kalau konteksnya pertambangan, sebenarnya sudah berlaku UU Minerba (Mineral dan Batubara) tahun 2009, yang salah satunya ada kewajiban bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan processing di Indonesia. Tapi faktanya sampai hari ini belum dilakukan. Mereka masih menggunakan masa transisi UU itu. Misalnya Freeport, yang diolah di dalam negeri baru 25 persen, sisanya diangkut semua ke Amerika.

Hasil tambang seperti emas, batubara, gas, minyak, itu kata Dzikron, lebih banyak yang diangkut ke Amerika dibanding yang diproses di sini. “Persepsi saya, yang dominan main di Indonesia, sebanyak 70 persen adalah Amerika, sementara Eropa 10 persen, swasta nasional 10 persen dan Pertamina 10 persen,” paparnya.

Dalam konteks pasar finansial, kata Dzikron, Amerika juga dalam keadaan terpuruk. “Pasar industri manufaktur dihantam Jepang, Cina, dan Korea. Nah, sekarang mendapat suntikan dari Indonesia,” tegasnya.

Mengapa AS lebih suka Indonesia? Sebab, jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia relatif tidak rewel. “LSM-LSM dulu ada yang keras, sekarang tak ada lagi yang komplain soal kontrak ulang pertambangan atau perusahaan Amerika. Jadi, Indonesia ini good boy-lah bagi Amerika,” ungkapnya.

Sri Widodo
www.indonesia-monitor.com

Obama dan Rezeki Minyak Kita

Melihat skandal demi skandal yang terus menimpa setiap presiden Indonesia, satu kesimpulan bisa diambil, negara ini tak kunjung luput dari presiden dengan pemerintahan yang berlumuran masalah korupsi. Jika presiden yang bersangkutan tidak terlibat langsung, setidaknya pemerintahannya tak henti-hentinya menghasilkan skandal korupsi.

Setiap periode kepresidenan, slogan antikorupsi, antimanipulasi, selalu menjadi agenda. Namun, secepat itu pula slogan tersebut selalu diingkari.

Mau contoh? Pada era Soeharto ada kasus Pertamina. Era BJ Habibie ada skandal Bank Bali. Saat era Gus Dur ada kasus Bulog. Pada era Megawati ada kasus penjualan tanker Pertamina. Kini Bank Century. Setiap pemerintahan memberi kontribusi pada skandal manipulasi dan korupsi.

Adakah kaitannya dengan kedatangan Presiden AS Barack Obama? Ada! Negaranya Obama memiliki peraturan bernama Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 1977. Ini adalah peraturan yang diawali hasil temuan Office of The Special Prosecutor. Pada dekade 1970-an, badan AS ini menemukan tindakan 400 korporasi AS yang menyuap pejabat di negara asing demi keuntungan bisnisnya.

Saat itu marak terjadi kejahatan kerah putih yang menodai etika bisnis AS di luar negeri. Dengan peraturan ini, perusahaan AS yang menyuap pejabat di negara perusahaan itu beroperasi akan dikenai hukuman. AS tidak ingin korporasinya meracuni birokrasi dan sistem lokal.

Nah, di Indonesia ini ada banyak tambang minyak dan gas yang ditangani perusahaan AS. Chevron, Exxon, Conoco adalah raksasa perminyakan AS yang mendominasi pertambangan minyak. Freeport dan Newmont mendominasi tambang logam mulia dan nonmulia.

Namun, kenaikan harga minyak, gas, dan logam mulia yang membubung tinggi selama lima tahun terakhir tidak memberi Indonesia uang banyak. Rakyat malah disuguhi pemadaman listrik dan jalan-jalan yang rusak.

Pejabat negara selalu mengatakan pemerintah tidak punya uang banyak, termasuk untuk memperbaiki jalan-jalan rusak yang mengacaukan mobilitas warga dan akibat selanjutnya memandekkan produktivitas.

Kenaikan harga minyak dan emas yang tak kita nikmati itu belum tentu disebabkan aksi manipulasi dan korupsi korporasi AS. Namun, tentu ada masalah besar dengan manajemen sumber daya minyak dan sektor pertambangan itu.

Logikanya, pemilik rezeki minyak adalah Indonesia, tetapi ke mana rezeki dari kenaikan harga minyak itu? Padahal di sisi lain, raksasa perminyakan dunia tahun lalu mencatatkan keuntungan besar.

Ketika masih menjabat sebagai Dubes Jepang di Indonesia, Yutaka Iimura tak ragu-ragu untuk mengatakan, ”Adalah Jepang dengan investasinya, yang benar-benar memberi kontribusi pada pembangunan ekonomi.”

Jepang memberi kontribusi pada penyerapan tenaga kerja lewat bisnis manufaktur hingga otomotif. Walau Jepang tidak bisa dikatakan malaikat, banyak pihak yang merasakan buah manis dari korporasi Jepang.

Nah, bagaimana dengan keberadaan raksasa tambang AS di Indonesia? Hasil produksi mereka tak membuat Indonesia ketiban rezeki nomplok minyak dan emas, sebagaimana dialami negara-negara penghasil minyak.
Adakah persoalan mengenai bagi hasil yang tidak adil antara negara kita dan kontraktor minyak AS itu? Adakah peraturan yang membuat raksasa minyak AS, bukan Pertamina, sebagai pemilik kekayaan alam kita?

Pengamat perminyakan, Dr Kurtubi, mengatakan, Indonesia telah kehilangan kedaulatan atas kekayaan migas dan logam mulia serta tambang lainnya. Namun, dia mengatakan, jangan serta merta menyalahkan asing, salahkanlah diri kita yang tidak membuat Indonesia menjadi tuan di negara sendiri soal kekayaan pertambangan.

Strategi nonpasar
Namun, tidak bisa dilupakan juga, korporasi AS paham dengan taktik strategi nonpasar (non-market strategy). Di dalam taktik ini, terkadang ada lobi korporasi terhadap pejabat negara, agar bisnis yang digeluti korporasi itu memberi keuntungan sebanyak mungkin bagi dirinya. Ini antara lain bisa dilakukan dengan menyuap pejabat lokal demi keuntungan bisnis sendiri, bukan keuntungan rakyat. Istilahnya, ”Ini bisnis bung!”

Keadaan seperti ini sudah lama menjadi keprihatinan global. Karena itu, muncul inisiatif global bernama Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) —yang bertujuan mendorong transparansi kontrak, produksi, dan bagi hasil— yang didorong Norwegia.

Tidak sedikit pula negara yang merasa telah tertipu sekian lama. Venezuela, Bolivia, Rusia, dan terbaru adalah Uganda, yang mencoba berpikir soal renegosiasi kontrak bagi hasil sektor pertambangan.

Lain dari masalah itu, mari kita lihat sebentar fakta berikut ini. Ketika Indonesia didera masalah teroris, AS amat getol mencecar terorisme Indonesia, termasuk Hambali yang kini di bawah otoritas AS. Bahkan AS pun mengeluarkan peringatan yang disebut travel warning bagi warganya agar berhati-hati jika berkunjung ke Indonesia.

Namun, beranikah kita menggugat teroris energi, di mana hasil energi itu tidak memakmurkan? Malahan kenaikan harga energi membuat Indonesia, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memaksa pemerintah menaikkan subsidi. Ini adalah subsidi pada produsen minyak karena kita menjual harga minyak murah ke rakyat, yang dibeli dengan harga tinggi dari produsen minyak. Bukankah subsidi itu otomatis terkompensasi dengan keuntungan dari kenaikan harga minyak?

Ada pula postulat yang mengatakan, Indonesia mengimpor BBM mahal, sementara BBM lokal Indonesia berharga lebih murah jika diekspor. Mengapa kita sebagai negara miskin ini justru memakai BBM yang lebih mahal ketimbang memakai BBM lokal yang lebih murah? Kita ”bersilat lidah” ?

Kita melihat Petronas dari Malaysia telah berjaya dan turut memberi modal besar bagi negara untuk mendorong pembangunan. Hasilnya adalah perekonomian Malaysia yang kini menjadi magnet bagi sebagian besar pekerja Indonesia.

Beranikah kita menggugat isu energi ini lebih tajam? Beranikah kita mendalami lebih saksama untuk mempertanyakan kebenaran manajemen migas ini? Dr Kurtubi sudah pernah menggugat hal ini beberapa waktu lalu, walau kemudian juga diam sendiri karena menganggap gugatannya tidak disambut.

Nah, inilah salah satu isu yang amat layak diajukan kepada Obama. Presiden AS ini paham hukum dan turut prihatin dengan ketidakadilan global.

Namun, pembenahan tidak tergantung pada Obama. Kita memang harus mau serius dan tahu cara menggugat esensi manajemen migas. Jika ini tidak dilakukan, kunjungan Obama hanya akan menjadi sekadar ajang pamer citra bagi pemerintahan, sebagaimana diutarakan Ikrar Nusa Bakti, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pekan lalu, dalam sebuah seminar di Jakarta.

Hanya dengan keberanian inilah, kita bisa melangkah lebih jauh, termasuk dengan menggugat perusahaan AS lewat FCPA, seandainya ada ketidakberesan dalam perilaku korporasi energi AS itu.

Ada banyak program penting dalam hubungan bilateral Indonesia-AS. Namun, hubungan bilateral paling signifikan adalah masalah energi ini. Dubes AS sendiri, Cameron R Hume, dalam bincang-bincang dengan wartawan, pekan lalu, mengatakan, kita harus ada pemikiran kembali soal penataan hubungan Indonesia-AS. Dia tidak menyinggung soal energi. Hume mengatakan, pemikiran kembali hubungan itu terkait dengan tatanan geopolitik yang sudah berubah.

Hume juga tidak merinci apa yang dimaksudkan dengan perubahan tatanan geopolitik itu. Namun, dalam sepuluh tahun terakhir ini kita melihat pemudaran kekuatan AS, secara ekonomi dan politik global. AS masih kuat, tetapi tidak lagi sedahsyat pada era Perang Dingin. Saat ini tidak perlu ada lagi ketakutan besar dengan sanksi ekonomi AS. Praktis hubungan ekonomi Indonesia lebih berkiblat ke Asia. Kini China sudah tampil sebagai kekuatan ekonomi baru, yang sudah makin mengimbangi AS.

KOMPAS, 14 Maret 2010