M Dzikron: Amerika Butuh Infus dari Indonesia

Pada saat negara-negara di Benua Amerika dan Eropa menjauhi Barack Obama, Indonesia justru paling lengket bak perangko. Ini ditunjukkan oleh dekatnya hubungan pribadi antara SBY dan Obama. Padahal, di luar itu ada maksud lain yang hendak dilancarkan AS. “Amerika saat ini sedang sekarat, dia kan butuh infus. Satu-satunya infus paling gampang ya dari Indonesia,” ujar pengamat pertambangan ITB M Dzikron kepada Indonesia Monitor, Rabu, (10/3).

Indonesia ini, lanjut Dzikron, istilahnya merupakan “sapi perah” bagi Amerika. “Arti sebenarnya, perekonomian Amerika saat ini masih kacau. Itu membutuhkan recovery yang relatif lama. Untuk menutup ekonomi Amerika yang morat-marit, yang paling mungkin hanya dari Indonesia,” kata staf pengajar di Universitas Islam Bandung (Unisba) itu.

Menurut Dzikron, saat ini Amerika sedang terpojok. Di beberapa negara Eropa, Amerika Latin, dan Timur Tengah, Amerika tidak mendapatkan tempat. “USA di Amerika Latin dilawan, di Eropa dilawan, di Timur Tengah memang ada teman-temannya, tapi untuk membiayai perang Irak, perang Afghanistan, dan Pakistan, keuangan Amerika babak belur. Satu-satunya negara yang baik, selalu loyal sama dia, ya Indonesia,” katanya.

Kekayaan minyak dan gas dari Indonesia yang akan tersedot ke Amerika bisa dikalkualsi. “Kalau dari konversi minyak dan gas saja kira-kira 1,5 juta barrel per hari, dan kalau dihitung 1 barrel minyak per hari harganya 70 dolar AS. Maka 1,5 juta barrel kali 70 dolar AS per hari, sudah ketahuan berapa,” katanya.

Dalam bidang Migas, Amerika menguasai 70 persen. Konversi produksinya kira-kira begini. “Misalnya kita per hari memproduksi minyak 1 juta barrel. Dari 1 juta barrel per hari, yang 700 ribu adalah kavling-nya Amerika. Kemudian, pemerintah akan bilang ekspor naik. Padahal kalau yang ekspor orang asing, ya pemasukannya bukan untuk Indonesia. Jadi terminologi ekspor yang terjadi hari ini harus direvisi,” katanya.

Kalau konteksnya pertambangan, sebenarnya sudah berlaku UU Minerba (Mineral dan Batubara) tahun 2009, yang salah satunya ada kewajiban bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan processing di Indonesia. Tapi faktanya sampai hari ini belum dilakukan. Mereka masih menggunakan masa transisi UU itu. Misalnya Freeport, yang diolah di dalam negeri baru 25 persen, sisanya diangkut semua ke Amerika.

Hasil tambang seperti emas, batubara, gas, minyak, itu kata Dzikron, lebih banyak yang diangkut ke Amerika dibanding yang diproses di sini. “Persepsi saya, yang dominan main di Indonesia, sebanyak 70 persen adalah Amerika, sementara Eropa 10 persen, swasta nasional 10 persen dan Pertamina 10 persen,” paparnya.

Dalam konteks pasar finansial, kata Dzikron, Amerika juga dalam keadaan terpuruk. “Pasar industri manufaktur dihantam Jepang, Cina, dan Korea. Nah, sekarang mendapat suntikan dari Indonesia,” tegasnya.

Mengapa AS lebih suka Indonesia? Sebab, jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia relatif tidak rewel. “LSM-LSM dulu ada yang keras, sekarang tak ada lagi yang komplain soal kontrak ulang pertambangan atau perusahaan Amerika. Jadi, Indonesia ini good boy-lah bagi Amerika,” ungkapnya.

Sri Widodo
www.indonesia-monitor.com

Obama dan Rezeki Minyak Kita

Melihat skandal demi skandal yang terus menimpa setiap presiden Indonesia, satu kesimpulan bisa diambil, negara ini tak kunjung luput dari presiden dengan pemerintahan yang berlumuran masalah korupsi. Jika presiden yang bersangkutan tidak terlibat langsung, setidaknya pemerintahannya tak henti-hentinya menghasilkan skandal korupsi.

Setiap periode kepresidenan, slogan antikorupsi, antimanipulasi, selalu menjadi agenda. Namun, secepat itu pula slogan tersebut selalu diingkari.

Mau contoh? Pada era Soeharto ada kasus Pertamina. Era BJ Habibie ada skandal Bank Bali. Saat era Gus Dur ada kasus Bulog. Pada era Megawati ada kasus penjualan tanker Pertamina. Kini Bank Century. Setiap pemerintahan memberi kontribusi pada skandal manipulasi dan korupsi.

Adakah kaitannya dengan kedatangan Presiden AS Barack Obama? Ada! Negaranya Obama memiliki peraturan bernama Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 1977. Ini adalah peraturan yang diawali hasil temuan Office of The Special Prosecutor. Pada dekade 1970-an, badan AS ini menemukan tindakan 400 korporasi AS yang menyuap pejabat di negara asing demi keuntungan bisnisnya.

Saat itu marak terjadi kejahatan kerah putih yang menodai etika bisnis AS di luar negeri. Dengan peraturan ini, perusahaan AS yang menyuap pejabat di negara perusahaan itu beroperasi akan dikenai hukuman. AS tidak ingin korporasinya meracuni birokrasi dan sistem lokal.

Nah, di Indonesia ini ada banyak tambang minyak dan gas yang ditangani perusahaan AS. Chevron, Exxon, Conoco adalah raksasa perminyakan AS yang mendominasi pertambangan minyak. Freeport dan Newmont mendominasi tambang logam mulia dan nonmulia.

Namun, kenaikan harga minyak, gas, dan logam mulia yang membubung tinggi selama lima tahun terakhir tidak memberi Indonesia uang banyak. Rakyat malah disuguhi pemadaman listrik dan jalan-jalan yang rusak.

Pejabat negara selalu mengatakan pemerintah tidak punya uang banyak, termasuk untuk memperbaiki jalan-jalan rusak yang mengacaukan mobilitas warga dan akibat selanjutnya memandekkan produktivitas.

Kenaikan harga minyak dan emas yang tak kita nikmati itu belum tentu disebabkan aksi manipulasi dan korupsi korporasi AS. Namun, tentu ada masalah besar dengan manajemen sumber daya minyak dan sektor pertambangan itu.

Logikanya, pemilik rezeki minyak adalah Indonesia, tetapi ke mana rezeki dari kenaikan harga minyak itu? Padahal di sisi lain, raksasa perminyakan dunia tahun lalu mencatatkan keuntungan besar.

Ketika masih menjabat sebagai Dubes Jepang di Indonesia, Yutaka Iimura tak ragu-ragu untuk mengatakan, ”Adalah Jepang dengan investasinya, yang benar-benar memberi kontribusi pada pembangunan ekonomi.”

Jepang memberi kontribusi pada penyerapan tenaga kerja lewat bisnis manufaktur hingga otomotif. Walau Jepang tidak bisa dikatakan malaikat, banyak pihak yang merasakan buah manis dari korporasi Jepang.

Nah, bagaimana dengan keberadaan raksasa tambang AS di Indonesia? Hasil produksi mereka tak membuat Indonesia ketiban rezeki nomplok minyak dan emas, sebagaimana dialami negara-negara penghasil minyak.
Adakah persoalan mengenai bagi hasil yang tidak adil antara negara kita dan kontraktor minyak AS itu? Adakah peraturan yang membuat raksasa minyak AS, bukan Pertamina, sebagai pemilik kekayaan alam kita?

Pengamat perminyakan, Dr Kurtubi, mengatakan, Indonesia telah kehilangan kedaulatan atas kekayaan migas dan logam mulia serta tambang lainnya. Namun, dia mengatakan, jangan serta merta menyalahkan asing, salahkanlah diri kita yang tidak membuat Indonesia menjadi tuan di negara sendiri soal kekayaan pertambangan.

Strategi nonpasar
Namun, tidak bisa dilupakan juga, korporasi AS paham dengan taktik strategi nonpasar (non-market strategy). Di dalam taktik ini, terkadang ada lobi korporasi terhadap pejabat negara, agar bisnis yang digeluti korporasi itu memberi keuntungan sebanyak mungkin bagi dirinya. Ini antara lain bisa dilakukan dengan menyuap pejabat lokal demi keuntungan bisnis sendiri, bukan keuntungan rakyat. Istilahnya, ”Ini bisnis bung!”

Keadaan seperti ini sudah lama menjadi keprihatinan global. Karena itu, muncul inisiatif global bernama Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) —yang bertujuan mendorong transparansi kontrak, produksi, dan bagi hasil— yang didorong Norwegia.

Tidak sedikit pula negara yang merasa telah tertipu sekian lama. Venezuela, Bolivia, Rusia, dan terbaru adalah Uganda, yang mencoba berpikir soal renegosiasi kontrak bagi hasil sektor pertambangan.

Lain dari masalah itu, mari kita lihat sebentar fakta berikut ini. Ketika Indonesia didera masalah teroris, AS amat getol mencecar terorisme Indonesia, termasuk Hambali yang kini di bawah otoritas AS. Bahkan AS pun mengeluarkan peringatan yang disebut travel warning bagi warganya agar berhati-hati jika berkunjung ke Indonesia.

Namun, beranikah kita menggugat teroris energi, di mana hasil energi itu tidak memakmurkan? Malahan kenaikan harga energi membuat Indonesia, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memaksa pemerintah menaikkan subsidi. Ini adalah subsidi pada produsen minyak karena kita menjual harga minyak murah ke rakyat, yang dibeli dengan harga tinggi dari produsen minyak. Bukankah subsidi itu otomatis terkompensasi dengan keuntungan dari kenaikan harga minyak?

Ada pula postulat yang mengatakan, Indonesia mengimpor BBM mahal, sementara BBM lokal Indonesia berharga lebih murah jika diekspor. Mengapa kita sebagai negara miskin ini justru memakai BBM yang lebih mahal ketimbang memakai BBM lokal yang lebih murah? Kita ”bersilat lidah” ?

Kita melihat Petronas dari Malaysia telah berjaya dan turut memberi modal besar bagi negara untuk mendorong pembangunan. Hasilnya adalah perekonomian Malaysia yang kini menjadi magnet bagi sebagian besar pekerja Indonesia.

Beranikah kita menggugat isu energi ini lebih tajam? Beranikah kita mendalami lebih saksama untuk mempertanyakan kebenaran manajemen migas ini? Dr Kurtubi sudah pernah menggugat hal ini beberapa waktu lalu, walau kemudian juga diam sendiri karena menganggap gugatannya tidak disambut.

Nah, inilah salah satu isu yang amat layak diajukan kepada Obama. Presiden AS ini paham hukum dan turut prihatin dengan ketidakadilan global.

Namun, pembenahan tidak tergantung pada Obama. Kita memang harus mau serius dan tahu cara menggugat esensi manajemen migas. Jika ini tidak dilakukan, kunjungan Obama hanya akan menjadi sekadar ajang pamer citra bagi pemerintahan, sebagaimana diutarakan Ikrar Nusa Bakti, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pekan lalu, dalam sebuah seminar di Jakarta.

Hanya dengan keberanian inilah, kita bisa melangkah lebih jauh, termasuk dengan menggugat perusahaan AS lewat FCPA, seandainya ada ketidakberesan dalam perilaku korporasi energi AS itu.

Ada banyak program penting dalam hubungan bilateral Indonesia-AS. Namun, hubungan bilateral paling signifikan adalah masalah energi ini. Dubes AS sendiri, Cameron R Hume, dalam bincang-bincang dengan wartawan, pekan lalu, mengatakan, kita harus ada pemikiran kembali soal penataan hubungan Indonesia-AS. Dia tidak menyinggung soal energi. Hume mengatakan, pemikiran kembali hubungan itu terkait dengan tatanan geopolitik yang sudah berubah.

Hume juga tidak merinci apa yang dimaksudkan dengan perubahan tatanan geopolitik itu. Namun, dalam sepuluh tahun terakhir ini kita melihat pemudaran kekuatan AS, secara ekonomi dan politik global. AS masih kuat, tetapi tidak lagi sedahsyat pada era Perang Dingin. Saat ini tidak perlu ada lagi ketakutan besar dengan sanksi ekonomi AS. Praktis hubungan ekonomi Indonesia lebih berkiblat ke Asia. Kini China sudah tampil sebagai kekuatan ekonomi baru, yang sudah makin mengimbangi AS.

KOMPAS, 14 Maret 2010

Osama "Versus" Obama

Dalam wawancara pertama di televisi setelah terpilih menjadi presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama langsung masuk dalam persoalan untuk mematahkan hubungan dengan rezim lama di Amerika. Tindakan simbolis yang akan dilakukan adalah menutup penjara Guantanamo, yang masih menyimpan sekitar 250 tahanan politik yang disebut kaum teroris dan tak pernah diajukan ke meja hijau.

Penjara itu penuh kontroversi dan Obama mengatakan bahwa penyiksaan bukan adat politik Amerika. Dengan menutup penjara itu, satu hal yang hendak disampaikan, yaitu Amerika Serikat memiliki standar moral yang berlaku sebagai layaknya bangsa yang beradab.

Pertanyaan yang segera menyergap kita adalah, apakah politik harus dikaitkan dengan moral?

Bangsa anomali
Sepanjang abad XX, bangsa Amerika selalu merasa diri sebagai bangsa yang istimewa. Bangsa ini menyusun negerinya dengan cara yang demokratis, menguasai teknologi yang paling maju, mengembangkan ekonomi yang paling produktif, dan menghasilkan kekuatan militer yang paling tangguh. Dan, di atas segalanya, bangsa Amerika-lah yang telah mengembangkan budaya massa yang paling berhasil, mulai dari Coca-Cola, musik, film, dan aneka macam produk konsumsi lainnya.

Sebagai kekuatan raksasa, Amerika Serikat menikmati puncak kejayaannya ketika Uni Soviet jatuh tahun 1991, dan pesta kegembiraan itu direkam dengan baik oleh Fukuyama dalam sebuah buku, The End of History. Maksudnya, di dunia ini hanya ada satu sistem politik yang ”benar”, yakni demokrasi liberal yang menjamin kelangsungan kapitalisme.

Bangsa anomali dalam arti tak ada duanya di dunia ini, sejak masa itu, terus-menerus membangun gambaran diri sebagai satu-satunya pusat semesta raya. Amerika menobatkan dirinya sebagai penjaga peradaban umat manusia. Dan, nyaris seperti sebuah keyakinan agama, penjaga peradaban umat manusia itu menjalankan apa yang di dalam agama lazimnya dianggap sebagai tindakan yang tak bermoral, yakni inkuisisi.

Inkuisisi artinya tindakan seorang yang ber-”agama” dan mulai menelisik siapa saja yang dia temui, apakah orang tersebut taat setia pada doktrin dan ajaran agama yang dianut oleh sang inkuistator itu.

Penjara Guantanamo adalah penjara sejenis itu, sejenis hukuman yang dijatuhkan oleh Paus di Roma pada abad XVII yang menghukum Galileo karena dia menemukan teleskop dan ”melihat” bahwa dunia bukanlah pusat semesta. Kali ini sejumlah orang dari Timur Tengah yang tidak melihat bahwa Amerika adalah pusat dunia. Mereka melihat bahwa Amerika adalah pusat kemerosotan moral.

Apakah dengan menutup penjara Guantanamo, Obama mampu menampilkan diri sebagai seorang presiden dari dunia modern dan bukan kepala negara yang merangkap pemimpin moral dunia alias menjadikan Amerika kurang theokratik?

Dunia bergerak
Di bawah George W Bush Jr, Amerika Serikat memang tak banyak beda dengan Arab Saudi atau Iran. Dan, campuran aneh antara fundamentalisme religius dan ingar-bingar kapitalisme finansial. Hal itulah yang lazim disebut dengan neo-kon atau neo-lib.

Maka, untuk memahami apakah memang Obama sedang melangkah ke depan dengan melakukan perubahan, hanya dalam hubungan dengan paradigma politik yang dianut bangsa Amerika Serikat selama ini, kita akan dapat menduga daya jangkau jenis apa yang akan dapat ditawarkan oleh presiden baru ini.

Dalam segi yang lebih keseharian, orang Amerika Serikat lazim dikenal sebagai orang jenis junky progress. Artinya, seseorang yang hanya kenal maju dan tak pernah kenal mundur, atau berpikir ulang atau reflektif. Sepanjang politik itu menjamin kemajuan, apa pun isi dan wataknya, tidak perlu dipersoalkan. Dan, ini disebut pragmatisme.

Karena itu, jika Obama memulai tugasnya sebagai kepala negara dan memulainya dengan sebuah pesan moral yang substantif—yakni menolak penyiksaan dan merampas kemerdekaan secara semena-mena—maka pertanyaannya, Obama versus Osama ini akan menuju ke arah mana?

Padamnya amerikanisme
Di dunia yang bergerak cepat, salah satunya yang paling menyesatkan para politikus adalah kenyataan bahwa realitas nation state sepenuhnya mulai usang. Globalisasi dan informasi menjadikan lenyapnya ”pusat”, juga dalam sistem dunia.

Sekarang sudah tak berlaku lagi pandangan bahwa ada dunia pusat dan pinggiran. Sektor pinggiran ada di Amerika Serikat, seperti juga ada sektor pusat di Indonesia. Negara—yakni nation state—semakin tergeser oleh masyarakat dan pasar dengan sektor-sektornya, dan kaitan antarsektor yang tersebar di seluruh dunia itu lalu membentuk sistem sendiri.

Dengan kata lain, amerikanisme yang selama ini dianggap sebagai obor dunia sudah padam. Apa pun yang dilakukan oleh kaum politik Amerika, mulai dari presiden sampai kaum lobiis, tidak akan mungkin menyalakan kembali obor yang dianggap pernah ada.

Mengaitkan politik dengan moral tak meringankan sedikit pun kesengsaraan yang menyebar di seluruh dunia yang disebabkan oleh pesta pora kapitalisme bangsa Amerika yang menimbulkan resesi di seluruh dunia sekarang ini.

Emmanuel Subangun, Sosiolog
KOMPAS, 22 November 2008

Pemerintahan Multimedia

”Secara historis media mengumpulkan banyak informasi dan menyajikannya kepada khalayak. (Dan kini) ada hasrat yang tumbuh dari masyarakat untuk melakukan sendiri hal itu.”

Macon Phillip, Direktur ”Media Baru” Pemerintahan Obama

Sebelum ini dari Tanah Air kita sudah cukup banyak mendengar pemanfaatan teknologi informasi (dan komunikasi, atau TIK) untuk penyelenggaraan pemerintahan. Istilah umum untuk ini adalah e-gov (electronic-government). Sejumlah pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, diasosiasikan dengan penerapan e-gov yang berhasil dan produktif.

Seperti pernah disampaikan oleh Budi Rahardjo (yang tahun 2001 bekerja di PPAU Mikroelektronika ITB) dalam situsnya, Bank Dunia mendefinisikan e-gov sebagai penggunaan TI (seperti wide area network, internet, dan komputasi bergerak) oleh badan-badan pemerintah yang punya kemampuan untuk mentransformasi hubungan dengan anggota masyarakat, kalangan bisnis, dan lengan-lengan pemerintah lainnya.

Ada pula definisi lain dari Legislative Analyst’s Office AS yang menyebut e-gov sebagai proses transaksi bisnis antara masyarakat dan pemerintah melalui penggunaan sistem otomatik dan jaringan internet, yang lebih umum disebut sebagai world wide web.

Dalam perkembangannya, lanjut Budi, pemanfaatan TI ini lalu menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti G2C (government to citizen), G2B (government to business enterprises), dan G2G (inter-agency relationship/hubungan antarbadan pemerintah).

Sementara penerapan e-gov masih terkendala sejumlah faktor, TIK sendiri justru semakin banyak dimanfaatkan untuk komunikasi. Masih segar dalam ingatan bagaimana kalangan masyarakat sempat terkejut ketika menerima SMS peringatan bahaya narkoba dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kini, ketika Presiden Barack Obama mulai memimpin pemerintahan Amerika, orang pun tergelitik untuk menyimak, bagaimana ia memanfaatkan TIK untuk penyelenggaraan pemerintahan. Sekilas mengenai hal ini terkuak dari laporan Jim Rutenberg dan Adam Nagourney di New York Times, Senin (26/1/2009).

Kita tahu bahwa selama masa kampanye lalu, Barack Obama intensif—dan ekstensif—sekali memanfaatkan TIK. Para pendukungnya giat menggunakan internet dan produk TIK lainnya—SMS, Facebook, YouTube—untuk penggalangan rapat, pengumpulan dana, penyebaran pamflet, dan sebagainya.

Kini, setelah Obama terpilih, sebagian dari para pendukung tersebut menyatakan akan istirahat dulu setelah habis-habisan bekerja. Namun, para pembantu Obama sendiri tampaknya tidak ingin kehilangan momentum dalam penggunaan TIK ini. Mereka menginginkan organisasi akar rumput yang pada masa kampanye sangat berjasa dengan menggunakan teknologi mutakhir ini bisa terus menjadi instrumen pemerintah. Obama sendiri, yang memulai karier politik sebagai penggiat komunitas, juga melihat hal itu sebagai prioritas.

Kini, para pembantu, termasuk manajer kampanye, telah membentuk kelompok yang dinamai Organizing for America guna mengarahkan kembali mesin kampanye untuk penanganan perubahan besar di bidang kesehatan, lingkungan, dan kebijakan fiskal. Dengan itu, yang akan terlihat adalah banyak kelompok yang akan berbicara serta mengirim e-mail dan SMS kepada teman dan tetangga untuk menggalang dukungan publik.

Melewati media utama
Dengan cara di atas, Obama—seperti halnya pendahulunya, George W Bush—cenderung melewati media utama (mainstream) dan menyampaikan langsung pesan yang ingin ia sampaikan kepada publik. Menurut salah seorang pembantu Obama, kini ada minat di kalangan masyarakat untuk mendapatkan sendiri berita baru.

Salah satu contoh penting dari langkah ini adalah pidato mingguan Presiden. Pada masa lalu, pidato direkam untuk dan disiarkan di stasiun-stasiun radio pada Sabtu pagi. Kini, Presiden Obama merekam pidato tersebut untuk video dan pada Sabtu pagi ia kirim ke situs Gedung Putih dan YouTube. Di dalamnya tampak ia menjelaskan apa yang ingin dicapai dengan stimulus ekonomi senilai 825 miliar dollar AS. Pada Sabtu petang, video pidato tersebut telah ditonton lebih dari 600.000 kali di YouTube.

Memang ada sejumlah pembatasan dalam penggunaan TIK ini, tetapi itu terlebih dari sisi legal, bukan dari sisi teknologi. Sempat muncul kekhawatiran bahwa TIK yang digunakan ini juga dimanfaatkan melobi atau menekan anggota Kongres guna memuluskan satu kebijakan. Namun, sejauh ini isi video yang direkam oleh Presiden Obama hanya berisi penyampaian pokok pikiran pemerintah menyangkut stimulus ekonomi.

Persyaratan
Seperti diperlihatkan oleh Presiden Obama dan pemerintahannya, TIK bisa banyak membantu. Namun, agar pelaksanaannya sukses, sejumlah persyaratan harus dipenuhi.

Pertama tentu tersedianya tenaga TIK yang mengerti persoalan dan punya antusiasme terhadap masalah politik, pemerintahan, dan komitmen terhadap perbaikan. Di AS, begitu Obama dilantik, situs web Gedung Putih segera didesain ulang. Staf yang menangani situs ini rajin memutakhirkan isinya dengan perintah Presiden, juga menulis blog untuk menjelaskan kebijakan pemerintah.

Berikutnya yang perlu dikembangkan untuk mendukung aplikasi TIK tentu saja adalah tersedianya infrastruktur yang andal dan memadai. Namun, yang dianggap paling mendasar adalah kultur. Pertama, kultur dalam menangani informasi. Kedua, kultur bekerja dengan teknologi yang membawa risiko keamanan informasi. Tapi, selebihnya adalah keterbukaan dan komitmen untuk bersikap terbuka, efisien.

Kini, teknologi memungkinkan pemerintahan berfungsi secara lebih lancar, hemat, cepat, dan efektif. Namun, sekali lagi, semuanya kembali pada faktor manusianya. Namun, setidaknya apa yang diperlihatkan oleh pemerintahan baru Obama menambah keyakinan kita bahwa TIK bisa banyak membantu.

KOMPAS, 28 Januari 2009

Obama "Balikkan" Bush

Peralihan Nyata dari Pemerintahan Sebelumnya
Seperti dijanjikan saat kampanye, Presiden AS Barack Obama membuat sejumlah kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan pendahulunya, mantan Presiden George W Bush. Kebijakan itu antara lain menyangkut perubahan iklim, aborsi, dan senjata luar angkasa.

Obama, Senin (26/1/2009), mulai membalikkan kebijakan Bush soal perubahan iklim dengan langkah peningkatan standar efisiensi bahan bakar. Obama juga akan memberikan wewenang bagi negara bagian untuk menentukan sendiri batas emisi gas rumah kaca dari kendaraan.

Salah seorang pejabat Gedung Putih mengatakan, Obama akan mengarahkan Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) untuk mempertimbangkan kembali permintaan California untuk memberlakukan pembatasan sendiri terhadap emisi karbon dioksida. Permintaan itu ditolak oleh pemerintahan Bush.

Obama akan mengarahkan Kementerian Transportasi untuk segera menyusun draf peraturan tentang mobil hemat energi sesuai undang-undang yang dibuat pada Desember 2007. Pemerintahan Bush menunda-nunda penerapan undang-undang itu.

Perintah baru Obama juga meliputi produksi kendaraan yang lebih ramah lingkungan oleh perusahaan pembuat mobil. Kebijakan baru itu diharapkan bisa menghemat energi hingga 2 miliar dollar AS per tahun.

Beberapa hari pertama pemerintahan Obama ditandai oleh pembalikan kebijakan-kebijakan Bush. Hari Kamis pekan lalu Obama telah menandatangani perintah untuk menutup Penjara Teluk Guantanamo.

Selang sehari, Obama mencabut larangan pendanaan oleh Pemerintah AS bagi kelompok-kelompok internasional yang menyediakan pelayanan soal aborsi atau mendukung aborsi.

Obama juga telah membuka gerbang penelitian sel induk dengan melonggarkan larangan federal terhadap penelitian itu. Tahun 2001 pemerintahan Bush memberlakukan larangan penelitian sel induk.

Senjata luar angkasa
Selain soal perubahan iklim, pekan ini Obama juga berjanji untuk mengupayakan larangan senjata di luar angkasa di seluruh dunia. Kebijakan baru itu juga menjanjikan penilaian ancaman terhadap satelit AS dan langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi pesawat luar angkasa dari serangan.

”Masih banyak celah dalam pernyataan pemerintah soal militer luar angkasa. Namun, kenyataan bahwa mereka membahasnya mencerminkan peralihan nyata dari pemerintahan Bush,” kata Victoria Samson dari Pusat Informasi Pertahanan.

Seorang pejabat Departemen Pertahanan mengatakan, dengan kebijakan baru itu jelas bahwa fokus akan dialihkan pada lebih banyak inisiatif diplomasi.

KOMPAS, 27 Januari 2009

AS Rangkul Dunia Muslim

Obama berupaya tepati komitmen
Mengulangi kembali janji kampanye, Presiden AS Barack Obama mulai merangkul dunia Muslim. Dalam wawancara dengan stasiun televisi yang berbasis di Dubai, Al Arabiya, Senin (26/1/2009), Obama mengatakan bahwa AS bukan musuh dunia Muslim.

Kepada Al Arabiya, Obama menuturkan, kadang-kadang AS membuat kesalahan. Namun, pemerintahannya berjanji untuk mengadopsi lebih banyak pendekatan diplomatik.

”Tugas saya kepada dunia Muslim adalah mengomunikasikan bahwa AS bukan musuh Anda. Kami kadang-kadang berbuat keliru, kami tidak selalu sempurna,” ujar Obama.

”Akan tetapi, jika Anda melihat sejarah, Amerika tidak terlahir sebagai kekuatan kolonial. Dan, dengan rasa hormat dan kemitraan yang sama yang dimiliki AS dengan dunia Muslim dalam 20-30 tahun lalu, tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa memperbaikinya,” katanya.

Obama menyebutkan bahwa dia pernah tinggal di Indonesia, negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, selama beberapa tahun saat masih kecil. Kunjungan ke negara-negara Muslim juga telah meyakinkan Obama bahwa orang memiliki harapan dan mimpi bersama, tidak peduli apa agama mereka.

Sepanjang kampanye calon presiden, Obama menyerukan akan memperbaiki hubungan AS dengan dunia Muslim. Setelah menjabat presiden, dia juga akan melakukan kunjungan ke sebuah negara Muslim besar dan menyampaikan pesan itu. Tidak dirinci kapan dan di mana Obama akan menyampaikan pidatonya.

”Kami akan menepati komitmen kami untuk melakukan kerja efektif guna merangkul, mendengarkan, dan berbicara dengan dunia Muslim,” kata Obama.

Sudah saatnya
Bersamaan dengan wawancara televisi formal pertama Obama, Utusan Khusus untuk Timur Tengah George Mitchell tengah menuju kawasan itu guna mengupayakan perdamaian. Mitchell akan bertemu Presiden Mesir Hosni Mubarak untuk membicarakan upaya perdamaian di Jalur Gaza. Dia juga akan berkunjung ke Israel, Tepi Barat, Jordania, Turki, dan Arab Saudi.

Mengenai upaya perdamaian itu, Obama mengatakan, sudah waktunya bagi Palestina dan Israel untuk memulai kembali perundingan damai. Pemerintahannya akan mulai mendengarkan dan berbicara kepada pihak-pihak yang terlibat tanpa prasangka apa-apa.

”Kami tidak bisa mengatakan, baik kepada Palestina maupun Israel, apa yang terbaik bagi mereka. Namun, saya yakin waktunya sudah matang bagi kedua pihak untuk menyadari bahwa jalan yang mereka ambil sekarang tidak akan menghasilkan kemakmuran dan keamanan bagi rakyat mereka,” ujar Obama.

KOMPAS, 28 Januari 2009