Obituari: Salam Terakhir Faisal Basri

Tulisan terakhirnya adalah sebuah puisi, “Rumah Indonesia, Rumah Kita”, yang ia tulis pada 9 Desember 2023 dan ia perbarui pada 18 Agustus 2024 dan ia unggah di blog pribadi untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan negaranya.

Ia memilih bentuk puisi, yang mungkin tidak akan pernah dianggap sebagai puisi oleh pengamat sastra, tampaknya karena bentuk itu membuat ia bisa mengekspresikan perasaan terdalamnya. Indonesia di dalam benaknya adalah rumah bersama yang sedang digerogoti rayap, dan ia mengingatkan kita: "Mereka kian menggerogoti segala penjuru rumah kita."

Puisi itu seperti menjadi salam terakhir Faisal Basri. Ia telah menyampaikan semua yang harus ia sampaikan di sepanjang tahun-tahun pengabdiannya sebagai pemikir ekonomi dan aktivis politik. Dan semua argumen rasional, yang ia perkuat dengan ketekunannya menggeluti data, tampaknya tidak cukup untuk memicu perubahan.

Lahir dari keluarga sederhana, menjalani masa kanak-kanak di rumah berpenerangan lampu teplok dan petromaks, dengan orang tua yang harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, Faisal Basri memilih kuliah ekonomi ketimbang masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) atau Akademi Ilmu Statistik, meskipun ia diterima juga di dua perguruan tinggi tersebut setamat SMA.

Orang tuanya menyarankan STAN, sebab mahasiswanya dibiayai negara dan menjadi pegawai negeri setelah lulus, tetapi ia lebih memilih ekonomi. Ia berpikir dengan memahami ekonomi ia bisa membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat kecil. Itu keyakinan yang ia pertahankan, dan itu pula yang melandasi kritik-kritiknya kelak terhadap kebijakan ekonomi dan perilaku politik pemerintah.

Belum lama ia masuk kuliah, adiknya meninggal dan tak lama kemudian ayahnya, dan itu membuat ekonomi keluarganya lebih sulit. Ia belum bisa membantu ibunya, tetapi tidak ingin merepotkan, maka ia memutuskan harus mencari uang sendiri untuk menyelesaikan kuliahnya. Lalu segala sesuatu dalam hidupnya digerakkan oleh kebetulan-kebetulan, atau ia menyebutnya kecelakaan, yang membawanya pada kesuntukan akademis dan kemudian aktivisme politik.

Kebetulan pada waktu itu ada eksodus besar-besaran di kalangan staf pengajar FEUI karena mereka dianggap pengkritik dan tidak bisa menjadi pegawai negeri. Ada tempat lowong di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM). Ia masuk sebagai peneliti pada tahun ketiga kuliahnya, 1981, dan mengerjakan urusan-urusan paling bawah di lembaga itu. Di situ ia menjadi akrab dengan data.

Kemudian ia harus mengajar, sebagai dosen pengganti ketika pengajar utama, yang menjadi pejabat pemerintah, tidak punya cukup waktu karena terlalu sibuk. “Perut saya mulas ketika pertama kali mengajar,” katanya. “Saya tidak berani beradu pandang dengan para mahasiswa.”

Kebetulan berikutnya mendorong Faisal menjadi direktur LPEM. Pada 1991, ia diangkat menjadi wakil direktur riset, dan tak lama kemudian Darmin Nasution, direktur utama LPEM, ditarik oleh menteri Hartarto sebagai asisten. Posisi direktur utama kosong. Iwan Jaya Azis menolak ketika ditunjuk oleh dekan fakultas ekonomi untuk mengisi jabatan itu. Arsjad Anwar, sang dekan, kemudian meminta Faisal. “Bismillah saja, Sal,” kata Arsjad.

Itu siksaan terberat baginya. Ia baru 32 tahun, belum lama meraih gelar masternya, harus memimpin para doktor, sebagian besar profesor. Ia hanya unggul dalam satu hal dibanding mereka —jam terbang risetnya paling banyak. Dan jam terbang riset itulah yang memberinya amunisi bagi sikap kritisnya terhadap ketidakadilan ekonomi dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ia nilai tidak berpihak kepada masyarakat luas. Ia tidak mungkin diam ketika data di tangannya memperlihatkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 45% kekayaan seluruh negeri.

Kegelisahannya terhadap ketimpangan itu membawanya turun ke jalan, dengan tas ransel di punggung, dengan celana warna khaki, dan dengan kemeja biru muda. Dalam penampilan seperti itulah ia diingat orang.

Kebetulan berikutnya terjadi setelah Reformasi 1998. Ia melihat jatuhnya Soeharto sebagai peluang untuk memperbaiki tata kelola negara, untuk mengupayakan kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga, untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan tidak mengutamakan kepentingan segelintir elite. Dan untuk itu, ia berpikir tidak bisa hanya berdiri di luar: Untuk menata Indonesia yang baik, katanya, tidak bisa di jalanan terus, harus ada negosiasi politik di parlemen.

Maka, harus ada partai sebagai kendaraan politik yang bisa mengangkut orang-orang kritis ke Senayan. Ia ikut mempersiapkan partai baru, belajar aspek-aspek detail kepartaian dari berbagai negara, terutama ANC dari Afrika Selatan, dan setelah itu lahirlah Partai Amanat Nasional (PAN). Amien Rais sudah pasti menjadi ketua umum; ia figur sentral selama proses reformasi. Mencari sekjennya lebih sulit. Beberapa orang yang diminta tidak bersedia, dan akhirnya Faisal Basri.

Dalam refleksinya bertahun-tahun kemudian, ia menyebut momen itu sebagai pengorbanan keluarganya yang paling berat. “Saya tidak punya apa-apa,” katanya. “Istri jualan kue, jualan baju, ambil dari Bandung. Sabtu dan Minggu, ketika orang-orang berolahraga, dia jualan di Senayan, sehingga jika saya masuk lagi ke gerakan politik, ibu saya, istri saya, anak-anak saya akan langsung trauma.”

Dan ia hanya bertahan tiga tahun sebagai sekjen PAN. Pada 2001 ia mengundurkan diri karena kecewa terhadap arah partai. Ia berangkat dengan optimisme, sebagaimana para aktivis lain, bahwa PAN bisa menjadi trendsetter —menjadi partai modern, inklusif, menawarkan gagasan-gagasan segar, termasuk membuka wacana tentang federalisme. Bentuk terbaik dari otonomi, menurutnya, adalah federalisme. Dengan sistem itu, setiap daerah memiliki kuasa yang cukup untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya.

Namun PAN menganggap ide tentang federalisme terlalu berbahaya buat partai dan akhirnya mencoret gagasan tersebut dari platform PAN. Partai itu juga kemudian kehilangan kepercayaan diri untuk menjadi partai yang inklusif dan mengubah asasnya menjadi iman dan taqwa, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh Faisal pada saat ia ikut mempersiapkan berdirinya partai itu. Karena fondasinya sudah dirombak, ia berpikir tidak ada gunanya lagi ia ada di dalam partai.

Optimismenya terhadap reformasi sebagai peluang untuk membangun sistem ekonomi dan praktik politik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas pupus di hadapan fakta bahwa yang terjadi pada 1998 itu hanyalah Presiden Soeharto turun dari kekuasaan, tetapi rezimnya bertahan. Dan kegagalan terbesar reformasi, menurutnya, adalah tidak ada sanksi apa pun terhadap Golkar, yang selama era Orde Baru telah menjadi kendaraan penguasa untuk menciptakan dan mempertahankan sistem yang memungkinkan segelintir elite politik dan ekonomi menguasai negara.

Golkar, menurutnya, telah menjadi alat bagi kepentingan penguasa untuk memperkuat cengkeraman mereka terhadap sumber daya ekonomi nasional dan menciptakan ketimpangan yang sangat tinggi antara kelompok kecil penguasa dan rakyat banyak. Namun, partai ini tidak pernah menghadapi konsekuensi apa pun atas keterlibatannya dalam sistem otoriter Soeharto. Ia tetap bisa ikut pemilu setelah reformasi, dan berhasil melanjutkan pengaruhnya tanpa ada pertanggungjawaban yang berarti atas peran mereka di masa lalu.

Tetap kokohnya Golkar itulah yang ia lihat sebagai faktor utama kenapa reformasi tidak menghasilkan perubahan rezim, dan kondisi Indonesia mengarah ke Orde baru lagi. Golkar tetap menjadi kekuatan besar, dan orang-orangnya tetap berkuasa: Surya Paloh, SBY, Luhut Pandjaitan, Prabowo Subianto.

“Dulu namanya konglomerasi, sekarang namanya oligarki,” katanya. “Penguasaan kekayaan alam, sama. Modus operandi, sama; mereka menggunakan cara-cara lama.” Dan, cara-cara lama adalah cara-cara Golkar.

Jadi, meskipun demokrasi elektoral sudah dijalankan, dan itu perkembangan yang bagus bagi Indonesia, tetapi ada masalah besar di dalamnya. Ada banyak partai, tetapi tidak ada perbedaan signifikan di antara partai-partai itu, dan tidak ada satu pun partai yang punya ideologi. Inilah yang ia lihat sebagai masalah besar: “Dengan banyak partai, dan semuanya sama, yang muncul kemudian adalah pragmatisme.”

Dan pragmatisme politik itu menenggelamkannya. Ia tetap kritis, tetapi suaranya hilang disapu gelombang percakapan di tengah masyarakat yang lebih menyukai sensasi dan pertengkaran. Ia tetap mengingatkan pemerintah, tetapi politik yang transaksional dan didominasi oleh kepentingan elite, membuatnya tampak sebagai orang baik yang tidak relevan: Sebuah “lonely voice”, seorang idealis yang kurang realistis dalam melihat dinamika politik dan ekonomi Indonesia.

Anak isteri dan keluarga Faisal Basri Batubara di pusara, tempat peristirahatan terakhir.

Tetapi untuk apa realistis jika itu artinya menyerah? Faisal Hasan Basri Batubara tidak mungkin menyerah; ia terlalu mencintai negerinya. Sepekan sebelum ia meninggal pada 5 September 2024, ia berada Medan, menikmati durian di Dairi, dan mengatakan kepada kawan yang mengantarnya ke stasiun kereta yang akan membawanya ke bandara bahwa ia akan datang lagi: Saya akan paparkan data-data kebobrokan ekonomi Indonesia di masa pemerintahan Jokowi kepada para mahasiswa di Medan.

Ia tidak sempat melakukannya.

Mata saya basah oleh seruan di akhir puisinya: “Saatnya kejujuran yang memimpin bangsa ini.” Dan ia menyusun kalimat itu sebagai bait, yang membuatnya terasa seperti seruan yang terbata-bata.

Saatnya
Kejujuran
Yang memimpin
Bangsa ini

Mungkin ia berpikir bahwa puisi masih sanggup menyentuh nurani.

AS Laksana
Sastrawan, pengarang, kritikus sastra, dan wartawan Indonesia yang dikenal aktif menulis cerita pendek di berbagai media cetak nasional di Indonesia.

Facebook.Com, 7 September 2024

Selamat Jalan Dokter Fauzi, “Laskar Jihad Muhammadiyah”

Ahad pagi, 11 Juli 2021, kuterima kabar duka itu: dokter Fauzi, putra mantan ketua umum Muhammadiyah KH AR Fachruddin, meninggal dunia.

Innalillahi wainnailaihi rajiun ….

Dokter spesialis anestesi itu sosok yang unik dan menarik: sehari-hari ia berpenampilan sebagai aktifis salafi, dengan baju gamis dan peci warna putih dan jenggot menjurai panjang. Jauh dari kesan sebagai putra tokoh legendaris Muhammadiyah yang terkenal karena sikap moderatnya itu, Pak AR. Dan memang meski lahir dan besar di lingkungan Muhammadiyah, ia belakangan aktif di gerakan salafi dan bahkan ikut berjihad bersama "Laskar Jihad" ke Maluku pada saat konflik komunal agama bergelora di sana.

Bagaimana transformasi personal itu bisa terjadi?

KH AR Fachruddin (Pak AR), ayahanda dari dokter Fauzi.

Fauzi lahir pada 1956 sebagai anak keenam dari tujuh putra-putri Abdul Razak Fachruddin, karib dipanggil Pak AR, ketua umum Muhammadiyah pada 1968-1990. Dia tumbuh di Kauman, Yogyakarta, sebuah kampung yang menjadi basis gerakan Islam Muhammadiyah.

Namun, semasa kuliah di Fakultas Kedokteran UGM, Fauzi justru sempat menjadi aktifis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Kok aneh? Dia mengatakan, itu merupakan sebentuk perlawanan terhadap perilaku "bossy" sejumlah aktifis senior HMI yang dikenalnya.

Menurut dia, dia mewarisi darah pemberontak dari kakeknya, Kiai Fachruddin, seorang ulama Keraton Pakualaman yang menolak bekerja sama dengan Belanda pada masa kolonial.

Mengaku gemar berkelahi sejak kecil, Fauzi belakangan menjadi aktifis politik dan akhirnya menjadi ketua umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 1997 hingga 2003.

Dokter Fauzi, di antara PPP, PAN dan Laskar Jihad.

Salah satu sikap politiknya yang fenomenal pada masa itu adalah: ia menolak menjadi anggota DPRD; ia berfokus pada tugasnya sebagai ketua partai.

Pada masa kritis menjelang transisi politik tersebut, ia menjadi loyalis dan merupakan salah satu tokoh kepercayaan Dr Amien Rais, ketua umum Muhammadiyah waktu itu, seorang tokoh gerakan reformasi di Indonesia. Pada saat itu, Amien gencar meluncurkan isu urgensi reformasi politik, termasuk menuntut Soeharto turun dari kekuasaan.

Fauzi berharap besar kepada politik, tetapi kemudian dikecewakannya.

Ketika gerakan reformasi sukses menurunkan Soeharto dari tampuk kekuasaan, ia mendorong Amien Rais tampil sebagai pemimpin Islam melalui partai Islam. Tapi, Amien memilih jalan lain; ia mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) —sebuah partai sekuler, dalam pandangan Fauzi. Amien Rais yang semula dipandangnya sebagai sosok pahlawan belakangan dilihatnya sebagai "pengkhianat".

Maka dokter Fauzi pun “berpindah ke lain hati”. Imajinasi politik Islam penuh heroisme yang dimilikinya tertambat pada sosok aktifis muda Islam radikal yang tengah menonjol pada saat itu: Ja’far Umar Thalib (JUT). Seorang aktifis salafi dan alumnus perang jihad Afghanistan yang belakangan mendirikan Laskar Jihad, sayap paramiliter dari Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah (FKAWJ).

Noorhaidi Hasan dan bukunya tentang Laskar Jihad.

Ulasan lebih lengkap dan mendalam Laskar Jihad dan JUT bisa ditemukan pada disertasi yang ditulis oleh Noorhaidi Hasan berjudul “Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia” yang diterbitkan oleh Cornel University Press pada 2006.

Demikianlah: Fauzi rajin mengikuti pengajian yang dilakukan oleh Ja’far sejak 1998, bahkan mengadakan kajian rutin di rumahnya. Ketika konflik komunal agama meletus di Maluku pada awal Januari 1999 dan Ja’far Umar Thalib mendirikan Laskar Jihad, maka Fauzi termasuk salah seorang penyokong kuatnya, baik secara politik maupun finansial.

Lulus sebagai dokter spesialis anestesi dari UGM sejak 1995, Fauzi tentu berpenghidupan lebih dari cukup.

Bahkan, akhirnya dokter Fauzi ikut dalam rombongan Laskar Jihad yang berangkat ke Maluku pada tahun akhir 2000. Meski berangkat sebagai anggota tim medis, Fauzi ikut di medan pertempuran yang terjadi di Desa Iha dan Sirisori Islam, Pulau Saparua, Maluku.

Dalam pertempuran, Fauzi sempat terkena tembakan dari musuh yang mengenai pantatnya dan membuat hancur dompetnya. Namun, alhamdulillah, dia selamat dan hanya mengalami luka ringan.

Saya bertemu dan kenal baik dengannya ketika melakukan riset untuk kajian doktoral saya di Universitas Amsterdam pada tahun 2006-2010.

Serangkaian wawancara mendalam dan biografis yang saya lakukan terhadapnya, termasuk beberapa kali mengikuti pengajian bersama jamaah salafi di rumahnya di jalan Godean, kemudian menjadi salah satu narasi yang muncul dalam disertasi saya yang berjudul “After Jihad: A Biographical Approach to Passionate Politics in Indonesia” yang rampung pada 2011. Tulisan ini merupakan petikan kecil dari narasi dalam disertasi itu.

Dalam manuskrip disertasi tersebut saya memberikan "label" pada dirinya sebagai “the ‘maverick’ post-jihadist”. Menurut Cambridge Dictionary, maverick berarti: “a person who thinks and acts in an independent way, often behaving differently from the expected or usual way” (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/maverick).

Mungkin kita mengalihbahasakan maverick menjadi nyeleneh dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Saya menyebut dokter Fauzi sebagai "(post-)mujahidin nyleneh" karena sejumlah alasan: pertama, dia seorang perokok berat. Dalam sehari ia bisa menghabiskan dua bungkus rokok —salah satu merek favoritnya Dji Sam Soe.

Pojok kanan atas: Pak Jokowi bertamu ke rumah dokter Fauzi.

Di kalangan salafi, merokok termasuk perbuatan yang diharamkan. Namun, Fauzi terus saja merokok meskipun berada di depan ulama salafi, termasuk di depan Panglima Laskar Jihad, Ja’far Umar Thalib. "Tidak ada yang bisa melarang saya merokok," ujarnya suatu ketika.

Kedua, dia tidak mau terlibat dan terjerat dalam fragmentasi dan faksionalisasi di kalangan jamaah salafi pasca-Laskar Jihad. Seperti diulas secara mendalam oleh Noorhaidi Hasan (2006), pascakonflik Maluku, Laskar Jihad dibubarkan menyusul fatwa ulama dari Arab Saudi dan Yaman yang menganggap kewajiban jihad telah selesai karena redanya gelombang peperangan di sana.

Bahkan, Ja’far Umar Thalib diekslusi dan di-ekskomunikasi dari mainstream jamaah salafi karena dianggap melakukan sejumlah penyimpangan saat memimpin Laskar Jihad. Namun, Fauzi tetap hormat dan berhubungan dekat dengan JUT.

Tapi, pada saat bersamaan, yang saya temui malah ia mengundang sejumlah ustadz salafi penentangnya dalam pengajian di rumahnya. Apa responsnya terhadap fragmentasi itu? “Itu masalah di antara sesama orang Arab, saya tidak mau ikut-ikut,” ucapnya secara berkelakar sembari tertawa.

Pak Jokowi bertamu ke rumah dokter Fauzi jelang Pilpres 2014.

Alasan berikutnya, dan mungkin terpenting, adalah keterlibatannya dalam dunia politik yang masih terus berjalan meski juga menjadi aktifis salafi.

Bukti yang paling kuat dari hal ini adalah: keterlibatan istrinya sebagai calon anggota legislatif dari Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), sebuah partai sekuler-nasionalis yang dipimpin oleh Jenderal Prabowo Subianto, pada Pemilu 2009. Ia bahkan ikut berkampanye secara informal mendukung pencalonan istrinya dengan mengerahkan sejumlah simpul politiknya, khususnya yang berasal dari kalangan PPP.

Langkah dan tindakan dokter Fauzi tersebut jelas tidak lazim di kalangan aktifis salafi: pertama, terlibat secara langsung dalam kegiatan politik praktis-electoral, dan kedua, mendukung dan mengkampanyekan seorang kandidat perempuan dalam kontestasi politik.

Belakangan, ia juga menjadi salah seorang pendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden pada 2014. Bahkan, Jokowi sempat mampir dan melakukan sholat Maghrib di rumahnya, antara lain bersama dengan Anies Baswedan, pada saat melakukan kampanye politik di Yogyakarta.

Dua tokoh yang mewarnai kehidupan dokter Fauzi: Ketua PP Muhammadiyah, Pak AR Fachruddin (kiri) dan  Panglima Laskar Jihad, Ustadz Ja'far Umar Thalib (kanan).

Begitulah dokter Fauzi. Seorang “maverick post-jihadist” atau “alumni jihad yang nyleneh”. Juga sosok unik “Laskar Jihad Muhammadiyah”.

Beliau akhirnya mengakhiri hidupnya di tempat tidur di masa pandemi dengan virus Covid-19 menggerogoti tubuhnya yang memiliki komorbid penyakit jantung dan diabetes. Itu berbeda jauh dengan mimpi dan cita-cita yang pernah disampaikannya kepada saya dalam sebuah wawancara: “Saya ingin pada suatu ketika mengakhiri hidup saya di sebuah tanah jihad, baik itu di tanah suci atau di medan perang suci, baik itu di Moro atau Afghanistan ….”

Namun, sebagai seorang tenaga kesehatan yang juga pasien Covid-19, saya berdoa semoga ia mati syahid.

Selamat jalan, dokter Fauzi. Semoga damai di keabadian. Aamiin.

Sleman, 12 Juli 2021

DR Muhammad Najib Azca,
Dosen di Departemen Sosiologi UGM.
republika.co.id

Politik Amien Rais

Keberadaan pemegang saham sebagai pihak dominan dalam sebuah perusahaan sangat lazim. Namun, keberadaan pemegang saham dalam konteks partai politik, sebenarnya tidak lazim dan tidak sehat.

Di Indonesia hampir seluruh partai politik dikelola seperti perusahaan oleh pemegang saham. Mereka sering memaksakan kehendak agar partai diurus sesuai keinginan mereka. Mereka sangat kuat dalam mendominasi pengelolaan partai politik bersangkutan. Tidak heran bila kemudian penentuan figur-figur sentral dalam kepengurusan partai politik, terutama ketua umum, harus melalui persetujuan pemegang saham tersebut.

Keinginan Amien Rais untuk menjadikan Zulkifli Hasan tampil sebagai ketua umum dan meminta Hatta Rajasa mundur dari pencalonan dalam Kongres IV Partai Amanat Nasional (PAN) pada tanggal 28 Februari- 3 Maret mendatang merupakan contoh paling aktual dari hal tersebut.

Sebagaimana diketahui, ada dua kandidat kuat ketua umum PAN pada kongres nanti, yakni Zulkifli Hasan dan Ketua Umum incumbent Hatta Rajasa.

Amien Rais, Hatta Rajasa, dan Zulkifli Hasan.

Dalam sejumlah kesempatan Amien Rais meminta para pemilik suara untuk memilih Zulkifli Hasan —notabene besan— sebagai ketua umum dalam kongres nanti. Di saat yang sama Amien Rais juga meminta Hatta Rajasa untuk mundur dari bursa pencalonan. Amien Rais berdalih hal itu dimaksudkan untuk melanjutkan tradisi PAN selama ini, dimana ketua umum cuma menjabat satu periode.

Padahal, pembatasan jabatan satu periode tidak diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai (AD-ART). Amien Rais berdalih pembatasan jabatan ketua umum satu periode dilakukan untuk regenerasi kepemimpinan partai. Hemat penulis, regenerasi kepemimpinan partai tetap dapat dilakukan tanpa harus memberikan batasan satu periode bagi jabatan ketua umum. Bila merujuk jabatan-jabatan publik —mulai dari bupati/walikota, gubernur hingga presiden— pembatasan jabatan lazimnya dilakukan dua periode, bukan satu periode.

Pembatasan jabatan satu periode juga dilihat publik sebagai sebuah hal tidak lazim. Pendapat publik itu terekam melalui survei terbaru Lembaga Survei Indonesi (LSI). Survei LSI mengenai “Partai Politik di Mata Publik: Evaluasi atas Kinerja Partai dan Regenerasi Politik,” menunjukkan 58,9% responden menginginkan kepemimpinan di partai dibatasi dua periode.

Survei ini secara tidak langsung menunjukkan keinginan Amien Rais agar ketua umum PAN cukup satu periode saja terlihat agak berlebihan dalam memandang isu regenerasi. Sudah menjadi rahasia umum bila Amien Rais memegang peran dominan selama 17 tahun perjalanan PAN. Penentuan ketua umum hingga arah koalisi PAN harus melalui persetujuannya. Maklum saja Amien Rais merupakan pendiri partai berlambang matahari terbit tersebut.

Hatta Rajasa dan Amien Rais.

Namun, hal itu tidak serta merta dapat menjadi justifikasi bagi Amien Rais untuk terus tampil dominan seperti pemegang saham. Dominasi pemegang saham tunggal di sebuah partai politik cuma akan membuat partai politik bersangkutan tidak kunjung bertransformasi menjadi partai modern, dimana mekanisme kontestasi diserahkan kepada kader-kader, bukan daulat orang-orang tertentu.

Di samping itu, dominasi pemegang saham tunggal di sebuah partai politik juga akan membuat partai politik bersangkutan tidak terinstitusionalisasi dengan baik. Menurut Scott Mainwaring (1998: 67-81), salah satu dimensi penting untuk melihat apakah sebuah partai politik telah terinstitusionalisasi dengan baik adalah tidak adanya dominasi personal dari seorang elite politik.

Dewasa ini dominasi personal seorang tokoh memang seakan telah menjadi fenomena umum dari kehidupan partai politik di Indonesia. Partai Demokrat sangat bergantung kepada figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku pendiri partai. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan identik dengan Megawati Soekarnoputri. Pengaruh Prabowo Subianto sangat kuat mewarnai setiap langkah dan kebijakan Partai Gerindra.

Partai Hanura tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungan terhadap kepemimpinan Wiranto. Demikian pula dengan Amien Rais yang selalu menampilkan diri sebagai tokoh sentral di PAN, sehingga seolah-olah setiap kader yang hendak mencalonkan diri sebagai ketua umum harus mendapatkan restu politik dari tokoh gerakan reformasi 1998 tersebut.

Dominasi personal tersebut boleh jadi kemudian akan berujung kepada tren aklamasi dalam proses pemilihan ketua umum. Selain PAN dalam waktu dekat sejumlah partai politik lain juga akan menggelar kongres atau munas untuk memilih ketua umum. Partai Hanura akan menggelar munas bulan ini. Partai Demokrat melakukan kongres pada Maret mendatang. Satu bulan kemudian giliran PDIP menggelar kongres.

Para elite masing-masing partai politik akan berusaha sekuat tenaga agar dapat menang secara aklamasi tanpa ada calon lain tampil sebagai rival potensial. Meskipun telah berusia cukup tua figur-figur seperti SBY, Megawati, Wiranto, Prabowo, dan Amien Rais tidak akan dengan sukarela melepaskan kendali dan pengaruh politik mereka di partai politik masing-masing.

Dalam konteks itu keputusan Hatta Rajasa untuk tetap maju dalam bursa pencalonan ketua umum PAN dalam kongres mendatang —meskipun tanpa restu politik sang pendiri partai— akan menjadi ujian serius bagi eksistensi politik Amien Rais di masa depan. Kongres yang akan berlangsung di Bali akhir pekan ini akan menjadi ukuran bagi publik untuk melihat apakah Amien Rais masih memiliki pengaruh cukup kuat dalam menentukan arah perjalanan PAN atau tidak.

Bila Hatta Rajasa terpilih kembali untuk kali kedua sebagai ketua umum, maka dapat dikatakan pengaruh Amien Rais di PAN mulai luntur dan usang. Namun hal itu justru merupakan kabar baik bagi PAN sebagai langkah awal menuju partai modern yang tidak lagi melulu bergantung kepada titah seorang Amien Rais.

Bawono Kumoro,
Peneliti Politik di The Habibie Center
KORAN SINDO, 27 Februari 2015

PAN Bercabang 3, Pecah atau Strategi?

Hingga kini, hanya Partai Amanat Nasional (PAN) yang masih misterius. PAN masih belum jelas mendukung ke capres mana. PAN bercabang tiga. Pecah serius atau hanya strategi?

Kubu Hatta Rajasa, yang dimotori oleh Ketua DPP PAN Patrialis Akbar dan Sekjen PAN Zulkifli Hasan berdiri di kubu duet SBY-Boediono (SBY Berbudi). Mereka hadir dalam deklarasi SBY Berbudi di Sabuga, Bandung.

Kubu Soetrisno Bachir (SB) memperlihatkan sinyal yang mendukung Megawati-Prabowo. Kelompok ini dipimpin langsung oleh SB dan sebagian jajaran fungsionaris DPP PAN. Jumat (15/5/2009) malam, SB dan kelompoknya melakukan konsolidasi di Hotel Mega Pro, Jakarta Pusat.

Sedangkan kubu Amien Rais didukung sebagian fungsionaris DPP PAN dan didukung sekitar 28 DPW PAN. Konsolidasi yang dilakukan Amien masih terus intensif dilakukan, termasuk pertemuan dengan JK di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jumat malam. Kelompok ini memberi sinyal akan mendukung JK-Wiranto.

Dari tiga kubu itu, kubu mana yang paling sah dan berhak memberikan dukungam secara resmi? Bila tanda tangan ketua umum dan sekjen PAN dibutuhkan untuk dukungan resmi capres-cawapres tertentu, maka hal itu sulit dilakukan. Ketua Umum SB akan merapat ke Mega-Prabowo, sedangkan Sekjen Zulkifli Hasan merapat ke SBY Berbudi.

Salah seorang fungsionaris DPP PAN mengatakan saat ini tiga capres yang sudah muncul tidak butuh dukungan PAN secara dejure. Tiga capres itu hanya butuh dukungan secara defacto.

“Sebab tanpa dukungan PAN, syarat wajib tiga capres untuk mendaftar ke KPU juga sudah terpenuhi. Masing-masing capres sudah memenuhi persentase kursi DPR atau suara sah nasional. Jadi tak perlu dukungan dejure dari PAN, tanda tangan ketum dan sekjen jadi tidak penting,” ungkap dia saat berbincang-bincang dengan detikcom, Sabtu (16/5/2009).

Sebagai contoh, didapuknya Hatta Rajasa sebagai ketua tim sukses SBY Berbudi. “SBY tak perlu bukti hitam di atas putih dari PAN untuk menjadikan Hatta sebagai ketua tim sukses,” kata dia.

Karena itu, dia membantah bahwa PAN pecah. “Pecah itu, kalau di antara pimpinan PAN tidak ada koordinasi. Nyatanya sampai sekarang koordinasi di tiga kubu ini masih jalan dengan baik,” kata dia.

Menurut dia, sejatinya apa yang melanda PAN ini adalah buah dari strategi The King Maker. Siapa King Maker itu? “Ya Anda tahu sendirilah,” kata dia. Apa dia adalah Amien Rais? Dia membenarkan.

Lantas apa keuntungan PAN dalam posisi ini? Apakah ini berarti PAN bermain cantik di tiga kaki? “Tebakan Anda memang tepat. Seperti itulah,” ujar dia.

Arifin Asydhad, detikPemilu, 16 Mei 2009

KISRUH PAN: Keinginan Mundur Sang Ketua Umum

"Mas, betulkah Mas Tris akan mengundurkan diri?” Itulah bunyi pesan singkat dari seorang atase Indonesia di luar negeri yang masuk ke ponsel Kompas, Rabu (6/5). Dan ada ratusan pesan singkat senada yang ditujukan ke Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir.

Tampaknya, kekecewaan karena jerih payah dan kerja kerasnya untuk membangun PAN tidak dihargai oleh teman dan orang-orang yang dicintainya di jajaran internal partai membuat Soetrisno Bachir melontarkan keinginan untuk mundur dari PAN. Keinginan itu memang baru menjadi salah satu opsi yang keluar secara spontan.

Paling tidak, itulah yang dirasakan Soetrisno, seusai membuka Rakernas PAN di Yogyakarta, akhir pekan lalu. Tidak heran kalau selama empat hari setelah rakernas, Soetrisno hampir tidak keluar dari rumahnya di Pondok Indah, Jakarta.

Setiap hari, hingga larut malam, rumahnya ramai didatangi sahabat pribadi ataupun dari partai politik, untuk memberikan dukungan moral dan semangat untuk membangun kembali puing-puing etika dan arti dari sebuah perjanjian.

Meski disadari bahwa politik bukanlah soal hitam-putih, bagi Soetrisno, yang sangat ingin menjalankan amanah almarhum ibunya untuk selalu menghormati Ketua Umum Majelis Pertimbangan Partai PAN M Amien Rais, membuatnya hampir tidak percaya terhadap proses delegitimasi dirinya.

Opsi pengunduran diri ini, tentu saja mengejutkan banyak pihak. Ketua Barisan Muda PAN Rizki Sadiq mengakui, Soetrisno memang sangat terpukul dengan perkembangan partainya.

Soetrisno pernah mengatakan, kelelahan fisik masih bisa ditahankan. Namun, kelelahan kalbu akan membuat hidupnya tidak tenang. ”Saya tidak ingin hidup dengan kalbu merasa resah karena akan membuat shalat saya tidak khusyuk, dan hidup tidak tenang,” ujarnya.

Pada Kamis (7/5) dukungan mulai mengalir. Mayoritas anggota MPP PAN dan lebih dari 250 DPD dan beberapa DPW menyarankan agar ia tidak mundur. Namun, bagaimana kelanjutan senjakalaning PAN, dalam beberapa hari ini, mungkin akan terungkap akhir ceritanya.

Imam Prihadiyoko, KOMPAS, 8 Mei 2009

Amien Rais Lebih Pilih Demokrat

Ketua Majelis Penasihat Partai Partai Amanat Nasional Amien Rais mendorong PAN berkoalisi dengan Partai Demokrat yang memiliki peluang terbesar untuk memenangi Pemilu Presiden 2009. Hal ini adalah pilihan rasional untuk menyelamatkan partai.

Hal itu dikatakan Amien saat mengadakan pertemuan dengan beberapa pengurus harian, anggota Majelis Penasihat Partai (MPP), dan 28 Dewan Pengurus Wilayah PAN se-Indonesia di kediamannya, Yogyakarta, Minggu (19/4). Perolehan suara PAN pada Pemilu Legislatif 2009 diperkirakannya hanya mencapai 6 persen. ”PAN tak akan menjadi oposisi. Seyogianya koalisi dengan pihak yang akan menang, bukan dengan yang akan kalah karena itu kemubaziran,” katanya.

Amien menambahkan, meskipun perolehan kursinya kecil, sekitar 45 kursi di DPR nanti, ia meminta PAN mengajukan tawaran yang tinggi, sesuai kemampuannya, kepada calon mitra koalisinya. Salah satunya adalah kemungkinan mengusung kader PAN sebagai calon wakil presiden untuk dipasangkan dengan calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. ”Namun, kami tidak akan mendesak-desakkan,” katanya.

Amien minta PAN tetap memperjuangkan tiga hal pokok dalam berkoalisi dengan pihak mana pun, yakni pengaturan perekonomian sesuai Pasal 33 UUD 1945, penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi dengan tetap menghindari kerusakan ekologi.

Seusai pertemuan tertutup yang digelar selama 1 jam, Amien mengatakan, ada beberapa nama calon wapres dari PAN yang disuarakan forum itu. Namun, yang paling santer disebut adalah Hatta Radjasa, baru Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir. Hasil pertemuan ini akan disampaikan sebagai masukan dalam rapat pleno DPP PAN, 27 April.

Hatta yang hadir dalam pertemuan itu enggan berkomentar. ”Saya hanya anggota MPP. Apa yang disampaikan Pak Amien, itulah hasil keputusan kita nanti,” paparnya.

KOMPAS, 20 April 2009

Proyek Bersih Parpol Hanya Slogan

Tiba-tiba menjadi sorotan publik. Atau, sebagian publik di tanah air ini digiring untuk menatap. Itulah bidikan media massa terhadap kader PKS, Rama Pratama (RP), yang kini masih duduk di Senayan sebagai wakil rakyat yang terhormat. Arah nadanya -meski bersifat informatif- mendestruksikan citra. Adakah media punya agenda menjatuhkannya, baik secara pribadi atau institusi (Partai Keadilan Sejahtera)?

Terlalu vulgar dan -boleh jadi berlebihan- jika kita menuding adanya ''main mata" (konspirasi) antara media dan kalangan politisi yang berpretensi menjatuhkan lawan politiknya (RP), setidaknya institusi partainya (PKS). Tapi, satu hal yang tak bisa diabaikan, media tampaknya melihat daya magnet RP karena institusi partainya (PKS) yang selama ini dikumandangkan bersih.

Setidaknya, karakter ''bersih" itulah yang sering ''dijual" ke tengah publik dalam menghadapi Pemilu 2009 ini. Sementara itu, kasus yang menimpa Abdul Hadi Jamal dari FPAN itu menyebut-nyebut RP ikut terlibat. Setidaknya, dalam konteks kenaikan anggaran dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12,2 triliun untuk proyek pembangunan dermaga dan pelabuhan di kawasan Indonesia Timur. Paradoksalitas itulah yang tampaknya menggring media menilai sangat menarik atas kemungkinan keterlibatan RP.

Yang perlu kita ulas lebih jauh adalah, partai mana pun kini merasa terpanggil untuk menjaga citra bersihnya. Refleksinya, pimpinan partai merasa perlu mengambil tindakan tegas (memecat) para kadernya yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang dengan tujuan memperkaya diri.

Seperti kita saksikan, ketua umum PAN demikian responsif dan sangat cepat mengambil tindakan (memecat Abdul Hadi Jamal) dari status pengurus DPP, bahkan keanggotaannya. Meski tidak secepat PAN, DPP PPP pun mengambil tindakan tegas (memecat kepengurusan dan keanggotaan Al-Amin Nasution) sejalan dengan proses hukum yang dijalaninya akibat dugaan suap atas proyek pengalihan hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Menyalahi
Dalam perspektif hukum, tindakan indisipliner DPP PAN dan PPP terhadap kadernya itu jelas menyalahi prosedur hukum. Posisi hukumnya belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan asas praduga tak bersalah, seharusnya para petinggi partai menghormati hak-hak hukum para kadernya. Bagaimanapun, mereka pernah ''berjasa" terhadap keberadaan partainya.

Namun, kita dapat memahami mengapa petinggi partai menindaknya. Secara politik, pembiaran partai terhadap kadernya yang dinilai bermasalah secara hukum akan berdampak destruktif terhadap citra partai. Dan hal ini cukup membahayakan bagi perolehan suara, baik pemilu legislatif ataupun tahap berikutnya: pilpres.

Untuk kepentingan citra positif partai itulah, para petinggi partai merasa terpanggil untuk menindak meski harus menelan korban tanpa mempertimbangkan kontribusi sang kader selama ini terhadap partainya.

Kiranya, publik sepakat dan sangat menghargai jika tindakan petinggi partai tersebut merupakan komitmen kuat antikorupsi. Persoalannya, mengapa tindakan tegas itu baru dilakukan menjelang pemilu, padahal indikasi tindakan koruptif sudah ada jauh sebelum Pemilu 2009 ini? Variabel ini menggiring publik menilai bahwa partai sejatinya tidak begitu committed terhadap cita-cita pemberantasan korupsi. Proporsi sifat reaktif menggambarkan tiadanya rencana dan kristalisasi sikap antikorupsi. Ada dusta -setidaknya ketidakseriusan- di sana yang kian terbaca jelas.

Di sisi lain, publik pun dapat bertanya lebih jauh, ada misi apakah di balik tindakan KPK menjelang pemilu ini? Pertanyaan kian menguat, mengapa partai-partai besar seperti PDIP, PD, bahkan PG relatif tak terjamaah KPK menjelang pemilu ini? Tindakan yang ada terkategori ''masa lalu", sebagaimana yang kita saksikan pada kasus BLBI yang menyeret beberapa kader dari PG, minus PD dan PDIP.

Sulit disangkal indikasi diskriminasi itu. Namun, hal ini pun dapat dipahami. Fakta politik menunjukkan, proses kehadiran KPK dan para personel intinya tak lepas dari dukungan politis beberapa partai besar yang eksis di Senayan.

Karena itu, publik yang cerdas tentu memahami sikap politik-hukum KPK yang relatif ''tebang pilih". Tapi, inilah ironi penegakan hukum yang seharusnya tidak boleh terjadi, bukan hanya statusnya sebagai negara hukum, tapi spirit reformasi yang dicitakan sebelum menumbangkan Orde Baru.

Namun, tindakan KPK -meski terkandung nuansa diskriminasi dan cukup politis proporsinya- perlu kita acungi jempol sebagai upaya penegakan supremasi hukum. Harapan kita, tindakan hukum itu membuahkan sikap para kader dari partai mana pun, yang telah dan belum masuk lembaga dewan, untuk menjauhi praktik penyalahgunaan kekuasaan: bersifat langsung (korupsi), atau tak langsung (kolusi).

Sangat diharapkan, gebrakan hukum KPK tersebut membuat para pihak sadar untuk tidak bermain ''api" karena berpotensi ''mempesantrenkan" dirinya di balik jeruji besi.

Harapan publik, proyek ''bersih" (citra positif kader dan partai) tidak hanya sebatas menjelang pemilu. Proporsinya harus menjadi komitmen, sekaligus panggilan nurani dan menjadi sikap serta perilaku politiknya. Kita yakin, kepribadian konstruktif itu akan berimbas positif bagi kepentingan publik yang kini masih merana. Haruslah muncul empati. Inilah potret wakil rakyat atau pejabat publik yang kini ditunggu.

Mudah-mudahan, publik pun cerdas untuk tidak memilih potret para calon legislatif (caleg) dan calon pemimpin nasional yang sudah terindikasi kotor (busuk). Tidak mudah memang mengedukasi publik, apalagi para caleg dan calon-calon pemimpin nasional kini sedang ''obral" untuk mendapatkan suaranya sehingga penghalalan segala cara tidak dipersoalkan.

Obral itu pun menggiring massa bersikap pragmatis. Saling menguatkan untuk sebuah potret politik kotor. Akhirnya, kata ''bersih" dalam panggung politik hanyalah slogan. Semoga slogan ini dibumikan: menjadi perilaku politik di ruang mana pun dan bagi siapa pun.

A.M. Saefuddin, cendekiawan muslim
Jawa Pos, 25 Maret 2009