Tentang Puzzle Virus China

Dany Shoham dan rekarupa Covid-19.

Setelah tepat setahun sejak Coronavirus Wuhan menginfeksi dunia akhir Desember 2019, aku teringat lagi kesaksian Dany Shoham, mantan intelejen Israel yang mengatakan bahwa Coronavirus 2019 ini adalah senjata biologis China. Shoham melaporkan fasilitas senjata biologi China tahun 2015, jauh sebelum Coronavirus Wuhan dilepaskan ke dunia.

Dr. Dany Shoham sendiri adalah peneliti senior di Pusat Kajian Strategis Begin-Sadat, Universitas Bar Ilan, Israel dan mengkhususkan diri pada perang biologi dan kimia di Timur Tengah dan seluruh dunia.

Dengan sumber daya yang dimiliki oleh Mossad, pelatihannya yang bisa jadi diasah bertahun-tahun, termasuk kemampuan lembaganya untuk memproduksi senjata biologis, apakah pernyataan Dany Shoham tidak layak untuk dipercaya bahwa China memang sengaja menginfeksi dunia dengan Coronavirus (SARS-CoV-2)-nya?

Xi Jinping

Walau China sendiri membantahnya, namun fakta-fakta yang ada dan dipungut satu persatu akan melengkapi puzzle pandemi ini.

Dengan laporan lengkap beberapa fasilitas laboratorium China yang diungkap Shoham sebagai dasar kesaksiannya, program intensif pelatihan kesehatan di banyak kota di China sejak 6 bulan sebelum wabah menyebar, perintah rahasia penimbunan logistik perusahaan-perusahaan yang berkait dengan China untuk kebutuhan China sebelum wabah, beberapa perilaku pengusaha China dalam pasar bursa yang mengindikasikan perilaku tidak biasa sesaat sebelum wabah dimulai dan kebijakan pemerintah China sebelum dan sesudah wabah, apakah jawaban atas puzzle siapa pelakunya tidak mengarah kepada China?

Alangkah anehnya bila fakta yang sedemikian terang menjadi tak terlihat oleh mata telanjang awam sekalipun.

Untuk memperkuat jawaban, mungkin pertanyaan yang paling wajar untuk dinyatakan adalah siapa yang paling diuntungkan dari wabah Coronavirus ini?

Atau minimal yang paling cepat dan paling besar mendapat keuntungan dari pandemi ini?

Senjata biologi ini adalah senjata yang jauh melebihi kemampuan bom atom yang pernah ada dan dibuat saat ini ditinjau dari luasnya dampak sosial, kesehatan, politik , budaya dan hankam yang ditimbulkan maupun jatuhnya korban itu sendiri di seluruh dunia. Praktis hampir semua negara dunia merasakan luka akibat pandemi ini.

Belum pernah ada senjata sedahsyat ini sepanjang sejarah dunia.

Walau data keterlibatan China sebagai “biangnya” berusaha dikaburkan, namun bagi yang jernih pikir dan nuraninya niscaya akan melihat benang merahnya, betapa jahatnya senjata biologi virus China ini.

Bahkan mungkin saja pemerintah China sendiri tidak mengira bahwa dampaknya akan sebesar ini, hanya mereka diam dan hanya dibicarakan dalam lingkungan yang sangat rahasia.

Apakah negara-negara di dunia hanya akan berkutat pada upaya mengatasi pandemi ini tanpa ada upaya untuk menghukum China sama sekali?

Apakah negara dunia sedemikian pemaaf sehingga melupakan kerja sembrono China ini yang bila hanya melihat dampak, maka termasuk kelalaian yang menyebabkan matinya mendekati 2 jutaan orang dan akan terus bertambah?

Kehidupan malam di kota Wuhan.

Sementara dunia masih berkutat pada pandemi, Wuhan sudah bersuka ria, klub-klub dugem sudah dibuka, seakan mentertawakan orang-orang di seluruh dunia yang tengah sekarat.

China berusaha secepat mungkin tarik keuntungan bisnis dari musibah virus oleh China ini. Dan tak pelak China mendapat keuntungan besar dari pandemi ini untuk memajukan berbagai kepentingannya.

Strategi rampok rumah tetanggamu yang tengah kebakaran seperti yang diajarkan Sun Tzu tengah digencarkan China sekarang.

Apakah negara-negara di dunia akan diam saja? Dan tidak membalas perilaku mereka dengan melepaskan senjata biologis di dalam negeri China agar lumpuh dan berhenti memanipulasi dunia? Entahlah ....

Penulis:

Adi Ketu
Catatanadiketu.wordpress.com

Laporan Dany Shoham:
China’s Biological Warfare Programme, An Integrative Study with Special Reference to Biological Weapons Capabilities by Dany Shoham
https://idsa.in/system/files/jds/jds_9_2_2015_DanyShoham.pdf

Bioterrorism
http://www.shalom-magazine.com/Print.php?id=490305

Tim WHO yang Selidiki Asal-usul Virus Corona di China, Tertunda

Tertundanya misi yang telah lama direncanakan oleh para pakar dari WHO ke China untuk menyelidiki asal-usul pandemi Covid-19 "bukan hanya masalah visa", kata Beijing pada Rabu (6/1/2021).

Satu tahun setelah wabah virus corona dimulai, para pakar kesehatan internasional diperkirakan akan tiba di China pekan ini untuk mengeksplorasi awal munculnya virus corona, yang pertama kali muncul di akhir tahun 2019 di kota Wuhan.

Namun, niat tersebut diindikasikan dihalangi maksud yang sangat politis.

Melansir AFP pada Rabu (6/1/2021), misi sensitif tersebut telah diliputi oleh penundaan dan politik, dengan adanya kekhawatiran akan ditutup-tutupi asal-usul virus corona itu oleh Beijing.

Hua Chunying

Juru bicara kementerian luar negeri China, Hua Chunying mengatakan kepada wartawan pada Rabu (6/1/2021) bahwa pembicaraan antara kedua belah pihak terus berlanjut mengenai "tanggal pasti dan detail kunjungan kelompok ahli tersebut".

"Masalah penelusuran asal-usul virus corona sangat rumit. Untuk memastikan kerja tim ahli internasional di China berjalan lancar, kami harus melakukan prosedur yang diperlukan dan membuat pengaturan yang relevan," kata Hua.

Dia mengatakan negara itu "melakukan yang terbaik untuk menciptakan kondisi yang baik bagi kelompok ahli internasional untuk datang ke China".

Pada Selasa kepala Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan kepada wartawan bahwa Beijing belum menyelesaikan izin untuk kedatangan tim tersebut.

Sehingga, ia mengatakan "sangat kecewa dengan berita itu", dalam teguran yang jarang terjadi di Beijing dari badan PBB.

Awal pekan ini pihak berwenang China menolak untuk mengkonfirmasi tanggal pasti dan rincian kunjungan WHO, sebuah tanda dari kepekaan misi yang abadi.

WHO sebelumnya mengatakan China telah memberikan izin untuk kunjungan tim pakar internasional yang beranggotakan 10 orang.

Hua berdalih China "menempatkan kepentingan besar dan secara aktif berkomunikasi dengan WHO".

Penulis dan Editor:

Shintaloka Pradita Sicca
Kompas.com, 6 Januari 2021

Menanti Perang Berakhir

Tidak bisa disangkal bahwa pandemi Covid-19 yang menyerang dunia saat ini telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia: keluarga, pendidikan, pekerjaan, bisnis, hubungan antar manusia, gaya hidup, pemerintahan, lingkungan hidup, dan bahkan kehidupan beragama.

Adakah yang menduga bahwa hal itu terjadi pada tahun ini? Kiranya tidak. Sama halnya, orang juga tidak menduga bahwa persebaran Covid-19 demikian cepat.

Sejak pertama kali muncul di Wuhan, China, akhir tahun 2019, lalu pertengahan bulan Januari 2020, sudah masuk ke Thailand dan Jepang. Lantas melompat ke negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Dan pada minggu ketiga bulan Januari diberitakan sudah menyentuh Amerika Serikat dan juga Eropa.

Jalur persebarannya telah dibentuk oleh globalisasi, yakni mengikuti rute perdagangan. Hal ini juga yang terjadi pada masa lalu saat pandemi Black Death antara tahun 1347 dan 1351 ketika menyerang Eropa, juga sebelumnya ketika wabah Justian menyerang dunia pada abad keenam, demikian pula persebaran Kolera, SARS, dan Ebola.

Reaksi setiap negara dalam menghadapi serangan Covid-19 berbeda-beda. Italia, misalnya, negara yang paling parah di Eropa, benar-benar tak berdaya. Namun, Italia melakukan segala upaya untuk mengatasinya. Presiden AS Donald Trump, meski kebijakannya menghadapi serangan Covid-19 tergolong aneh, menjadikan dirinya sebagai presiden di masa perang; perang melawan Covid-19.

Presiden Perancis Emmanuel Macron juga menyatakan negaranya sedang berperang. "Kami tidak melawan tentara lain atau negara lain. Tetapi musuh ada di sana: tidak terlihat, sulit dipahami, tetapi terus membuat kemajuan (CNA, 17 Maret 2020)." Presiden China Xi Jinping menyatakan memimpin "perang rakyat" melawan Covid-19 (Xinhuanet, 14 Maret 2020).

Presiden AS, Donald Trump dan Presiden Perancis, Emmanuel Macron.

Barangkali, menggunakan metafora perang seperti itu, yang juga digunakan oleh para wartawan serta politisi, adalah alami, normal. Hal itu dilakukan untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi, begitu berat. Ratu Elizabeth II, misalnya, mengatakan, "We'll Meet Again" dalam pidatonya pada 5 April 2020.

"We'll Meet Again" adalah lagu karya penulis lagu Inggris, Ross Parker dan Hughie Charles, yang dinyanyikan Vera Lynn pada masa Perang Dunia II. Lagu ini untuk menyemangati para prajurit yang berangkat ke medan perang dan keluarga atau kekasih yang ditinggalkannya.‎

Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte pun menggunakan retorika masa perang. Ia meminjam istilah yang digunakan oleh PM Inggris zaman PD II, Winston Churchill, yakni Darkest Hour. Istilah tersebut menggambarkan situasi sangat sulit yang dihadapi Churchill pada Mei 1940 ketika ia mempertimbangkan untuk damai dengan Adolf Hitler.

Kata-kata Churchill itu kemudian diangkat menjadi film dengan judul sama Darkest Hour yang disutradarai Joe Wright. Conte menggambarkan situasi di Italia ketika sedang tengah-tengahnya diamuk Covid-19 sebagai Darkest Hour.

Ratu Inggris, Elizabeth II.

Zaman perang
Apakah tidak berlebihan menggunakan metafora dan beretorika perang untuk menggambarkan bahaya Covid-19? Tentu pengertian perang di sini tidak seperti pengertian umum tentang perang. Dalam pemahaman konsepsionalnya, perang seperti didefinisikan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 13 (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), sebagai pertama, manifestasi sikap politik nasional dengan menggunakan kekerasan, untuk memaksa negara lawan tunduk terhadap kemauan negara tersebut. Esensi utama perang adalah kekerasan. Atau sebaliknya, penggunaan kekerasan tersebut diarahkan untuk melawan paksaan lawan.

Kedua, perang juga dimengerti sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan diri (negara) dari upaya pemusnahan oleh lawan, dengan menggunakan segala kekuatan negara. Apabila suatu perang didasarkan pada suatu alasan untuk mempertahankan negara dari agresi negara lain, maka perang tersebut dihayati sebagai perang nasional.

Dan, ketiga, perang dilihat dari perspektif yuridis. Secara yuridis, perang dipahami sebagai situasi dan kondisi hukum yang memungkinkan dua atau lebih pihak yang bermusuhan menyelesaikan pertikaiannya secara kekerasan dengan kekuatan persenjataan. Kini, perang semakin lazim dipahami sebagai perwujudan bentuk konflik dalam derajat intensitas yang relatif tinggi. Konflik yang belum tinggi dapat dimanifestasikan dalam bentuk subversi dari suatu negara terhadap negara lain, atau aksi teror dan propaganda.

Presiden AS, Donald Trump dan Presiden China, Xi Jinping.

Perang dalam pengertian seperti di atas tentu tidak hanya harus dihindarkan, tetapi juga harus dicegah. Meskipun demikian, perang sering dikatakan sebagai pilihan terakhir. Namun sejatinya, perang hanya akan menghancurkan, bahkan menghancurkan orang yang tidak bersalah. Jadi yang justru perlu dan harus dilakukan adalah bagaimana membangun dunia, menegakkan keadilan, dan menciptakan perdamaian.

Kata "perang" juga digunakan tidak hanya untuk menggambarkan suatu tindakan untuk mengalahkan pihak lain dengan risiko hilangnya nyawa, tetapi juga untuk menciptakan kebaikan hidup, kebaikan bersama. Misalnya, perang melawan kemiskinan, kobodohan, kesombongan diri, korupsi, ketidakadilan, melawan terorisme, ekstremisme, peredaran narkotika, kejahatan dalam segala macam bentuknya, dan sebagainya.

Jelaslah kiranya bahwa perang, dalam arti tertinggi, adalah keinginan untuk melindungi dengan cara apa pun; melindungi kehidupan, baik manusia maupun alam. Karena itu, sebagaimana perang dalam arti umum, perang untuk melindungi kehidupan ini harus dilakukan dengan segala daya, mengerahkan dan memobilisasi segala sumber —tenaga, logistik, biaya, termasuk pengorbanan dan sebagainnya— untuk meraih kemenangan.

Para prajurit dalam perang melawan Covid-19 untuk melindungi kehidupan manusia dan alam ini adalah para tenaga medis —baik itu dokter, perawat, dan semua pekerja di rumah sakit, termasuk para ilmuwan yang terus melakukan riset untuk mencari vaksi pelawan Covid-19— yang berdiri di garis depan; para aparat keamanan, para pemimpin daerah dari tingkatan atas hingga paling bawah, sukarelawan, dan tentu Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dipimpin Letjen TNI Doni Monardo, serta semua yang peduli dan punya hati untuk mengakhiri sepak terjang dan serangan Covid-19 ini.

Mereka yang rela tinggal di rumah, mengurung diri, melakukan segala kegiatan di rumah —termasuk kerja— juga bagian dari prajurit yang ikut memerangi Covid-19. Karena itu, sikap patuh dengan sukarela untuk tetap tinggal di rumah adalah langkah yang paling baik untuk memutus mata rantai serangan Covid-19; sebuah tindakan bertanggung jawab untuk mengalahkan Covid-19. Meskipun masih ada juga yang nekad dengan segala macam dalih, termasuk dalih agama, untuk keluar rumah.

Pascaperang
Sekarang sedang di fase perang. Kita semua ada di tengah mandala peperangan. Apakah akan mampu mengalahkan serangan Covid-19? Itulah pertanyaannya. Jawaban pertanyaan itu sangat tergantung dari kita semua. Mengapa? Apakah semua pihak menyadari bahayanya serangan Covid-19 ini sehingga mau bersama-sama menghadapinya dengan menyisihkan, membuang ambisi-ambisi dan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan? Harus disadari bahwa tidak mungkin menghadapi serangan Covid-19 ini sendiri, harus kerja sama dengan pihak lain.

Selain itu, juga dibutuhkan kejujuran. Karena banyak kasus —tenaga medis menjadi korban Covid-19— karena pasien tidak jujur bahwa sudah terkena Covid-19; bahwa baru saja pulang dari perjalanan jauh, pulang mudik, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagaimana perang antarnegara, untuk memenangi peperangan melawan Covid-19 itu dibutuhkan adanya kecepatan, transparansi, inovasi, dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat secara sukarela. Tanpa semua itu, akan sulit kita memenangi perang ini.

Bila nanti pasukan Covid-19 sudah berhasil dikalahkan, masih ada mandala perang baru yang tak kalah beratnya, yakni memulihkan kehidupan masyarakat, negara. Keberhasilan laju pemulihan akan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil selama krisis. Jika kebijakan memastikan bahwa pekerja tidak kehilangan pekerjaan, penyewa dan pemilik rumah tidak digusur, perusahaan menghindari kebangkrutan, dan jaringan bisnis dan perdagangan dipertahankan, pemulihan akan terjadi lebih cepat dan lebih lancar.

Namun, semua itu tidak mudah. Karena, kini sudah banyak orang kehilangan pekerjaan; perusahaan tutup, bisnis mati. Tentu, semua itu menjadi persoalan besar di kemudian hari, yang perlu dipikirkan dan dicari jalan keluarnya mulai saat ini. Kerja sama internasional, antara lain, adalah salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi dan membangkitkan perekonomian lagi.

Akan tetapi, yang tidak kalah penting atau justru paling penting adalah adanya semangat bangsa untuk bangkit dan bergerak lagi, secara bersama-sama, saling dukung. Bantuan tangan luar pun tak akan banyak artinya kalau tidak ada semangat bangsa, semangat untuk bangkit, semangat untuk memasuki hidup baru, zaman baru, yang diharapkan lebih baik dalam segala bidang, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, hubungan antar-anak bangsa yang berbeda-beda, dan tentu saja hubungan dengan alam.

Akankah negeri kita memasuki zaman baru setelah krisis kemanusiaan akibat serangan Covid-19 ini? Semua tergantung kita.

Trias Kuncahyono,
Wartawan Kompas 1988-2018
KOMPAS, 2 Mei 2020

2020 Tahun Keruntuhan?

Presiden Soeharto dulu diangkat kembali menjadi Presiden oleh MPR pada tahun 1997 setelah Pemilu di tahun tersebut. Banyak suara yang menganjurkan agar Pak Harto tidak melanjutkan kepemimpinannya. Dirasakan sudah cukup menjabat dan agar dapat mengakhiri dengan baik.

Akan tetapi beberapa pembisik mendorong agar Soeharto terus lanjut memimpin. Bisikan maut “rakyat masih membutuhkan Pak Harto” menyebabkan “racun kekuasaan” tersebut akhirnya diminum.

Pada 1998 terjadi lah gelombang aksi yang tak terprediksi. Ketidakpuasan rakyat memuncak dan Pak Harto tak mampu mengendalikan kondisi ekonomi.

Akhirnya semangat reformasi berhasil menjatuhkan Bapak Jenderal dari singgasananya. Kekuasaan telah menemukan momen untuk akhir ajalnya. Turun dengan tragis dalam proses tuntutan hukum. Karena pertimbangan kesehatan maka penuntutan terhenti. SKP3 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara) dikeluarkan.

Presiden Jokowi terpilih untuk kali kedua pada tahun 2019 yang lalu dengan berbagai upaya. Indikasi curang yang melibatkan KPU berproses hingga sidang MK. Namun MK membuldozer gugatan pasangan Prabowo-Sandi. Dikalahkan dengan telak. Prabowo menyerah dan siap mengabdi sebagai Menteri.

Setelah Jokowi dilantik, KPK dilemahkan dengan Revisi UU KPK. Nyatanya memang KPK lumpuh. Menghadapi kasus suap PDIP saja tampaknya KPK belepotan. Upaya menangkap Harun Masiku berputar-putar. Ceritanya jadi membosankan. Lebih tepatnya menjengkelkan, karena jadi kisah ajaib banyolan konyol yang sangat jauh dari akal sehat.

Jadilah kini tahun 2020 penuh dengan misteri. Misteri untuk berapa lama lagi beliau mampu bertahan. Orang dekat Presiden sudah mulai goyah. Moeldoko, Ketua KSP, ditarget Jiwasraya. Erick Thohir Menteri BUMN meramal dirinya tidak akan lama menjadi menteri.

Sri Mulyani bongkar rahasia soal sakit perut dan janji palsu Jokowi. Yasonna siap-siap mundur terbentur kasus Sompie. Denny Siregar sang pemuja Jokowi membuat sensasi dengan bernyanyi mengecam para menteri. Menyebut kinerja Jokowi di periode ini lebih buruk.

Peristiwa masa Pak Harto mungkinkah akan terulang? Yakni ketika para menteri satu persatu berlepas diri? Balik badan menyelamatkan diri. Megawati tersinggung dengan langkah KPK yang mengejar kader dan melawan dengan menusukkan pedang Jiwasraya ke Istana. Jokowi adalah figur lemah, kekuatannya ada di lingkaran orang-orang yang berebut menjadi penentu.

Ketika pembantu tak mampu diarahkan, para menteri berjalan sendiri-sendiri, pendukung rakus menikmati kue di berbagai posisi, maka sinyal akhir kekuasaan semakin mendekat. Jika andalan rezim Jokowi di periode kedua adalah China, maka kini China sedang bermasalah. Virus corona menjadi lawan prioritas. Jokowi coba melompat ke sana-sini hingga ke Timur Tengah. Tapi itu bisa tak berarti. Ia sudah terkepung dari semua sisi.

China bisa marah karena terkhianati. Ia coba menggertak dengan manuver coast guard di kepulauan Natuna. Namun sang virus terlalu cepat datang hingga konsentrasi menjadi hilang. Situasi domestik rawan dan perlu penanganan. Xi Jinping mulai seperti orang sinting. Panik warganya diusir-usir. Etnis China dibenci dan "ditakuti" karena menjadi sumber dan penyebar penyakit.

Tahun 2020 adalah tahun rawan bagi rezim. Analis moderat sudah sampai pada pernyataan “tidak akan kuat hingga 2024”. Sementara angin bertiup tak terduga. Jiwasraya menjadi pembuka malapetaka bagi “istana”. Kasus semakin banyak terbuka. Rakyat gelisah tak jelas akan dibawa ke mana oleh sang pemimpin. Bisa-bisa 2020 menjadi tahun Jokowi “hands up” dan tak mampu berdiri lagi.

Rakyat tentu berfikir mencari opsi yang terbaik. Negeri tak bisa dibiarkan tenggelam bersama kerakusan para penikmat kekuasaan.

M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik
Gelora News, 5 Februari 2020

Tenaga Kerja Tiongkok

Dalam perjalanan di pesawat Garuda, saya melihat-lihat majalah The Economist terbitan 23 April 2016. Ada sebuah artikel yang menarik saya mengenai hubungan Myanmar-Tiongkok.

Dalam artikel itu dibahas betapa hubungan Myanmar dengan Tiongkok, dua negara yang berbatasan dan terkait dalam tali-temali sejarah yang panjang, belakangan ini memasuki fase baru. Hal itu terkait proses demokratisasi di Myanmar dengan kemenangan NLD yang dipimpin Aung San Suu Kyi di pemilu lalu.

Tapi, yang utamanya menarik bagi saya, hubungan ekonomi kedua negara yang erat dalam masa pemerintahan para jenderal di Myanmar itu ditandai makin kuatnya peran Tiongkok dalam ekonomi Myanmar. Curahan investasi proyek-proyek infrastruktur skala besar telah menimbulkan “kemarahan” yang dalam di kalangan masyarakat. Ditulis di situ betapa investasi Tiongkok yang datang dengan puluhan ribu tenaga kerja telah membangkitkan kerisauan rakyat Myanmar, bahwa negaranya akan berubah jadi sebuah provinsi Tiongkok.

Indonesia musti belajar dari hubungan ekonomi Myanmar dan Tiongkok (China).

Para jenderal pun mulai menyadari dukungan ekonomi Tiongkok itu makin merupakan liability. Maka, pada 2012, Presiden Myanmar Jenderal Thein Sein mendadak membatalkan proyek dam besar Myitsone di hulu Sungai Irrawaddy. Beberapa proyek besar lainnya juga dibatalkan, antara lain tambang tembaga dan proyek kereta api yang menghubungkan Provinsi Yunan di Tiongkok ke Teluk Bengal.

Saya tidak terlalu memikirkan tulisan itu sampai beberapa hari lalu, sewaktu mencuat masalah tenaga kerja Tiongkok melakukan pengeboran tanah di lokasi TNI AU di Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang mendapat tanggapan keras masyarakat.

Otomatis pikiran saya menghubungkan keduanya. Rupanya ada pola yang sama dalam praktik kerja sama ekonomi Tiongkok di Myanmar dan Indonesia. Sebelumnya juga kita mendengar betapa besar kehadiran Tiongkok di sejumlah negara Afrika, dan bersama proyek-proyek infrastrukturnya datang pula puluhan ribu tenaga kerjanya, bahkan karena situasi di sana tak aman disertai dengan aparat militernya.

Aung San Suu Kyi (Myanmar) dan Xi Jinping (Tiongkok/China).

Saya tergugah menulis opini ini karena mengalami sendiri masalah tenaga kerja Tiongkok ini. Kurang lebih 30 tahun lalu, dalam sebuah proyek di Banten, datang ratusan pekerja Tiongkok. Sebagian besar mereka adalah pekerja konstruksi bangunan, bahkan ada juru masaknya. Kami, pemerintah waktu itu, memulangkan pekerja-pekerja itu dan meminta investor memakai tenaga-tenaga Indonesia untuk pekerjaan yang dapat kita lakukan sendiri.

Belakangan ini proyek-proyek Tiongkok makin banyak di Indonesia. Saya kira itu tak masalah. Tapi, setelah pensiun, saya juga tak tahu apakah pola yang terjadi di Myanmar, di Afrika, dan yang coba diterapkan di Indonesia 30 tahun itu masih berjalan dalam masa pasca reformasi sekarang.

Berita belakangan ini menunjukkan bahwa pola itu masih berjalan, bahkan mungkin cukup intens. Kalau saja tidak tertangkap basah oleh petugas keamanan TNI AU, mungkin tidak pernah ada orang yang tahu atau ada yang tahu tetapi tidak peduli.

Menggelisahkan
Dalam kasus ini sekurang-kurangnya ada tiga hal yang menggelisahkan. Pertama, tenaga kerja Tiongkok melakukan pekerjaan yang sangat sederhana, pengeboran tanah untuk mengambil cuplikan. Untuk pekerjaan tersebut kita pasti mampu.

Dengan proyek kereta api cepat, ada tanda-tanda akan datangnya ribuan pekerja asing, yang akan melakukan pekerjaan yang sudah bisa kita kerjakan sendiri. Seharusnya proyek-proyek pembangunan, siapa pun investornya dan dari mana pun dananya, diwajibkan menggunakan tenaga kerja sendiri. Pihak investor cukup mendatangkan penyelia bila ahli-ahli di Indonesia tak ada atau masih kurang.

Investor-investor besar dari dunia Barat, termasuk Jepang, tidak pernah mengirim tenaga-tenaga dengan keterampilan rendahan karena biayanya memang lebih mahal. Sementara Tiongkok, karena mereka memiliki jumlah penduduk yang melimpah dan ongkos buruh yang rendah, proyek-proyek itu datang disertai tenaga kerja.

Selalu cermat, hati-hati dan waspada adalah langkah yang tepat.

Sungguh ironis manakala kita masih mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (TKI), namun di Indonesia sendiri lapangan kerja kita justru diisi orang lain. Dari angka resmi tenaga kerja Tiongkok pada 2015 tercatat sekitar 12.800 orang atau 23 persen dari total tenaga kerja asing yang ada di Indonesia. Ini jumlah tertinggi tenaga kerja asing, jauh dibandingkan Korea dan Jepang. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah angka tak resmi atau yang datang tidak secara sah diperkirakan berlipat kali lebih banyak. Angka di atas kelihatannya hanya puncak dari gunung es yang jauh lebih besar.

Kedua, masalah keamanan. Bagi negara mana pun kedaulatan dan keselamatan negara adalah kepentingan nomor satu. Tak masuk akal bahwa orang asing boleh melakukan kegiatan di wilayah militer; di negara mana pun tak mungkin. Di Tiongkok pun mereka tak akan membolehkan hal itu.

Tidak masuk akal mereka tidak tahu kegiatan itu berlangsung di wilayah militer karena ada pemandu orang-orang Indonesia; orang Indonesia mana yang tidak tahu Halim adalah wilayah angkatan udara.

Seseorang tidak perlu dianggap xenophobia dan penganut teori konspirasi jika punya kecurigaan adanya motif lain di belakang kejadian itu. Apalagi jika dilihat betapa agresifnya Tiongkok memasuki wilayah-wilayah di Laut China Selatan yang juga didaku oleh negara-negara ASEAN. Mereka mengirim armada dan membangun pangkalan di pulau-pulau yang masih dalam sengketa. Saya kira kita bisa membaca sikap Tiongkok yang agresif itu dengan gerakan Presiden Xi Jinping yang kembali kepada ideologi politik komunis garis keras, yang juga diberitakan dalam majalah The Economist edisi yang sama.

Salah satu karikatur yang mengingatkan dan menyindir keras kaum pribumi.

Dalam sejarahnya, Tiongkok memang sangat ekspansif dan agresif. Tentu saja ini sesuatu yang wajar bagi negara yang demikian besar dan dengan sejarah peradaban yang panjang. Kita juga telah mengalami serangan Tiongkok yang mencoba menempatkan wilayah kita dalam hegemoni dan menjadi vassal-nya. Saya ingat pelajaran sejarah, pada abad XIII, Kubilai Khan mengirim 20.000 hingga 30.000 anggota pasukan lautnya untuk menaklukkan Singosari. Tapi usaha itu dapat digagalkan oleh Raden Wijaya, yang kemudian menjadi pendiri Kerajaan Majapahit. Seperti kata Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.

Ketiga, siapa yang harus bertanggung jawab? Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Yang sungguh menyedihkan adalah respons dari pejabat yang mensponsori proyek kereta api cepat ini. Tanggapan pertama yang kita dengar adalah telah terjadi kesalahpahaman, bukan kesalahan. Tidak ada sama sekali pengakuan bahwa telah terjadi kesalahan besar dalam dua hal di atas, yaitu didatangkannya orang-orang asing melakukan pekerjaan sederhana dan, kedua, melakukan kegiatan di wilayah militer.

Saya menulis artikel ini tak lain untuk mengingatkan kita semua, terutama mereka yang sedang memikul amanah mengurus bangsa ini, agar lebih peka, lebih peduli, dan lebih punya rasa tanggung jawab.

Ginandjar Kartasasmita,
Mantan Menko Ekonomi, Keuangan, dan Industri
KOMPAS, 12 Mei 2016

Lautan Tumpuan Kekuasaan Dunia

Sepanjang tahun 2013, hampir bisa dipastikan China di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Partai Komunis China (PKC) Xi Jinping —yang akan menjadi Presiden China bulan Maret menggantikan Hu Jintao— akan menjadi lebih agresif dibandingkan dua dekade sebelumnya. Persoalan domestik dan internasional yang dihadapi China pada tahun ini terfokus pada pengukuhan diri sebagai kekuatan global dengan kemampuan setara negara-negara Barat.

Selama masa reformasi dan keterbukaan China tiga dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi dan kemampuan perdagangan China yang masif dan impresif telah menempatkan negara berpenduduk terbanyak di dunia ini sebagai peluang sekaligus sebagai ancaman bagi dunia. Menjadi peluang untuk melebarkan kerja sama ekonomi, dan menjadi ancaman karena perilaku politik internasional yang didukung kekuatan militernya.

China di bawah Xi Jinping akan memproyeksikan kekuatan yang berbeda dengan kebangkitan negara-negara adidaya, seperti Inggris dan AS, dalam dua abad terakhir. Mempertahankan balance of power, dalam konteks hubungan dan norma internasional yang terbentuk akibat dua Perang Dunia dan Perang Dingin, menjadi usang ketika bentuk-bentuk baru kekuasaan dan kekuatan militer mencari keseimbangan dinamis terus-menerus.

Kebangkitan China sebagai kekuatan global berbeda secara signifikan dengan kebangkitan Inggris dan AS sebagai kekuatan hegemoni masing-masing pada abad ke-19 dan 20. Dunia berusaha mengendalikan China menjadi kekuatan hegemoni serta mendesak sejumlah perubahan perilaku dan kepercayaan politik China untuk menyesuaikan diri dengan norma internasional yang dipahami negara-negara Barat.

Perbedaan yang dihadapi China dengan kekuatan global lain adalah jumlah penduduknya yang sangat besar. Selama 50 tahun, jumlah penduduk China bergerak dari 550 juta orang menjadi 1,3 miliar orang pada tahun 2010. Tanpa kebijakan satu anak yang berlangsung sejak tahun 1979, pertambahan penduduk China diperkirakan mencapai 300 juta orang, sekitar tiga kali jumlah penduduk Jepang.

Dampak Keseimbangan
Dalam konteks pertambahan penduduk ini, proyeksi politik internasional China memang menjadi cenderung agresif dalam rangka memenuhi kebutuhan keamanan pangan dan melindungi kepentingan nasionalnya. Sengketa klaim tumpang tindih di Laut China Timur dengan Jepang, dan di Laut China Selatan dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, menjadi proyeksi kepentingan nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan keamanan pangan ini.

Tahun 2013, konflik laut akan menjadi mandala baru bagi China dalam rangka mengukuhkan kekuatan guna melindungi kepentingan nasionalnya di seluruh dunia. Akses ke lautan akan menjadi legitimasi China untuk beraksi dan melakukan klaim kedaulatan dan kekuasaan, yang berdampak langsung terhadap keseimbangan dinamis kekuatan-kekuatan besar, termasuk kebijakan “poros Asia” sebagai politik menyeimbangkan kembali (rebalancing) kehadiran kekuatan AS.

Selama ini, China memiliki narasi sejarah sendiri terkait laut teritorial di utara dan tenggara kawasan Asia. Beijing memiliki interpretasi sendiri atas Konvensi PBB tentang Hukum Laut, khususnya pada pasal-pasal kebebasan navigasi dan lintas murni (innocent passage) di perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Bagi China, lautan adalah sumber pangan penting. Dalam angka, 86 persen nelayan
dan petambak ikan dunia terletak di Asia, dengan China menduduki urutan teratas, mencakup 8,1 juta nelayan dan 4,5 juta petambak ikan. Ikan memang menjadi menu penting dalam diet makanan orang-orang Asia.

Harian Asian Wall Street Journal melaporkan, pekan lalu otoritas Argentina menangkap dua kapal nelayan China di dalam wilayah ZEE negara itu di kawasan Patagonia, memuat 10 metrik ton cumi dan ikan. Konsumsi China akan produk lautan mencapai sekitar 50 juta metrik ton pada tahun 2010, sangat masif dibandingkan India, Indonesia, Vietnam, AS, dan Jepang yang mencapai kurang dari 15 juta metrik ton.

Konflik Terbuka
Sejumlah studi klasik tentang kekuatan laut dan politik dunia menunjukkan bahwa kekuasaan dunia sebagian besar dilaksanakan melalui kendali di lautan. Studi-studi ini juga menunjukkan bahwa perubahan posisi kepemimpinan dunia selalu terkait dengan pergeseran distribusi kekuatan laut.

Semua kekuatan dunia yang memiliki keterlibatan signifikan dan mampu mengejawantahkan politik global selalu mengandalkan kekuatan laut sebagai tumpuan. Ini pernah terjadi pada masa imperium Turki, imperialisme Inggris, Belanda, Perancis, Spanyol, dan lainnya, ataupun pada era pasca-Perang Dunia yang menghadirkan hegemoni AS.

China di bawah Sekjen PKC Xi Jinping tidak akan terhindar dari perubahan posisi kepemimpinan dunia yang mengandalkan kekuatan laut sebagai tumpuan kekuasaan. Di bawah kepemimpinan generasi ke-5, China perlu merumuskan manuver dan mekanisasi geopolitik, diplomasi risiko tinggi, dan strategi akbar. Bukan sekadar untuk mengukuhkan klaim kedaulatan di Laut China Timur dan Laut China Selatan, melainkan juga untuk mengawal keamanan pangan bagi penduduknya.

Konflik terbuka, khususnya di Kepulauan Diaoyu atau Senkaku, akan menjadi jalan panjang serta pengalihan persoalan politik China pada umumnya, ketika desakan melaksanakan perestroika dan glasnost ala Rusia menjadi tuntutan nyata dari dalam dan luar negeri. Sekaligus juga akan menjadi ajang uji coba kekuatan laut China yang dikembangkan saat ini.

Rene L Pattiradjawane
Wartawan Kompas
KOMPAS, 3 Januari 2013