Lautan Tumpuan Kekuasaan Dunia

Sepanjang tahun 2013, hampir bisa dipastikan China di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Partai Komunis China (PKC) Xi Jinping —yang akan menjadi Presiden China bulan Maret menggantikan Hu Jintao— akan menjadi lebih agresif dibandingkan dua dekade sebelumnya. Persoalan domestik dan internasional yang dihadapi China pada tahun ini terfokus pada pengukuhan diri sebagai kekuatan global dengan kemampuan setara negara-negara Barat.

Selama masa reformasi dan keterbukaan China tiga dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi dan kemampuan perdagangan China yang masif dan impresif telah menempatkan negara berpenduduk terbanyak di dunia ini sebagai peluang sekaligus sebagai ancaman bagi dunia. Menjadi peluang untuk melebarkan kerja sama ekonomi, dan menjadi ancaman karena perilaku politik internasional yang didukung kekuatan militernya.

China di bawah Xi Jinping akan memproyeksikan kekuatan yang berbeda dengan kebangkitan negara-negara adidaya, seperti Inggris dan AS, dalam dua abad terakhir. Mempertahankan balance of power, dalam konteks hubungan dan norma internasional yang terbentuk akibat dua Perang Dunia dan Perang Dingin, menjadi usang ketika bentuk-bentuk baru kekuasaan dan kekuatan militer mencari keseimbangan dinamis terus-menerus.

Kebangkitan China sebagai kekuatan global berbeda secara signifikan dengan kebangkitan Inggris dan AS sebagai kekuatan hegemoni masing-masing pada abad ke-19 dan 20. Dunia berusaha mengendalikan China menjadi kekuatan hegemoni serta mendesak sejumlah perubahan perilaku dan kepercayaan politik China untuk menyesuaikan diri dengan norma internasional yang dipahami negara-negara Barat.

Perbedaan yang dihadapi China dengan kekuatan global lain adalah jumlah penduduknya yang sangat besar. Selama 50 tahun, jumlah penduduk China bergerak dari 550 juta orang menjadi 1,3 miliar orang pada tahun 2010. Tanpa kebijakan satu anak yang berlangsung sejak tahun 1979, pertambahan penduduk China diperkirakan mencapai 300 juta orang, sekitar tiga kali jumlah penduduk Jepang.

Dampak Keseimbangan
Dalam konteks pertambahan penduduk ini, proyeksi politik internasional China memang menjadi cenderung agresif dalam rangka memenuhi kebutuhan keamanan pangan dan melindungi kepentingan nasionalnya. Sengketa klaim tumpang tindih di Laut China Timur dengan Jepang, dan di Laut China Selatan dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, menjadi proyeksi kepentingan nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan keamanan pangan ini.

Tahun 2013, konflik laut akan menjadi mandala baru bagi China dalam rangka mengukuhkan kekuatan guna melindungi kepentingan nasionalnya di seluruh dunia. Akses ke lautan akan menjadi legitimasi China untuk beraksi dan melakukan klaim kedaulatan dan kekuasaan, yang berdampak langsung terhadap keseimbangan dinamis kekuatan-kekuatan besar, termasuk kebijakan “poros Asia” sebagai politik menyeimbangkan kembali (rebalancing) kehadiran kekuatan AS.

Selama ini, China memiliki narasi sejarah sendiri terkait laut teritorial di utara dan tenggara kawasan Asia. Beijing memiliki interpretasi sendiri atas Konvensi PBB tentang Hukum Laut, khususnya pada pasal-pasal kebebasan navigasi dan lintas murni (innocent passage) di perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Bagi China, lautan adalah sumber pangan penting. Dalam angka, 86 persen nelayan
dan petambak ikan dunia terletak di Asia, dengan China menduduki urutan teratas, mencakup 8,1 juta nelayan dan 4,5 juta petambak ikan. Ikan memang menjadi menu penting dalam diet makanan orang-orang Asia.

Harian Asian Wall Street Journal melaporkan, pekan lalu otoritas Argentina menangkap dua kapal nelayan China di dalam wilayah ZEE negara itu di kawasan Patagonia, memuat 10 metrik ton cumi dan ikan. Konsumsi China akan produk lautan mencapai sekitar 50 juta metrik ton pada tahun 2010, sangat masif dibandingkan India, Indonesia, Vietnam, AS, dan Jepang yang mencapai kurang dari 15 juta metrik ton.

Konflik Terbuka
Sejumlah studi klasik tentang kekuatan laut dan politik dunia menunjukkan bahwa kekuasaan dunia sebagian besar dilaksanakan melalui kendali di lautan. Studi-studi ini juga menunjukkan bahwa perubahan posisi kepemimpinan dunia selalu terkait dengan pergeseran distribusi kekuatan laut.

Semua kekuatan dunia yang memiliki keterlibatan signifikan dan mampu mengejawantahkan politik global selalu mengandalkan kekuatan laut sebagai tumpuan. Ini pernah terjadi pada masa imperium Turki, imperialisme Inggris, Belanda, Perancis, Spanyol, dan lainnya, ataupun pada era pasca-Perang Dunia yang menghadirkan hegemoni AS.

China di bawah Sekjen PKC Xi Jinping tidak akan terhindar dari perubahan posisi kepemimpinan dunia yang mengandalkan kekuatan laut sebagai tumpuan kekuasaan. Di bawah kepemimpinan generasi ke-5, China perlu merumuskan manuver dan mekanisasi geopolitik, diplomasi risiko tinggi, dan strategi akbar. Bukan sekadar untuk mengukuhkan klaim kedaulatan di Laut China Timur dan Laut China Selatan, melainkan juga untuk mengawal keamanan pangan bagi penduduknya.

Konflik terbuka, khususnya di Kepulauan Diaoyu atau Senkaku, akan menjadi jalan panjang serta pengalihan persoalan politik China pada umumnya, ketika desakan melaksanakan perestroika dan glasnost ala Rusia menjadi tuntutan nyata dari dalam dan luar negeri. Sekaligus juga akan menjadi ajang uji coba kekuatan laut China yang dikembangkan saat ini.

Rene L Pattiradjawane
Wartawan Kompas
KOMPAS, 3 Januari 2013

Swiss Dicap Surga "Penipuan"

Ekonomi Global Terus Ambruk
Menteri Keuangan Inggris Alistair Darling di London, Minggu (22/2), mengecam kerahasiaan bank Swiss. Hal itu dinilai merupakan salah satu penyebab krisis keuangan global. Amerika Serikat juga kini menyerang Swiss yang melindungi ”penipuan” keuangan oleh warganya.

Tidak dijelaskan kaitan antara kerahasiaan perbankan Swiss itu dan krisis global. Namun, di Berlin, Jerman, para pemimpin raksasa Eropa, seperti Italia, Inggris, Perancis, dan Jerman, Minggu, bertemu untuk membahas cara mengatasi krisis keuangan global.

Kanselir Jerman Angela Merkel menegaskan pentingnya pengaturan transaksi keuangan. Salah satunya adalah pengendalian atas hedge fund, sebutan untuk sekumpulan dana yang dikelola para manajer. Dana itu ”dimainkan” di pasar dengan tingkat spekulasi yang rumit, tetapi susah dilacak, baik aliran dana maupun pola permainannya.

Kegiatan ini dimungkinkan karena sumber pelaku permainan berasal dari negara-negara safe havens, seperti Swiss. Di tengah krisis, tetap saja terjadi gairah di bursa saham dan uang dengan korban-korban baru. Namun, di sisi lain, aksi-aksi spekulasi itu membuat sesama perbankan makin curiga. Banyak bank berhenti beraktivitas dengan sesama lembaga keuangan karena khawatir banyak bank yang turut melakukan spekulasi untuk mengompensasi kerugian besar walau dengan risiko besar.

47 langkah
Jerman sudah menyusun 47 langkah untuk mengatasi krisis keuangan global yang akan dibahas dalam pertemuan G-20 di London, 2 April mendatang. Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy sepakat memperkuat tekanan pada pentingnya pengaturan keuangan global, juga hukuman kepada negara-negara safe havens yang melindungi penipuan.

”Transparansi itu penting. Masalahnya, semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya kira, setengah dari persoalan krisis adalah karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Swiss harus tahu persoalan ini dan harus turut mengatasinya. Anda tak bisa menerima orang- orang mendapatkan perlindungan, apalagi jika mereka menggelapkan pajak,” kata Darling.

Internal Revenue Services (IRS) dari AS meminta UBS AG (bank Swiss) membuka rahasia rekening milik 52.000 warga AS. IRS menemukan, ada 52.000 rekening warga termakmur AS yang terkait penggelapan pajak dan penipuan keuangan yang dilakukan lewat UBS. Agen IRS, Daniel Reeves, mengatakan, UBS melakukan perbuatan ilegal selama periode 2000-2007.

Juru bicara Departemen Keuangan Swiss, Roland Meier, menolak panggilan Senat AS atas UBS untuk pemeriksaan pada 4 Maret soal ke-52.000 rekening itu.

Kekacauan dan anomali sektor keuangan merupakan bagian dari persoalan krisis keuangan global. Krisis itu melumpuhkan kepercayaan bisnis dan konsumen, yang membuat kesediaan berbelanja dan melakukan investasi baru menjadi mandek.

Hal itu selanjutnya membuat aktivitas ekonomi anjlok dan investor biasa (bukan spekulan) juga enggan memberikan pinjaman baru. Namun, di sisi lain, aksi-aksi spekulasi terus berlanjut.

Kekurangan modal telah membuat Airbus kini terancam kekurangan modal kerja, sebagaimana diutarakan Presiden Airbus Wilayah Timur Tengah Habib Fekih di Dubai, Uni Emirat Arab.

Eropa Timur, seperti Polandia, Hongaria, dan Ceko, kini juga mengalami kekeringan dana karena hengkangnya investasi asing.

Dana darurat ASEAN
ASEAN juga tidak luput dari pelarian modal. Karena itu, dalam pertemuan menteri keuangan ASEAN plus China, Jepang, dan Korea Selatan di Phuket, Thailand, disepakati soal pengadaan 120 miliar dollar AS dana darurat. Sekitar 20 persen dana itu berasal dari ASEAN dan sisanya dari tiga negara Asia Timur.

KOMPAS, 23 Februari 2009

Semua Ekonomi Dunia Serentak Ambruk

Injeksi Dana Tak Menolong
Kesalahan Serius Telanjur Terjadi,
Ratusan Miliar Dollar AS Modal Hengkang

Ekonomi global mengalami kontraksi 0,4 persen pada tahun 2009 dengan pola resesi yang lebih sinkron sepanjang sejarah. Resesi terburuk sejak 1960-an tak terhindarkan. Pemerintah dan otoritas moneter mencoba mencegahnya, tetapi kerusakan serius telanjur terjadi. Injeksi dana tak menolong.

Demikian diutarakan The Institute of International Finance (IIF) yang berbasis di Washington, Kamis (18/12/2008). IIF beranggotakan 375 lembaga keuangan dunia.

Direktur Pelaksana IIF Charles Dallara menyebutnya sebagai resesi terburuk dunia. Kontraksi ditandai dengan resesi sinkron di sejumlah negara. Resesi merujuk pada pertumbuhan yang menurun setidaknya selama dua kuartal berturut-turut. Meski derajat penurunan berbeda-beda dan titik awal penurunan berbeda- beda, ada satu hal yang terjadi jelas atau terjadi sinkron, yakni semua perekonomian di dunia sama-sama mengalami penurunan.

Sejak 1960-an, resesi di satu kawasan biasanya teratasi dengan pertumbuhan di kawasan lain. Sekarang hal ini tidak terjadi. Semua ekonomi dunia serentak ambruk.

Resesi tidak dimulai dengan penurunan permintaan swasta atau pemerintah, tidak diawali dengan penurunan pasokan barang. Resesi dimulai dengan kredit macet massal dan global. Kerusakan serius sistem keuangan dan perbankan telanjur terjadi.

Studi empiris menunjukkan resesi karena kekacauan sektor keuangan lebih besar potensinya menjungkalkan perekonomian.

Kekacauan lembaga kuangan tidak saja membuat aliran kredit seret. Kekacauan ini memacetkan pinjaman antarbank, memacetkan pinjaman untuk konsumen lewat penggunaan kartu kredit.

Kekacauan ini mengganggu kelancaran transaksi perdagangan, baik secara nasional maupun global. Episentrum kekacauan sektor keuangan ini terjadi di AS, mesin ekonomi dunia. Macetnya transaksi keuangan makin memerosotkan aktivitas ekonomi.

Pasar uang terganggu
Kekacauan juga menyebabkan terganggunya bursa saham dan pasar modal, dua sumber pembiayaan berjangka pendek dan berjangka panjang. Kekacauan ini mengimbas ke sejumlah negara.

Para penyedia modal atau pemilik modal, yang selama ini menjadi sumber pinjaman, memegang sikap hati-hati.

Hal ini yang membuat injeksi modal dan penurunan suku bunga tidak berhasil mencegah resesi. Ketersediaan pinjaman relatif murah dari Bank Sentral AS, bahkan hanya 0,1 persen dari Bank Sentral Jepang, tak mampu menggerakkan ekonomi.

Kantor berita Associated Press menuliskan, lembaga keuangan menimbun uang. Fenomena ini sudah terjadi sejak Desember 2007, yang menyebabkan resesi sudah mulai terjadi sejak tahun 2007.

Steven Hansen di situs Seeking Alpha mengatakan, dalamnya beban utang korporasi, pemerintah, dan individu di AS membuat keberadaan pinjaman murah bank sentral tak mampu lagi diserap.

Transaksi atau spekulasi di bursa dan penempatan dana di negara berkembang yang dianggap prospektif dihentikan atau dikurangi untuk sementara.

Presiden Argentina Cristina Kirchner terpaksa melakukan pencegahan pelarian uang, yang sudah terjadi sebesar 100 miliar-120 miliar dollar AS. Argentina mencanangkan, antara lain, pembebasan pajak bagi modal yang ditanamkan kembali ke dalam negeri.

Wakil Gubernur Bank Sentral Rusia Alexei Ulyukayev mengatakan, ”Sejak September sudah terjadi pelarian modal 80 miliar dollar AS atau bahkan akan mencapai 100 miliar dollar AS sepanjang 2008.”

Krisis ekonomi, di samping kekacauan sektor keuangan, membuat pemodal menarik dana dari negara berkembang dengan menempatkan ke lokasi yang dianggap jauh lebih aman.

Sebab itu, Philip Suttle, Direktur Analisis Ekonomi Makro IIF, mengatakan, data sejak 1950-an menunjukkan tidak pernah ada kontraksi ekonomi global. Namun, kini semua negara terimbas krisis.

Respons bersama
Dallara mengatakan, respons global yang terkoordinasi dibutuhkan untuk mencegah keadaan lebih buruk. Dallara memuji tindakan Pemerintah AS menurunkan suku bunga dan pencanangan stimulus ekonomi berupa penyiapan dana talangan 700 miliar dollar AS.

”Adalah penting bagi Eropa dan Jepang untuk melakukan hal serupa,” kata Dallara.

Namun, Jepang dan Uni Eropa tidak meluncurkan paket penyelamatan ekonomi selengkap AS. UE tidak mau karena khawatir peluncuran dana-dana itu akan mengalir kembali ke pasar uang AS, yang tidak tertata rapi, dan bahkan bisa dimainkan ke bisnis yang penuh tipu muslihat seperti yang terlihat dari skandal ”skema Ponzi”, yang diotaki Bernard Madoff, mantan ketua bursa saham AS, Nasdaq.
Ketua Komisi Urusan Moneter Uni Eropa Joaquin Almunia, mengatakan, 27 negara anggota UE mencanangkan dana stimulus 292,32 miliar dollar AS.

Namun, Uni Eropa memiliki rambu-rambu yang harus dituruti, yakni tidak boleh menjalankan defisit anggaran pemerintah melampaui 3 persen dari total produk domestik bruto. Gubernur Bank Sentral Eropa Jean-Claude Trichet mengingatkan semua pemerintah untuk menghargai peraturan UE tentang peraturan anggaran yang dianggap aman.

KOMPAS, 20 Desember 2008

Krisis Keuangan Global

Banyak warga kaya, yang mempunyai uang lebih, menanamkan dana lewat lembaga keuangan asing. Salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam memilih produk investasi asing lewat agen asing adalah brand, yang dianggap jaminan mutu.

Di Indonesia, Citibank misalnya, dipersepsikan sebagai jaminan mutu di tengah rimba kegelapan, akibat minimnya pengetahuan warga kaya soal keamanan investasi. Postulat ini telah gugur, setidaknya untuk sementara dan setidaknya di mata sejumlah nasabah Citibak yang termakan “rayuan” untuk membeli surat-surat berharga terbitan Lehman Brothers.

Tigor M Siahaan, Direktur Pelaksana dan Manajer Bisnis Citibank Indonesia, mengatakan, Citibank bukan penjamin, tetapi hanya sebagai penjual produk Lehman (Kompas, edisi 24 September).

Ke depan, penyandaran kepercayaan yang didasarkan pada citra tidak bisa dilakukan lagi tanpa reserve. Bukti sudah banyak, citra, brand tidak lagi bisa dipakai secara membabi buta. UBS, Societe Generale, Lehman Brothers, AIG, Merrill Lynch, terbukti terjebak dalam investasi di sektor perumahan Amerika Serikat.

Nama-nama besar itu, kampiun keuangan dunia, tidak lagi bisa dipercayai begitu saja. Para nasabah dunia juga sudah ada yang menarik sebagian dananya dari pasar. Financial Times edisi 24 September, dengan mengutip Citigroups, menyebutkan 600 miliar AS dana telah ditarik pemiliknya dari pasar. Hal ini akan berdampak pada terganggunya aktivitas perekonomian global.

Kini pemodal hanya menanamkan dana di produk yang dianggap sebagai super aman karena tidak ada jaminan keamanan investasi.

Mengapa tak ada jaminan?
Sebuah revolusi ekonomi, dimulai dari era almarhum Presiden Ronald Reagan. Presiden ini meyakini, sesuai dengan opini Chicago boys (alumnus University of Chicago), pasar akan bergerak lebih dinamis dan fleksibel jika tidak diatur. Dengan kata lain, peran dan keberadaan birokrasi justru menjadi beban dan penghambat fleksibilitas pasar dan ekonomi.

Opini ini mengalahkan pandangan para ekonom MIT, yang memilih regulasi pasar. Alasannya, ada premis-premis yang tidak dipenuhi oleh pasar, yakni unsur kerakusan, yang bisa membuat pelaku pasar, termasuk pelaku di sektor keuangan, mengumbar nafsu, ingin meraup untung dengan berjudi di produk-produk spekulatif. Hal seperti ini dengan jelas pernah dikritik Joseph E Stiglitz, ekonom AS peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2001, ketika berbicara soal kemunafikan AS di pasar uang.

Muncullah dotcom-dotcom di akhir era 1990-an, yang dibuat jadi tambang untung, ternyata kemudian membuat dana-dana buntung. Lalu muncullah sektor perumahan AS, yang sejak 2001 dipoles sedemikian rupa seolah-olah menjadi sarana investasi paling menggiurkan. Terlalu banyak dana dialokasikan ke sektor perumahan hingga akhirnya jenuh. Harga rumah anjlok dan sebagian dana yang dialokasikan barangkali tak akan pernah kembali dan kemudian menjadi pemicu krisis.

Menurut Gubernur Bank Sentral Italia Mario Draghi, perbankan dunia membutuhkan suntikan modal sekitar 350 miliar dollar AS karena kerugian di sektor perumahan AS. Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss Kahn mengatakan, perbankan dunia membutuhkan suntikan modal baru sekitar 500 miliar dollar AS.

Menurut Draghi, tak semua bank berhasil mendapatkan dana tersebut. “Sejumlah perbankan akan bangkrut dan mungkin ada yang berhenti beroperasi,” kata Strauss Kahn.

Dalam kondisi seperti ini, kemungkinan besar nasabah, termasuk nasabah di Indonesia juga akan menjadi korban, sebagaimana korban Lehman Brothers.

Pilihannya adalah, pikirkan kembali keamanan investasi Anda, atau tariklah dana-dana itu jika masih mungkin untuk sementara, dan relalah mendapatkan keuntungan yang lebih kecil, tetapi yang pasti dana selamat.

Alasannya, otoritas Indonesia juga tidak mengatur produk-produk, yang oleh media asing disebut sebagai toxic. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliaman Hadad, mengatakan, BI segera menerbitkan peraturan soal produk asing yang akan memberi panduan. Namun jangan lupa, BI hanya sebatas melakukan itu, bukan menjamin.

Jerman berang
Bukan hanya nasabah korban, Jerman pun berang dan menyalahkan AS yang dituding menyebabkan krisis keuangan global. AS membiarkan keserakahan demi meraup untung besar tanpa kontrol lewat pengaturan di pasar uang, yang menyebabkan praktik penipuan bermunculan.

“Krisis telah menyebabkan dua sisi Atlantik terjebak,” kata Menkeu Jerman Peer Steinbrueck seraya menambahkan, krisis itu akan membuat AS kehilangan status sebagai superpower sektor keuangan. Dia juga meramalkan, yen, euro, yuan akan menandingi reputasi dollar AS.

Begitu goyah dan rapuhnya sektor keuangan, sehingga Gedung Putih buru-buru mengajukan paket penyelamat sektor keuangan, dengan menyuntikkan dana 700 miliar ke korporasi keuangan AS yang sakit-sakitan. Hal ini mendapatkan perlawanan keras di Kongres AS, yang seharusnya segera melahirkan undang-undang untuk peluncuran penalangan itu.

Lagi, di harian Financial Times, edisi 24 September, George Soros, menulis secara terang-terangan, bahwa penalangan jangan diberikan begitu saja. Harus ada kejelasan bahwa korporasi keuangan tidak lagi melakukan kesalahan lama. Juga harus ada kejelasan bahwa dana talangan itu harus kembali suatu saat di kemudian hari.

Simon Saragih
KOMPAS, 28 September 2008