Crisis Countdown: Akhir sebuah Era?

Pada saat rakyat diteror Covid-19 dan berbagai bencana alam, cuaca ekstrim, dan kerusakan lingkungan akibat investasi ekstraktif ugal-ugalan, Pemerintah justru menerbitkan Perpres 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme. Pada saat kita membutuhkan modal sosial yang lebih besar, Perpres itu justru menggerogotinya dengan menimbulkan widespread distrust di antara warga negara.

Perpres itu menambah bukti bahwa Pemerintah makin otoriter sambil mengadu domba masyarakat dengan mengandalkan dukungan China dan 9 naga, sekaligus makin terlihat bermaksud menjadikan Republik ini sebagai satelit China dalam kerangka ambisi hegemoniknya melalui OBOR. Sementara mayoritas rakyat ditipu para buzzer bayaran, hal ini jelas tidak dikehendaki oleh AS dan sekutunya termasuk yang di Asia (Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Australia). Indonesia harus tetap menjadi pasar bagi produk-produk Barat dan sekutunya, termasuk budaya dan alam pikiran Barat, serta sumber bahan baku bagi industri Barat.

Rakyat Indonesia akan tetap diperlakukan sebagai konsumen dan jongos baik oleh China maupun Barat. Jika China berhasil dengan agendanya di Indonesia, Umat Islam Indonesia akan di-Uyghur-kan karena merupakan potensi besar perlawanan terhadap dominasi China sejak dulu. Walaupun sikap Barat atas Islam mungkin tampak lebih bersahabat, dalam hal ini Barat memiliki kepentingan yang sama dengan China: melawan Islam sebagai musuh dalam skenario the Clash of Civilization and the New Crusades.

Seiring dengan eskalasi ketegangan di Laut Natuna Utara (Laut China Selatan), dan kekalahan AS dalam perang dagang AS-China, saat ini operasi intelijen Barat makin meningkat di Indonesia dalam upaya menghentikan dominasi China di Indonesia, jika perlu dengan menciptakan krisis lalu menjatuhkan rezim pro-China yang sedang berkuasa saat ini.

Berbeda dengan negara-negara berkembang di Afrika, Indonesia memiliki nilai geostrategi yang jauh lebih penting bagi kepentingan Barat. Memastikan Indonesia tunduk pada kepentingan AS adalah penting bagi pelestarian dominasi global AS.

Pertarungan antara 2 raksasa dunia, AS vs China, sementara Garuda Pancasila terjepit di tengah-tengah.

Barat akan memanfaatkan umat Islam untuk melawan China komunis, lalu meninggalkan umat Islam gigit jari jika terjadi pergantian rezim di Indonesia. Ini ibarat mendorong mobil mogok. Oleh karena itu, umat Islam sekarang harus menyiapkan agenda sendiri dan pemimpin muslim alternatif yang mampu memperjuangkan cita-cita proklamasi, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tidak boleh lagi umat Islam dimanfaatkan Barat sebagai pendorong mobil rezim yang mogok karena korupsi dan inkompetensi.

Agen-agen intelijen asing saat ini sedang mencari pemicu krisis yang paling efektif, mencoba melakukan penciptaan kondisi krisis. Penanganan covid-19 yang amburadul (tagihan biaya perawatan pasien Covid-19 di banyak rumah sakit mulai tidak dibayar Pemerintah), ekonomi yang makin terpuruk (hutang yang makin menggunung, PHK besar-besaran, pengangguran meningkat, banyak gagal bayar BUMN dan tunjangan PNS), korupsi yang makin menggurita, kesenjangan yang makin meningkat antara segelintir elite ekonomi dan massal rakyat yang makin kesulitan memperoleh sembako, akan meningkatkan resiko kerusuhan sosial.

Umat Islam Indonesia perlu segera melakukan konsolidasi secara mental dan fisik, bersatu melawan agenda nekolimik China dan Barat, lalu bersama semua patriot bangsa memperjuangkan perwujudan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Era rezim otoriter pro-China ini akan segera berakhir.

Prof. Daniel Mohammad Rosyid, PhD, M.RINA
Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Founder of Rosyid College of Arts
Gunung Anyar, Surabaya, 26 Januari 2021

Kekuasaan Tanpa Kuasa

Tak ada kondisi bangsa yang sangat menyesakkan akhir-akhir ini selain tak berfungsinya kekuasaan dalam roda pemerintahan. Kekuasaan secara legal-formal ada, tetapi tak hadir dan tak berfungsi karena ia tanpa “kuasa”.

Kekuasaan tidak bekerja karena ia tak mampu melaksanakan apa yang dikatakan, merealisasikan apa yang dijanjikan, atau mencapai apa yang telah direncanakan. Garis komando dalam roda pemerintahan tak hadir karena tak punya efek disiplin pada aparat-aparat lebih rendah.

Krisis keuangan global yang mengancam akhir-akhir ini kian menambah parah kehidupan bernegara dan berbangsa karena ia bersamaan dengan semacam “krisis kekuasaan” yang ada di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Krisis kekuasaan terjadi karena kekuasaan yang ada tak mampu menunjukkan legitimasinya, yaitu kapasitas dalam menjalankan fungsinya sesuai harapan rakyat. Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara sejauh ini tak mampu menunjukkan kapasitasnya dalam mengendalikan dan mengarahkan bangsa ke arah perubahan.

Kekuasaan tanpa kuasa tentu sebuah ironi karena ia seperti kata tanpa makna, atau konsep tanpa realitas. Namun, justru “ironi kekuasaan” itu yang kini dialami negara-bangsa ini, yaitu ketika rezim kekuasaan tak mampu menunjukkan dayanya dalam memecahkan aneka persoalan bangsa. Yang ada hanya ketakberdayaan, yaitu ketakmampuan menghadapi aneka tekanan: sosial, politik, ekonomi, hukum. Ironi kekuasaan ini akibat kentalnya pertarungan kepentingan di dalam tubuh pemerintah itu sendiri dan terabaikannya kepentingan bangsa yang lebih besar.

Kekuasaan minimalis
Kekuasaan tidak bekerja ketika ia tak mampu mengarahkan elemen bangsa menuju perbaikan atau perubahan. Otoritas kekuasaan memang ada, yang dipegang para pemangku kekuasaan di dalam aneka aparatus negara, tetapi ia tidak mampu menunjukkan kuasanya. Kekuasaan lantas menjadi “kekuasaan minimalis”, yaitu ketika sistem kekuasaan hanya mampu menunjukkan efek kekuasaan sangat kecil, dengan efek perubahan sangat minim.

“Kekuasaan” adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, untuk mencapai sebuah tujuan, atau singkatnya kemampuan melakukan perubahan. (Boulding, 1989). Artinya, kekuasaan adalah kemampuan merealisasikan apa yang dijanjikan atau mencapai sebuah tujuan bersama melalui jalan perubahan. “Revolusi mental” adalah sebuah konsep perubahan yang dicanangkan Jokowi, tetapi hingga kini tak mampu direalisasikan secara nyata bagi perubahan bangsa ke arah yang lebih baik.

Kekuasaan juga kemampuan untuk mengawasi, mengoreksi, mengendalikan, mendisiplinkan, dan menciptakan kepatuhan (Foucault, 1986). Ironisnya, semua kemampuan inilah yang tak mampu ditunjukkan oleh Jokowi sebagai kepala negara. Sebaliknya, yang tumbuh adalah ketakpatuhan, indisipliner, pembangkangan aparat-aparat tertentu terhadap kekuasaan tertinggi, pertengkaran di antara para pejabat negara, serta ketakmampuan Jokowi sebagai kepala negara melakukan koreksi, pengawasan, dan perbaikan.

Tak berfungsinya kekuasaan dalam rezim pemerintahan Jokowi diperparah dengan tak berfungsinya aparatus negara sesuai bidang dan kapasitasnya. “Aparatus” adalah segala sesuatu yang dalam cara dan kapasitas tertentu dapat mengarahkan, menentukan, menahan, mencegah, memodelkan atau mengamankan perilaku, opini atau wacana (Agamben, 2009). Akan tetapi, ironisnya, beberapa aparatus negara tampak tak mampu menjalankan fungsi memodelkan dan mengarahkan tindakan atau menahan dan mencegah aneka tekanan, gejolak, dan krisis.

Ketimbang menjalankan fungsinya secara profesional di bidang masing-masing, yang amat kentara dalam rezim sekarang justru “rivalitas politik” atas dasar kepentingan. Penunjukan jajaran kementerian yang kental nuansa politik jadi penyebab utama minimnya profesionalitas untuk menyelesaikan aneka masalah bangsa. Rivalitas politik mendorong mereka mendahulukan kepentingan politik sektoral dan sempit ketimbang memikirkan perubahan bangsa ke arah yang lebih baik.

Akibatnya, terjadi “perebutan kekuasaan” tak tampak di tubuh pemerintahan itu sendiri. Ada kepentingan “kekuasaan tak tampak” yang berebut pengaruh —juga berebut lahan ekonomi— di balik aparatus negara yang ada.

Who is the real president?

Maka sistem kekuasaan terpecah-belah jadi fragmen-fragmen kekuasaan yang tak mampu diintegrasikan oleh Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Disintegrasi kekuasaan ini menjadi titik lemah rezim Jokowi sehingga tak memiliki daya tangkal terhadap aneka tekanan politik dan rentan terhadap ancaman badai krisis.

Krisis timbul ketika struktur sistem pemerintahan hanya mampu menyediakan kemungkinan solusi sangat terbatas bagi penyelesaian masalah ketimbang yang diperlukan bagi keberlanjutan rezim. “Krisis kekuasaan” adalah ketika kemampuan untuk mendisiplinkan, mengarahkan, dan mengendalikan yang ditunjukkan oleh rezim kekuasaan jauh dari yang diharapkan. Krisis kekuasaan macam ini dapat menimbulkan krisis lebih lanjut pada keberlanjutan pemerintahan, berupa “krisis legitimasi”.

Jika krisis kekuasaan dan legitimasi ini tak dapat diselesaikan, dikhawatirkan terjadi krisis multidimensi lebih parah dalam waktu dekat. Krisis multidimensi diprediksi terjadi apabila sistem sosial, politik, ekonomi, hukum, dan kultural yang ada tak mampu menyediakan solusi bagi penyelesaian aneka masalah bangsa yang kian menumpuk. Krisis kekuasaan adalah akar dari kegaduhan dalam sistem pemerintah Jokowi, yang tak dapat diselesaikan dengan sekadar perombakan kabinet.

Kultur kekuasaan
Perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi baru-baru ini nyatanya tak banyak membantu memulihkan kepercayaan akan kemampuan pemerintahan mengatasi berbagai akumulasi permasalahan bangsa yang kian kompleks. Ada masalah lebih fundamental yang pertama-tama harus diselesaikan terkait dengan “kultur kekuasaan”, khususnya mental, suasana batin, karakter, dan nilai-nilai yang bekerja di balik sistem kekuasaan itu sendiri.

Disiplin dan kepatuhan dalam sistem kekuasaan dapat dibentuk melalui berbagai karakter penguasa: karisma, ketegasan, kekuatan batin, kecerdasan, pesona diri, atau kecakapan. Disiplin dan kepatuhan yang didasari kesadaran nasionalisme dan kekuatan batin anak bangsa dapat jadi kekuatan besar menghadapi krisis karena ia mampu mengikat mereka dalam imagined community di atas fondasi kebatinan yang sama. Kemampuan untuk membangun disiplin dan kepatuhan dalam bingkai imagined community ini yang tak mampu ditunjukkan Jokowi.

Rezim otoriter menciptakan kepatuhan atas dasar ketakutan. Namun, rezim “dis-otoriter”, yaitu rezim yang tak mampu menunjukkan kekuasaan, menumbuhkan ketakpedulian atas dasar apatisme. Tidak saja sistem kekuasaan dan beberapa aparatus kekuasaan yang ada tak berfungsi, tetapi peran “wakil rakyat” dan “kekuasaan rakyat” itu sendiri sebagai kekuatan pengoreksi kekuasaan juga tak bekerja karena ada semacam “kemacetan” di DPR dan apatisme di tengah masyarakat.

Padahal, manifestasi satu-satunya “kekuasaan rakyat” di dalam sistem demokrasi masa kini adalah pada kekuatan untuk mengawasi, mengoreksi, dan meluruskan rezim kekuasaan agar sesuai dengan cita-cita, ideal, dan harapan rakyat. Inilah kekuatan “demokrasi tandingan”, yaitu kekuasaan rakyat dalam mengawasi dan mengendalikan rezim kekuasaan yang ada agar tak melenceng dari prinsip mencapai kebaikan bagi rakyat, dengan tujuan memastikan para pejabat terpilih memegang amanatnya (Rosanvallon, 2008).

“Demokrasi tandingan” adalah semacam dinding penahan dari aneka ancaman terhadap kekuasaan demokratis melalui kekuatan masyarakat sipil. Ia adalah kekuatan demos untuk terus-menerus mengawasi, mengoreksi, dan meningkatkan efektivitas kekuasaan melalui demonstrasi, petisi, atau solidaritas sosial. Pengawasan kekuasaan tanpa jeda ini sebagai kompensasi dari tak berfungsinya aparat dan aparatus-aparatus negara. Di sinilah mestinya peran relawan Jokowi, tentunya rakyat pada umumnya, dalam memandu agenda Nawacita yang telah dicanangkan.

Akan tetapi, ironisnya, dua fungsi kekuasaan di dalam tubuh demokrasi itu kini lumpuh. Negara lemah dan rakyat yang lemah menciptakan semacam efek ganda, memudahkan benih-benih krisis multidimensional menjadi kenyataan yang menakutkan dalam waktu dekat ini. Negara lemah karena tak berfungsinya kekuasaan pemandu perubahan. Sedangkan rakyat dan wakil rakyat lemah karena tak memiliki dorongan mengoreksi arah perubahan.

Jokowi adalah Presiden Petugas Partai.

Tanda-tanda ke arah krisis multidimensi sudah mulai tampak, berupa gejala-gejala krisis politik, ekonomi, dan sosial. Gejala “krisis politik” ditunjukkan oleh ketakmampuan rezim mengendalikan kekuatan-kekuatan yang ada. Gejala “krisis ekonomi” ditunjukkan oleh anjloknya nilai rupiah, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan menurunnya daya beli masyarakat. Gejala “krisis sosial” ditunjukkan oleh apatisme masyarakat dan tak adanya “gerakan sosial” bagi perubahan: demonstrasi, petisi, atau solidaritas sosial.

Apa yang terjadi adalah situasi di mana kompleksitas permasalahan yang ada tak sebanding dengan kecanggihan pemikiran, strategi, dan tindakan rezim dalam mengatasinya. Ini diperparah oleh tak munculnya kekuatan demokrasi tandingan untuk mengoreksi kekuasaan. Memang, permasalahan ekonomi yang dihadapi sekarang sangat kompleks karena cara kerja ekonomi kini sudah seperti cara kerja politik. Akan tetapi, bagaimanapun, “kekuatan nasional” seharusnya adalah benteng yang mampu menghadapinya.

Untuk itu, Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara harus melakukan langkah-langkah “budaya politik” untuk menghadapi ancaman krisis.

Pertama, Jokowi harus mampu merevitalisasi dan memulihkan otoritas kekuasaannya dengan menunjukkan kemampuannya dalam mengomandokan, mengendalikan, mendisiplinkan, menciptakan kepatuhan pada jajaran-jajarannya dan rakyat pada umumnya. Untuk itu, ia harus dapat melepaskan diri dari aneka tekanan dan rongrongan “kekuatan-kekuatan” di luar otoritas kekuasaannya. Ia tak boleh lagi menggunakan “tangan orang lain” untuk melawan kekuatan yang menekan dirinya.

Kedua, Jokowi harus mampu membangun “suasana batin” rakyat —dengan lebih sering tampil di depan publik— untuk membangkitkan sentimen nasional, menumbuhkan sense of crisis, mengajak rakyat sebagai bagian dari krisis, dan membangun semacam “kekuatan batin” untuk menghadapi ancaman krisis global. Syaratnya, penampilan Jokowi di depan publik demi pencitraan harus dihentikan.

Ketiga, bila perlu, Jokowi membentuk semacam tim crisis centre yang bersifat terbuka, non-partisan dan netral, serta diisi para intelektual dan teknokrat profesional yang fokus pada pemikiran dalam penyelesaian krisis politik, sosial, dan ekonomi. Tim ini diharapkan dapat mem-back-up otoritas kekuasaan Presiden dan meningkatkan kewibawaan pemerintah.

Jika ini tak dapat dilakukan, dikawatirkan kita akan menuju pada the real crisis of the state.

Yasraf Amir Piliang,
Pemikir Sosial dan Kebudayaan
KOMPAS, 7 September 2015

Senjakala Kapitalisme

Pada dasarnya, hanya ada dua sistem aturan hidup (way of life): sistem buatan manusia dan yang berasal dari Allah SWT. Sistem kehidupan buatan manusia secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi komunisme-sosialisme dan kapitalisme-demokrasi. Sejarah membuktikan bahwa komunisme telah gagal total dan ditinggalkan oleh seluruh penganutnya sejak 1989 berbarengan dengan runtuhnya Imperium Uni Soviet.

Sementara itu, kapitalisme-demokrasi yang begitu jemawa sejak era Adam Smith pada 1800-an mulai terlihat cacatnya dan sempoyongan sejak the great depression pada 1930. Setelah itu, kehidupan ekonomi dunia yang menganut kapitalisme dilanda krisis keuangan atau ekonomi secara berulang dan tak berkesudahan. Klimaks dari kegagalan sistem kapitalisme-demokrasi terlihat jelas sejak resesi ekonomi global pada 2008 yang dipicu oleh krisis keuangan di Amerika Serikat.

Hampir semua ekonom dunia peraih Nobel, termasuk Paul Krugman dan Joseph Stiglitz, serta Bank Dunia dan IMF yang merupakan anak kandung kapitalisme sepakat bahwa krisis ekonomi yang melanda Eropa, AS, Jepang, dan pusat-pusat kapitalisme lainnya tidak dapat diprediksi kapan berakhirnya. Yang lebih mencemaskan, mereka pun kewalahan bahkan hampir menyerah untuk menemukan jalan keluarnya.

Nasib Demokrasi
Kehidupan politik yang berasaskan pada sistem demokrasi pun nasibnya setali tiga uang dengan kondisi ekonominya. Laporan utama the Guardian, 6 Juni 2012, dengan judul “British Democracy in Terminal Decline” mengungkapkan fakta yang menggemparkan dunia bahwa era demokrasi bakal segera berakhir.

Ada tiga indikator yang memperkuat fenomena tersebut. Pertama, semakin hegemoniknya pengaruh korporasi dalam proses pengambilan keputusan publik, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif. Kedua, semakin banyaknya politisi yang memperkaya diri dan hanya mementingkan kelompoknya. Ketiga, kian menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu sebagai wujud kekecewaan rakyat terhadap demokrasi.

Memudarnya demokrasi seperti itu sejatinya tidak hanya terjadi di Inggris, tetapi hampir di seluruh dunia, termasuk di Prancis dan AS sebagai kampiun demokrasi. Hegemoni kepentingan para pemilik modal telah menyuburkan money politics, suap, kolusi, dan korupsi.

Skandal penjualan kursi Barack Obama yang menghebohkan dunia pada 2008 hanyalah puncak dari gunung es. Saat itu, Gubernur Illinois Rod Blagojevich akhirnya dipecat karena terbukti menjual kursi senat yang kosong setelah ditinggalkan Obama yang terpilih menjadi Presiden AS.

Kebobrokan serupa juga tengah berlangsung di Cina dan emerging economies lainnya pengekor demokrasi. Banyak pemimpin partai berkuasa di negeri tirai bambu itu yang terlibat skandal korupsi dan bahkan pembunuhan lawan-lawan politik. Mega skandal terakhir pada tahun ini menyeret Bo Xi Lai dan istrinya, salah satu petinggi Partai Komunis Cina, yang selain menjarah uang negara juga membunuh secara sadis lawan politiknya.

Seakan tak mau kalah dengan tuan demokrasinya, praktik suap, money politics, dan korupsi semakin masif dan marak terjadi di Indonesia. Skandal korupsi Bank Century, Gayus Tambunan, proyek Hambalang, Wisma Atlet Palembang, dana infrastruktur Kemenakertrans, Kemendiknas dan 16 perguruan tinggi, alat kesehatan di Kemenkes, suap pengusaha Hartati Murdaya kepada Bupati Buol, simulator SIM polantas, hingga pencetakan al-Quran di Kementerian Agama telah melibatkan penjaga-penjaga setia demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi juga mendorong para pelakunya menjadi orang-orang munafik.

Dominannya pengaruh korporasi membuat kebijakan negara lebih memihak kepada pemilik modal dan korporasi, baik nasional maupun asing. Maka, lahirlah beragam UU dan kebijakan pemerintah yang menguntungkan pemilik modal dan merugikan rakyat banyak. Alih-alih memperjuangkan kesejahteraan rakyat, mayoritas politisi dan pejabat pemerintah lebih sibuk mementingkan kekayaan dirinya dalam upayanya mempertahankan kekuasaan.

Keserakahan serta orientasi hidup yang serba materi dan duniawi tanpa dimensi ukhrawi dari sistem kapitalisme juga memacu laju pemanfaatan sumber daya alam dan pembuangan limbah serta emisi gas rumah kaca ke lingkungan yang telah melampaui daya dukung bumi sejak awal 1990-an. Inilah akar masalah dari berbagai bentuk kerusakan lingkungan, termasuk global warming, yang telah mengakibatkan krisis pangan, energi, dan krisis air global. Dewasa ini sekitar dua miliar penduduk dunia menderita kekurangan pangan, kelaparan, atau gizi buruk (FAO dan WHO, 2012).

Secara rasional, setiap sistem kehidupan buatan manusia, tak terkecuali kapitalisme demokrasi, memang tidak mungkin sempurna. Sebab, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang lemah. Ciptaan manusia pasti tidak mungkin bersifat adil bagi seluruh manusia, tidak mampu mencakup seluruh ruang kehidupan di bumi ini, dan tidak akan dapat menjangkau masa depan lebih dari satu abad.

Sementara itu, ketika umat Islam melaksanakan sistem kehidupan ciptaan Allah (Islam) secara kafah sejak Fatkhu Makkah abad-7 M sampai penaklukan Spanyol pada abad-17 M, umat Islam mengalami masa kejayaan (the Golden Age of Moslem). Sekitar dua pertiga wilayah bumi yang berada di bawah kekhilafahan Islam ketika itu menikmati kehidupan yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) berkembang pesat.

Bahkan, semua ilmuwan kontemporer yang jujur mengatakan bahwa iptek modern yang berkembang sekarang ini semua dasarnya adalah dari zaman keemasan Islam (Wallace-Murphy, 2007). Lebih dari itu, selain mengembangkan iptek, kejayaan Islam juga menebarkan kesejahteraan dan keadilan ke seluruh penjuru dunia. Karena, memang Islam adalah rahmat untuk alam semesta.

Rokhmin Dahuri
Ketua Bidang Kelautan, Pertanian, dan Kehutanan Dewan Pakar ICMI
REPUBLIKA, 23 Agustus 2012

Partai Golkar Dililit Lima Krisis

Partai Golkar sedang dilanda multikrisis sehingga butuh energi baru untuk memperbaikinya. Salah satu solusinya adalah dengan memberi porsi yang memadai kepada para kader mudanya.

Pengamat Politik Bima Arya Sugiarto mengatakan hal itu dalam sebuah diskusi tentang kepemimpinan muda di Bandung, Sabtu (8/8). Bima menguraikan lima krisis yang dialami Partai Golkar. Pertama, krisis elektoral, suara Partai Golkar di Pemilu 2009 paling terpuruk dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Meskipun nama JK sebagai calon presiden dan Ketua Umum Parpol Golkar bersinar, tetapi tidak mampu meningkatkan perolehan suara. "Ini karena masyarakat tidak percaya lagi dengan Partai Golkar," katanya.

Kedua, krisis orientasi. Wacana yang diembuskan Partai Golkar saat ini hanya menjadi bagian dari pemerintahan atau menjadi oposisi. Sebagai parpol besar, semestinya tidak bergantung hal itu. "Yang penting, kelembagaan parpol dan kepemimpinan parpol," ujarnya.

Ketiga, krisis kader muda. Partai Golkar tidak memberi tempat yang proporsional kepada kader mudanya. Akibatnya, mereka sulit maju secara internal. Ini ditambah dengan krisis keempat, yakni mandulnya organisasi sayap Partai Golkar. "Mereka ini hidup segan mati tak mau," kata Bima.

Krisis kelima, lanjut Bima, muncul berbagai faksi yang saling melemahkan. Faksi-faksi tersebut, bila saling mendukung, tentu suara Partai Golkar bisa lebih dari 17 persen dalam Pemilu 2009.

Bima menjelaskan, munculnya Yuddy Chrisnandi sebagai salah satu calon ketua umum Partai Golkar dapat mendobrak kultur parpol yang kurang memberi tempat terhadap anak muda. Menang atau kalah, itu tidak masalah. "Yang penting ada upaya mendobrak itu tadi," ungkap Bima.

Ia menyadari bahwa peluang Yuddy kecil bisa mengalahkan lawan-lawannya, seperti Aburizal Bakrie dan Surya Paloh. Sebab, dengan kultur transaksional di tubuh Golkar, sulit bagi Yuddy untuk menang karena dananya terbatas.

Namun, Bima melihat Yuddy unggul di sisi komunikasi politik. Yuddy lebih bisa bergaul dengan berbagai kalangan.

Dalam kesempatan yang sama, Yuddy mengatakan, dia sudah berkomunikasi dengan 497 DPD Partai Golkar tingkat kota/kabupaten dan semua DPD tingkat provinsi. Sudah ada sekitar 50 DPD tingkat kota/kabupaten dan lima DPD tingkat provinsi yang menyatakan dukungannya. "Saya juga meminta bantuan Indra J Piliang sebagai manajer kampanye (campaign manager)," ujarnya. Fungsi manajer kampanye mirip dengan tim sukses. Dia dibantu enam deputi manajer kampanye.

KOMPAS.com, 8 Agustus 2009

Krisis Industri Otomotif AS: General Motors Bangkrut

GM akan resmi mengajukan perlindungan pailit di pengadilan, 1 Juni 2009
General Motors (GM) kini bersiap menuju kebangkrutan saat tak lagi mampu bertahan dari krisis keuangan dan pendapatan. Sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan pemerintah Amerika Serikat (AS), perusahaan otomotif yang berbasis di Detroit dan telah berusia lebih dari 100 tahun itu akan resmi mengajukan perlindungan pailit di pengadilan, 1 Juni 2009. Itu merupakan proses yang lumrah di AS saat suatu perusahaan tak bisa lagi bertahan, seperti yang diatur dalam undang-undang Pasal 11 Perlindungan Kepailitan.

Sumber-sumber terdekat GM kepada kantor berita Associated Press mengungkapkan bahwa pengumuman pailit itu akan disampaikan pada Senin 1 Juni 2009 pukul 8 waktu setempat (Senin malam WIB). Jelang berakhirnya tenggat waktu, manajemen GM bekerja keras melakukan sosialisi dan restrukturisasi di jaringan bisnis tingkat global.  

GM juga berencana menunjuk seorang eksekutif bernama Al Koch sebagai kepala eksekutif restrukturisasi untuk membantu GM semasa menjalani proses perlindungan pailit. Kini bekerja sebagai manajer direktur di AlixPartners LLP, Koch merupakan spesialis senior yang berpengalaman membantu perusahaan yang menjalani perlindungan pailit, diantaranya Kmart Corp. 

Dia akan memimpin separasi aset-aset GM di bawah "GM Baru" dan sebagian aset lagi akan dihimpun oleh "GM Lama." Koch juga akan memimpin tim manajemen untuk mengakhiri "GM Lama" begitu perusahaan itu keluar dari kebangkrutan. 

Sebelum bersiap resmi bangkrut, sebagian besar kreditur obligasi GM setuju dengan tawaran yang diajukan GM. Mereka sepakat dengan tawaran menukar kewajiban yang harus dipenuhi GM dengan 10 persen kepemilikan saham di bawah perusahaan baru yang direstrukturisasi, ditambah sejumlah jaminan untuk mendapat porsi saham yang lebih besar di kemudian hari.  

Selain itu Jerman sepakat memberi pinjaman US$2 miliar kepada unit GM, Opel, sebagai bagian akuisisi oleh sebuah suplier suku cadang Kanada. 

Langkah itu memang tidak bisa menyelamatkan GM, namun merupakan langkah yang baik untuk mengajukan perlindungan pailit. Demikian kata Rebecca Lindland, pengamat otomotif dari IHS Global Insight.

"Makin banyak GM menyelesaikan kesepakatan dengan para pemegang kepentingan, makin baik pula proses pailit berjalan," kata Lindland. "Ini tidak bisa merubah situasi," lanjut Lindland. 

Sebelumnya, harga saham GM di Wall Street Jumat pekan lalu turun menjadi 75 sen per lembar. Itu merupakan harga saham terendah yang dialami GM selama 100 tahun. Lagipula, saat menjalani proses perlindungan pailit, harga saham GM tidak akan lagi bernilai.

Renne R.A Kawilarang, VIVAnews, 1 Juni 2009

Perlu Paradigma Baru Ekonomi

Para pemimpin pemerintahan mendatang diharapkan berani menerapkan kebijakan ekonomi dengan meninggalkan paradigma lama yang terlalu konservatif dan bergantung kepada pihak asing. Tanpa paradigma baru, perekonomian Indonesia akan terus-menerus mengalami krisis.

Demikian diungkapkan A Prasetyantoko dari Kelompok Kajian Ekonomi Kreatif Unika Atma Jaya dan Jeffrey A Winters, pakar ekonomi politik dari Northwestern University, dalam seminar bertajuk krisis dan pemilu, Rabu (22/4) di Jakarta.

Prasetyantoko menjelaskan, krisis keuangan global yang terus berlangsung hingga saat ini tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara konservatif yang selama ini menjadi pakem kebijakan ekonomi Indonesia.

Salah satu pakem kebijakan ekonomi Indonesia adalah terlalu bergantung kepada pihak asing. Salah satu indikasinya, pemerintah dan Bank Indonesia selalu bangga jika dana jangka pendek asing (hot money) berbondong-bondong masuk ke dalam negeri.

Padahal, kondisi ini membuat pasar keuangan domestik sangat spekulatif dan tidak stabil. Implikasi dari pakem kebijakan ini, suku bunga acuan (BI Rate) sulit ditarik ke level rendah. BI Rate harus terus berada di level yang lebih tinggi dari negara lain agar investor asing tertarik masuk.

Gelembung surat utang
Kebijakan ini, kata Prasetyantoko, akan menjadi bumerang bagi Indonesia pada 2010 karena pada tahun depan diprediksi akan terjadi krisis keuangan lanjutan yang disebabkan gelembung surat utang (bubble bond).

Untuk menutup defisit yang membengkak, pemerintah negara-negara maju akan beramai-ramai menerbitkan surat utang. Akibatnya, dana-dana asing jangka pendek yang belakangan mulai masuk ke Indonesia akan keluar kembali. Dampaknya, nilai tukar bakal anjlok dan berpotensi memicu krisis.

Winters mengatakan, paradigma usang lain yang masih dianut Pemerintah Indonesia adalah tidak berani mematok pertumbuhan dua digit. ”Sejak zaman Orde Baru selalu ditanamkan bahwa pertumbuhan 7 persen sudah merupakan hal luar biasa,” ujarnya.

Padahal, dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya satu digit, Indonesia sulit menjadi negara maju. Krisis dan pemilu saat ini, kata Winters, membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang mengusung perubahan untuk mengganti status quo.

KOMPAS, 23 April 2009

Sinyal dari Sektor Properti

Kinerja sektor properti melemah. Permintaan kredit perumahan melamban, sementara kredit bermasalah cenderung meningkat.

Berita (Kompas, 23/3) tersebut kita percaya karena diungkapkan Direktur Utama Bank Tabungan Negara Iqbal Latanro. Apalagi, bank pelat merah itu dominan menguasai pasar kredit perumahan nasional.

Hal itu juga kita terima sebagai pesan atau sinyal dari sektor properti sebagai konfirmasi kondisi yang selama ini mencemaskan kita, yakni semakin memburuknya perekonomian nasional. Daya beli masyarakat semakin menurun, terkait dengan semakin banyaknya pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau kontrak.

Kalaupun masih ada sisa daya beli, kemungkinan konsumen juga menahan diri untuk belanja. Mereka tentu mengutamakan daya tahan kebutuhan harian yang tidak bisa ditunda ketimbang misalnya membeli rumah, meskipun rumah juga kebutuhan primer.

Akan tetapi, hal yang dikhawatirkan dan patut diwaspadai adalah memburuknya kemampuan pekerja kelas menengah ke bawah untuk tetap memenuhi kewajiban cicilan rumahnya.

Pengalaman krisis finansial 1998 menunjukkan banyak pekerja kelas menengah ke bawah yang baru mulai mencicil rumah terpaksa kehilangan rumah satu-satunya karena melemahnya kemampuan bayar akibat PHK. Saat bersamaan, suku bunga juga memang melonjak. Mereka gagal bayar, dan rumah pun disita bank.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi juga mengutarakan kecemasannya melihat kondisi dunia usaha yang semakin merosot di berbagai sektor lainnya. Kondisi itu tentu memengaruhi kemampuan perusahaan untuk terus mempertahankan pekerja.

Sektor pertekstilan, misalnya, kini memasuki era banting-bantingan harga, jual rugi produk, untuk melawan produk Vietnam yang lebih murah. Banyak di antara perusahaan yang sudah tidak bisa membayar pokok utang meskipun masih berupaya keras untuk memenuhi kewajiban cicilan bunga kreditnya.

Bukan bermaksud mendramatisasi suasana dan kondisi dunia usaha itu. Persoalan ini diungkapkan, diketengahkan, supaya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pemburukan kondisi ekonomi domestik bergerak terasa relatif lebih cepat. Koreksi asumsi makro perekonomian kian tertekan ke bawah. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya 4 persen tahun ini. Lapangan kerja kian sempit.

Pada sisi lain, upaya penanggulangan persoalan krisis terasa sangat lamban. Penyerapan anggaran negara saja masih minim, apalagi stimulus yang dijanjikan belum juga kunjung terealisasi.

Oleh karena itu, dalam hiruk-pikuk kampanye partai politik —yang efektivitasnya juga digugat melalui forum ini kemarin— kita dan seperti juga pengusaha kembali bertanya, siapa lagi yang peduli soal pemburukan ekonomi ini? Pemerintah mesti punya sense of crisis.

Tajuk Rencana KOMPAS, 24 Maret 2009

Swiss Dicap Surga "Penipuan"

Ekonomi Global Terus Ambruk
Menteri Keuangan Inggris Alistair Darling di London, Minggu (22/2), mengecam kerahasiaan bank Swiss. Hal itu dinilai merupakan salah satu penyebab krisis keuangan global. Amerika Serikat juga kini menyerang Swiss yang melindungi ”penipuan” keuangan oleh warganya.

Tidak dijelaskan kaitan antara kerahasiaan perbankan Swiss itu dan krisis global. Namun, di Berlin, Jerman, para pemimpin raksasa Eropa, seperti Italia, Inggris, Perancis, dan Jerman, Minggu, bertemu untuk membahas cara mengatasi krisis keuangan global.

Kanselir Jerman Angela Merkel menegaskan pentingnya pengaturan transaksi keuangan. Salah satunya adalah pengendalian atas hedge fund, sebutan untuk sekumpulan dana yang dikelola para manajer. Dana itu ”dimainkan” di pasar dengan tingkat spekulasi yang rumit, tetapi susah dilacak, baik aliran dana maupun pola permainannya.

Kegiatan ini dimungkinkan karena sumber pelaku permainan berasal dari negara-negara safe havens, seperti Swiss. Di tengah krisis, tetap saja terjadi gairah di bursa saham dan uang dengan korban-korban baru. Namun, di sisi lain, aksi-aksi spekulasi itu membuat sesama perbankan makin curiga. Banyak bank berhenti beraktivitas dengan sesama lembaga keuangan karena khawatir banyak bank yang turut melakukan spekulasi untuk mengompensasi kerugian besar walau dengan risiko besar.

47 langkah
Jerman sudah menyusun 47 langkah untuk mengatasi krisis keuangan global yang akan dibahas dalam pertemuan G-20 di London, 2 April mendatang. Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy sepakat memperkuat tekanan pada pentingnya pengaturan keuangan global, juga hukuman kepada negara-negara safe havens yang melindungi penipuan.

”Transparansi itu penting. Masalahnya, semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya kira, setengah dari persoalan krisis adalah karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Swiss harus tahu persoalan ini dan harus turut mengatasinya. Anda tak bisa menerima orang- orang mendapatkan perlindungan, apalagi jika mereka menggelapkan pajak,” kata Darling.

Internal Revenue Services (IRS) dari AS meminta UBS AG (bank Swiss) membuka rahasia rekening milik 52.000 warga AS. IRS menemukan, ada 52.000 rekening warga termakmur AS yang terkait penggelapan pajak dan penipuan keuangan yang dilakukan lewat UBS. Agen IRS, Daniel Reeves, mengatakan, UBS melakukan perbuatan ilegal selama periode 2000-2007.

Juru bicara Departemen Keuangan Swiss, Roland Meier, menolak panggilan Senat AS atas UBS untuk pemeriksaan pada 4 Maret soal ke-52.000 rekening itu.

Kekacauan dan anomali sektor keuangan merupakan bagian dari persoalan krisis keuangan global. Krisis itu melumpuhkan kepercayaan bisnis dan konsumen, yang membuat kesediaan berbelanja dan melakukan investasi baru menjadi mandek.

Hal itu selanjutnya membuat aktivitas ekonomi anjlok dan investor biasa (bukan spekulan) juga enggan memberikan pinjaman baru. Namun, di sisi lain, aksi-aksi spekulasi terus berlanjut.

Kekurangan modal telah membuat Airbus kini terancam kekurangan modal kerja, sebagaimana diutarakan Presiden Airbus Wilayah Timur Tengah Habib Fekih di Dubai, Uni Emirat Arab.

Eropa Timur, seperti Polandia, Hongaria, dan Ceko, kini juga mengalami kekeringan dana karena hengkangnya investasi asing.

Dana darurat ASEAN
ASEAN juga tidak luput dari pelarian modal. Karena itu, dalam pertemuan menteri keuangan ASEAN plus China, Jepang, dan Korea Selatan di Phuket, Thailand, disepakati soal pengadaan 120 miliar dollar AS dana darurat. Sekitar 20 persen dana itu berasal dari ASEAN dan sisanya dari tiga negara Asia Timur.

KOMPAS, 23 Februari 2009

Once a Life Time Crisis

Dampak krisis ekonomi global yang telah melibas semua lini kehidupan bangsa di dunia ini tampaknya semakin hari semakin terasa berat. Krisis yang dimulai dari krisis keuangan di AS pada Agustus 2007 itu, ternyata sudah hampir satu setengah tahun memorak-porandakan sendi-sendi ekonomi dunia. Krisis yang diawali dari subprime mortgage di AS tersebut telah melebar ke seluruh sendi perekonomian. Dampak krisis ekonomi sudah meluas dari AS dan kawasan Amerika lainnya merebak ke Eropa serta Asia, Afrika, dan Australia.

Krisis ekonomi yang sering dipandang sebagai once a life time crisis (krisis yang terjadi sekali dalam kehidupan kita) memang sangat luar biasa dampak merusaknya. Bahkan, Brazil, Rusia, India, dan China (BRIC) yang dikagumi banyak orang karena telah mampu menunjukkan kebolehannya dalam membangun ekonomi juga terpukul tajam dengan krisis global itu.

Perkembangan krisis ekonomi global yang semakin berat terlihat dari berbagai proyeksi ekonomi ke depan yang dari bulan ke bulan cenderung semakin memburuk. Bahkan, ekonomi dunia 2009 yang diramalkan tumbuh di atas 4 persen diperkirakan terus merosot sehingga November lalu diramalkan hanya akan tumbuh 0,9 persen oleh Bank Dunia. Bahkan, proyeksi yang lebih baru semakin mengkhawatirkan kita karena ekonomi dunia tahun depan diproyeksikan mengalami konstraksi 0,4 persen menurut lembaga think thank The Institute of International Finance akhir-akhir ini. Demikian juga keyakinan bahwa ekonomi dunia akan mulai pulih 2010 mulai diragukan.

Akhir-akhir ini, bos IMF Mr Dominique Strauss Kahn menyatakan bahwa krisis global bisa semakin lama dan menimbulkan gejolak sosial yang semakin luas jika pemerintah negara-negara di dunia tidak meningkatkan paket stimulus dan melaksanakan paket stimulus yang sudah dikomitmenkan. Jelas itu semua perlu membuat kita waspada bahwa situasi krisis ekonomi global memang semakin mengkhawatirkan.

Bagaimana Indonesia?
Ekonomi Indonesia yang sudah direformasi lebih dari satu dekade sehingga mestinya memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi gejolak ekonomi dunia tampaknya tidak terbukti.

Tingginya dana jangka pendek dalam perekonomian dan pendanaan defisit APBN yang bersumber dari pasar modal serta ketergantungan ekonomi Indonesia yang besar pada pasar internasional -baik pada sisi modal, pangan, maupun energi- jelas membawa kerapuhan yang serius. Apalagi, jika krisis ekonomi global semakin parah dan lama, akan semakin besar pengaruhnya pada ekonomi kita. Indonesia yang merupakan a small open economy akan menghadapi masalah dan tantangan yang semakin berat pada tahun mendatang.

Tahun 2009 akan menjadi tahun yang sulit bagi Indonesia. Krisis ekonomi domestik dapat saja menghantam kita setiap saat. Selain itu, pemilu yang biasanya juga memunculkan ketidakpastian baru akan memengaruhi perkembangan bisnis dan investasi. Apalagi, perbankan semakin pruden dalam menyalurkan dananya sehingga masalah dan tantangan yang dihadapi dunia usaha juga semakin berat. Meski paket stimulus sebesar Rp 12,5 triliun sudah diluncurkan, hasilnya banyak diragukan. Bahkan, oleh dunia usaha sendiri. Padahal, keuangan negara juga akan semakin berat karena bebannya besar serta tidak mudahnya mendapatkan pendanaan dari defisit yang harus ditanggungnya.

Itu semua akan membuat kemampuan Indonesia untuk memberikan stimulus fiskal juga terbatas. Padahal, dari sisi perdagangan internasional, kondisi kita mulai memburuk. Kita tidak dapat lagi mengandalkan perdagangan barang dan jasa internasional untuk memperkuat cadangan devisa kita karena dalam kuartal 2 dan 3 tahun ini sudah defisit USD 1,2 miliar dan USD 500 juta.

Padahal, komponen impor industri kita masih tinggi (rata-rata masih di atas 30 persen, bahkan ada yang sampai di atas 70 persen, seperti tekstil dan produk tekstil). Data-data tersebut membuat turunnya harga BBM ataupun suku bunga belum banyak membantu perekonomian. Bahkan, turunnya harga komoditas akhir-akhir ini juga ikut merugikan Indonesia yang merupakan salah satu negara produsen barang primer di dunia. Karena itu, tidaklah aneh jika kita membaca koran ataupun melihat TV serta mendengarkan dari radio, semakin banyak perusahaan yang gulung tikar ataupun turun omzetnya, demikian juga semakin tingginya PHK.

Jelas bahwa tren kemerosotan ekonomi yang terjadi di dunia sudah mulai masuk ke Indonesia. Bahkan, dampaknya mungkin dapat lebih besar karena kemampuan kita menahan krisis juga rendah. Karena itulah, sangat penting bagi kita semua waspada dan membuat berbagai skenario antisipasi sehingga apa pun yang terjadi, kita akan tetap dapat bertahan. Bahkan, jika mungkin, kita bisa berkembang dalam gelombang krisis ekonomi global yang semakin dalam dan panjang.

Dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi yang sudah mulai tertransmisikan ke Indonesia sekarang, pemerintah diharapkan dapat menjadi pemimpin, seperti negara-negara lainnya di dunia. Bahkan, AS yang dikenal sebagai negara kapitalis saja mengintervensi perekonomian habis-habisan. Pemerintah federal menyediakan paket penyelamatan lebih dari USD 700 miliar. Belum lagi, bank sentralnya yang juga berkomitmen menyediakan sekitar USD 500 miliar untuk menyelamatkan pasar keuangan AS. Bahkan, pemerintahnya juga menyelamatkan industri mobil.

Tiongkok (China) yang merupakan negara pasar sosialis jelas intervensi habis-habisan untuk menyelamatkan ekonominya. Itu pun tampaknya tidak akan dapat mempertahankan pertumbuhan ekonominya yang tinggi. Beberapa sumber memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan terpangkas sekitar separo daripada biasanya sehingga diperkirakan hanya tumbuh 5 persen. India diperkirakan mengalami hal yang sama. Indonesia sendiri jika tidak hati-hati akan menyusul.

Tantangan Tahun Baru
Tiap pergantian tahun, kita selalu menaruh harapan yang tinggi akan kehidupan yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita ataupun kehidupan kita pribadi. Namun, tahun ini tampaknya berbeda. Jelas bahwa masalah dan tantangan yang ada di depan mata cukup berat. Ekonomi nasional tampaknya akan memburuk. Potensi bisnis ambruk, keuntungan menguap, bahkan pendapatan hilang karena PHK juga bisa kita hadapi. Sudah demikian, politik akan memanas karena pemilu. Akibatnya, mayoritas di antara kita akan menghadapi masa yang berat. Meski demikian, tidak berarti kita harus larut dan terseret arus yang memang semakin besar dan keras.

Kemampuan Indonesia untuk menghadapi masa yang berat tersebut akan banyak bergantung pada kepemimpinan pemerintah serta dukungan semua; otoritas ekonomi terkait, dunia usaha, dan masyarakat luas. Komitmen dan kemampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi akan sangat menentukan keberhasilan itu.

Leadership pemerintah yang kredibel dan meyakinkan dapat menjadi pedoman dunia usaha dan masyarakat dalam bertindak. Jika semua saling mendukung dengan arah dan kebijakan yang benar, kita akan mampu menghadapi krisis ekonomi global dengan lebih baik. Jangan sampai Indonesia yang baru saja mengatasi krisis ekonomi pada akhir 2003 harus masuk dalam krisis ekonomi lagi.

Dr Sri Adiningsih, Ekonom UGM
Jawa Pos, 29 Desember 2008

Industri Masuki Masa Suram

Industri alat berat dunia kini menghadapi masa suram. Setidaknya, akan terjadi pengurangan 25 juta pekerja akibat kurangnya permintaan. Perusahaan Amerika Serikat pembuat alat-alat berat, seperti Caterpillar, mengakui sedang memasuki masa sulit.

Pihak Caterpillar mengatakan sedang melakukan perampingan karyawan, mengurangi kegiatan, serta menurunkan gaji karyawan.

Berita ini muncul setelah industri raksasa otomotif Jepang, Toyota, juga memberikan proyeksi terburuk selama 70 tahun terakhir.

Toyota, perusahaan otomotif raksasa Jepang, memperkirakan akan mengalami kerugian operasional untuk pertama kalinya dalam 70 tahun. Kerugian ini karena penjualan mobil anjlok di seluruh dunia.

Manajemen Toyota menyatakan akan mengalami kerugian sebesar 150 miliar yen atau 1,66 miliar dollar AS untuk tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2009.

Penurunan penjualan mobil yang terjadi pada Toyota di pasar utama Toyota, yaitu AS, menimbulkan pertanyaan apakah Toyota akan menyentuh titik nadir.

"Kesulitan ini menyeret kita lebih cepat, lebih luas, dan lebih dalam daripada perkiraan semula. Ini adalah krisis yang tidak dapat dihindari dan memerlukan tindakan segera," ujar Presiden Toyota Katsuaki Watanabe.

Toyota juga dikabarkan akan mengangkat Akio Toyoda, anak mantan Presiden Toyota Shoichiro Toyoda dan cucu pendiri Toyota, untuk menggantikan Watanabe. Selama bertahun-tahun, Toyoda telah menjadi kandidat posisi itu. Akan tetapi, Watanabe mengatakan, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan pergantian kepemimpinan di Toyota.

Tak bisa bayar gaji
Ini adalah berita suram di samping kesulitan yang sudah melanda perusahaan otomotif AS, General Motors, Chrysler, dan Ford.

Industri otomotif Perancis juga menghadapi masalah serupa. Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, Selasa, saat berada di Rio de Janeiro, Brasil, mengatakan terpaksa mengulurkan tangan untuk menolong industri otomotif yang sedang kesulitan. Tidak disebutkan bentuk pertolongan yang dimaksudkan.

Akan tetapi, dari Seoul, Korea Selatan, diberitakan, raksasa otomotif Perancis, Renault, cabang Korea Selatan untuk sementara menutup unit-unit bisnisnya. Renault Samsung mengatakan, semua aktivitas perakitan di pabrik mereka yang ada di kota pelabuhan Busan akan dihentikan setidaknya untuk delapan hari.

Raksasa-raksasa otomotif Korea Selatan lainnya, termasuk Hyundai Motor, juga mulai mengurangi kegiatan pembuatan mobil karena turunnya permintaan dari dalam dan luar negeri.

Ssangyong Motor, perusahaan otomotif Korea Selatan, Senin, menyatakan sudah tidak bisa membayarkan gaji karyawan tepat waktu pada Desember ini. Perusahaan kekurangan uang tunai karena seretnya penjualan mobil.

KOMPAS, 24 Desember 2008

Semua Ekonomi Dunia Serentak Ambruk

Injeksi Dana Tak Menolong
Kesalahan Serius Telanjur Terjadi,
Ratusan Miliar Dollar AS Modal Hengkang

Ekonomi global mengalami kontraksi 0,4 persen pada tahun 2009 dengan pola resesi yang lebih sinkron sepanjang sejarah. Resesi terburuk sejak 1960-an tak terhindarkan. Pemerintah dan otoritas moneter mencoba mencegahnya, tetapi kerusakan serius telanjur terjadi. Injeksi dana tak menolong.

Demikian diutarakan The Institute of International Finance (IIF) yang berbasis di Washington, Kamis (18/12/2008). IIF beranggotakan 375 lembaga keuangan dunia.

Direktur Pelaksana IIF Charles Dallara menyebutnya sebagai resesi terburuk dunia. Kontraksi ditandai dengan resesi sinkron di sejumlah negara. Resesi merujuk pada pertumbuhan yang menurun setidaknya selama dua kuartal berturut-turut. Meski derajat penurunan berbeda-beda dan titik awal penurunan berbeda- beda, ada satu hal yang terjadi jelas atau terjadi sinkron, yakni semua perekonomian di dunia sama-sama mengalami penurunan.

Sejak 1960-an, resesi di satu kawasan biasanya teratasi dengan pertumbuhan di kawasan lain. Sekarang hal ini tidak terjadi. Semua ekonomi dunia serentak ambruk.

Resesi tidak dimulai dengan penurunan permintaan swasta atau pemerintah, tidak diawali dengan penurunan pasokan barang. Resesi dimulai dengan kredit macet massal dan global. Kerusakan serius sistem keuangan dan perbankan telanjur terjadi.

Studi empiris menunjukkan resesi karena kekacauan sektor keuangan lebih besar potensinya menjungkalkan perekonomian.

Kekacauan lembaga kuangan tidak saja membuat aliran kredit seret. Kekacauan ini memacetkan pinjaman antarbank, memacetkan pinjaman untuk konsumen lewat penggunaan kartu kredit.

Kekacauan ini mengganggu kelancaran transaksi perdagangan, baik secara nasional maupun global. Episentrum kekacauan sektor keuangan ini terjadi di AS, mesin ekonomi dunia. Macetnya transaksi keuangan makin memerosotkan aktivitas ekonomi.

Pasar uang terganggu
Kekacauan juga menyebabkan terganggunya bursa saham dan pasar modal, dua sumber pembiayaan berjangka pendek dan berjangka panjang. Kekacauan ini mengimbas ke sejumlah negara.

Para penyedia modal atau pemilik modal, yang selama ini menjadi sumber pinjaman, memegang sikap hati-hati.

Hal ini yang membuat injeksi modal dan penurunan suku bunga tidak berhasil mencegah resesi. Ketersediaan pinjaman relatif murah dari Bank Sentral AS, bahkan hanya 0,1 persen dari Bank Sentral Jepang, tak mampu menggerakkan ekonomi.

Kantor berita Associated Press menuliskan, lembaga keuangan menimbun uang. Fenomena ini sudah terjadi sejak Desember 2007, yang menyebabkan resesi sudah mulai terjadi sejak tahun 2007.

Steven Hansen di situs Seeking Alpha mengatakan, dalamnya beban utang korporasi, pemerintah, dan individu di AS membuat keberadaan pinjaman murah bank sentral tak mampu lagi diserap.

Transaksi atau spekulasi di bursa dan penempatan dana di negara berkembang yang dianggap prospektif dihentikan atau dikurangi untuk sementara.

Presiden Argentina Cristina Kirchner terpaksa melakukan pencegahan pelarian uang, yang sudah terjadi sebesar 100 miliar-120 miliar dollar AS. Argentina mencanangkan, antara lain, pembebasan pajak bagi modal yang ditanamkan kembali ke dalam negeri.

Wakil Gubernur Bank Sentral Rusia Alexei Ulyukayev mengatakan, ”Sejak September sudah terjadi pelarian modal 80 miliar dollar AS atau bahkan akan mencapai 100 miliar dollar AS sepanjang 2008.”

Krisis ekonomi, di samping kekacauan sektor keuangan, membuat pemodal menarik dana dari negara berkembang dengan menempatkan ke lokasi yang dianggap jauh lebih aman.

Sebab itu, Philip Suttle, Direktur Analisis Ekonomi Makro IIF, mengatakan, data sejak 1950-an menunjukkan tidak pernah ada kontraksi ekonomi global. Namun, kini semua negara terimbas krisis.

Respons bersama
Dallara mengatakan, respons global yang terkoordinasi dibutuhkan untuk mencegah keadaan lebih buruk. Dallara memuji tindakan Pemerintah AS menurunkan suku bunga dan pencanangan stimulus ekonomi berupa penyiapan dana talangan 700 miliar dollar AS.

”Adalah penting bagi Eropa dan Jepang untuk melakukan hal serupa,” kata Dallara.

Namun, Jepang dan Uni Eropa tidak meluncurkan paket penyelamatan ekonomi selengkap AS. UE tidak mau karena khawatir peluncuran dana-dana itu akan mengalir kembali ke pasar uang AS, yang tidak tertata rapi, dan bahkan bisa dimainkan ke bisnis yang penuh tipu muslihat seperti yang terlihat dari skandal ”skema Ponzi”, yang diotaki Bernard Madoff, mantan ketua bursa saham AS, Nasdaq.
Ketua Komisi Urusan Moneter Uni Eropa Joaquin Almunia, mengatakan, 27 negara anggota UE mencanangkan dana stimulus 292,32 miliar dollar AS.

Namun, Uni Eropa memiliki rambu-rambu yang harus dituruti, yakni tidak boleh menjalankan defisit anggaran pemerintah melampaui 3 persen dari total produk domestik bruto. Gubernur Bank Sentral Eropa Jean-Claude Trichet mengingatkan semua pemerintah untuk menghargai peraturan UE tentang peraturan anggaran yang dianggap aman.

KOMPAS, 20 Desember 2008

Krisis Keuangan Global

Banyak warga kaya, yang mempunyai uang lebih, menanamkan dana lewat lembaga keuangan asing. Salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam memilih produk investasi asing lewat agen asing adalah brand, yang dianggap jaminan mutu.

Di Indonesia, Citibank misalnya, dipersepsikan sebagai jaminan mutu di tengah rimba kegelapan, akibat minimnya pengetahuan warga kaya soal keamanan investasi. Postulat ini telah gugur, setidaknya untuk sementara dan setidaknya di mata sejumlah nasabah Citibak yang termakan “rayuan” untuk membeli surat-surat berharga terbitan Lehman Brothers.

Tigor M Siahaan, Direktur Pelaksana dan Manajer Bisnis Citibank Indonesia, mengatakan, Citibank bukan penjamin, tetapi hanya sebagai penjual produk Lehman (Kompas, edisi 24 September).

Ke depan, penyandaran kepercayaan yang didasarkan pada citra tidak bisa dilakukan lagi tanpa reserve. Bukti sudah banyak, citra, brand tidak lagi bisa dipakai secara membabi buta. UBS, Societe Generale, Lehman Brothers, AIG, Merrill Lynch, terbukti terjebak dalam investasi di sektor perumahan Amerika Serikat.

Nama-nama besar itu, kampiun keuangan dunia, tidak lagi bisa dipercayai begitu saja. Para nasabah dunia juga sudah ada yang menarik sebagian dananya dari pasar. Financial Times edisi 24 September, dengan mengutip Citigroups, menyebutkan 600 miliar AS dana telah ditarik pemiliknya dari pasar. Hal ini akan berdampak pada terganggunya aktivitas perekonomian global.

Kini pemodal hanya menanamkan dana di produk yang dianggap sebagai super aman karena tidak ada jaminan keamanan investasi.

Mengapa tak ada jaminan?
Sebuah revolusi ekonomi, dimulai dari era almarhum Presiden Ronald Reagan. Presiden ini meyakini, sesuai dengan opini Chicago boys (alumnus University of Chicago), pasar akan bergerak lebih dinamis dan fleksibel jika tidak diatur. Dengan kata lain, peran dan keberadaan birokrasi justru menjadi beban dan penghambat fleksibilitas pasar dan ekonomi.

Opini ini mengalahkan pandangan para ekonom MIT, yang memilih regulasi pasar. Alasannya, ada premis-premis yang tidak dipenuhi oleh pasar, yakni unsur kerakusan, yang bisa membuat pelaku pasar, termasuk pelaku di sektor keuangan, mengumbar nafsu, ingin meraup untung dengan berjudi di produk-produk spekulatif. Hal seperti ini dengan jelas pernah dikritik Joseph E Stiglitz, ekonom AS peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2001, ketika berbicara soal kemunafikan AS di pasar uang.

Muncullah dotcom-dotcom di akhir era 1990-an, yang dibuat jadi tambang untung, ternyata kemudian membuat dana-dana buntung. Lalu muncullah sektor perumahan AS, yang sejak 2001 dipoles sedemikian rupa seolah-olah menjadi sarana investasi paling menggiurkan. Terlalu banyak dana dialokasikan ke sektor perumahan hingga akhirnya jenuh. Harga rumah anjlok dan sebagian dana yang dialokasikan barangkali tak akan pernah kembali dan kemudian menjadi pemicu krisis.

Menurut Gubernur Bank Sentral Italia Mario Draghi, perbankan dunia membutuhkan suntikan modal sekitar 350 miliar dollar AS karena kerugian di sektor perumahan AS. Direktur Pelaksana IMF Dominique Strauss Kahn mengatakan, perbankan dunia membutuhkan suntikan modal baru sekitar 500 miliar dollar AS.

Menurut Draghi, tak semua bank berhasil mendapatkan dana tersebut. “Sejumlah perbankan akan bangkrut dan mungkin ada yang berhenti beroperasi,” kata Strauss Kahn.

Dalam kondisi seperti ini, kemungkinan besar nasabah, termasuk nasabah di Indonesia juga akan menjadi korban, sebagaimana korban Lehman Brothers.

Pilihannya adalah, pikirkan kembali keamanan investasi Anda, atau tariklah dana-dana itu jika masih mungkin untuk sementara, dan relalah mendapatkan keuntungan yang lebih kecil, tetapi yang pasti dana selamat.

Alasannya, otoritas Indonesia juga tidak mengatur produk-produk, yang oleh media asing disebut sebagai toxic. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliaman Hadad, mengatakan, BI segera menerbitkan peraturan soal produk asing yang akan memberi panduan. Namun jangan lupa, BI hanya sebatas melakukan itu, bukan menjamin.

Jerman berang
Bukan hanya nasabah korban, Jerman pun berang dan menyalahkan AS yang dituding menyebabkan krisis keuangan global. AS membiarkan keserakahan demi meraup untung besar tanpa kontrol lewat pengaturan di pasar uang, yang menyebabkan praktik penipuan bermunculan.

“Krisis telah menyebabkan dua sisi Atlantik terjebak,” kata Menkeu Jerman Peer Steinbrueck seraya menambahkan, krisis itu akan membuat AS kehilangan status sebagai superpower sektor keuangan. Dia juga meramalkan, yen, euro, yuan akan menandingi reputasi dollar AS.

Begitu goyah dan rapuhnya sektor keuangan, sehingga Gedung Putih buru-buru mengajukan paket penyelamat sektor keuangan, dengan menyuntikkan dana 700 miliar ke korporasi keuangan AS yang sakit-sakitan. Hal ini mendapatkan perlawanan keras di Kongres AS, yang seharusnya segera melahirkan undang-undang untuk peluncuran penalangan itu.

Lagi, di harian Financial Times, edisi 24 September, George Soros, menulis secara terang-terangan, bahwa penalangan jangan diberikan begitu saja. Harus ada kejelasan bahwa korporasi keuangan tidak lagi melakukan kesalahan lama. Juga harus ada kejelasan bahwa dana talangan itu harus kembali suatu saat di kemudian hari.

Simon Saragih
KOMPAS, 28 September 2008