Politisi Berguguran, Artis Bermunculan

Parpol Lakukan Kekeliruan Perekrutan Caleg

Hasil penghitungan sementara perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat menunjukkan akan banyak wajah baru menduduki DPR. Para anggota DPR yang selama ini dikenal baik dan berkualitas dalam bidang legislasi banyak yang tak terpilih.

Sebaliknya, calon anggota terpilih berlatar belakang pekerja di dunia hiburan bermunculan.

Penghitungan dari hasil rekapitulasi perolehan suara nasional yang diolah Kompas dan Centre for Electoral Reform hingga Kamis (7/5) di Jakarta menunjukkan sudah 544 kursi dibagikan. Jumlah itu hanya menyisakan pembagian kursi untuk Nusa Tenggara Timur (13 kursi) dan Maluku Utara (3 kursi).

Dari jumlah itu, Partai Demokrat diperkirakan memperoleh 145 kursi, Partai Golkar 101 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 92 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 58 kursi, dan Partai Amanat Nasional 45 kursi. Adapun Partai Persatuan Pembangunan diprediksi mendapat 37 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 28 kursi, Partai Gerindra 23 kursi, dan Partai Hanura 15 kursi.

Dari pembagian perolehan kursi berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 diketahui banyak politikus di DPR gagal masuk kembali ke DPR. Mereka antara lain Ketua DPR Agung Laksono yang maju dari Golkar untuk daerah pemilihan DKI Jakarta. Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Ferry Mursyidan Baldan (Golkar, Jawa Barat II) dan mantan Ketua Pansus RUU Penyelenggara Pemilu Saifullah Maksum (PKB, Jatim V) juga tidak mendapat kursi.

Anggota DPR lain yang gagal adalah Andi Yuliani Paris dari Komisi II DPR (PAN, Sulsel II), Lena Maryana Mukti anggota Komisi II DPR (PPP, DKI Jakarta II), dan Abdullah Azwar Anas dari Komisi V DPR (PKB, Jatim VII).

Penuh artis
Sebaliknya, para pekerja hiburan, mulai dari pembawa acara, penyanyi, model, hingga pemain sinetron dan film yang diprediksi masuk ke DPR adalah Jamal Mirdad (Partai Gerindra, Dapil Jateng I), Angelina Sondakh (Demokrat, Jateng VI), Tantowi Yahya (Golkar, Sumsel II), Miing Bagito alias TB Dedi Suwendi Gumelar (PDI-P, Banten I), dan Rachel Maryam Sayidina (Gerindra, Jabar II).

Ada pula Rieke Diah Pitaloka (PDI-P, Jabar II), Tere alias Theresia EE Pardede (Demokrat, Jabar II), Inggrid Maria Palupi Kansil (Demokrat, Jabar IV), Nurul Arifin (Golkar, Jabar VII), Tetty Kadi Bawono (Golkar, Jabar VIII), Komar alias Nurul Qomar (Demokrat, Jabar VIII), Primus Yustisio (PAN, Jabar IX), M Guruh Irianto Sukarno Putra (PDI-P, Jatim I), CP Samiadji ”Adjie” Massaid (Demokrat, Jatim II), Venna Melinda (Demokrat, Jatim VI), dan Eko ”Patrio” Hendro Purnomo (PAN, Jatim VIII).

Direktur Eksekutif Cetro Hadar Gumay mengatakan, kegagalan anggota DPR yang cukup berkualitas dan banyaknya calon terpilih dari dunia hiburan menunjukkan kekeliruan partai dalam melakukan perekrutan calon anggota legislatif. ”Sejumlah caleg dipilih partai hanya sebagai pengumpul suara, tetapi abai dengan kualitasnya,” katanya.

Koordinator Divisi Advokasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Tommi A Legowo mengatakan, berkurangnya politisi berkualitas dan banyaknya calon terpilih artis pada DPR nanti tidak akan mengubah apa pun dari kinerja dan performa DPR selama ini. Kinerja DPR selama ini sangat ditentukan oleh partai politik, bukan oleh anggota partai di DPR. ”Kualitas DPR tidak ada relevansinya dengan kualitas anggota DPR-nya. Mau profesor, artis, atau politisi, mereka tetap utusan partai yang harus tunduk pada kebijakan partai,” katanya.

KOMPAS, 8 Mei 2009

Elu Dapat Apa, Gue Dapat Apa?

Kompetisi merebut kursi legislatif dalam Pemilu 9 April nanti sungguh sengit. Dengan sistem pemilihan berdasar suara terbanyak, setiap calon anggota legislatif (caleg) harus bersaing dengan sesama caleg satu partai serta partai lain lewat kampanye yang mahal. Apa yang bisa diharapkan dari hajatan politik semacam ini?

Banyak orang bilang, Pemilu 2009 ini memang agak edan, setidaknya dilihat dari jumlah peserta yang bengkak. Bayangkan saja, pemilu ini bakal melibatkan 38 partai nasional dan enam partai lokal di Aceh. Ada 11.301 caleg DPR, 1.116 caleg DPD, puluhan ribu caleg DPRD provinsi, dan ratusan ribu caleg DPRD kabupaten/kota yang bertanding meraih kursi.

Dengan peserta begitu banyak, pemilu kali ini jadi mirip perayaan. Namun, ini perayaan yang ketat karena diperkirakan ada sejuta lebih caleg yang bertarung memperebutkan total 18.440 kursi legislatif tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan DPD. Untuk menang, mereka mesti berjuang keras meraih simpati pemilih lewat kampanye, kalau perlu dengan menggelontorkan uang besar.

Hawa panas kompetisi tercium jauh-jauh hari. Data Litbang Kompas mencatat, demi mencari dana kampanye, sebagian caleg nekat ambil jalan pintas. Di Banten, Januari lalu, misalnya, caleg DPRD Kabupaten Pandeglang, Romdoni (31), ditangkap polisi karena menggandakan uang. Bersama komplotannya, dia menggasak uang Rp 56 juta, yang katanya untuk biaya sosialisasi.
Sebulan kemudian, caleg DPRD Lebak, Ujang Zaenal Abidin (40), juga dicokok polisi. Lelaki ini diduga mendalangi penjarahan kebun kelapa sawit. Saat diperiksa, dia mengaku hasil jarahan itu untuk ongkos kampanye.

Pada musim kampanye terbuka akhir Maret sampai awal April ini, makin banyak caleg yang mengeluarkan jurus-jurus kepepet. Sebagian caleg DPRD Kediri terang-terangan pinjam uang Rp 75 juta hingga Rp 100 juta dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sejumlah caleg asal Palembang, Sumatera Selatan, ramai-ramai jual mobil dan rumah. Beberapa dari Bogor, Jawa Barat, dan Pamekasan, Jawa Timur, menggadaikan barang berharga, seperti tanah dan perhiasan.

”Saya terpaksa menggadaikan sertifikat rumah dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil sedan,” kata Ali Wasiin, caleg DPRD Kabupaten Nganjuk dari PKB. Pengusaha agrobisnis itu sudah menghabiskan Rp 200-an juta untuk kampanye.

Seorang caleg DPR Kabupaten Bantul, sebut saja Rudi, mengaku menjual sawah dan kebun warisan orangtua demi mengumpulkan uang Rp 150 juta. Dana itu untuk beli nomor urut 1 (saat belum ditetapkan pemilihan berdasar suara terbanyak) dan biaya kampanye. ”Eh, ternyata sekarang enggak pakai nomor urut lagi,” katanya.

Jorjoran
Sebenarnya, berapa sih dana kampanye? Menurut informasi dari para caleg, besarannya bervariasi, sesuai dengan level kursi yang dibidik. Caleg DPR rata-rata butuh sekitar Rp 1 miliar. Caleg DPRD provinsi perlu Rp 500-an juta, sedangkan DPRD kabupaten/kota lebih kurang Rp 200 juta.

Biaya besar itu cukup realistis. Ambil contoh, seorang caleg DPR menyosialisasikan dan mengampanyekan dirinya selama tiga bulan di satu daerah pemilihan (satu dapil rata-rata terdiri dari 600-an desa). Untuk honor koordinator tim sukses desa saja (dengan satu orang digaji Rp 200.000 per bulan), dibutuhkan Rp 360 juta. Biaya cetak 3.000 baliho plus pemasangannya Rp 600 juta (satu baliho Rp 200.000).

Ongkos bikin 10.000 kaus dan 100.000 poster sekitar Rp 100 juta. Dana untuk kegiatan sosial, seperti bakti sosial, kunjungan, silaturahmi, atau bingkisan bisa mencapai Rp 50 juta. Jadi, totalnya sekitar Rp 1,1 miliar. Belum lagi, uang yang dikeluarkan untuk memenuhi todongan ini-itu.

”Hitungan itu tidak mengada-ada. Saya sendiri menyiapkan dana Rp 2 miliar. Yang habis sudah Rp 1 miliar lebih,” kata Probo Yuniar Wahyudianto (54), caleg Partai Hanura untuk DPR dari Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Jika hitungan itu diakumulasi, jumlahnya lebih mengejutkan. Anggap saja masing-masing dari total 12.417 caleg DPR dan DPD mengeluarkan Rp 500 juta untuk kampanye, maka jumlahnya mencapai Rp 6,208 triliun. Seberapa besarkah itu? Bandingkan saja, dana bantuan langsung tunai (BLT) yang dicairkan Maret 2009 saja hanya Rp 3,7 triliun, atau sekitar separuhnya saja.
Kalau hitungan diperluas mencakup total dana kampanye semua caleg, tentu akumulasi dana kampanye nasional bakal lebih menyentak. Dengan biaya begitu besar, bagaimana kalau caleg itu nanti gagal?

”Pasti kecewa. Tapi, ini kan investasi politik. Setidaknya saya telah ikut memberi alternatif pilihan dari kalangan muda dan mendorong pendidikan politik,” kata TB Ace Hasan Syadzily (32), caleg Golkar untuk DPR dari Dapil Pandeglang-Lebak.

Sikap itu juga disiapkan Muh Musa Datuk, caleg PPD, jika ternyata upayanya meraih kursi DPR dari Dapil II DKI Jakarta kandas. Langkah legowo itu juga bakal diambil Zaini Rahman (36), caleg PPP untuk DPR di Dapil Jatim III. ”Saya tahu risikonya karena pernah kalah saat jadi caleg Pemilu 2004,” kata Zaini yang merelakan Rp 600-an juta untuk nyaleg kali ini.

Siapkah semua caleg bersikap legowo? Mungkin tak mudah menghadapi kekalahan setelah mengeluarkan dana begitu besar. Ingat saja Yuli Nursanto, pengusaha jasa transportasi yang kandas menduduki kursi bupati Ponorogo periode 2005-2010. Sulit menerima kenyataan dan dikejar-kejar utang untuk biaya kampanye, lelaki gempal itu akhirnya stres dan mencoba bunuh diri berkali-kali.

Namun, jika pun akhirnya terpilih, caleg yang sudah habis-habisan berkampanye sekarang ini sebenarnya juga agak rentan. Anggota legislatif terpilih nanti dikhawatirkan bakal lebih sibuk menutup biaya kampanye ketimbang bekerja memperjuangkan aspirasi rakyat. ”Karena keluar banyak modal, caleg terpilih pasti berusaha mengembalikannya. Itu logika dasar,” kata Sapari (47), penjual tempe di Pasar Jombang, Ciputat, yang akrab dengan hitungan dagang.

Transaksi
Pengamat politik dari Surabaya, Daniel Sparinga, menilai, enam bulan sosialisasi dan tiga minggu kampanye pemilu itu terlalu panjang sehingga membengkakkan biaya. Pada sisi lain, banyak anggota masyarakat yang masih miskin. Mereka sudah lama merasa diperah alias dieksploitasi oleh sistem politik dan diabaikan elite.

Nah, ketika ajang sosialisasi dan kampanye datang, masyarakat merasa dapat peluang untuk mencari uang. ”Kasarnya, mumpung elu masih caleg, gue eksploitasi duluan. Sebab, kalau elu sudah jadi elite, elu yang mengeksploitasi gue. Betapa kasihannya caleg sekarang, mereka being exploited,” katanya.

Daniel sendiri pernah menyaksikan pemuka agama mendagangkan doa dukungan untuk caleg. Warga juga berani meminta tambahan jika amplop yang diterima dirasa kurang. Jadi, politik sekarang benar-benar berdasarkan transaksi. Ibarat kata, elu dapat apa, gue dapat apa? Padahal, semestinya politik dibangun atas dasar kontrak antara pemilih dan legislatif

”Keadaan sekarang sudah edan, it has been extremely crazy.”

Ilham Khoiri dan Budi Suwarna
KOMPAS, 5 April 2009

Retorika Kampanye

KAMPANYE yang sudah berjalan menampilkan juru kampanye (jurkam) lokal dan nasional, semakin menarik diamati. Ada kesan kampanye sekarang bagaikan lomba pidato dengan menampilkan berbagai isu. Terkadang masyarakat terpesona mendengar kampanye jurkam yang begitu cerdas mengolah kata-kata retorika indah, ditambah dengan janji-janji manis, mulai dari program pendidikan gratis, berobat gratis hingga meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Masa kampanye pun tidak kalah hebohnya dengan pesta demokrasi ini. Tidak peduli dengan retorika yang disampaikan para jurkam, mereka justru larut dengan berbagai hiburan yang ada. Sebab setiap kali kampanye selalu diiringi dengan acara hiburan, mulai dari dangdut, lawak, hingga campursari. Bahkan yang lebih heboh lagi, ada juga massa yang membawa anak-anak dan bahkan menggunakan acara kampanye sebagai pesta mabuk-mabukan. Sungguh tragis manakala ‘pesta demokrasi’ ini di salahartikan dengan berbagai acara yang keluar dari esensi demokrasi itu sendiri.

Esensi kampanye sesungguhnya bukanlah lomba pidato dengan bermain retorika dengan janji-janji manis dan palsu. Kampanye mestinya memberi pendidikan politik yang jujur kepada masyarakat. Kata ‘jujur’ memang begitu mudah diucapkan, namun begitu sulit merealisasikannya. Itulah sebabnya para caleg yang tampil dalam kampanye tidak merasa memiliki beban dengan berbagai retorika dan janji palsu yang mereka sampaikan kepada rakyat. Kalau mereka memiliki komitmen yang kuat pada kejujuran, maka setiap kata yang mereka ucapkan harus bisa dipertanggungjawabkan.

Artinya, caleg harus bisa mewujudkan satunya kata dengan tindakan. Kalau mereka hanya mengumbar janji manis dan palsu, itu sama saja dengan membohongi rakyat.

Realita yang terjadi selama ini dalam musim kampanye adalah ‘membohongi’ rakyat. Begitu banyak janji-janji manis yang diberikan caleg dalam kampanye, namun setelah mereka duduk di kursi kekuasaan, janji-janji manis tersebut begitu mudah dilupakan. Jangankan memberi kesejahteraan kepada rakyat, justru para wakil rakyat begitu tega menyengsarakan rakyat lewat tindakan korupsi yang mereka lakukan.

Begitu mahal dan sulit memang mendapatkan kejujuran di tengah masyarakat yang dilanda krisis moral. Caleg begitu mudah memberi janji manis dengan berbagai retorika indah, di sisi lain masyarakat juga begitu mudah percaya pada janji-janji kampanye. Tragisnya lagi kalau masyarakat diberi uang oleh para caleg, maka tidak ada lagi kejernihan berpikir dalam memilih caleg yang jujur dan berkualitas. Dengan demikian, siapa caleg yang memiliki uang banyak dan bisa bermain retorika dengan janji-janji manis, maka ia memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan dukungan suara yang juga besar.

Kampanye sebagai bagian dari pendidikan politik hendaknya diisi dengan informasi yang jujur. Tidak perlu memberi janji-janji manis dan palsu kepada masyarakat dan juga tidak perlu membagi-bagi ‘uang sogok’ untuk mendapatkan dukungan suara. Sebab kalau ada ‘uang sogok’ akan menjadi benih korupsi ketika si caleg nanti duduk di kursi legislatif. Mereka yang sudah banyak menghabiskan uang untuk ‘biaya’ kampanye akan berpikir mengembalikan uang itu dengan menghalalkan segala cara (termasuk dengan korupsi).

Janji-janji manis dan palsu yang disampaikan caleg kepada masyarakat juga merupakan pembodohan politik. Sebab akan ada ‘tagihan janji’ dari masyarakat kepada caleg yang sudah duduk di kursi kekuasaan. Kalau janji itu tidak bisa direalisasikan, akan membuat kemarahan masyarakat semakin membara. Akhirnya citra wakil rakyat pun semakin terpuruk, karena dinilai ingkar janji dan hanya bermain retorika.

Hamdan Daulay, Dosen UIN Sunan Kalijaga dan kandidat Doktor Ilmu Politik UGM Yogyakarta
Kedaulatan Rakyat, 31 Maret 2009