Pemilu Berkejaran Waktu

Pemilu legislatif 9 April tinggal 14 hari lagi. Kampanye sedang marak dengan aneka macam cara, tetapi di tengah itu ada rasa khawatir dan waswas.

Di tengah hiruk-pikuk kampanye, berlangsung persiapan yang juga semakin intensif. Persiapan yang mendekati hari pencontrengan, bahkan disertai rasa waswas dan keprihatinan. Salah satu masalah serius yang merebut perhatian adalah hadirnya permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) di beberapa tempat. Ada yang memperkirakan jumlah DPT yang tidak beres mencapai 20 juta. Masalah itulah yang kemudian mengundang munculnya pendapat tentang apakah pemilu harus ditunda?

Kita berpendapat, persoalan DPT yang muncul hanya dua minggu sebelum hari pencontrengan bisa berdampak serius dan rawan. Di antaranya yang muncul ke permukaan adalah hadirnya pertanyaan retorik yang diungkap sejumlah kalangan, tidakkah pemilu legislatif sebaiknya ditunda?

Amat logis jika pendapat itu serentak mengundang reaksi, bahkan reaksi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden menegaskan, ”Ide penundaan pemilu sangat berbahaya, melanggar UUD 1945, dan membuka kemungkinan chaos. Konstitusi kita jelas mengatur pemilu kita harus dilaksanakan lima tahun sekali.” Sebaliknya, membiarkan DPT tidak beres, apalagi tidak jujur, juga merupakan pelanggaran serius. Akibatnya juga bisa tidak terkendali dan bisa menciptakan ketidakpercayaan kepada proses pemilu.

Kita berkejaran dengan waktu serta integritas kita, terutama Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya serta pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan diuji. Semua pihak, apalagi yang bertanggung jawab, harus pertama memperbarui dan menegaskan kejujurannya serta melakukan koreksi dan perbaikan atas DPT tersebut.

Koreksi harus dilakukan berkejaran dengan waktu. Harus kita usahakan bersama pulihnya kondisi semua pihak saling percaya. Tingkat kepercayaan publik kepada sistem pemilu amat menentukan kualitas pemilu itu sendiri. Dan sekali lagi, upaya untuk membenahi problem DPT, kita berkejaran dengan waktu.

Pemilu jujur dan adil sangat kita perlukan. Salah satu tantangan besar kita adalah bersih dan tidak korupnya semua pemegang kekuasaan di negeri ini. Lembaga-lembaga pemerintahan dan legislatif yang disertai praktik politik yang korup, masuk akal jika akan memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Tugas dan tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena itu pula kita wajib saling koreksi dan mengingatkan. Semua dengan prinsip dan semangat demokrasi, semua itu kita lakukan secara tulus.

Kita tegaskan lagi hal-hal itu karena, sekali lagi, kini kita berada dalam posisi berkejaran dengan waktu, yakni waktu tepat menyelenggarakan pemilu legislatif yang selain tepat waktu, tidak ditunda, sekaligus juga jujur, bersih, dan adil.

KOMPAS, 27 Maret 2009