Kemenangan yang Hambar

Meski masih menunggu keputusan sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum akhirnya menetapkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebagai pemenang Pilpres 2009 dalam satu putaran. Namun, mengapa suasana kemenangan ini terasa agak hambar?

Keberhasilan SBY-Boediono meraih 73,8 juta suara (60,8 persen) dalam pilpres lalu harus diakui sebagai catatan sejarah baru bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Melalui dukungan besar itu, Presiden Yudhoyono memperbarui mandatnya untuk kembali memimpin negeri ini selama lima tahun ke depan. Itu artinya periode 2009-2014 merupakan peluang emas Yudhoyono untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa, karena jelas tak ada lagi kesempatan ketiga bagi dirinya.

Namun, terasa tidak adanya ”gereget” atas kemenangan Yudhoyono. Jenderal kelahiran Pacitan ini bahkan berpidato ”sendirian” di Puri Cikeas dalam menyambut penetapan hasil rekapitulasi suara pilpres yang dilakukan KPU. Belum terekam kiriman untaian bunga dan ucapan selamat para pendukung, apalagi dari lawan politik. Mengapa?

Kegeraman atas KPU
Suasana hati publik yang sedih bercampur geram dan marah pascabom Mega Kuningan bisa jadi adalah salah satu faktor hambarnya penetapan capres pemenang Pilpres 2009. Situasi damai dan kondusif pascapilpres dikoyak bom bunuh diri para teroris pengecut yang tak pernah jelas motif dan tujuannya. Seolah kita sebagai bangsa yang berhasil melembagakan proses demokrasi -kendati masih cacat di sana-sini- tak boleh menikmati segenap kredit dari keberhasilan itu.

Meski demikian, ada tiga faktor penting lain perlu dicatat. Pertama, kegeraman masyarakat atas setiap respons negatif KPU terhadap kritik dan gugatan yang dialamatkan kepada kinerja buruk mereka. Seperti terekam dalam memori publik, KPU tak hanya berkali-kali mengubah jadwal kampanye dan daftar pemilih tetap tanpa perbaikan signifikan, tetapi juga gagal membangun kepercayaan publik.

Lebih jauh lagi, KPU mencoba ”melawan” Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menunda eksekusi atas keputusan MK soal cara penetapan kursi legislatif tahap 3, padahal tiap keputusan MK bersifat final. Kini KPU harus siap menghadapi gugatan baru terkait pembatalan beberapa pasal Keputusan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang mekanisme penetapan kursi legislatif oleh Mahkamah Agung (MA).

Kinerja buruk KPU ini tak hanya membuat publik geram dan hambar menyambut usainya Pileg dan Pilpres 2009, tetapi juga berpotensi mengundang ketidakpastian politik baru terkait perubahan peta politik hasil pemilu pascakeputusan MA. Karena itu, evaluasi mendasar atas kinerja KPU oleh Presiden dan DPR selaku pembentuk komisi mutlak diperlukan.

Pernyataan prematur
Faktor kedua adalah pernyataan Presiden Yudhoyono pascapengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta. Pernyataan Yudhoyono yang mengaitkan pengeboman dengan hasil pilpres, bahkan secara tak langsung menuduh keterlibatan salah seorang kandidat capres, bukan hanya prematur, tetapi juga melukai nurani bangsa yang sedang berduka. Hanya selang dua hari, juru bicara Polri menemukan fakta-fakta awal bom bunuh diri Mega Kuningan dan secara tak langsung membantah pernyataan Kepala Negara.

Bagian lain pernyataan Yudhoyono yang juga mengecewakan publik adalah bahwa seolah akan ada revolusi, pendudukan kantor KPU, dan upaya menghambat pelantikan dirinya sebagai presiden. Entah dari mana aparat intelijen mendapat informasi itu. Yang jelas pernyataan itu justru menjadikan Yudhoyono sebagai sasaran kritik. Yudhoyono tak hanya dianggap mencari simpati dengan pernyataannya, tetapi juga tak percaya diri atas mandat absolut yang diperoleh melalui Pilpres 2009.

Pascapilpres seharusnya menjadi momentum bagi presiden terpilih untuk merajut kembali kebersamaan dan merangkul mereka yang berbeda pilihan politik sehingga terbangun harapan akan Indonesia yang lebih baik. Keindahan demokrasi justru tampak saat semua pihak yang sebelumnya berkompetisi secara politik akhirnya saling merangkul dan bekerja sama membangun negeri seusai pemilu.

Belum ada sportivitas
Faktor ketiga adalah belum tumbuhnya kultur sportivitas dalam berkompetisi di negeri ini. Seperti tecermin dari persepakbolaan nasional yang tak kunjung maju, dalam pemilu pun belum ada tradisi menerima kekalahan secara sportif. Pasangan capres yang kalah belum mau menerima kekalahan kendati selisih perolehan suara amat besar, sehingga hampir mustahil bisa dikejar melalui bukti kecurangan yang dibawa ke MK.

Benar, pasangan capres yang kalah memiliki hak politik menggugat hasil pilpres. Namun, jika selisih perolehan suara terlampau jauh, pilihan paling bijak adalah sportif mengakui kekalahan dan memberi selamat kepada capres terpilih. Pembelajaran bagi bangsa ke depan sudah dilakukan Kalla-Wiranto dengan tidak ikut menandatangani hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan KPU, juga Megawati-Prabowo tidak hadir di kantor KPU.

Saat ini, agenda kolektif bangsa adalah membuktikan kepada dunia bahwa demokrasi di negeri ini tidak tergoyah oleh teror dan bom bunuh diri. Untuk itu kerja sama dan rekonsiliasi para elite politik diperlukan agar kepercayaan masyarakat, domestik, dan internasional segera pulih. Tentu akan amat elok apabila Yudhoyono sebagai presiden terpilih mengambil inisiatif untuk itu.

Syamsuddin Haris, Profesor Riset Ilmu Politik LIPI
KOMPAS, 29 Juli 2009

Hendropriyono, Sang Doktor Filsafat

Inilah buah manis dari kerja kerasnya selama sekitar 3,5 tahun

Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruang di lantai lima Gedung Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu pagi (25/7). Pria yang menjadi pusat perhatian itu tampak tersenyum lebar. Pria itu, mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal TNI (Purn) Abdullah Mahmud Hendropriyono, resmi menyandang predikat doktor ilmu filsafat.

Di depan tim penguji yang terdiri atas Prof Dr R Soejadi, Prof Dr Syamsulhadi, Prof Dr Ahmad Syafii Maarif, Prof Koento Wibisono, dan Prof Mukhtasar Syamsuddin, Hendro berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Terorisme dalam Kajian Filsafat Analitika: Relevansinya dengan Ketahanan Nasional.

Bahkan, Hendro pun berhasil meraih predikat cumlaude. ''Saat ini, Allah telah memberikan kedudukan yang tertinggi bagi saudara, yaitu lulus dari pendidikan tertinggi dengan gelar cumlaude secara total,'' kata Prof Kaelan, promotornya, dalam pesan singkat usai ujian terbuka.

Dengan wajah berseri, pria kelahiran Yogyakarta, 7 Mei 1945, ini mengaku tidak menduga bakal mendapatkan predikat cumlaude. ''Predikat cumlaude itu tidak pernah saya sangka-sangka. Saya berpikir, bisa lulus saja sudah cukup.''

Untuk Hendro, inilah buah manis dari kerja kerasnya selama sekitar 3,5 tahun. Bermula dari sidang yang dimulai pada pukul 10.00 hari itu, Hendro harus mempertahankan disertasinya selama satu jam lebih. Sepanjang waktu itu, Hendro menjelaskan dengan gamblang segala hal tentang terorisme.

Berawal dari fakta bahwa hingga saat ini belum ada definisi yang jelas tentang apa itu terorisme, Hendro mengaku tergelitik untuk membahas masalah terorisme tersebut dalam dunia akademis melalui pendekatan filsafat analitik atau bahasa.

Menurut dia, bahasa yang digunakan dalam terorisme ternyata terbelah atas dua tata permainan bahasa, yaitu mengancam dan berdoa yang digunakan sekaligus. Tata permainan bahasa yang terbelah dalam terorisme tersebut menunjukkan bahwa para teroris memiliki kepribadian yang terbelah atau split personality. ''Para pelaku terorisme juga mengalami kegalatan kategori, yaitu ketidakmampuan untuk membedakan pengetahuannya sehingga mengakibatkan subjek dan objek terorisme menjadi tak terbatas,'' paparnya.

Maka, dalam disertasinya tersebut, Hendro memberi saran agar filsafat juga memperluas objeknya dalam studi tentang manusia, yaitu terkait dengan manusia yang mengalami kegalatan kategori atau manusia yang mengalami kepribadian yang terbelah. ''Itu layak dilakukan karena subjek terorisme mempunyai kondisi kejiwaan yang memungkinkan berkembangnya fisik, emosi, dan intelektual secara optimal karena mereka adalah orang normal, bukan orang gila,'' tandasnya.

Diakuinya, berdasarkan fakta historis yang bisa direkamnya sejak menjadi kepala BIN, ternyata terorisme itu sama dengan jimat yang dimiliki tokoh pewayangan Indonesia, Raden Narasoma, yaitu Candra Birawa. ''Jadi, ibarat pepatah, patah tumbuh hilang berganti. Itulah terorisme. Begitu pula yang ada di Indonesia, terorisme itu timbul tenggelam karena yang kita atasi hanya kaki-kakinya yang juga terdapat di seluruh dunia. Sementara itu, otaknya tidak ada di negeri ini,'' ujar Hendro.

Soekarno
Sepanjang sidang yang turut dihadiri beberapa tokoh nasional, di antaranya Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dr Meutia Hatta, mantan ketua DPR RI Dr Akbar Tandjung, Fadel Muhammad, serta Sutiyoso, Hendro tak terlihat tegang. Bahkan, sesekali lulusan Akademi Militer Nasional Magelang tahun 1967 ini menjawab pertanyaan tim penguji dengan gurauan.

Seperti ketika Prof Dr Ahmad Syafii Maarif menanyakan persepsi orang yang mengaitkan terorisme dengan Islam. ''Tolong jawab dengan singkat,'' ujar Syafii.

Hendro menjawab, ''Singkatnya, mereka tidak paham Islam.'' Dan, tepuk tangan pun membahana. Setelah mereda, Hendro pun melanjutkan jawabannya dengan memberi 'versi panjang' dari pertanyaan Syafii.

Hendro pun mengakui, satu hal yang turut memotivasinya meraih gelar doktor di Fakultas Filsafat UGM adalah kenyataan bahwa mantan presiden Soekarno adalah juga doktor filsafat lulusan UGM. ''Bahkan, beliau adalah doktor filsafat pertama lulusan UGM dan sekarang saya adalah doktor ke-51,'' lanjutnya.

Dengan gelar ini, Hendro menjadi doktor ke-1.089 yang diluluskan UGM dan menjadi doktor ke-51 dari Fakultas Filsafat UGM. Kesuksesan Hendro ini pun disambut gembira oleh sang promotor, Prof Kaelan, yang mengenang kegigihan peraih gelar kehormatan Veteran Pembela Republik Indonesia ini. ''Dia pernah dua kali melakukan bimbingan tengah malam,'' ujar Kaelan.

Sedangkan, Hendro mengenang kehangatan civitas akademika UGM. ''Saya merasa beruntung bisa kuliah di UGM karena sikap kekeluargaannya,'' ungkap dia.

Gelar doktor tampaknya menjadi puncak dari catatan panjang pendidikan pria yang juga mahir menembak ini. Hendro tercatat telah mendapatkan gelar sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana teknik industri, hingga menempuh pendidikan pascasarjana di Filipina.

Akan tetapi, ternyata, mantan presiden Soekarno bukanlah satu-satunya motivasinya. Diam-diam, Hendro menyimpan motivasi lain untuk gelar doktornya ini. ''Saya sengaja mengikuti banyak kuliah bukan untuk memajang banyak gelar di depan dan belakang nama saya, tetapi agar anak-anak saya bosan mengikuti upacara wisuda saya,'' kata Hendro yang turut didampingi sang istri dan ketiga anaknya.

Republika, 26 Juli 2009

Air Zamzam di Negeri Comberan

Di usia sepuhnya, Gus Mus makin gantheng wajahnya dan makin bening cahaya yang memancar dari wajah itu. Bahkan kulit beliau yang aslinya coklat kini menjadi cenderung kuning-putih. Itu bukan wajah Gus Mus yang kita kenal dalam kebudayaan di bumi. Itu langit.

Sungguh bikin cemburu. Bagaimana hamba Allah satu ini, semua manusia dari Sabang hingga Merauke diam-diam pada bingung, ambruk, kuyu, frustrasi dan putus asa, meskipun ditutup-tutupi -dia malah makin sumringah hidupnya, wajahnya tersenyum, seluruh wajahnya tersenyum, bukan hanya bibir beliau: benar-benar seluruh wajah beliau, lagak-laku dan output karakter beliau adalah senyuman.

Tiba-tiba muncul makhluk yang bernama Doctor Honoris Causa. Menghampirinya. ‘Ngenger’ kepadanya. Melamarnya untuk menjadi sandangannya. Sudah pasti beliau tersenyum, mengulurkan tangan. Dan dengan penuh kasih sayang, menunjukkan sikap menerima, menampungnya, mengakomodasikannya, menggendongnya, mengelus-elusnya.

Jauh di dalam kalbunya Gus Mus mengerti betapa inginnya si Doctor Honoris Causa itu diperkenankan untuk menjadi bagian dari kehidupan Gus Mus. Dan ‘Ma abasa wa ma tawalla, an ja-ahul a’ma…. tak mungkin beliau berpaling, meremehkan dan mengabaikan pengemis yang hina dina sekalipun.

Padahal di dalam doa-doanya, Gus Mus selalu meletakkan semua makhluk lemah itu di shaf terdepan dari aspirasinya. Bahkan jenis hati beliau tidak puas untuk memohon “Ya Allah, sayangilah para pengemis, mudahkanlah kehidupan mereka, limpahilah dengan rizqi-Mu yang luasnya tak terhingga kali seluruh jagat raya”. Bunyi perasaan terdalam beliau agak lebih radikal: “Alangkah mudahnya bagi-Mu ya Allah untuk sejak awal menciptakan pagar-pagar qadla dan qadar agar dalam peradaban ummat manusia tak usah ada pengemis, tak usah ada hamba-hamba yang selemah itu, apalagi sampai dilemahkan, di-pengemis-kan”.

Memang di dalam salah satu cara berpikir tasawuf para pemberi membutuhkan mereka yang diberi. Orang kaya membutuhkan orang miskin, sebab orang miskin adalah jalan memperbanyak pemberian, infaq dan shadaqah. Orang miskin adalah lahan subur untuk menanam kasih sayang. Gus Mus setahu saya tidak turut menikmati bermain logika dan simulasi sosial sufisme. Beliau transenden dari pola-pola adegan itu dengan mempertapakan dambaan cinta, alangkah indahnya kehidupan tanpa orang-orang miskin yang meruntuhkan hati dan memeras airmata.

Bahasa gamblangnya: Gus Mus pada dasarnya tidak merasa krasan juga Doctor Honoris Causa melamar-lamar dirinya. Dan lebih sangat “haram mu’aqqad” lagi kalau sampai ada bagian dari kehidupan ini di mana Gus Mus yang melamar gelar Doktor, mendambakannya, mengambisiinya, merakusinya, merindukannya, apalagi sampai menyiapkan uang dalam jumlah sangat besar dalam rangka memperhinakan dirinya.

Lho, apakah gelar Doktor itu hina? O tidak lah yaoo… Ini hanya pernyataan ta’aqqud dan tafaqquh bahwa yang selain Tuhan selalu menjadi jatuh hina jika diperlakukan sebagaimana Tuhan. Hanya Allah yang memiliki maqam untuk didambakan, untuk diraih, diserakahi untuk ‘dimiliki’, digadang-gadang serta dicita-citakan untuk bersanding. Selain Allah, bahkanpun Rasulullah, juga seluruh manusia dan alam semesta, cocoknya dicintai, disayang.

Gus Mus menyayangi gelar Doktor beliau, tapi insyaallah tak sampai mencintai. Disayang karena mereka yang memberinya gelar itu juga sangat sayang kepada Gus Mus. Namun tidak sampai mencintai, karena beliau bukan orang bodoh.

Gelar Doktor mencerminkan pencapaian ilmu maksimal pada ukuran mesin berpikir manusia. Tidak sempurna dan belum puncak, dalam arti potensialitas yang dianugerahkan Allah atas daya akal manusia, yang masih menyediakan cakrawala luas dan langit tinggi. Yang masih amat jauh di luar jangkauan pencapaian peradaban berpikir ummat manusia sampai sekian puluh abad. Sedangkan gelar Profesor menggambarkan kelulusan komitmen terhadap dunia ilmu dan kesetiaan terhadap tradisi kemuliaan pemeliharan dan penyebaran ilmu. Tafaqquh ‘ilmi wan-tisyaruh.

Itu idiomatik dan simbol dari dunia persekolahan di mana pencarian ilmu diinstitusionalisasikan, dengan ‘syubhan’ politik dan perdagangan -tetapi yang terakhir ini tidak menjadi perhatian dalam tulisan ini. Di luar sekolah, masyarakat (Indonesia, Jawa) membangun sendiri idiomatik dan simbol-simbolnya untuk mengukuhkan pencapaian manusia di antara mereka: Kiai, Panembahan, Ki, Begawan, Pendekar, Pandito. Pada tataran yang lebih popular dan sehari-hari muncul simbol: Mbah, Lurah, Danyang, mBahurekso, dst, yang semuanya menggambarkan pengakuan umum atas pencapaian tertentu dari seseorang.

Kalau memang ‘terpaksa’, KH Mustafa Bisri kita lengkapi saja atributnya: Mbah Lurah Danyang mBahurekso Pandito Begawan Panembahan Ki Kiai Profesor Doktor Mustafa Bisri, dan saya urun nambahi satu tapi tanpa upacara: Karomallohu wajhah…. Karena insyaallah beliau karib dan sehabitat dengan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib dalam sejumlah konteks, utamanya ta’aqqudul iman, tafaqquhul ‘ilmi wa ni’matul ma’rifah serta thariqat ‘suwung’, fana’.

Doktor itu kedewasaan ilmu, namun tidak menjamin kematangan mentalitas dan spiritualitas. Bahkan tidak menjanjikan kedewasaan sosial dan kultural. Sedangkan Gus Mus mohon maaf: memiliki semua itu.

Tak akan didengarkan orang kalau ada seorang Doktor berfatwa, sebagaimana kalau KH Mustafa Bisri (andaikan beliau mau) berfatwa. Sebab ‘fatwa’ arti telanjang epistemologisnya adalah kedewasaan yang ‘jangkep’. Doktor masih kedewasaan parsial dan ‘githang’.

Fatwa bukan produk dari rapat sekian ratus Ulama yang naik pesawat dari berbagai propinsi untuk mengacungkan tangan dan meneriakkan “Setuju!” dalam sebuah rapat yang berprosedur demokrasi, penjajagan pendapat untuk mencapai kesepakatan. Atau lebih rendah lagi: pendapat sudah disediakan, dan ratusan Ulama bersegera menyetujuinya karena hal itu merupakan ujung dari suatu eskalasi politik, mobilisasi berpikir dan honorarium. Untuk Indonesia, tradisi semacam itu sudah ma’ruf wa mafhum, dan semua tinggal meng-amin-i.

Sesungguhnya Gus Mus adalah seorang Al-Mufti. Hanya saja beliau terlalu rendah hati. Sekurang-kurangnya Al-Mufti adalah kualitas dan maqam beliau. Dan kalau beliau hampir tidak pernah menduduki kursi itu dan tidak ‘nyuwuk’ fatwa apa-apa kepada bangsa dan ummat yang tidak mengerti kegelapan (apalagi cahaya) ini, kita orang dusun tahunya barangkali memang beliau tidak memperoleh ‘wangsit’ untuk berfatwa. Allah sendiri menerapkan sifat As-Shobur kepada bangsa Indonesia, Gus Mus nginthil di belakang-Nya.

Dan sungguh saya selalu merasa gatal untuk menggoda Gus Mus, di tengah perjalanan hidup ‘asyik ma’syuk di tengah hutan belantara penuh comberan ini.

Maka sengaja tulisan menyambut penggelaran Doctor Honoris Causa untuk Gus Mus ini saya bikin berlama-lama dan terlambat-lambat. Memang sih ada sejumlah kesibukan, tapi alasan utama saya bukan itu. Motif saya yang sesungguhnya adalah: saya sangat bernafsu menyiksa Gus Mus, saya sangat cemburu pada beliau, dan saya berkhayal berlari kencang mendahului Gus Mus.

Saya buka rahasia pribadi: saya ini seorang penakut bin pengecut. Hidup saya tanpa kekuasaan, baik sebagai warga masyarakat, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai lelaki atau sebagai apapun. Itu gara-gara saya tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk menyentuh orang lain dengan kehendak saya. Tidak sedikit pun saya berani menyiksa siapa pun, baik menyiksa dengan kejahatan maupun dengan kemuliaan, dengan keburukan atau kebaikan, dengan kesalahan maupun kebenaran.

Jangankan menjadi pemimpin Negara atau wakil rakyat, sedangkan menjadi kepala rumahtangga saja saya memilih untuk tidak berkuasa. Saya hanya bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat dan Negara. Padahal aslinya di dalam diri saya terdapat nafsu kekuasaan yang meluap-luap, bahkan ada semacam potensi kekejaman yang selama ini saya sembunyikan dengan sangat rapi. Nah, terhadap Gus Mus: saya menemukan peluang sangat besar dan melimpah untuk berkhayal punya kekuasaan dan menyelenggarakan penyiksaan-penyiksaan semaksimal mungkin.

Sebab saya tahu dan yakin bahwa beliau tak akan marah. Gus Mus tidak memiliki hubungan genetik, kefamilian atau keterkaitan sosial dengan kemarahan. Satu point ini saja sungguh seribu kali lebih penting dan lebih tinggi mencapaian mental maupun ilmiahnya -dibanding seribu gelar doktor kepada beliau. Kalau ada orang marah, itu pasti bukan Gus Mus. Dan kalau para saintis tidak mampu menemukan keterkaitan dialektis antara fenomena marah dengan kosmos ilmu, maka tidak perlu ada Sekolahan, Universitas ataupun Pesantren.

Tapi ya siksaan saya kepada Gus Mus sekedar terbatas pada ulur-ulur waktu jadinya tulisan ini. Celakanya beliau sama sekali tidak marah. Tersiksa sedikit pun tidak. Padahal kalau sampai beliau tersiksa, betapa indah puisi-puisi yang terungkap dari ketersiksaan itu. Gus Mus adalah pendekar kehidupan yang bukan sekedar sanggup menemukan ketenteraman dalam kecemasan, menggali kebahagiaan dari jurang derita, atau menikmati kekayaan di dalam kemiskinan. Lebih dari itu Gus Mus bahkan mampu membuat kegelapan itu tak ada, karena yang ada pada beliau, dan bahkan beliaunya itu sendiri: adalah cahaya.

Kemudian hal cemburu: beliau ini dikejar-kejar dilamar-lamar oleh Doctor Honoris Causa. Sementara saya orang tua sampai hampir batas jatah usia hari ini tak pernah dinantikan orang, apalagi dikejar. Tak menggembirakan orang hadirku dan tak ditangisi orang hilangku. Tak dirindukan oleh siapapun saja kecuali oleh istri dan anak-anakku.

Maka saya dendam kepada Gus Mus. Dan dengan melambat-lambatkan tulisan ini saya bisa membangun khayalan bahwa saya bukan hanya juga berposisi dikejar-kejar, tapi juga ‘GR’ bahwa yang mengejar-ngejar saya adalah orang besar bernama KH Mustafa Bisri. Dan karena saya dikejar oleh Gus Mus, sedangkan Doctor Honoris Causa mengejar Gus Mus, maka saya berada dua langkah di depan Doctor Honoris Causa. Dengan demikian tak mungkin Doctor Honoris Causa akan pernah mampu mencapai lari kencang saya.

Bagi siapa pun yang kebetulan membaca tulisan ini, mudah-mudahan menjadi paham kenapa sampai setua ini saya tidak pernah “dadi wong”, tak pernah mencapai apa-apa dan tak pernah menjadi siapa-siapa. Jawabannya sangat gamblang dengan alinea-alinea di atas: saya sudah sangat bergembira cukup bermodalkan khayalan-khayalan semacam itu. Puji Tuhan ada kesempatan untuk membuka rahasia itu, karena hanya Gus Mus yang memiliki keluasan untuk men-senyum-i khayalan-khayalan saya, sementara lainnya selama ini hanya mencibir dan meremehkan saya.

Maka di luar itu semua tentulah saya turut mengucapkan ‘mabruk’ atas penganugerahan gelar Dr.HC kepada Gus Mus, tanpa mempersoalan bahwa -ibarat baju, gelar itu terlalu kecil atau ‘cekak’ untuk Gus Mus. Atau dengan kata lain beliau -dengan segala kualitas dan bukti-bukti kesalehan dan kreativitas puluhan tahun hidupnya- terlalu besar untuk hanya digelari Dr.HC.

Sebenarnya saya sudah menantikan penganugerahan ini 30-40 tahun silam. Atau mungkin malah diperlukan ijtihad untuk mendirikan lembaga gelar yang lebih tinggi derajat mutunya, lebih meluas cerminan jangkauan manfaatnya serta lebih mendalam kasunyatan kekhusyukan komitmennya. Terserah apapun saja nama gelar khusus itu yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan kesadaran kita dalam mengapresiasi “Manusia Thawaf” dari Rembang ini.

Tetapi omong-omong qulil haqqa walaw kana murran KH Mustafa Bisri sebenarnya juga sama sekali tidak cocok hidup di zaman di mana beliau hidup sekarang ini. Di Negeri ajaib yang Gus Mus menangisinya berurai-urai airmata di hadapan Allah sambil hati beliau geli setengah mati dan tertawa terpingkal-pingkal.

Minimal ada satu syarat mendasar yang Gus Mus tidak miliki secuilpun untuk ‘relevan’ hidup di zamannya: tidak punya ambisi, tidak memiliki ‘ananiyah’, tidak punya kesanggupan mental untuk membuang rasa malu, serta terlalu rewel terhadap martabat dan harga diri ke-insan-an beliau. Sistem nilai yang berlaku komprehensif dewasa ini akan tiba pada suatu perkenan sosial dan permisivisme budaya terhadap siapa pun untuk bukan hanya memasang gambar wajahnya di jalanan-jalanan atas niat dan inisiatifnya sendiri, melainkan pelan-pelan kelaminnya juga sudah siap untuk diiklankan.

Cocoknya Gus Mus ada di antara para sahabat Rasulullah Muhammad SAW: dolan mengobrol ke kampung-kampung bersama Abu Dzar Al-Ghifari, malamnya majlisan dengan Babul-‘Ilmi, pintu ilmu pengetahuan: Sayyidina Gagah Ganteng Brilian Ali ibn Abi Thalib karomallohu wajhah.

Maka atmosfir peristiwa penggelaran Dr.HC untuk Gus Mus ini saya masuki dengan kegembiraan sebagaimana memasuki pesta setengah “majdzub”. Saya ikut minum anggur rasa syukur yang menggelegak tanpa alasan apapun kecuali menikmati kekayaan “qudroh”nya Allah SWT. Saya melintas kesana-kemari menyapa semua sahabat keindahan dan mengobrol dengan para “mab’utsin” kebenaran dan kebajikan.

Siapa saja yang tak tahan bersegeralah pergi menjauh dari saya. Sebab saya melayang-layang surving diving sampai terkadang terpikir di benak saya NU itu sebaiknya dibagi dua: ada firqoh Nahdloh dan firqoh Ulama. Ketua golongan Nahdloh bolehlah KH Hasyim Muzadi, tapi Ketua Ulamanya harus KH Mustafa Bisri.

Gus Mus memimpin gairah ta’limul ardl wa ma’rifatussama, yang lain silahkan memanfaatkan pengetahuan dan legitimasi langit untuk pengetahuan dan kepentingan di bumi. Harus Gus Mus yang memimpin. Kok harus? Siapa yang mengharuskan? Ya saya sendiri, lha wong ini tulisan saya sendiri. Terwujud dan terjadinya Gus Mus jadi Ketua NU ya cukup dalam diri saya sendiri, karena kalau di kasunyatan NU saya bukan sekedar tidak punya hak apa-apa, tapi juga tidak ada.

Ini tulisan-tulisan saya sendiri, dan yang saya tulis adalah jenis orang yang tidak akan marah atau berbuat apapun meskipun saya tulis bagaimanapun. Jadi saya Ketua-NU-kan dia, kalau perlu seumur hidup. Seumur hidup.

Dan ini sama sekali bukan soal ambisi atau kerakusan, melainkan berdasar feeling saya dalam hal niteni tradisi sunnah-nya Allah. Manusia dengan kaliber dan kualitas macam Rasulullah Muhammad SAW oleh Tuhan diselenggarakan atau dilahirkan hanya satu kali selama ada kehidupan. Kalau taruhan tidak haram, saya berani taruhan soal ini.

Jenis Ibrahim AS dan Musa AS bolehlah lima abad sekali. Atau kalaupun saya sebut 10-20 abad juga tak akan pernah ada kemampuan penelitian ilmu manusia untuk membenarkannya atau menyalahkannya. Salahnya sendiri banyak sekolahan ummat manusia berlagak-lagak pinter tapi tidak ada peneliti hal-hal beginian, mana mungkin akan pernah mengenal clue ‘perilaku’ Allah ini.

Lha makhluk yang berperan sebagai Mustafa sesudah Bisri sesudah Mustafa sesudah Bisri entah yang keberapa ini, yang khalayak umum, kelas menengah intelektual sampai institusi Negara menyangka ia adalah Ulama dan Seniman -tinggal Anda perkirakan maqamnya, keistimewaannya, spesifikasinya, genekologinya, koordinat kosmologisnya. Dilahirkan 75 tahun sekali? 102 tahun sekali? 309 tahun sekali?

Saya tidak mau terjebak oleh adagium “La ya’riful Waly illal Waly”: tak ngerti Wali kecuali Wali. Anda jangan percaya pada rumus yang membuat Anda tersesat menyangka saya mengerti Gus Mus karena saya sekualitas dan semaqam dengan beliau. Jangan coba-coba memompa kepala saya menjadi besar, sebab saya sudah sangat pusing oleh besar kepala saya.

Rumus lebih tepat untuk ini adalah “hanya kekecilan semut yang mampu mengagumi kebesaran gajah”.

Ditulis Oleh Muhammad Ainun Nadjib untuk Dr.HC-nya Mustofa Bisri (Gus Mus)
kenduricinta.com, 10 Juli 2009

SBY: Pidato Saya Dipelintir dan Diputarbalikkan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklarifikasi pidatonya terkait aksi pemboman di Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz Carlton pada 17 Juli lalu. Menurut dia, pidato yang berbuntut polemik itu karena pernyataannya dipelintir dan diputarbalikkan oleh media massa.

"Saya prihatin apa yang beredar di media massa, polemik atau diskursus terhadap pernyataan saya dalam kapasitas saya sebagai Presiden pada 17 Juli lalu," kata Yudhoyono dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, dalam acara Rakornas di JIExpo Kemayoran, Rabu (22/7) malam.

Yudhoyono lantas memerintahkan agar fotokopian transkrip pidato yang sudah dicetak dibagikan kepada seluruh peserta rapat. Menurut dia, pernyataan yang disampaikan dalam pidato di halaman kantor Presiden itu jelas dan gamblang, kata demi kata dan kalimat demi kalimat.

"Yang terjadi berubah dari apa yang saya omongkan dalam bahasa politik, seperti dipelintir dan diputar-balik. Apa yang menjadi isu adalah SBY dianggap menuduh begitu saja ada kaitan antara pemboman dengan Pilpres 2009 ini," katanya.

Dihadapan sekitar 150 orang kader Partai Demokrat, Yudhoyono membacakan ulang cuplikan pidatonya:
"Pagi ini saya mendapat banyak sekali pertanyaan, atau ada saudara kita yang mengingatkan kepada saya, yang berteori atau mencemaskan kalau aksi teror ini berkaitan dengan hasil pilpres ini. Saya meresponnya sebagai berikut, kita tidak boleh main tuding atau tuduh begitu saja. Semua teori dan spekulasi harus bisa dibuktikan secara hukum. Negara kita adalah negara hukum dan demokrasi. Karena itu norma hukum dan demokrasi harus bisa ditegakkan. Kalau bisa dibuktikan secara hukum bersalah baru kita nyatakan yang bersangkutan itu salah," kata dia mengulang satu alinea pidatonya.

Ia membantah foto yang ditunjukkan itu dibuat pada tahun 2004 lalu. "Saya mendapat laporan untuk berjaga-jaga. Ini pada bulan Mei 2009. Kita serahkan pada penegak hukum. Yang saya dapatkan adalah laporan intelijen bukan gosip, rumor atau fitnah. Jadi tidak mengada-ada," katanya.

Ninin Damayanti, TEMPOInteraktif, 22 Juli 2009

Soal Pidato SBY, Mega-Pro Akan Ambil Langkah Hukum

Ketua tim hukum pasangan Megawati-Prabowo, Gayus Lumbuun mengatakan, akan mengambil langkah hukum terkait pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pascapeledakan bom di JW Marriott dan Ritz Carlton pada Jumat ( 17/7 ) yang mengarahkan tuduhan kepada salah satu pasangan capres dan cawapres yang berada dibalik peledakan tersebut.

"Tapi tindakannya seperti apa yang akan kita lakukan nanti diputuskan setelah Jumat ini saat pertemuan timkamnas dengan Megawati dan Prabowo," ungkapnya usai jumpa pers di Jakarta, Rabu ( 22/7 ).

Menurut Gayus, pernyataan SBY tersebut sangat berdampak luas karena tidak hanya menyangkut dua parpol yaitu PDI-P dan Gerindra tetapi juga parpol-parpol pendukung lainya.

Fadli Zon sekretaris I timkamnas Megawati-Prabowo mengatakan, ia sejalan dengan pernyataan DPR agar SBY mencabut pernyataannya sehingga polemik itu tidak berlarut-larut. "Atau paling tidak membuat jumpa pers untuk mengklarifikasi hal tersebut," ucapnya.

Pernyataan SBY, kata Fadli, telah menimbulkan banyak polemik diantara masyarakat karena informasi yang diterima SBY dari bawahannya tidak tepat. "Disampaikan juga dalam situasi yang tidak tepat," tegasnya.

KOMPAS.com, 22 Juli 2009

Pidato SBY Bentuk Kepanikan

Pidato Presiden SBY yang kemudian menuai tanda tanya dari berbagai kalangan tak lama setelah kasus peledakan bom yang terjadi di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton, Jumat (17/7), bagi pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Effendi Gazali adalah sebuah bentuk ekspresi kepanikan. Dirinya menilai, pernyataan itu haruslah dimaklumi sebagai bentuk dari kepanikan paska kejadian tersebut.

Dalam penilaiannya, seseorang dalam menghadapi teroris biasanya lebih menekankan optimisme ke depan. "What next, ke depan seperti apa. Semakin banyak orang yang bertarung melawan teroris, itu lebih baik. Cuma persoalannya memang, dia (Presiden SBY) sebagai manusia, terpukul juga. Presiden juga manusia, karena masalah-masalah lain, dari soal quick count sampai terjadinya teror, juga persoalan lain yang kemudian diramu di alam bawah sadarnya," kata Effendi Gazali.

Ia berharap, secara struktural haruslah ada orang yang berani menegur, mengingatkan Presiden SBY ke depannya. Bagi Effendi Gazali, Presiden SBY tidaklah perlu harus meminta maaf atas pidatonya yang dianggap banyak kalangan menyinggung pihak lain.

"Bagi saya, agak tidak perlu meminta maaf. Karena apa, tidak ada perlawanan sungguh-sungguh dari kelompok lain. Ada dua hal, ini soal isu teror, semua orang harus berada di belakang presiden. Bagusnya lagi, mereka Bu Mega Pak Jusuf Kalla dan Pak Prabowo malah menunjukkan kualitas kenegarawanannya, menunjukkan sikap dalam hal ini bahwa siapa sebenarnya dari ke 3 tokoh ini dengan menyatakan kami adalah negarawan," papar Gazali.

"Pak Prabowo juga berkali-kali mengatakan, kami melihatnya dari segi yang positif saja. Nah, karena ini seakan sudah sejalan maka, tidak perlu lagi meminta maaf. Toh, beberapa stafnya juga sudah memberikan klarifikasi-klarifikasi. Jadi, sadarlah, presiden juga manusia," Gazali menegaskan kembali.

Sementara itu salah satu Ketua DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menyatakan, tak ada yang salah atas Pidato kenegaraan Presiden SBY. "Siapa sih yang tidak sedih dengan peristiwa itu, sedih dong. Kenapa, tiba-tiba di pemerintahan ending beliau (SBY) ini tiba-tiba ada kejadian seperti itu. Nggak bener kalau pernyataan beliau, out of context. Oh nggak, kadang-kadang data intelijen tidak selalu tidak bisa dibuka. Kadang-kadang bisa dibuka," kata Ruhut.

"Kalau data intel tak dibuka itu, ya maaf saja, jujur sajalah kita ini bicara politik. Siapa yang nggak tahu pernyataan Bu Mega dan Mas Prabowo berkaitan dengan kampanye presiden, Gelora Bung Karno digadaikan. Di hari terakhir langsung manis, bahkan ingin sowan. Jadi psy war politik itu perlu. Jadi, apa yang dikatakan presiden itu bener, siapa bilang tidak benar," Ruhut menegaskan.

"Kalau tidak ada hubungan? Pak JK sendiri bilang, kita sedang ribut ini ribut itu, datanglah memanfaatkan di air keruh, teroris itu. Jadi ada hubungannya dong," ujar Ruhut lagi.

Laporan wartawan Persda Network Rachmat Hidayat
KOMPAS.com, 22 Juli 2009

Menko Polhukam: Jangan Komentari Macam-macam

Kritik yang datang bertubi-tubi dari sejumlah kalangan terhadap pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa saat setelah peristiwa meledaknya bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta, beberapa waktu lalu terkesan membuat gerah pemerintah.

Dalam jumpa pers seusai menemui Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Departemen Pertahanan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Widodo AS, Rabu (22/7), meminta para pengamat tidak berkomentar macam-macam menanggapi pernyataan presiden itu. "Kita lihat banyak komentar beberapa pihak, yang tidak memberi kontribusi apa pun ke upaya penyelesaian masalah. Saya kira (laporan) intelijen berdasarkan fakta dan kita harus hadapi fakta itu dengan proper (baik)," ujar Widodo.

Seperti diwartakan, pernyataan Presiden Yudhoyono yang mengaitkan aksi terorisme dengan pihak-pihak yang tidak puas dengan proses dan hasil Pilpres 2009 lalu disayangkan dan menuai banyak kecaman. Setelah menuai kekecewaan, Presiden Yudhoyono secara membingungkan kemudian menyatakan jangan ada pihak mana pun mencoba membelokkan isu terorisme ke persoalan lain. Dia juga berdalih bahwa apa yang disampaikannya bukan untuk menakut-nakuti melainkan untuk membuat masyarakat waspada.

Lebih lanjut dalam jumpa pers Widodo menegaskan, pihak aparat akan tetap fokus dan bekerja maksimal. Negara, pemerintah, dan aparat menurutnya berkewajiban untuk mengingatkan adanya ancaman terorisme, yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan di mana saja. Seusai pertemuan, Menhan tidak keluar ruangan mengantar kepulangan Widodo. Hanya Sekretaris Jenderal Dephan Sjafrie Sjamsoeddin yang tampak mengantar Widodo ke halaman gedung Dephan.

Sjafrie pun tidak banyak berkomentar soal isi pertemuan terkait masalah terorisme. Tidak ada hal spesifik tentang itu, hanya secara makro disinggung bagaimana pola kerja sama kepolisian dan TNI dalam menangani terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri. Tadi juga dikaitkan dengan kebijakan (Rancangan) Undang-Undang Keamanan Nasional. "Kita harus rapikan dan tata semua kebijakan terkait yang sudah ada," ujar Sjafrie.

Sementara itu, dalam siaran persnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo menegaskan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya menyusul instruksi Presiden RI pada 5 Oktober 2005, yang meminta TNI AD terlibat aktif memerangi terorisme. Beberapa upaya itu seperti membentuk Desk Anti-Teror di setiap tingkat Komando Daerah Militer sampai ke Markas Besar TNI AD, secara berjenjang sesuai kewenangan para pejabat yang ada. Selain itu TNI AD juga menyiapkan Detasemen 81 Anti-Teror Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Saat diminta tanggapan terpisah terkait penolakan pemerintah untuk dikritik, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menyanggah kritik yang selama ini dilontarkan sejumlah kalangan bertujuan menjelek-jelekkan pemerintah. "Kami justru memberi masukan sekaligus mengingatkan Presiden Yudhoyono berhati-hati menyampaikan pernyataan dan juga agar jangan sampai dia ibarat 'mengail di air keruh', apalagi 'lempar batu sembunyi tangan'. Pernyataan seorang presiden punya implikasi besar. Sebaiknya sekarang kita tunggu saja hasil penyelidikan Polri," ujar Ikrar.

Dampak negatif yang sudah tampak menyusul pernyataan presiden itu, tambah Ikrar, sudah terlihat ketika sejumlah kalangan elemen masyarakat sipil menyatakan kekecewaan mereka kalau keinginan agar pilpres berjalan dengan jujur dan adil justru dicurigai macam-macam oleh Presiden Yudhoyono.

KOMPAS.com, 22 Juli 2009

Fadjroel: SBY Bukan Negarawan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan negarawan, yang mau rendah hati untuk mengakui kesalahan dalam pidato pascapeledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan Jakarta.

"Pidato itu sangat provokatif, tendensius, dan menakut-nakuti masyarakat. Itu tidak pantas diucapkan oleh seorang presiden," ujar Direktur Eksekutif Pedoman Indonesia Fadjroel Rachman di Jakarta, Rabu (22/7).

"SBY seharusnya meminta maaf terbuka kepada publik untuk kekeliruan pidatonya, bukannya membela diri berlebihan tanpa fakta baru yang akurat," katanya.

Bangsa ini, menurut Fadjroel, sudah terlalu banyak persoalan yang tanpa penyelesaian. "Jadi, jangan ditambah lagi dengan pernyataan yang membingungkan rakyat," katanya.

KOMPAS.com, 22 Juli 2009

Ruhut Sitompul Memelas Soal Pidato SBY

Pernyataan Presiden SBY enam jam setelah bom meledak di Mega Kuningan, Jakarta (Jumat, 17/7), disampaikan karena adanya permintaan dan pertanyaan dari berbagai kalangan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, ketika berdiskusi dengan tema ”Strategi Komunikasi Lembaga Kepresidenan Menghadapi Terorisme” di Restoran Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta (Rabu, 22/7).

“Sedih memang, pada masa akhir jabatan Bapak SBY, terjadi hal seperti ini. Dengan semangat kebersamaan, saya mohon apapun itu, kemarin Bapak SBY pidato sebagai presiden bukan capres. Marilah kita sama-sama fokus untuk mendukung Bapak SBY dalam kaitannya dengan perang terhadap terorisme,” kata Ruhut.

Sementara mengenai kisruh daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres 2009, Ruhut meminta semua pihak untuk menempuh jalur hukum. Hati boleh panas tetapi pikiran dan sikap tetap dingin, katanya.

Laporan wartawan Rakyat Merdeka Online (RMOL), Desy Wahyuni, 22 Juli 2009

Pidato SBY Ekstrim Karena Terlalu Sedih

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pasca bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton mengundang banyak kritik. Statemen yang ekstrim dan mengaitkan bom dengan Pilpres 2009 itu muncul karena SBY terlalu sedih.

"Secara psikologis, komunikasi orang yang terlalu senang atau terlalu sedih bisa melakukan kesalahan. Dalam konteks ini, pada saat pidato setelah pemboman, Pak SBY terlalu sedih," kata pengamat komunikasi politik Effendi Gazali.

Hal itu disampaikan Effendi dalam diskusi publik di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2009). Perasaan sedih SBY ini muncul karena bom meledak setelah Pilpres 2009 berlangsung dengan cukup aman. Kesedihan SBY juga terlihat dari gestur dan cara berbicara SBY saat berpidato.

"Ini bisa kita lihat dari gestur dan cara Pak SBY bicara yang agak terisak-isak," kata Effendi. Dalam kondisi ini, menurut Effendi, SBY seharusnya didampingi tim yang memberikan kekuatan untuk menghadapi masalah terorisme.

"Dalam jangka waktu satu-dua minggu setelah peledakan, seharusnya semua bersatu di belakang Presiden," tandas pengamat asal Universitas Indonesia (UI) ini.

Ayu Fritriana, detikNews, 22 Juli 2009

Pidato SBY Bukan "Early Warning" tapi "Out of Context"

Tidak tepat jika dikatakan sejumlah pernyataan Presiden SBY dalam pidato kenegaraannya untuk menanggapi peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton sebagai early warning kepada masyarakat terhadap bahaya terorisme.

Menurut pengamat komunikasi politik Effendy Gazali, pernyataan SBY itu adalah ungkapan kesedihannya yang dalam. Akibatnya, pernyataan-pernyataan yang meluncur menjadi out of context. "Yang dinyatakan presiden itu bukan early warning, tapi pernyataan yang out of context karena presiden sedang sedih dan terpukul," tutur Effendy dalam diskusi bertajuk "Strategi Komunikasi Lembaga Kepresidenan Menghadapi Terorisme" di Jakarta, Rabu (22/7).

Buktinya, menurut Effendy, kesedihan berlebihan itu juga terungkap dalam bahasa tubuhnya di mana ada jeda yang lama dalam merangkai kalimat. "Beda dengan kebiasaan presiden seperti itu. Andi Mallarangeng kan juga bilang enggak tahu, spontan katanya," tutur Effendy.

Sebelumnya, pengamat intelijen Wawan H Purwanto mengatakan, pidato SBY merupakan early warning kepada masyarakat untuk waspada. "Sudah saatnya diberi tahu kepada masyarakat karena selama ini aparat enggak menempel gambar-gambar buronan. Padahal, berefek pada pariwisata dan ekonomi karena adanya travel warning. Aparat sering bekerja secara silent," tutur Wawan.

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik, 22 Juli 2009

Pengamat Intelijen: Foto yang Ditunjukkan SBY Tahun 2004

Pengamat intelijen, Wawan H Purwanto, memastikan, foto yang ditunjukkan Presiden SBY dalam pidato kenegaraannya pascaledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton sebagai foto latihan dan target teroris pada tahun 2004 di Kalimantan Timur.

"Iya, yang ditunjukkan itu tahun 2004," tutur Wawan usai diskusi bertajuk 'Strategi Komunikasi Lembaga Kepresidenan Menghadapi Terorisme' di Jakarta, Rabu (22/7).

Ia mengatakan, dalam dunia intelijen, ada empat jenis data, yaitu kategori biasa, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. Yang bisa dibuka kepada publik hanyalah data kategori biasa dan terbatas.

Untuk data terbaru dan belum terungkap tentu dikategorikan rahasia atau sangat rahasia. Berdasarkan logika sederhana saja, ungkap Wawan, tidak mungkin data intelijen terbaru dibuka kepada publik karena masih pada tahap penyelidikan dan pengejaran.

"Yang ditunjukkan yang sudah terungkaplah dan masih banyak lagi. Yang terbaru tidak mungkin dibuka," tutur Wawan. Namun, kata Wawan, SBY memiliki dasar untuk menunjukkan foto-foto itu. Menurut Wawan, dengan menunjukkan foto dan data-data tersebut, SBY telah memberikan early warning kepada masyarakat tentang bahaya terorisme.

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik, 22 Juli 2009

Ruhut: Permadi, Tong Kosong Nyaring Bunyinya

Anggota Tim Sukses SBY-Boediono, Ruhut Sitompul, membantah pernyataan Permadi yang menyebutkan bahwa foto intelijen yang ditunjukkan Presiden SBY dalam pidato kenegaraannya merupakan foto-foto lama yang pernah ditunjukkan Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2004 di depan Komisi I DPR waktu itu.

"Jangan percayai Permadi. Permadi itu tong kosong nyaring bunyinya. Itu (foto) di Kalimantan Timur. Baru saja, bulan Maret yang lalu," tutur Ruhut di sela-sela diskusi Negarawan Center di Jakarta, Rabu (22/7).

Ruhut juga menilai sejumlah pendapat yang menyatakan bahwa informasi intelijen tidak boleh dibuka kurang tepat. Menurut Ruhut, informasi intelijen kadang-kadang justru harus dibuka kepada publik. Lagipula, pernyataan SBY, menurutnya, justru mendukung peningkatan kewaspadaan di tengah kondisi krisis.

Menurut Ruhut pula, pada faktanya ada hubungan antara teror dan pilpres. Ruhut justru mengambil dasar pendapat dari pernyataan JK. "Seperti kata Pak JK, kita kan terlalu sibuk ngurusin pilpres, perhatian aparat tercurah ke sana. Celah itu lalu digunakan oleh teroris," ujar Ruhut.

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik, 22 Juli 2009

Pernyataan SBY Justru Menenangkan

Mantan juru bicara kepresidenan di era Presiden Abdurrahman Wahid, Wimar Witoelar menilai bahwa pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai Bom Kuningan II justru menenangkan masyarakat.

Menurutnya, sebagai orang nomor satu di Indonesia, SBY dinilai tahu peta situasi keamanan. "Kami mendukung statement presiden, karena presiden jelas orang yang tahu persoalan," kata Wimar Witoelar, usai kegiatan aksi solidaritas oleh Masyarakat Indonesia Anti-Kekerasan, di depan Hotel JW Marriott, Senin (20/7).

Seperti dilansir JPNN, Wimar menganggap, karena tahu duduk persoalanlah maka SBY dapat mengungkapkan fakta-fakta tersebut kepada publik. Untuk itu, lanjutnya, SBY berbicara dalam kapasitas sebagai kepala negara, bukan pihak yang unggul dalam pemilihan presiden.

"Tapi masyarakat kita lebih senang menyikapi statement presiden daripada mengakui kenyataan ada bom yang meledak," tambahnya.

rakyatmerdeka.co.id, 21 Juli 2009

SBY Cari Simpati Internasional

Tidak seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan pernyataan yang belum terbukti kebenarannya serta terlalu cepat mengkaitkan meledaknya bom di dua hotel milik asing, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta (Jumat, 17/7), dengan ranah politik.

“Sebagai Presiden, SBY terlalu cepat menyimpulkan, apalagi menuding pihak yang tidak ada kaitannya dengan ledakan bom tersebut. Sebab, dari hasil penyelidikan pihak kepolisian membuktikan, bahwa pelaku bom tidak ada kaitannya dengan lawan-lawan politiknya dalam Pilpres 2009, seperti yang disampaikan SBY dalam pernyataan resminya di Istana Negara,” kata deklarator Relawan Pembela Demokrasi, Masinton Pasaribu, kepada Rakyat Merdeka Online (RMOL), Selasa (21/7).

Ia melihat, pernyataan itu tak lebih dari kepanikan SBY, sekaligus upaya mencari simpati dunia internasional serta masyarakat Indonesia. Padahal, data yang diperoleh Badan Intelejen Negara (BIN) itu berbeda dengan hasil penyelidikan pihak kepolisian.

“Ini membuktikan, selama ini SBY punya banyak musuh di negara sendiri, sekaligus memperlihatkan kelemahan pihak BIN dalam mengungkap sebuah jaringan teroris yang diduga melibatkan warga negara Malaysia, seperti Noordin M Top,” tandas mantan aktivis 98 ini.

Laporan wartawan Rakyat Merdeka Online (RMOL), Bisman Pasaribu, 21 Juli 2009

SBY Ditampar, Bomnya Bukan dari Peserta Pilpres

Pernyataan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Nanan Sukarna yang menjelaskan bahwa ada kemiripan bom yang meledak di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton, Jumat (17/7) lalu dengan bom yang ditemukan di Bali 2005 dan Cilacap, adalah tamparan hebat untuk Presdien SBY. Pasalnya, orang nomor wahid di negara ini sudah lebih dulu menyimpulkan bahwa peledakan ada kaitannya dengan pilpres salah satu kandidat.

Selain itu, pernyataan juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng juga dinilai bertabrakan dengan pernyataan Presiden.

“SBY mendapat tamparan yang hebat dari pernyataan yang mengatakan bahwa bom yang meledak ada kemiripan dengan bom Bali dan Cilacap. Pernyataan SBY itu juga bertabrakan dengan pernyataan juru bicaranya, Andi Mallarangeng,” ujar pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Tjipta Lesmana kepada Rakyat Merdeka Online (RMOL).

Dia juga menambahkan tudingan SBY kepada salah satu pasangan peserta pilpres terkait bom ini terlalu dini dan tak mendasar.

“Prabowo tak segila itu. Mereka semua (peserta pilpres) adalah orang-orang hebat. Termasuk Prabowo, tutup dia.

Laporan wartawan Rakyat Merdeka Online (RMOL), Zul Sikumbang, 21 Juli 2009

Permadi: SBY Ditipu Bawahannya

Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Permadi SH mengatakan bahwa SBY telah dikelirukan oleh bawahannya mengenai informasi ancaman terhadap dirinya. SBY sendiri, pascapeledakan di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, dalam pidatonya mengungkapkan temuan berupa foto-foto yang memperlihatkan SBY dijadikan sasaran tembak.

Oleh sejumlah kalangan, pidato tersebut ditengarai justru semakin memperkeruh suasana dan berpotensi menuding kelompok-kelompok tertentu terkait hasil pilpres.

"Kalo menurut saya SBY itu ditipu oleh bawahannya. Gambar yang ditunjukkan itu gambar yang pernah ditunjukkan pada Komisi I DPR empat tahun yang lalu. Itu waktu latihan masalah Poso," kata Permadi di sela-sela Rapimnas II Partai Gerindra di Hotel Millenium, Jakarta Pusat.

Ia menyarankan, sebaiknya SBY meminta maaf kepada publik atas pernyataan yang dinilainya tidak tepat tersebut. "SBY harus berani meminta maaf jika dia memang dikelirukan oleh bawahan-bawahannya," kata Permadi tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud "bawahan" tersebut.

KOMPAS.com, 21 Juli 2009

Pidato SBY, Teror bagi Pejuang Demokrasi

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menanggapi insiden ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jumat lalu, dinilai sebagai teror bagi pejuang demokrasi yang menginginkan Pemilu Presiden 2009 berjalan jujur dan adil.

"Kami menganggap pidato Presiden merupakan teror bagi pejuang demokrasi yang ingin mendapat keadilan. Pernyataan Presiden sangat memukul kelompok masyarakat yang selama ini aktif melakukan advokasi pelanggaran dan kecurangan pemilu," kata Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan, saat jumpa pers, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (17/7).

Menurutnya, pidato Presiden mengarahkan opini publik agar menganggap bahwa pihak-pihak yang tidak puas atas hasil pilpres adalah antinegara, antidemokrasi, dan antiketertiban. Pihak-pihak ini berbahaya karena ingin membuat kekacauan pemilu seperti di Iran.

"Ini terlihat dalam pernyataan Presiden yang menyebutkan ada 'pernyataan revolusi jika saya (SBY) menang, Indonesia akan dibuat seperti Iran, ada ancaman bagaimana pun SBY tidak boleh dilantik'," jelasnya.

Ada lima hal yang dipersoalkan dalam pidato SBY, khususnya terkait pelaksanaan pemilu, yakni pernyataan SBY bahwa telah terjadi kegaduhan di tingkat elite politik, banyak ucapan bernada menghasut, dan memelihara suhu panas serta permusuhan, bahwa ada rencana pendudukan KPU, ada pernyataan bahwa akan ada revolusi bila SBY menang, dan bahwa ada pihak yang tidak menghendaki SBY dilantik. "Lima pernyataan Presiden benar-benar sangat mengagetkan masyarakat bak hujan di siang bolong," tuturnya.

Laporan wartawan KOMPAS.com Wahyu Satriani Ari Wulan, 21 Juli 2009

Karena Emosi, Pidato SBY Menuai Kritik

Pidato kenegaraan Presiden SBY dalam menanggapi peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jumat lalu, menuai kritik.

Pengamat politik Andrinof Chaniago memandang isi pernyataan SBY tersebut menunjukkan fakta bahwa SBY tak mudah mengendalikan emosinya. "Realitas ledakan bom dan persoalan Pemilihan Presiden 2009 adalah dua hal yang berbeda," ungkap Andrinof.

"SBY belum bisa menghilangkan kebiasaan curhatnya. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kalau bisa mengendalikan pasti akan masuk ke ucapan belasungkawa. Tapi dia tak bisa mengendalikan emosinya," tutur Andrinof di sela-sela diskusi bertajuk "Agenda Reformasi Birokrasi dan Good Governance Presiden Terpilih" di The Habibie Center, Selasa (21/7).

Andrinof mengatakan, dua hal itu memang penting. Namun, menjadi tak penting jika digabungkan dalam satu paket pernyataan dalam momen yang tak tepat. Apalagi, ditambah dengan momen mengeluh tentang ancaman teror terhadap dirinya sebagai presiden. "Kalau mau mengeluh ada ancaman, sampaikan di momen yang lainlah," tandas Andrinof.

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik, 21 Juli 2009

Fuad: Pidato SBY Sangat Kontroversial

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesaat setelah teror bom, Jumat (17/7) pagi, menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya datang dari mantan Menteri Keuangan RI Fuad Bawazier. Ia menilai pidato SBY itu paling kontroversial dalam riwayatnya.

"Pidato yang sangat kontroversial kalau tidak mau dikatakan memalukan," kata Fuad kepada para wartawan di RS Metropolitan Medical Centre sasaat hendak menjenguk istrinya, Minggu (19/7).

Menurut Fuad, semestinya pidato tersebut tidak disampaikan disaat masyarakat berduka. Pidato tersebut malah membuat masyarakat tidak tenang dan gelisah karena presiden mengaitkan teror bom ini dengan ancaman teroris pada dirinya, pilpres, pemilu, orang yang tidak suka kalau SBY dilantik, dan pendudukan KPU.

"Sudah ngalor-ngidul enggak karu-karuan, malah berspekulasi, menuduh ke kanan ke kiri. Secara tidak langsung beliau memberikan lontaran-lontaran tuduhan," papar Fuad, tanpa tahu siapa yang dituduh.

Mencoba untuk mengkritisi pidato SBY tersebut, Fuad yang juga Tim Sukses JK-Wiranto mengatakan bahwa apa yang dikatakan SBY bisa saja dilihat dari sisi lain. "Bisa dibalik, jangan-jangan presiden yang memanfaatkan untuk mengamankan pilpresnya. Saya tidak membalik. Ini kan negara berdemokrasi, boleh dong mengkritik," jelas Fuad.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa teror bom ini adalah kesedihan kita bersama dan sama-sama mengutuk terorisme, maka Fuad mengharapkan pidato SBY seharusnya membawa ketenangan dan kesejukan. "Mau George Bush atau presiden lainnya, kalau kejadian seperti ini presiden di seluruh dunia akan simpati kepada korban, mengungkap pelaku, menyeret ke pengadilan, membuat masyarakat tenang," tandasnya.

KOMPAS.com, 19 Juli 2009

Denny: Pernyataan Presiden Soal Bom Untuk Tanggapi SMS

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana mengatakan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait bom di JW Mariott dan Ritz Carlton Jumat kemarin, merupakan jawaban atas pertanyaan masyarakat yang masuk ke telepon seluler presiden melalui pesan singkat atau SMS. Sebelum konferensi pers, Yudhoyono mendapat pesan singkat yang menanyakan apakah tragedi itu terkait dengan pemilihan presiden.

"Pak SBY menjawabnya dan menyampaikan informasi dari intelijen, terkait atau tidak tergantung hasil investigasi nanti," ujarnya dalam acara Polemik yang diadakan Radio Trijaya di Warung Daun, Jakarta Selatan, Sabtu (18/7).

Menurutnya, presiden tidak mengeluarkan pernyataan yang memastikan apakah insiden itu terkait Pemilu atau tidak. Lagi pula, kata dia, pernyataan Susilo relatif wajar karena bom terjadi menjelang pengumuman pemilihan presiden. "Namun Pak SBY tidak mengatakan pasti terkait dan pernyataan ini adalah jawaban presiden atas sinyalemen yang muncul di masyarakat."

Denny pun menegaskan, titik tekan yang disampaikan Susilo kemarin adalah perlunya investigasi hukum yang cepat, akurat, dan profesional yang dijalankan kepolisian dan intelijen. "Kalau presiden menyampaikan berbagai kemungkinan, itu belum sampai pada tingkat kepastian pelaku dan motif, namun hanya informasi awal yang diberikan ke publik," kata dia.

Saat ditanya apakah wajar bila presiden mengungkapkan data intelijen ke publik, Denny mengatakan pengungkapan data itu adalah kewenangan presiden. "Presiden mengumumkannya karena merasa publik perlu mengetahuinya, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan karena pelaku itu ada di sekitar kita."

Mengenai pernyataan SBY yang tidak akan membiarkan pelaku pembunuhan dan pelanggar hak azasi manusia yang masih lepas dari jangkauan hukum, dinilai Denny sebagai pernyataan umum dan tidak menuju pada suatu kelompok atau seseorang. "Pelanggaran HAM itu bisa dimaknai mungkin terkait dengan situasi politik, tapi itu kan pernyataan umum. Siapa pun yang melanggar HAM atau melakukan pembunuhan, dan apakah itu para teroris, pelaku pembunuhan biasa atau berkaitan dengan politik, dia harus bertanggung jawab di depan hukum," jelasnya.

Cornila Desyana, TEMPO Interaktif, 18 Juli 2009

Tim JK-Win: Data Intelijen Kok Disebarluaskan?

Tim Advokasi pasangan capres dan cawapres Jusuf Kalla dan Wiranto mempertanyakan maksud Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membeberkan sejumlah fakta dan bukti intelijen dalam pidato kenegaraannya, Jumat (17/7) yang lalu. Pidato yang disampaikan kepada masyarakat luas ini dimaksudkan sebagai respon Presiden terhadap peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton, Kuningan.

Menurut Koordinator tim advokasi JK-Wiranto, Chairuman Harahap, seharusnya fakta dan bukti intelijen itu tidak dilemparkan ke publik karena hanya akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. "Kita prihatinkan ada info-info yang berupa data intelijen yang dilemparkan ke masyarakat. Kalau benar itu data intelijen, tentu digunakan untuk mengambil kebijakan," kata Chairuman dalam keterangan pers bersama Tim Kampanye Nasional pasangan capres Mega-Prabowo di Kantor DPP Golkar, Sabtu (18/7).

Lagipula, menurut Chairuman, data-data itu belum teruji kebenarannya dan seharusnya menjadi dokumen rahasia negara. Oleh karena itu, penyebaran fakta-fakta tersebut justru bisa menyebabkan rasa takut di tengah masyarakat. "Kalaulah memang sudah ada bukti foto, video tentang seseorang yang memegang senjata api dan terlatih menembak, saya kira sudah cukup bukti utk mencari dan menangkapnya," lanjut Chairuman.

Sementara itu, anggota tim advokasi pasangan Mega-Prabowo, Elza Syarief mengatakan Presiden SBY terlalu cepat berkesimpulan. Pernyataannya bersifat prematur. "Polisi dan intelijen belum secara tuntas mencari tahu tapi Presiden sudah mendahului dengan kesimpulan. Buktinya apa?" tanya Elza.

Selang beberapa jam saja, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri maupun Menko Polhukam Widodo AS segera merilis informasi bahwa ledakan bom Kuningan terkait dengan teroris yang sedang buron Noordin M Top. "Namun, itu pun masih perkiraan, belum masuk penyelidikan," tandas Elza.

KOMPAS.com, 18 Juli 2009

SBY Diminta Konfirmasi soal Indikasi Bom dan Drakula

Tim Kampanye Nasional pasangan capres dan cawapres Megawati dan Prabowo serta Jusuf Kalla dan Wiranto meminta konfirmasi dari Presiden SBY seputar isi pidato kenegaraannya kemarin, Jumat (17/7), saat merespons peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton.

Hal-hal yang akan dikonfirmasi antara lain bagian-bagian yang menyebutkan bahwa indikasi penyebab peristiwa itu terkait dengan ketidakpuasan terhadap hasil pilpres dan apa pun latar belakang politik pelakunya harus segera ditindak, serta adanya "drakula penyebar maut". Menurut kedua tim, banyak poin dalam pidato tersebut bukannya menenangkan warga dalam kondisi kritis, melainkan justru menimbulkan kebingungan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

"Bahasa-bahasa itu menjadikan masyarakat bingung," ujar Koordinator Tim Advokasi Mega-Pro, Gayus Lumbuun, di sela-sela keterangan pers di Kantor DPP Golkar, Sabtu (18/7). Selain meresahkan masyarakat, Gayus mengatakan kedua tim pasangan calon juga merasa tuduhan dilemparkan kepada mereka karena sebagai rival politik dalam pilpres, kemungkinan terdekat ada pada mereka. "Ini juga menjadi suatu yang sulit diterima oleh pasangan lain. Arah dan tujuan dari kalimat ini dengan sebutan "drakula penyebar maut" mengarah pada pihak-pihak yang juga menunggu hasil pilpres nanti," ujar Gayus.

Oleh karena itu, Gayus mengatakan, kedua pihak meminta SBY memberi konfirmasi seputar poin-poin membingungkan tersebut dalam konteks yang sama sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan melalui pidato kenegaraan. Tujuannya, menurut Gayus, supaya semua kecurigaan yang ditebarkan SBY dapat terselesaikan.

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik, 18 Juli 2009

JK: Ledakan Tak Ada Hubungannya dengan Pilpres

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga kandidat presiden dalam pemilu lalu, menegaskan ledakan yang terjadi Jumat (17/7) di kawasan Mega Kuningan tak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan presiden yang baru lalu.

Apalagi, dikaitkan dengan kegagalannya sebagai calon presiden bersama calon presiden lainnya, Megawati Soekarnoputri. Hal itu ditegaskan oleh Wapres saat memberikan keterangan pers usai shalat Jumat di kantor Wapres, Jakarta. "Ah tidak ada itu, jadi dikira Megawati dan Saya yang melakukan itu?!" tandas Kalla.

Menurut Kalla, berbicara soal ledakan bom tidak bisa diprediksi sebagai pekerjaan yang dilakukan dalam satu atau dua minggu. "Lihatlah contohnya bom Bali. Dari pengalaman kasus-kasus tersebut perencanaan peledakan bom dilaksanakan berbulan-bulan melalui survei, pemantauan dan perencanaan matang," tambah Kalla.

Laporan wartawan KOMPAS.com Suhartono, 17 Juli 2009

MU Batal Datang ke Indonesia

Setan Merah pun Takut “Setan Merah Putih”?

Klub sepakbola asal Inggris, MU (Manchester United) yang berjuluk Red Devil alias Setan Merah sudah dipastikan batal datang dan bertanding di Indonesia. Padahal rencana semula MU akan bertanding melawan Indonesia All Star pada hari Senin tanggal 20 Juli 2009 di Gelora Bung Karno.

Pembatalan terjadi karena bom yang meledak di hotel JW Marriot dan hotel Ritz Carlton. Padahal hotel Ritz Carlton Kuningan tadinya akan jadi tempat menginap MU selama di Jakarta. Rencananya mereka akan langsung menuju ke sana setelah mendarat pada Sabtu 18 Juli 2009 pukul 23.00 di Halim Perdana Kusuma.

Setelah mendapat saran dari sejumlah pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri Indonesia, para petinggi MU mengkonfirmasi tidak akan terbang ke Jakarta. “Menyusul peristiwa ledakan di Jakarta -di mana satu diantaranya adalah hotel tempat tim akan menginap- dan atas saran sejumlah pihak, jajaran direksi memberitahu FA Indonesia bahwa tim tidak bisa memenuhi undangan pertandingan di Jakarta dalam rangka Tur Asia 2009,” demikian pernyataan resmi klub Manchester United seperti dilansir sportinglife, Jumat (17/7/2009). “Kami sangat menyesal batal berkunjung ke Indonesia, dan sangat berterima kasih kepada fans atas dukungan mereka. Juga, kami turut berduka cita untuk para korban bom.”

Pembatalan pihak MU untuk datang ke Indonesia, bisa difahami karena alasan keselamatan tim dan juga official crew, walaupun julukan mereka Setan Merah bukan berarti tidak takut bom. Bukan hanya mereka saja yang takut, siapapun pasti takut aksi para teroris “Setan Merah Putih” yang membabi buta tersebut.

Catatan:
Lambang Manchester United telah berganti beberapa kali, tetapi perubahan yang dilakukan tidak terlalu signifikan. Setan yang terletak di tengah lambang merupakan akar dari julukan "Setan Merah"(The Red Devils), yang muncul di era 1960-an setelah Matt Busby (manager tim saat itu) mendengarnya dari fans tim rugbi Salford. Pada akhir 60-an, the devil mulai disertakan dalam program kegiatan klub, sebelum akhirnya lambang setan memegang trisula itu dimasukkan ke dalam lambang klub. Di tahun 1998, logo itu kembali didesain ulang, kali ini dengan menghilangkan tulisan "Football Club". Perubahan ini sebenarnya bertentangan dengan pendapat suporter, yang memandang bahwa MU semakin menjauhi akar sepak bola dan perubahan ini hanya untuk kepentingan bisnis semata.