Pidato SBY dalam Konflik Indonesia - Malaysia

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua, Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air yang saya cintai dan saya banggakan,

Malam ini, saya ingin memberikan penjelasan kepada rakyat Indonesia mengenai hubungan Indonesia – Malaysia. Marilah kita mengawalinya dengan melihat perkembangan dan dinamika hubungan kedua negara, salah satu hubungan bilateral Indonesia yang paling penting.

Hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki cakupan yang luas, yang semuanya berkaitan dengan kepentingan nasional, kepentingan rakyat kita.

Pertama, Indonesia dan Malaysia mempunyai hubungan sejarah, budaya dan kekerabatan yang sangat erat - dan mungkin yang paling erat dibanding negara-negara lain, dan sudah terjalin selama ratusan tahun. Kita mempunyai tanggung jawab sejarah, untuk memelihara dan melanjutkan tali persaudaraan ini.

Kedua, hubungan Indonesia dan Malaysia adalah pilar penting dalam keluarga besar ASEAN. ASEAN bisa tumbuh pesat selama empat dekade terakhir ini, antara lain karena kokohnya pondasi hubungan bilateral Indonesia - Malaysia.

Ketiga, ada sekitar dua juta saudara-saudara kita yang bekerja di Malaysia – di perusahaan, di pertanian, dan di berbagai lapangan pekerjaan. Ini adalah jumlah tenaga kerja Indonesia yang terbesar di luar negeri. Tentu saja keberadaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia membawa keuntungan bersama, baik bagi Indonesia maupun Malaysia.

Sementara itu, sekitar 13,000 pelajar dan mahasiswa Indonesia belajar di Malaysia, dan 6,000 mahasiswa Malaysia belajar di Indonesia. Ini merupakan asset bangsa yang harus terus kita bina bersama, dan juga modal kemitraan di masa depan.

Wisatawan Malaysia yang berkunjung ke Indonesia adalah ketiga terbesar dengan jumlah 1,18 juta orang, dari total 6,3 juta wisatawan mancanegara.

Investasi Malaysia di Indonesia 5 tahun terakhir (2005-2009) adalah 285 proyek investasi, berjumlah US$ 1.2 miliar, dan investasi Indonesia di Malaysia berjumlah US$ 534 juta. Jumlah perdagangan kedua negara telah mencapai US$ 11,4 Miliar pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia – Malaysia sungguh kuat.

Namun, hubungan yang khusus ini juga sangat kompleks. Hubungan ini tidak bebas dari masalah dan tantangan. Ada semacam dalil diplomasi, bahwa semakin dekat dan erat hubungan dua negara, semakin banyak masalah yang dihadapi.

Contoh masalah dan tantangan yang kita hadapi adalah menyangkut tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Kita tahu bahwa keberadaan 2 juta tenaga kerja Indonesia di Malaysia, disamping memberikan manfaat bersama, juga memunculkan kasus-kasus di lapangan yang harus terus kita kelola. Oleh karena itulah, sejak awal, saya berupaya keras untuk memperjuangkan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia, antara lain menyangkut gaji dan waktu libur; memberikan perlindungan hukum, dan mendirikan sekolah bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia.

Dalam kunjungan saya yang terakhir ke Malaysia, kita telah berhasil mencapai kesepakatan, mengenai pemberian dan perlindungan Hak bagi tenaga kerja kita di Malaysia.

Berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia di Malaysia, pemerintah aktif melakukan langkah-langkah pendampingan dan advokasi hukum, untuk memastikan saudara-saudara kita mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya.

Selain masalah TKI dan perlindungan WNI, kita juga kerap menjumpai masalah yang terkait dengan perbatasan kedua negara. Masalah ini memerlukan pengelolaan yang serius dari kedua belah pihak.

Karena itulah, menyadari kepentingan bersama ini, saya dan Perdana Menteri Malaysia sering berkomunikasi secara langsung, di samping forum konsultasi tahunan yang kami lakukan, untuk memastikan bahwa isu-isu bilateral ini dapat kita kelola dan carikan jalan keluarnya dengan baik.

Saudara-saudara sekalian,

Akhir-akhir ini, hubungan Indonesia Malaysia kembali diuji dengan terjadinya insiden di seputar perairan Pulau Bintan pada tanggal 13 Agustus 2010 yang lalu. Berhubung insiden ini menjadikan perhatian yang luas dari kalangan masyarakat Indonesia, pada kesempatan ini, saya ingin memberikan penjelasan tentang duduk persoalan yang sesungguhnya, dan langkah-langkah tindakan yang diambil oleh pemerintah kita.

Sejak saya menerima laporan mengenai insiden ini tanggal 14 Agustus 2010 pagi, saya langsung memberikan berbagai instruksi. Pertama, saya minta agar ketiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan segera dikembalikan dalam keadaan selamat. Kedua, saya juga memerintahkan untuk mengusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden tersebut.

Segera setelah itu, Menko Polhukam dan Menteri Luar Negeri melakukan tindakan-tindakan cepat, untuk mengelola penanganan insiden tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Terhadap insiden ini, kita semua sangat prihatin, dan saya ingin agar masalah ini segera di selesaikan secara tuntas, dengan mengutamakan langkah-langkah diplomasi. Saya ingin mengatakan bahwa sejak terjadinya kasus ini pemerintah telah bertindak. Sistempun telah bekerja.

Saya juga menekankan bahwa masalah seperti ini harus diselesaikan secara cepat, tegas dan tepat, karena berkaitan dengan kepentingan nasional kita. Memelihara hubungan baik dengan negara sahabat, apalagi dengan Malaysia, sangat penting. Tetapi, tentu kita tidak bisa mengabaikan kepentingan nasional, apalagi jika menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Dalam kaitan ini, saya telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Malaysia, yang intinya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya insiden tersebut. Saya juga mendorong agar proses perundingan batas maritim dapat dipercepat dan dituntaskan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri telah memanggil Duta Besar Malaysia di Jakarta untuk menyampaikan nota protes.

Menteri Luar Negeri juga telah melakukan komunikasi intensif dengan Menteri Luar Negeri Malaysia. Dalam perkembangannya, alhamdulillah, ke-3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan itu kini telah kembali ke tanah air.

Berkaitan dengan ketiga petugas KKP tersebut, Pemerintah Indonesia menerima informasi tentang perlakuan yang tidak patut yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meminta penjelasan atas kebenaran informasi itu. Melalui jalur diplomasi, diperoleh informasi bahwa Pemerintah Malaysia saat ini sedang melakukan investigasi atas masalah perlakukan terhadap tiga petugas KKP tersebut.

Saudara-saudara,

Yang jelas, di masa depan, insiden seperti ini harus kita cegah, agar tidak terus menimbulkan permasalahan di antara kedua negara. Upaya ini bisa kita lakukan dengan cara segera menuntaskan perundingan batas wilayah di antara Malaysia dan Indonesia, serta bentuk-bentuk koordinasi dan kerjasama di antara kedua belah pihak, dengan semangat untuk tetap memelihara hubungan baik kedua bangsa.

Perihal penanganan terhadap 7 nelayan Malaysia yang memasuki wilayah perairan Indonesia, kepada mereka telah diambil tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah prosesnya selesai mereka kita kembalikan ke Malaysia, sebagaimana kelaziman yang berlaku di lingkungan ASEAN selama ini. Perlu diketahui, dalam kasus yang sama, banyak nelayan Indonesia yang diduga memasuki wilayah perairan negara sahabat, juga dikembalikan ke negeri kita.

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,

Belajar dari pengalaman ini, pemerintah Indonesia berpendapat bahwa solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden-insiden serupa adalah, dengan cara segera menuntaskan perundingan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perundingan ini menyangkut batas wilayah darat dan batas wilayah maritim, termasuk di wilayah selat Singapura, dan perairan Sulawesi, atau perairan Ambalat.

Indonesia berpendapat bahwa perundingan menyangkut batas wilayah ini dapat kita percepat dan kita efektifkan pelaksanaannya. Semuanya ini berangkat dari niat dan tujuan yang baik, agar insiden-insiden serupa yang akan mengganggu hubungan baik kedua bangsa dapat kita cegah dan tiadakan. Saya sungguh menggaris-bawahi, sekali lagi, agar proses perundingan yang akan segera diteruskan oleh kedua pemerintah benar-benar menghasilkan capaian yang nyata.

Saudara-saudara,

Kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah adalah kepentingan nasional yang sangat vital. Pemerintah juga sangat memahami kepentingan itu, dan terus bekerja secara sungguh-sungguh untuk menjaga dan menegakkannya. Namun demikian, tidak semua permasalahan yang muncul dalam hubungan dengan negara sahabat selalu terkait dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Oleh karena itu, kita harus bisa menilai dengan tepat setiap masalah yang muncul, agar penyelesaiannyapun menjadi tepat pula.

Meskipun demikian, sekecil apapun permasalahan yang muncul dalam hubungan bilateral, akan tetap kita selesaikan demi menunjang kepentingan nasional kita. Kita harus senantiasa menjaga citra dan jatidiri kita sebagai bangsa yang bermartabat dalam menjalin hubungan internasional, tanpa kehilangan prinsip dasar politik luar negeri yang bebas dan aktif, dan yang diabdikan untuk kepentingan bangsa kita.

Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saya sungguh mengerti keprihatinan, kepedulian, bahkan emosi yang saudara-saudara rasakan. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dan ke depan ini, sesungguhnya juga cerminan dari keprihatinan kita semua.

Saya juga mengajak untuk menjauhi tindakan-tindakan yang berlebihan, seperti aksi-aksi kekerasan, karena hanya akan menambah masalah yang ada. Kekerasan sering memicu terjadinya kekerasan yang lain. Harapan untuk menyelesaikan masalah ini dengan serius dan tepat, tanpa disertai aksi-aksi yang destruktif, juga saya terima dari saudara-saudara kita rakyat Indonesia yang saat ini berada di Malaysia.

Saudara-saudara sekalian,

Cara kita menangani hubungan Indonesia – Malaysia akan disimak dan diikuti oleh negara-negara sahabat di kawasan Asia, bahkan oleh dunia internasional. Selama ini sebagai Pendiri ASEAN, Indonesia sering dijadikan panutan di dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di kawasan, maupun di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, marilah seraya kita tetap memperjuangkan kepentingan nasional kita, karakter dan peran internasional Indonesia yang konstruktif, dan dengan semangat untuk memelihara perdamaian, terus dapat kita jaga.

Terakhir, insiden yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia baru-baru ini akan kita tuntaskan penyelesaiannya. Indonesia akan terus mendorong Malaysia untuk benar-benar menyelesaikan perundingan batas wilayah yang sering memicu terjadinya insiden dan ketegangan. Dengan demikian, dengan dapat dicegahnya ketegangan dan benturan-benturan yang tidak perlu, saya yakin permasalahan, hubungan baik dan kerjasama bilateral antara Indonesia –Malaysia akan berkembang lebih besar lagi.

Ke depan dalam hubungan antar bangsa yang lebih luas, kita harus terus menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah kita, dan terus membangun diri menjadi negara yang maju, sejahtera, dan bermartabat, dengan tetap menjaga hubungan baik dan kerjasama dengan negara-negara sahabat.

Sekian.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soal Pidato SBY, Mega-Pro Akan Ambil Langkah Hukum

Ketua tim hukum pasangan Megawati-Prabowo, Gayus Lumbuun mengatakan, akan mengambil langkah hukum terkait pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pascapeledakan bom di JW Marriott dan Ritz Carlton pada Jumat ( 17/7 ) yang mengarahkan tuduhan kepada salah satu pasangan capres dan cawapres yang berada dibalik peledakan tersebut.

"Tapi tindakannya seperti apa yang akan kita lakukan nanti diputuskan setelah Jumat ini saat pertemuan timkamnas dengan Megawati dan Prabowo," ungkapnya usai jumpa pers di Jakarta, Rabu ( 22/7 ).

Menurut Gayus, pernyataan SBY tersebut sangat berdampak luas karena tidak hanya menyangkut dua parpol yaitu PDI-P dan Gerindra tetapi juga parpol-parpol pendukung lainya.

Fadli Zon sekretaris I timkamnas Megawati-Prabowo mengatakan, ia sejalan dengan pernyataan DPR agar SBY mencabut pernyataannya sehingga polemik itu tidak berlarut-larut. "Atau paling tidak membuat jumpa pers untuk mengklarifikasi hal tersebut," ucapnya.

Pernyataan SBY, kata Fadli, telah menimbulkan banyak polemik diantara masyarakat karena informasi yang diterima SBY dari bawahannya tidak tepat. "Disampaikan juga dalam situasi yang tidak tepat," tegasnya.

KOMPAS.com, 22 Juli 2009

Pidato SBY Bentuk Kepanikan

Pidato Presiden SBY yang kemudian menuai tanda tanya dari berbagai kalangan tak lama setelah kasus peledakan bom yang terjadi di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton, Jumat (17/7), bagi pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Effendi Gazali adalah sebuah bentuk ekspresi kepanikan. Dirinya menilai, pernyataan itu haruslah dimaklumi sebagai bentuk dari kepanikan paska kejadian tersebut.

Dalam penilaiannya, seseorang dalam menghadapi teroris biasanya lebih menekankan optimisme ke depan. "What next, ke depan seperti apa. Semakin banyak orang yang bertarung melawan teroris, itu lebih baik. Cuma persoalannya memang, dia (Presiden SBY) sebagai manusia, terpukul juga. Presiden juga manusia, karena masalah-masalah lain, dari soal quick count sampai terjadinya teror, juga persoalan lain yang kemudian diramu di alam bawah sadarnya," kata Effendi Gazali.

Ia berharap, secara struktural haruslah ada orang yang berani menegur, mengingatkan Presiden SBY ke depannya. Bagi Effendi Gazali, Presiden SBY tidaklah perlu harus meminta maaf atas pidatonya yang dianggap banyak kalangan menyinggung pihak lain.

"Bagi saya, agak tidak perlu meminta maaf. Karena apa, tidak ada perlawanan sungguh-sungguh dari kelompok lain. Ada dua hal, ini soal isu teror, semua orang harus berada di belakang presiden. Bagusnya lagi, mereka Bu Mega Pak Jusuf Kalla dan Pak Prabowo malah menunjukkan kualitas kenegarawanannya, menunjukkan sikap dalam hal ini bahwa siapa sebenarnya dari ke 3 tokoh ini dengan menyatakan kami adalah negarawan," papar Gazali.

"Pak Prabowo juga berkali-kali mengatakan, kami melihatnya dari segi yang positif saja. Nah, karena ini seakan sudah sejalan maka, tidak perlu lagi meminta maaf. Toh, beberapa stafnya juga sudah memberikan klarifikasi-klarifikasi. Jadi, sadarlah, presiden juga manusia," Gazali menegaskan kembali.

Sementara itu salah satu Ketua DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menyatakan, tak ada yang salah atas Pidato kenegaraan Presiden SBY. "Siapa sih yang tidak sedih dengan peristiwa itu, sedih dong. Kenapa, tiba-tiba di pemerintahan ending beliau (SBY) ini tiba-tiba ada kejadian seperti itu. Nggak bener kalau pernyataan beliau, out of context. Oh nggak, kadang-kadang data intelijen tidak selalu tidak bisa dibuka. Kadang-kadang bisa dibuka," kata Ruhut.

"Kalau data intel tak dibuka itu, ya maaf saja, jujur sajalah kita ini bicara politik. Siapa yang nggak tahu pernyataan Bu Mega dan Mas Prabowo berkaitan dengan kampanye presiden, Gelora Bung Karno digadaikan. Di hari terakhir langsung manis, bahkan ingin sowan. Jadi psy war politik itu perlu. Jadi, apa yang dikatakan presiden itu bener, siapa bilang tidak benar," Ruhut menegaskan.

"Kalau tidak ada hubungan? Pak JK sendiri bilang, kita sedang ribut ini ribut itu, datanglah memanfaatkan di air keruh, teroris itu. Jadi ada hubungannya dong," ujar Ruhut lagi.

Laporan wartawan Persda Network Rachmat Hidayat
KOMPAS.com, 22 Juli 2009

Fadjroel: SBY Bukan Negarawan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan negarawan, yang mau rendah hati untuk mengakui kesalahan dalam pidato pascapeledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan Jakarta.

"Pidato itu sangat provokatif, tendensius, dan menakut-nakuti masyarakat. Itu tidak pantas diucapkan oleh seorang presiden," ujar Direktur Eksekutif Pedoman Indonesia Fadjroel Rachman di Jakarta, Rabu (22/7).

"SBY seharusnya meminta maaf terbuka kepada publik untuk kekeliruan pidatonya, bukannya membela diri berlebihan tanpa fakta baru yang akurat," katanya.

Bangsa ini, menurut Fadjroel, sudah terlalu banyak persoalan yang tanpa penyelesaian. "Jadi, jangan ditambah lagi dengan pernyataan yang membingungkan rakyat," katanya.

KOMPAS.com, 22 Juli 2009

Ruhut Sitompul Memelas Soal Pidato SBY

Pernyataan Presiden SBY enam jam setelah bom meledak di Mega Kuningan, Jakarta (Jumat, 17/7), disampaikan karena adanya permintaan dan pertanyaan dari berbagai kalangan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, ketika berdiskusi dengan tema ”Strategi Komunikasi Lembaga Kepresidenan Menghadapi Terorisme” di Restoran Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta (Rabu, 22/7).

“Sedih memang, pada masa akhir jabatan Bapak SBY, terjadi hal seperti ini. Dengan semangat kebersamaan, saya mohon apapun itu, kemarin Bapak SBY pidato sebagai presiden bukan capres. Marilah kita sama-sama fokus untuk mendukung Bapak SBY dalam kaitannya dengan perang terhadap terorisme,” kata Ruhut.

Sementara mengenai kisruh daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres 2009, Ruhut meminta semua pihak untuk menempuh jalur hukum. Hati boleh panas tetapi pikiran dan sikap tetap dingin, katanya.

Laporan wartawan Rakyat Merdeka Online (RMOL), Desy Wahyuni, 22 Juli 2009

Pidato SBY Ekstrim Karena Terlalu Sedih

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pasca bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton mengundang banyak kritik. Statemen yang ekstrim dan mengaitkan bom dengan Pilpres 2009 itu muncul karena SBY terlalu sedih.

"Secara psikologis, komunikasi orang yang terlalu senang atau terlalu sedih bisa melakukan kesalahan. Dalam konteks ini, pada saat pidato setelah pemboman, Pak SBY terlalu sedih," kata pengamat komunikasi politik Effendi Gazali.

Hal itu disampaikan Effendi dalam diskusi publik di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2009). Perasaan sedih SBY ini muncul karena bom meledak setelah Pilpres 2009 berlangsung dengan cukup aman. Kesedihan SBY juga terlihat dari gestur dan cara berbicara SBY saat berpidato.

"Ini bisa kita lihat dari gestur dan cara Pak SBY bicara yang agak terisak-isak," kata Effendi. Dalam kondisi ini, menurut Effendi, SBY seharusnya didampingi tim yang memberikan kekuatan untuk menghadapi masalah terorisme.

"Dalam jangka waktu satu-dua minggu setelah peledakan, seharusnya semua bersatu di belakang Presiden," tandas pengamat asal Universitas Indonesia (UI) ini.

Ayu Fritriana, detikNews, 22 Juli 2009

Pidato SBY Bukan "Early Warning" tapi "Out of Context"

Tidak tepat jika dikatakan sejumlah pernyataan Presiden SBY dalam pidato kenegaraannya untuk menanggapi peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton sebagai early warning kepada masyarakat terhadap bahaya terorisme.

Menurut pengamat komunikasi politik Effendy Gazali, pernyataan SBY itu adalah ungkapan kesedihannya yang dalam. Akibatnya, pernyataan-pernyataan yang meluncur menjadi out of context. "Yang dinyatakan presiden itu bukan early warning, tapi pernyataan yang out of context karena presiden sedang sedih dan terpukul," tutur Effendy dalam diskusi bertajuk "Strategi Komunikasi Lembaga Kepresidenan Menghadapi Terorisme" di Jakarta, Rabu (22/7).

Buktinya, menurut Effendy, kesedihan berlebihan itu juga terungkap dalam bahasa tubuhnya di mana ada jeda yang lama dalam merangkai kalimat. "Beda dengan kebiasaan presiden seperti itu. Andi Mallarangeng kan juga bilang enggak tahu, spontan katanya," tutur Effendy.

Sebelumnya, pengamat intelijen Wawan H Purwanto mengatakan, pidato SBY merupakan early warning kepada masyarakat untuk waspada. "Sudah saatnya diberi tahu kepada masyarakat karena selama ini aparat enggak menempel gambar-gambar buronan. Padahal, berefek pada pariwisata dan ekonomi karena adanya travel warning. Aparat sering bekerja secara silent," tutur Wawan.

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik, 22 Juli 2009

Pengamat Intelijen: Foto yang Ditunjukkan SBY Tahun 2004

Pengamat intelijen, Wawan H Purwanto, memastikan, foto yang ditunjukkan Presiden SBY dalam pidato kenegaraannya pascaledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton sebagai foto latihan dan target teroris pada tahun 2004 di Kalimantan Timur.

"Iya, yang ditunjukkan itu tahun 2004," tutur Wawan usai diskusi bertajuk 'Strategi Komunikasi Lembaga Kepresidenan Menghadapi Terorisme' di Jakarta, Rabu (22/7).

Ia mengatakan, dalam dunia intelijen, ada empat jenis data, yaitu kategori biasa, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. Yang bisa dibuka kepada publik hanyalah data kategori biasa dan terbatas.

Untuk data terbaru dan belum terungkap tentu dikategorikan rahasia atau sangat rahasia. Berdasarkan logika sederhana saja, ungkap Wawan, tidak mungkin data intelijen terbaru dibuka kepada publik karena masih pada tahap penyelidikan dan pengejaran.

"Yang ditunjukkan yang sudah terungkaplah dan masih banyak lagi. Yang terbaru tidak mungkin dibuka," tutur Wawan. Namun, kata Wawan, SBY memiliki dasar untuk menunjukkan foto-foto itu. Menurut Wawan, dengan menunjukkan foto dan data-data tersebut, SBY telah memberikan early warning kepada masyarakat tentang bahaya terorisme.

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik, 22 Juli 2009