Kabinet Indonesia Bersatu 2009 – 2014

1. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan: Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian: Hatta Rajasa
3. Menko Kesra: Agung Laksono
4. Menteri Sekretaris Negara: Sudi Silalahi
5. Menteri Dalam Negeri: Gamawan Fauzi
6. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
7. Menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro
8. Menteri Hukum dan HAM: Patrialis Akbar
9. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Darwin Zahedy Saleh
11. Menteri Perindustrian: MS Hidayat
12. Menteri Perdagangan: Mari Elka Pangestu
13. Menteri Pertanian: Suswono
14. Menteri Kehutanan: Zulkifli Hasan
15. Menteri Perhubungan: Freddy Numberi
16. Menteri Kelautan dan Perikanan: Fadel Muhammad
17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar
18. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto
19. Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Sedyaningsih
20. Menteri Pendidikan Nasional: M Nuh
21. Menteri Sosial: Salim Assegaf Aljufrie
22. Menteri Agama: Suryadharma Ali
23. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: Jero Wacik
24. Menteri Komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring
25. Menneg Riset dan Teknologi: Suharna Surapranata
26. Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM: Syarifudin Hasan
27. Menneg Lingkungan Hidup: Gusti Moh Hatta
28. Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Agum Gumelar
29. Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: EE Mangindaan
29. Menneg Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy Faisal Zaini
31. Menneg PPN/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana
32. Menneg BUMN: Mustafa Abubakar
33. Menneg Perumahan Rakyat: Suharso Manoarfa
34. Menneg Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng

Pejabat Negara:
1. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4): Kuntoro Mangkusubroto
2. Kepala BIN (Badan Intelijen Negara): Jenderal Pol Purn Sutanto
3. Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal): Gita Wirjawan

Kemenangan yang Hambar

Meski masih menunggu keputusan sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum akhirnya menetapkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebagai pemenang Pilpres 2009 dalam satu putaran. Namun, mengapa suasana kemenangan ini terasa agak hambar?

Keberhasilan SBY-Boediono meraih 73,8 juta suara (60,8 persen) dalam pilpres lalu harus diakui sebagai catatan sejarah baru bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Melalui dukungan besar itu, Presiden Yudhoyono memperbarui mandatnya untuk kembali memimpin negeri ini selama lima tahun ke depan. Itu artinya periode 2009-2014 merupakan peluang emas Yudhoyono untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa, karena jelas tak ada lagi kesempatan ketiga bagi dirinya.

Namun, terasa tidak adanya ”gereget” atas kemenangan Yudhoyono. Jenderal kelahiran Pacitan ini bahkan berpidato ”sendirian” di Puri Cikeas dalam menyambut penetapan hasil rekapitulasi suara pilpres yang dilakukan KPU. Belum terekam kiriman untaian bunga dan ucapan selamat para pendukung, apalagi dari lawan politik. Mengapa?

Kegeraman atas KPU
Suasana hati publik yang sedih bercampur geram dan marah pascabom Mega Kuningan bisa jadi adalah salah satu faktor hambarnya penetapan capres pemenang Pilpres 2009. Situasi damai dan kondusif pascapilpres dikoyak bom bunuh diri para teroris pengecut yang tak pernah jelas motif dan tujuannya. Seolah kita sebagai bangsa yang berhasil melembagakan proses demokrasi -kendati masih cacat di sana-sini- tak boleh menikmati segenap kredit dari keberhasilan itu.

Meski demikian, ada tiga faktor penting lain perlu dicatat. Pertama, kegeraman masyarakat atas setiap respons negatif KPU terhadap kritik dan gugatan yang dialamatkan kepada kinerja buruk mereka. Seperti terekam dalam memori publik, KPU tak hanya berkali-kali mengubah jadwal kampanye dan daftar pemilih tetap tanpa perbaikan signifikan, tetapi juga gagal membangun kepercayaan publik.

Lebih jauh lagi, KPU mencoba ”melawan” Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menunda eksekusi atas keputusan MK soal cara penetapan kursi legislatif tahap 3, padahal tiap keputusan MK bersifat final. Kini KPU harus siap menghadapi gugatan baru terkait pembatalan beberapa pasal Keputusan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang mekanisme penetapan kursi legislatif oleh Mahkamah Agung (MA).

Kinerja buruk KPU ini tak hanya membuat publik geram dan hambar menyambut usainya Pileg dan Pilpres 2009, tetapi juga berpotensi mengundang ketidakpastian politik baru terkait perubahan peta politik hasil pemilu pascakeputusan MA. Karena itu, evaluasi mendasar atas kinerja KPU oleh Presiden dan DPR selaku pembentuk komisi mutlak diperlukan.

Pernyataan prematur
Faktor kedua adalah pernyataan Presiden Yudhoyono pascapengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta. Pernyataan Yudhoyono yang mengaitkan pengeboman dengan hasil pilpres, bahkan secara tak langsung menuduh keterlibatan salah seorang kandidat capres, bukan hanya prematur, tetapi juga melukai nurani bangsa yang sedang berduka. Hanya selang dua hari, juru bicara Polri menemukan fakta-fakta awal bom bunuh diri Mega Kuningan dan secara tak langsung membantah pernyataan Kepala Negara.

Bagian lain pernyataan Yudhoyono yang juga mengecewakan publik adalah bahwa seolah akan ada revolusi, pendudukan kantor KPU, dan upaya menghambat pelantikan dirinya sebagai presiden. Entah dari mana aparat intelijen mendapat informasi itu. Yang jelas pernyataan itu justru menjadikan Yudhoyono sebagai sasaran kritik. Yudhoyono tak hanya dianggap mencari simpati dengan pernyataannya, tetapi juga tak percaya diri atas mandat absolut yang diperoleh melalui Pilpres 2009.

Pascapilpres seharusnya menjadi momentum bagi presiden terpilih untuk merajut kembali kebersamaan dan merangkul mereka yang berbeda pilihan politik sehingga terbangun harapan akan Indonesia yang lebih baik. Keindahan demokrasi justru tampak saat semua pihak yang sebelumnya berkompetisi secara politik akhirnya saling merangkul dan bekerja sama membangun negeri seusai pemilu.

Belum ada sportivitas
Faktor ketiga adalah belum tumbuhnya kultur sportivitas dalam berkompetisi di negeri ini. Seperti tecermin dari persepakbolaan nasional yang tak kunjung maju, dalam pemilu pun belum ada tradisi menerima kekalahan secara sportif. Pasangan capres yang kalah belum mau menerima kekalahan kendati selisih perolehan suara amat besar, sehingga hampir mustahil bisa dikejar melalui bukti kecurangan yang dibawa ke MK.

Benar, pasangan capres yang kalah memiliki hak politik menggugat hasil pilpres. Namun, jika selisih perolehan suara terlampau jauh, pilihan paling bijak adalah sportif mengakui kekalahan dan memberi selamat kepada capres terpilih. Pembelajaran bagi bangsa ke depan sudah dilakukan Kalla-Wiranto dengan tidak ikut menandatangani hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan KPU, juga Megawati-Prabowo tidak hadir di kantor KPU.

Saat ini, agenda kolektif bangsa adalah membuktikan kepada dunia bahwa demokrasi di negeri ini tidak tergoyah oleh teror dan bom bunuh diri. Untuk itu kerja sama dan rekonsiliasi para elite politik diperlukan agar kepercayaan masyarakat, domestik, dan internasional segera pulih. Tentu akan amat elok apabila Yudhoyono sebagai presiden terpilih mengambil inisiatif untuk itu.

Syamsuddin Haris, Profesor Riset Ilmu Politik LIPI
KOMPAS, 29 Juli 2009

Selamat buat Para Ksatria

Pemilihan presiden yang menguras energi telah usai. Hitung cepat semua lembaga survei, baik yang berpihak maupun yang independen, memperlihatkan hasil yang tidak jauh berbeda. Yaitu Susilo Bambang Yudhoyono menang mutlak.

Yang pertama, tentu, kita mengucapkan selamat kepada SBY-Boediono yang mampu memenangi kepercayaan rakyat untuk melanjutkan kepemimpinan negeri ini lima tahun ke depan. Yang kedua, kita juga harus mengucapkan selamat kepada Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Mereka berenam adalah ksatria yang kita daulat untuk bertarung di panggung pemilu. Ruang kompetisi diciptakan buat mereka untuk bertempur. Merekalah wakil-wakil kita dalam pertarungan demokrasi.

Setelah pertarungan usai, kinilah saatnya mengurus rakyat. Tidak boleh ada pemerintahan tanpa pemimpin karena mereka sibuk bertempur.

Yudhoyono dan Kalla masih efektif sebagai presiden dan wakil presiden. Mereka berdua memerintah sampai dengan Oktober. Karena itu setelah pertempuran usai, kembalilah bergandeng tangan mengurus pemerintahan sampai akhir mandat.

Para ksatria adalah mereka yang menerima kekalahan dengan tersenyum sambil mengulurkan tangan persahabatan kepada yang menang. Watak ksatria itulah yang selalu didorong agar menjadi perilaku demokrasi.

Sebuah tabiat yang buruk dari pertarungan politik di negeri ini adalah tetap memelihara permusuhan setelah usainya pertempuran.

Jadi, kita ingin melihat sebuah persahabatan di antara keenam ksatria ini. Tentu tidak berarti bahwa mereka harus selalu sepakat satu sama lain dalam segala hal. Namun, yang dibutuhkan adalah sebuah semangat persahabatan dalam menyelesaikan perbedaan.

Karena itu, keinginan SBY untuk menempuh jalur hukum bagi mereka yang mencemarkan nama baiknya melalui kampanye hitam sebaiknya tidak dilanjutkan. Itu karena kampanye hitam menghajar semua calon.

Dalam rangka mengoptimalkan energi kepemimpinan nasional, kita berharap para ksatria ini diberi peran. Lihatlah bagaimana mantan Presiden AS Bill Clinton dan Jimmy Carter yang masih berperan di era kepemimpinan presiden dari kubu Republik dulu. Lihat bagaimana seorang Barrack Obama memberi peran penting bagi Hillary Clinton, lawan beratnya dalam pemilu.

Persahabatan begini tidak lalu berarti Megawati, misalnya, berhenti menjadi pemimpin partai yang beroposisi. Kalau oposisi ditambah lagi dengan Gerindra dan Hanura, mudah-mudahan Golkar juga mau, pemerintahan yang memperoleh legitimasi sangat kuat itu memperoleh pengawasan yang juga kuat.

Oposisi yang kuat baik bagi rakyat. Rakyat selalu diberi harapan tentang sebuah alternatif. Andai kata pemerintahan ternyata buruk, oposisi menjadi pilihan yang menjanjikan. Jadi, rakyatlah yang selalu disajikan alternatif terbaik.

Adalah berbahaya jika pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat yang kuat, ditambah legitimasi koalisi parlemen yang amat kuat, berdampingan dengan oposisi yang lemah. Pemerintahan seperti itu -seperti yang dikhawatirkan SBY terhadap KPK- akan berjalan tanpa kontrol.

Pada akhirnya kemenangan seorang petarung dalam pemilu presiden adalah kemenangan rakyat. Itu karena setelah menang, dia tidak menjadi pemimpin yang hanya melayani mereka yang memilihnya, tetapi melayani kita semua.

Editorial Media Indonesia, 9 Juli 2009

Jujur Menghitung Utang

Polemik panas mencuat setelah kubu Megawati-Prabowo menyodorkan data membengkaknya utang Indonesia. Sebagai pihak yang dipersalahkan, kubu Susilo Bambang Yudhoyono pun membantah dengan angka pula. Menarik, tapi argumennya sama-sama lemah. Debat kusir ini tak berkepanjangan jika keduanya membaca data secara jernih.

Kubu Megawati, yang kini bersaing lagi dengan SBY dalam pemilihan presiden, berkukuh bahwa jumlah utang kita meningkat. Dalam lima tahun terakhir, pinjaman meningkat rata-rata Rp 80 triliun per tahun. Jumlah utang sampai akhir Mei 2009 pun menembus Rp 1.700 triliun. Dus, rakyat -dari kakek sampai bayi baru lahir- kecipratan menanggung kewajiban Rp 7,5 juta per jiwa.

Menerima tuduhan itu, pejabat pemerintah dan anggota tim kampanye SBY cepat memberi tanggapan. Melihat utang semata dari jumlah, menurut mereka, adalah menyesatkan. Mereka menganjurkan menyimak utang seraya membandingkannya dengan produk domestik bruto (PDB).

Sejak 1999, rasio utang-PDB kita memang terus menurun. Sepuluh tahun silam, rasio itu mencapai 100 persen. Tahun lalu sudah turun menjadi 33 persen, dan akhir tahun ini diharapkan susut lagi menjadi 32 persen. Dilihat dengan cara itu, tampaklah bahwa kemampuan pemerintah dalam membayar utang semakin meningkat.

Masalahnya, perbandingan itu pun kurang pas. Utang pada dasarnya persoalan cash flow alias arus kas. Sedangkan produk domestik bruto (begitu pula produk nasional bruto) merupakan urusan output alias produksi. Bila mau jujur dan berhati-hati dalam mengelola utang, pinjaman sebaiknya dibandingkan dengan arus pendapatan atau aset likuid yang dimiliki negara. Tujuannya, bila kreditor menagih, kita bisa membayar utang dengan isi kantong kita sendiri atau menjual dengan cepat harta yang kita miliki.

Dengan nalar itu, lazimnya di negara lain utang dibandingkan dengan total cadangan devisa, total aktiva bersih pemerintah atau arus penerimaan pajak. Maka tengoklah perbandingan ini: utang kita Rp 1.700 triliun, sedangkan cadangan devisa pemerintah hanya US$ 58 miliar atau Rp 580 triliun dan penerimaan pajak cuma Rp 660 triliun. Jadi, utang kita hampir tiga kali lipat cadangan devisa.

Pada tahun 2000, utang luar negeri kita US$ 74,9 miliar atau 2,5 kali lipat cadangan devisa saat itu, US$ 29,4 miliar. Empat tahun kemudian, utang luar negeri naik menjadi US$ 82,7 miliar, sedangkan cadangan devisa bertambah menjadi US$ 35,4 miliar. Perbandingannya dua kali lipat lebih.

Jika rasio itu yang dipakai, terlihat bahwa tingkat utang kita memang semakin mengkhawatirkan. Melihat anggaran yang selalu defisit, muncul pula kesan kuat bahwa kita tak sanggup membayar cicilan utang tanpa harus berutang lagi.

Bukan berarti pemerintah harus bersikap antiutang. Utang tetap diperlukan asalkan dikelola dengan benar dan hati-hati. Ini bisa dimulai dengan mengedepankan sikap jujur dalam menghitung utang.

Opini TEMPOinteraktif, 18 Juni 2009

Tim Sukses SBY-Boediono Larung Sesaji di Sungai Brantas

Salah satu tim pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, wilayah Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (2/5), menggelar acara larung sesaji di Sungai Brantas.

Acara diikuti oleh puluhan kader dan simpatisan Partai Demokrat serta anggota dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengklaim sebagai pendukung pasangan capres-cawapres dengan nomor urut dua tersebut.

Heri Tanadi, salah satu anggota tim pemenangan SBY-Boediono, mengatakan bahwa acara larung sesaji ini merupakan ritual untuk mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa.
Harapannya agar pasangan SBY-Boediono menang dalam pemilihan umum presiden 2009 nanti.

Adapun sesaji yang dilarung berupa bunga tujuh macam, dupa atau kemenyan, dan dua ekor bebek yang diberi poster gambar SBY dan Boediono. Kedua ekor bebek dimaksudkan untuk melambangkan nomor urut pasangan capres tersebut.

Sebelum dilakukan larung sesaji, mereka terlebih dahulu menggelar acara selamatan berupa doa bersama di bantaran Sungai Brantas di Kelurahan Semampir, Kota Kediri.

Selain mengharap berkah kemenangan, ritual larung sesaji juga dimaksudkan sebagai upacara membuang sial atau ketidakberuntungan. Alasannya, pada pemilu legislatif 2009 lalu, Partai Demokrat Kota Kediri kalah suara dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Partai Demokrat di Kota Kediri hanya mendapatkan 3 kursi dari 30 jatah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diperebutkan. Perolehan kursi ini jauh di bawah perolehan kursi PDI-P yang mencapai 5 kursi.

Dari tiga kecamatan yang ada di Kota Kediri, yakni Kecamatan Kota Kediri, Kecamatan Mojoroto, dan Kecamatan Pesantren, caleg Partai Demokrat hanya mampu meraup perolehan suara rakyat, masing-masing mendapatkan satu kursi.

Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Umamul Khoir mengatakan, sampai dengan hari pertama pelaksanaan kampanye pilpres 2009, belum ada tim sukses pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPUD.

Pihaknya juga belum mendapatkan pemberitahuan dari masing-masing tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mengenai rencana kegiatan kampanye terbuka yang akan mereka lakukan selama masa kampanye berlangsung. Adapun jadwal kampanye ketiga pasangan capres, Umam mengatakan bahwa pihaknya mengacu pada jadwal dari Komisi Pemilihan Umum Pusat.

KOMPAS.com, 2 Juni 2009